Docstoc

PPN & PPN Bm

Document Sample
PPN & PPN Bm Powered By Docstoc
					             DASAR HUKUM PPN DAN PPn BM


         UU NO. 8 TH 1983                  MULAI BERLAKU 1 APR 1985
         UU NO. 11 TH 1994                 MULAI BERLAKU 1 JAN 1995
         UU NO. 18 TH 2000                 MULAI BERLAKU 1 JAN 2001
         UU NO.42 TH 2009                  MULAI BERLAKU 1 APR 2010
                                MENGATUR


  PAJAK PERTAMBAHAN NILAI               PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
           ( PPN )                            MEWAH ( PPn BM )


  DIKENAKAN ATAS NILAI TAMBAH                 DIKENAKAN ATAS NILAI JUAL
SEBAGAI AKIBAT DIPAKAINYA FAKTOR             KARENA ADANYA PENYERAHAN
  PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PADA                ATAU IMPOR BARANG YANG
    SETIAP JALUR PERUSAHAAN                      TERGOLONG MEWAH


 PPn BM MERUPAKAN PUNGUTAN TAMBAHAN DISAMPING PPN DENGAN
  TUJUAN UNTUK:
    MENEGAKKAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBEBANAN PAJAK;
    MENGENDALIKAN POLA KONSUMSI ATAS BARANG YANG TERGOLONG MEWAH.
    MELINDUNGI PRODUSEN KECIL/ TRADITIONAL
    MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA
 PPn BM MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN
  DENGAN PPN, SEBAGAI PAJAK ATAS KONSUMSI BARANG DI DAERAH
  PABEAN (DALAM NEGERI)
 PPn BM TIDAK DAPAT DIKENAKAN TERSENDIRI TANPA PPN

NILAI TAMBAH ADALAH :
NILAI HASIL PENJUMLAHAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YG MELIPUTI PENYUSUTAN,
BUNGA MODAL, GAJI UPAH, TILPON, LISTRIK DAN PENGELUARAN LAIN, SERTA LABA YG
DIHARAPKAN. SECARA SEDERHANA NILAI TAMBAH ADALAH SELISIH ANTARA HARGA
JUAL DENGAN HARGA BELI.


                                    1
               KARAKTERISTIK PPN
                             1


                • PEMBAYAR PAJAK DAPAT MELIMPAHKAN BEBAN PAJAKNYA
PAJAK TIDAK       KEPADA PIHAK LAIN (PEMBELI)
 LANGSUNG       • PENYETORAN PAJAK KE KAS NEGARA, BERALIH DARI PEMBELI
                  SBG PEMIKUL BEBAN PAJAK KEPADA PENJUAL SBG PENANGGUNG
                  JAWAB

                • PAJAK YG BERPANGKAL PADA OBJEKNYA, DLM ARTI
   PAJAK          MEMPERHATIKAN KEADAAN OBJEKNYA, YAITU PERISTIWA ATAU
  OBJEKTIF        PERBUATAN HUKUM YG DAPAT DIKENAI PAJAK.
                • SETELAH DIKETAHUI OBJEKNYA, BARU DICARI SUBJEK PAJAKNYA
                  UNTUK MEMUDAHKAN PEMUNGUTAN.

                • PPN HANYA DIKENAKAN ATAS BARANG KENA PAJAK (BKP) ATAU
                  JASA KENA PAJAK (JKP) YG DIKONSUMSI DI DAERAH PABEAN
                  (DALAM NEGERI)
 PAJAK ATAS     • PENGENAAN DIDASARKAN PADA PRINSIP TEMPAT TUJUAN
KONSUMSI DI       (DISTINATION PRINCIPLE)
DALAM NEGERI    • APABILA BKP/JKP DIKONSUMSI DI LUAR DAERAH PABEAN
                  DIKENAI PPN DENGAN TARIF : 0%
                • SEBALIKNYA APABILA BKP/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
                  DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN DIKENAKAN PPN
 DIPUNGUT
                • PPN DIKENAKAN PADA SETIAP MATA RANTAI JALUR PRODUKSI
  SECARA          DAN JALUR DISTRIBUSI BKP/JKP, MULAI DARI TINGKAT
BERTINGKAT        PABRIKAN S.D PEDAGANG PENGECER

                • PPN MEMILIKI SIFAT NETRAL DLM PERDAGANGAN DOMESTIK
                  MAUPUN INTERNASIONAL, KARENA PENGENAANNYA DIDASARKAN
  BERSIFAT        PADA PRINSIP TEMPAT TUJUAN, DAN DIKENAKAN HANYA PADA
   NETRAL         NILAI TAMBAHNYA.
                • KOMODITI IMPOR DAN BARANG DOMESTIK YG DIKOMSUMSI DI
                  DN MENANGGUNG BEBAN SAMA
                • KOMPETISI ANTARA KOMODITI IMPOR DG PRODUKSI DOMESTIK
                  TIDAK DIPENGARUHI OLEH PPN.
                •
                • MENGGUNAKAN METODE KREDIT PAJAK
   TIDAK        • PPN YANG TELAH DIBAYAR ATAS PEROLEHAN BKP / JKP
MENIMBULKAN       DIKREDITKAN DENGAN PPN YANG DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN
   PAJAK          BKP/ JKP
 BERGANDA       • DALAM MATA RANTAI BERIKUTNYA, PPN YG TELAH DIBAYAR
                  TERSEBUT TIDAK DIKALKULASIKAN KE DALAM HARGA JUAL


                             2
       MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPN
                                     PRINSIP DASAR



        a. DIPUNGUT SECARA BERTINGKAT
        b. MENGGUNAKAN MEKANISME KREDIT PAJAK ( METODE FAKTUR PAJAK )

                                        CONTOH


                               NILAI                    PPN    SETOR KE    HARGA YG
 PENGUSAHA       TRANSAKSI                HARGA JUAL
                              TAMBAH                   (10%)   KAS NEG     DIBAYAR
INDUSTRI KAYU   MENYERAHKAN    3000           3000     300       300          -
                                                                           3000+300
                 BELI KAYU      -                -       -         -
  INDUSTRI                                                                   =3300
    MEBEL                                 3000+2000            500 – 300       -
                 JUAL MEBEL    2000                    500
                                            =5000                = 200
                                                                           5000+500
                 BELI MEBEL     -                -       -         -
                                                                             =5500
DISTRIBUTOR
                                          5000+1000            600 – 500
                 JUAL MEBEL    1000                    600                    -
                                            = 6000               = 100
                                                                           6000+600
                 BELI MEBEL     -                -       -         -
                                                                            = 6600
PED. PENGECER
                                         6000+500 =            650 – 600
                 JUAL MEBEL    500                     650                    -
                                            6500                 = 50
                                                                           6500+650
 KONSUMEN        BELI MEBEL     -                -       -         -
                                                                             = 7150
   JUMLAH                      6500              -     650       650          -


   PPN DISETOR KE KAS NEGARA SECARA BERTAHAP MULAI DARI INDUSTRI KAYU S.D
    PEDAGANG PENGECER SEBESAR = 300 + 200 + 100 +50 = 650
   PPN SEBESAR = 650 ADALAH SAMA DENGAN 10% x 6500 ( JUMLAH NILAI TAMBAH ),
    SELURUHNYA DIPIKUL KONSUMEN.
   TIDAK TERJADI EFEK PAJAK BERGANDA KARENA PPN YANG TELAH DIBAYAR ATAS
    PEROLEHAN BKP /JKP TIDAK DIKALKULASIKAN KE DALAM HARGA JUAL, NAMUN
    DIKREDITKAN DENGAN PPN YANG DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BKP /JKP PADA
    MATA RANTAI BERIKUTNYA.
                                          3
                   DAERAH PABEAN
                   ( PASAL 1 ANGKA 1 UU PPN )




                       WILAYAH R I

     MELIPUTI WILAYAH

              DARAT
                                  DAN
                                                RUANG UDARA
                                                 DI ATASNYA
            PERAIRAN

           TEMPAT-TEMPAT TERTENTU DI ZONA
                 EKONOMI EKSKLUSIF

          LANDAS KONTINEN

          YANG DI DALAMNYA BERLAKU UU PABEAN

YANG DIMAKSUD DENGAN :
a. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, ADALAH JALUR DILUAR DAN
   BERBATASAN DENGAN LAUT WILAYAH INDONESIA, DENGAN BATAS
   200 MIL LAUT, DARI GARIS PANGKAL LAUT WILAYAH INDONESIA
b. LANDAS KONTINEN, ADALAH DASAR LAUT DAN TANAH
   DIBAWAHNYA DILUAR WILAYAH PERAIRAN INDONESIA


                              4
                             BARANG
                       ( PASAL 1 ANGKA 2 UU PPN )




   BARANG BERWUJUD                   BARANG TIDAK BERWUJUD


          MELIPUTI                       PENGGUNAAN HAK
  BARANG BERGERAK                     HAK MERK DAGANG
  BARANG TIDAK BERGE-                 HAK CIPTA
   RAK                                 HAK PATEN DSB



                  BARANG YANG DIKENAI PPN
                       ( PASAL 1 ANGKA 3 UU PPN )



                   BARANG KENA PAJAK (BKP)
           BARANG BERWUJUD ATAU BARANG TIDAK BERWUJUD
           YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UU PPN


            PADA PRINSIPNYA SEMUA BARANG ADALAH
                     BARANG KENA PAJAK


         KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UNDANG-UNDANG

 JENIS BARANG YG DIKENAI PPN, TERBATAS YG BERTITEL ”KENA PAJAK”
 UNTUK MENENTUKAN SUATU BARANG ADALAH BARANG KENA PAJAK TIDAK
  DIKAITKAN DG BARANG SEBAGAI HASIL PROSES PENGOLAHAN (PABRIKASI)


                                 5
                       JENIS BARANG
                 YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
                       ( PASAL 4A jo PP NO. 144 TH 2000 )

                                  DIKELOMPOKAN


1.     BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG
               DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA
         MINYAK MENTAH, GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL,
            BATU BARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET, BIJI
            BESI/TIMAH/EMAS/TEMBAGA/NIKEL/PERAK/BAUKSIT

               2. BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK
            YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK
 BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI DAGING SEGAR, TELUR YANG TIDAK
    DIOLAH, SUSU PERAH, BUAH SEGAR, SAYURAN SEGAR DAN GARAM BAIK
                  BERYODIUM MAUPUN TIDAK BERYODIUM

     3. MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN,
     RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA BAIK DIKONSUMSI DI
       TEMPAT MAUPUN TDK, TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN
       YANG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN JASA BOGA/CATERING

                   4. UANG, EMAS BATANGAN DAN
                      SURAT-SURAT BERHARGA

      a. JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN HANYA BARANG-BARANG
         TERTENTU SEBAGAI MANA DIKELOMPOKAN DIATAS

      b. PPN MENGANUT KONSEP “NEGATIVE LIST”. BARANG YG TIDAK
         TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK (TIDAK DIKENAI PPN)
         DISEBUTKAN DALAM LIST (DAFTAR)



                                     6
  JENIS BARANG – BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG
              TIDAK DIKENAKAN PPN
     ( KEPMEN NO. 653/KMK.03/2001 jo KEP – 68/Pj/2002jo SE – 01/Pj.51/2002 )




1. BERAS DAN GABAH, YAITU SEGALA JENIS BERAS DAN GABAH,
   SEPERTI BERAS PUTIH, BERAS MERAH, BERAS HITAM, SEPANJANG
   BERBENTUK SBB :
  a. BERAS KULIT ( PADI ATAU GABAH ) SELAIN UNTUK BENIH
  b. BERAS DAN GABAH YANG DIGILING
  c. BERAS SETENGAH GILING, DIGILING SELURUHNYA, DISOSOH,
     DIKILAPKAN ATAU TIDAK
  d. BERAS PECAH
  e. MENIR ( GROATS ) DARI BERAS
2. JAGUNG, YAITU SEGALA JENIS JAGUNG SEPERTI JAGUNG PUTIH /
   KUNING / KUNING KEMERAHAN ATAU POPCORN ( JAGUNG
   BERONDONG ), SEPANJANG BERBENTUK SBB :
  a. JAGUNG YANG TELAH DIKUPAS / JAGUNG TANGKAL, JAGUNG BIJI /
     JAGUNG PIPILAN
  b. MENIR ( GROATS ) / BERAS JAGUNG, SEPANJANG MASIH DALAM
     BENTUK BUTIRAN
3. SAGU YANG BERBENTUK :
  a. EMPULUR SAGU
  b. TEPUNG, TEPUNG KASAR, DAN BUBUK DARI SAGU
4. KEDELAI, YAITU SEGALA JENIS KEDELAI, SEPERTI KEDELAI PUTIH /
   HIJAU / KUNING / HITAM, SEPANJANG BERBENTUK KACANG
   KEDELAI PECAH ATAU UTUH
5. GARAM BAIK BERYODIUM MAUPUN TIDAK BERYODIUM, BAIK
   BERBENTUK CURAH MAUPUN BRIKET


                                      7
                                  JASA
                       ( PASAL 1 ANGKA 5 DAN 6 UU PPN )



                 KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN
                SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM


              YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/
             KEMUDAHAN/HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI
                                  TERMASUK

       JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
      KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN
          ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (JASA MAKLON)


                        JASA YANG DIKENAI PPN


                        JASA KENA PAJAK ( JKP )
              JASA YG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UU PPN


         PADA DPRINSIPNYA SEMUA JASA ADALAH JASA KENA
                            PAJAK

          KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UNDANG-UNDANG
 JASA YANG DIKENAI PPN, HANYA TERBATAS YANG BERTITEL “KENA PAJAK”
 JASA MAKLON (MENGUBAH BENTUK), SYARAT :
    SPESIFIKASI DAN BAHAN (BAHAN BAKU, BARANG SETENGAH JADI, ATAU BAHAN
    PEMBANTU) DISEDIAKAN OLEH PEMESAN ATAU PENERIMA JASA
    PEMBERI JASA HANYA MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI YG DIMINTA OLEH
    PEMESAN/ PENERIMA JASA
    KEPEMILIKAN ATAS BARANG JADI BERADA PADA PEMESAN ATAU PENERIMA JASA


                                      8
               JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
                     ( PASAL 4A UU PPN jo PP NO. 144 TH 2000 )

                                     MELIPUTI

a. JASA PELAYANAN KESEHATAN MEDIK
  JASA DOKTER , BIDAN, AHLI GIGI, AKUPUNTUR, PARA MEDIS, JASA RS, DSB
b. JASA PELAYANAN SOSIAL
  JASA PANTI ASUHAN,PEMADAM KEBAKARAN,OLAH RAGA DSB KECUALI YG BERSIFAT
  KOMERSIAL
c. JASA PENGIRIMAN SURAT DG PERANGKO/PENGGANTI PERANGKO
d. JASA KEUANGAN MELIPUTI : JASA PENGHIMPUN DANA MASYARAKAT, JASA
  MEMINJAM DANA JASA PEMBIAYAAN, JASA PENJAMIN DSB
e. JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK JASA AGEN KONSULTAN DAN PENILAI
f. JASA KEAGAMAAN MELIPUTI PEMBERIAN KHOTBAH/DAKWAH DSB
g. JASA PENDIDIKAN MELIPUTI PENYELENGGARA PENDIDIKAN, SEKOLAH, KURSUS, DSB
  (TERBUKA UNTUK UMUM)
h. JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG DILAKUKAN PEKERJA SENI DAN HIBURAN
i. JASA PENYIARAN MELIPUTI : PENYIARAN RADIO & TV YG BUKAN BERSIFAT IKLAN/
   TIDAK UTK TUJUAN KOMERSIAL
j. JASA ANGKUTAN UMUM, DI DARAT DAN DI AIR, SERTA JASA ANGKUTAN UDARA DN
   YG MENJADI BAGIAN YG TDK TERPISAHKAN DG JASA ANGKUTAN UDARA LN
k. JASA TENAGA KERJA MELIPUTI :
  JASA TANAKER, JASA PENYEDIA TENAKER SEPANJANG PENYEDIA TENAGA KERJA TDK
  BERTANGGUNG JAWAB ATAS HASIL KERJA DARI TENAKER YBS, DAN JASA
  PENYELENGGARA LATIHAN TENAGA KERJA
l. JASA YG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN
   PEMERINTAHAN SECARA UMUM MELIPUTI PEMBERIAM IMB, KTP, NPWP DSB
m. JASA PERHOTELAN/MOTEL/LOSMEN/PENGINAPAN,MELIPUTI :
    JASA SEWA KAMAR DAN FASILITAS YG TERKAIT UTK TAMU YG MENGINAP;
    JASA SEWA RUANGAN UNTUK KEGIATAN SUATU ACARA/PERTEMUAN.
   TIDAK TERMASUK JASA HOTEL OBJEK PPN
          JASA PERSEWAAN RUANGAN ( MIS : UTK KANTOR, APARTEMENT )
          JASA PERSEWAAN LAPANGAN OLAH RAGA
          JASA PERAWATAN JASMANI ( MIS: FITNESS, SALON KECANTIKAN )
n. JASA PENYEDIA TEMPAT PARKIR
o. JASA TELPON UMUM DENGAN MENGGUNAKAN UANG LOGAM ATAU KOIN
p. JASA PENGIRIMAN UAMG DENGAN WESEL POS
q. JASA BOGA ( KATERING)



                                      9
       PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM
            YG TIDAK DIKENAKAN PPN
  ( PMK No. 38/PMK.03/2006 jo SE No. SE-05/PJ.53/2006 jo SE-11/PJ/2010 )




 PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DIDARAT
PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN DENGAN
MENGGUNAKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TERMASUK
YG BERSIFAT CHARTER ATAU SEWA
PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM KERETA API




          PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR
    PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI LAUT
    PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI
     SUNGAI DAN DANAU
    PENYERAHAN JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN
 KENDARAAN ANGKUTAN UMUM :
  KENDARAAN BERMOTOR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
  KEGIATAN PENGANGKUTAN ORANG DAN ATAU BARANG;
  YANG DISEDIAKAN UNTUK UMUM DENGAN DIPUNGUT
  BAYARAN;
  DALAM TRAYEK MAUPUN TIDAK DALAM TRAYEK;
  MENGGUNAKAN TANDA NOMOR KENDARAAN DENGAN WARNA
  DASAR KUNING DAN TULISAN HITAM.



                                   10
                           PENYERAHAN
      PERISTIWA ATAU PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG
                        ATAU JASA DIKENAI PAJAK


                               MELIPUTI

    a. PENYERAHAN BKP DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH PENGUSAHA

       b. PENYERAHAN JKP DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH PENGUSAHA

c. EKSPOR BKP BAIK BERWUJUD MAUPUN TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU EKSPOR JKP
                     OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK ( PKP )

                      d. IMPOR BKP OLEH SIAPAPUN
                 ( PENGUSAHA ATAU BUKAN PENGUSAHA )

         e. PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH
                       DI DALAM DAERAH PABEAN
                 ( PENGUSAHA ATAU BUKAN PENGUSAHA )

             f. PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
                       DI DALAM DAERAH PABEAN
                               PABEAN
                 ( PENGUSAHA ATAU BUKAN PENGUSAHA )

                               KHUSUS

  1. KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN
       USAHA/PEKERJAANNYA YG BATASANYA DIATUR DG
              PERMENKEU ( PSL 16C UU PPN )

2. PENYERAHAN BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UNTUK
     DIPERJUALBELIKAN DG SYARAT “PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR PADA SAAT
            PEROLEHANNYA DAPAT DIKREDITKAN “ ( PSL 16D UU PPN )


   PENGUSAHA YG MELAKUKAN PENYERAHAN TSB PADA BUTIR a,b DAN c WAJIB
MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SBG PKP, KECUALI PENGUSAHA KECIL


                                 11
            PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
           ( PSL 1A UU PPN jo PP NO. 143 TH 2000 jo PP NO. 24 TH 2002 )

                                     MELIPUTI

1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN ;
  ( JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, JUAL BELI DENGAN ANGSURAN ATAU PERJANJIAN LAIN
  YANG MENGAKIBATKAN ADANYA PENYERAHAN HAK ATAS BKP )

 2. PENGALIHAN BKP KARENA SUATU PERJANJIAN SEWA BELI DAN/ATAU
    PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
  ( PEMBAYARAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP, PENYERAHAN HAK BELUM DILAKUKAN,
  TETAPI PENGUASAAN ATAS BKP TELAH BERPINDAH DARI PENJUAL KPD PEMBELI).
  DALAM SGU DG HAK OPSI, BKP DIANGGAP DISERAHKAN LANSUNG DARI SUPPLIER KPD
  PIHAK YG MEBUTUHKAN BARANG (LESSEE)

3. PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU
  “ MELALUI “ JURU LELANG ;

4. PEMAKAIAN SENDIRI DAN ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA ATAS BKP ;

5. BKP BERUPA PERSEDIAAN DAN/ ATAU AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA
   TDK UTK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN
   PERUSAHAAN, SEPANJANG “ PM ATAS PEROLEHANNYA MENURUT KETENTUAN
 DAPAT DIKREDITKAN DISAMAKAN DENGAN PEMAKAIAN SENDIRI “ ;

6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN/ATAU
   PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG SEBAGAI TEMPAT PAJAK TERUTANG ;

7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI; DAN

8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DALAM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
   BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, YANG PENYERAHANNYA DIANGGAP
   LANSUNG DARI PKP KEPADA PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP YBS.

    PADA PRINSIPNYA SEMUA PENGERAHAN BKP YG MENGAKIBATKAN
  BERPINDAHNYA HAK PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN SUATU BARANG

  MERUPAKAN “PENYERAHAN BKP” YG TERUTANG PPN, KECUALI UU MENENTUKAN LAIN
                                       12
         TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN
                  PENYERAHAN BKP
                       ( PASAL 1A AYAT 2 UU PPN )



a. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
   KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG ( KUHD );
   PENGERTIAN MAKELAR :
       PEDAGANG PERANTARA YANG DIANGKAT OLEH PRESIDEN ATAU PEJABAT
       YANG DINYATAKAN BERWENANG UNTUK ITU
       YANG DALAM KEGIATAN USAHANYA MELAKUKAN PEKERJAAN ATAS
       AMANAT DAN ATAS NAMA ORANG LAIN DENGAN MENDAPAT UPAH/
       PROVISI
       YANG DENGAN MEREKA TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN KERJA.
b. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG – PIUTANG;
c. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
   DAN/ATAU PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG, DALAM HAL PKP
   MEMPEROLEH IZIN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DARI DIRJEN
   PAJAK, KECUALI PENYERAHAN BKP ANTAR TEMPAT PAJAK TERUTANG;
d. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
   PEMEKARAN, PEMECAHAN DAN PENGAMBIL ALIHAN USAHA DENGAN
   SYARAT PIHAK YANG MENGALIHKAN DAN YANG MENERIMA PENGALIHAN
   ADALAH PKP; DAN
e. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK
   DIPERJUAL BELIKAN, YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN
   PERUSAHAAN, DAN PM ATAS PEROLEHANNYA TIDAK DAPAT
   DIKREDITKAN (PSL.9 (8) HURUF b DAN c UU PPN)


PENYERAHAN BKP ANTAR UNIT ATAU ANTAR DIVISI DLM PERUSAHAAN TERPADU
DITENTUKAN SBB :
 UNIT/DIVISI TERLETAK DLM WILAYAH KPP YG SAMA, TIDAK TERMASUK DLM
    PENGERTIAN PENYERAHAN BKP
 UNIT/DIVISI TERLETAK DLM WILAYAH KPP YG BERBEDA, TERMASUK DLM
    PENGERTIAN PENYERAHAN BKP


                                 13
               PENYERAHAN BARANG/JASA
                     DIKENAI PPN
                  ( MEMORI PENJELASAN PASAL 4 UU PPN )

                            SYARAT OBJEKTIF



a. BARANG DAN/ATAU JASA YANG DISERAHKAN :
     BARANG KENA PAJAK ( BERWUJUD/TIDAK BERWUJUD )
     JASA KENA PAJAK

b. PENYERAHAN DILAKUKAN DI DALAM DAERAH PABEAN ( DI
   DALAM NEGERI )

c. PENYERAHAN DILAKUKAN DALAM RANGKA KEGIATAN USAHA
   /PEKERJAANNYA
                            SYARAT OBJEKTIF



d. - PENGUSAHA YG MENYERAHKAN HARUS SUDAH DIKUKUHKAN
     DIKUKUHKAN SBG PKP, ATAU
   - PENGUSAHA YG SEHARUSNYA DIKUKUHKAN MENJADI PKP,
     TETAPI BELUM DIKUKUHKAN



  KEEMPAT PERSYARATAN TERSEBUT BERSIFAT KUMULATIF ;
  APABILA SALAH SATU SYARAT TDK DIPENUHI, MAKA ATAS
   PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP TERSEBUT TDK TERUTANG PPN

    DALAM PPN MENENTUKAN SAAT PENYERAHAN ADALAH SANGAT
   PENTING, KARENA HAL TERSEBUT BERKAITAN ERAT DENGAN SAAT
     TIMBULNYA OBJEK PAJAK ATAU SAAT TERUTANGNYA PAJAK

                               14
                     SUBJEK PAJAK PPN

               ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
           DIWAJIBKAN MEMUNGUT DAN MENYETOR PPN
                                MELIPUTI



       PKP PENJUAL ATAU                 PENYERAHAN BKP DAN/ATAU
       PKP PEMBERI JASA                  JKP KEPADA BUKAN
                                         PEMUNGUT PPN
PEMUNGUT PPN (PSL 16A UU PPN)           EKSPOR BKP
 BENDAHARAWAN PEMERINTAH
 (PUSAT/DAERAH)                            PENYERAHAN BKP DAN/ATAU
 KPPN                                      JKP KEPADA PEMUNGUT PPN
 KONTRAKTOR KERJASAMA MIGAS
                                           IMPOR BKP
                                           PEMANFAATAN BKP TIDAK
          BUKAN PKP                        BERWUJUD DAN /ATAU JKP
ORANG ATAU BADAN                           DARI LUAR DAERAH PABEAN
(DALAM KEGIATAN TERTENTU)                  DIDALAM DAERAH PABEAN
                                           KEGIATAN MEMBANGUN
                                           SENDIRI



   UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN PPN PENGUSAHA HARUS TERLEBIH
    DAHULU DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP.
   DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PKP YANG
    MENGAKIBATKAN PAJAK YANG DIPUNGUT MENJADI LEBIH BESAR DARI
    YANG SEHARUSNYA ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIPUNGUT DAN PAJAK YANG
    SALAH DIPUNGUT TERSEBUT TELAH DISETORKAN DAN DILAPORKAN, MAKA
    YANG DAPAT MEMINTA KEMBALI PAJAK YANG SALAH DIPUNGUT TERSEBUT
    ADALAH “PIHAK YANG DIPUNGUT” SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN/
    DIBEBANKAN SBG BIAYA (PSL 7 PP No. 143 TGTH 2000)

                                 15
                       PENGUSAHA
                        ( PSL 1 ANGKA 14 UU PPN )


       ORANG PRIBADI                BADAN DALAM BENTUK APAPUN

       YANG DALAM KEGIATAN USAHA / PEKERJAANNYA

 MENGHASILKAN BARANG
 MENGIMPOR BARANG
 MENGEKSPOR BARANG
 MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN
 MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN
 MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN
 MELAKUKAN USAHA JASA
 MENGEKSPOR JASA


                  PENGUSAHA KENA PAJAK ( PKP )
                        ( PSL 1 ANGKA 15 UU PPN )


                             PENGUSAHA


     YANG MELAKUKAN PENYERAHAN DAN/ATAU EKSPOR BKP/JKP
     YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UU PPN

a. PENGUSAHA KENA PAJAK MELIPUTI :
     PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
     PENGUSAHA YANG SEHARUSNYA DIKUKUHKAN MENJADI PKP TETAPI BELUM
     DIKUKUHKAN
b. SETIAP PKP WAJIB MELAPORKAN USAHANYA KE KPP, TEMPAT KEGIATAN USAHA
   ATAU TEMPAT PEMUSATAN PAJAK TERUTANG, UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

                                  16
                    TIMBULNYA STATUS
               SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK



PKP YANG TIMBUL KARENA                      PKP YANG TIMBUL KARENA
   UNDANG – UNDANG                                PENGUKUHAN
  ( PASAL 4 ( a ) DAN ( c ) UU PPN )        ( PASAL 4 ( f ) DAN PASAL 1 ( l ) UU PPN )




                        PENGUSAHA                 PENGUSAHA YANG MELA-
PENGUSAHA
                           YANG                   KUKAN KEGIATAN EKSPOR
 YANG TELAH
                        SEHARUSNYA                PENGUSAHA KECIL YANG
DIKUKUHKAN
                        DIKUKUHKAN                MEMILIH UNTUK DIKUKUH-
SEBAGAI PKP
                        MENJADI PKP               KAN MENJADI PKP




                           BELUM DIKUKUHKAN                 SUDAH DIKUKUHKAN
                              MENJADI PKP                      MENJADI PKP



          STATUS SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP )



       SUDAH TIMBUL                    BELUM TIMBUL               SUDAH TIMBUL


                                       17
       PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
             ( PASAL 3A AYAT ( 1 ) UU PPN jo KEP – 161/Pj/2001 )



YANG DIWAJIBKAN                 PENGUSAHA YANG MENYERAHKAN BKP/JKP
  MELAPORKAN                     DI DAERAH PABEAN, DAN/ATAU EKSPOR
USAHANYA UNTUK                   BKP/JKP KECUALI PENGUSAHA KECIL
  DIKUKUH KAN                   PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH MENJADI
  SEBAGAI PKP                    PKP


                               SEBELUM MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/ JKP
SAAT PENGUSAHA
  MELAPORKAN                   BAGI PENGUSAHA KECIL :
USAHANYA UNTUK                   YANG MEMILIH MENJADI PKP:
  DIKUKUH KAN                     PADA SAAT MENGAJUKAN PERNYATAAN
  SEBAGAI PKP                     TERTULIS UNTUK DIKUKUHKAN SBG PKP
                                  YG TDK MEMILIH MENJADI PKP, TETAPI S.D
                                  SUATU MASA PAJAK DLM SUATU TH. BUKU
                                  SELURUH NILAI PEREDARAN BRUTONYA
                                  SUDAH MELEBIHI BATASAN SEBAGAI
                                  PENGUSAHA KECIL :
                                  PELAPORAN DILAKUKAN PALING LAMA PADA
                                  AKHIR BULAN BERIKUTNYA

                               KPP YG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT
TEMPAT PELAPORAN               KEGIATAN USAHA DILAKUKAN ATAU TEMPAT
(PENGUKUHAN PKP)               PEMUSATAN PAJAK TERUTANG

 APABILA KEWAJIBAN PENGUSAHA TDK DILAKSANAKAN, KPP DAPAT MELAKUKAN
 PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN
 TEMPAT KEGIATAN YG SEMATA-MATA MELAKUKAN PEMBELIAN / PENGUMPULAN
 BAHAN BAKU UNTUK PABRIK DAN TDK MELAKUKAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK LAIN,
 TDK PERLU DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

                                   18
                        PENGUSAHA KECIL
                       ( PERMENKEU NO.68/PMK.03/2010 )



                              BUKAN PKP


  TIDAK WAJIB MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN
   SEBAGAI PKP DAN
  TIDAK WAJIB MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN
   PPN/PPn BM TERUTANG ATAS PENYERAHAN BKP/JKP

                                  KECUALI

                         MEMILIH MENJADI PKP

                   KRITERIA PENGUSAHA KECIL


    PENGUSAHA YANG SELAMA 1 TAHUN BUKU
    MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP
    DENGAN JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENERIMAAN BRUTO
    (TERMASUK CABANG) TIDAK LEBIH DARI Rp 600.000.000,00

                                   CONTOH

  AMRI MEMILIKI USAHA YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PABRIK ROTI.
  DLM TH 2011 JUMLAH SELURUH PEREDARAN BRUTONYA = Rp 500.000.000.
  OLEH KARENA JUMLAH PEREDARAN BRUTO TH 2011 TIDAK MELEBIHI
  Rp 600.000.000, MAKA USAHA AMRI UNTUK TH 2012 TERGOLONG
  PENGUSAHA KECIL SEHINGGA TIDAK WAJIB MELAPORKAN USAHANYA
  UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP, KECUALI AMRI MEMILIH MENJADI PKP

DALAM HAL PENGUSAHA KECIL MEMILIH MENJADI PKP, MAKA SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN
  PERPAJAKAN BAGI PKP AKAN BERLAKU JUGA TERHADAP PENGUSAHA KECIL TERSEBUT

                                    19
        PENGUSAHA KECIL YG WAJIB MELAPORKAN
       USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP


PENGUSAHA KECIL YANG S.D SUATU BULAN DALAM TAHUN BUKU,
JUMLAH PEREDARAN/PENERIMAAN BRUTONYA MELEBIHI Rp. 600 JUTA
                              WAJIB


MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP PALING
LAMA PADA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEREDARAN/
PENERIMAAN BRUTONYA MELEBIHI Rp. 600 JUTA



APABILA KEWAJIBAN PERPAJAKAN TSB TIDAK DIPENUHI OLEH
PENGUSAHA
a. DIRJEN PAJAK SETELAH MEMPEROLEH DATA/INFORMASI :
    MELAKUKAN PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN ;
    MENERBITKAN SKP ATAU STP UNTUK MASA PAJAK SEBELUM PENGUSAHA
    DIKUKUHKAN MENJADI PKP, TERHITUNG SEJAK SAAT JML
    PEREDARAN/PENERIMAAN BRUTONYA MELEBIHI Rp. 600 JUTA
   DALAM PENERBITAN SKP/STP DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI BUNGA
    SEBESAR 2% PER BULAN, MAKSIMAL 24 BULAN
b. PENGUSAHA TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGKREDITKAN PM ATAS PEROLEHAN
   BKP/JKP SEBELUM DIKUKUHKAN MENJADI PKP



  DALAM HAL PENGUSAHA TELAH DIKUKUHAN MENJADI PKP, DAN JUMLAH
  PEREDARAN/PENERIMAAN BRUTONYA DALAM SUATU TAHUN BUKU
  TIDAK MELEBIHI RP. 600 JUTA, PKP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN
  PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

                              20
           MENGAPA PENGUSAHA KECIL
            MEMILIH MENJADI PKP ?
                    (KEP-382/PJ/2002)

                         KARENA


          ADA TUNTUTAN UNTUK MENJADI PKP


a. APABILA PENGUSAHA KECIL MENYERAHKAN BKP / JKP KEPADA
   PEMERINTAH SEBAGAI PEMUNGUT PPN, MAKA IA HARUS
   BERSTATUS SEBAGAI PKP, KARENA PEMERINTAH HANYA AKAN
   MENGADAKAN KONTRAK DENGAN PENGUSAHA YANG SUDAH
   BERSTATUS SEBAGAI PKP.
  KETENTUAN INI TERSIRAT DALAM KEP – 382/Pj/2002 SBB :
   PEMUNGUT PPN WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA
    KPP APABILA MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN REKANAN
    YANG BUKAN PKP
   PEMUNGUT PPN YG MELAKUKAN TRANSAKSI DG REKANAN
    YANG BELUM BERSTATUS SEBAGAI PKP DAN DIKETAHUI
    TELAH MEMENUHI SYARAT SBG PKP, MAKA REKANAN YBS
    DIWAJIBKAN MELAPORKAN USAHANYA UTK DIKUKUHKAN
    SEBAGAI PKP SEBELUM MELAKUKAN TRANSAKSI.
b. APABILA PENGUSAHA KECIL MELAKUKAN PENYERAHAN BKP /
   JKP KEPADA PENGUSAHA YANG BERSTATUS SEBAGAI PKP,
   MAKA PENGUSAHA KECIL HARUS PKP, AGAR DAPAT
   MENERBITKAN FAKTUR PAJAK.
   TERDAPAT KECENDERUNGAN DARI PKP UNTUK MEMBELI BKP /
   JKP DARI PENGUSAHA YANG BERSTATUS SEBAGAI PKP, AGAR
   DAPAT MENGKREDITKAN PAJAK MASUKANNYA

                           21
           KEWAJIBAN DAN HAK PKP
                    KP
                    KEWAJIBAN

a. - MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP
   - PELAPORAN DILAKUKAN SEBELUM PENGUSAHA MELAKUKAN
     PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP

b. - MEMUNGUT PPN PPn BM YANG TERUTANG DALAM HAL
     MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP, KECUALI :
   - PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP KEPADA PEMUNGUT PPN
     (WAPU PPN), PPN/PPn BM DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN

c. - MENERBITKAN FAKTUR PAJAK, SETIAP MELAKUKAN PENYERAHAN
     BKP DAN/ATAU JKP
   - BAGI PKP FAKTUR PAJAK ADALAH BUKTI PENGUTAN PAJAK
     (PPN/PPn BM )

d. MENERBITKAN NOTA RETUR ATAU NOTA PEMBATALAN DALAM HAL
   TERJADI PEROLEHAN BKP/JKP YG DIKEMBALIKAN/DIBATALKAN

e. MENYETORKAN PPN/PPn BM TERUTANG DALAM SUATU MASA
   PAJAK PALING LAMA AKHIR BULAN BERIKUTNYA, SETELAH
   BERAKHIRNYA MASA PAJAK, SEBELUM SPT MASA PPN DIMASUKAN

f. MELAPORKAN PPN/PPn BM TERUTANG DALAM SPT MASA PPN,
   PALING LAMA AKHIR BULAN BERIKUTNYA, SETELAH BERAKHIRNYA
   MASA PAJAK
                          HAK PKP

1. MELAKUKAN PEMBETULAN SPT, SEPANJANG BELUM DILAKUKAN
   PEMERIKSAAN
2. MELAKUKAN KOMPENSASI ATAU RESTITUSI ATAS KELEBIHAN
   PEMBAYARAN PPN


                            22
                     SAAT TERUTANGNYA PPN
                              (PASAL 11 UU PPN)

PENYERAHAN BKP DAN/ATAU                 SAAT TERJADINYA PENYERAHAN BKP
JKP KPD BUKAN PEMUNGUT                           DAN/ATAU JKP

PENYERAHAN BKP DAN/ATAU                   SAAT PENYAMPAIAN PENAGIHAN
  JKP KPD PEMUNGUT PPN
                                         SAAT BKP DIMASUKKAN KE DALAM
      IMPOR BKP                                DAERAH PABEAN (DP)

                                           SAAT BKP DIKELUARKAN DARI
     EKSPOR BKP
                                                 DAERAH PABEAN

                                           SAAT EKSPOR DICATAT/DIAKUI
     EKSPOR JKP
                                                 SBG PENGHASILAN
  KEGIATAN MEMBANGUN
        SENDIRI                             SAAT MULAI DILAKSANAKAN
                                               PEMBANGUNAN FISIK
PEMANFAATAN BKP TIDAK
BERWUJUD/JKP DARI LUAR                   SAAT DIMULAINYA PEMANFAATAN
    DERAH PABEAN

        SAAT LAIN                         DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK


DALAM HAL PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN BKP/JKP ATAU
SEBELUM DIMULAINYA PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN, MAKA PAJAK TERUTANG PADA “SAAT PEMBAYARAN”

 DALAM MENENTUKAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK UU PPN MENGANUT PRINSIP :
  - ACCRUAL BASIS : TERUTANG PADA SAAT TERJADINYA PENYERAHAN
  - CASH BASIS : TERUTANG PADA SAAT TERJADI PEMBAYARAN
  MANA YANG LEBIH DAHULU TERJADI,
 PENYERAHAN BKP DALAM RANGKA PENGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN,
  PEMECAHAN DAN PENGAMBILALIHAN USAHA, TERUTANGNYA PAJAK TERJADI PADA
  SAAT YANG DISEPAKATI/ DITETAPKAN DALAM RUPS

                                  23
       MENENTUKAN SAAT TERJADINYA PENYERAHAN
            ( PP NO.143 TH 2000 jo PP NO.24 TH 2002 JO SE-50/PJ/2011 )


                        SAAT BKP TSB DISERAHKAN SECARA LANGSUNG KEPADA :
                        a. PEMBELI, ATAU PIHAK KETIGA UNTUK DAN A.N. PEMBELI
PENYERAHAN BKP          b. PENERIMA BARANG, UTK PEMBERIAN CUMA-CUMA, ATAU
   BERGERAK                PEMAKAIAN SENDIRI
                        c. JURU KIRIM/ PENGUSAHA ANGKUTAN
                        d. SAAT HARGA PENYERAHAN DIAKUI SEBAGAI PIUTANG
                           /PENGHASILAN, ATAU SAAT DITERBITKAN FAKTUR PENJUALAN


PENYERAHAN BKP          SAAT PENYERAHAN HAK UTK MENGGUNAKAN ATAU MENGUASAI BKP
TIDAK BERGERAK          TERSEBUT KEPADA PEMBELI BAIK SECARA HUKUM ATAU SECARA
                        NYATA,

                        SAAT YG TERJADI LEBIH DAHULU DARI PERISTIWA DIBAWAH INI :
                        a. SAAT HARGA PENYERAHAN BKP DINYATAKAN SEBAGAI PIUTANG
                           /PENGHASILAN ATAU PADA SAAT DITERBITKAN FAKTUR
PENYERAHAN BKP
                           PENJUALAN
TIDAK BERWUJUD
                        b. SAAT KONTRAK /PERJANJIAN DITANDA TANGANI ATAU SAAT
                           MULAI TERSEDIANYA FASILITAS/KEMUDAHAN UNTUK DIPAKAI
                           SECARA NYATA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA.


                        a. SAAT HARGA PENYERAHAN JKP DIAKUI SEBAGAI PIUTANG/
                           PENGHASILAN, ATAU PADA SAAT DITERBITKAN FAKTUR
PENYERAHAN JKP             PENJUALAN
ATAU EKSPOR JKP         b. SAAT KONTRAK/PERJANJIAN DITANDA TANGAGANI.
                        c. SAAT MULAI TERSEDIANYA FASILITAS/ KEMUDAHAN UNTUK
                           DIPAKAI SECARA NYATA, SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, UNTUK
                           PEMBERIAN CUMA-CUMA/ PEMAKAIAN SENDIRI

   AKTIVA YANG
 MENURUT TUJUAN          SAAT YANG TEJADI LEBIH DAHULU DIANTARA:
SEMULA TIDAK UTK         a. DITANDA TANGANI AKTE PEMBUBARAN OLEH NOTARIS
DIPERJUAL BELIKAN        b. BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERSEROAN YANG DITETAPKAN
  DAN/ATAU PER-             DALAM ANGGARAN DASAR
 SEDIAN BKP YANG         c. TANGGAL PENETAPAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN
  MASIH TERSISA             PERSEROAN DIBUBARKAN, ATAU
    PADA SAAT            d. DIKETAHUINYA BAHWA PERUSAHAAN TSB NYATA-NYATA SUDAH
   PEMBUBARAN               TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU DIBUBARKAN ATAU
   PERUSAHAAN               BERDASARKAN DATA/ DOKUMEN YANG ADA

                                      24
          SAAT TERUTANGNYA PPn BM ATAS
       PENYERAHAN BKP YG TERGOLONG MEWAH
       DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
                ATAU ANTAR CABANG
                  ( PER – 8/PJ/2010 JO SE – 37/PJ/2010 )




          PABRIKAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH
                    (KANTOR PUSAT)



          CABANG                                       CABANG
        PERUSAHAAN                                   PERUSAHAAN



HANYA TERUTANG PPN                                    HANYA TERUTANG PPN
PPn BM TIDAK TERUTANG                                 PPn BM TIDAK TERUTANG



                        P I H A K        L A I N


                    TERUTANG PPN DAN PPn BM

  DPP PPN UNTUK PENYERAHAN DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBA-
  LIKNYA ATAU ANTAR CABANG ADALAH HARGA POKOK ATAU HARGA
  PEROLEHAN
  DPP PPN & PPn BM UNTUK PENYERAHAN KPD PIHAK LAIN ADALAH
  HARGA JUAL TIDAK TERMASUK PPN / PPn BM

                                  25
                 TEMPAT PPN TERUTANG
         ( PASAL 12 UU PPN jo PERDIRJEN PA NO. PER – 4/PJ/2010 )




 PENYERAHAN BKP / JKP                   TEMPAT TINGGAL DAN/ATAU
OLEH PKP ORANG PRIBADI                  KEGIATAN USAHA DILAKUKAN

 PENYERAHAN BKP / JKP                     TEMPAT KEDUDUKAN DAN
      OLEH BADAN                          TEMPAT KEGIATAN USAHA

                                          TEMPAT BKP DIMASUKKAN
     I M P O R BKP
                                           DALAM DAERAH PABEAN

 PEMANFAATAN BKP TDK                        TEMPAT TINGGAL ATAU
BERWUJUD/JKP DARI LUAR                     TEMPAT KEDUDUKAN ATAU
    DAERAH PABEAN                          TEMPAT KEGIATAN USAHA


 KEGIATAN MEMBANGUN                            TEMPAT BANGUNAN
       SENDIRI                                    DIDIRIKAN



        TEMPAT LAIN, YANG DITETAPKAN DENGAN
             PERATURAN DIRJEN PAJAK
   ATAS PERMOHONAN TERTULIS DARI PKP, DIRJEN PAJAK DAPAT
   MENETAPKAN SATU/LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK TERUTANG
   TEMPAT KEGIATAN USAHA ADALAH TEMPAT KEGIATAN PRODUKSI,
   DISTRIBUSI, PEMASARAN, MANAJEMEN
   PENTINGNYA MENENTUKAN TEMPAT PAJAK TERUTANG, KARENA
   BERKAITAN ERAT DENGAN : DI KPP MANA PKP HARUS MENYETORKAN
   DAN MELAPORKAN PPN / PPn BM TERUTANG

                                  26
      TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YG MEMPUNYAI
        LEBIH DARI SATU TEMPAT PAJAK TERUTANG
          (PSL 12 ( 2 ) UU PPN jo PERDIRJEN PAJAK NO: PER – 19/PJ 2010)


 TERLETAK PADA SATU WILAYAH                    TERLETAK PADA WILAYAH
          KERJA KPP                            KERJA KPP YANG BERBEDA


     TERUTANG DI KPP YANG                     TERUTANG DI SETIAP TEMPAT
        BERSANGKUTAN                               KEGIATAN USAHA


   PKP MEMILIH SATU TEMPAT                    PKP WAJIB MELAPORKAN
  KEGIATAN USAHA SBG TEMPAT                USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN
        PAJAK TERUTANG                     SEBAGAI PKP DI SETIAP KPP YBS


 PKP DAPAT MEMILIH SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT
 PEMUSATAN PAJAK TERUTANG DG MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN
 TERTULIS KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PAJAK, DG
 TEMBUSAN KEPADA KPP TEMPAT PPN TERUTANG YG AKAN DIPUSATKAN


TEMPAT TINGGAL, TEMPAT KEDUDUKAN ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA PKP,
YANG :
a. BERADA DIKAWASAN BERIKAT;
b. BERADA DIKAWASAN EKONOMI KHUSUS
c. MENDAPATKAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
TIDAK DAPAT DIPILIH SEBAGAI TEMPAT PEMUSATAN PPN ATAU TEMPAT PPN
TERUTANG YANG AKAN DIPUSATKAN

DENGAN ADANYA PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG, MAKA :
 KEGITAN PENYERAHAN BKP/JKP TERPUSAT DISATU/LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA
 ADMINISTRASI PENJUALAN DAN KEUANGAN TERPUSAT PADA SATU/LEBIH TEMPAT
   KEGIATAN USAHA
 FAKTUR PAJAK DAN FAKTUR PENJULAN DIBUAT TERPUSAT



                                      27
         PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN TEMPAT
     PEMUSATAN PPN TERUTANG DAN MASA BERLAKUNYA


 PKP MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN TERTULIS KEPADA KEPALA
 KANTOR WILAYAH DITJEN PAJAK, DENGAN SYARAT :
 a. MEMUAT NAMA, ALAMAT DAN NPWP, TEMPAT YANG DIPILIH SEBAGAI TEMPAT
    PEMUSATAN PPN TERUTANG;
 b. MEMUAT, NAMA, ALAMAT DAN NPWP, TEMPAT PPN TERUTANG YANG AKAN
    DIPUSATKAN; DAN
 c. DILAMPIRI SURAT PERNYATAAN, BAHWA ADMINISTRASI PENJUALAN
    DISELENGGARAKAN SECARA TERPUSAT PADA TEMPAT YANG DIPILH SEBAGAI
    TEMPAT PEMUSATAN PPN TERUTANG



 1. KA KANWIL a.n DITJEN PAJAK DALAM WAKTU 14 HARI SEJAK
    DITERIMANYA PEMBERITAHUAN, MENERBITKAN:
   a. SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG; ATAU
   b. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG
 2. PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG MULAI BERLAKU
    UNTUK MASA PAJAK BERIKUTNYA SETELAH TANGGAL SURAT
    KEPUTUSAN
 3. APABILA DALAM JANGKA TSB PADA BUTIR 1, KA KANWIL TIDAK
    MENERBITKAN SK PERSETUJUAN ATAU SURAT PEMBERITAHUAN
    PENOLAKAN PEMUSATAN PPN TERUTANG, MAKA :
   a. PEMBERITAHUAN DARI PKP DIANGGAP DISETUJUI
   b. SK PERSETUJUAN HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 5 HARI KERJA SETELAH
      JANGKA WAKTU DIMAKSUD BERAKHIR
   c. PEMUSATAN TEMPAT PPN MULAI BERLAKU UNTUK MASA PAJAK BERIKUTNYA
      SETELAH JANGKA WAKTU 14 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA PEMBERITAHUAN



SK PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG BERLAKU UNTUK
JANGKA WAKTU 5 TAHUN SEJAK MASA PAJAK DIMULAINYA PEMUSATAN
DAN DAPAT DIPERPANJANG LAGI

                                 28
   DASAR PENGENAAN PAJAK
           ( DPP )
         ( PASAL 1 ANGKA 17 UU PPN )




  HARGA JUAL


 PENGGANTIAN

                                          DIPAKAI
  NILAI IMPOR                          SEBAGAI DASAR
                                           UNTUK
                                        MENGHITUNG
                                           PAJAK
 NILAI EKSPOR
                                         TERUTANG


   NILAI LAIN
 DIATURDENGAN
  PERMENKEU

 HARGA JUAL       : UNTUK PENYERAHAN BKP
 PENGGANTIAN      : UNTUK PENYERAHAN JKP


                    29
       PENGERTIAN DASAR PENGENAAN PAJAK
                      ( PASAL 1 ANGKA 18,19,20 )



HARGA JUAL/NILAI PENGANTIAN                        NILAI IMPOR


                      NILAI BERUPA UANG
          TERMASUK

                                        YANG MENJADI DASAR
SEMUA BIAYA YANG DIMINTA              PENGHITUNGAN BEA MASUK
ATAU SEHARUSNYA DIMINTA                              DITAMBAH
 OLEH PENJUAL/PENGUSAHA
   KARENA PENYERAHAN                      PUNGUTAN LAIN YANG
         BKP/JKP                       DIKENAKAN BERDASARKAN
   ( MISAL: BIAYA PENGIRIMAN,            KETENTUAN UU PABEAN
 PENGEPAKAN, PREMI ASURANSI )               (BEA MASUK DAN BEA MASUK
                                                   TAMBAHAN)

                           TIDAK TERMASUK

a. PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT
b. POTONGAN HARGA ( TUNAI, DISKON & RABAT ) DG KETENTUAN:
   - TERCANTUM DALAM FP ;
  - MASIH DLM BATAS ADAT KEBIASAAN PEDAGANG YANG BAIK

     APABILA DALAM HARGA JUAL / NILAI PENGGANTIAN SUDAH
     TERMASUK PAJAK, MAKA WAJIB DISEBUTKAN DENGAN JELAS
     DIDALAM KONTRAK / PERJANJIAN
     BONUS, KOMISI, PREMI ATAU BALAS JASA LAINNYA YANG
     DIBERIKAN DALAM RANGKA PENYERAHAN BKP / JKP, TIDAK
     TERMASUK DALAM PENGERTIAN POTONGAN HARGA

                                30
                    DPP DENGAN NILAI LAIN
                     ( PERMENKEU NO – 75/PMK. 03/2010 )


            PENYERAHAN                                    DPP
1. PEMAKAIAN SENDIRI/ PEMBERIAN              HARGA JUAL/PENGGANTIAN
   CUMA – CUMA BKP/JKP                       TIDAK TERMASUK LABA KOTOR

2.MEDIA REKAMAN SUARA / GAMBAR              PERKIRAAN HRG JUAL RATA-RATA

                                             PERKIRAAN HASIL RATA-RATA
3. FILM CERITA
                                             PER JUDUL FILM

4.PRODUK HASIL TEMBAKAU                      HARGA JUAL ECERAN

5. BKP BERUPA PERSEDIAAN DAN/ ATAU
   AKTIVA YG MEN. TUJUAN SEMULA TDK          HARGA PASAR WAJAR
   UTK DIJUALBELIKAN YG MSH TERSISA
   PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN

 6. PENYERAHAN BKP/JKP (BRG
    DAGANGAN) DARI PUSAT KE CABANG           HARGA POKOK ATAU HARGA
    ATAU SEBALIKNYA ATAU ANTAR               PEROLEHAN
    CABANG
                                             HARGA YANG DISEPAKATI PED.
7. PEDAGANG PERANTARA
                                             PERANTARA DENGAN PEMBELI

8. PENYERAHN BKP MELALUI JURU LELANG         HARGA LELANG

9. JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA           10% DARI JML TAGIHAN/
                                             SEHARUS-NYA DITAGIH

                                             10% DARI JML
 10. JASA PENGIRIMAN PAKET
                                             TAGIHAN/SEHARUS-NYA
                                             DITAGIH
 BAGI PKP YANG MENYERAHKAN BKP/JKP TSB PADA BUTIR 9 DAN 10 TIDAK DAPAT
   MENGKREDITKAN PM–NYA, KARENA DALAM MENENTUKAN NILAI LAIN SUDAH
                       DIPERHITUNGKAN PM-NYA

                                   31
                MENGHITUNG BESARNYA DPP
                                 CONTOH I


 PKP A MENYERAHKAN BKP KEPADA RUSMIN SBB :
 HARGA SEPATU                                       = Rp 50.000.000,00
 BIAYA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN                    = Rp 2.000.000,00
                    HARGA JUAL                      = Rp 52.000.000,00
 POTONGAN HARGA 5 % ( TERCANTUM DALAM FP )          = Rp 2.600.000,00
                JUMLAH YANG DIBAYAR ( DPP )         = Rp 49.400.000,00

                                CONTOH II


PKP B MENYERAHKAN JKP KEPADA RUSDI DENGAN NILAI PENGGANTIAN
= Rp 66.000.000,00 TERMASUK PPN :
HARGA JUAL ( DPP )   = 100/110 x Rp 66.000.000,00
                     = Rp 60.000.000,00
                                CONTOH III

PKP C MENGIMPOR BKP DARI TAIWAN DG HARGA IMPOR USD 25,000.00,
MEMBAYAR BEA MASUK 10 %, BIAYA ADMINISTRASI Rp 500.000,00 DAN
SEWA GUDANG Rp 2.000.000,00. ( KURS USD 1 = Rp 9.500,00 )
 PENGHITUNGAN DPP :
HARGA IMPOR ( USD 25,000 x Rp 9.500,00 )           = Rp 237.500.000,00
BEA MASUK ( 10 % x Rp 237.500.000,00 )             = Rp 23.750.000,00
                      NILAI IMPOR (DPP)            = Rp 261.250.000,00

BIAYA ADMINISTRASI DAN SEWA GUDANG TIDAK DITAMBAHKAN DALAM NILAI
IMPOR, KARENA TIDAK DIATUR DALAM UU PABEAN.

 DALAM HAL TERJADI PENYERAHAN BKP / JKP, YANG PEMBAYARANNYA MENGGUNAKAN
 VALUTA ASING, MAKA KURS YANG DIGUNAKAN ADALAH KURS YG BERLAKU MENURUT
 SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN PADA SAAT :
       PEMBUATAN FP : UNTUK PENYERAHAN KEPADA BUKAN PEMUNGUT PPN
       PEMBAYARAN : UNTUK PENYERAHAN KEPADA PEMUNGUT PPN


                                   32
  MEKANISME MENENTUKAN NILAI IMPOR ( DPP )
 DALAM HAL TERJADI HARGA IMPOR YANG BERBEDA
                 ( KEPMEN NO. 539/KMK.04/1990 )




      APABILA TERJADI PERBEDAAN HARGA IMPOR
                             ANTARA


a. HARGA IMPOR MENURUT LAPORAN PEMERIKSAAN SURVEYOR
   ( LPS ) YANG DIBUAT OLEH SURVEYOR TANPA TERIKAT PADA
   HARGA MENURUT INVOICE
b. HARGA IMPOR MENURUT PIB, YANG DITENTUKAN SESUAI
   DENGAN SYARAT PENYERAHAN ( CIF )
c. HARGA IMPOR YANG DIPENGARUHI OLEH PRAKTEK UNDER
   INVOICING




        NILAI IMPOR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DPP
NILAI IMPOR BERDASARKAN LPS, ATAU
NILAI IMPOR BERDASARKAN PIB, APABILA NILAI IMPOR MENURUT PIB
LEBIH BESAR DARI PADA NILAI IMPOR MENURUT LPS



     DALAM HAL TERJADI UNDER INVOICING ATAS IMPOR
    NILAI IMPOR SEBAGAI DPP AKAN DIKOREKSI
BERDASARKAN HARGA PASAR WAJAR, YANG DIMINTA
  OLEH IMPORTIR ATAU DISTRIBUTOR, YANG PADA
  UMUMNYA AKAN DAPAT DIKETAHUI PADA MATA
      RANTAI JALUR DISTRIBUSI BERIKUTNYA

                              33
            HUBUNGAN ISTIMEWA
                 ( PASAL 2 AYAT (1) UU PPN )


      DALAM HAL HARGA JUAL /PENGGANTIAN
     DIPENGARUHI OLEH HUBUNGAN ISTIMEWA



      TERDAPAT KEMUNGKINAN HARGA DITEKAN
         LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR
                           MAKA


    UNTUK MENENTUKAN DPP PPN DIRJEN PAJAK
 MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN PENYESUAIAN
HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN DENGAN HARGA PASAR
     WAJAR YANG BERLAKU DI PASARAN BEBAS



              PADA SAAT PENYERAHAN
               BKP / JKP DILAKUKAN

MENENTUKAN HARGA JUAL / PENGGANTIAN, DALAM HAL :
TIDAK DIPENGARUHI OLEH HUBUNGAN ISTIMEWA :
HARGA YANG “ SESUNGGUHNYA DIMINTA “ OLEH PENJUAL /
PEMBERI JASA
DIPENGARUHI OLEH HUBUNGAN ISTIMEWA :
HARGA YANG “ SEHARUSNYA ” DIMINTA OLEH PENJUAL / PEMBERI
JASA (MENURUT HARGA PASAR WAJAR )


                            34
                TERJADINYA
            HUBUNGAN ISTIMEWA
               ( PENJELASAN PASAL 2 AYAT (2) )




ANTARA PKP YG MENYERAHKAN BKP/JKP DGN
PIHAK YG MENERIMA BKP/JKP DAPAT TERJADI
       HUBUNGAN ISTIMEWA KARENA
KETERGANTUNGAN ATAU KETERIKATAN SATU
            DGN YANG LAIN


     DISEBABKAN


      FAKTOR               LANGSUNG                PENYERTAAN
   KEPEMILIKAN/                                      MODAL:
    PENYERTAAN                                      25% ATAU
                              TDK                  LEBIH PADA
                           LANGSUNG                PENGUSAHA
                                                      LAIN

         DUA/LEBIH PENGUSAHA DIBAWAH
      PENGUASAAN PENGUSAHA YG SAMA BAIK
        LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
             ( MELALUI MANAJEMEN
         ATAU PENGGUNAAN TEKNOLOGI )


    HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH ATAU SEMENDA


 LURUS SATU DERAJAT                              TERMASUK
 KESAMPING SATU DERAJAT                          ANAK TIRI


                           35
               CONTOH
          HUBUNGAN KELUARGA


   SEDARAH                                   SEMENDA


           AYAH                             AYAH
             +                                +
            IBU                              IBU


           1’ KE ATAS                   1’ KE ATAS



SAUDARA      1’ KE                          1’ KE    SAUDARA
             SAM-        PKP + ISTRI        SAM-
KANDUNG                                              KANDUNG
             PING                           PING



           1’ KE BAWAH                 1’ KE BAWAH



            ANAK                            ANAK
          KANDUNG                            TIRI




   SEDARAH                                 SEMENDA


                              36
                  CONTOH FAKTOR
          K E P E M I L I K AN / P E N Y E R T A A N


                        PENYERTAAN
                       LANGSUNG (PL)
    PT. A                                         PT. D
                                25%


      P
      L          50%
                                            P
                                            T
P                                           L
T     PT. B
L                                                      P
                                                       T
                                                       L
      P
                   50%
      L




      PT. C



          PTL = PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG


                           37
 HUBUNGAN ISTIMEWA KARENA FAKTOR KEPEMILIKAN
                             CONTOH


PT A MEMILIKI 50 % SAHAM PT B. PEMILIKAN SAHAM OLEH PT A
MERUPAKAN PENYERTAAN LANGSUNG. APABILA PT B TSB
MEMPUNYAI 50 % SAHAM PT C, MAKA PT A SEBAGAI PEMEGANG
SAHAM PT B, SECARA TIDAK LANGSUNG MEMPUNYAI PENYERTAAN
MODAL PADA PT C SEBESAR 25 %. DALAM HAL DEMIKIAN ANTARA
PT A, PT B DAN PT C DIANGGAP TERDAPAT HUBUNGAN ISTIMEWA.
APABILA PT A JUGA MEMILIKI 25 % SAHAM PT D, MAKA ANTARA
PTB, PTC, DAN PT D DIANGGAP TERDAPAT HUBUNGAN ISTIMEWA.
HUBUNGAN KEPEMILIKAN SEPERTI INI DPT TERJADI ANTARA ORANG
PRIBADI DAN BADAN.




APABILA PT A MENYERAHKAN BKP KEPADA PT B DENGAN HARGA
Rp 7.500.000,00, DAN PADA SAAT YANG SAMA PT A JUGA
MENYERAHKAN BKP YANG SAMA KEPADA PT G ( TIDAK ADA
HUBUNGAN ISTIMEWA ) DENGAN HARGA Rp 10.000.000,00.




                   MENENTUKAN HARGA JUAL
 HARGA JUAL BKP OLEH PT A KEPADA PT B SEBESAR Rp 7.500.000,00
  ADALAH TIDAK WAJAR, KARENA DIPENGARUHI OLEH HUBUNGAN ISTIMEWA
 HARGA WAJAR ADALAH HARGA JUAL KEPADA PT G, KARENA TDK
  DIPENGARUHI OLEH HUBUNGAN ISTIMEWA.
 DENGAN DEMIKIAN HARGA JUAL BKP KPD PT B SEBESAR Rp 7.500.000,00
  HARUS DIKOREKSI, SEHINGGA SAMA DENGAN HARGA JUAL KEPADA PT G
  YAITU SEBESAR Rp 10.000.000,00.

     HARGA WAJAR ADALAH HARGA YANG TERJADI
    ANTARA PIHAK-PIHAK YANG TIDAK DIPENGARUHI
             OLEH HUBUNGAN ISTIMEWA

                              38
                 TARIF PPN DAN PPn BM
                         ( PASAL 7. UU PPN )




 TARIF PPN 10%          TARIF PPn BM            TARIF PPN/ PPn BM
  ( TUNGGAL )         ( 10% S.D 200% )                 ( 0% )


  DIKENAKAN          DIKENAKAN ATAS                 DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI        KONSUMSI BKP YG              ATAS KONSUMSI
   BKP/JKP          TERGOLONG MEWAH                  BKP/JKP


    DIDALAM DAERAH PABEAN                       DILUAR DAERAH
        (DALAM NEGERI)                         PABEAN (EKSPOR)

                                                     DITERAPKAN


                                   a. EKSPOR BKP BERWUJUD
                                   b. EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD
                                   c. EKSPOR JKP


PENGENAAN TARIF 0% TIDAK BERARTI PEMBEBASAN DARI
PENGENAAN PPN. DENGAN DEMIKIAN PM YANG TELAH
DIBAYAR ATAS PEROLEHAN BKP/JKP YANG BERKAITAN
LANSUNG DENGAN KEGIATAN EKSPOR DAPAT DIKREDITKAN


DENGAN PP TARIF PPN DAPAT DIUBAH MENJADI PALING RENDAH 5% DAN
PALING TINGGI 15%, DENGAN TETAP MEMAKAI PRINSIP TARIF TUNGGAL
TARIF PPn BM DIKENAKAN BERDASARKAN KELOMPOK BKP. KETENTUAN
MENGENAI KELOMPOK BKP DIATUR DENGAN PP, SEDANGKAN KETENTUAN
MENGENAI JENIS BKP YANG DIKENAI PPn BM DIATUR DENGAN PERMENKEU.

                              39
              MEKANISME MENGHITUNG PPN TERUTANG
                       (PASAL 8A UU PPN)


                        MENGALIKAN TARIF DENGAN DPP
                                           CONTOH


CONTOH I :
PKP A MENYERAHKAN BKP KEPADA PKP B DENGAN HARGA Rp 10.000.000,00, BIAYA
PENGIRIMAN Rp 500.000,00.
   PENGHITUNGAN PPN TERUTANG
HARGA BKP                                                    = Rp 10.000.000,00
BIAYA PENGIRIMAN                                             = Rp 500.000,00
                   JUMLAH ( DPP )                            = Rp 10.500.000,00
PPN TERUTANG = 10 % x Rp 10.500.000,00                       = Rp 1.050.000,00
                   DIBAYAR PEMBELI                           = Rp 11.550.000,00
PPN SEBESAR Rp 1.050.000 BAGI : • PKP A = PAJAK KELUARAN ;
                                 • PKP B = PAJAK MASUKAN

CONTOH II :
PT ABC MENGIMPOR BKP DG HARGA IMPOR USD 50,000.00, BEA MASUK 15% DAN BEA
MASUK TAMBAHAN 5 %. ( KURS USD 1 = Rp 10.000,00 )
    PENGHITUNGAN PPN TERUTANG
HARGA IMPOR ( 50,000 x Rp 10.000,00 )                        = Rp 500.000.000,00
BM + BMT = ( 15 % + 5 % ) x Rp 500.000.000,00                = Rp 100.000.000,00
               NILAI IMPOR ( DPP )                           = Rp 600.000.000,00
PPN TERUTANG = 10 % x Rp 600.000.000,00                      = Rp 60.000.000,00
                                                        ( DISETOR KE BANK DEVISA )
PPN SEBESAR Rp 60.000.000 BAGI PT ABC = PAJAK MASUKAN

CONTOH III :
BMW TOUR MENGATUR PERJALAN WISATA KELUARGA RUDINI KE BALI SELAMA 5 HARI,
BIAYA PERJALANAN WISATA SEBESAR Rp. 30.000.000,00 TELAH DIBAYAR LUNAS
    PENGHITUNGAN PPN TERUTANG
BIAYA PERJALANAN WISATA                                           = Rp 30.000.000,00
PPN TERUTANG = 10% X 10% X Rp. 30.000.000,00                      = Rp    300.000,00
DIBAYAR RUDINI                                                    = Rp 30.300.000,00
PPN SEBESAR Rp 300.000,00 BAGI BMW TOUR = PAJAK KELUARAN

                                           40
                         FAKTUR PAJAK
                         ( ARTI DAN FUNGSI )
               PSL. 13 (8) UU PPN jo PMK NO. 38/PMK.03/2010

                                   ARTI

             BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ( PPN/PPn BM )


 DIBUAT OLEH PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP
                                  FUNGSI

 BAGI PKP PENJUAL                                    BAGI PKP PEMBELI


MERUPAKAN BUKTI           a. MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN PAJAK
PUNGUTAN PAJAK            b. SEBAGAI SARANA UTK PENGKREDITAN PM
                          c. SEBAGAI DASAR PEMBUATAN NOTA RETUR


a. SEBAGAI BUKTI PUNGUTAN PAJAK DAN SEBAGAI SARANA UNTUK
   PENGKREDITAN PM MAKA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK HARUS
   MEMENUHI SYARAT :
   FORMAL : DISI SECARA LENGKAP, JELAS, BENAR DAN DITANDATANGANI OLEH
    PEJABAT/KUASA YG DITUNJUK OLEH PKP UNTUK MENANDATANGANI
   MATERIIL : BERISI KETERANGAN YG SEBENARNYA/SESUNGGUHNYA MENGENAI
    TRANSAKSI YG TERJADI
b. FP YG PEMBUATANNYA TIDAK SESUAI DG KETENTUAN, AKAN
   MENGAKIBATKAN PPN YG TERCANTUM DIDALAMNYA TIDAK DAPAT
   DIKREDITKAN

 DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN DOKUMEN TERTENTU YANG
 BIASA DIGUNAKAN DALAM DUNIA USAHA YG KEDUDUKANNYA
 DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK



                                   41
              KETERANGAN DALAM FAKTUR PAJAK
         ( PSL 13 (5) UU PPN jo PSL 14 (1) HURUF c KUP jo PMK NO.38/PMK.03/2010 )



                  PALING SEDIKIT MENCANTUMKAN



      NAMA, ALAMAT, NPWP, YANG MENYERAHKAN BKP/JKP

       NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP

           JENIS BARANG / JASA, JUMLAH HARGA JUAL/
               PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA

                           PPN YANG DIPUNGUT

                         PPn BM YANG DIPUNGUT

        KODE, NO. SERI & TGL PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

              NAMA & TANDA TANGAN YANG BERHAK
                MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK




a. DALAM HAL DIPERLUKAN, PKP DAPAT MENAMBAHKAN KETERANGAN LAIN
   DALAM FP,SELAIN KETERANGAN TERSEBUT DIATAS
b. KETERANGAN PPn BM TETAP HARUS ADA, MESKIPUN BKP YG DISERAHKAN
   TIDAK TERUTANG PPn BM

 PENGADAAN FORMULIR FP DILAKUKAN OLEH PKP
 BENTUK DAN UKURAN FP DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PKP
 PKP YANG BERTRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG:
    MEMILIKI IDENTITAS LENGKAP HARUS MEMBUAT FP DG IDENTITAS LENGKAP
    TIDAK MEMILIKI IDENTITAS LENGKAP ATAU KONSUMEN AKHIR BOLEH TIDAK
     MENGISI BAGIAN IDENTITAS PEMBELI
 FAKTUR PENJUALAN DIPERSAMAKAN KEDUDUKANNYA DENGAN FP , SYARAT:
    MEMUAT KETERANGAN SESUAI DENGAN KETERANGAN DALAM FP ; DAN
    PENGISIANNYA SESUAI DENGAN TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FP



                                        42
                 FAKTUR PAJAK GABUNGAN
        ( PASAL 13 (2 ) DAN ( 2a ) UU PPN jo PMK NO. 38/PMK.03/2010 )



     PKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP YG TERJADI :
      SELAMA SATU BULAN TAKWIM
      KEPADA PEMBELI BKP/PENERIMA JKP YANG SAMA
                                   DAPAT

    MEBUAT SATU FAKTUR PAJAK ( FP GABUNGAN )
    PALING LAMA PADA AKHIR BULAN PENYERAHAN BKP/JKP
                                  MELIPUTI

SELURUH PENYERAHAN BKP DAN/ ATAU JKP SELAMA SATU BULAN
TAKWIM, BAIK YANG SUDAH DIBAYAR MAUPUN BELUM DIBAYAR,
TERMASUK UANG MUKA YANG DITERIMA DALAM BULAN YBS


                                   CONTOH

PKP A MELAKUKAN PENYERAHAN BKP KEPADA PENGUSAHA B
PADA TGL 2,7,10,15,20,25,28 DAN 30 SEPTEMBER 2011. PADA TANGGAL
28 SEPTEMBER 2011 TERDAPAT PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
TGL 2 SEPTEMBER 2011, DAN PEMBAYARAN UANG MUKA DARI B
UNTUK PENYERAHAN BKP YANG AKAN DILAKUKAN PADA BULAN
OKTOBER 2011



PKP A MENERBITKAN FP GABUNGAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011

                                   MELIPUTI

SELURUH PENYERAHAN BAIK YANG SUDAH DIBAYAR MAUPUN
BELUM DI BAYAR DAN PEMBAYARAN UANG MUKA YANG
DILAKUKAN PADA BULAN SEPTEMBER 2011


 PEMBUATAN FP GABUNGAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK
 MERINGANKAN BEBAN ADMINISTRASI BAGI PKP

                                    43
                    SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
                ( PER DIRJEN NO.PER-65/PJ/2010 SE DIRJEN NO SE – 42/PJ/2010 )



a. SAAT PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP;
b. SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN, DALAM HAL PEMBAYARAN TERJADI SEBELUM
   PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP;
c. SAAT PENERIMAAN TERMIN, DALAM HAL PENYERAHAN SEBAGIAN TAHAPAN
   PEKERJAAN; ATAU
d. SAAT PKP MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN PEMERINTAH
   SEBAGAI PEMUNGUT PPN;
e. KHUSUS FP GABUNGAN DIBUAT PALING LAMA PADA AKHIR BULAN PENYERAHAN
   BKP/JKP



               PENERBITAN FP YANG MELEWATI BATAS WAKTU
a.    BELUM MELEWATI 3 BULAN :
       MERUPAKAN FAKTUR PAJAK ;
       PKP PEMBELI YG MENERIMA FP DIMAKSUD DAPAT MENGKREDITKAN PM-NYA
b.    SUDAH MELEWATI 3 BULAN :
       BUKAN MERUPAKAN FP (PKP DIANGGAP TIDAK MENERBITKAN FP) ;
       PKP PEMBELI YANG MENERIMA FP DIMAKSUD TIDAK DAPAT MENGKREDITKAN
         PM-NYA



SANKSI DENDA SEBESAR 2% DARI DPP DITERAPKAN DALAM HAL :
a. PKP YANG MENERBITKAN FP MELEWATI BATAS WAKTU SEJAK SAAT FP SEHARUSNYA
   DITERBITKAN;
b. FP YG TIDAK MEMUAT KETERANGAN DIMAKSUD PSL 13 (5) UU PPN DAN/ATAU TIDAK
   DIISI SECARA LENGKAP, JELAS, BENAR DAN/ATAU TIDAK DITANDA TANGANI OLEH
   PEJABAT/KUASA YG DITUNJUK OLEH PKP UNTUK ITU;
c. DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA 2% DALAM HAL FP TIDAK MEMUAT
   KETERANGAN MENGENAI:
    NAMA, ALAMAT DAN NPWP PEMBELI BKP/PENERIMA JKP ; ATAU
      NAMA, ALAMAT DAN NPWP PEMBELI BKP/PENERIMA JKP, SERTA NAMA DAN TANDA
       TANGAN YG BERHAK MENANDATANGANI FP UNTUK PKP PEDAGANG ECERAN


                                          44
              TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK
             ( PERMENKEU NO – 38/PMK.03/2010 jo PERDIRJEN NO.13/PJ/2010 )



1. SEBELUM MENERBITKAN FP, PKP WAJIB MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN
   TERTULIS KE KPP TEMPAT PKP DIKUKUHKAN, TENTANG :
     a. PENGGUNAAN KODE CABANG PADA FP ; DAN
     b. NAMA PEJABAT/KUASA YANG BERHAK MENANDA TANGANI FP DISERTAI
        CONTOH TANDA TANGANNYA
2. PENERBITAN FAKTUR PAJAK :
    a. DIBUAT SECARA BERURUTAN TANPA MEMBEDAKAN KODE TRANSAKSI, KODE
       STATUS FP DAN MATA UANG YG DIGUNAKAN
    b. DIMULAI DENGAN NO. URUT 00000001 PADA SETIAP AWAL TAHUN KALENDER
       (JANUARI) DAN DIAKHIRI PADA SETIAP AKHIR TAHUN KALENDER (DESEMBER) ;
    c. BAGI PKP YANG BARU DIKUKUHKAN, DIMULAI PADA MASA PAJAK PKP
       DIKUKUHKAN SEDANGKAN BAGI PKP YANG PINDAH KE KPP LAIN, DIMULAI PADA
       MASA PAJAK PKP TERDAFTAR DI KPP BARU
    d. APABILA SEBELUM MASA PAJAK JANUARI TAHUN BERIKUTNYA NO. URUT FP
       SUDAH HABIS DIGUNAKAN (TELAH MENCAPAI NO. URUT 99999999), PKP
       MENERBITKAN FP MULAI LAGI DENGAN NO. URUT 00000001, DG TERLEBIH
       DAHULU MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS KE KPP SETEMPAT
    e. PENERBITAN FP BAGI TOKO RETAIL YG DITUNJUK DIRJEN PAJAK, DITENTUKAN :
        UNTUK PENYERAHAN KPD ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LN WAJIB
          MENERBITKAN FP KHUSUS, DG NOMOR URUT TERSENDIRI
        UNTUK PENYERAHAN BKP SELAIN KPD PEMEGANG PASPOR LN. DAPAT :
          • MENERBITKAN FP YG BERLAKU BAGI PKP PEDAGANG ECERAN ;
          • MENERBITKAN FP LENGKAP SESUAI PSL 13 (5) UU PPN
3. PENGISIAN FAKTUR PAJAK :
    a. HARUS MEMENUHI SYARAT FORMAL DAN MATERIIL ;
    b. PPn BM HANYA DIISI APABILA TERJADI PENYERAHAN BKP YG TERGOLONG
       MEWAH ;
    c. CAP TANDATANGAN TIDAK DIPERKENANKAN DIBUBUH PADA FP.
4. FP DITERBITKAN PALING SEDIKIT RANGKAP 2 :
    a. LEMBAR KE- 1   : UNTUK PEMBELI BKP/PENERIMA JKP
    b. LEMBAR KE -2   : ARSIP PKP YANG MENERBITKAN FP
  APABILA DITERBITKAN LEBIH DARI 2 RANGKAP, HARUS DINYATAKAN SECARA JELAS
  PERUNTUKANNYA DALAM LEMBAR FP YBS




                                       45
              KEWAJIBAN PKP YANG HARUS DIPENUHI
              SEBELUM MENERBITKAN FAKTUR PAJAK


a. MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS, TENTANG NAMA PEJABAT/
   KUASA YANG DITUNJUK UNTUK MENANDATANGANI FP DI LENGKAPI DENGAN
   CONTOH SPESIMEN TANDA TANGANNYA TERMASUK BILA ADA PERUBAHAN/
   PENGGANTIAN PEJABAT/ KUASA YANG DITUNJUK UNTUK MENANDATANGANI FP.
  BATAS WAKTU :
  PALING LAMA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SEJAK PEJABAT/KUASA YG DITUNJUK
  TSB MULAI MENANDATANGANI FP.
b. MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS, TENTANG PENGGUNAAN
   KODE CABANG PADA FP, TERMASUK APABILA ADA PENAMBAHAN/PENGHENTIAN
   PENGGUNAAN KODE CABANG.
  BATAS WAKTU :
  PALING LAMA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH KODE CABANG MULAI
  DIGUNAKAN/DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA.
c. MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS, TENTANG PENGGUNAAN
   NOMOR URUT 00000001 YG KEDUA PADA TH BERJALAN, DALAM HAL FP YANG
   DIGUNAKAN TELAH MENCAPAI NO. URUT 99999999
  BATAS WAKTU :
  PALING LAMA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH NO.URUT 00000001 YANG
  KEDUA DIGUNAKAN



PKP YG TIDAK MENYAMPAIKAN ATAU MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN TETAPI
MELEBIHI BATAS WAKTU :
 FP YG DITERBITKAN S.D. SURAT PEMBERITAHUAN DITERIMA DIANGGAP CACAT
 PPN YG TERCANTUM DALAM FP TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

  DALAM HAL PKP ADALAH ORANG PRIBADI YG TIDAK MEMILIKI STRUKTUR
  ORGANISASI, PEMILIK DAPAT MENANDA TANGANI SENDIRI ATAU
  MEMBERIKAN KUASA KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MENANDA TANGANI,
  APABILA DIKUASAKAN, MAKA DIBAWAH KOLOM NAMA PADA FP DIBERI
  KETERANGAN TAMBAHAN “KUASA PEMILIK KEGIATAN USAHA”.




                               46
  PEMBUATAN FP DALAM HAL RINCIAN BKP/JKP
 YANG TERCANTUM DALAM FAKTUR PENJUALAN
   TIDAK TERTAMPUNG DALAM SATU FAKTUR
                  PAJAK



          PKP DAPAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK
                    DENGAN CARA




  DIBUATKAN LEBIH DARI             DIBUATKAN SATU
   SATU FAKTUR PAJAK                FAKTUR PAJAK




MASING-MASING FAKTUR PAJAK :    FP DIISI DENGAN MENUNJUK
 HARUS MENGGUNAKAN KODE          NOMOR & TANGGAL FAKTUR
 NOMOR SERI DAN TANGGAL FP       PENJUALAN YBS.
 YANG SAMA,                     FAKTUR PENJUALAN MERUPA-
 DITANDATANGANI ; DAN            KAN LAMPIRAN YANG TIDAK
 DIBERI KETERANGAN NOMOR         TERPISAHKAN DARI FP TSB,
 HALAMAN PADA SETIAP LEMBAR
 NYA



   KHUSUS UNTUK PENGISIAN JUMLAH, POTONGAN
 HARGA, UANG MUKA YANG TELAH DITERIMA, DPP DAN
    PPN CUKUP DIISI PADA LEMBAR FP TERAKHIR




                          47
   FORMAT KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
                               ( LAMP. PER – 13/PJ/2010 )




                        PKP YG MENERBITKAN FP WAJIB
                     MENGGUNAKAN KODE DAN NOMOR SERI
                                     FAKTUR PAJAK




          FORMAT KODE                                  FORMAT NO. SERI
          FAKTUR PAJAK                                  FAKTUR PAJAK




       TERDIRI DARI 6 DIGIT                           TERDIRI DARI 10 DIGIT
 2 DIGIT PERTAMA    : KODE TRANSAKSI           2 DIGIT PERTAMA    : TH PENERBITAN
 1 DIGIT BERIKUTNYA : KODE STATUS              8 DIGIT BERIKUTNYA : NO. URUT
 3 DIGIT BERIKUTNYA : KODE CABANG




     FORMAT KODE DAN NOMOR SERI SECARA KESELURUHAN
      A     A    B     C   C   C      D    D     O    O     O   O   O    O   O   O
                                                            0   0   0    O

 KODE TANSAKSI       KODE CABANG KODE PENERBITAN            NOMOR URUT

             KODE STATUS


          KODE FAKTUR PAJAK                      NOMOR SERI FAKTUR PAJAK




                                          48
               KETERANGAN KODE DAN NOMOR SERI FP


1. KODE - A (2 DIGIT) : KODE TRANSAKSI, DIBAGI :
a. KODE – 01    : • PENYERAHAN KEPADA SELAIN PEMUNGUT PPN
                  • PENYERAHAN KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING ATAU PERWAKILAN
                    ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS
                    PERPAJAKAN DARI MENKEU
                  • PENYERAHAN ANTAR PEMUNGUT PPN, SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
                  • PENYERAHAN SELAIN TERSEBUT PADA KODE 04 S.D 09

b. KODE – 02    : PENYERAHAN KEPADA PEMUNGUT PPN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

c. KODE – 03    : PENYERAHAN KEPADA PEMUNGUT PPN LAINNYA (SELAIN BENDAHARAWAN
                  PEMERINTAH)

d. KODE – 04    : PENYERAHAN YANG MENGGUNAKAN DPP DENGAN NILAI LAIN, KEPADA SELAIN
                  PEMUNGUT PPN

e. KODE – 05    : TIDAK DIGUNAKAN LAGI SEJAK 1 APRIL 2010

f. KODE – 06    : • PENYERAHAN YANG MENGGUNAKAN TARIF SELAIN 0%,
                   CONTOH : PENYERAHAN JKP BIDANG PERTAMBANGAN TERUTANG PPN 5%
                  • PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU YANG DIBUAT DI DN ATAU IMPOR HASIL
                    TEMBAKAU;
                  • PENYERAHAN BKP KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LN (TURIS
                    ASING) OLEH TOKO RETAIL YANG DITUNJUK

g. KODE – 07    : PENYERAHAN YANG PPN/ PPn BM-NYA TIDAK DIPUNGUT, DITANGGUNG
                  PEMERINTAH (DTP) DAN PENYERAHAN KE KAWASAN BEBAS/ KAWASAN
                  EKONOMI KHUSUS (KEK) BERDASARKAN PERATURAN KHUSUS YANG BERLAKU

h. KODE – 08    : PENYERAHAN YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN/PPn BM KEPADA
                  SELAIN PEMUNGUT PPN, a.L.
                  • IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BKP/JKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN
                     DARI PENGENAAN PPN;
                  • IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
                     YANG DIBEBASKAN PPN;
                  • PEMBEBASAN PPN/PPn BM KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING/ BADAN
                     INTERNASIONAL DAN PEJABATNYA.
i. KODE – 09    : PENYERAHAN AKTIVA PSL. 16D UU PPN KEPADA SELAIN PEMUNGUT PPN


                                           49
2. KODE - B (1 DIGIT) : KODE STATUS FAKTUR PAJAK :
          KODE – 0 : FAKTUR PAJAK BIASA (NORMAL)
          KODE – 1 : FAKTUR PAJAK PENGGANTI
3. KODE - C (3 DIGIT) : KODE CABANG
          KODE – 000 : KANTOR PUSAT
          KODE – 001 : KANTOR CABANG
4. KODE - D (2 DIGIT) : KODE TAHUN PENERBITAN FAKTUR PAJAK
          DIISI 2 DIGIT ANGKA TERAKHIR
5. KODE - 0 (9 DIGIT) : KODE NOMOR URUT FAKTUR PAJAK
          DIISI MULAI NOMOR 00000001
          DIAKHIRI DENGAN NOMOR 99999999


a. PENULISAN KODE FAKTUR PAJAK DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK HARUS
   LENGKAP SESUAI DENGAN BANYAKNYA DIGIT
b. KODE CABANG DAPAT DITAMBAH/DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA, KARENA
   ADANYA PENAMBAHAN/PENGURANGAN KANTOR CABANG
c. PERUNTUKAN KODE CABANG TIDAK BOLEH BERUBAH DAN KODE CABANG YG
   SUDAH DIHENTIKAN PENGGUNAANYA TIDAK BOLEH DIGUNAKAN KEMBALI
d. APABILA SEBELUM MASA JANUARI TAHUN BERIKUTNYA, NOMOR URUT TELAH
   HABIS DIGUNAKAN (S.D NOMOR 99999999), PKP BAIK PUSAT MAUPUN
   CABANG, MENERBITKAN FP MULAI LAGI DG NOMOR URUT 00000001.
e. PKP WAJIB MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN NO. URUT 00000001 YG
   KEDUA PADA TH. BERJALAN, PALING LAMA AKHIR BULAN BERIKUTNYA, SETELAH
   NO URUT 00000001 YG KEDUA DIGUNAKAN

                               CONTOH


                  PENGGUNAAN KODE DAN NOMOR SERI PADA FP
010.000.11.00000001 : PENYERAHAN KEPADA SELAIN PEMUNGUT PPN, STATUS FP
                      “NORMAL” DITERBITKAN TH. 2011 DENGAN NOMOR URUT 1
020.000.11.00000002 : PENYERAHAN KEPADA BENDAHARAWAN PEMERINTAH STATUS FP
                      “NORMAL”, DITERBITKAN TH.2011 DENGAN NOMOR URUT 2
010.000.11.00000003 : PENYERAHAN KEPADA SELAIN PEMUNGUT PPN, STATUS FP
                      “NORMAL”, DITERBITKAN TH.2011 DENGAN NO URUT 3 DENGAN
                      MATA UANG ASING

                                   50

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:165
posted:11/21/2012
language:
pages:50