Penagihan Pajak

Description

Penagihan Pajak

Shared by: adamjhonson349

Tags

Penagihan, Pajak

Stats

views:: 314
posted:: 11/27/2012
language:
pages:: 18

Public Domain

Document Sample

BAB II
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

A. Surat Teguran
1. Dasar Hukum
a. Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
561/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penagihan Seketika Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa
b. Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
561/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penagihan Seketika Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa
2. Penerbitan Surat Teguran
Tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat
Peringatan, atau surat lain yang sejenis. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain
yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Utang pajak dalam hal ini adalah
pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi sebagaimana ditetapkan
dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
B. Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa
1. Dasar Hukum
a. Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa
b. Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
561/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penagihan Seketika Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa
2. Penerbitan Surat Paksa
Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala KPP/KPPBB yang menerbitkan STP,
SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat Keputusan

5
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah yang menjadi dasar penagihan, apabila:
 Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis;
 Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan
sekaligus;
 Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal
utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya Surat
Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan
eksekusi langsung (parate executie) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung
Pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang atas barang-barang
tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih
dahulu. Surat Paksa diterbitkan paling cepat setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu)
hari dari penerbitan Surat Teguran, atau 28 (dua puluh delapan) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran SKPKB PPh/PPN/PPnBM atau SPPT/SKP PBB, kecuali apabila
terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus,
Surat Paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari
sejak saat Surat Teguran diterbitkan.
Kapan Surat Paksa selambat-lambatnya diterbitkan?
UU PPSP tidak mengatur secara eksplisit kapan Surat Paksa paling lambat
diterbitkan, namun dari bunyi ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU KUP dapat dimengerti
bahwa Surat Paksa harus sudah diterbitkan sebelum lampau waktu dua tahun sejak
tanggal diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah.
2. Pemberitahuan Surat Paksa
Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan
penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

6
a. Wajib Pajak Orang Pribadi
Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Surat Paksa diberitahukan kepada:
1) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang
memungkinkan;
2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha
Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat
dijumpai;
3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta
peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan
belum dibagi;
4) Para ahli waris, apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta
warisan telah dibagi.
b. Wajib Pajak Badan
Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Surat Paksa diberitahukan kepada:
1) Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan
badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang
memungkinkan; atau
2) Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang
bersangkutan apabila Jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang
sebagaimana dimaksud pada angka 1).
c. Wajib Pajak Pailit
Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Surat Paksa
diberitahukan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas
yang ditetapkan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar
atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang
dibebani untuk melakukan pemberesan, atau Likuidator, atau Tim Likuidasi.
d. Keadaan Khusus
Apabila Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak orang pribadi
atau badan sebagaimana butir a dan b di atas, Surat Paksa disampaikan melalui
aparat Pemda sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris
Desa di mana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya.

7
Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, atau
tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara
menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman KPP/KPPBB yang
menerbitkannya dan atau mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media masa.
e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak di Luar Wilayah Kerja Pejabat
1) Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa mengirimkan permintaan bantuan
pelaksanaan Surat Paksa disertai Salinan Surat Paksa dan informasi mengenai
Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa,
dengan tembusan kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah DJP yang
bersangkutan.
2) Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa memberitahukan Surat Paksa kepada
Wajib Pajak/Penanggung Pajak dimaksud sesuai prosedur baku, dan selanjutnya
memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai Salinan atau fotokopi
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.
C. Penyitaan Aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tanggal 20 Desember 2000
Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000
Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan dari penjualan
secara lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

2. Pemberitahuan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
a. Dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Paksa
Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak
tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, SPMP
diterbitkan oleh Kepala KPP/KPPBB yang telah menerbitkan Surat Paksa. Dengan
kata lain, SPMP paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak
tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
b. Dilakukan oleh pejabat lainnya

8
1) Dalam hal obyek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan
Surat Paksa, Pejabat tersebut meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah
kerjanya meliputi tempat/lokasi obyek sita untuk menerbitkan SPMP terhadap
obyek sita dimaksud. Selanjutnya Pejabat yang diminta bantuan segera
menerbitkan SPMP tersebut.
2) Apabila obyek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat yang
menerbitkan Surat Paksa, tetapi masih dalam wilayah kerjanya (KPP Khusus),
Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya
juga meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan SPMP.
3. Ketentuan Umum Pelaksanaan Penyitaan
a. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita pajak harus:
 memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita pajak;
 memperlihatkan SPMP;
 memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
b. Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di
tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang
penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak
tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa:
 Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka,
tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan
modal pada perusahaan lain; dan atau
 Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor
tertentu.
c. Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh
Jurusita dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak,
kemudahan penjualannya atau pencairannya.

9
d. Pelaksanaan penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita pajak yang disaksikan oleh
sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal
Jurusita pajak dan dapat dipercaya.
e. Setiap pelaksanaan penyitaan Jurusita harus membuat berita acara Pelaksanaan Sita
yang ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
f. Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara
Pelaksanaan Sita, Jurusita harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita
Acara Pelaksanaan Sita yang selanjutnya ditandatangani oleh Jurusita pajak dan
saksi-saksi sehingga Berita Acara dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan
mengikat.
g. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekalipun Penanggung Pajak tidak hadir,
sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf 4 berasal dari
Pemda setempat, sekurang-kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala
Desa.
h. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita ditempelkan pada barang bergerak dan atau
barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang
tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
i. Jurusita tidak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang Penanggung
Pajak yang terlebih dahulu disita oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian
atau instansi lain yang telah lebih dahulu melakukan penyitaan.
4. Aspek Hukum Penyitaan Tanah dan Bangunan
Penyitaan tanah dan bangunan dilakukan oleh Jurusita pajak sebagai tindakan
pengambilalihan penguasaan tanah dan bangunan milik Penanggung Pajak baik secara
fisik maupun yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk
jaminan pelunasan utang pajak.
Pengambilalihan penguasaan secara fisik dilakukan oleh Jurusita pajak dengan
mendatangi atau berada di lokasi tanah dan bangunan yang disita pada saat
memperlihatkan SPMP, membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan harus diupayakan
dapat menempelkan Berita Acara Pelaksanaan Sita atau segel sita pada tanah atau
bengunan tersebut. Apabila obyek sita berupa tanah kosong, sebaiknya Jurusita sudah
menyiapkan patok/papan tempat menempelkan Berita Acara Pelaksanaan Sita/segel sita

10
untuk ditanam pada tanah kosong tersebut. Hal ini perlu dilakukan sebagai
pemberitahuan dan pengumuman kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa
tanah dan bangunan tersebut secara fisik dan yuridis berada dalam penguasaan
Pemerintah c.q. Kepala KPP/KPPBB yang bersangkutan.
Pengambilalihan penguasaan secara yuridis, selain dengan menempelkan Berita
Acara Pelaksanaan Sita/segel sita, juga dengan menyampaikan salinan Berita Acara
Pelaksanaan Sita kepada kantor BPN setempat untuk tanah yang sudah bersertifikat,
atau Kepala Kelurahan/Desa dan Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk tanah yang
belum bersertifikat. Apabila mungkin sertifikat tanah, akta jual beli atau dokumen
kepemilikan tanah dan bangunan lainnya, diusahakan untuk dapat disita, walaupun
pelelangan tanah dan bangunan tetap dapat dilaksanakan tanpa ada dokumen surat-surat
tanah tersebut.
Penyitaan yang dilakukan secara sah oleh Jurusita pajak, berarti mengambil alih
penguasaan tanah dan bangunan dari Penanggung Pajak secara fisik dan yuridis beserta
hak-hak yang melekat atas tanah dan bangunan tersebut. Hak-hak atas tanah dan
bangunan yang secara yuridis beralih penguasaannya kepada negara c.q. Kepala
KPP/KPPBB meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak
milik atas satuan rumah susun, atau hak pengelolaan.
5. Prosedur Penyitaan Tanah dan Bangunan
a. Sebelum melaksanakan penyitaan, Jurusita harus menyiapkan dokumen dan
peralatan, saksi-saksi dari KPP/KPPBB dan Pemda, serta berkoordinasi dengan
kepolisian setempat untuk bantuan pengamanan sesuai dengan situasi dan kondisi
lapangan yang dihadapi.
b. Jurusita tidak diperbolehkan memasuki pekarangan/rumah
Apabila Penanggung Pajak, pegawainya, atau penjaga tanah dan bangunan obyek
sita melarang Jurusita untuk memasuki pekarangan/rumah, walaupun telah
diberitahukan dan dijelaskan maksud kedatangan Jurusita, maka Jurusita pajak
diperkenankan memasuki pekarangan/rumah tersebut dengan cara kekerasan,
karena perbuatan Jurusita tersebut melanggar ketentuan Pasal 429 ayat (1) KUHP.
Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepolisian, agar secara paksa membantu
Jurusita memasuki pekarangan/rumah obyek sita untuk melanjutkan penyitaan.

11
Apabila belum ada bantuan kepolisian yang memungkinkan Jurusita memasuki
pekarangan/rumah, Jurusita agar menunda pelaksanaan penyitaan pada hari
tersebut, untuk merencanakan pelaksanaan penyitaan pada hari/waktu yang
ditetapkan kemudian.
Sementara pelaksanaan penyitaan ditunda, Jurusita Pajak atau kepala KPP/KPPBB
membuat laporan/pengaduan kepada kepolisian setempat atas tindakan Penanggung
Pajak/pegawainya/penjaga tanah/bangunan obyek sita, atau yang menghalang-
halangi atau menggagalkan tugas Jurusita untuk melakukan penyitaan berdasar
tindak pidana yang diancam Pasal 216 ayat (1) KUHP. Jurusita mengulangi
pelaksanaan penyitaan atas tanah dan bangunan tersebut pada saat yang lebih tepat
dan memungkinkan penyitaan berhasil baik.
c. Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita
Apabila Penanggung pajak atau wakilnya menolak untuk menandatangani Berita
Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita tetap dapat melanjutkan penyitaan dan membuat
Berita Acra pelaksanaan Sita, menandatanganinya bersama-sama 2 (dua) orang
saksi dengan menuliskan adanya penolakan Penanggung Pajak pada Berita Acara
Pelaksanaan Sita tersebut. Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan
mempunyai kekuatan mengikat kepada semua pihak. Dalam hal ini saya
berpendapat salah seorang saksi dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sebaiknya
berasal dari Pemda setempat.
d. Penanggung pajak tidak hadir
Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir,
dengan syarat salah seorang saksi yang turut menandatanganni Berita Acara
Pelaksanan Sita berasal dari Pemda setempat serendah-rendahnya setingkat Kepala
Kelurahan/ Kepala desa/Pegawai Negeri Sipil golongan II/a.
e. Penempelan BAP Sita/Segel Sita
BAP Sita yang telah ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi dan segel sita yang
telah ditandatangani Jurusita ditempelkan pada tanah/bangunan yang disita
sedemikian rupa agar Penanggung Pajak dan masyarakat umum mengetahui status
tanah/bangunan tersebut dalam penyitaan oleh Negara c.q. Kepala KPP/KPPBB
yang bersangkutan.

12
f. Penyampaian BAP Sita
BAP Sita paling sedikit dibuat rangkap 6 (enam), untuk disampaiakan kepada:
- lembar ke-1 untuk Kasubsi Penagihan
- lembar ke-2 untuk ditempelkan pada obyek sita
- lembar ke-3 untuk Penanggung Pajak
- lembar ke-4 untuk BPN/Kepala kelurahan/Kepala Desa
- lembar ke-5 untuk Pengadilan Negeri
- lembar ke-6 untuk arsip Jurusita
Dalam hal penyitaan dilakukan oleh Jurusita KPP/KPPBB lokasi obyek sita atas
permintaan dari KPP/KPPBB yang menerbitkan Surat Paksa, maka KPP/KPPBB yang
melaksanakan sita memberitahukan pelaksanaan SPMP disertai salinan BAP Sita
kepada KPP/KPPBB yang menerbitkan Surat Paksa, yang meminta bantuan untuk
melaksanakan penyitaan, dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah DJP yang
bersangkutan
6. Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank
Tata cara pemblokiran dan penyitaaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang
tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000
dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-627/PJ./2001 tanggal 24
September 2001, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
a. Harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank meliputi rekening,
simpanan dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktek perbankan.
b. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank
dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak
yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud
tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.
c. Prosedur pemblokiran:
1) Pemblokiran diajukan oleh Kepala KPP/KPPBB kepada pimpinan tempat harta
kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

13
2) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan
pemblokiran terhadap harta kekayaan Penannggung Pajak dimaksud seketika
setelah menerima permintaan pemblokiran Kepala KPP/KPPBB tersebut.
3) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara
pemblokiran yang tindasannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan
Kepala KPP/KPPBB yang meminta pemblokiran.
4) Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang
diblokir, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala
KPP/KPPBB menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya
penagihan pajak dan utang pajak.
d. Prosedur Penyitaan:
1) Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan
kepada Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar
memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada
Jurusita Pajak.
2) Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi kuasa kepada bank, Kepala
KPP/KPPBB meminta Gubernur BI melalui Menteri Keuangan untuk
memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang
tersimpan pada bank dimaksud kepada Kepala KPP/KPPBB.
3) Setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank diketahui,
Jurusita Pajak melakukan penyitaan.
4) Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita, dan ditandatangani oleh
Jurusita Pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk.
5) Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada
Penanggung Pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan.
e. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah
Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
f. Dalam hal jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang disita, maka atas sisa
lebih tersebut diajukan permintaan pencabutan pemblokiran oleh Kepala
KPP/KPPBB kepada bank.

14
g. Apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak penyitaan, Penanggung Pajak tidak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala KPP/KPPBB segera
meminta pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan Penanggung
Pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara atau kas daerah sejumlah yang
tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita.
h. Sebelum jangka waktu 14 hari berakhir, Penanggung Pajak dapat mengajukan
permohonan kepada Kepala KPP/KPPBB untuk menggunakan barang sitaan
dimaksud untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
i. Pencabutan sita dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan surat pencabutan sita
yang diterbitkan oleh Kepala KPP/KPPBB dan tembusannya disampaikan kepada
pimpinan bank yang bersangkutan.
7. Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang
Tata cara penyitaaan harta kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dalam
rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 85/KMK.03/2002 tanggal 3 Agustus 2002, yang mengatur hal-hal sebagai
berikut:
a. Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Penanggung Pajak yang berada
pada pihak lain yang dapat dilakukan penyitaan guna dijadikan jaminan untuk
melunasi utang pajak.
b. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dilaksanakan sebagai
berikut:
1) Pejabat menyampaikan surat peringatan kepada Penanggung Pajak bahwa
piutang Penanggung Pajak akan digunakan untuk melunasi utang pajak dan
biaya penagihan pajak.
2) Apabila setelah batas waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan Penanggung
Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak pejabat
memerintahkan jurusita pajak untuk melaksanakan penyitaan.
3) Jurusita pajak melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan
jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita
Acara Pelaksanaan Sita. Daftar rincian tersebut terdiri dari jumlah lembar surat

15
perjanjian hutang-piutang (promissory notes) antara Penanggung Pajak dengan
pihak ketiga, identitas pihak ketiga dan nilai piutang yang harus ditagih.
4) Jurusita melakukan penyitaan piutang langsung dari Penanggung Pajak maupun
dari pihak ketiga dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
5) Jurusita membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang
dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada
Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
6) Apabila Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Persetujuan
Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat,
penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan Jurusita membuat Berita Acara
Pelaksanaan Sita, dengan ketentuan sebagai berikut:
 untuk promissory notes yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka
Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita dan 2 orang
saksi dimana salah seorang saksi dari Pemda setempat sekurang-kurangnya
Sekretaris Kelurahan/Desa;
 untuk promissory notes yang diperdagangkan di Bursa Efek, maka Berita
Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita dan 2 orang saksi
dimana salah satu saksi dari Bapepam atau Kustodian.
c. Pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan piutang yang telah disita
dilakukan dengan cara:
1) dijual oleh Pejabat kepada pembeli; atau
2) disetor langsung oleh pihak yang berkewajiban membayar utang ke Kas Negara
atas permintaan Pejabat.
8. Penyitaan terhadap Surat Berharga
a. Pengertian Surat Berharga
Surat berharga (waarde papier, Belanda, negotiable instrument, Inggris) adalah
surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan
suatu prestasi; yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak
dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan berupa surat perintah
kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang
kepada pemegang surat tersebut.

16
Fungsi pokok surat berharga ada tiga hal, yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai
surat bukti/legitimasi hak tagih. Beberapa contoh surat berharga yang telah dikenal
oleh Jurusita adalah surat cek, surat wesel, saham, obligasi, dan promes.
b. Penyitaan terhadap obligasi, saham yang diperdagangkan di Bursa Efek
dilaksanakan sebagai berikut:
1) Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuk, menyampaikan permintaan
tertulis kepada Ketua BAPEPAM untuk memblokir Rekening Efek Penanggung
Pajak pada Kustodian, dengan menyebutkan nama Penanggung Pajak, Nomor
Rekening, dan alasan perlunya pemblokiran.
2) Ketua BAPEPAM menyampaikan perintah tertulis pemblokiran kepada
Kustodian.
3) Berdasarkan perintah tertulis Ketua BAPEPAM, Kustodian melakukan
pemblokiran dengan membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara
Pemberian Keterangan.
4) Kustodian menyampaikan Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara
Pemberian Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan salinannya
disampaikan kepada Ketua BAPEPAM dan Penanggung Pajak selambat-
lambatnya 2 (dua) hari setelah pemblokiran dilaksanakan.
5) Jurusita Pajak melaksanakan penyitaaan atas efek dan atau dana dalam
Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara
Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan.
6) Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara
Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak
dan saksi-saksi.
7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
8) Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak, dan
salinannya disampaikan kepada Ketua BAPEPAM dan Kustodian.
9) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening
Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian setelah Penanggung pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak.

17
10) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokirran terhadap rekening
Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila
utang pajak dan biaya penagihan tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak
sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
11) Efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui
perantara pedagang efek anggota bursa atas permintaan Pejabat.
c. Penyitaan terhadap obligasi, saham, dan surat berharga lainnya yang tidak
diperdagangkan di Bursa Efek dilaksakan sebagai berikut:
1) Melakukan inventarisasi dan membuat perincian tentang jenis, jumlah dan nilai
nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu
daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.
2) Membuat Berita Acara pelaksanaan Sita.
3) Membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari Penanggung
Pajak kepada Pejabat.
D. Pelelangan/Penjualan Aset Sitaan
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000
Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan dari penjualan
secara lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2. Persiapan Lelang
a. Kepala kantor mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertai dokumen
yang disyaratkan kepada Kepala Kantor Lelang.
b. Jurusita menyiapkan Berkas-Berkas Penagihan yang terdiri dari:
 STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Peninjuan Kembali
 Surat Setoran Pajak atau bukti transaksi pembayaran pajak (NTPP),
 Surat Teguran
 Surat Paksa
 Laporan Surat Paksa

18
 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib
Pajak/Penanggung Pajak
 Berita Acara Pelaksanaan Sita
 Permintaan Jadwal Waktu dan tempat pelelangan
 Surat Pemberitahuan akan Dilakukan Pelelangan/Kesempatan Terakhir
 Bukti-bukti pemilikan dari barang-barang yang disita, antara lain untuk
pelaksanaan tanah atau tanah dan bangunan dilengkapi dengan:
 Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan/ BPN apabila kepemilikan
tanah sudah terdaftar; atau
 Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan status
kepemilikan dan selanjutnya Kepala KLN meminta Surat Keterangan Tanah
dari Kantor Pertanahan.
 Daftar Perincian utang pajak terdiri dari: Pokok Pajak, bunga/denda dan biaya
penagihan.
3. Pengumuman Lelang
a. Pengumuman lelang dilakukan setelah ditentukan hari, tanggal, dan jam lelang
b. Kepala Kantor mengumumkan lelang paling singkat 14 hari setelah penyitaan,
melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum
dan atau media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat
barang yang akan dijual
c. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali.
d. Pengumuman lelang barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Jangka waktu
pengumuman pertama dengan kedua sekurang-kurangnya 15 hari, serta diatur agar
pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur /besar. Pengumuman lelang pertama
diperkenankan tidak melalui surat kabar harian, tetapi dengan cara melalui
selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau media elektronik
termasuk internet. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian
dan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan
lelang.
e. Pengumuman lelang barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama

19
dengan barang bergerak, maka pengumumannya dilakukan sebagai berikut:
 Pengumuman pertama dilakukan untuk barang bergerak dan barang tidak
bergerak.
 Pengumuman kedua dilakukan hanya untuk barang tidak bergerak.
 Pengumuman lelang untuk barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah ) tidak harus diumumkan melalui media massa, tetapi
dapat melalui selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum
misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman di KPP
4. Pembatalan Pengumuman Lelang
Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang-utang pajak serta biaya
pelaksanaannya sesudah pengumuman lelang dimuat di surat kabar/media cetak/media
elektronik tetapi sebelum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang itu dibatalkan
dengan memuat iklan pembatalan lelang dalam surat kabar/media cetak/media
elektronik yang bersangkutan.
Pembatalan Pengumuman Lelang baru dapat dilakukan apabila Wajib
Pajak/Penanggung Pajak menunjukkan bukti pembayaran utang pajak serta biaya
pelaksanaannya.
5. Pelaksanaan Lelang
a. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14
hari setelah pengumuman lelang melalui media massa
b. Kepala Kantor bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan
permohonan lelang kepada Kantor Lelang sebelum pelaksanaan lelang
c. Kepala Kantor menentukan nilai limit dan diserahkan kepada Pejabat Lelang
selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang
d. Kepala Kantor atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk:
 menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga
penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari harga limit yang
ditentukan,
 menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi utang
pajak dan atau biaya penagihan pajak,
 menandatangani asli Risalah Lelang

20
e. Kepala Kantor, Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak, termasuk istri, keluarga
sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat; tidak
diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
f. Lelang tetap dapat dilaksanakan meskipun:
 Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan
keberatan,
 Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak hadir.
g. Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
 Wajib Pajak/ Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak
 Terdapat putusan pengadilan
 Objek lelang musnah
h. Pejabat harus menghentikan pelaksanaan lelang meskipun barang yang akan
dilelang masih ada apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk
melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Sisa barang dan kelebihan hasil
lelang harus dikembalikan kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 hari setelah
pelaksanaan lelang.
i. Penggunaan hasil lelang terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak
dan sisanya untuk membayar utang pajak.
j. Biaya penagihan pajak ditambah 1% dari:
 Hasil penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang
 Pokok lelang dari penjualan secara lelang.

6. Akibat Lelang
a. Hak Penanggung Pajak atas barang yang dilelang berpindah kepada pembeli dan
kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar
pendaftaran dan pengalihan hak
b. Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan
atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil
sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat
meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.

21
c. Kepala Kantor mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang.
E. Penagihan Seketika dan Sekaligus
1. Dasar Hukum
Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan
2. Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat diterbitkan dalam hal:
a) Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat
untuk itu;
b) Penanggung Pajak memindahkan barang-barang yang dimiliki atau yang dikuasai
dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya di Indonesia.
c) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan:
 Membubarkan badan usahanya;
 Memindahtangankan usahanya;
 Menggabungkan usahanya;
 Melakukan perubahan bentuk usahanya.
d) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara atau
e) Terjadi penyitaan atas barang-barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.
Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yaitu:
a) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
b) tanpa didahului Surat Teguran;
c) sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
d) sebelum penerbitan Surat Paksa.