Docstoc

KONDISI PERUMAHAN DI INDONESIA

Document Sample
KONDISI PERUMAHAN DI INDONESIA Powered By Docstoc
					                      (Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010)
                         Udin Suchaini / suchaini@gmail.com


Kebutuhan akan rumah, merupakan kebutuhan pokok setiap manusia selain sandang
dan pangan. Bahkan, orang awam secara umum melihat kekayaan dan kemampuan
seseorang secara finasial, melihat kemegahan atau kondisi rumah yang dimilikinya.
Apakah itu berlaku di Indonesia? Untuk perkotaan dapat dikatakan ya. Akan tetapi,
bagaimana kondisi yang sebenarnya untuk wilayah timur atau wilayah yang dikatakan
tertinggal?
Hasil dari Sensus Penduduk tahun 2010, sebenarnya mampu memperlihatkan
bagaimana kondisi bangunan di Indonesia. Bangunan fisik di Indonesia, dibangun mulai
dari bangunan rumah, hotel, toko, pabrik, tempat ibadah, balai pertemuan dan
sebagainya. Dari sisi status, ada yang menyewa/kontrak, ada hak milik, hak guna,
sertifikat lainnya, atau bahkan girik dari desa masih ada yang memiliki. Kemampuan
BPN dalam memberikan akses perolehan sertifikat, hanya terbatas dalam sisi pelaporan
dan kelengkapan surat. Sedangkan orang kampung atau desa yang sudah atau masih
memiliki girik, merasa sudah memiliki kepemilikan yang sah. Terlebih lagi, ada juga
yang masih dalam bentuk akta jual beli.
Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan sebanyak 77,7% status bangunan rumah
tangga di Indonesia adalah milik sendiri. Sedangkan sisanya 6,06% menyewa, 5,79%
berstatus kontrak dan 10,45% status lainnya. Dalam pendataan ini, status sewa
dijelaskan bahwa tempat tinggal disewa oleh KRT atau salah seorang ART dengan
pembayaran secara teratur dan terus-menerus tanpa batasan waktu tertentu. Yang
perlu dicatat di sini adalah pembayaran secara teratur dan terus menerus, bisa per
minggu, bulan, dua bulanan dan seterusnya, serta tidak ada batas yang ditentukan oleh
pemilik. Sedangkan status kepemilikan kontrak, adalah berdasarkan perjanjian antara
pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun, dengan cara pembayaran sekaligus di
muka atau dapat diangsur. Yang menarik adalah paling rendah di DKI Jakarta sebanyak
47,45% rumah tangga menyewa, sedangkan yang kedua adalah Kepulauan Riau sebesar
60,68%, dan pada kenyataannya tidak ada yang 100% rumah tangga memiliki rumah
dengan status kepemilikan sendiri.
Status kepemilikan biasanya disertai bukti, baik itu girik, akta jual beli, sampai dengan
sertifikat. Kenyataannya, banyak status kepemilikan rumah tinggal di Indonesia tidak
memiliki bukti kepemilikan, yaitu sebesar 28,90%. Sebagai bukti kepemilikan yang sah
secara hukum, pemerintah seharusnya mulai mengupayakan menarik perhatian
penduduk untuk melapor dan membuat sertifikat. Data ini memperlihatkan kurangnya
kemauan dari pemilik bangunan rumah untuk melaporkan hak kepemilikannya.
Masalahnya kenapa? Itu-lah yang harus diteliti lebih lanjut.
Kepemilikan rumah, selain statusnya juga erat kaitannya dengan fisik bangunan
tersebut. Tentu saja, kondisi fisik rumah di perkotaan menurut sebagian besar
masyarakat kita, akan lebih baik daripada di perdesaan. Kenyataan menunjukkan
50,94% rumah tinggal di kota memiliki lantai terluas keramik/marmer/granit,
sedangkan di perdesaan sebesar 19,65%. Kebanyakan di desa (34,54%) memiliki lantai
terluas semen/bata merah. Rumah tinggal di desa hanya sekitar 17% memiliki lantai
terluas tanah. Secara nasional paling banyak 35,13% memiliki lantai terluas
keramik/marmer/granit.
Secara garis besar, kondisi perumahan sebenarnya diperlihatkan oleh konsisi Atap,
Lantai dan Dinding. Akan tetapi, informasi yang didapatkan dari Statistik Perumahan
Indonesia hanya diperoleh informasi lantai terluas, sedangkan untuk kondisi dinding
dan atap rata-rata rumah tinggal di Indonesia tidak tergambar di sini. Mungkin, ada
yang lebih menarik dari lantai adalah penerangan utama di rumah tangga.
Pada satu rumah tinggal, penerangan utama yang digunakan biasanya diberdayakan
oleh listrik PLN. Sedangkan sisanya adalah produksi Pemda dan swadaya masyarakat,
biasanya Genset dan Surya Cell. Penggunaan listrik PLN-pun masih terbagi menjadi dua,
ada yang memiliki meteran dan ada yang tidak memiliki meteran. Bahkan kepemilikan
listrik tanpa meteran mencapai 18,4%, sedangkan bukan PLN hanya 3,65%.
Kepemilikan listrik tanpa meteran ini mencakup listrik yang “nyantol” milik tetangga.
Jangkauan PLN-pun masih rendah di Papua (38,83%) dan Nusa Tenggara Timur
(48,36%). Selain listrik, ada juga informasi mengenai keberadaan tempat buang air
besar.
Tempat buang air besar atau disebut jamban, terdiri dari jamban milik sendiri, jamban
bersama yang dapat diakses oleh minimal dua keluarga, atau jamban umum. Dan
ternyata sebanyak 18,88% tidak memiliki jamban. Bayangkan jika ada 70 juta rumah
tangga se Indonesia, sebanyak 18% tidak memiliki jamban, maka akan ada 12 juta enam
ratus ribu rumah tangga tidak memiliki jamban. Yang lebih mencengangkan lagi,
kotoran manusia itu sebanyak 17,27% tidak dibuang di tangki septik, lha terus di buang
ke mana? Ya, apakah harus diteliti lagi?


Bahan Bacaan:
http://www.bps.go.id/hasil_publikasi/stat_perumahan_sp2010/index3.php?pub=Statis
tik%20Perumahan%20Indonesia%20(Hasil%20SP%202010)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:11/30/2012
language:
pages:2