Ketentuan Lain-lain

							                                     BAB VI
                           KETENTUAN LAIN-LAIN


A. Penghapusan Piutang Pajak
1. Dasar Hukum
   a. Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir
      dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
      Tata Cara Perpajakan;
   b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000
      tanggal 26 Desember 2000 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan
      Penetapan Besarnya Penghapusan;
   c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-539/KMK.03/2002 Tanggal 31
      Desember 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan
      Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000
      Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya
      Penghapusan;
   d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ./2004 tanggal 19
      Januarai 2004 Tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya
      Penghapusan Piutang Pajak;



2. Jenis Piutang Pajak Yang Dapat Dihapuskan
   Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
   a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
   b. Surat Ketetapan Pajak (SKP);
   c. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT);
   d. Surat Tagihan Pajak (STP);
   e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
   f. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
   g. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
      (SKPKB);
   h. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
      Tambahan (SKPKBT);
   i. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB);
   j. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan, Putusan
      Banding;
3. Syarat-syarat Piutang yang Dapat Dihapuskan
   a. Wajib pajak dan atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal
      dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli
      waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
   b. Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
   c. Penagihan Pajak secara efektif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan
      Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemda Setempat;
   d. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
   e. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
4. Langkah-langkah yang harus dilakukan KPP/KPPBB
   a. KPP/KPPBB melakukan inventarisasi terhadap piutang pajak yang diperkirakan
      tidak dapat ditagih.
   b. Berdasarkan daftar hasil inventarisasi tersebut, kemudian KPP/KPPBB
      menerbitkan Surat Perintah Penelitian untuk melakukan penelitian tentang
      gambaran wajib pajak/ jumlah hutang wajib pajak yang diusulkan untuk
      dilakukan penghapusan.
   c. Dari hasil penelitian tersebut maka dibukukan oleh seksi penagihan pada buku
      register penghapusan piutang pajak.
   d. Pada akhir tahun KPP/KPPBB mengirimkan daftar usulan penghapusan piutang
      pajak (tidak berlogo rangkap tiga) dan Daftar Piutang Pajak yang Dihapuskan
      (berlogo rangkap dua) kepada Dirjen Pajak melalui Kanwil DJP. Daftar ini
      paling lambat sudah dikirimkan tanggal 10 Januari tahun takwin berikutnya.
5. Langkah-langkah Kanwil
   a. Kanwil mengirimkan Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak yang dihapuskan,
      Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak, dan Daftar Piutang Pajak yang
      Dihapuskan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya daftar tersebut dari
      KPP/KPPBB.
   b. Daftar yang tersebut pada butir a setelah ditanda tangani Kakanwil atau copy
      dikirim ke KPP/KPPBB sebagai arsip.


B. Penyitaan Kekayaan berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak.
   1. Dasar Hukum
   a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-85/KMK.03/2002 Tanggal 3 Maret
      2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang
      dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
   b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-459/PJ./2002 tanggal 16
      Oktober 2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak
      Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

   2. Pendahuluan
          Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Penanggung Pajak yang
   berada pada pihak lain yang dapat dilakukan penyitaan guna dijadikan jaminan
   melunasi utang pajak.
          Sebelum Pejabat melakukan penyitaan, terlebih dalulu menyampaikan surat
   peringatan kepada Penanggung Pajak bahwa piutang Penanggung Pajak akan
   digunakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.


   3. Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Piutang.
      Prosedur yang dapat dilaksanakan dalam rangka melakukan penyitaan piutang
   Wajib Pajak dalam rangka pelunasan hutang pajaknya adalah sebagai berikut:
   a. Juru Sita Pajak melakukan inventarisasi tentang jenis dan jumlah piutang yang
      akan disita yang dibuat dalam bentuk daftar. Dalam daftar tersebut juga
      disebutkan nama penanggung pajak dan pihak ketiga yg berkaitan dengan
      piutang, dan jumlah piutang yang akan disita. Daftar ini merupakan lampiran
      pelaksanaan sita.
   b. Juru Sita membuat surat peringatan kepada Penanggung Pajak yang isinya
      menjelaskan bahwa piutang Penanggung Pajak akan digunakan untuk melunasi
      utang dan biaya penagihan pajak.
c. Apabila 14 (empat belas hari) dari saat surat peringatan Wajib Pajak tidak
   melunasi utang pajaknya, Juru Sita langsung dapat melakukan penyitaan
   piutang tersebut baik dari penangung pajak maupun dari pihak ketiga.
d. Juru Sita membuat ”Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih” dari
   Penangung Pajak, salinannya disampaikan kepada penanggung pajak maupun
   pihak yang berkewajiban membayar.
e. Apabila Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara, maka
   langkah yang dilakukan :
   1.    Untuk    surat   perjanjian   hutang-piutang   (promissory   notes)   yang
         diperdagangkan di Bursa Efek, maka Berita Acara Pelaksaanaan Sita
         ditaandatangani oleh Jurusita Pajak dan dua orang saksi dimana salah
         seorang saksi dari Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya
         Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa;
   2.    Untuk surat perjanjian hutang-piutang (promissory notes) yang tidak
         diperdagangkan di Bursa Efek, maka Berita Acara Pelaksaanaan Sita
         ditaandatangani oleh Jurusita Pajak dan dua orang saksi dimana salah
         seorang saksi dari dari Badan Pengawas Pasar Modal atau Kustodian.;
f. Apabila 14 (empat belas hari) sejak Berita Acara Pelaksanaan Sita, Penanggung
   Pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihannya maka pejabat dapat
   melakukan tindakan sbb:
   1. Pejabat menjual piutang tersebut kepada pembeli dan hasilnya disetorkan ke
        Kas Negara dengan SSP;
   2. Penyetoran dilaksanakan oleh Penanggung Pajak atas permintaan Pejabat
        Negara.
   3. Apabila hasil penjualan setelah diperhitungkan hutang pajaknya dan biaya
        penagihan, kelebihan tersebut dikembalikan kepada penanggung pajak.
4. Pencabutan Sita Terhadap Piutang
   Pencabutan sita terhadap piutang dilakukan apabila Penanggung Pajak telah
   melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menggunakan atau
   tidak menggunakan piutang yang telah disita berdasarkan bukti Surat Setoran
   Pajak yang telah dicap dan ditandatangani oleh bank sebelum jangka waktu 14
        (empat belas) hari sejak penyitaan terakhir, dengan menyampaikan Surat
        Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan
        kepada pihak yang berhutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan
        Berita Acara Pelaksanaan Sita.




Penagihan Hutang Pajak atas Perusahaan yang Assetnya Dikuasai oleh BPPN
        Banyak perusahaan yang assetnya dikuasai BPPN sedangkan tunggakan
pajaknya belum bisa ditagih. Untuk mengatasi hal ini tindakan penagihan yang dapat
dilaksanakan agar mengacu pada ketentuan yang ada sebagai berikut:
1. Permintaan infonrmasi tunggakan pajak dan proses penagihan pajak debitur dapat
    dilakukan oleh BPPN kepada KPP terkait dan tembusannya disampaikan kepada
    Direktur P4. Dengan demikian agar KPP memberikan jawaban konfirmasi
    dimaksud bila dipandang perlu disertai dengan foto kopi surat ketetapannya.
2. BPPN yang ajan memotong atau memungut pajak atas asset penanggung pajak
    baeik penjualan melalui lelang atau transaksi lainnya, mengingat asset penanggung
    pajak berada dibawah penugasan BPPN.
3. Namun demikian KPP/KPPBB agar aktif juga memantau setiap terjadi
    pengumuman asset perusahaan/orang pribadi yang memiliki tunggakan pajak.
    Namun demikian tidak salahnya KPP/KPPBB terlebih dahulu memberikan
    informasi tunggakan pajak penanggung pajak kepada BPPN.
4. Untuk KPPBB disamping hal tersebut diatas juga agar mengacu pada SE-
    08/PJ.06/2000 tanggal 29 Februari 2000, dan Surat Dirjen Pajak No.SE-
    397/PJ/2002 tanggal 30 Agustus 2002.


SE Dirjen Pajak No: SE-08/PJ.06/2000 tgl 29 Februari 2000
SE Dirjen Pajak No.SE-397/PJ/2002 tgl 30 Agustus 2002