anggaran pengeluaran sekolah by venanflorezta

VIEWS: 12 PAGES: 11

									   Ajeng Ayu Vindriatin
   Minggu, 25 Desember 2011
   Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah


A. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
1. Pengertian RAPBS
            RAPBS adalah rencana biaya dan pendanaan rinci untuk tahun pertama RPS & RPM.
   RAPBS & RAPBM merupakan dokumen anggaran sekolah & madrasah resmi yang harus
   ditandatangani oleh Komite Sekolah & Madrasah dan Kepala Sekolah & Madrasah serta
   penanggungjawab perumusan RAPBS & RAPBM, untuk menjadi anggaran Pendapatan dan
   Belanja Sekolah & madrasah (APBS & APBM).
            RAPBS & RAPBM dibuat hanya untuk satu tahun anggran pelajaran mendatang, dan
   terdiri dari 2 bagian: Pendapatan dan Pengeluaran. RAPBS & RAPBM mencakup semua
   biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan,
   khususnya untuk tahun anggaran mendatang.
            Pendapatan yang dicantumkan di RAPBS & RAPBM hanya mencakup dana dalam
   bentuk uang, baik yang akan diterima dan dikelola langsung oleh sekolah & madrasah.
   Pendapatan yang dicantumkan di RAPBS & RAPBM hanya mencakup dana dalam bentuk
   uang yang akan diterima dan dikelola langsung oleh sekolah dan madrasah


2. Peraturan pemerintah tentang RAPBS
            Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang
   telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar,
   efektif dan efisien. Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat dan
   transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis
   pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.
            Di dalam bab IX pasal 62 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar
   Nasional        Pendidikan      disebutkan       standar        pembiayaan       meliputi:
   1). Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
   2). Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
   penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja
   tetap.
3). Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang
harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur
dan berkelanjutan.
4). Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
b.bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c.biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan
sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain
sebagainya.
5). Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan
usulan BSNP.
        Pelaksanaan pengeluaran anggaran di sekolah disesuaikan dengan sumbernya, yaitu
dana rutin, OPF, BP3 dan sebaginya. Contoh rincian penggunaan anggaran tersebut diuraikan
sebagai berikut:
Anggaran rutin digunakan untuk:
1.Gaji dan tunjangan
2. Tunjangan beras
3. Uang lembur
4. Keperluan sehari-hari perkantoran
5. Inventaris kantor
6. Langganan daya dan jasa
7. Pemeliharaan gedung kantor
8. Lain-lain yang berupa pengadaan kertas dll
9. Lain-lain yang berupa pemeliharaan/ perbaikan ruang kelas/gedung sekolah


Anggaran OPF digunakan untuk:
1. Kegiatan operasional pendidikan (misal pengadaan tinta , kertas, buku pegangan guru,
bahan praktek, pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler, pembelian buku perpustakaan,
pengadaan lemari buku, pengadaan alat praktek keterampilan).
2. Kegiatan perawatan (misal pemeliharaan mesin ketik, komputer, overhead projector, mesin
stensil).


Sedang untuk dana BP3 dan dana dari unit usaha sekolah dipergunakan untuk:
1. Menunjang kegiatan rutin
2. Pembangunan gedung
3. Pembelian peralatan.


Apabila dirinci anggaran tersebut digunakan untuk:
1. Kegiatan peningkatan mutu pendidikan, antara lain peningkatan kemampuan profesional,
supervisi pendidikan, dan evaluasi.
2. Kegiatan ekstra-kurikuler, antara lain usaha kesehatan sekolah (UKS), pramuka, olahraga,
kreativitas seni.
3. Bahan pengajaran praktek, keterampilan, antara lain penambahan sarana pengajaran, bahan
praktek.
4. Kesejahteraan Kepala Sekolah, guru dan pegawai.
5. Pembelian peralatan kantor dan alat tulis kantor.
6. Pengembangan perpustakaan.
7. Pembangunan sarana fisik sekolah.
8. Biaya listrik, telepon, air dan surat menyurat.
9. Dana sosial seperti bantuan kesehatan, pakaian seragam.
10. Biaya pemeliharaan gedung, pagar dan pekarangan sekolah.
             3.     Hal-hal    yang   perlu   di     perhatikandalam   penyusunan   RAPBS


1. Asas kecermatan
         Anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan pembagian sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan
dalam penghitungan.
2. Asas Terinci
         Penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat dilihat rencana kerja yang
jelas serta dapat membantu unsur pengawasan.
3.Asas Keseluruhan
         Anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan dari suatu organisasi
secara     menyeluruh         dari    awal    tahun      sampai   akhir   tahun     anggaran
4. Asas Keterbukaan
         Semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak yang terkait dengan
sumber pembiayaan sekolah dapat memonitor aktivitas yang tertuang dalam penyusun
anggaran maupun dalam pelaksanaannya.
     5. Asas Periodik
               Pelaksaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas.
     6. Asas Pembebanan.
               Dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran perlu diperhatikan.
     Kapan suatu anggaran pengeluaran dibebankan kepada anggaran ataupun suatu penerimaan
     menguntungkan anggaran perlu diperhitungkan secara baik.
               Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri
     dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan Kepala sekolah
     menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, Kepala
     sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan pengurus komite sekolah ini akan diperoleh
     rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite
     sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.
               Dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang perlu diperhatikan yaitu unit cost
     (satuan biaya) dan volume kegiatan. Setiap program dan penganggarannya perlu
     memperhatikan kedua hal tersebut. Misalnya untuk anggaran rutin, SBP (Sumbangan Biaya
     Pendidikan), BKM(Bantuan Khusus Murid), jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah
     ditentukan. Kepala sekolah bersama guru dan pihak lain yang terlibat langsung misalnya
     komite sekolah diharapkan menyusun prioritas penggunaan dana per-mata anggaran secara
     cermat.
               Secara rinci langkah penyusunan RAPBS, yaitu:
1.   Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan
     pembangunan/ pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun
     sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya, dan masukan dari seluruh warga sekolah
     maupun Komite sekolah.
2. Inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun pengembangan.
3. Penyusunan Rencana Kegiatan sekolah (RKS) yang lengkap berdasarkan Langkah poin (1)
     dan (2). Kepala sekolah membuat tabel RKS yang terdiri dari kolom-kolom nomor urut,
     uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana dari berbagai sumber, dan kolom
     jumlah. Tabel tersebut diisi sesuai kolom yang ada.
4. Penyusunan RAPBS, Kepala sekolah membuat tabel RAPBS yang terdiri dari kolom-kolom,
     yaitu kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya.
     Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Ketua komite sekolah
     dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat.
4. RAPBS sebagai Pilar Managemen Sekolah
          Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS adalah pilar managemen
   sekolah dengan RAPBS inilah semua kegiatan sekolah direncanakan, tidak sekadar teknis
   pelaksanaan tetapi juga non teknis, dalam hal ini pendanaannya.
          Dana yang didapatkan dari pemerintah dan masyarakat serta dana bantuan lain yang
   mungkin didapatkan sekolah, diatur sedemikian rupa sehingga penggunaannya jelas dan
   terbuka. Hal ini juga untuk membiasakan keterbukaan dalam sistem managemen.
          Setiap kegiatan yang diselenggarakan sekolah sudah direncanakan dalam RAPBS
   karena terkait dengan pembiayaan kegiatan tersebut. Kita tidak munafik jika setiap kegiatan
   selalu membutuhkan pembiayaan, baik itu besar maupun kecil untuk itulah, maka RAPBS
   disusun sekolah dan stakeholder terkait.
          Dengan dukungan pendanaan yang sesuai kebutuhannya, kemungkinkan ketercapaian
   program sangat besar. Tetapi, jika program kegiatan tidak didukung pendanaan yang sesuai,
   tentunya program-program tersebut hanyalah isapan jempol semata. Dan dalam RAPBS
   itulah setiap kegiatan sekolah direncanakan secara utuh. Kegiatan dan kebutuhan dananya.
5. Proses Penyusunan RAPBS
   Untuk menyusun RAPBS ini, maka perlu dikoordinasikan dengan beberapa pihak sehingga
   tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti kita ketahui,RAPBS merupakan acuan kegiatan,
   sehingga perlu kejelasan pada setiap aspek yang akan ditangani dalam kegiatan sekolah.
          Proses penyusunan RAPBS dilakukan setelah kita mendapatkan berbagai masukan
   dari civitas sekolah dan stakeholder pendidikan yang kita rangkum di sekolah. Setiap unsur
   dari stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penentuan kegiatan yang akan
   dilakukan sekolah. Masukan ini disertai dengan perhitungan dana yang dibutuhkan. Dengan
   demikian, maka ada informasi kebutuhan dana.
          Informasi kebutuhan dana inilah yang sebenarnya kita butuhkan dari proses
   koordinasi personal terkait dengan kegiatan sekolah. Selanjutnya, informasi kebutuhan dana
   ini dimasukkan ke dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah.
          Stakeholder yang kita koordinasikan adalah meliputi Kepala Sekolah, Komite sekolah
   dan Guru. ketiga komponen inilah yang sebenarnya pelaksana proses pendidikan. Dengan
   koordinasi yang baik, maka berbagai kegiatan sekolah dapat diback up alokasi dana secara
   tepat. Dan, selanjutnya setiap personal dapat mengetahui kondisi keuangan, kebutuhan dan
   kondisi yang harus disediakan.
          Keterlibatan komite sekolah dalam proses penyusunan RAPBS ini tidak lain sebagai
   perwakilan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengetahui secara jelas pendanaan
     yang ada di sekolah dan tingkat kebutuhan untuk proses pendidikan dan pembelajaran.
     Diharapkan, setelah mengetahui kondisi keuangan sekolah, masyarakat ikut berpartisipasi
     dalam pengembangan sekolah khususnya dalam hal dana.
6.   Keterbukaan, Aspek Penting dalam RAPBS
            Sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan dan pembelajaran yang
     mendapatkan dukungan masyarakat, maka salah satu aspek penting dalam RAPBS adalah
     keterbukaan. Setiap poin kegiatan merupakan program bersama setiap civitas di sekolah dan
     stakeholder sekolah maka mereka harus memahami dan mengerti apa yang terjadi saat
     perencanaan dan penerapan RAPBS di sekolah.
            Sekolah seharusnya selalu berkoordinasi dengan semua elemen terkait. Jangan hanya
     dibebankan   kepada    kepala   sekolah.   Bahwa     keterlaksanaan   program    merupakan
     tanggungjawab bersama sehingga semua pihak harus mengeahui secara pasti kondisi
     managemen sekolah, khususnya ketercapaian program dan kondisi dana yang ada.
            Keterbukaan ini sangat penting agar tidak terjadi salah pengertian di antara masing-
     masing elemen. Ketika terjadi kemandegan program, entah karena kesulitan penerapan
     program atau kondisi dana yang kurang mencukupi, maka semua segera mengetahuinya dan
     berusaha untuk segera mengkondisikan hal tersebut.
            Begitulah pentingnya keterbukaan dalam managemen sekolah, khususnya terkait
     dengan penerapan RAPBS dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Segala
     kesulitan yang mungkin timbul dapat segera diatasi secara bersama-sama. Dan, yang jauh
     lebih penting adalah dengan keterbukaan ini, maka tidak ada saling curiga terhadap
     managemen yang diberlakukan di sekolah.
            Keberadaan rencana anggaran dan belanja sekolah memang sedemikian rupa sehingga
     mampu menciptakan sebuah kegiatan yang tertata dan teratur. Dan, setiap elemen terkait, ikut
     memiliki sehingga secara aktif ikut berperan dalam pengkondisian managemen sehat di
     sekolah.
B. Pelaksanaan Anggaran
            Secara umum proses manajemen keuangan sekolah meliputi: perencanaan,
     pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. Perencanaan merupakan
     langkah awal dalam proses manajemen keuangan. Perencanaan adalah suatu proses yang
     rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan
     untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur
     bahwa di dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta
     adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian
membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan sebagai kegiatan
rasional, artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang riil dan analisis
yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak didasarkan pada ramalan yang
intuitif.
            Perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis, berarti perencanaan meliputi tahap-
tahap kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan tahapan berikutnya. Tahapan kegiatan
tersebut dapat dijadikan panduan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan diatasi.
Sedangkan tujuan perencanaan itu sendiri arahnya agar kegiatan yang dilaksanakan tidak
menyimpang dari arah yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan
keuangan sekolah antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis
dana yang ada dan yang mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber pendapatan dan dari
berbagai kegiatan.
            Perencanaan keuangan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah
secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang.
Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka
panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima
tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, maka dibuatlah perencanaan keuangan baik perencanaan jangka pendek maupun
jangka panjang.
            Proses perumusan perencanaan keuangan yang strategis, memerlukan kajian secara
cermat tentang evaluasi diri lembaga pendidikan yang bersangkutan, visi, misi, tujuan jangka
panjang dan tujuan jangka pendek lembaga pendidikan. Kemudian ditetapkan program
kegiatan dan berbagai layanan yang dilaksanakan lembaga pendidikan yang sesuai dengan
tujuan jangka panjang dan pendek serta target yang akan dicapai baik output maupun
outcomes-nya, dan disusunlah anggaran sehingga jadilah perencanaan keuangan yang
strategis sesuai dengan kondisi sekolah.
            Visi sekolah menjadi pedoman dalam pengembangan program sekolah. Visi adalah
wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah, pandangan jauh kedepan kemana
sekolah akan dibawa. Visi sekolah digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah dan
perumusan tujuan sekolah. Contoh rumusan visi sekolah, yaitu terwujudnya siswa yang
berkualitas dan lulusan yang unggul sehingga mampu bersaing di tingkat daerah, nasional
dan internasional.
            Bertolak dari rumusan visi sekolah selanjutnya dirumuskan misi sekolah. Misi
merupakan kegiatan yang harus diemban untuk menjawab pencapaian visi yang ditetapkan.
Contoh perumusan misi sekolah, yaitu terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang
kondusif dalam lingkungan sekolah yang aman, tertib, disiplin, bersih yang didukung oleh
sarana dan prasarana yang memadai; terciptanya hubungan yang harmonis antar personil di
sekolah. Selanjutnya rumusan tujuan jangka panjang dan jangka pendek dan target
pencapaiannya diselaraskan dengan visi dan misi sekolah. Disamping memperhatikan
program pengembangan sekolah, perencanaan keuangan sekolah juga mengacu pada
penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara keseluruhan.
       Kepmendiknas Nomor 056/U/2001 menyebutkan penyelenggaraan pendidikan di
sekolah meliputi (1) pelayanan yang bersifat teknis edukatif untuk proses belajar mengajar
baik teori maupun praktek untuk seluruh mata pelajaran dan penilaian hasil belajar; (2)
pelayanan yang bersifat penunjang untuk operasionalisasi ruang belajar dan kegiatan ekstra
kurikuler; (3) pengadaan dan perawatan buku pelajaran, peralatan pendidikan, alat pelajaran,
peralatan laboratorium, perpustakaan dan peralatan praktik keterampilan serta bahan praktik
laboratorium dan keterampilan; (4) pengadaan dan perawatan sarana kegiatan penunjang
seperti sarana administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah dan lingkungan; (5)
penyediaan daya dan jasa seperti listrik, telepon, gas dan air; (6) perjalanan dinas kepala
sekolah dan guru; (7) pelayanan kemasyarakatan, pemberdayaan Komite sekolah, kegiatan
sosial; (8) penyelenggaraan lomba yang diikuti siswa dan atau guru; (9) pelayanan habis
pakai untuk keperluan sekolah seperti surat kabar; (10) penyediaan gaji guru dan non-guru,
tunjangan, honorarium, lembur, transportasi, insentif dan lainnya yang menunjang
pendidikan. Berdasarkan komponen penyelenggaraan pendidikan tersebut, tiap kepala
sekolah menentukan program prioritas yang perlu dilaksanakan dalam satu tahun sekolah
kemudian dijadikan program kegiatan yang perlu mendapatkan dana.
       Pada tahap perencanaan, analisis kebutuhan pengembangan sekolah dalam kurun
waktu tertentu menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan. Kebutuhan dalam satu tahun
anggaran, lima tahun, sepuluh tahun, bahkan dua puluh lima tahunan. Perencanaan dibuat
oleh kepala sekolah guru, staf sekolah dan pengurus komite sekolah. Mereka mengadakan
pertemuan untuk menentukan kebutuhan dan menentukan kegiatan sekolah dalam waktu
tertentu. Berdasarkan analisis ini diperoleh banyak kegiatan yang perlu dilakukan sekolah
dalam satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun. Untuk itu
perlu diurutkan tingkat kebutuhan kegiatan dari yang paling penting sampai kegiatan
pendukung yang mungkin bisa ditunda pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan tersedianya
waktu, keberadaan tenaga dan jumlah dana yang tersedia atau yang bisa diupayakan
ketersediaannya. Analisis sumber-sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh,
     dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan.
     Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu pelaksaannya ini
     seringkali menghasilkan apa yang dinamakan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja
     sekolah (RAPBS). Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan di
     dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
     Pendidikan, yaitu Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan
     dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun.


C. Pertanggungjawaban Anggaran
         Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban Keuangan, meliputi:
1.   Diusahakan secara singkat dan dilaksanakan pada setiap akhir pekan.
2.   Periksa terlebih dahulu Buku Kas Umum dalam hubungannya dengan buku yang lain setiap
     akhir bulan.
3.   Diperingatkan kepada bendaharawan mengenai: pengiriman SPJ (Surat Pertanggungjawaban)
     bulanan, penyetoran MPO/PPn.
4.   Diperiksa pengurusan barang inventaris dan penyimpanan dokumen pertinggal keuangan
     sewaktu-waktu.
5.   Diadakan pemeriksaan kas dengan menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap akhir
     triwulan secara teratur.
6.   Atasan langsung atau bendaharawan bertanggungjawab atas keuangan negara
7.   Dilaporkan dengan segera (paling lambat 1 minggu) jika terjadi kerugian yang diderita oleh
     negara karena penggelapan atau perbuatan lain, kepada Sekretaris Jendral Depdiknas c.i.
     Kepala Biro Keuangan dengan tembusan kepada Inspektur Jendral Depdiknas dan BPK.
         Dalam menentukan pemeriksaan satuan kerja, perlu mengadakan penilaian yang
     mencakup:
1.   Terselenggaranya pengawasan atasan langsung yang menjamin pelaksanaan tugas secara
     efektif dan efisien.
2.   Ketaatan dan ketepantan terhadap ketentuan yang berlaku.
3.    Pencapaian dari recana dan program, baik target finansial, target fisik, maupun target
     fungsional.
4.   Faktor ketenangan personil yang melaksanaan kegiatan pemeriksaan.
         Dalam organisasi pendidikan, baik anggaran rutin maupun pembangunan terdapat 9
     kategori pembelanjaan, yaitu:
1.    Dana cadangan untuk keperluan khusus, seperti dana sosial, biaya menerima tamu,
     membayar utang.
2.   Pembelian barang, gaji dan kesejahteraan personil.
3.   Belanja untuk melaksanakan tugas, barang habis pakai pada waktu pengajaran.
4.   Dana pengadaan media, berbagai macam layanan, komunikasi.
5.   Biaya fasilitas air, lampu, sanitasi, anggaran, pertanian sekolah.
6.   Biaya bimbingan konseling, dosen tamu, karya wisata.
7.   Pajak tahunan.
8.   Perbaikan dan pengembangan kurikulum.
9.    Dana proyek, kontrak dengan orang asing atau luar, termasuk pembelian alat-alat dan
     konstruksinya.
     Diposkan oleh Ajeng Ayu Vindriatin di 00:03
     Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook

     Tidak ada komentar:

     Poskan Komentar

     Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
     Langganan: Poskan Komentar (Atom)

     Pengikut
     Arsip Blog
           ► 2012 (2)

           ▼ 2011 (28)
              o ▼ Desember (28)
                      Rencana Pelaksanaan Pembelajaran IPA
                      Penilaian Layanan BK di SD
                      Program, Organisasi, dan Administrasi BK di SD
                      Bimbingan Murid Berbakat dan Murid Lambat Belajar
                      Bimbingan Karier
                      Bimbingan Kelompok di Sekolah Dasar
                      Pelayanan Kasus/Masalah Murid SD
                      Layanan Bimbingan Belajar
                      Pengumpulan dan Penyimpanan Data tentang Murid
                      Kebutuhan dan Syarat Pokok Layanan Bimbingan di SD...
                      Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling
                      Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor Pendidikan...
                      Peran Kepala Sekolah Sebagai Administrator
                      Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
                    Administrasi dan Supervisi Pendidikan
                    Komponen-komponen Manajemen Sekolah II
                    Komponen-komponen Manajemen Sekolah I
                    Manajemen Berbasis Sekolah
                    Konsep Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan ...
                    Konsep Dasar Manajemen Pendidikan
                    Konsep Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan d...
                    Cahaya dan Penglihatan
                    Hubungan Listrik dan Arus Potensial
                    Energi Listrik
                    Energi Panas (Kalor) dan Perpindahannya
                    Energi dan Perubahannya
                    Benda dan Sifat Benda
                    PGSD Luar Biasaa!!

Mengenai Saya
Ajeng Ayu Vindriatin
Lihat profil lengkapku
                   Template Picture Window. Diberdayakan oleh Blogger.

								
To top