Contoh Skripsi Bab I

Document Sample
Contoh Skripsi Bab I Powered By Docstoc
					                                   BAB I
                             PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Penelitian
         Kehidupan di kota-kota besar yang serba modern dan dipenuhi dengan
   pengaruh kemajuan teknologi yang sangat pesat ditambah lagi dengan
   minimnya kesadaran akan norma agama dan norma hukum menimbulkan
   dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai sosial yang
   mulai bergeser seperti kehidupan malam,sex pra nikah dan pergaulan bebas
   yang dahulu dianggap sakral oleh sebagian orang tapi kini sudah dianggap
   suatu hal yang wajar bagi sebagian besar masyarakat di kota-kota besar
   sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh dan sikap tidak perduli terhadap
   penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi.
         Salah satu jenis penyimpangan sosial yang terjadi didalam kehidupan
   masyarakat dan sangat sukar untuk ditanggulangi adalah praktek prostitusi
   yang selalu ada disetiap kota-kota besar yang dimana aparat penegak hukum
   pun   kurang   memperhatikan     dan    bersifat   tegas   dalam   menangani
   penyimpangan sosial yang satu ini. Dengan adanya krisis ekonomi dan
   masalah urbanisasi serta kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok
   belakangan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas baik
   bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan terlebih lagi bagi masyarakat di
   perkotaan yang dimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak sedikit
   terdapat golongan masyarakat tertentu mereka melakukan praktek-praktek
   penyimpangan norma agama,norma sosial,norma kesusilaan dan pelanggaran
   hukum seperti melakukan praktek prostitusi maupun menyediakan tempat
   atau sarana untuk praktek prostitusi guna memenuhi tuntutan kebutuhan
   hidupnya.
         Fenomena praktek prostitusi yang terjadi diberbagai kota pada
   umumnya, para pelaku bisnis prostitusi melakukan praktek bisnisnya secara
   sembunyi-sembunyi atau terselubung dan paling tidak lokasi tempat prostitusi
   berada jauh dari keramaian atau pusat kota, hal tersebut dilakukan guna


                                      1
menghindari akses yang mungkin timbul dari adanya penolakan masyarakat
maupun adanya penertiban dan tindakan hukum dari aparat. Selain itu, ada
juga praktek protistusi yang dimana bisnis praktek prostitusi ini dilakukan
secara terang-terangan atau terbuka seolah-olah para pebisnis praktek
prostitusi tidak takut akan adanya penertiban dan tindakan hukum oleh aparat,
bahkan terdapat beberapa lokasi prostitusi berada di pusat kota atau pusat
bisnis ibukota dan secara terang-terangan melakukan praktek prostitusi
tersebut.
      Permasalahan lebih menjadi rumit lagi tatkala prostitusi dianggap
sebagai komoditas ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan finansial
yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Prostitusi telah diubah dan
berubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus
sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat
prostitusi merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai. Saat
prostitusi telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap)
yang sangat menguntungkan, maka yang akan terjadi adalah persaingan
antara para pemain dalam bisnis prostitusi tersebut untuk merebut pasar.
Apabila persaingan telah mewarnai bisnis prostitusi, yang terjadi adalah
bagaimana setiap pemain bisnis prostitusi dapat memberikan pelayanan yang
lebih baik dari para pesaingnya. Untuk bisnis prostitusi, baik tidaknya
pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status,
kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis
prostitusi tersebut. Tentulah tidak mudah untuk mendapatkan pelayanan yang
baik tersebut, mengingat tidak semua wanita mau bekerja dalam bisnis
prostitusi ini. Untuk mengatasi permasalahan ini para pebisnis yang bergelut
dalam bisnis prostitusi cenderung mengambil jalan pintas dengan berbagai
cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Salah satu cara yang
digunakan adalah dengan memaksa atau melakukan pemaksaan terhadap
seseorang untuk bekerja sebagai pelacur dalam bisnis prostitusinya.
Pemaksaan ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain, penipuan,
penjeratan utang, intimidasi, penculikan dan berbagai cara lain yang


                                   2
menyebabkan seseorang mau tidak mau, setuju tidak setuju harus bekerja
dalam bisnis prostitusi. Pemaksaan ini merupakan salah satu bagian dari
perdagangan orang. Pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara untuk
menangani dampak dari masalah yang ditimbulkan oleh bisnis prostitusi
tersebut khususnya perdagangan orang, untuk mengatasi permasalahan
tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Perdagangan Orang atau TPPO.
      Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang perusahaan, atau badan
usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyediaan
makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan
itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam di
hotel tersebut atau mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang
dimiliki oleh hotel tersebut. Pada mulanya hotel diciptakan untuk melayani
masyarakat dengan memberikan tempat penampungan buat para pendatang
dan bangunan penyedia pemondokan untuk umum yang mana bila ada
pendatang yang ingin bermalam di hotel tidak dipungut biaya, pegawai hotel
dulunya mirip dengan pegawai negeri atau abdi masyarakat. Hotel biasanya
terletak di pinggir kota, perbatasan antara suatu kota dengan kota lain, dekat
stasiun kereta, dekat terminal dan dekat bandara. Seiring perkembangan
zaman dan bertambahnya pemakai jasa layanan penginapan, hotel mulai
meninggalkan misi sosialnya. Para tamu yang ingin bermalam di hotel
dipungut bayaran. Hotel-hotel kini tidak hanya ada di pinggir kota, perbatasan
antara suatu kota dan dekat stasiun kereta, hotel-hotel ini mulai dibangun di
pusat kota dan berkembang mengikuti pesatnya pembangunan yang terus
berjalan di kota sehingga menimbulkan persaingan antara hotel satu dengan
hotel yang lain untuk mendapatkan tamu. Untuk memenangi persaingan
tersebut hotel-hotel mulai berbenah dengan menata bangunan dan kamar-
kamarnya sedemikian rupa agar terlihat indah serta memberikan pelayanan
atau fasilitas-fasilitas seperti kolam berenang, Massage & Spa, tempat fitnes
dan tidak jarang di hotel-hotel tersebut terdapat bisnis prostitusi yang terdapat




                                     3
dibalik fasilitas-fasilitas yang diberikan agar dapat membuat tamu tertarik
untuk menginap di hotelnya.
      Di kota Pontianak terdapat 27 hotel yang penulis ketahui. Hotel- hotel
ini memiliki klasifikasi terentu untuk membedakan antara satu hotel dengan
hotel lainnya dan klasifikasi ini merupakan rating atau tingkat hotel yang
berupa pemberian bintang pada setiap hotel yang dimulai dari hotel melati,
hotel bintang 1 sampai bintang 5 yang tertinggi. semakin lengkap fasilitas
yang diberikan oleh sebuah hotel maka bintang yang diperoleh hotel tersebut
semakin bertambah, sedangkan hotel yang tidak masuk dalam klasifikasi
hotel bintang 1 sampai 5 disebut hotel melati, hotel-hotel melati ini hanya
menyediakan tempat untuk menginap saja tanpa memberikan pelayanan dan
fasilitas lain. Nama hotel-hotel ini antara lain :


                    Nama Hotel                                  Alamat
     Hotel Mercure ****                              Jalan A Yani Pontianak
     Hotel Aston Pontianak ****                      Jalan Gajah Mada Pontianak
     Hotel Grand Mahkota Pontianak ****              Jalan Sidas
     Hotel Gardenia Resort dan Spa ****              Jalan A yani II
     Hotel Santika ****                              Jalan Diponegoro
     Hotel Orchadz ***                               Jalan Gajah Mada
     Hotel Star ***                                  Jalan Gajah Mada
                                                     Jalan Nusa Indah II
     Hotel Kini ***
                                                     Jalan Gajah Mada
     Hotel Gajahmada ***
                                                     Jalan Gajah Mada
     Hotel Peony ***                                 Jalan Imam Bonjol
     Hotel Kapuas Palace ****                        Jalan Imam Bonjol
     Hotel Kapuas Dharma **                          Jalan A Yani 2
     Hotel Dangau **                                 Jalan Imam Bonjol
     Hotel Merpati **                                Jalan Rahadi Oesman
     Hotel Kartika *                                 Jalan Tanjungpura
     Hotel Garuda *                                  Jalan Tanjungpura
     Hotel Flamboyan                                 Jalan Diponegoro
     Hotel Khatulistiwa                              Jalan Tanjungpura
     Hotel Orient                                    Jalan Pahlawan
     Hotel Surya                                     Jalan Gajah Mada
     Hotel 2000                                      Jalan Tanjungpura
     Hotel Muslim                                    Jalan Merdeka
     Hotel Rahayu                                    Jalan Merdeka
     Hotel Melati                                    Jalan Letjen Suprapto


                                       4
               Hotel Arwana                           Jalan Tanjungpura
               Hotel Berlian                          Jalan Pak Kasih
               Hotel Pontianak Raya City
               Yang dapat dibagi menjadi hotel bintang dan hotel melati. Hotel-hotel
       di kota Pontianak dibagi menjadi 5 golongan, yaitu :1
          1.    Hotel bintang 4 yaitu : Hotel Mercure, hotel Grand Mahkota, hotel
                Kapuas Palace, hotel Santika dan Hotel Aston dan Gardenia Resort
                dan Spa dengan fasilitas lebih seperti kolam berenang, gym, Tempat
                Karaoke dan massage & Spa
          2.    Hotel bintang 3 yaitu : Hotel Orchadz, Hotel Gajahmada, Hotel
                Peony, Hotel Kini dan hotel Star dengan fasilitas yang diberikan
                berupa Massage dan Spa di Hotel Orchadz dan Hotel Kini, tempat
                karaoke di Hotel Kini, Hotel Star dan kolam berenang di Hotel
                Kapuas Palace serta hotel Santika hanya menyediakan Kolam
                berenang saja.
          3.    Hotel Bintang 2 yaitu : Hotel Kapuas Dharma, Dangau dan Merpati
                untuk Hotel Kapuas Dharma terdapat fasilitas tempat karaoke dan
                Hotel Dangau terdapat kolam berenang.
          4.    Hotel bintang 1 yaitu : Hotel Kartika dan Hotel Garuda, hotel-hotel ini
                hanya menyediakan fasilitas kamar dan cafe tapi khusus Hotel Garuda
                terdapat fasilitas diskotik.
          5.    Hotel melati yaitu : Hotel Orient, Hotel Flamboyan, Hotel
                Khatulistiwa dll
               Hotel yang terdapat bisnis Prostitusi di kota Pontianak dibagi menjadi
       prostitusi di hotel yang bersifat terselubung dan banyak orang yang
       mengetahui keberadaannya serta terselubung yang tidak banyak orang
       mengetahui. Untuk bisnis prostitusi di hotel yang bersifat terselubung dan
       banyak orang yang mengrtahui tidak jarang orang-orang di sekitar hotel itu
       juga berdagang seperti membuka warung kopi dan kios rokok serta menjadi
       tukang parkir di Hotel tersebut tanpa merasa terganggu akan keberadaan
       bisnis prostitusi dari tempat tersebut. Hotel-hotel ini termasuk kedalam
1
    (http://pontianakkota.go.id)


                                               5
golongan hotel melati antara lain hotel Orient, hotel Flamboyan dan hotel
Khatulistiwa.   Oleh   karena   hotel-hotel   tersebut   banyak   yang   tahu
keberadaannya tak jarang hotel-hotel ini di razia oleh aparat penegak hukum.
Management hotel-hotel tersebut tidak termasuk ke dalam bentuk hotel yang
bekerjasama dengan orang tertentu yang berperan menjadi germo ataupun
amami yang menyediakan wanita-wanita untuk di jadikan PSK, namun PSK-
PSK yang ada di hotel tersebut hanya menyewa kamar untuk mereka bekerja
dan pihak hotel hanya menyediakan fasilitas kamar saja, tidak jarang pula ada
tamu yang menginap di hotel tersebut yang mana tujuannya bukan untuk
mencari kepuasan sex. Di hotel-hotel seperti hotel Flamboyan, Orient dan
khatulistiwa memang diberikan tempat khusus untuk PSK-PSK tersebut
menyewa kamar, seperti di hotel Flamboyan dan Orient kamar Khusus untuk
disewakan kepada para PSK terdapat dilantai 3 hotel sedangkan lantai lainnya
khusus untuk tamu saja sedangkan di hotel Khatulistiwa mempunyai
bangunan Khusus untuk para PSK menyewa kamar tersebut untuk menarik
pelanggan.
     Adapula hotel di kota Pontianak yang terdapat bisnis prostitusi
terselubung yang mana tidak banyak orang yang mengetahui. Bisnis prostitusi
tersebut di tutupi dengan usaha lain seperti Massage & Spa dan tempat
karaoke dan para pekerja sex merupakan pramuria yang bekerja ditempat
tersebut. Hotel-hotel tersebut tidaklah pernah dirazia oleh aparat penegak
hukum, disini yang terjadi karena aparat penegak hukum mengadakan
kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pemilik tempat tersebut.
Rata-rata hotel yang melakukan bisnis protistusi ini adalah merupakan hotel
berbintang 4 dan 3.
     Aparat penegak hukum belum pernah melakukan penyelidikan,
penertiban dan penegakan hukum terhadap tempat karaoke dan Massage
&Spa yang terdapat di hotel-hotel tersebut. Kalaupun ada aparat penegak
hukum yang berada di tempat tersebut paling mereka hanya menjadi petugas
keamanan yang mengamankan tempat tersebut.




                                   6
         Peraturan dalam hukum positif dan peraturan perundang-undangan
   yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya dalam UU no 21 tahun 2007
   tentang perdagangan orang telah banyak mengatur tentang masalah bisnis
   praktek prostitusi ini tapi dalam kenyataannya bisnis praktek prostitusi tetap
   saja marak dan tumbuh subur tanpa ada proses penegakan hukumnya.
   Berkaitan dengan teori atau konsep hukum diatas, penulis tertarik untuk
   membahas dalam tulisan ini tentang teori hukum tersebut dengan keadaan
   empiris yang ada di masyarakat terutama faktor penegakan hukum yang
   dilakukan aparat, pemilik hotel yang menurut penulis sangat mempengaruhi
   sulitnya penegakan hukum terkait dengan judul :
   “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HOTEL YANG
   MEMPEKERJAKAN   WANITA    UNTUK   DIJADIKAN  PSK
   BERDASARKAN  UU   NO   21   TAHUN  2007  TENTANG
   PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PONTIANAK’’

B. Masalah Penelitian
         Berdasarkan dari judul tulisan dan latar belakang penelitian diatas,
   maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai
   berikut :
   “Mengapa Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Hotel Yang
   Mempekerjakan Wanita Untuk Dijadikan PSK Berdasarkan UU No 21
   tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Tidak Dilaksanakan Oleh
   Aparat Penegak Hukum?’’

C. Tujuan Penelitian
         Dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa tujuan yang hendak
   dicapai. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
   1.   Untuk memperoleh data dan informasi tentang hotel yang juga menjadi
        tempat prostitusi.
   2.   Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak pernah dilakukannya
        penegakan hukum terhadap pemilik Hotel yang mempekerjakan wanita
        untuk dijadikan PSK berdasarkan UU No 21 tahun 2007 Tentang
        Perdagangan Orang.



                                       7
   3.   Untuk mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak
        hukum dalam upaya penanggulangan masalah Prostitusi terkait dengan
        perdagangan orang yang terjadi di hotel-hotel yang ada di Kota
        Pontianak.




D. Kerangka Pemikiran
   1.   Tinjauan Pustaka
             Prostitusi bisa dikatakan sebagai industri sex terbesar di dunia
        karena prostitusi ini terjadi di semua negara termasuk negara Indonesia.
        Sebutan industri seks rasanya kurang tepat karena secara hukum bisnis
        ini jelas-jelas ilegal dan dilarang, akan tetapi dalam prakteknya sangat
        halal. Hal ini dapat dibuktikan karena prostitusi ada dimana-mana, dari
        yang kelas bawah, menengah sampai atas dan dari yang ada di tempat-
        tempat seperti terminal,pasar,hotel,panti pijat,sauna,salon dan klub-klub
        malam.
             Prostitusi biasanya banyak terjadi di tempat-tempat terselubung,
        karena secara hukum tadi keberadaannya ilegal maka keberadaan
        prostitusi disembunyikan dibalik berbagai bisnis legal. Sebagai contoh
        hotel yang sekarang fungsinya banyak berfungsi ganda, selain beroperasi
        sebagai penginapan tetapi juga melayani kebutuhan seks kaum laki-laki.
             Berbicara mengenai prostitusi, terdapat berbagai macam definisi
        yang dapat menjadi acuan dan batasan. Prostitusi sering disebut sebagai
        pelacuran. Prostitusi berasal dari bahasa Latin prostituere atau pro-
        stauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan
        persundalan, percabulan, dan penyimpangan norma perkawinan. Ada
        banyak faktor yang menyebabkan seorang wanita itu melacurkan dirinya
        untuk dapat dinikmati oleh banyak laki-laki yang menginginkan
        tubuhnya seperti faktor ekonomi karena membutuhkan uang untuk
        memenuhi     kebutuhan    hidup,gaya    hidup   yang    identik   dengan
        kemewahan,karena ditinggal suami atau pacar,karena oleh oleh calo yang


                                       8
        katanya mencarikan pekerjaan yang halal akan tetapi dijerumuskan
        kelembah kenistaan dan lain sebagainya.
        Bonger mengatakan :
                “prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dengan wanita
                menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual
                sebagai mata pencaharian.”2
        Iwan Bloch mengatakan :
                 “Pelacuran adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di
                 luar pernikahan dengan cara tertentu yaitu kepada
                 siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan
                 pembayaran baik untuk persetubuhan maupun kegiatan sex
                 lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh
                 yang bersangkutan”.3
        Sedangkan menurut Paul Moedikdo Moeliono :
                 “Pelacuran adalah penyerahan badan wanita kepada orang
                 banyak guna pemuasan nafsu sexsual orang-orang itu.” 4
              Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa
        prostitusi adalah perbuatan melacurkan diri dari wanita-wanita yang
        tersesat jalan hidupnya dengan menyerahkan kehormatan dan harga
        dirinya untuk ditukarkan dengan uang atau materi lainnya.

              Istilah untuk seorang pelacur dewasa ini sangatlah sering kita
        dengar,biasanya seseorang menyebut seorang pelacur dengan sebutan
        wanita tuna susila (WTS),penjaja sex,kupu-kupu malam dan lonte. Pada
        perkekembangan istilah pelacur selanjutnya para pejuang hak-hak wanita
        lebih sering menggunakan istilah pelacur dengan sebutan pekerja sex
        komersial (PSK).
              Pekerjaan sebagai PSK ini banyak dimasuki oleh mereka yang
        tidak mempunyai keterampilan atau keahlian kerja lain. Hal ini bisa
        dimaklumi karena pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan
        keterampilan, tidak memerlukan intelegensia yang tinggi, cukup mudah

2
  (Kartini,Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999 Hal 177)
3
   ( D,Soejono,SH, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataannya
Dalam Masyarakat, PT. Karya Nusantara Indah, Bandung, 1977 Hal 71)
4
   ( D,Soejono,SH, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataannya
Dalam Masyarakat, PT. Karya Nusantara Indah, Bandung, 1977 Hal 30)


                                        9
          dilakukan asal yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudaan dan
          keberanian.
               Adanya praktek prostitusi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya
          perantara-perantara didalam prostitusi seperti germo. Mungkin secara
          luas bukan germo saja yang ada di pentas prostitusi ini, adanya
          calo,pelanggan dan mucikari juga berperan dalam praktek prostitusi.
          Menurut pendapat Soedjono D germo adalah :
                  “Orang yang mata pencahariannya baik sambilan atau
                  sepenuhnya mengadakan,membuka serta mengatur tempat
                  untuk mempertemukan atau memungkinkan bertemunya
                  pelacur dengan langganannya.”5
               Kemudian pendapat Soedjono D tentang mucikari atau dalam
          bahasa asingnya souteneur adalah :

                  “Merupakan laki-laki yang menjadi tempat pencurahan hati
                  seorang pelacur, ia bertindak seolah kekasih atau pacar
                  yang kadang-kadang sekaligus perantara dan pelindung
                  pelacur.”6
               Sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur
          para pelaku bisnis praktek protistusi secara jelas dan tegas termuat dalam
          pasal 506 KUHP dan 296 KUHP yang berbunyi :

          Pasal 506 KUHP
                  “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul
                  seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian
                  diancam hukuman paling lama 1 tahun”
          Pasal 296 KUHP
                  “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau
                  memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan
                  menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam
                  dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan
                  atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”


5
    (D,Soejono,SH, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam
Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung, 1977 Hal 45)
6
  (D,Soejono,SH, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan
Dalam Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung, 1977 Hal 116)



                                         10
                 Artinya   unsur-unsur   perbuatan   seseorang   yang    melakukan
           perbuatan menjalankan bisnis praktek prostitusi ( mucikari,germo,mami )
           secara jelas dan tegas sudah seharusnya dapat dikatakan telah melakukan
           delik pidana sebagaimana yang tertulis dalam pasal-pasal tersebut.

                 Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya
           dengan menyediakan penginapan,pelayanan makanan,minuman dan
           fasilitas kamar untuk tidur dan fasilitas lainnya kepada orang-orang yang
           sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah
           yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya
           perjanjian khusus.
                 Sedangkan pengertian yang dimuat oleh Grolier Electronic
           Publishing Inc.(1995) yang menyebutkan bahwa :
                      “Hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat
                      menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk
                      umum.” 7
                 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hotel seharusnya
           adalah :

           1.   Suatu jenis akomodasi
           2.   Menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada
           3.   Menyediakan jasa penginapan,makanan dan minuman serta jasa
                penunjang lainnya Disediakan bagi umum
           4.   Dikelola secara komersial, yang dimaksud dengan dikelola secara
                komersial adalah : Dikelola dengan memperhitungkan untung atau
                ruginya, serta yang utama adalah bertujuan untuk mendapatkan
                keuntungan berupa uang sebagai tolak ukurnya.
                 Hotel juga merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang
           pariwisata karena hotel seringkali menjadi tempat singgah dan
           beristirahatnya para wisatawan baik dari mancanegara ataupun dari
           berbagai wilayah di dalam negeri. Untuk mengatur usaha hotel sebagai
           kegiatan pariwisata ini pemerintah mengeluarkan UU no 10 tahun 2009

7
    (http://repository.usu.ac.id/bistream/chapter%2011.PDF)


                                          11
tentang keparawisataan termasuk mengatur tentang larangan kepada
pengusaha pariwisata dan hotel khususnya untuk mencegah adanya
praktek protistusi didalam lingkungan hotelnya seperti yang termuat
dalam pasal 26 huruf j yang berbunyi :
         “turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang
         melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum
         di lingkungan tempat usahanya;”
      Hotel berbintang yang ada di mana-mana berdasarkan peringkat
adalah panduan untuk menentukan kualitas hotel. dalam hal tertentu
jumlah bintang yang berarti bahwa suatu hotel pasti akan memiliki
beberapa fitur dan mungkin ada orang lain, Masih kurang menyadari
bahwa dalam beberapa kasus, bintang rating dari hotel mungkin sangat
baik akan sia-sia. Tergantung pada lokasi, bintang mungkin penilaian
berdasarkan standar nasional, oleh sebuah hotel perjalanan atau asosiasi,
atau dengan hotel itu sendiri. Namun, pada umumnya wisatawan bisa
mengharapkan fasilitasnya tertentu berdasarkan penilaian tertentu.
      Akan tetapi dalam kenyataannya kebanyakan hotel kini bukan saja
dijadikan sebagai tempat untuk menginap. Hotel dan selain menyediakan
jasa penginapan, tempat tersebut juga dijadikan tempat berlangsungnya
bisnis prostitusi.
       Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan
manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan
terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia dan dapat
dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam pasal
20 UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa:
1.   Tiada seorangpun atau diperhamba.
2.   Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan
     wanita dan segala perbuatan berupa apaun dengan tujuan serupa
     dilarang.
      Dalam perdagangan orang korbannya tidak jarang adalah anak-
anak dan perempuan. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang
di berbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang


                               12
        berkembang lainnya telah menjadi perhatian masyarakat internasional
        dan anggota organisasi internasional terutama perserikatan bangsa-
        bangsa (PBB).
             Berdasarkan bukti empiris,perempuan dan anak adalah kelompok
        yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang. Korban
        diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan atau bentuk eksploitasi seksual
        lainnya tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja
        paksa,pelayanan    paksa   dan        perbudakan.   Pelaku   tindak   pidana
        perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan,
        penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak,
        menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek
        eksploitasi dengan menggunakan kekerasan, penculikan, pemalsuan,
        penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat
        sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang
        kendali atas korban.
             Secara umum Perdagangan Perempuan itu adalah perbuatan yang
        memaksa     perempuan      untuk        melakukan    sesuatu,baik     sebagai
        pelacur,TKW ataupun pekerjaan- pekerjaan lainnya guna keuntungan si
        pelaku.
             Definisi perdangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun
        2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB),
        menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum
        perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak
        yang akhirnya terkenal dengan sebutan ”Protocol Palermo”. Protokol ini
        merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang
        mengikat    dan    menciptakan         kewajiban    bagi     semua    negara
        yangmeratifikasinya atau menyetujuinya.Definisi perdagangan orang
        menurut Protokol Palermo tertuang di dalam pasal 3 yang berbunyi : 8



8
 (http://www.scribd.com/doc/44450355/tindak pidana perdagangan orang di
indonesia)


                                         13
a.   Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti
     perekrutan,pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan
     atau penerimaan melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan
     lain, penculikan,penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan
     penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu
     untuk     tujuan   eksploitasi.   Eksploitasi   setidaknya   mencakup
     eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi
     seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek - praktek serupa
     perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ
     tubuhnya.
b.   Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang
     dimaksud pada Pasal 3 sub a pasal ini menjadi tidak relevan apabila
     digunakan sarana yang dimaksud pada sub a.
c.   Perekrutan,    pengangkutan,      pemindahan,     penampungan     atau
     penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi di anggap
     sebagai ”perdagangan orang” meskipun apabila hal ini tidak
     mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub a pasal ini.
d.   ”Anak” berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan
     belas)tahun. Berpokok pangkal dari definisi tersebut diatas dalam
     Pasal 3 sub a, maka dapat di lihat unsur pokoknya yaitu :
     1. Proses
       Terdiri dari perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan
       atau penerimaan orang.
     2. Cara
       Dengan menggunakan ancaman atau paksaan dengan kekerasan
       atau dengan cara - cara kekerasan lain, penculikan, penipuan,
       penyiksaan, penganiayaan dengan pembayaran tertentu untuk
       persetujuan atau mengendalikan orang lain.
     3. Tujuan
       Eksploitasi (setidaknya melalui eksploitasi melalui pelacuran,
       melalui bentuk lain eksploitasi seksual,melalui kerja paksa atau


                                 14
                  memberikan pelayanan paksa, melalui perbudakan, melalui
                  praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau
                  melalui pemindahan organ tubuh). 9
             Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (sebuah koalisi
        internasional yang dibentuk untuk menghapuskan perbudakan orang dan
        trafficking) mendefinisikan trafficking sebagai semua usaha yang
        berkaitan dengan rekruitmen atau pemindahan orang oleh pihak lain
        dengan menggunakan kekerasan,ancaman penggunaan,penyelewengan
        kekuasaan atau posisi dominan,penipuan ataupun segala bentuk
        kekerasan untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut secara
        seksual maupun ekonomi untuk keuntungan pihak lain yang disebut
        dengan mucikari,perekrut,trafficker,perantara,pemilik rumah bordil dan
        pegawai lainnya,pelanggan atau sindikat kriminal.10
             Perdagangan orang khususnya wanita merupakan masalah yang
        cukup serius, mengingat banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan
        dari tindak kejahatan ini. Permasalahan tersebut antara lain faktor-faktor
        yang menyebabkan timbulnya masalah perdagangan wanita,dampak dari
        perdagangan wanita bagi korbannya,penanganan kasus perdagangan
        wanita.
             Perdagangan       wanita   memiliki   keterkaitan   dengan kegiatan
        prostitusi, hal ini disebabkan karena korban-korban dari perdagangan
        wanita biasanya dijerumuskan ke dalam dunia pelacuran. Di sisi lain
        bisnis usaha hiburan tidak pernah mengenal kata krisis, tempat-tempat
        hiburan malam misalnya tetap saja banyak dipadati pengunjung.
        Lokalisasi-lokalisasi pun tetap saja ramai dikunjungi para lelaki hidung
        belang bahkan akibat semakin banyaknya orang yang depresi dan stress
        menyebabkan tempat-tempat itu semakin ramai dikunjungi. Bisnis

9
  (http://www.scribd.com/doc/44450355/tindak pidana perdagangan orang di
indonesia)
10
   (Mumtahanah, Trafiking Perempuan dan Anak : Fenomena Gunung Es
Tanpa Sentuhan Hukum,Artikel Dalam Suara Apik Edisi 20 Tahun 2002,
Jakarta : LBH Apik,2002


                                        15
            hiburan jasa seks atau pelacuran merupakan sebuah bisnis yang sangat
            menggiurkan, dengan omzet mencapai miliar rupiah perhari dan tidak
            pernah mengenal kata sepi. Tingginya pendapatan dari bisnis ini
            menyebabkan pelakunya menjadi sangat kuat dan akhirnya membentuk
            sebuah jaringan kejahatan yang terorganisir dengan rapi dan nyaris tidak
            terjamah hukum.
                  Trafficking perempuan untuk tujuan menjadikan perempuan
            sebagai pelayan seks terjadi pada skala domestic maupun internasional.
            Perdagangan perempuan untuk tujuan seks ini terjadi tidak hanya di
            Indonesia tetapi sudah di seluruh dunia dengan sasaran utama perempuan
            miskin.
                  Studi Louise Brown yang dipublikasikan dengan judul buku “Seks
            Slaves – The Trafficking of Women in Asia (Budak-budak Seks –
            Perdagangan Perempuan di Asia ( 2000)” menunjukkan kaitan erat
            prostitusi dan trafficking di negara-negara Asia: India, Bangladesh,
            Nepal Thailand, Filipina, Jepang dan Indonesia. Sementara Malarek
            menemukan kaitan erat yang sama antara trafficking perempuan2 dari
            berbagai Negara bekas Uni Sovyet: Rusia, Uzbekistan dan prostitusi di
            berbagai Negara tujuan di Israel, Timur Tengah, Thailand, Jepang
            (Malarek, 2004). Tak terkecuali di Jakartapun dengan mudah dapat
            dijumpai perempuan dari berbagai Negara bekas Uni Sovyet tersebut di
            hotel-hotel dan spa mesum.11
                  Untuk menangani permasalahan perdagangan wanita dan bisnis
            Protistusi ini, aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai abdi hukum
            dan bertugas memberikan rasa aman,tertib dan damai bagi masyarakat
            tentunya memerlukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
            mengenai masalah perdagangan wanita ini, maka dari itu pemerintah
            membentuk UU no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan perdagangan
            orang atau disingkat dengan UU TPPO.


11
     (http://eprints.lib.ui.ac.id/Perdagangan Perempuan Literatur.Pdf)


                                           16
        Tujuan dari pembentukan UU ini adalah agar para pelaku dari
tindak pidana perdagangan manusia khususnya terhadap kaum wanita
dapat diberikan hukuman atau sanksi pidana akibat perubatan yang
dilakukannya. Hal ini di sebabkan tindak pidana tersebut telah merugikan
orang     lain    dengan     merampas        kemerdekaan     seseorang     dan
menjerumuskan wanita dalam kegiatan prostitusi,mengakibatkan para
korbannya        mengalami      kekerasan       fisik,gangguan     psikologis,
menghancurkan kehormatan harkat dan martabat wanita, dan masih
banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana
perdagangan wanita ini.
        Mengenai pengertian perdagangan orang dapat dilihat dalam pasal
1 UU no 21 tahun 2007 TPPO.
          “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
          pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
          atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
          penggunaan       kekerasan,    penculikan,    penyekapan,
          pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau
          posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran
          atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
          yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
          dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk
          tujuan      ekspolitasi   atau    mengakibatkan      orang
          tereksploitasi.”
        Dari pengertian tentang perdagangan orang di atas, dapat kita
simpulkan bahwa praktek bisnis protistusi merupakan bagian dari
perdagangan orang karena :
1.   Didalam bisnis prostitusi ini pastilah seseorang melakukan proses
     perekrutan dan penampungan terhadap wanita karena bila tidak
     adanya proses ini bisnis prostitusi tidak mungkin berjalan.
2.   Didalam bisnis prostitusi ini ada pihak-pihak yang mendapatkan
     keuntungan yaitu para pelaku bisnis yang memanfaatkan wanita
     untuk    melakukan      pekerjaan   sebagai    hubungan     kerja    yang
     eksploitatif.
3.   Wanita      menjadi   korban     yang    kemudian     dimanfaatkan   dan
     dieksploitasi guna kepentingan pihak-pihak tertentu dengan cara


                                 17
    paksa disertai ancaman maupun tipuan atau penculikan. Walaupun
    tidak dilakukan secara paksa atau menggunakan ancaman terkadang
    wanita mau melakukan hal itu dan menyata kan persetujuannya
    karena alasan atau situasi tertentu seperti desakan kebutuhan
    ekonomi dan adanya tekanan kekuasaan.
      Mengenai pengertian eksploitasi diatas UU no 21 tahun 2007
TPPO mendefinisikannya dalam pasal 1 ayat 7 dan pasal 1 ayat 8.
Pasal 1 ayat 7
         “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
         persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
         pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau
         praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,
         pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
         melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
         organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga
         atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk
         mendapatkan     keuntungan     baik     materiil   maupun
         immaterial.’’
Pasal 1 ayat 8
        “Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan
        organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban
        untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
        terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.’’
      Dalam bisnis prostitusi wanita dijadikan sebagai objek untuk
menghasilkan materi atau uang oleh para pelaku bisnis prostitusi ini.
Tubuh mereka dimanfaatkan dan digunakan sebagai pemuas nafsu dari
orang-orang yang ingin menikmati tubuhnya. Hal ini dapat dikatakan
sebagai eksploitasi seksual karena telah memenuhi unsur-unsur dalam
pasal tersebut sehingga bisnis prostitusi dapat dikatakan sebagai bentuk
dari perdagangan orang.
      Selain UU no 21 tahun 2007 TPPO tersebut, KUHP juga telah
mengatur tentang masalah perdagangan orang yang berhubungan dengan
praktek bisnis prostitusi tersebut. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 297.
Dalam pasal 297 menyebutkan bahwa




                                18
                “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang
                belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama
                enam tahun.” 12

        Menurut Noyon-Langemeyer (jilid 2 hal 542),
               “Perdagangan perempuan harus diartikan sebagai semua
               perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan
               seorang perempuan dalam keadaan bergantung kepada
               kemauan orang lain yang ingin menguasai perempuan itu
               untuk disuruh melakukan perbuatan cabul dengan orang
               ketiga (proststusi)” 13
             Dari uraian pasal-pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum
        positif negara Indonesia telah melarang seseorang melakukan perbuatan
        memperdagangkan seseorang dengan tujuan prostitusi khususnya. Akan
        tetapi pasal-pasal tersebut pengertiannya masih sangat sempit karena
        membatasi perdagangan orang hanya kepada anak-anak saja.
             Penegakan hukum berguna dalam mencapai suatu kesadaran
        hukum. Disamping masyarakat juga melihat dari segi kesiapan
        penegakan hukum didalam menjalankan fungsinya. Menurut Soejono
        Soekamto dan Mustafa Abdullah bahwa :
                “Suatu kesadaran hukum akan ada apabila warga
                masyarakat mempunyai pendapat tertentu terhadap
                perilaku yang nyata dari pejabat-pejabat dan atribut
                tertentu dari pejabat tersebut yang berkaitan dengan rasa
                keadilan” 14

             Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
        tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
        pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum
        dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari sudut
        subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas
        dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan

12
   (Prodjodikoro,Wirjono,Dr,SH, Tindak Pidana Tertentu Di indonesia, Reflika
Aditama, Bandung, 2003 Hal 83)
13
   (Prodjodikoro,Wirjono,Dr,SH, Tindak Pidana Tertentu Di indonesia, Reflika
Aditama, Bandung, 2003 Hal 83)
14
   (Soekamto,Soejono Dan Abdullah,Mustofa, Sosiologi Hukum Dalam
Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, 1982 Hal 212)


                                     19
        semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
        menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak
        melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang
        berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
        Menurut S. Raharjo dikatakan bahwa :
               “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk
               mewujudkan ide-ide yang notabene dan abstrak menjadi
               kenyataan. Proses perwujudan inilah yang merupakan
               hakekat penegakan hukum” 15
        Sedangkan menurut pendapat Soekanto dikatakan bahwa :
                “Penegakan hukum adalah kegiatan penyelesaian hubungan
                nilai-nilai yang tersebar dalam kaedah-kaedah atau
                pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai
                penjabaran nilai akhir untuk menciptakan,memelihara dan
                mempertahankan pergaulan hidup” 16
              Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut
        objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, penegakan hukum
        mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi
        aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
              Dengan adanya penerapan sanksi secara tegas dan konsekuen
        diharapkan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Adapun
        faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan penegakan hukum
        adalah sebagai berikut :
        1.   Faktor hukumnya sendiri.
        2.   Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan
             hukum.
        3.   Faktor sarana penegak hukum.
        4.   Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut
             diterapkan.




15
   (Raharjo,Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987,
Hal 15)
16
   (Soekamto,Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983 Hal 7)


                                      20
       5.   Faktor kebudayaan dari masyarakat dimana hukum itu
            diterapkan.17


             Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat
       sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penentuan hukum
       (Lemaire,1952; 46). Bahkan Krable mengatakan bahwa sumber segala
       hukum adalah kesadaran hukum (v. Apeldoorn,1954; 9). Menurut
       pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi
       kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak
       sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan
       kekuatan mengikat.
             Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia
       tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori
       tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara
       hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan
       dan tidak dilakukan (Scholten, 1954; 166).
       Menurut pendapat dari R. Otje Salman menyatakan bahwa :
               “Kesadaran hukum mempunyai unsur yaitu kepatuhan atau
               ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Dalam hipotesisnya
               ; kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan ketaatan dan
               kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum
               yang lemah mengakibatkan timbulnya ketidaktaatan
               terhadap hukum” 18
             Dan menurutnya pula, terdapat empat indikator kesadaran hukum
       yang masing-masing merupakan tahapan berikutnya yaitu :
       1.   Pengetahuan hukum
            Pengetahuan dari seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu
            yang diatur oleh hukum.
       2.   Pemahaman hukum


17
   (Soekamto, Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983 Hal 5)
18
   (Otje,Salman,R, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1989,
Hal 67)


                                      21
     Suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan didalam
     suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya
     bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.
3.   Sikap hukum
     Suatu kecendrungan untuk menerima hukum karena adanya
     penghargaan,bermanfaat dan menguntungkan jika hukum itu ditaati.
4.   Pola perilaku hukum
     Berlaku atau tidaknya peraturan dalam masyarakat.
      Untuk mewujudkan hal-hal yang berkaitan dengan penghukuman,
marilah kita lihat beberapa teori yang menjadi dasar pemidanaan.
1.   Teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldings theorie)
           Menurut teori ini hukuman didasarkan pada balas dendam.
     Dimana pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai
     suatu pembalasan atau balas dendam kepada orang yang melakukan
     kejahatan.
2.   Teori relatif atau tujuan (Doel theorie)
           Dalam hal ini memidana bukanlah sebagai tujuan untuk
     pembalasan, tetapi untuk melindungi masyarakat agar tidak
     melakukan kejahatan lagi.
3.   Teori gabungan
           Merupakan suatu teori yang menggabungkan teori pembalasan
     dan teori tujuan. Dengan demikian apabila indikator-indikator dari
     kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukum akan
     tinggi begitu pula sebaliknya.
      Berkenaan dengan adanya kesadaran hukum, maka setiap orang
yang melakukan bisnis praktek protistusi dapat dikatakan melanggar
hukum yang telah berlaku. Disisi lain dapat kita lihat dengan jelas
banyaknya tempat-tempat protistusi yang dapat dengan mudah kita
temukan. Maka sangat mungkin adanya anggapan dari masyarakat bahwa
selama ini tidak ada tindak tindakan hukum dari penegak hukum untuk
menutup dan menangkap para pelaku bisnis protistusi ini, maka dari itu


                                 22
        masyarakat menganggap bahwa praktek protistusi merupakan perbuatan
        yang legal.


E. Kerangka Konsep
         Pembangunan          hukum    diciptakan   untuk    memberikan      suatu
   keadilan,kepastian serta kemanfaatan bagi seluruh warga Indonesia
   khususnya masyarakat kota Pontianak.
         Seperti kita ketahui bisnis praktek prostitusi merupakan bagian dari
   perdagangan orang apabila didalam bisnis prostitusi itu menggunakan
   pemaksaan baik secara halus maupun secara kasar,melakukan penampungan
   terhadap seorang wanita untuk dipekerjakan sebagai pekerja sex komersial
   maka dari itu, sehubungan dengan bisnis praktek prostitusi yang marak terjadi
   ditempat-tempat umum seperti hotel dan salon yang banyak berubah
   fungsinya menjadi tempat berlangsungnya bisnis haram ini, sudah seharusnya
   aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku bisnis
   protistusi ini.
         Untuk menjerat pelaku bisnis praktek prostitusi ini Dalam UU No 21
   Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang
   terdapat peraturan yang melarang seseorang, kelompok dan koorporasi yang
   menyediakan tempat dan menawarkan wanita dengan tujuan untuk bisnis
   prostitusi yang termuat dalam pasal 2 ayat 1, 13, 15 ayat 1 dan 2 serta 16.
   Pasal 2
                     “Setiap orang      yang melakukan suatu perekrutan,
                     pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan
                     atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
                     penculikan,     penyekapan,       pemalsuan,     penipuan,
                     penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan
                     utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
                     memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
                     kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang
                     tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana
                     dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
                     paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
                     sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)



                                         23
                dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
                rupiah).”
Pasal 13
                “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan
                oleh koorporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan
                oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atau atas nama
                koorporasi atau untuk kepentingan koorporasi, baik
                berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
                bertindak dalam lingkungan koorporasi tersebut baik
                sendiri maupun bersama-sama”

Pasal 15
            1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan
                 oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda
                 terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan
                 terhadap korporasi berupa pidana denda dengan
                 pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana
                 dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
                 Pasal 6.
            2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat
                 (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan
                 berupa :
                 a. pencabutan izin usaha;
                 b. perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana;
                 c. pencabutan status badan hukum;
                 d. pemecatan pengurus; dan/atau
                 e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk
                     mendirikan korporasi
                 f. dalam bidang usaha yang sama
      Dari pasal-pasal tersebut seharusnya para pebisnis praktek prostitusi
sudah jelas telah melakukan kejahatan dan dapat dihukum karena melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan UU, namun dalam kenyataaannya tidak
pernah adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat, hal ini dapat
terjadi karena pelacuran ini merupakan bisnis gelap maka penyelesaian dan
penanganan masalah ini semakin rumit, apalagi pelacuran merupakan bisnis
perdagangan tanpa adanya barang yang diperdagangkan dan dilakukan di
tempat tertutup sehingga untuk membuktikan telah terjadinya hal tersebut
sangat sulit.
      Walaupun masalah ini tergolong sulit untuk diselesaikan Pemerintah
telah berusaha dengan berbagai cara untuk menangani dampak dari masalah


                                   24
   yang ditimbulkan oleh bisnis prostitusi tersebut khususnya perdagangan
   orang, baik melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, seminar dan pelatihan-
   pelatihan kerja.


F. Hipotesis
         Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari masalah yang akan
   diteliti, maka perlu dirumuskan suatu hipotesis yang harus diuji kebenarannya
   kembali.
         Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dikemukakan hipotesis
   dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :
                 “Bahwa penegakan hukum terhadap pemilik hotel yang
                 menyediakan wanita untuk dijadikan PSK berdasarkan UU
                 No 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang tidak
                 dilaksanakan oleh aparat penegak hukum karena tidak
                 adanya kemauan dari aparat penegak untuk melakukan
                 penyelidikan sampai dengan penegakan hukum terhadap
                 kemungkinan terjadinya pelanggaran yang terjadi didalam
                 hotel-hotel tersebut“

G. Metode Penelitian
         Guna pengumpulan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat
   dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan
   metode empiris sosiologis atau Socio Legal Reseach yaitu suatu pemaparan
   data sekunder dan primer dari objek yang diteliti dengan segala hubungannya
   untuk memperoleh gambaran ataupun pengetahuan yang lengkap dan
   memadai mengenai objek yang diteliti itu dan berhubungan dengan
   penegakaan hukumnya :
   1.   Teknik Analisis Data
               Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif,
        yakni penelitian yang ditujukan untuk memberikan data yang seteliti
        mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam hal
        ini berkaitan dengan penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku bisnis
        praktek protistusi didasarkan pada UU no 21 tahun 2007 tentang
        perdagangan orang.


                                        25
     2.   Sumber Data
          a.   Penelitian kepustakaan (Library Research)
                    Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku
               dan undang-undang mengenai perdagangan orang dan undang-
               undang yang berhubungan dengan masalah prostitusi
          b.   Penelitian Lapangan (Field Research)
                    Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian
               langsung ke lapangan atau mencari informasi dari orang-orang yang
               mengetahui tentang masalah ini dengan maksud mengimpun data-
               data,informasi-informasi    serta   keterangan-keterangan,pendapat
               maupun data lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian
               untuk melengkapi data sekunder.
     3.   Teknik pengumpulan data
          a.   Teknik komunikasi langsung
                    Yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber
               data dan digunakan alat pengumpulan data yang berupa daftar
               wawancara.
          b.   Teknik komunikasi tidak langsung
                    Yaitu dengan mengadakan kontak tidak langsung dengan
               sumber data melalui penyebaran angket berupa pertanyaan kepada
               responden.
     4.   Populasi Dan sampel
          a.   Populasi
                    Didalam suatu penelitian tentu akan berhadapan dengan
               populasi sebagai sumber data, populasi menurut Hadari Nawawi
               (1983) adalah :
                   “Keseluruhan subjek dari individu, kelompok, objek,
                   elemen atau unsur, peristiwa yang dijadikan sasaran
                   penelitian” 19

19
  (Andi,Mansor,Mulia,Wan,Drs,M.T.P dan Ahmad,Tohardi,Ir,M.M, Panduan
Praktis Menulis Skripsi, Badan Penerbit Universitas Tanjungpura, Pontianak,
2005 Hal 66)


                                          26
                   Adapun yang menjadi populasi sebagai sumber data didalam
             penelitian ini adalah sebagai berikut :
              Manager HRD Hotel
              Pegawai hotel
              Tamu hotel
              Pramuria sekaligus PSK massage & Spa dan tempat karaoke di
                 hotel
              Mami yang ada di massage & Spa dan tempat karaoke di hotel
              Mantan pegawai front office dan bell boy hotel
              Orang yang pernah berkecipung dalam dunia protistusi
              Petugas Kepolisian Kota Besar
        b.   Sampel
                   Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang menjadi
             sumber data dalam penelitian ini. teknik pengambilan sampel ini
             dilakukan dengan cara Snowball sampling yaitu mengidentifikasi
             suatu populasi yang sebelumnya tak dikenal dan merupakan teknik
             pengambilan sampel dari populasi yang tidak jelas keberadaaan
             anggotanya dan tidak pasti jumlahnya dengan cara menemukan satu
             sampel, untuk kemudian dari sampel tersebut dicari (digali)
             keterangan mengenai keberadaan sampel (sampel-sampel) lain, terus
             demikian secara berantai. 20
                   Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai
             berikut :
              Manager HRD hotel sebanyak 4 orang
              Pegawai hotel sebanyak 12 orang
              Tamu hotel sebanyak 12 orang
              Pramuria sekaligus PSK massage & Spa dan tempat karaoke di
                 hotel 12 orang



20
  (Andi,Mansor,Mulia,Wan,Drs,M.T.P dan Ahmad,Tohardi,Ir,M.M, Panduan
Praktis Menulis Skripsi, Badan Penerbit Universitas Tanjungpura, 2005 Hal 73)


                                        27
 Mami yang ada di massage & Spa dan tempat karaoke di hotel 6
    orang
 Mantan pegawai Front Office hotel 1 orang dan mantan Bell
    Boy hotel 1 orang
 2 orang yang pernah berkecipung didalam dunia protistusi
 3 orang petugas kepolisian bagian Sabara dan 2 orang petugas
    kepolisian bagian Reskim




                        28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:197
posted:12/16/2012
language:
pages:28
Description: Gambaran BAB I