Docstoc

TATA CARA PENYIDIKAN PAJAK

Document Sample
TATA CARA PENYIDIKAN PAJAK Powered By Docstoc
					                                                                        Tata Cara Penyidikan Pajak
                                     TATA CARA PENYIDIKAN
                           TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN


PENDAHULUAN
        Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan dan
penyidikan. Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan
upaya paling akhir dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
setelah upaya lain yang telah dilakukan sebelumnya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
didahului dengan dilakukan pengamatan dan pemeriksaan bukti permulaan.
       Pengertian penyidikan yaitu serangkaian tindakan Penyidik Pajak untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, serta mengetahui besarnya kerugian pada
pendapatan negara. Sedangkan pengertian dari tindak pidana di bidang perpajakan yaitu:
       yang dilakukan oleh seseorang atau oleh Badan yang diwakili orang tertentu (pengurus)
       memenuhi rumusan undang-undang
       diancam dengan sanksi pidana
       melawan hukum
       dilakukan di bidang perpajakan
       dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara
       Penyidikan dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
       Penyidikan erat kaitannya dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti
Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Keterkaitan yang dimaksud di sini adalah
bahwa salah satu tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah usul penyidikan, sebagaimana
yang disebutkan dalam PER-47/PJ./2009 pasal 13(7).


DASAR HUKUM
    Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
        sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor UU No.28 tahun
        2007



                                                                                                  1
                                                                            Tata Cara Penyidikan Pajak
    Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian
       Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.272 tahun 2002 tentang Petunjuk Pengamatan,
       Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.36/PJ.73/1990



TATA CARA PENYIDIKAN
Bagan 1: Alur Proses Penyidikan Pajak


 Persiapan Penyidikan                    Pelaksanaan Penyidikan
         Pajak

                                                                        Menerbitkan
                                                                          surat


                                   Penindakan

                                                            Surat            Surat Pemberitahuan
                                                           Perintah               Dimulainya
                                                          Penyidikan              Penyidikan




                                                         Pemeriksaan di Tempat
                                                         Tertentu/Penggeledahan
           Penyitaan Bahan Bukti


                                                Pemanggilan Tersangka dan Saksi



 Pemeriksaan Tersangka dan Saksi


                                                   Pembuatan Berita Acara
                                                Pemeriksaan Tersangka dan Saksi
   Pembuatan Berita Acara
     Pendapat/Resume


                                                    Penyusunan Isi Berkas Perkara dan
                                                             Pemberkasan




            Penyerahan Berkas Perkara, Barang Bukti dan Tersangka
             kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI

                                                                                                    2
                                                                       Tata Cara Penyidikan Pajak
Pada dasarnya tata cara penyidikan meliputi persiapan penyidikan dan pelaksanaan penyidikan,
untuk rinciannya adalah sebagai berikut:
I.   PERSIAPAN PENYIDIKAN PAJAK
     1. a. Penerimaan Laporan Bukti Permulaan yang berisi usul untuk dilakukan tindakan
           penyidikan, dicatat di dalam Buku Agenda Surat Masuk.
        b. Penyidik Pajak akan diberi tugas untuk melakukan penyidikan, terlebih dahulu
           mempelajari Laporan Bukti Permulaan dan membuat Resumenya.
     2. a. Laporan Bukti Permulaan dan Resumenya berikut usul untuk dilakukan atau tidak
           dilakukan penyidikan, disampaikan kepada Direktur Penyidikan Pajak melalui atasannya.
        b. Direktur Penyidikan Pajak memberikan pendapat dan usulnya setelah mempelajari
           Laporan Bukti Permulaan dan resumenya beserta usul tersebut di atas, dan meneruskan
           ke Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan keputusan.
     3. a. Apabila Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk tidak dilakukan penyidikan, maka
           diinstruksikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak yang
           bersangkutan terdaftar untuk menetapkan jumlah pajak terutang.
        b. Dalam hal Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk dilakukan tindakan penyidikan,
           maka Direktur Jenderal Pajak menginstruksikan kepada Direktur Penyidikan Pajak
           dan/atau Kepala Kanwil Pajak untuk melakukan Penyidikan.
     4. Berdasarkan instruksi untuk melakukan penyidikan tersebut, diterbitkan Surat Perintah
        Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau oleh pejabat lain yang
        ditunjuk olehnya.
     5. Surat Perintah Penyidikan dicatat dalam Buku Surat Perintah Penyidikan.




                                                                                                   3
                                                                    Tata Cara Penyidikan Pajak
Bagan 2: Persiapan Penyidikan

Penyidik Pajak         Direktur P4                       Direktur Jenderal Pajak




                                                                                Memberikan
                                                                                 keputusan




                         Laporan
   mempelajari      Pemeriksaan Buper
  Laporan Bukti        dan Resume
 Permulaan dan
    membuat
   Resume-nya                                     Tidak dilakukan            Dilakukan Penyidikan
                                                    penyidikan




                                               Instruksi kepada        Instruksi kepada Direktur
                                               Kepala KPP untuk       Penyidikan untuk dan/atau
                     Memberikan usul          menetapkan jumlah           Kepala Kanwil untuk
                                              pajak yang terutang        melakukan Penyidikan




                                                                       Surat Perintah Penyidikan




II. PELAKSANAAN PENYIDIKAN
   1. Bersama dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan, dibuat pula Surat Pemberitahuan
       Dimulainya Penyidikan, yang dikirimkan kepada Penyidik POLRI dan Jaksa Penuntut Umum.
   2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dicatat di dalam Buku Pemberitahuan
       Dimulainya Penyidikan.
   3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, juga dikirimkan kepada Kepala Kantor
       Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak yang akan disidik terdaftar dan kepada KepalaKanwil
       Direktorat Jenderal Pajak atasannya.
                                                                                               4
                                                                        Tata Cara Penyidikan Pajak
    4. Penindakan:
        Penindakan merupakan tindakan Penyidik Pajak dalam proses penyidikan tindak pidana di
        bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perungang-undangan yang berlaku meliputi:
        a) Penghambatan ke Luar Negeri:
             Dalam hal tersangka dan atau saksi, dikhawatirkan akan meninggalkan Indonesia,
             Penyidik Pajak dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk meminta
             bantuan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia agar mencegah kepergiannya, dengan
             jalan mengajukan permohonan penghambatan ke Luar Negeri. Apabila penghambatan
             tersebut tidak diperlukan lagi, Penyidik Pajak mengajukan usul kepada Direktur Jenderal
             Pajak untuk mencabut permohonan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, dengan
             mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Penghambatan ke Luar Negeri. Baik Surat
             Permohonan Pencabutan Penghambatan ke Luar Negeri maupun Surat Pencabutannya,
             dicatat di dalam Buku Permohonan Penghambatan Ke Luar Negeri.
        b) Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan.
        c) Penyitaan Bahan Bukti.
        d) Pemanggilan Tersangka dan Saksi.
        e) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi.
        f)   Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Saksi.
        g) Pembuatan Berita Acara Pendapat/Resume.
        h) Penghentian Penyidikan.
        i)   Penyusunan Isi Berkas Perkara dan Pemberkasan.
        j)   Penyerahan Berkas Perkara, Barang Bukti dan Tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum
             melalui Penyidik POLRI, sesuai ketentuan yang berlaku.


Mengenai tata cara penindakan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan akan
dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:


 PEMERIKSAAN DI TEMPAT TERTENTU/PENGGELEDAHAN
  I.    PERSIAPAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT TERTENTU/PENGGELEDAHAN:
        1. Penyidik Pajak membuat Surat Izin Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan,
             ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di dalam wilayah mana obyek penggeledahan
             itu berada.
        2. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan yang
             ditandatangani oleh atasan struktural Penyidik Pajak yang sudah diangkat menjadi
             Penyidik Pajak. Apabila atasan Penyidik Pajak belum diangkat menjadi Penyidik Pajak,


                                                                                                  5
                                                                              Tata Cara Penyidikan Pajak
                  Surat Perintah Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan ditandatangani oleh
                  Pejabat Eselon II.
           3. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Pemeriksaan di Tempat
                  Tertentu/Penggeledahan dapat diterbitkan dan diberlakukan sebelum ada izin dari Ketua
                  Pengadilan Negeri setempat.


  Bagan 3: Persiapan Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan

                            Surat Permintaan
Penyidik Pajak                                             Ketua
                            Izin Pemeriksaan
                                                         Pengadilan
                            Tempat Tertentu
                                                           Negeri
                             /Penggeledahan

                                                                              Menunggu                  tidak
                                                                                izin
                                                        Mendesak?
                                                                                                      Izin
                                                                                                    terbit?
                                                                      tidak
                                                       ya
                                                                                               ya
                                Surat Perintah
    Pelaksanaan                  Pemeriksaan
    Pemeriksaan                Tempat Tertentu
   /Penggeledah                /Penggeledahan
         an




    II.    PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT TERTENTU/PENGGELEDAHAN:
           1. Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Pajak yang
                  nama dan identitasnya tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan di Tempat
                  Tertentu/Penggeledahan.
           2. Penyidik Pajak terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan di Tempat
                  Tertentu/Penggeledahan kepada tersangka atau orang lain yang berada di tempat
                  tertentu dan menjelaskan maksud kedatangannya.
           3. Tempat/sasaran yang diperiksa sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah
                  Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan.
                  Tempat/sasaran yang diperiksa dapat berupa:
                     Tempat usaha, termasuk kantor, gudang dan pabrik
                     Rumah tinggal tersangka
                     Tempat lain dari tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada
                     Tempat lainnya yang diduga terdapat bahan bukti tindak pidana di bidang
                      perpajakan yang dilakukan.
           4. Penyidik Pajak dalam melakukan Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan dapat
                  dibantu oleh petugas pajak lainnya. Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan
                  terhadap tempat/sasaran yang berada di luar wilayah hukum Penyidik Pajak yang
                                                                                                          6
                                                               Tata Cara Penyidikan Pajak
   melakukan Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan, pelaksanaannya dpat
   dibebankan kepada Penyidik Pajak di dalam wilayah mana Pemeriksaan di Tempat
   Tertentu/Penggeledahan akan dilakukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang
   berlaku.
5. Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan dapat dilakukan mulai pukul 08.00
   sampai dengan pukul 18.00. Apabila sampai pukul 18.00 Pemeriksaan di Tempat
   Tertentu/Penggeledahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka dilakukan penyegelan
   dan dibuka kembali keesokan harinya.
6. Selama Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan berlangsung, untuk kelancaran,
   keamanan dan ketertiban, Penyidik Pajak dapat memerintahkan kepada setiap orang
   yang berada di tempat tertentu tersebut untuk tidak meninggalkan tempat dan dapat
   diatur penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
7. Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh 2
   (dua) orang saksi, satu di antaranya adalah Pejabat Pemerintah Daerah setempat.
8. Dalam hal tersangka atau orang yang berada di tempat tertentu tersebut tidak
   menyetujui atau tidak hadir, maka Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan
   tersebut tetap dapat dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, satu di
   antaranya adalah Pejabat Pemerintah Daerah setempat.
9. Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan harus dibuatkan Berita Acara
   Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan.
   Ketentuan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan:
      Memuat uraian tentang pelaksanaan dan hasil, jika ada lampiran harus
       ditandatangani oleh semua penandatangan Berita Acara.
      Berita Acara sebelum ditandatangani, terlebih dahulu dibacakan kepada yang
       bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani.
      Dalam hal tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangannya, harus dicantumkan
       dalam Berita Acara.
      Dibuat rangkap 10 :
          -   1 lembar untuk tersangka
          -   1 lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri
          -   1 lembar untuk Pejabat Pemerintah Daerah
          -   6 lembar untuk berkas perkara
          -   1 lembar untuk arsip
      Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, hasil pelaksanaan Pemeriksaan di
       Tempat Tertentu/Penggeledahan harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan di Tempat
       Tertentu/Penggeledahan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak.
                                                                                       7
                                                                                                         Tata Cara Penyidikan Pajak
                   10. Hasil Penggeledahan Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan dalam keadaan
                        sangat perlu dan mendesak harus dimintakan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri
                        setempat dalam waktu 2 x 24 jam setelah hari dilakukan penggeledahan tersebut. Surat
                        Permintaan persetujuan tersebut harus dilampiri Berita Acara Pemeriksaan di Tempat
                        Tertentu/Penggeledahan dimaksud.


          Bagan 4: Pelaksanaan Pemeriksaan di Tempat Tertentu/Penggeledahan

                                                       ya
                                                                                                                         tidak
  Penyidik Pajak                 Tersangka                          Pemeriksaan                        18.00                     Penyegelan
                                  setuju?                              Tempat                         selesai?                   n
                                                                 Tertentu/Penggeled
                                                                        ahan                                     ya
                                         tidak


                                2 saksi (1 dr                                                                                Penggeledahan di hari
                                Pejabat Pemda)                                                                                    berikutnya


                                                                                           ya

                                                            Pembuatan                              selesai?
                                                            Berita Acara

                                                                                                                 tidak

          Bagan 5: Pembuatan Berita Acara
           Penyidik Pajak             Berita Acara memuat uraian              Dibacakan kepada yang                                   Diberi
                                         pelaksanaan dan hasil                    bersangkutan                                       tanggal




                                                                                                                                    Ditandatangani
                              Penggeledahan                           Berita Acara
selesai                                                                                                Tersangka                    penyidik, saksi,
                               dlm Keadaan                            Pemeriksaan
                                                                                                       menolak?                        tersangka
                                 perlu &                            Tempat Tertentu
                                mendesak?                           /Penggeledahan



                                                                                                      Penolakan dicantumkan
                                                                                                        dalam Berita Acara


                            membuat                  Meminta persetujuan
                                                                                         selesai




                         Berita Acara                            Ketua
                         Pemeriksaan                           Pengadilan
                       Tempat Tertentu                           Negeri
                       /Penggeledahan
                          Mendesak



                                                                                                                                               8
                                                                       Tata Cara Penyidikan Pajak
 PENYITAAN BAHAN BUKTI
  I.   PERSIAPAN
       1. Mengajukan permintaan kepada Ketua PN setempat untuk memproleh Surat Ijin
          Penyitaan dengan dilampiri Resume Tindak Pidana di bidang Perpajakan. Namun jika
          dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, maka Surat Perintah Penyitaan Dalam
          Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak dapat ditebitkan dan diberlakukan sebelum ada ijin
          dari Ketua PN setempat.
       2. Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan setelah memperoleh ijin penyitaan tertulis dari
          Ketua PN setempat. Surat Perintah Penyitaan dibuat rangkap 12 dengan pembagian
          sebagai berikut:
          -   6 lembar untuk Berkas Perkara
          -   1 lembar untuk Tersangka
          -   1 lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat
          -   1    lembar    untuk      pemilik/orsng/kelusrgsnys/instansi/lembaga    dari   mana
              benda/barang tersebut disita.
          -   1 lembar untuk Penyidik
          -   1 lembar untuk petugas penanggung jawab dan penyimpanan bahan/barang sitaan.
          -   1 lembar untuk arsip
       3. Jika penyitaan dakan dilakukan pada lebih dari satu wilayah hukum PN maka ijin
          penyitaan harus dimintakan dari masing-masing Ketua PN dimana penyitaan akan
          dilakukan. Namu jika dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, maka Surat Perintah
          Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak dapat ditebitkan dan diberlakukan
          sebelum ada ijin dari Ketua PN yang bersangkutan.
       4. Mempersiapkan petugas pelaksana dan peralatan yang diperlukan, termasuk
          pengangkutan dan pengawasan benda sitaan.
       5. Menentukan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan
          dengan kegiatan WP yang harus disita.


 II.   PELAKSANAAN
       1. Menghubungi Pejabat Pemda setempat sebagai saksi dalam penyitaan.
       2. Petugas harus menunjukkan Tanda Bukti Diri dan Surat Perintah Penyitaan kepada
          orang/ WP/Wakil atau pegawainya, serta memberikan penjelasan mengenai alasan
          dilakukan penyitaan.
       3. Penyitaan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Penyidika
          Pajak dan seseorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak lainnya.


                                                                                                 9
                                                              Tata Cara Penyidikan Pajak
   Untuk penyitaan terhadap obyek sita yang berada di luar wilayah hukum Penyidik Pajak
   yang melakukan penyitaan, pelaksanaanya dapat dibebankan kepada Penyidik Pajak di
   dalam wilayah mana penyitaan akan dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan
   yang berlaku.
4. Benda-benda yang dapat disita adalah benda-benda yang telah/sedang/akan
   dipergunakan bak secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukkan tindak
   pidana di bidang perpajakan dan atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung
   maupun tidak langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh
   tersangka antara lain:
      Neraca dan Laporan Laba/Rugi
      Buku Besar
      Buku Jurnal
      Buku Pembantu
      Bukti-bukti Pembelian dan Penjualan
      Kontrak-konntrak
      SPT beserta lampiranya
      SSP
      Catatan-catatan lain yang berhubungan dengan kegiatan WP
      Perangkat lunak dan perangkat keras computer.
5. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain tentang kegiatan WP yang disita
   harus diperlihatkan kepada WP/wakil/pegawainya dengan disaksikan oleh Pejabat
   Pemda setempat beserta seorang saksi lainnya.
6. Jika penyitaan dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, maka segera paling
   lambat 2x24 jam (hari kerja) harus dilaporkan segera ke Ketua PN setempat untuk
   mendapatkan       persetujuan   penyitaan   dengan   mengajukan   Surat   Permohonan
   Persetujuan Penyitaan di tempat tertentu dalam keadaan sangat perlu dan mendesak
   dengan dilampiri:
      Surat Perintah Penyidikan
      Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak
      Resume tentang terjadinya TPP
      Berita Acara Penyitaan berikut lampirannya
7. Jika masih terdapat bahan bukti di luar barang yang disita yang berada di tangan orang
   lain/keluarganya/instansi/lembaga, maka Penyidik Pajak dapat menerbitkan Surat
   Perintah Penyerahan Benda Untuk Disita. atas dasar surat tersebut, mereka wajjib
   menyerahkan bahan-bahan bbukti tersebut kepada Penyidik Pajak untuk disita. atas

                                                                                      10
                                                                Tata Cara Penyidikan Pajak
   penyerahan barang-barang bukti tersebut, dibuatkan Surat Tanda Penerimaan rangkap
   11 dengan pembagian sebagi berikut:
   -    1 lembar untulk tersangka/keluarga/instansi/lembaga dari mana benda itu diterima
        untuk disita
   -    1 lembar untuk Pejabat Pemda setempat yang menjadi saksi
   -    1 lembar untuk Penyidik Pajak
   -    1 lembar untuk Ketua PN setempat
   -    1 lembar untuk penanggung jawab dan penyimpanan barang sitaan
   -    6 lembar untuk berkas perkara
8. Penyitaan surat lain:
   a) Diperlukan Surat Ijin Khusus Pengadilan Negeri setempat
   b) Penyidik Pajak secara tertulois meminta kepada Kepala Kantor Pos agar
        menyerahkan “surat lain” yang diperlukan
   c) Atas penyyerahan :surat lain” tersebut, Penyidik Pajak meemberikan Surat Tanda
        Penerimaan
   d) Pembukaan “surat lain” dilakukan dengan cara memotong salah satu sisi sampul
        surat sedemikian rupa sehingga tidak merusak isi surat atau tulisan yang ada dalam
        sampul.
   e) Apabila setelah dibuka dan diperiksa ternyata “surat lain” tersebut memppunyai
        hubungan dengan TPP yang sedang diperiksa, maka dilakukan penyitaan.
   f)   Namun jika “surat lain” tersebut tidak mempunyai hubungan dengan TPP yang
        sedang diperiksa, maka “surat lain” tersebut dicap “TELAH DIBUKA OLEH PENYIDIK”
        dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, nama dan pangkat Penyidik Pajak yang
        bersangkutan, keudian dikembalikan kepada Kepala Kantor Pos dengan dibuatkan
        Tanda Bukti Penyerahan Kembali.
   g) Penutupan kemali “surat lain” yang tidak disita adalah dengan cara mentup kertas
        yang direkat sedemikian rupa sehingga tidak mudah dibuka kembali dan dicap yang
        membekas pada bagian kertas penutup dan sebagian pada sampul surat tersebut.
   h) Dibuat Berita Acara tentang pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan “surat lain”
        tersebut, ditanda tangani oleh Penyidik Pajak dan Kepala Kantor Pos, rangkap 9
        dengan ketentuan sebagao berikut:
        -   1 lembar untuk Kepala Kantor Pos
        -   1 lembar untuk tersangka
        -   1 lembar untuk Ketua PN setempat
        -   6 lembar untuk berkas perkara
9. Hal-hal lain yang peru diperhatikan:
                                                                                       11
                                                               Tata Cara Penyidikan Pajak
   a) Benda-benda sitaan dikumpulkan dan dikelompokkan serta diberi nomor urut,
       kemudian dibuatkan Daftar Benda/Barang Sitaan
   b) Segera membuat Berita Acara Penyitaan sebanyak 11 eksemplar, dengan peruntukan
       sebagai berikut:
       -   1 lembar utk Penyidik Pajak
       -   1   lembar     utk   pemilik/orang/keluarganya/instansi/lembaga    dari   mana
           benda/barang tersebut disita
       -   1 lembar utk saksi dari Pejabat Pemda setempat
       -   1 lembar utk Ketua PN setempat
       -   1 lembar utk petugas penanggung jawab dan penyimpanan barang sitaan
       -   6 lembar utk berkas perkara
   c) Berita Acara harus ditandatangani oleh:
          Penyidik Pajak
          Pemilik/Kuasa Pemilik benda sitaan
          2 orang saksi yang salah satunya adalah Pejabat Pemda setempat
   d) Jika pemilik/kuasa pemilik barang sitaan menolak utk menandatangani Berita Acara
       Penyitaan, maka Penyidik Pajak memberikan catatan mengebai alasan tidak
       bersedianya pemilik/kuasa pemilik menandatangani Berita Acara Penyitaan tersebut.
10. Penanganan Bahan/ Barang Bukti:
   a) Bahan/barang bukti yang disita disimpan pada tempar khusus di DJP Aatau tempat
       lain yang ditentuka yang terjamin keamanannya
   b) Bahan/barang bukti diaerahkan oleh petugas penyita kepada petugas khusus yang
       bertanggung jawab atas penyimpanan bahan/ barang bukti dengan memakai surat
       pengantar yang dilampiri Berita Acara Penyitaan dan dibuatkan Berita Acara
       Penerimaan Bahan/Barang Bukti.
   c) Penyimpanan bahan/barang bukti dilakukan oleh petugas khusus yang ditugaskan
       untuk itu.
   d) Untuk setiap peminjaman/pengembalian bahan bukti atau barang bukti untuk dan
       atau     penyusunan      Berkas    Perkara,     harus    mempergunakan        Surat
       Peminjaman/Pemngembalian Bahan/Barang Bukti. Peminjaman bahan/barang bukti
       tersebut oleh petugas penyimpanan bahan bukti dicatat dalam Buku Peminjaman
       Bahan/Barang Bukti.
   e) Penyidik Pajak dapat mengembalikan bahan bukti yang disita kepada tersangka jika:
          Bahan bukti yang disita tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penuntutan
          Bahan bukti yang disita tidak termasuk alar pembuktian


                                                                                        12
                                                                       Tata Cara Penyidikan Pajak
          f)   Pengembalian bahan bukti harus dibuatkan Berita Acara Pengembalian Bahan Bukti
               rangkap 11 dengan pembagian sbb:
               -   1 lembar untuk tersangka atau pihak dari mana bukti disita
               -   1 lembar untuk Penuntut Umun
               -   1 lembar untuk Ketua PN setempat
               -   1 lembar untuk petugas penanggungjawab barang sitaan
               -   1 lembar untuk atasan Penyidik Pajak
               -   6 lembar untuk Berkas Perkara.


 PEMANGGILAN TERSANGKA DAN SAKSI
  I.   PELAKSANAAN
       1. Surat panggilan dibuat dan diisi sesuai petunjuk pengisiannya dalam rangkap 9(Sembilan)
          yaitu:
          -    6(enam) lembar untuk berkas perkara
          -    1(satu) lembar untuk yang dipanggil
          -    1(satu) lembar untuk petugas atau penyidik pajak
          -    1(satu) lembar untuk arsip
       2. Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik pajak dan dibubuhi cap dinas kemudian
          dicatat dalam buku surat panggilan.
       3. Surat panggilan disampaikan oleh petugas yang ditunjuk, kepada orang yang dipanggil di
          tempat tinggal;/kediaman/dimana yang bersangkutan berada.
       4. Apabila yang dipanggil tersangka/saksi tidak berada di tempat, tindakan yang diambil
          adalh:
          a. Surat panggilan dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin
               samapinya surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (misalnya: keluarga,
               atasan yang bersangkutan, RT/RW atau pamong desa)
          b. Tindasan surat panggilan supaya dibawa kembali oleh petugas yang menyam[paikan,
               setelah ditandatangani oleh orang yang menerima atau kalau tidak dapat menulis,
               setelah dibubuhi cap jempol.
       5. Dalam hal apabila yang dipanggil menolak untuk menerima surat panggilan tindakan
          yang dipanggil adalah:
          a. Petugas yang menyampaikan surat panggilan supaya memberikan penjelasan dan
               meyakinkan yang bersangkutan, bahwa menerima dan memenuhi surat panggilan
               adalah kewajiban, apabila tidak dipenuhi dapat dapat dituntut berdasarkan
               ketentuan pasal 216 KUHP.


                                                                                              13
                                                                                    Tata Cara Penyidikan Pajak
Bagan 5: Penyitaan Bahan Bukti

        PERSIAPAN                                       PELAKSANAAN
                                      MENGHUBUNGI PEJABAT PEMDA SETEMPAT UNTUK MENJADI SAKSI
       PERMINTAAN SURAT IZIN
         PENYITAAN KEPADA
         PENGADILAN NEGERI       MENUNJUKKAN TANDA BUKTI DIRI DAN SURAT PERINTAH PENYITAAN KEPADA WP
             SETEMPAT


                                              MEMBERI PENJELASAN DAN ALASAN PENYITAAN

        MENERBITKAN SURAT
        PERINTAH PENYITAAN                                   PENYITAAN


                                                                                              MENDESAK


      MEMPERSIAPKAN PETUGAS                PENGAJUAN PERMINTAAN IZIN PENYITAAN KE PENGADILAN NEGERI
     PELAKSANA DAN PERLALATAN                                     SETEMPAT

                                      MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENYERAHAN BENDA UNTUK DISITA


                                                        PENYITAAN SURAT LAIN
     MENENTUKAN BUKU-BUKU,
      CATATAN-CATATAN, DAN
    DOKUMEN YANG HARUS DISITA                        DIBUAT DAFTAR BENDA SITAAN



                                                    DIBUAT BERITA ACARA PENYITAAN
                                                                                                           14
                                                                     Tata Cara Penyidikan Pajak
         b. Walaupun setelah diberi penjelasan yang bersangkutan tetap tidak mau menerima
             surat panggilan, maka penyidik pajak member catatan pada tindasan surat panggilan
             tersebut. Surat panggilan selanjutnya disampaikan melalui pos tercatat.
      6. Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi surat panggilan atau menolak hadir
         tanpa alas an yang patut dan wajar, maka penyidik pajak membuat surat panggilan untuk
         kedua kalinya dengan mencantumkan kata “PANGGILAN KEDUA” pada surat panggilan
         tersebut.
      7. Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untik kedua kalinya tetap menolak hadir,
         maka penyidik pajak mengajukan permohonan kepada POLRI di wilayah tempat tinggal
         tersangka atau saksi untuk membawa tersangka atu saksi tersebut ke tempat
         pemeriksaan.
      8. Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan
         alasan yang patut dan wajar, maka penyidik pajak diperkenankan datang ke tempat
         kediamannya untuk melakukan pemeriksaan. Keterangan mengenai alasan yang patut
         dan wajar dapat diminta dari Dokter/Pejabat kesehatan atau Pejabat Pemerintah Daerah
         setempat.
      9. Dalam hal tersangka atu saksi berdiam atau bertempat tinggal di luar wilayah hukum
         penyidik pajak yang melaksanakan penyidikan, maka dapat dimintakan bantuan penyidik
         pajak di wilayah hukum di mana tersangka atu saksi bertempat tinggaluntuk memanggil
         dan memeriksa tersangka serta meminta keterangan dari saksi.
      10. Dalam hal penyidikan harus dilakukan di luar wilayah hukum penyidik pajakyang
         melakukan penyidikan, maka pemanggilan tersangka atau saksi dilakukan oleh penyidik
         pajak setempat., sedangkan pemeriksaan tersangka dan permintaan keterangan dari
         saksi dilakukan oleh penyidik pajak yang melakukan penyidikan dengan didampingi oleh
         penyidik pajak setempat.
      11. Dalam hal yang dipanggil anggota MPR/DPR, DPA dan BPK, maka tata cara
         pemanggilannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku baginya.
      12. Dalam hal saksi atau saksi ahli yang dipanggil adalah pejabat/petugas suatu
         instansi/lembaga pemerintahan, maka kepada atasannya disampaikan pemberitahuan
         tertulis mengenai pemanggilan tersebut.


II.   FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN.
      1. Surat Panggilan (Bentuk KP.RIKPA. 3.40)
      2. Buku Surat Panggilan (Bentuk KP.RIKPA. 3.7.4)
      3. Permohonan Membawa Tersangka atau Saksi (Bentuk KP. RIKPA. 3.41)
      4. Pemberitahuan Panggilan Saksi (Bentuk KP. RIKPA. 3.42)
                                                                                            15
                                                                             Tata Cara Penyidikan Pajak
     Bagan 7: Pemanggilan Tersangka dan Saksi



                                    Surat Panggilan




                                       Tersangka/      TIDAK       Disampaikan kepada orang
                                       saksi ada?                    lain yang bersangkutan




                                               YA


                                                                   Tindasan dibawa petugas
   Diberi penjelasan                     Surat
                          TIDAK                                    ditandatangani penerima
kewajiban menerima dan                 Panggilan
    pasal 216 KUHP                     diterima?



                                               YA

Surat panggilan dikirim
lewat pos tercatat bila
    tetap menolak
                                    Saksi/tersangka
                                    memenuhi surat                                     TIDAK
                                      panggilan?

                                                               Tanpa Alasan Wajar              Dengan Alasan Wajar




                                                               Disampaikan surat                 Pemeriksaan di
                                          YA
                                                                panggilan kedua                      tempat
                                                                                                 tersangka/saksi




                                    Pemeriksaan di                Tersangka/
                                                      YA
                                  tempat yang telah               saksi datang?
                                      ditentukan


                                                                           TIDAK




                                                            Meminta bantuan POLRI
                                                                untuk membawa
                                                           tersangka/saksi ke tempat
                                                                  pemeriksaan




                                                                                                       16
                                                                      Tata Cara Penyidikan Pajak
 PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI
  I.   PERSIAPAN
       1. Tempat:
          Menyiapkan tempat pemeriksaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
          a. Alamat tempat pemeriksaan diusahakan agar mudah dijangkau/dicari oleh tersangka
              dan saksi.
          b. Ruangan yang digunakan harus bersih, terang dan terjamin keamanannya.
          c. Ruangan pemeriksaan tersebut harus dilengkapi dengan meja, kursi dan alat tulis
              menulis.
          d. Ruangan pemeriksaan juga harus dilengkapi dengan tempat penasihat hukum dan
              ruang tunggu.
          e. Duduknya penasihat hukum harus sedemikian rupa, supaya ia dapat mendengar dan
              melihat jalannya pemeriksaan.
       2. Tenaga penyidik
          Menyiapkan dan membentuk tim penyidik yang jumlah dan kemampuannya disesuaikan
          dengan kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang sedang dihadapi dan jumlah
          tersangka dan saksi yang diperiksa. Tim pemeriksa adalah tim penyidik pajak yang
          melakukan penyidikan.
       3. Mempelajari kasus tidak pidana di bidang perpajakan.
          Pemeriksa terlebih dahulu harus mempelajari kasus tindak pidana yang terjadi sampai
          dengan perkembangan yang terakhir, antara lain:
          -   Laporan Pengamatan
          -   Laporan Pemeriksaan untuk Mencari Bukti Permulaan
          -   Laporan Pemeriksaan Pajak
          -   Resume/risalah terjadinya tindak pidana perpajakan
          -   Berita Acara Pemeriksaan yang ada sebelimnya
          -   Buku-buku, dokumen dan catatan yang disita, sehingga penyidik memperoleh suatu
              gambaran yang lebih rinci tentang kasus tindak pidana perpajakn tersebut.
       4. Membuat daftar pertanyaan
          Menyusun daftar pertanyaan dengan urutan:
          a. Pertanyaan awal, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut identitas yang
              diperiksa.
          b. Pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada jawaban
              unsur-unsur tindak pidana perpajakan yang terjadi.
          c. Pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada
              pengembangan dari pertanyaan pokok.
                                                                                             17
                                                                      Tata Cara Penyidikan Pajak
         d. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan untuk menutup
             pemeriksaan dan bersifat mengikat.
         Seluruh pertanyaan dibuat sedemikian rupa, sehingga diperoleh jawaban mengenai:
         siapakah, apakah, berapakah, bagaimanakah, dengan apakah, mengapakah, bilamanakah
         dan dimanakah.
      5. Daftar barang bukti
         Menyusun daftar barang bukti yang diperlukan pada waktu pemeriksaan dan kemudian
         meminjamnya dari penyimpanan benda sitaan. Kalau sudah selesai penggunaannya,
         harus segera dikembalikan kepada penyimpanan benda sitaan.
      6. Urutan tersangka dan saksi/saksi ahli
         Menentukan urutan tersangka dan saksi/saksi ahli yang akan diperiksa berdasarkan
         pengetahuannya mengenai tindak pidana perpajakan yang sedang terjadi.
      7. Tenaga rohaniawan
         Menyiapkan tenaga rohaniawan untuk melakukan sumpah terhadap saksi/saksi
         ahli/penerjemah yang akan diperiksa. Tenaga rohaniawan dapat dimintakan bantuan dari
         pengadilan negeri setempat, selanjutnya pemeriksa juga menyiapkan naskah
         sumpahnya.
      8. Tenaga penerjemah
         Untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi/saksi ahli adan tersangka yang tidak bisa
         berbicara dalam bahasa Indonesia, maka oleh pemeriksa harus disiapkan tenaga
         penerjemah yang resmi. Untuk itu, pemeriksa harus mencari/mendapatkan kantor-
         kantor penerjemah yang telah resmi ditunjuk oleh menteri kehakiman dan harus
         disumpah terlebih dahulu.


II.   PELAKSANAAN
      1. Umum
         Pendekatan:
         a. Memahami yang diperiksa (tersangka/saksi/saksi ahli) menyangkut sifat, watak dan
             tingkat kecerdasannya.
         b. Apabila diperlukan dapat meminta bantuan tenaga ahli, antara lain psikolog,
             psikiater, juru bahasa termasuk juru bahasa isyarat.
         c. Memperlakukan yang diperiksa secara wajar.
      2. Pemeriksaan tersamgka
         a. Melakukan peneliotian terhadap orang yang akan diperiksa melalui KTP, SIM,
             passport atau tanda pengenal lain agar tidak terjadi kekeliruan


                                                                                             18
                                                          Tata Cara Penyidikan Pajak
b. Pada saat dilakukan pemeriksaan, maka yang diperiksa harus dalam kondisi sehat
   jasmani dan rohani, bebas dari rasa takut dan tidak dibawah tekanan atau ancaman.
c. Memberitahukan hak-hak tersangka, antara lain:
   -   Berhak untuk diberitahukan secara jelas tentang apa yang dipersangkakan
       kepadanya
   -   Berhak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya
   -   Berhak untuk didampingi penasihat hukum
   -   Berhak memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan atau ancaman
   -   Berhak meminta turunan dari Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya
   -   Berhak untuk diperiksa di rumah kediamannya dalam hal tidak dapat dating
       dengan alas an yang patut dan wajar
d. Hal-hal yang perlu diperhatikan
   1) Menghindarkan pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang
       tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional
   2) Pertanyaan harus singkat dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh tersangka
   3) Apabila tersangka kurang lancer dalam mengemukakan jawaban/keterangan,
       maka agar dibantu sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas seseorang,
       keadan dan jalannya tindak pidana di bidang perpajakan
   4) Bersikap sabar tekun dean ulet dalam menghadapi tersangka yang memberikan
       keterangan yang berbelit-belit
   5) Tersangka supaya disuruh mengenali/diperlihatkan kembali barang bukti yang
       didapatkan dan keterangannya supaya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan
       untuk memudahkan pekerjaan dari petugas Administrasi Penyidikan dalam
       menyusun daftar barang bukti
   6) Apabila tersangka tidak dapat berbahasa Indonesia, maka wajib didampingi oleh
       penerjemah resmi yang telah dilakukan sumpah atasnya. Dengan demikian
       Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani oleh tersangka, penerjemah
       resmi dan penyidik pajak.
   7) Kepada tersangka diminta untuk menjawab pertanyaan penyidik pajak baik
       secara lisan maupun tulisan tangan sendiri pada konsep Berita Acara
       Pemeriksaan
   8) Apabila tersangka yang harus didengar keterangannya berada di luar wilayah
       hukum penyidik pajak, pemeriksaan dapat dibebankan kepada penyidik pajak di
       tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka.
   9) Hasil pemeriksaan tersangka dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
       Tersangka
                                                                                  19
                                                                  Tata Cara Penyidikan Pajak
3. Pemeriksaan Saksi
   a. Melakukan peneliotian terhadap orang yang akan diperiksa melalui KTP, SIM,
        passport atau tanda pengenal lain agar tidak terjadi kekeliruan.
   b. Saat pemeriksaan, yang diperiksa harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,
        bebas dari rasa takut dan tidak dibawah tekanan atau ancaman
   c. Harus ditanyakan kepada saksi , apakah ada hubungan keluarga/kerja dengan
        tersangka
   d. Apabila saksitidak dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, maka sebelumnya
        harus disumpah terlebih dahulu
   e. Saksi diperiksa secara sendiri-sendiri tetapi boleh dipertemukan dengan yang lain
        agar mereka memberikan keterangan yang sebenarnya
   f.   Saksi menjawab pertanyaan penyidik pajak baik secara lisan maupun tertulis pada
        konsep Berita Acara Pemeriksaan
   g. Hal-hal yang perlu diperhatikan sama dengan pemeriksaan tersangka
   h. Hasil pemeriksaan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
4. Pemeriksaan Saksi Ahli
   a. Melakukan peneliotian terhadap orang yang akan diperiksa melalui KTP, SIM,
        passport atau tanda pengenal lain agar tidak terjadi kekeliruan.
   b. Saat pemeriksaan, yang diperiksa harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,
        bebas dari rasa takut dan tidak dibawah tekanan atau ancaman
   c. Harus ditanyakan kepada saksi , apakah ada hubungan keluarga/kerja dengan
        tersangka
   d. Keterangan keahlian oleh saksi ahli diberikan dengan mengangkat sumpah atau janji
        dihadapan penyidik pajak bahwa ia akan memberikan keterangan menurut
        pengetahuannya sebaik-baiknya
   e. Apabila disebabkan harkat/martabat, pekerjaan/jabatannya ia harus dirahasiakan,
        maka saksi ahli dapat menolak memberikan keterangan tertentu yang diminta
   f.   Hasil pemeriksaan/keterangan saksi ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
        Saksi Ahli
5. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji
   a. Sebelum pengambilan sumpah/janji dilakukan, terlebih dahulu ditanyakan agama
        saksi dan kesediaannya untuk diambil sumpah/janji
   b. Tata cara pengambilan sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut saksi
        mengikuti ketentuan yang diberitahukan dan dilaksanakan oleh rohaniawan.




                                                                                         20
                                                                          Tata Cara Penyidikan Pajak
            c. dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak karena tenaga rohaniawan
                maupun kitab suci tidak mungkin didapat, maka pengambilan sumpah/janji cukup
                dilakukan oleh penyidik pajakdengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
            d. Dibuat Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ditandatangani oleh penyidik pajak,
                yang diambil sumpah dan para saksi pengambilan sumpah.


 III.   FORMULIR YANG DIGUNAKAN
        1. Permintaan Bantuan Ahli (Bentuk KP. RIKPA. 3.43)
        2. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi/Saksi Ahli (Bentuk KP. RIKPA. 3.44)
        3. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Penerjemah (Bentuk KP. RIKPA. 3.45)
        4. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Bentuk KP. RIKPA. 3.46)
        5. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bentuk KP. RIKPA. 3.47)
        6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli (Bentuk KP. RIKPA. 3.48)


 PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI
    1. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan formulir-formulir yang telah
        ditentukan sesuai dengan keperluannya :
        a. Berita Acara Pemeriksaaan (tersangka)
        b. Berita Acara Pemeriksaaan (Saksi)
        c. Berita Acara Pemeriksaaan ( Saksi Ahli)
    2. Pada Pendahuluan Berita Acara Pemeriksaan dicantumkan :
        a. Hari,tanggal dan tahun pembuatan Berita Acara;
        b. Nama,NIP,Pangkat, Jabatan dan unit kerja dari penyidik Pajak pembuat Berita Acara;
        c. Nama (termasuk nama Lengkap,nama kecil, alias dan nama panggilan), tempat dan
            tanggal olahir (umur),agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaaman dan
            pekerjaandari tersangka /saksi/saksi ahli berdasarkan keterangannya dan harus
            disesuaikan dengan kartu Tanda penduduk /paspor/karut pengenal lainnya (SIM dan lain-
            lain).
        d. Diperiksa sebagai tersangka atau saksi /saksi ahli;
        e. Alasan pemeriksaan (dalam hubungan dengan indak pidana di bidang perpajakan yang
            terjadi) dengan menyebutkan pasal-pasal perundang-undangan perpajakan yang
            bersangkutan.
    3. Pada akhir Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani baik yang diperiksa amaupun
        yang membuat berita acara.
    4. Setiap halaman kecuali halaman terakhir yang ditandatangani oleh yang dperiksa dan
        pembuat Berita Acara Pemeriksaan harus diparaf oleh yang diperiksa dipjok kanan bawah.
                                                                                                 21
                                                                          Tata Cara Penyidikan Pajak
Bagan 8: Pemeriksaan Tersangka dan Saksi


       PERSIAPAN

                       Tempat                                                  Siapakah

                       Tenaga Penyidik                                         Apakah

                       Mempelajari kasus Tindak Pidana Perpajakan              Berapakah

                                                                               Bagaimanakah
                       Membuat Daftar Pertanyaan
                                                                               Dengan
                                                                               apakah
                                                                               Mengapakah
                       Daftar Barang Bukti

                                                                               Bilamanakah
                       Urutan tersangka dan saksi/saksi ahli
                                                                               Di manakah
                       Tenaga Rohaniawan


                       Tenaga Penerjemah




                                             Memahami yang diperiksa (sifat, watak,
      PELAKSANAAN
                                             kecerdasan)

                                             Dapat meminta bantuan tenaga ahli
                                             (psikolog, psikiater, juru bahasa)


                                             Memperlakukan yang diperiksa secara
                                             wajar



                      Pemeriksaan Tersangka



                      Pemeriksaan Saksi



                      Pemeriksaan Saksi Ahli



                      Pengambilan sumpah atau janji




                                                                                                 22
                                                                      Tata Cara Penyidikan Pajak
5. Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan pada hari itu, maka pemeriksaan
    dihentikan dan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang harus ditandatangani baik
    oleh yang diperiksa maupun pembuat Berita Acara Pemeriksaan.
6. Untuk melanjutkan Berita Acara Pemeriksaan yang belum diselesaikan, maka pembuatan
    Berita Acara Pemeriksaan (lanjutan) dilaksanakan sebagai berikut:
    a. Halaman Baru
    b. Pendahuluan Berita Acara Pemeriksaan seperti angka 2 diatas,
    c. Judul Berita Acara Pemeriksaan adalah : BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN
    d. Nomor pertanyaan baru.
7. Apabila tersangka/saksi/saksi ahli tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan,
    maka hal tersebut harus dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan, dengan
    menyebutkan alas an-alasannya.
8. Apabila tersangka/saksi/saksi ahli didampingi juru bahasa- bahasa isyarat, maka agar
    disebutkan dalam uraian setelah kata-kata ‘Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini
    dibaca/dbacakan kembali melalui Juru Bahasa/Bahasa isyarat ia tetap pada keterangannya
    seperti tersebut di atas dan untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa dan Juru
    Bahasa/ Bahasa Isyarat membubuhkan tanda tangannya.
9. Berita acara pemeriksaan ditik di atas kertas folio berwarna putih dengan jarak baris kalimat
    sebesar 1,5 spasi.
10. Diantara baris tidak boleh dituliskan apapun.
11. Pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong diisi dengan garis putus-
    putus.
12. Dalam hal terdapat tulisan-tulisan yang salah, tidak di benarkan dihapus dengan alat-alat
    apappun yang menindih dengan huruf dan kata-kata lain.
13. Dalam hal terdapat tulisan-tulisan ang salah dan perlu diperbaiki, supaya yang salah tersebut
    di coret dan diparaf pada ujung kiri dan kanan oelh pembuat berita acara. Perbaikan ditulis
    pada merge dan diparaf pada ujung kiri dan kanan dengan kata-kata “SAH DIGANTI”.
14. Kata-kata harus ditulis degan lengkap, jangan menggunakan singkatan kecuali singkatan kata-
    kata yang resmi. Contoh : DPR, ABRI.
15. Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf dalam kurung.
16. Nama orang harus ditulis dengan huruf besar (huruf balok) dan digaris bawahnya
17. Sebelum Berita Acara ditutup, terperiksa dapat membaca isi yang diterangkan kepada yang
    diperiksa dalam bahasa yang dimengertinya untuk menjamin bahwa keterangan atau isi Beita
    Acara itu benar, untuk itu sebelumnya ditulis kalimat sebagai berikut :




                                                                                              23
                                                                     Tata Cara Penyidikan Pajak
   “ Setelah Berita Acara ini dibaca kembali oleh yag diperiksa atau dibacakan dalam bahasa
   yang dimengerti, ita tetap pada keterangan seperti tersebut diatas dan membenarkan
   dengan membubuhkan tanda tangannya”
18. Setiap Berita Acara dirtutup dengan kalimat “Demikianlah Berita Acara ini say abuat dengan
   sebenar-benarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dengan kalimat: “
   Demikianlah Berita Acara ini saya buat dengan sebenarnya dan berani mengangkat sumpah
   di kemudian hari, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat seperti
   tersebut diatas.”
19. Keseluruhan isi/materi Berita Acara pemeriksaan harus memuat keterangan-keterangan yang
   memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan yang
   merupakan kesimpulan dari jawabanatas pertanya sebagai berikut :
   a. Siapakah?
       “siapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan
       antara lain :
       -Siapa tersangkanya
       -siapa saksi
       -siapa saksi yang menguntungkan/ merugian tersangka.
       -siapa yang dirugikan.
   b. Apakah?
       “Apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain:
       -Apakah yang telah dilakukan oleh direktorat jendral pajak atas tersangka tersebut
       -Apakah tindak pidana di bidang perpajakn tersebut mneimbulkan kerugian bagi Negara,
       -Apakah perbuatan tersangka tersebut karena kealpaan atau karena kesengajaan.
   c. Berapakah?
       “Apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain:
       -Berapakah jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar,
       -berapa lama perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut telah dilakukan
       oleh tersangka.
   d. Bilamanakah?
       “Bilamanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain :
       -Bilamana atau kapan tndak pidana di bidang perpajakan tersebut terjadi,
       -Bilamana atau kapan tindak pidana di bidang perpajakn tersebut diketahui.
   e. Dimanakah?
       “Dimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain:
       -di manakah tindak pidana di bidang perpajakan itu terjadi.


                                                                                            24
                                                                                            Tata Cara Penyidikan Pajak
       f.   Bagaimanakah?
            “Bagaimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain:
            -bagaimanakah tindaka pidana di bidang perpajakan tersebut dilakukan.
       g. Dengan apakah?
            “Dengan apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain:
            -Dengan apakah tersangka melakukan tindak pidana di bidang peerpajakan.
       h. Mengapakah?
            “Mengapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain:
            -mengapakah tersangka melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
       Apabila berita acara pemeriksaan akan ditutup, diadakan pertanyaan-pertanyaan penututp
       yang isinya sebagaimana diatur dalam KUHAP, antara lain :
       -    Apakah terperiksa sudah memberikan keterangan yang benar dan tidak berubah
            dikemudian hari,
       -    Apakah masih ada keterangan lain yang perlu ditambahkan,
       -    Apakah terperiksa bersedia mengangkat sumpah/ janji untuk menguatkan kebenaran
            semua keterangan yang telah dberikan.
       Pelaksanaan pembuatan berita acara pemeriksaan pada dasarnya dapat berbentuk
       cerita/pernyataan secara kronologis. Bentuk Tanya jawab dan bentuk gabungan antara cerita
       dengan Tanya jawab, sehingga isinya dapat memberikan gambaran/ konstruksi suatu tindak
       pidana di bidang perpajakan yang terjadi.


 PEMBUATAN BERITA ACARA PENDAPAT/ RESUME
  I.   PELAKSANAAN
       1. Mengadakan inventarisasi semua kelengkapan administrasi berkas perkara yang menjadi
            bahan otentik untuk penyusunan Berita Acara Pendapat/Resume.
       2. Sebelum membuat berita acara pendapat/resume perlu mempelajari hasil-hasil
            pelaksanaan penyidikan mulai tindakan awal penyidikan sampai pada berita acara
            pemeriksaan yang terakhir.
       3. Meneliti dan mengevaluasi barang bukti.
       4. Penyusunan berita acara pendapat/resume dilaksanakan sebagai berikut :
            a. Dasar :
               Disusun dengan menyebutkan nomor dan tanggal penerimaan laporan tindak pidana
               di bidang perpajakan dan menyebutkan pula nomor dan tanggal Surat Perintah
               Penyidikan sebagai dasar dilakukannya penyidikan.
            b. Contoh: Dasar : 1. Laporan
                                 Nomor ..................................................................................................
                                                                                                                                   25
                                                                                        Tata Cara Penyidikan Pajak
                            Tanggal .................................................................................................
                         2. Surat Perintah Penyidikan
                             Nomor..................................................................................................
                             Tanggal ................................................................................................
     Perkara :
     Berisi uraian secara singkat tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi
     dengan menyebutkan :
     b.1       Pasal yang dituduhkan.
     b.2       Pelakunya,
     b.3       Tempat dan waktu kejadian,
     b.4       besarnya kerugian Negara.
c. Pemanggilan tersangka/ saksi :
     Contoh : Dengan Surat PAnggilan Nomor : ........................................................................
     Tanggal……………………..telah di panggil…………………………alamat……………………dan telah
     dieriksa dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal ...........................................................
d. Pemeriksaan si tempat tertentu/penggeledehan :
     Mencantumkan nomor dan tangal surat izin/izin persetujuan pemeriksaan di tempat
     tertentu/penggeledahan dari ketua Pengadilan Negeri, serta Surat Perintah
     Pemeriksaan di tempat tertentu /penggeledahahn serta nama pmilik yang menguasai
     tempat/ruangan yang di geledah.
e. Penyitaan :
     Mencantumkan nomor dan tanggla surat izin/persetujuan dari Ketua Pengadilan
     Negeri, Surat Perintah Penyitaan dan Menyebutkan barang-barang ukti yang disita,
     dari siapa, dimana,bilamana serta tanggal Berita Acara Penyitaan.
f.   Keterangan Saksi/Saksi Ahli :
     1) Menguraikan secara singkat identitas dan riwayat hidup tersangka serta
           keterangan-keterangan yang di berikan tentang tindak pidana di bidang
           perpajakan yang dilakukannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara
           Pemeriksaan ang memenuhi unsure-unsur pasal pidana di bidang perpajakan di
           persangkakakan.
     2) Dalam hal perkara memerlukan upaya pembuktian dari pendapat ahli, maka di
           uraikan pendapat ahli yang bersangkutan sesuai Berita Acara yang dibuat.
g. Keterangan Tersangka :
     1) Menguraikan secara singkat identitas dan riwayat hidup Tresangka serta
           keterangan-keterangan yang diberikan tentang tindak pidana di bidang
           perpajakan yang dilakukannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara
                                                                                                                               26
                                                                        Tata Cara Penyidikan Pajak
                    Pemeriksaan yang memenuhi unsure-unsur pasal pidana di bidang perpajakan
                    dipersangkakan.
                2) Dalam hal tersangka lebih dari satu orang, maka di uraikan hubungan antara
                    tersangka yang satu dengan yang lain, sehingga tergambar status dan perananan
                    masing-masing tersangka.
           h. Barang bukti :
                Memuat rincian semua barang bukti yang diketemukan dan telah disita dan ada
                hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi sesuai dengan
                berita acara penyitaan.
           i.   Kesimpulan :
                Memuat uraian tentang pembahasan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh
                sehingga dapat disimpulkan :
                1) Tindak pidana di bidang perpajakan telah terjadi dan unsure-unsur pidananya
                    terpenuhi dengan menyebutkan pasal pidana yang bersangkutan, atau
                2) Tidak merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.


 II.   FORMULIR YANG DIGUNAKAN
       -   Berita Acara Pendapat/Resume (Bentuk KP,RIKPA 3.49).


 PENGHENTIAN PENYIDIKAN
       1. Penghentian penyidikan tindak pidana di perpajakan dilakukan dalam hal :
           a. Karena tidak terdapat cukup bukti,
           b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan,
           c. Perkara di tutup demi hukum :
                 Bilamana tersangka meninggal dunia
                 Perkara tergolong “nebis in idem” atau
                 Kadaluarsa
       2. Apabila dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi/saksi ahli dan
           berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata memenuhi syarat-syarat seperti butir 1 di atas,
           maka Penyidik Pajak segera membuat :
           a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan dikirimkan kepada Penyidik POLRI dan
                Jaksa/Penuntut Umum.
           b. Surat usul penghentian penyidikan dengan dilampiri tindasan Laporan Kemajuan
                Pelaksanaan Penyidikan, diajukan kepada DJP untuk memperoleh persetujuan.




                                                                                                 27
                                                                      Tata Cara Penyidikan Pajak
         c. Apabila DJP menyetujui usul penghentian penyidikan, maka Penyidik Pajak
             mempersiapkan Surat Instruksi Penghentian Penyidikan untuk ditandatangani oleh
             DJP.
         d. Berdasarkan instruksi penghentian penyidikan dari DJP, selanjutnya dibuat Surat
             Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Penyidik Pajak, setelah
             mendapat petunjuk tertulis dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti
             atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.
         e. Pemberitahuan      mengenai      penghentian     penyidikan   disampaikan      kepada
             Jaksa/Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya melalui penyidik POLRI.


 PENYUSUNAN ISI BERKAS PERKARA DAN PEMBERKASAN
  I.   PERSIAPAN
       1. Pemberkasan adalah kegiatan untuk memberkaskan isi berkas perkara dengan syarat-
          syarat yang ditentukan mengenai susunannya, penghimpunan, pengikatan, penyegelan
          (lak) dan penomorannya.
       2. Agar berkas perkara memenuhi persyaratan teknis administrative sebagaimana
          dimaksud pada angka 1 di atas, maka terlebih dahulu dilakukan penelitian mengenai :
          2.1. Kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara, yaitu :
                Sampul berkas perkara
                Daftar isi berkas perkara
                Laporan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan yang diterima Penyidik
                    Pajak
                Surat perintah penyidikan
                Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan
                Berita acara pendapat/resume
                Daftar saksi/saksi ahli
                Berita acara pemeriksaan saksi/saksi ahli
                Berita acara pengangkatan sumpah saksi/saksi ahli
                Berita acara penghitungan kerugian Negara
                Daftar tersangka
                Berita acara pemeriksaan tersangka
                Surat tanda bukti penerimaan bahan bukti
                Surat perintah penyitaan
                Surat perintah penggeladahan
                Surat permintaan izin penggeledahan/penyitaan kepada ketua PN setempat


                                                                                                28
                                                                     Tata Cara Penyidikan Pajak
              Surat permohonan persetujuan atas penggeledahan/penyitaan dalam keadaan
                 sangat perlu dan mendesak.
              Surat izin penggeledahan dan atau penyitaan dari ketua PN setempat.
              Surat persetujuan penggeledahan/penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan
                 mendesak
              Berita acara penggeledahan
              Berita acara penyitaan bahan bukti
              Berita acara pengembalian bahan bukti yang disita
              Surat penunjukan saksi ahli
              Surat panggilan
              Berita acara penyegelan (lak) barang bukti
              Daftar barang bukti
        2.2. Alat-alat untuk pemberkasan, yaitu :
              Tali untuk mengikat berkas perkara
              Jarum untuk menjahitkan benang/tali untuk mengikat label barang bukti
              Lak
              Cap PPNS DJP yang terbuat dari logam
              Lilin, korek api
              Perforator/pembolong kertas
              Kertas sampul
        2.3. Mencocokkan barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan yaitu
             apakah telah sesuai dengan yang disimpan di tempat penyimpanan benda sitaan
             guna pembuatan daftar barang bukti


II   PELAKSANAAN
     1. Penyusunan isi berkas perkara:
        a. Isi berkas perkara, disusun sesuai dengan urutan yang dimaksud angka 2.1. dengan
            memperhatikan kelengkapan.
        b. Lembaran kelengkapan administrasi yang tidak diperlukan jangan digabungkan
            dimasukkan ke dalam berkas perkara, namun tetap disusun dan diarsipkan secara
            tertib.
     2. Pemberkasan :
        Setelah kelengkapan administrasi lengkap maka dilakukan pemberkasan.
     3. Jumlah berkas :
        Berkas perkara dibuat rangkap 6 (enam) dengan rincian sbb:


                                                                                            29
                                                                      Tata Cara Penyidikan Pajak
           a. 4 berkas masing-masing untuk Penyidik POLRI sebagai Korwas PPNS, Jaksa Penuntut
               Umum yang menangani perkara tersebut dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
               Khusus serta untuk PN.
           b. 1 berkas untuk Dir. Pemeriksaan Pajak
           c. 1 berkas untuk Kantor Wilayah Direktorat Pajak yang terkait
           d. Apabila penyidikan dilakukan oleh unit pemeriksaan pajak, maka perlu 1 tambahan
               berkas untuk arsip seksi penyidikan pada unit pemeriksaan dan penyidikan pajak
               tersebut.
       4. Pembuatan bagan modus operandi dan matrik berkas perkara.
       5. Gelar perkara dilakukan oleh penyidik pajak di hadapan pejabat DJP yang member
           masukan dan juga sebagai pertanggungjawaba atas penugasan yang diberikan.
       6. Gelar perkara juga dilakukan di hadapan pejabat penyidik POLRI atau jaksa/penuntut
           umum atas permintaan mereka.


 PENYERAHAN BERKAS PERKARA, BARANG BUKTI DAN TERSANGKA KEPADA JAKSA/PENUNTUT
   UMUM MELALUI PENYIDIK POLRI
  I.   PERSIAPAN
       Sebelum berkas perkara diserahkan kepada jaksa/penuntut umum melalui penyidik POLRI,
       perlu dilakukan persiapan sbb :
       1. Berkas perkara
           Berkas perkara sebelum diserahkan kepada jaksa/penuntut umum melalui penyidik
           POLRI harus diteliti ulang terlebih dahulu, yaitu apakah sudah memenuhi syarat teknis
           maupun administrative sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tentang Isi Berkas
           Perkara dan pemberkasan
       2. Barang bukti
           Diserahkan kepada jaksa/penuntut umum melalui penyidik POLRI oleh penyidik pajak
           supaya diteliti kelengkapan jumlah dan jenis.
       3. Tersangka
           Mempersiapkan tersangka oleh POLRI untuk diserahkan kepada jaksa/penuntut umum .
       4. Surat pengantar
           Mempersiapkan surat pengantar pengiriman berkas perkara, penyerahan barang bukti
           dan penyerahan tersangka dan sekaligus dipersiapkan pula tanda terima.
       5. Petugas dan transportasi
           Mempersiapkan petugas yang dapat dipercaya dan transportasi yang aman.




                                                                                             30
                                                                     Tata Cara Penyidikan Pajak
II.   PELAKSANAAN
      1. Setelah pemberkasan, atasan penyidik pajak dengan surat pengantar pengiriman yang
         sudah dipersiapkan dan ditandatanganinya, segera menyerahkan berkas perkara kepada
         penyidik POLRI/jaksa/penuntut umum dalam rangkap 4.
      2. Surat pengantar tersebut dicantumkan :
         a)    Nomor dan tanggal berkas perkara
         b)    Jumlah berkas perkara yang dikirim
         c)    Nama, umur, pekerjaan/jabatan dan alamat tersangka
         d)    Jumlah dan jenis barang bukti
         e)    Tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan
         f)    Hal-hal lain yang dianggap perlu.
      3. Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi, disertai dengan surat tanda
         terima berkas,tanggal penerimaan, nama terang dan NIP petugas POLRI/kejaksaan yang
         menerimanya.
         Jika dalam 14 hari tidak dikembalikan sejak berkas diterima, maka berkas tersebut dapat
         diterima tanpa koreksi. Jika belum dianggap sempurna maka berkas dikembalikan dalam
         waktu 14 hari tersebut kepada penyidik pajak tersebut.
      4. Berkas tersebut dibungkus rapi dengan kertas sampul dan ditulis kata-kata:
      5. Jika dalam 14 hari tersebut penyidik POLRI/jaksa/penuntut umum tidak mengembalikan
         berkas, atau sebelum 14 hari lewat diberitahukan bahwa berkas sudah lengkap maka
         penyidikan dianggap selesai dan penyidik pajak menyerahkan tanggung jawab barang
         bukti kepada jaksa melalui penyidik POLRI dengan tembusan :
         a) Mabes POLRI cq.Dir. Reserse
         b) Ketua PN setempat.
         c) Penanggung jawab penyimpanan barang sitaan.
      6. Jika dalam waktu 14 hari berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik pajak oleh
         penyidik POLRI/jaksa/penuntut umum, maka penyidik pajak segera menyempurnakan
         berkas perkara tersebut sesuai petunjuk.
      7. Berkas tersebut harus dikembalikan kepada peyidik POLRI/jaksa/penuntun umum dalam
         waktu yang telah ditetapkan mereka.
      8. Sebelum adanya rumah penyimpana benda sitaan Negara, tersangka dan barang bukti
         diserahkan secara fisik kepada kejaksaan negeri setempat melalui POLRI.
      9. Bersamaan dengan no.8 maka tersangka dibertahukan secara bahwa perkaranya telah
         diserahkan kepada Kepala kejaksaan negeri dan ketua pengadilan negeri setempat.




                                                                                             31
                                                                   Tata Cara Penyidikan Pajak
       10. Penyerahan tersangka dan barang bukti disertai dengan surat pengantar dan dicatat
           dalam buku ekspidisi yang ditandatangani oleh penyidik POLRI/jaksa penuntut umum
           yang menerimanya, dengan nama terang, NRP/NIP, tanggal dan cap dinasnya.
       11. Penyerahan tersebut harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh penyidik
           pajak dan penyidik POLRI/jaksa penuntut umum serta penanggung jawab RUPBASAN.
           Penyidik pajak memantau/memonitor penuntutan perkara di depan pengadilan.



Standard Operating Procedures Terkait Penyidikan
Tata Cara Usulan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Penyidik




                                                                                           32
                                           Tata Cara Penyidikan Pajak
Tata Cara Penyelesaian Usulan Penyidikan




                                                                  33
                                                 Tata Cara Penyidikan Pajak
Tata Cara Peminjaman Berkas Perkara Penyidikan




                                                                        34
                                                  Tata Cara Penyidikan Pajak
Tata Cara Penyimpanan Berkas Perkara Penyidikan




                                                                         35
                                          Tata Cara Penyidikan Pajak
Tata Cara Pengarsipan Berkas Penyidikan




                                                                 36
                                                              Tata Cara Penyidikan Pajak
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan




                                                                                     37
                                                                     Tata Cara Penyidikan Pajak
Tata Cara Penatausahaan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi/Saksi Ahli




                                                                                            38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:306
posted:11/28/2012
language:Malay
pages:38
Description: TATA CARA PENYIDIKAN PAJAK Indonesia
Suyono A Suyono A Kaskus the largest comunity www.kaskus.co.id
About joss man