; SIG MILITER
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SIG MILITER

VIEWS: 26 PAGES: 9

  • pg 1
									1.1 Pendahuluan

   Memasuki abad XXI perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan
perubahan cepat bukan hanya di bidang teknologi itu sendiri, tetapi juga dalam tata kehidupan
masyarakat global, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan manajemen, ditambah
dengan semakin meningkatnya issue dan tuntutan yang mengglobal seperti demokratisasi, HAM,
dan lingkungan hidup, semakin meningkatkan kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi
dalam setiap proses pengambilan keputusan di Departemen Pertahanan/TNI.

   Terlebih lagi sebagaimana yang kita alami saat ini, krisis multi dimensi masih belum ada
tanda berakhir, embargo persenjataan oleh Amerika telah sangat menurunkan operasionalisasi
“operasi pertahanan”, sementara tugas mengawal NKRI tidak pernah surut bahkan cenderung
meningkat.

       Beberapa kajian tentang pemanfaatan SIG untuk kepentingan pertahanan telah
dilaksanakan, seperti yang telah dilaksanakan Balitbang Dephan pada TA.2001 melalui kajian
tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk kepentingan pertahanan; namun
sampai saat ini belum secara optimal SIG diterapkan di lingkungan Departemen Pertahanan.
Seperti diketahui SIG dapat diaplikasikan baik secara parsial (penentuan lokasi pendaratan,
informasi tentang lokasi obyek vital, dislokasi satuan TNI, dan lain-lain) maupun secara
luas/terintegrasi (Jaringan sistem pertahanan nasional dengan beberapa aspek                yang
diprioritaskan), dalam hal ini aplikasinya tergantung dari keinginan pengguna.

       Dalam sistem informasi ini semua data yang ditampilkan bereferensi spasial (berkaitan
dengan ruang/tempat) demikian pula dengan data atributnya, karena yang membedakan sistem
ini dengan sistem informasi lainnya terletak di aspek spasialnya (kaitan dengan ruang), semua
data dapat dirujuk lokasinya di atas peta yang menjadi peta dasarnya. Ketelitian lokasi data
ditentukan oleh sumber petanya dengan segala aspeknya antara lain kedar/skala, proyeksi, tahun
pembuatan, saat pengambilan (untuk citra satelit), koreksi geometris dan lain sebagainya.

   Secara komponen SIG terdiri atas : komponen perangkat keras, perangkat lunak, data dan
informasi geografi, dan manajemen data, sedangkan sebagai sistem SIG terdiri atas subsistem :
data input, data output, data management dan data manipulation serta analysis, sehingga pada
dasarnya dapat dikatakan bahwa peranan data sangat vital dalam menjalankan proyek-proyek
SIG. Dalam rangka pengorganisasian datotrea perlu dibentuk sistem basis data/data base.
Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana basis data SIG untuk kepentingan pertahanan
dapat dibentuk guna mendukung pencapaian tugas pokok Departemen Pertahanan dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional Indonesia khususnya sukses di bidang penyelenggaraan pertahanan
negara.

1.2 Kondisi saat ini.

          Sistem informasi ini sebenarnya sudah lama digunakan di lingkungan Dephan dan TNI,
sebagai contoh sekitar tahun 1990 melalui Proyek Delta-9 Dephan melalui Pussurta Dephankam,
ke jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) TNI-AD telah didrop perangkat SIG lengkap
dengan perangkat keras berupa computer, plotter dan digitizer dan software Arc/info, demikian
pula dengan beberapa Kodam lainnya. Namun pemanfaatannya belum optimal sesuai dengan
kemampuan dan fasilitas perangkat SIG yang tersedia. Hal tersebut selain disebabkan kurangnya
SDM yang berkualitas untuk menanganinya, juga karena tidak dibentuknya organisasi
kerja/sistem, demikian pula dengan data base pendukungnya. Pada saat perangkat SIG ini akan
didrop, hanya satu atau dua personil dari masing-masing Kodam dikursuskan untuk menjadi
operator sistem tersebut, dan sebelumnya tidak dibentuk organisasi pelaksananya, apalagi
pembangunan system dan perancangan data basenya.

          Mengapa data base menjadi sangat penting dalam sistem ini? Sesuai dengan tujuan
pembuatannya yaitu membentuk suatu sistem informasi yang berbasis spasial, maka untuk dapat
memberikan informasi yang akurat diperlukan data yang akurat, tepat waktu, berkesinambungan
dan sesuai kebutuhan. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan peta dasar berupa peta terbaru,
peta digital dan citra satelit sedangkan data atribut (berupa teks, table dan grafis), harus selalu
diperbaharui sesuai dengan perubahan kondis dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang
berkompeten.

          Perkembangan perangkat lunak SIG saat ini sudah sangat pesat, saat ini sudah ada
berbagai jenis software antara lain : Arc/info, Arcview , Mapinfo, Ermapper, Erdas, SpansGIS,
MGE, Ilwis dan lain-lain, yang pada umumnya dapat kompatibel satu dengan lainya termasuk
dengan penggunaan basis data yang ada (langsung dapat diaplikasikan atau melalui proses
konversi terlebih dahulu).

    Dalam rangka lebih mengefisienkan kegiatan perencanaan kegiatan maupun operasi yang
terkait dengan bidang pertahanan, sangat diperlukan sumber data/informasi akurat, lengkap dan
cepat ditampilkan serta up to date dalam membantu proses pengambilan keputusan atau
kebijakan.

1.3 Bentuk Data base SIG.

        Sebelum membahas lebih jauh tentang data base SIG, perlu diketahui mengenai data
base atau basis data yaitu merupakan kumpulan data yang dapat digunakan bersama oleh sistem-
sistem aplikasi yang berbeda. Sedangkan menurut Fathan (Eddy Prahasta, 2001) data base dapat
didefinisikan dari beberapa sudut pandang :

a. Himpunan kelompok data (file/arsip) yang saling berhubungan dan diorganisasikan
sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah.

b. Kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan bersama sedemikian rupa tanpa
pengulangan yang tidak perlu (reductancy) untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

c. Kumpulan file/table/arsip yang saling berhubungan dan disimpan di dalam media
penyimpanan elektronik.

        Pada prinsipnya data base SIG tidak jauh berbeda dengan data base pada umumnya,
hanya saja karena SIG bertumpu pada penyajian data yang berkorelasi dengan spasial/lokasi.
Jadi apa bila sistem data base lainnya umumnya berupa teks, table dan grafis, maka pada data
base SIG selain data atribut tersebut juga dilengkapi dengan data base peta dasar yang justru
menjadi unsur utama, sebab semua tampilan data lain bersifat atribut yang diletakkan pada lokasi
di atas peta/citra satelit.

Menurut Eddy Prahasta, secara garis besar perbedaan basis data spatial dengan basis data biasa
terletak pada :
a. Adanya kebutuhan mengenai data (basis data) spasial sedangkan sistem basis data biasa tidak
membutuhkannya. Basis data spasial membutuhkan peta dasar untuk penyajian data tersebut
menjadi peta tematik.

b. Diperlukannya entity (obyek dasar) spasial sebagai konsekuensi adanya kebutuhan basis data
spasial agar dapat berhu-bungan dengan entity-entity lainnya dalam sistem tersebut.

c. Diperlukan entity spasial tambahan untuk mendukung entity spasial dasar yang dimuat pada
suatu layer. Sebagai contoh untuk membuat analisa kesesuaian lahan pertanian membutuhkan
layer lain berupa peta kemiringan tanah, jumlah curah hujan, jenis tanah, ketebalan lapisan tanah
dan lain-lain yang ditampilkan pada layer-layer yang lain.

d. Relasi entity berdasarkan ko-ordinat-koordinat obyek. Informasi yang dimuat pada masing
masing layer bila ditampalkan/overlay selalu dapat dicari kesamaan lokasi suatu obyek dari suatu
peta ke peta yang lain.

e. Entity dengan flat table.

f. Relasi entity pada model data spasial raster. Entity spasial yang diimplementasikan sebagai
data raster menggunakan relasi-relasi berdasarkan koordinat-koordinat obyek-obyeknya (frame).

g. Atribut atau field di luar perancangan. Di dalam SIG sering kali muncul atribut-atribut atau
fields tambahan di luar kendali si perancang. Atribut-atribut ini tidak dirancang dan
diimplementasikan oleh si perancang, tetapi dibuat secara otomatis oleh perangkat data base
manajemen sistem SIG yang bersangkutan dengan tujuan-tujuan efektifitas, efisiensi, atau
kemudahan pemrosesan dan manipulasi data spasialnya.

h. Penjagaan integritas basis data. Untuk mencegah rusaknya basis data dan data spasial yang
terkait akibat kemudahan diakses oleh pengguna, digunakan penjagaan integritas di tingkat
aplikasi. Artinya aplikasi akan mencegah pengguna dari tindakan-tindakan yang dapat merusak
basis datanya.

       Konsekuensi dari tuntutan yang harus dipenuhi dari perbedaan tersebut di atas, maka
proses pembangunan atau pembentukan data base SIG lebih rumit dan lebih besar dari basis data
yang lain, hal ini disebabkan adanya keharusan untuk mengikut-sertaan data peta dasar baik
berupa peta vector (koordinat x,y), raster-raster (berdasarkan elemen gambar/pixel) ataupun peta
topografi. Kemudian agar dapat diintegrasikan dengan data atribut peta-peta dasar tersebut harus
melalui proses digitasi atau scanning. Oleh sebab itu pembentukan data base SIG akan
merupakan kegiatan yang paling besar dalam pengaplikasian SIG dimana pada proses ini
melibatkan banyak tenaga, memakan waktu, membutuhkan biaya besar, diperkirakan >60%
sumber daya yang diperlukan terpakai pada pembentukan data base.

1.4 Perlunya pembangunan data base SIG untuk pertahanan.

       Mengingat bahwa aspek pertahanan bagi tiap-tiap Negara merupakan unsur vital, maka
tentunya segala penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan perlu mendapat
prioritas, karena elemen dari pertahanan tidak hanya meliputi persenjataan (Alutsista) dan
personil militernya saja, tetapi juga mencakup hal-hal lain antara lain proses perencanaan dan
sistem yang digunakan dalam mendukung perencanaan dalam hal ini dapat dimasukkan SIG
sebagai alat bantu pemberi data/informasi dalam rangka pengambilan keputusan dan pembuatan
kebijakan.

       Sebagai contoh pentingnya pengembangan basis data SIG untuk pertahanan, Australia
dalam bulan April 2003 melalui Defence Topographic Agency (DTA) menyelenggarakan proyek
PARARE senilai 18.42 Juta dollar dimana melalui sistem ini dihasilkan data digital lengkap dan
fasilitas produksi peta dengan kunci keuntungan sistem ini adalah kemampuan menghasilkan
produk-produk digital dalam format ESRI (Environmental System Recearch Institut) yang dapat
memenuhi segala kebutuhan pengguna di bidang pertahanan . Proyek ini merupakan lanjutan
dari proyek GIS component yang dilaksanakan sejak November 1998 (ESRI Australia, 2003).
Proyek SIG utama Australia lainnya adalah SEA 1430 yang bertujuan untuk mendukung
pemetaan nautika maritime dan pengembangan data base digital hydrografi senilai 30 juta dolar
(Nigel Conolly, 2003). Bagaimana dengan Indonesia?

       Luas wilayah Republik Indonesia yang terbentang dari 940 451 BT sampai 1410 051 BT
dan 60 08’ LU sampai 11015’ LS, dimana untuk daerah khatulistiwa 10 ekivalen dengan 111 km,
+ 7.70.000 Km2 dengan luas daratan + 1.900.000 Km2 dan luas lautan + 5.800.000 Km2 terdiri
atas + 300.000 Km2 laut teritorial, 2.700.000 Km2 laut pedalaman dan 2.000.000 Km2 laut ZEE
(Sobirin, A.R., 2002).

       Ditinjau dari luas wilayah maka upaya untuk pengawasan dan pengelolaan dari segi
pertahanan bila dihadapkan dengan keterbatasan alat peralatan dan sarana prasarana lainnya
menjadi sangat sulit. Sebagai contoh dari segi pengamanan wilayah perairan Indonesia terahadap
kegiatan pencurian ikan oleh nelayan asing masih sulit diatasi, terbukti dengan maraknya
aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan Thailand di perairan ZEE, hanya sedikit
yang dapat ditangkap oleh kapal patroli TNI-AL. Demikian pula halnya dengan pencurian kayu
seperti yang terjadi di beberapa daerah perbatasan RI – Malaysia.

       Salah satu upaya yang dapat membantu dalam pengamatan dan pengawasan wilayah
adalah tersedianya data spasial baik darat dan laut baik berupa data konvensional (peta topografi,
peta bathymetri/hidrografi) maupun peta digital yang telah dilaksanakan oleh TNI-AD, TNI-AL
dan TNI-AU, demikian pula oleh badan/Instansi Pemerintah seperti Bakosurtanal, LAPAN,
Deptrans dan lain sebagainya sesuai kebutuhan masing-masing badan/Instansi.

       Guna pembentukan data base pertahanan diperlukan kerja sama anterdepartemen untuk
dapatnya mengintegrasikan data-data yang telah dihasilkan oleh masing-masing instansi/badan
pemerintahan guna pembentukan data base pertahanan. Hal ini dapat mencegah pemborosan
dana negara, mengingat proyek-proyek pengumpulan data semuanya mengacu kepada
kepentingan negara. Untuk itu seharusnya dihindari jangan sampai terjadi kegiatan yang
tumpang tindih atau proyek yang sama dikerjakan oleh dua atau berapa instansi.

       Dalam hal ini sebaiknya pada batas-batas tertentu dapat dilakukan penggunaan bersama
(sharing) data antara instansi yang bergerak pada bidang atau mempunyai domain yang sama
seperti DKP dengan TNI-AL yang sebagian besar aktivitasnya mengelola wilayah laut walaupun
tugas pokoknya berbeda. Bila tidak ada koordinasi antara kedua lembaga tersebut maka dapat
saja terjadi duplikasi pembuatan data base kelautannya. Kondisi seperti ini tidak saja dapat
terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara yang yang telah maju. Sebagai contoh bahwa
dapat terjadi ketidak-sinkronan kegiatan antara instansi/badan dalam pembangunan data base
SIG bisa disimak dari kasus pengembangan SIG pertahanan di Colorado Spring USA sebagai
berikut :

"Although the Colorado Springs area has a very high concentration of military bases, defense
contractors, and U.S. Intelligence agency representatives, there has been very little
communication among the GIS technical staff from these groups with the result that each
organization has been developing its own database design, applications, and policies. Staff of the
ESRI-Denver regional office and representatives from several of DoD/Intel facilities, realizing
that sharing information, procedures, and solutions would be mutually beneficial to the GIS user
community, formed the Colorado Defense User Group (ArcUser, 2003)."

        Dari kutipan tersebut terlihat bahwa bila dilakukan koordinasi dan kerjasama maka
pembuatan data base akan lebih menguntungkan, dalam hal ini unsur-unsur pertahanan dapat
saling memanfaatkan data yang telah , sedang dan akan dikumpulkan demikian pula dalam
pembangunan sistem dan penentuan bentuk aplikasi dapat digunakan bersama sehingga lebih
banyak aplikasi yang dapat dihasilkan tanpa terjadinya duplikasi. Hal ini selain menghemat biaya
juga waktu dan tenaga.

        Agar kita tidak tertinggal jauh dari negara lain dalam hal pengelolaan data base
pertahanan negara maka sebaiknya mulai dicanangkan upaya realisasinya, karena kegiatan ini
memerlukan waktu yang cukup lama, tentu saja dengan biaya yang sangat besar serta melibatkan
tenaga kerja dengan keahlian tertentu khususnya bidang-bidang teknologi komputer, informatika
dan SIG.

1.5 Data base SIG Pertahanan.

        Apabila gagasan pembentukan data base pertahanan dapat diterima untuk direalisasikan,
maka tentunya organisasi pelaksana yang berwenang me-nangani maupun system dan
jaringannya harus pula ditetapkan. Sebagai alternatif dapat dibentuk unit/satuan khusus atau
dapat pula dari satuan yang telah ada dengan modifikasi untuk mewadahi peralatan dan
kegiatannya.

Adapun data base pertahanan yang dapat dibentuk meliputi antara lain :
a. Data personil militer. Lengkap dari data perorangan sampai pada data satuan dan
penyebarannya di wilayah tertentu, penugasan ataupun organik satuan territorial/pangkalan.

b. Data peralatan militer (alutsista). Terinci dari segala jenis persenjataan dan peralatan yang kita
miliki lengkap dengan jumlah dan dislokasi atau penyebaranya sesuai dengan dislokasi maupun
gelar pasukan/penugasan yang sedang dilaksanakan.

c. Data inventaris militer. Data ini meliputi pangkalan militer, markas, kesatrian, kesatuan,
pergudangan (munisi, logistik dan lain-lain).

d. Data spasial. Meliputi peta dasar untuk dikorelasikan de-ngan data atribut berupa peta
topografi, peta digital, foto udara, citra satelit. Ketelitian informasi spasial SIG sangat ditentukan
oleh penentuan peta dasar yang digunakan baik dari segi kedar/skala demikian pula detailnya,
oleh karena itu dapat digunakan berbagai sumber data agar bisa saling melengkapi.

e. Data Ipoleksosbudmil/hankamneg. Data ini bisa juga disebut sebagai data kondisi sosial,
dimana ketersediaan data ini sangat berperan dalam mendukung proses pengambilan
keputusan/eksekusi proses, dimana data ini menjadi salah satu variabel yang berklasifikasi
berpengaruh sampai sangat berpengaruh. Bila dirinci data yang ingin diperoleh meliputi antara
lain :

1) Kondisi penduduk/demografi seperti jumlah penduduk, kepdatan, penyebaran, tingkat
pendidikan, kondisi ekonomi, adat istiadat masing masing daerah, kondisi kehidupan
beragama/kepercayaan masyarakat.

2) Daerah rawan konflik (suku, ras dan agama, sparatisme).

3) Daerah rawan perlintasan (manusia dan barang), infiltrasi, pencurian kayu, pencurian ikan,
penyelundupan (barang, narkoba dan senjata).

4) Data pembinaan teitorial, baik yang dilaksanakan oleh instasi militer, maupun oleh polisi dan
aparat Pemda (pembinaan massal).
5) Daerah potensial untuk logistik wilayah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung
kegiatan maupun operasi baik dimasa perang maupun damai.

6) Kebijakan tentang otonomi daerah dan implementasinya. Faktor ini perlu mendapat perhatian
karena dalam penjabarannya dapat menjadi kondisi yang tidak diinginkan (kasus Aceh dan
Papua).

7) Data penyebaran obyek vital seperti industri strategis, kantor pemerintahan, pengolahan
sumber daya alam (minyak, gas dan lain-lain).

       Uraian tentang data yang akan dihimpun tergantung dari rancangan data base yang akan
dibangun dimana rancangan ini akan menentukan struktur data yang mewadahi hirarki data
secara lebih rinci. Dengan perencanaan yang matang akan tersusun data base dengan struktur
data yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dengan kemungkinan pengembangannya.
Karena aplikasi SIG diharapkan tidak saja sebagai tampilan data secara digital saja melainkan
dapat pula menjadi alat untuk pengambilan keputusan seperti menentukan prioritas, menentukan
pilihan tentunya berdasarkan aplikasi pemerograman sesuai kebutuhan Dephan.

								
To top