Docstoc

Piknas Polri

Document Sample
Piknas Polri Powered By Docstoc
					                                                                            KONSEP POLRI
                                     RANCANGAN
              PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

                                 NOMOR            TAHUN

                                       TENTANG

       PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang    :    a.   bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
                        telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, yang
                        berdampak juga pada keamanan dan ketertiban masyarakat serta
                        penegakan hukum;
                   b.   bahwa dalam rangka mendukung tugas memelihara keamanan
                        dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, diperlukan
                        sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang terintegrasi secara
                        nasional berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan
                        melalui Pusat Informasi Kriminal Nasional;
                   c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
                        huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
                        tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

Mengingat    :     1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
                         Indonesia Tahun 1945;
                   2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
                         Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
                         Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan lembaran
                         Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

                                    MEMUTUSKAN:
Menetapkan        : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
                    PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL.
                                          BAB l
                                 KETENTUAN UMUM
                                         Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.   Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah
     alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
     masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
     pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
     keamanan dalam negeri.
                                                                     2. Pusat …..
                                         2



2.   Pusat Informasi Kriminal Nasional yang selanjutnya disingkat Piknas adalah
     sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan
     dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta
     registrasi dan identifikasi lalu lintas.

3.   Informasi Kriminal adalah informasi tentang data kriminal yang terdiri dari
     laporan atau pengaduan suatu kejadian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
     hasil keputusan hakim dan data lainnya yang terkait dengan kriminal.

4.   Sistem Jaringan adalah perangkat yang digunakan untuk mendukung
     penyelenggaraan Piknas yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak,
     aplikasi, jaringan, sarana prasarana, piranti lunak, dan sumber daya manusia.

5.   Pusat Layanan Informasi Kriminal Nasional adalah ruang kontrol untuk
     melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian
     data dan informasi kriminal yang dilengkapi dengan peralatan dan sistem
     piknas, operator, administrator Hardware dan software, administrator data
     base, administrator Network dan penyelia fasilitas serta unit yang pengaduan
     permasalahan yang berkaitan dengan peralatan dan sistem piknas .

6.   Pengumpulan data adalah kegiatan memasukkan dan mengirimkan data secara
     online dari sumber data ke dalam pusat database Piknas.

7.   Pengolahan data adalah proses menganalisis data yang dilakukan secara
     otomatis oleh sistem yang disiapkan oleh Piknas .

8.   Penyajian data adalah hasil analisis data secara otomatis dilakukan sistem
     piknas yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi sesuai dengan hak
     akses.

9.   Database Nasional adalah kumpulan beberapa macam file dari suatu keadaan
     atau kejadian yang merupakan bahan keterangan, saling berhubungan satu
     sama lainnya, tersimpan dalam suatu komputer secara sistematik dan dapat di
     manipulasi dengan menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan
     informasi dari berbagai instansi, departemen, dan komisi yang diberi wewenang
     oleh undang-undang dalam menegakkan hukum dan/atau lembaga yang
     mengelola informasi kriminal.

10. Pengguna Informasi adalah orang yang memanfaatkan informasi dari sistem
    Piknas sesuai kompetensi dan jenjang kewenangannya.

11. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna informasi untuk bisa
    mengakses informasi dari sistem Piknas sesuai kompetensi dan jenjang
    kewenangan yang diberikan oleh administrator sistem.

12. Administrator Sistem adalah pengelola sistem Piknas yang bertugas memberi
    hak akses kepada pengguna, merubah/menambah/menghapus data dalam
    sistem Piknas.

13. Aplikasi interface adalah aplikasi yang dibangun untuk melakukan sinkronisasi
    data dari dua sistem database yang berbeda.
                                                                  14. Aplikasi …..
                                                 3



14. Aplikasi manual key in adalah aplikasi yang disediakan untuk memenuhi
    kebutuhan instansi, departemen, dan komisi yang perlu memasukkan data ke
    sistem Piknas tetpi belum mempunyai sistem informasi kriminal.
15. Data secara Online adalah suatu komunikasi data dengan memanfaatkan
    sarana jaringan komunikasi.

                                          BAB II

                        PENYELENGGARAAN DAN FUNGSI

                                          Pasal 2

Piknas diselenggarakan oleh Polri di Pusat Layanan Informasi Kriminal Nasional,
berfungsi sebagai pusat database nasional yang terintegrasi dan terkoneksi dengan
sistem informasi kriminal dari instansi, departemen, dan komisi yang diberi
wewenang oleh undang-undang dalam menegakkan hukum.

                                          Pasal 3

Susunan dan organisasi dalam penyelenggaraan Piknas mengikuti ketentuan
organisasi dan tata kerja di lingkungan Polri.

                                          Pasal 4

Piknas sebagai database nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat
dokumentasi kriminal yang meliputi:
a.    kejahatan;
b.    pelanggaran;
c.    kecelakaan lalu lintas;
d.    pelanggaran lalu lintas; dan
e.    registrasi dan identifikasi lalu lintas.

                                          BAB III

           PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN DATA

                                          Pasal 5

(1)   Dokumentasi kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan
      dengan cara:
      a.     pengumpulan data;
      b.     pengolahan data; dan
      c.     penyajian data.

                                                                 (2) Kegiatan …..
                                             4



(2)   Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di operasionalkan di
      pusat layanan informasi kriminal nasional.

                                       Pasal 6

(1)   Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
      dilakukan dengan memasukkan dan mengirimkan data secara online dari
      sumber data ke dalam pusat database nasional dalam bentuk:
      a.    laporan/pengaduan suatu tindak pidana;
      b.    proses penyidikan;
      c.    penyelesaian perkara;
      d.    proses penuntutan;
      e.    putusan pengadilan; dan
      f.    pelaksanaan putusan pengadilan;
      g.    laporan kejadian lalu lintas ;
      h.    penyelesaian perkara lalu lintas ;
      i.    hasil penindakan lalu lintas dan denda ;
      j.    data surat ijin mengemudi ;
      k.    data kendaraan bermotor yang terdiri dari angkutan darat, angkutan
            laut, angkutan udara, angkutan sungai, angkutan danau ;

(2)   Data yang dimasukkan dan dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      adalah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tersedia pada
      instansi, departemen, dan komisi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(3)   Pengiriman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
      melalui aplikasi interface atau manual key in yang tersedia pada sistem
      Piknas.

                                       Pasal 7

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan
terpusat melalui sistem yang disediakan oleh Piknas.

                                       Pasal 8

(1)   Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan
      bentuk layanan informasi kriminal yang disediakan oleh Piknas dan dapat
      diakses oleh setiap pengguna informasi sesuai dengan hak akses.

(2)   Bentuk layanan informasi kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dirumuskan melalui forum kesepakatan bersama secara berkala dan sesuai
      kebutuhan.
                                                                    Pasal 9 …..
                                             5



                                        Pasal 9

(1)    Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada
       pejabat/petugas yang ditunjuk dan diusulkan kepada administrator sistem
       Piknas oleh pimpinan dari instansi, departemen, dan komisi sebagaimana
       dimaksud dalam Pasal 2 untuk melihat, mencari, mengisi, mengunduh dan
       merubah data ke dalam sistem Piknas.

(2)    Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh administrator
       sistem Piknas yang ditunjuk.

                                        BAB IV

                             PENGGUNAAN INFORMASI

                                       Pasal 10

(1)   Pengguna informasi kriminal adalah:
      a. Presiden Republik Indonesia;
      b. instansi, departemen, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
      c.   instansi, departemen, dan komisi selain huruf a dan huruf b; dan
      d. Masyarakat, korporasi, dan badan hukum lainnya.

(2)   Penunjukan pengguna informasi kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      huruf b ditentukan oleh pimpinan/pejabat masing masing instansi, departemen,
      dan lembaga bersangkutan.

                                        BAB V

                             PEMBINAAN SUMBER DAYA

                                       Pasal 11

Pembinaan sumber daya Piknas meliputi:
a.     sumber daya manusia;
b.     materiil; dan
c.     sistem dan metode.

                                       Pasal 12

Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
dilakukan melalui:
a.     penetapan kompetensi;
b.     program pendidikan dan pelatihan; dan
c.     pemberian tunjangan ketrampilan dan keahlian sesuai kompetensi.
                                                                     Pasal 13 .....
                                            6



                                       Pasal 13

Ketentuan mengenai penetapan kompetensi dan program pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b di atur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


                                       Pasal 14

Ketentuan mengenai pemberian tunjangan keterampilan dan keahlian sesuai
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Presiden.


                                       Pasal 15

(1)   Pembinaan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan
      melalui program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan
      perbaikan.

(2)   Pembinaan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
      perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, jaringan, dan sarana prasarana.


                                       Pasal 16

Pembinaan sistem dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c
dilakukan melalui pengkajian sistem, penyiapan piranti lunak, analisa evaluasi, dan
supervisi.


                                        BAB VI

                           PERAN SERTA MASYARAKAT

                                       Pasal 17

Dalam rangka pengembangan Piknas, masyarakat dapat berperan aktif dalam
bentuk kajian ilmiah dan memberikan masukan serta saran.

                                       BAB VII

                                     ANGGARAN

                                       Pasal 18

Seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Piknas dibebankan kepada
Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN) dan sumber lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
                                                                   BAB VIII .....
                                         7



                                    BAB VIII

                            KETENTUAN PENUTUP


                                    Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.


                                       Ditetapkan di Jakarta
                                       pada tanggal

                                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


                                       Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAM
  REPUBLIK INDONESIA



    PATRIALIS AKBAR




LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN                       NOMOR

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:69
posted:11/26/2012
language:
pages:7