Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

E-Government

Document Sample
E-Government Powered By Docstoc
					     E-Government

       E-Government dapat dikategorikan sebagai sebuah fasilitas internal dan eksternal. Secara
internal yaitu menghubungkan antara Pemerintah dengan Pemerintah atau Government to
Government (G2G), Pemerintah dengan karyawan atau Government to Employee (G2E). Secara
eksternal yaitu, menghubungkan Pemerintah dengan Bisnis atau Government to Business (G2B)
dan pemerintah dengan warga negara atau Government to Community(G2C). Fasilitas internal
dan eksternal yang disebutkan sebelumnya, yang dijalankan secara elektronik disebut juga
sebagai E-governance yang dapat didefinisikan sebagai layanan pemerintah dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh warga negara yang dapat
diberdayakan dengan akses yang lebih besar untuk pelayanan dan sarana yang lebih fleksibel dan
efektif serta berpartisipasi di dalam pemerintahan dan meningkatkan interaksi pemerintah dengan
warga masyarakat (Iqbal and Seo, 2008) Secara garis besar, hubungan proses E-Governance
dapat di lihat pada gambar.



                                         G2G
                                  Central Government
                                                                     Business
        Citizen          G2C                   G2G      G2B            NGOs
                                                                    Civil Society
                                  Local Government
                                       G2G



                  Gambar Hubungan proses E-Governance (E-Governance and Developing
                     Countries, Research Report Michiel Backus, 2001)


       Pemerintah Indonesia sendiri memandang E-Government sebagai sebuah peluang yang
yang besar dalam hal peningkatan layanan terhadap masyarakat Indonesia, yang dibuktikan
dengan adanya regulasi pemerintah seperti Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi
Pengembangan E-Government yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai panduan tentang E-
Government seperti Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan
Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah, Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs
Web Pemda dan lain sebagainya. Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh
Kemenkominfo pada tahun 2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan
E-Government di pusat dan daerah (Satriya, 2006).
       Jika dikaitkan dengan dana investasi pemerintah, atau lebih tepatnya penempatan dana
investasi pemerintah yang baik untuk mengurangi resiko hilangnya dana yang telah
diinvestasikan karena kondisi proyek yang buruk atau dengan kata lain dapat dikaitkan dengan
korupsi, maka manfaat E-Government menurut World Bank “can be less corruption”, dimana
potensi penghematan anggaran negara dapat dicapai hingga 20% dengan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) atau E-Procurement. Keberadaan sistem informasi manajemen
pemerintah yang berbasis elektronik memiliki keterkaitan dengan upaya melawan korupsi.
Berdasarkan Transparency International online, peringkat Indonesia berdasarkan Corruption
Perceptions Index (CPI) 2011 berada pada urutan 100 dari 182 negara dengan CPI 3 skala 0 –
10, jauh di bawah Malaysia (60), China (75) dan Thailand (80), dan India (95). Bahkan Sistem
Informasi di Indonesia belum mampu menekan praktik-praktik korupsi dimana untuk anggaran
pengadaan saja terindikasi terjadi penyalahgunaan anggaran negara (http://cpi.transparency.org).


Artikel Selengkapnya: http://artikel-teknologi-informasi.blogspot.com/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:14
posted:11/28/2012
language:Indonesian
pages:2
Description: E-Government dapat dikategorikan sebagai sebuah fasilitas internal dan eksternal. Secara internal yaitu menghubungkan antara Pemerintah dengan Pemerintah atau Government to Government (G2G), Pemerintah dengan karyawan atau Government to Employee (G2E). Secara eksternal yaitu, menghubungkan Pemerintah dengan Bisnis atau Government to Business (G2B) dan pemerintah dengan warga negara atau Government to Community(G2C).