181_jurnalvol1juni2007

Document Sample
181_jurnalvol1juni2007 Powered By Docstoc
					                                                              Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


  PILIHAN SISTEM MANAJEMEN PERSONIL PEMERINTAH DAERAH:
                           DI PERSIMPANGAN JALAN?
                                         Oleh:
                                 Irfan Ridwan Maksum


                                          Abstract

 Local government personnel management in Indonesia has not been changed
 fundamentally whether structural or cultural since reform induced at the end of 1990s.
 Under law Number 22 of 1999, based on articles 7 and 75 the local personnel system
 moving forward to separete system. But, the local government is not capable to carry-out
 this system running well. Finally, under law number 32 of 2004, it still being sentralized
 with ’pangreh-praja’ culture.

 Keyword: management, personnel system, local government.




PENDAHULUAN                                            beberapa retak sadja pada susunan
                                                       birokrasi sentralistis itu”.
     Siahaan    (1984)   meresensi
Shuterland menengarahi birokrasi                    Kenyataan kultural disebutkan oleh
RI sebagai suatu bentuk peng-                       Riekerk adalah bahwa birokrasi di
ulangan para priyayi jawa, sehingga                 negeri ini sentralitis dengan ter-
dari dulu hingga kini apa yang                      dapatnya sejumlah bukti seperti
disebut Jawa tetap Jawa  tidak                     dituliskan oleh Riekerk (1953:10)
berubah. Pengamatan lain terhadap                   sebagai berikut:
birokrasi pemerintah daerah di                      1. pada tiap tingkat segala ke-
Indonesia yang kurang lebih sama                       tentuan berlaku uniform dengan
dengan birokrasi Pusat dilakukan                       tidak mempunjai variasi;
oleh Riekerk (1953) yang mengata-
                                                    2. kompetensi dari tiap tingkat
kan sebagai berikut:
                                                       dibatasi dengan setjara teliti
 “Sebelum perang sistem pemerintah-
                                                       dan zakelijk sampai soal se-
 an di Indonesia merupakan birokrasi                   ketjil-ketjilnja;
 yang terdiri atas suatu aparat
                                                    3. kemungkinan dipetjatnya ang-
 kepegawaian jang sentralistis dengan
 aparat mana diatasi djarak besar jang                 gota2 perwakilan
 ada antara kesatuan2 hidup jang                    4. tjara membentuk suatu daerah
 ketjil di daerah2 dengan pemerintah
 pusat. Walaupun pada waktu itu
                                                       otonom hanja melalui prosedure
 telah mulai diselenggarakan desen-                    dimana lebih dahulu ditetapkan
 tralisasi di beberapa daerah serta                    daerah administratip dengan
 dihidupkan “volksraad”, arti semua                    pegawai pangreh-pradjanja;
 itu tidak lebih daripada diadakannya


                         Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


5. ditentukanja kompetensi2 suatu               krasi Indonesia kurang menghargai
   daerah otonom belum berarti                  waktu.
   bahwa badan pemerintahan                          Jiwa birokrasi tersebut ter-
   daerah itu telah diperbolehkan               tanam lama di Bumi Nusantara yang
   melakukan kekuasaannja. Ka-                  dikatakan oleh banyak pakar telah
   rena itu harus melalui dulu surat            membudaya. Memasuki babak baru
   penetapan pengesahanja dan                   reformasi,   diharapkan    mampu
   selandjutnja harus menunggu                  menghadapi tuntutan perubahan,
   saat timbang terima.                         terutama    fungsi  birokrasi  di
Kenyataan tersebut membawa dam-                 Daerah.
pak bagi birokrasi Indonesia sampai                   Diciptakannya daerah-daerah
pada saat itu bahkan di daerah                  otonom yang ada dalam struktur
tertanam jiwa kepegawaian yang                  pemerintahan      Negara   Repiblik
mempunyai sifat lanjut Riekerk                  Indonesia secara normative di-
(1953), antara lain: (1) cara be-               dasarkan kepada UUD 1945 per-
kerja yang formil yuridis yang                  ubahan I dan II Pasal 18 a yang
hanya mengerti akan kekuasaan                   membagi Wilayah Negara Kesatuan
yang ditetapkan dan dibatasi se-                Republik Indonesai atas Propinsi,
teliti-telitinya; (2) cara berpikir             Kabupaten, dan Kota. Amanat kons-
yang sangat ditentukan oleh contoh              titusi tersebut harus dilaksanakan
yang sudah-sudah (precedent), se-               oleh Pemerintah. Oleh karena itu,
hingga kurang diinsyafi bahwa suatu             keberhasilan pelaksanaan otonomi
cara bekerja hanya merupakan alat               daerah bukan semata-mata tang-
yang dapat diubah sesuai dengan
                                                gungjawab pemerintah daerah.
tujuan yang ingin dicapai; (3)                  Namun keberadaannya masih di-
kurang mengerti bahwa beberapa                  tentukan oleh Pemerintah (pusat).
hal yang harus diurus itu bukan                 Terdapat berbagai variabel yang
mengenai barang yang mati atau                  mempengaruhi keberhasilan oto-
mekanis, tetapi mengenai kesatuan               nomi daerah disamping ada be-
yang hidup dan/atau yang ingin                  berapa instrumen yang sederhana
mendapat bentuk yang memberikan                 yang mampu kita baca terhadap
kemungkinan baginya untuk hidup                 keberhasilan     otonomi   daerah.
dan berkembang; (4) bagi birokrat               Fakotr-faktor yang berpengaruh
tafsiran kesatuan bukan terletak                tersebut antara lain: (1) Faktor
pada kesatuan yang harmonis;                    lingkungan; (2) Faktor Hubungan
walaupun ada bentuk yang berbeda                keorganisasian yang tercipta dari
di dalamnya, tetapi pada kesatuan               adanya otonomi daerah; (3) Faktor
dimana bagian-bagiannya mem-                    sumberdaya      implementasi;   (4)
punyai bentuk dan corak yang                    Karakter pihak-pihak yang men-
sama; (5) sesuai dengan keempat                 jalankan kebijakan otonomi daerah
jiwa birokrasi di atas, maka biro-




                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


baik di Pusat maupun di daerah                  ini akan mengupas seluk-beluk
(Rondinelli dan Cheema: 1983).                  manajemen personil daerah.
     Pada     faktor    sumberdaya
manusia, di satu sisi, telah banyak             PENUTUP
dikeluhkan mengenai kualitas kon-
disi PNS di Indonesia yang masih                     Dikembalikannya secara lebih
cukup memprihatinkan. Data tahun                kuat sistem terintegrasi sebenarnya
1991 menunjukkan bahwa hanya 7                  sudah dapat dibaca dari keluarnya
% pegawai bergelar Sarjana (S1                  UU No. 43 tahun 1999 yang
keatas), 9,8 % bergelar sarjana                 pradigmanya masih berbeda dari
muda, serta 58,6 % berpendidikan                UU No. 22 tahun 1999. Undang-
SLTA dan sisanya berpendidikan                  undang ini meskipun lahir di era
SLTP dan SD. Di sisi lain, dapat                reformasi, tidak mengalami per-
dikatakan telah berkembang ke-                  ubahan     paradigma.     Perubahan
cenderungan birokratisasi Parkin-               hanya menyangkut segi artifisial.
sonian (Parkinson’s Law), dimana                Besarnya wewenang yang dimiliki
terjadi proses pertumbuhan jumlah               daerah otonom menurut UU No. 22
personil dan pemekaran struktur                 tahun 1999 terutama Kabupaten/
dalam birokrasi secara tidak ter-               Kota, dan kemudian sekalipun
kendali. Pemekaran yang terjadi                 Kepala Daerah telah direkrut
bukan karena tuntutan fungsi,                   dengan sistem baru melalui Pe-
tetapi semata-mata untuk me-                    milihan Kepala Daerah secara
menuhi tuntutan struktur. Di-                   langsung oleh masyarakat menurut
samping itu, terdapat pula ke-                  UU No. 32 Tahun 2004 sebagai
cenderungan terjadinya birokrati-               pengganti UU No. 22 Tahun 1999,
sasi Orwellian, yakni proses per-               semakin      mengukuhkan      sistem
tumbuhan kekuasaan birokrasi atas               terintegrasi tersebut.
masyarakat, sehingga kehidupan                       Kondisi tersebut juga didorong
masyarakat menjadi dikendalikan                 kuat oleh budaya yang sudah
oleh birokrasi.                                 mengakar baik dari diri daerah
     Akibatnya, birokrasi Indonesia             otonom sendiri maupun unsur
menjadi semakin membesar (big                   pelaksana desentralisasi di Pusat.
bureaucracy) dan cenderung ine-                 Sistem seperti ini akan disinsentif
fektif dan inefisien. Pada kondisi              bagi Daerah-daerah maju. Mungkin
yang demikian, sangat sulit di-                 perlu difikirkan sebuah sistem yang
harapkan Daerah siap dan mampu                  lebih fleksibel dalam pengelolaan
melaksanakan kewenangan-kewe-                   sumberdaya       manusia     Daerah.
nangan barunya secara optimal.                  Dalam kondisi pragmatis, banyak
Kecenderungan tersebut sedikit                  Daerah kaya jika ingin me-
banyak dipengaruhi oleh pola                    ngembangkan pemerintahan yang
manajemen personil-nya. Tulisan                 kondusif melakukan swastanisasi




                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


atau kerjasama dengan pihak                              Farazmand, Ali,. Handbook
swasta agar terjadi efisiensi dan                        of Comaparative and Deve-
peningkatan kemampuan peme-                              lopment Public Administra-
rintah Daerah serta mempermudah                          tion. Marcel Dekker: 1991.
pengelolaan sumberdaya manusia-                          USA,
nya sendiri yang sudah ada.                     Bailey, Harry A,. Jr,. and Shafritz,
Mengharapkan perubahan sistem                          Jay, M,. State and Local
mungkin sesuatu yang sangat tidak                      Government and Politics. FE.
realistik dimana kondisi Indonesia                     Peacock Publichers Inc.,
yang masih heterogen dan daerah                        Itaca Illinois. 1993
otonom sendiri secara tidak sadar
menyukai culture yang dibawa                    Bingham, Richard, D., dan Hedge,
sistem yang sentralistik tersebut.                    David., State and Local
                                                      Government in A Changing
                                                      Society, McGraw-Hill, : 1991
                                                E.      Koswara     dalam    „Otonomi
DAFTAR PUSTAKA                                           Daerah: Untuk Demokrasi
                                                         dan Kemandirian Rakyat,
                                                         Pariba, (Jakarta: 2001)
Adrian, Charles, R,.State and Local             Esman , Milton, J,. CAG and teh
      Governments. McGraw-Hill:                      Study of Public Administra-
      1976. USA.                                     tion dalam Frontiers of
Antoft, Kell dan dan Novack, Jack,.                  Development
      Grassroots Democracy: Local                    Administration. Edited by
      Government in The Mari-                        Riggs, Fred, W,. North
      times. Canadian, Henson                        Carolina. Duke University
      College: 1998.                                 Press: 1970.

Atmosudirdjo, Prajudi,. Hukum                   Farazmand,    Ali,.    Bureaucracy,
     Administrasi Negara. Ghalia                      Agrarian     Reforms,    and
     Indonesia. Cet. X. Jakarta.                      Regime Enhancement: The
     1995.                                            Case    of    Iran.,   dalam
                                                      Farazmand, Ali,. Handbook
_______________,.    Dasar-dasar                      of Comaparative and Deve-
      Ilmu Administrasi Publik.                       lopment Public Administra-
      Ghali Indonesia. Jakarta:                       tion. Marcel Dekker: 1991.
      1997. Ed. 6.                                    USA,
Baker, Randall,. The Role of The                Fesler, James W., Area and
      State and Bureaucracy in                         Administration,     Alabama
      Developing Countries Since                       Univ.Press, Alabama: 1949.
      World     War   II   dalam




                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                           Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


Fried, Robert C., The Major Traits               Niessen, Nicole., Muncipal Govern-
       of   Prefectoral    Systems,                    ment in Indonesia, CNSW,
       Reprinted from „The Italian                     Leiden (1999)
       Projects:    A    Study   in              Sarwoto. Administrasi Pemerintah-
       Administrtive Politics (New                     an Perancis. Ghalia Indo-
       Haven and London: Yale                          nesia. Jakarta. 1981.
       University Press, 1963), pp.
       301-314 by Permission                     Syafrudin, Ateng,. Pasang Surut
                                                       Otonomi Daerah. Bina Cipta.
Humes       IV,   Samuel.,    Local                    Bandung: 1985.
        Governance and National
        Power,       IULA-Harvester              Stoker, Gerry., The Politics of Local
        Wheatsheaf,    New    York:                    Government,        Ed.      II.,
        1991.                                          MacMillan, London: 1991.
Kaho,     Josef,   Riwu,.   Prospek              Stoker, Gery,. The Politics of Local
        Otonomi Daerah di Negara                       Government. Mac Millan.
        Kesatuan RI,. Rajawali Press.                  London. Ed. II. 1991
        Jakarta: 1991.                           Tjokroamidjojo, Bintoro,. Pengan-
Leemans, AF., The Changing                             tar Administrasi Pembangun-
     Patterns of Local Govern-                         an. LP3ES. Jakarta: 1994.
     ment, Netherlands, IULA:                          Cet. XVI.
     1970                                        Turner, Mark,. Dan Hulme, David,.
Maas, Arthur,. Area and Power: A                       Governance, Administration
      Theory of Local Government.                      and Development: Making
      The Free Press Glencoe.                          the State Work. Mac Millan.
      Illinois: 1959.                                  London: 1997.
Miller, David, Y., The Regional                  United Nation. Local Government
       Governing of Metropolitan                       Personnel System. 1966.
       America, Westview, Colo-                  Wolhoff, GJ,. dalam bukunya
       rado: 2002.                                     „Pengantar Ilmu Hukum Tata
Muslim,   Amrah.,     Aspek-aspek                      Negara Republik Indonesia.
      Hukum Otonomi Daerah,                            Cet. II Timun Emas. Jakarta:
      Alumni, (Bandung: 1978).                         1960.




                      Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                             Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


 PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAN
                            ALTERNATIF SOLUSINYA
                                       Oleh:
                                Erwan Agus Purwanto


                                         Abstrak
 Diklat adalah salah satu sarana strategis untuk mengembangkan potensi dan kompetensi
 SDM Aparatur dalam birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu dalam merencanakan diklat
 yang baik ada tiga kebutuhan informasi yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan organisasi,
 tugas, dan kemampuan individu. Sedangkan rancangan diklat hendaknya, mengacu pada
 visi, misi dan tujuan organisasi




A. PENGANTAR                                       Pertama, tujuan organisasi tidaklah
                                                   bersifat statis, namun demikian
     Pendidikan    dan    Pelatihan                bersifat dinamis sehingga akan te-
(Diklat) merupakan bagian penting                  rus berkembang dari waktu ke-
yang selalu ada sebagai bagian dari                waktu. Dalam kondisi yang demiki-
Manajemen Sumber Daya Manusia                      an SDM yang dimiliki organisasi di-
(SDM), baik pada organisasi swasta                 tuntut untuk dapat mengembang-
maupun organisasi birokrasi (pe-                   kan kompetensinya guna men-
merintah). Jika dilihat secara sek-                dukung upaya untuk mencapai
sama maka proses manajemen SDM                     tujuan-tujuan organisasi yang terus
dalam organisasi meliputi aktivitas:               berkembang tersebut. Kedua, para
(a) rekruitment,(b) penempatan,(c)                 pegawai pada dasarnya memiliki
pengembangan, (d) promosi,(e)                      potensi yang secara terus menerus
pemberhentian, dan (f) pensiun.                    dapat dikembangkan dan secara
Serangkaian aktivitas dalam mana-                  psikologis para pegawai membutuh-
jemen SDM tersebut hakekatnya                      kan pemenuhan kebutuhan untuk
memiliki satu tujuan pokok, yaitu:                 berkembang sesuai dengan potensi
bagaimana organisasi memiliki SDM                  yang dimilikinya tersebut. Oleh
yang berkualitas, memiliki motivasi                karena itu, kompetensi yang di-
dan komitmen untuk dapat men-                      miliki oleh pegawai ketika direkrut
capai tujuan (visi dan misi) orga-                 akan dapat terus ditingkatkan
nisasi.                                            sampai ke titik optimum. Ketiga,
     Dalam konteks upaya untuk                     ilmu pengetahuan dan teknologi
mewujudkan tujuan organisasi,                      tentang bagaimana memecahkan
Diklat memiliki peran strategis                    masalah dan menyelesaikan pe-
karena beberapa hal, antara lain:                  kerjaan juga terus mengalami per-

                        Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


kembangan dari waktu ke waktu.                  yang dialami oleh organisasi biro-
Dengan demikian para pegawai dan                krasi untuk survive jauh berbeda
organisasi di mana mereka bekerja               dengan organisasi swasta, maka pe-
dituntut mampu mengikuti per-                   laksanaan Diklat dalam organisasi
kembangan ilmu pengetahuan dan                  birokrasi sering tidak dianggap se-
teknologi tersebut agar organisasi              bagai suatu prioritas yang penting.
dapat ditingkatkan efektivitas dan              Dalam banyak kasus, Diklat sering
efisiensinya sehingga dapat tetap               hanya dianggap sebagai formalitas
eksis dan mampu berkompetisi                    belaka untuk memenuhi tuntutan
dengan organisasi yang lain.                    penempatan para pegawai pada
                                                jenjang struktur tertentu, bukan
      Ketatnya kompetisi yang harus
                                                sebagai instrumen untuk mening-
dihadapi oleh organisasi swasta
                                                katkan kapasitas anggota organisasi
untuk dapat mempertahankan ek-
                                                birokrasi. Oleh karena itu tidak me-
sistensi mereka menjadi salah satu
                                                ngejutkan apabila sering ditemui
dorongan yang paling kuat bagi
                                                kenyataan bahwa anggota organi-
organisasi swasta untuk dapat me-
                                                sasi birokrasi yang telah mengikuti
ngembangkan berbagai teknik dan
                                                Diklat tidak ditempatkan pada po-
metode Diklat bagi SDM yang
                                                sisi yang semestinya sehingga dapat
mereka miliki untuk meningkat
                                                meningkatkan produktivitas kerja
kompetensi mereka ke titik op-
                                                birokrasi. Atau sering kali terjadi
timum sehingga efektivitas dan
                                                para pegawai yang telah mengikuti
efisiensi organisasi akan terus
                                                suatu Diklat dengan ketrampilan
dapat     ditingkatkan.   Bernardin
                                                tertentu di pindah ke bagian lain
(2003: 163) mengutip pendapat
                                                yang justru tidak membutuhkan
Horney dan Koonce mengatakan:
                                                ketrampilan yang dimilikinya ter-
“Given the intense presure to
                                                sebut. Hal ini karena pelaksanaan
compete, improve quality and
                                                Diklat dalam organisasi birokrasi
customer service, and lower cost,
                                                tidak didahului dengan analisis ke-
leading American companies have
                                                butuhan Diklat. Penelitian yang di-
come to view training as a key
                                                lakukan oleh Puslitbang BKN (2000)
organizational survival and success.
                                                ternyata juga mensinyalir adanya
Analisis kebutuhan Diklat, sebagai
                                                berbagai      kelemahan,     seperti:
contoh, telah lama dipraktikan di
                                                (1) Program diklat yang diseleng-
organisasi swasta.
                                                garakan sering kurang sesuai
     Situasi yang sedikit berbeda               dengan      sasaran   dilihat    dari
terjadi pada organisasi publik atau             pangkat, golongan, jabatan atau
birokrasi. Meskipun selama ini juga             beban tugas yang diemban dan
telah disadari bahwa Diklat me-                 dasar analisis kebutuhannya. (2)
rupakan bagian yang penting dalam               Implementasi hasil pelatihan oleh
manajemen SDM organisasi biro-                  para alumni belum maksimal, baik
krasi dengan didesainnya berbagai               untuk peningkatan kinerja organi-
bentuk Diklat pada organisasi biro-             sasi maupun pengembangan karir
krasi, akan tetapi karena tekanan               pegawai yang bersangkutan.

                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


       Melihat berbagai kelemahan               utlisasi alumni Diklat dan (d) kecil-
pelaksanaan Diklat bagi SDM organi-             nya anggaran bagi para aparatur
sasi birokrasi, maka diperlukan                 untuk dapat mengikuti Diklat.
suatu upaya untuk memahami:                          Muara dari berbagai kelemah-
bagaimana pelaksanaan Diklat orga-              an tersebut menyebabkan Diklat
nisasi birokrasi saat ini diatur?               sebagai istrumen untuk meningkat-
Siapa yang bertanggung jawab?                   kan kompetensi pegawai belum
Apa upaya-upaya yang telah dilaku-              secara optimal mampu mewujudkan
kan untuk meningkatkan sistem pe-               tujuan tersebut. Formalisasi dari
laksanaan Diklat? Dan berbagai per-             pelaksanaan Diklat, di mana se-
tanyaan lain yang berhubungan
                                                orang pegawai mengikuti Diklat
dengan pelaksanaan Diklat dalam                 hanya sebagai syarat untuk men-
organisasi. Berbagai pertanyaan                 duduki eselon tertentu, menyebab-
tersebut akan coba dijawab dalam                kan Diklat menjadi kehilangan
tulisan singkat ini berdasarkan data            esensinya.
data yang diperoleh dari wawan-
cara maupun review peraturan ten-                    Oleh karena itu sudah saatnya
tang Diklat yang dilakukan oleh Pe-             pemerintah mengambil suatu te-
merintah selama ini.                            robosan untuk memperbaiki Diklat,
                                                mulai dari perencanaan, pe-
                                                laksanaan, dan penggunaan alumni
E. KESIMPULAN                                   pasca Diklat agar manfaat Diklat
                                                yang telah dibiayai dengan an-
     Diklat sebagai instrumen untuk             ggaran publik yang besar tersebut
meningkatkan     kompetensi    SDM              dapat mendatangkan manfaat yang
belum terlalu mendapat perhatian                besar pula bagi publik, yaitu:
yang serius dari pemerintah. Indi-              meningkatnya kinerja aparat pe-
kator tentang hal ini dapat dilihat             merintah dan meningkatnya kua-
dari beberapa aspek sebagaimana                 litas pelayanan publik yang di-
sudah didiskusikan di depan, antara             terima oleh masyarakat.
lain: (a) belum adanya analisis ke-
butuhan diklat yang terintegrasi
antara bagian organisasi, ke-
pegawaian dan Diklat yang ber-
tanggung jawab untuk menye-
lenggarakan Diklat, (b) masih
lemahnya metode, materi dan
tenaga widyaiswara yang ber-
tanggung jawab untuk menyampai-
kan materi Diklat, (c) masih
simpangsiurnya kewenangan untuk
menyelenggarakan Diklat antara
pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota, (c) rendahnya

                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                         Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


DAFTAR PUSTAKA                                             1999 Tentang Badan Ke-
                                                           pegawaian Negara
                                               Marbun,       B.N., 2005. Otonomi
Badan   Administrasi Kepegawaian                           Daerah 1945-2005 Proses
        Negara, 1999. Kebijakan                            dan Realita, Pustaka Sinar
        Kepegawaian Negara dalam                           Harapan, Jakarta.
        Rangka    Penyelenggaraan              Nurcholis, H., 2005. Teori dan
        Pemerintahan Pasca Pemilu                      Praktik Pemerintahan dan
        1999, Bahan Presentasi                         Otonomi Daerah, Grasindo,
        pada Rakernas Depdikbud,                       Jakarta.
        17 Mei 1999.
                                               Peraturan Pemerintah Nomor 9
Badan Diklat Depdagri. (tt). Buku                      Tahun 2003 Tentang We-
       Panduan Pelaksanaan Diklat                      wenang pengangkatan, Pe-
       di Lingkungan Depdagri dan                      mindahan dan Pember-
       Pemda, Badan Diklat Dep-                        hentian Pegawai Negeri
       dagri: Jakarta.                                 Sipil
Bernardin, J. (2003). Human                    Peraturan Pemerintan RI, No. 101
        Resource Management: An                        Tahun 2000 tentang Pen-
        Experimental   Approach.                       didikan  dan    Pelatihan
        Boston, etc.: McGraw-Hill                      Jabatan Pegawai Negari
        Irwin.                                         Sipil.
Keputusan    Presiden   Republik               Simamora, H. (1995). Manajemen
       Indonesia Nomor 159 Tahun
                                                      Sumber Daya Manusia.
       2000 tentang Pembentukan                       Yogyakarta: STIE YKPN.
       Badan Kepegawaian Daerah
                                               Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Keputusan    Presiden   Republik                      2004 Tentang Pemerintah-
       Indonesia Nomor 95 Tahun                       an Daerah.




                    Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                            Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


              PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
                  BERBASIS KNOWLEDGE MANAGEMENT
                                       Oleh:
                                 M.R. Khairul Muluk


                                        Abstrak
 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Indonesia banyak mendapat kritikan, karena
 kuantitasnya besar namum kualitasnya diragukan. Untuk memecahkan kompleksitas dan
 untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur tersebut dapat diselesaikan dengan
 pendekatan system thinking (berpikir sistem) dan menerapkan knowledge management
 (manajemen pengetahuan). Efektivitas pendekatan ini hakikatnya merupakan organisasi
 pembelajaran (learning organization) dalam pengolahan SDM Aparatur tersebut.




     Persoalan    pengembangan                    jemen pengetahuan) dalam me-
sumber daya aparatur seringkali                   ngelola sumber daya aparatur.
bukanlah persoalan sederhana yang                      Dengan menggunakan iceberg
mudah dipecahkan. Berdasarkan                     model maka kompleksitas masalah
kajian Rosenbloom (1989) pe-                      pengembangan sumber daya apa-
ngembangan sumber daya aparatur                   ratur sebenarnya dapat dipahami
terajut dalam tiga pendekatan,                    tersusun bagaikan gunung es.
yakni pendekatan legal, mana-                     Puncak gunung es adalah hal yang
jerial, dan politik. Rajutan tiga                 paling nampak karena ia me-
pendekatan tersebut meningkatkan                  rupakan bagian yang paling tinggi.
kompleksitas pengelolaan sumber                   Puncak ini bagaikan informasi yang
daya aparatur. Ia merupakan                       terekam setiap saat sebagai akibat
masalah rumit yang merupakan                      dari aktivitas yang berjalan, se-
suatu sistem tersendiri sebagai                   hingga paling mudah dilihat siapa-
hasil interaksi antar sub sistem                  pun. Semua informasi ini berada
yang berada di dalamnya. Ia juga                  pada tingkatan kejadian (events)
merupakan bagian dari suatu sistem                dalam tingkatan berpikir.
yang lebih besar. Tulisan ini
bermaksud untuk menganjurkan                           Beragam kejadian pada dasar-
penggunaan system thinking (ber-                  nya membentuk suatu pola ke-
pikir sistem) dalam memahami                      jadian atau pola data tertentu
kompleksitas pengembangan sum-                    (patterns of behavior). Berpikir
ber daya aparatur dan penerapan                   pada tingkatan pola dan ke-
knowledge management (mana-                       cenderungan ini memberikan gam-
                                                  baran yang lebih luas dan mem-
                                                  berikan wawasan yang lebih men-

                       Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                            Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


dalam daripada berpikir pada                      reaktif. Sementara itu, apabila
tingkatan kejadian. Tingkatan ber-                seseorang berpikir pada tingkatan
pikir yang lebih dalam lagi dapat                 pola kejadian atau kecenderungan
diperoleh jika mempelajari bagai-                 maka implikasinya tercermin dalam
mana berbagai pola dan ke-                        keputusan atau tindakannya yang
cenderungan berhubungan bahkan                    bersifat proaktif terhadap masalah
mempengaruhi satu sama lain. Hal                  yang dihadapi. Selanjutnya, jika
ini dapat menunjukkan bagaimana                   seseorang memusatkan perhatian
beragam faktor yang berbeda be-                   pada struktur sistem yang men-
kerja membentuk suatu hasil ter-                  cakup pula kejadian dan polanya
tentu dari obyek yang sedang                      maka keputusan dan tindakan yang
diamati, misalnya kualitas sumber                 diambil akan bersifat antisipatif.
daya aparatur di Indonesia. Cara                  Untuk sampai pada tingkatan ber-
berpikir demikian berada pada ting-               pikir struktur sistem ini maka
katan struktur sistem (systemic                   diperlukan cara berpikir yang
structure).                                       berbeda, yakni berpikir sistem
                                                  (systems thinking).
                                                       Maani & Cavana (2000) men-
      Gambar Tingkatan Berpikir                   jelaskan bahwa ada tingkatan
                                                  berpikir yang lebih dalam dari pada
                                                  struktur sistem yakni mental
                                                  models. Tingkatan ini berada di
           Events                                 dasar gunung es dan berada di-
                                                  bawah permukaan sehingga bersifat
           Patterns                               kasat mata. Tingkatan ini men-
                                                  cerminkan model mental seseorang
           Systemic Structure                     atau organisasi yang mempengaruhi
                                                  mengapa sesuatu berjalan maupun
           Mental Models                          tidak. Model mental ini didasarkan
                                                  pada kepercayaan, nilai, dan
 Sumber: Maani, K.E. & Cavana, R.Y.               asumsi yang dipegang dan me-
         (2000). Systems Thinking and             landasi alasan seseorang untuk
         Modelling. New Zealand:
                                                  melakukan sesuatu.
         Pearson Education. P. 13.
                    .                                  Senge (1994) menjelaskan
     Arti penting membedakan                      bahwa model mental adalah
tingkatan berpikir tampak dari                    asumsi, generalisasi, atau bahkan
tindakan yang berbeda yang di-                    gambaran atau imaji yang sangat
ambil dalam menghadapi masalah                    melekat yang mempengaruhi bagai-
yang sama. Apabila seseorang                      mana kita memahami dunia dan
berpikir pada tingkatan kejadian                  bagaimana kita bertindak. Model
saja maka keputusan atau tindakan                 mental berfungsi untuk membentuk
yang diambil hanya akan bersifat                  bagaimana kita bertindak, dan
                                                  begitu kuat karena mempengaruhi

                       Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


apa yang kita lihat, serta berfungsi            dengan model mental maka di-
untuk menempa berpikir sistem.                  perlukan dua hal, yakni mem-
Masalah yang biasanya terjadi                   pelajari keterampilan baru dan
dengan model mental adalah bukan                menerapkan inovasi institusional.
karena ia benar atau tidak, tetapi              Keduanya dilakukan dengan me-
ketika model tersebut bersifat                  ngangkat ke permukaan model
tacit. Untuk mengatasinya, model                mental dan mengembangkan ke-
mental dimulai dengan membalik                  mampuan        pembelajaran    tatap
cermin ke dalam, lalu belajar                   muka. Untuk itu, perlu dikembang-
menggali gambar diri kita tentang               kan pengelolaan di dua tingkatan.
dunia untuk membawanya ke per-                  Pertama, mengelola pada tingkatan
mukaan dan lalu menjaganya                      organisasi secara menyeluruh
dengan cermat untuk diteliti.                   dengan dua strategi, yakni pe-
Selanjutnya, ia mencakup ke-                    rencanaan sebagai pembelajaran,
mampuan untuk melaksanakan per-                 dan Dewan Internal. Kedua, me-
cakapan pembelajaran yang me-                   ngelola pada tingkatan pribadi dan
nyeimbangkan pertanyaan (inquiry)               antar pribadi dengan meningkatkan
dan pembelaan (advocacy).                       keterampilan refleksi dan per-
                                                tanyaan. Keterampilan ini dapat di-
      Untuk melakukan model men-
                                                tingkatkan melalui cara : leaps of
tal maka terlebih dahulu diselesai-
                                                abstraction atau lompatan abstrak-
kan penyakit dasar hierarki yang
                                                si (ketika kita pindah dari observasi
muncul dari dogma organisasi
                                                langsung menuju generalisasi tanpa
otoritarian tradisional, yang me-
                                                pengujian), left-hand column
liputi managing, organizing, dan
                                                (suatu teknik untuk memulai me-
controlling, menjadi dogma dalam
                                                lihat bagaimana model mental
organisasi pembelajaran, yakni visi,
                                                berjalan dalam situasi khusus yang
nilai, dan model mental. Prinsip
                                                mengungkap cara kita memani-
yang dipergunakan untuk me-
                                                pulasi situasi untuk menghindari
nyelesaikan masalah ini adalah
                                                berurusan dengan bagaimana kita
keterbukaan dan merit. Namun dua
                                                sesungguhnya berpikir dan merasa
prinsip ini mempunyai kesulitan
                                                sehingga mencegah situasi kontra-
yang berkaitan dengan defensive
                                                produktif berkembang), menyeim-
routine (yakni kebiasaan yang kuat
                                                bangkan pertanyaan dan pem-
untuk melindungi diri kita dari
                                                belaan (saling bertanya dan men-
penghinaan dan ancaman yang
                                                jawab sehingga mencapai kese-
datang karena mengungkapkan
                                                pahaman dan mengeksplisitkan
pikiran kita) dan skilled incom-
                                                pikiran yang tersembunyi), dan
petence (kemampuan yang tinggi
                                                espoused theory versus theory-in-
untuk melindungi diri sendiri dari
                                                use (mencapai kesamaan antara
sakit dan ancaman karena situasi
                                                apa yang diucapkan dengan teori
pembelajaran).
                                                apa yang sebenarnya berada di
   Untuk mengembangkan ke-                      balik tindakan kita).
mampuan organisasi untuk bekerja

                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                           Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


     Hubungan antara model men-                  melalui penerapan organisasi pem-
tal dengan berpikir sistem men-                  belajaran yang didahului dengan
cakup beberapa hal, yakni: berpikir              membentuk pembelajaran tim.
sistem tanpa model mental akan                   Hubungan antara tim pembelajaran
kehilangan kekuatannya. Model                    dengan berpikir sistem sangatlah
mental yang berurat berakar akan                 erat karena perspektif dan alat
menggagalkan      perubahan   yang               berpikir sistem merupakan figur
berasal dari berpikir sistem.                    sentral dalam pembelajaran tim.
Berpikir sistem sama pentingnya                  Pendekatan yang diambil oleh tim
untuk bekerja bersama model                      pembelajaran terhadap defensive
mental secara efektif. Mem-                      routines secara intrinsik bersifat
percepat model mental mem-                       sistemik. Alat berpikir sistem
butuhkan struktur generik yang                   sangat penting karena semua tugas
didasarkan pada pola dasar sistem.               utama tim manajemen, seperti
Dengan berdasar pada kerangka                    mengembangkan strategi, mem-
berpikir di atas maka implementasi               bentuk visi, merancang kebijakan
pengembangan sumber daya apa-                    dan struktur organisasi, melibatkan
ratur dapat dijalankan dengan                    pergulatan dengan kompleksitas
sukses dengan mengadopsi mana-                   besar.
jemen pengetahuan.

                                                 DAFTAR PUSTAKA
PENUTUP


      Secara umum sumber daya                    Barton, D. L. 1995. Wellsprings of
aparatur dikritik karena kuan-                           knowledge: building and
titasnya yang besar namun kualitas                       sustaining the sources of
hasilnya     sangatlah     diragukan.                    innovation. Boston: Harvard
Kualitas sumber daya manusia yang                        Business School Press.
direkrut sebenarnya bukanlah kua-
litas yang buruk mengingat tingkat               Buckley, P.J., & Carter, M.J. 2000.
persaingan dalam rekrutmen sum-                          “Knowledge management
ber daya aparatur kita sangatlah                         in     global    technology
tinggi. Kualitas kinerja sumber daya                     markets: applying theory
aparatur baik secara perorangan                          to practice”. Long Range
maupun institusional dapat di-                           Planning, Vol. 33.
tingkatkan jika masalah didekati
melalui system thinking dan pe-                  De Long, D.W. & Seemann, P. 2000.
nerapannya      dijalankan    melalui                   “Confronting     conceptual
knowledge management. Komplek-                          confusion and conflict in
sitas persoalan       sumber     daya                   knowledge management”.
aparatur sebaiknya dipecahkan ber-                      Organizational Dynamics,
sama oleh lembaga itu sendiri                           Vol. 29, No. 1, pp. 33-44.

                      Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


                                                Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995.
Drucker,    Peter     F.    (1999).                    The      knowledge-creating
        Management       Challenges                    company: how Japanese
        for the 21st century. New                      companies     create    the
        York: Harper Business.                         dynamics of innovation.
                                                       New York: Oxford Univer-
Frederickson, George H. (1997).                        sity Press.
        The    Spirit  of   public
        administration. San Fran-               Nonaka, I., Toyama, R., & Konno,
        cisco: Jossey-Bass Publi-                      N. 2000. “SECI, ba, and
        sher.                                          leadership: a unified model
                                                       of    dynamic    knowledge
                                                       creation”.    Long    Range
Hitt, Michael H., et.al. (1999).
                                                       Planning, Vol. 33.
       Dynamic strategic resour-
       ces: development, diffu-
       sion and integration. New
       York: John Wiley & Sons,                 Rosenbloom, David. (1989). Public
       Ltd.                                             administration:    under-
                                                        standing      management,
                                                        politics, and law in the
Husseini, M. 1999. “Mencermati                          public sector. McGraw-Hill
        misteri globalisasi: menata-                    Book, Co.
        ulang strategi pemasaran
        internasional Indonesia me-             Scott, M.C. 2000. Reinspiring the
        lalui pendekatan resource-                      corporation: the seven
        based”. Pidato Pengukuhan                       seminal path to corporate
        Guru     Besar      UI,   25                    greatness. Chichester: John
        September.                                      Wiley & Sons, Ltd.

Maani, K.E. & Cavana, R.Y. (2000).              Senge,       P.M. 1994. The fifth
        Systems    Thinking   and                           discipline: the art and
        Modelling. New Zealand:                             practice of the learning
        Pearson Education.                                  organization. New York:
                                                            Currency Doubleday.
Muluk, M.R. Khairul. (April, 2003).
       “Manajemen pengetahuan:                  Teece, D. 2000. “Strategies for
       kebingungan praktek dan                         managing         knowledge
       peta     kajian”,     dalam                     assets: the role of firm
       Manajemen & Usahawan                            structure and industrial
       Indonesia, No. 04, Th.                          context”.     Long   Range
       XXXII.                                          Planning, Vol. 33.




                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


Tuomi,    Ilkka. 1999. Corporate                Zolingen, S.J. van, Streumer, J.N.,
         knowledge: theory and                          Stooker,      M.      2001.
         practice   of  intelligent                     “Problems in knowledge
         organizations.   Helsinki:                     management: a case study
         Metaxis.                                       of a knowledge-intensive
                                                        company”.      International
                                                        Journal of Training and
                                                        Development (5 : 3).




                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                             Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS



                         IMBALAN BERBASIS KINERJA:
 IMPLIKASINYA TERHADAP REFORMASI MANAJEMEN KOMPENSASI
                             PEGAWAI NEGERI SIPIL
                                        Oleh:
                                    Slamet Rosyadi


                                         Abstrak

 Salah satu agenda reformasi pelayanan publik adalah memperbaiki gaji pegawai negeri
 sipil. Meskipun setiap tahunnya gaji PNS mengalami kenaikan antara 15 – 20 persen,
 pemerintah belum memiliki peraturan penggajian pegawai negeri sipil maupun pejabat
 negara yang mengaitkan antara beban kerja dan imbalan (gaji). Dengan kata lain,
 pemerintah belum mengembangkan strategi manajemen kinerja untuk menciptakan PNS
 yang produktif. Oleh karenanya, kebijakan kenaikan gaji selama ini belum efektif
 menciptakan iklim yang kondusif bagi produktivitas PNS. Mereka yang berkinerja baik,
 biasa-biasa saja maupun yang berkinerja buruk diberikan imbalan yang relatif sama.
 Dengan sistem penggajian semacam ini dalam jangka panjang dapat berdampak negatif
 terhadap semangat, etos, dan disiplin kerja PNS yang memiliki produktivitas dan disiplin
 yang tinggi. Permasalahan ini menunjukan urgensi mengaitkan kenaikan gaji dengan
 pencapaian kinerja PNS. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara
 imbalan dan kinerja serta implikasi imbalan berbasis kinerja sebagai dasar bagi
 pengembangan manajemen kompensasi PNS di masa yang akan datang.




PENDAHULUAN                                        lingkungan pemerintah (Bappenas,
                                                   2004).
     Salah satu inti dari reformasi                     Kaitan antara gaji rendah dan
pelayanan publik (public service                   korupsi sebenarnya masih diper-
reform) adalah memperbaiki gaji                    debatkan para ahli. Di satu sisi,
yang    diterima   birokrat    sipil.              mereka menemukan bahwa gaji
Alasannya sederhana, yaitu gaji                    PNS Indonesia yang terlalu kecil
yang diterima PNS masih terbilang                  mana hanya mencukupi hanya
belum memadai untuk hidup layak.                   setengah bulan kebutuhan hidup
Gaji yang belum layak diakui oleh                  esensial minimal. Anehnya, rata-
pemerintah sendiri dapat men-                      rata pengeluaran bulanan yang
dorong terjadinya penyalahgunaan
                                                   dilaporkan responden PNS justru
kewenangan berupa tindakan                         jauh dibawah gaji bulanan resmi-
korupsi, kolusi dan nepotisme di                   nya. Fakta ini menunjukkan bahwa
                                                   gaji PNS yang kecil telah men-

                        Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                            Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


dorong PNS untuk mencari sumber-                  untuk mengaitkan antara kenaikan
sumber penghasilan lainnya untuk                  gaji dan kinerja.
mengamankan kecukupan peng-
hasilannya dalam bentuk sumber-
sumber pendapatan yang tidak sah
(lihat Smith, 1975; Gray, 1979).                  KESIMPULAN
Penjelasan ini menyiratkan bahwa
gaji kecil dapat mendorong ter-                        Praktek    manajemen        kom-
jadinya korupsi. Di sisi lain, seperti            pensasi PNS di masa yang akan
yang ditemukan oleh Filmer dan                    datang perlu merevitalisasi hubung-
Lindauer (2001), analisis terhadap                an antara imbalan dan kinerja.
data individual dan rumah tangga                  Tujuannya tidak lain untuk men-
Sakernas menunjukkan bahwa rata-                  dapatkan pegawai negeri yang
rata gaji PNS sebenarnya lebih                    bermutu dan menjaga mutu kinerja
besar daripada rekan mereka yang                  dari PNS. Efektivitas imbalan ber-
bekerja di sektor swasta. Jika                    basis kinerja sangat tergantung
asumsi ini akurat, maka hubungan                  pada pengukuran kinerja yang tidak
antara gaji dengan korupsi perlu                  hanya berorientasi pada hasil tetapi
ditata ulang. Korupsi, dengan                     juga pada kompetensi. Pengukuran
demikian, bukan sekedar men-                      kinerja tidak lagi efektif jika hanya
cerminkan respon terhadap ”gaji                   mengandalkan penilaian atasan
rendah”, tetapi lebih menunjukkan                 langsung. Di masa yang akan
respon terhadap “peluang”. Prak-                  datang, pengukuran kinerja harus
tek-praktek suap, uang pelicin atau               melibatkan pegawai sehingga pega-
penyalahgunaan wewenang terjadi                   wai akan dapat memperoleh gam-
karena resiko untuk ditangkap atau-               baran yang jelas mengenai tujuan
pun mendapatkan hukuman sangat                    dan sasaran organisasi. Pelibatan
rendah atau minimal. Lingkungan                   pengguna jasa layanan publik
yang demikian akan menyuburkan                    dalam pengukuran kinerja pegawai
budaya korupsi.                                   juga berperan penting untuk
                                                  meningkatkan kesadaran dan moti-
     Seandainya realitas diatas me-
                                                  vasi PNS sebagai abdi masyarakat.
nguatkan bukan faktor gaji yang
menyebabkan korupsi atau kinerja                         Reformasi manajemen kom-
pegawai yang buruk, maka ke-                      pensasi hendaknya diarahkan pada
bijakan peningkatan gaji PNS tidak                upaya-upaya meningkatkan peng-
akan efektif tanpa perbaikan                      hargaan bagi PNS yang berkinerja
lingkungan kerja. Meskipun pe-                    baik dan didukung dengan proses
merintah terus berupaya mem-                      komunikasi yang intensif serta
perbaiki gaji PNS setiap perubahan                dukungan sumberdana yang te-
tahun anggaran dengan rata-rata                   rencana. Penghargaan bisa ber-
kenaikan PNS antara 15-20 persen,                 bentuk kenaikan tunjangan atau
upaya ini dapat menjadi sia-sia                   pengembangan karier yang lebih
apabila tidak ada upaya yang serius               tinggi sesuai dengan kompetensi


                       Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                            Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


dan derajat kinerja yang dicapai.                             Group     Public       Service
Untuk itu, pemerintah perlu mem-                              Delivery.
buka akses yang fair dan objektif                 Gray, Clive. 1979. “Civil Service
kepada setiap PNS untuk merea-                           Compensation    in   Indo-
lisasikan harapan-harapannya. Pem-                       nesia”. Bulletin of Indo-
berian hukuman tetap penting di-                         nesian Economic Studies 15
berlakukan kepada PNS yang ber-                          (1).
kinerja buruk tetapi diarahkan se-
bagai sarana pembelajaran. Dengan                 Keban, Jeremias T. 2004. Enam
cara demikian, reformasi mana-                           Dimensi Strategis Adminis-
jemen kompensasi akan efektif                            trasi Publik, Gava Media,
membentuk aparatur pemerintahan                          Yogyakarta.
yang profesional sebagai pelayan                  Kim, Pan S. 2002. “Strengthening
publik.                                                  the Pay-Performance Link
                                                         in Government: A Case
                                                         Sudy of Korea”. Public
                                                         Personeel     Management
DAFTAR PUSTAKA                                           Vol. 31 No. 4
                                                  Kompas. 2007. “Depkeu Jadi Per-
                                                         contohan Reformasi Biro-
Bank      Dunia. 2006. “Pelayanan                        krasi.” 9 Juli 2007
           Publik – Reformasi yang
                                                  Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja
           Sama-Sama Menang”. Indo-
                                                        Sektor Publik, STIE YKPN
           nesia Policy Brief.
                                                        Press, Yogyakarta.
Bappenas. 2004. Laporan Kajian
                                                  Paarlberg, Laurie E. 2007. “The
       Sistem Renumerasi PNS.
                                                          Impact of Customer Orien-
       Bappenas, Jakarta.
                                                          tation   on   Government
Bilgin, Kamil U. 2007. “Perfor-                           Employee”. International
        mance Management for                              Public Management Journal
        Public Personnel Multi-                           Vol 10 No. 2.
        Analysis Approach Towards
                                                  Pikiran      Rakyat.   2005. Kinerja
        Personnel”. Public Per-
                                                              Pegawai Negeri    Belum
        sonnel Management Vol 36
                                                              Efektif dan Efisien. 8
        No. 2.
                                                              September 2005.
Filmer,     Deon dan David L.
                                                  Risher, Howard. 2002. “Pay-for-
          Lindauer.   2001.    “Does
                                                          Performance: The Keys to
          Indonesia Have a “Low-
                                                          Making it Works”. Public
          Pay” Civil Service”. Policy
                                                          Personeel      Management
          Research Working Paper
                                                          Vol. 31 No. 3.
          No. 2621, the World Bank
          Development       research


                       Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


  Smith, Theodore. 1975. “Stimu-                            Penilaian  Kinerja   Staf
                                                            Melalui DP3 pada Bidang
  lating     Performance    in     the                      Evaluasi dan Pelaporan
                                                            Pusdiklat Pegawai Badan
  Indonesian Bureaucracy: Gaps in                           Pendidikan dan Pelatihan
                                                            Keuangan”. Karya Tulis
  the Administrator‟s Tool Kit”.                            Model, Departemen Ke-
                                                            uangan Republik Indonesia
  Economic      Deve-lopment       and                      Badan Pendidikan dan Pe-
                                                            latihan Keuangan Pusat
  Cultural Change XXIII Vol. 4, hal.                        Pendidikan dan Pelatihan
                                                            Pegawai.
  719-738.                                      Tempointeraktif.   2007.     “Gaji
                                                       Pegawai dan Pejabat Ditata
Stiffler, Mark A. 2006. “Incentive                     Ulang”. 11 Juli 2007.
         Compensation                           --------------------. 2007. “Pegawai
         Management: Making Pay-                          yang       Rendah  Hambat
         for-Performance          a                       Kinerja Pemerintahan”. 13
         Reality”. Performance Im-                        Maret 2007.
         provement Vol. 45 No. 1.
                                                Utomo, Tri W.W. dan       Deden
Taylor, F. 1911. The Principles of                    Hermawan. 2005. “Evaluasi
        Scientific   Management,                      terhadap Sistem Penilaian
        New York, Harper and Bros.                    Prestasi Kerja Menurut
Tim   Pusdiklat Pegawai. 2006.                        Sistem DP3”. Makalah.
       “Meningkatkan Efektivitas




                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                              Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS




                                EVALUASI KEBIJAKAN
      PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL
                                            Oleh:
                                          Ratminto

                                         Abstracts
 Competency is one of the most crucial factors in managing human resources, in order to
 produce the greatest value for the key stakeholders. This article critically reviews the
 policy of the Indonesian Government in formulating the competencies standard for the
 civil servant leaders.
 Key words: Competency, managerial skills and organizational competitiveness.




PENGANTAR                                           CATATAN AKHIR

                                                          Analisis dalam proses eva-
1. Kompetensi adalah merupakan
                                                    luasi yang telah dilakukan me-
   salah satu konsep penting dalam
                                                    nunjukkan bahwa kebijakan pe-
   studi manajemen sumber daya
                                                    nyusunan     standar  kompetensi
   ma-nusia.             Penguasaan
                                                    jabatan sebagaimana telah diatur
   kompetensi yang tepat adalah
                                                    di dalam Keputusan Kepala BKN
   merupakan prasyarat yang harus
                                                    Nomor 46 Tahun 2003 masih
   ada dalam pemenuhan aspirasi
                                                    mengandung banyak kelemahan,
   stakeholders, sehingga da-pat
                                                    terutama dalam hal:
   diwujudkan organisasi yang res-
   ponsif dan akuntabel. Untuk itu,                 1. Belum memperhatikan keteram-
   di dalam artikel ini dicoba untuk                   pilan teknis, sehingga standar
   di-lakukan      review       teori                  kompetensi antar SKPD untuk
   kompetensi       dan      evaluasi                  eselon yang sama cenderung
   terhadap kebijakan kompetensi                       sama pula.
   pegawai negeri, khu-susnya                       2. Belum memperhatikan visi dan
   penyusunan standar kom-petensi                      misi organisasi sehingga standar
   jabatan struktural.                                 kompetensi antar Daerah yang
                                                       visi dan misinya sangat berbeda
                                                       cenderung sama apabila eselon-
                                                       nya sama.



                         Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


3. Belum memperhatikan konteks                       Kerja Perangkat Daerah sama,
   tugas dan karakteristik ling-                     akan tetapi apabila visi dan
   kungan dan tidak menyatu                          misinya berbeda mestinya me-
   dengan proses perencanaan                         nuntut kompetensi yang ber-
   strategis  dan  manajemen                         beda pula. Misalnya jabatan
   strategis.                                        kepala bidang di Bappeda untuk
                                                     daerah yang mengembangkan
      Berdasarkan temuan-temuan                      visi pariwisata akan menuntut
tersebut, maka dapat dirumuskan                      standar kompetensi yang ber-
rekomendasi penyempurnaan ke-                        beda dengan jabatan kepala
bijakan sebagai berikut:                             bidang di Bappeda untuk daerah
                                                     yang mengembangkan visi in-
1. Penyusunan     indikator    kom-
                                                     dustri telematika atau industri
   petensi jabatan struktural se-
                                                     pengolahan hasil laut.
   harusnya juga mencakup ke-
   terampilan teknis. Hal ini dapat             3. Penyusunan      indikator    kom-
   dilakukan dengan cara meng-                     petensi jabatan struktural se-
   identifikasi indikator-indikator                harusnya memperhatikan kon-
   kompetensi keterampilan teknis                  teks tugas dan karakteristik
   untuk setiap rumpun urusan.                     lingkungan. Dengan demikian
   Dengan demikian untuk jabatan-                  seharusnya proses penyusunan
   jabatan yang ada di struktur                    standar kompetensi jabatan
   kelembagaan sesuai dengan                       struktural merupakan bagian
   rumpun urusan sebagaimana                       yang tidak terpisahkan dari
   diatur di dalam Peraturan Pe-                   proses perencanaan dan mana-
   merintah Nomor 38 Tahun 2007                    jemen strategis. Apabila ini
   dapat     dirumuskan     standar                dilakukan, maka akan dapat di-
   kompetensi keterampilan teknis                  rumuskan, bukan saja kom-
   yang sesuai. Misalnya standar                   petensi secara umum, tapi juga
   kompetensi keterampilan teknis                  dapat dirumuskan        distingtif
   untuk jabatan di struktur ke-                   kompetensi, kompetensi utama,
   lembagaan rumpun urusan pen-                    dan     distingtif    kompetensi
   didikan pasti berbeda dengan                    utama. Pada akhirnya akan
   yang harus ada di rumpun                        dapat dirumuskan juga skema
   urusan pertanian. Ideal-nya hal                 kehidupan organisasi.
   ini dilihat dari latar belakang
   pendidikan formal atau ser-
   tifikat yang dimiliki oleh calon
   pemegang jabatan.                            DAFTAR PUSTAKA
2. Penyusunan    indikator   kom-
   petensi jabatan struktural se-
   harusnya memperhatikan visi                  Bryson, John M., F. Ackermann & C.
   dan misi organisasi. Meskipun                      Eden, 2007, „Putting the
   nomenklatur jabatan dan Satuan                     Resource-Based     View   of

                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


      Strategy   and    Distinctive             Munarja,   Markus   Tri,  2007,
      Competencies to Work in                         Kumpulan Materi Workshop
      Public Organizations, dalam                     Penyusunan     Kompetensi
      Public     Administration                       Jabatan, PT Sinergi Visi
      Review, Jul/Aug 2007.                           Utama, Yogyakarta.
                                                Nankervis, R. Alan, Compton, L.
Keputusan Kepala Badan Kepe-                          Robert, and Mc Carthy, E.
      gawaian Negara Nomor 43                         Terence, 1996,    Strategic
      Tahun 2001 Tentang Standar                      Human Resources Mana-
      Kompetensi Jabatan Struk-                       gement 2nd edition, Nelson,
      tural Pegawai Negeri Sipil
                                                      Melbourne,.
Keputusan Kepala Badan Kepe-
      gawaian Negara Nomor 46A                  Robbins, Stephen P., R. Bergman &
      Tahun 2003 Tentang Pe-                          I. Stagg, 1997. Management,
      doman Penyusunan Standar                        Prentice Hall of Australia,
      Kompetensi Jabatan Struk-                       Sydney
      tural Pegawai Negeri Sipil.               Tim Pengkaji BKN, 2004. Penyusun-
Macaulay, Michael & A. Lawton,                        an Pedoman Pengukuran
      2006, „From Virtue to                           Kompetensi Pegawai Negeri
      Competence: Changing the                        Sipil Dalam Jabatan Struk-
      Principles of Public Service‟                   tural, Pusat Penelitian Dan
      dalam Public Administration                     Pengembangan Badan Kepe-
      Review, Sep/Oct 2006.                           gawaian Negara, Jakarta.




                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                               Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


                     REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL:
                                                                                       1
         TANGGAPAN MASYARAKAT DAN PILIHAN KEBIJAKAN
                                             Oleh
                                            Herman


                                           Abstrak
 Rekrutmen pegawai merupakan tahap strategis bahkan paling kritis dan penuh risiko
 dalam manajemen kepegawaian PNS. Tanggapan masyarakat secara umum mengakui
 pengadaan/rekrutmen PNS belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip
 netral(nondiskriminatif), objektif, akuntabel, terbuka dan tanpa dipumgut biaya. Dengan
 kondisi seperti itu, pemerintah perlu mendesain suatu pola dan strategi rekrutmen PNS
 yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional dan kompeten.




A. LATAR BELAKANG 1                                  manajemen sumber daya ma-nusia yang
                                                     berlaku, termasuk di da-lamnya adalah
                                                     sistem rekrutmen pegawai.
      Institusi birokrasi pemerintah sebagai
bagian dari organ negara (state) memiliki                   Rekrutmen pegawai merupa-kan
tugas yang amat penting dalam                        tahap strategis dan kritis dalam fungsi
penyelenggaraan            tugas      umum           manajemen kepegawaian PNS. Posisi
pemerintahan dan pem-bangunan. Tugas                 strategis tersebut di-tunjukkan pada alasan
tersebut se-makin berat pada saat                    bahwa pro-ses ini merupakan titik tolak yang
organisasi dihadapkan pada tantangan                 dapat menggambarkan apa dan ba-gaimana
ekster-nal yang semakin kompetitif, baik             profil pegawai yang dike-hendaki sesuai
tantangan dari dalam negeri mau-pun luar             dengan kebutuhan organisasi. Idealnya,
negeri. Untuk melaksana-kan tugas dengan             dasar      rekrut-men     pegawai     adalah
baik dan eksis dalam konstelasi kompetisi            kebutuhan            pegawai           setiap
eks-ternal tersebut, birokrasi peme-rintah           organisasi/instansi     pemerintah      yang
membutuhkan kemampuan sumber daya                    terangkum dalam desain analisis jabatan
manusia (SDM) yang tangguh dan handal.               atau analisis kebutuhan dan formasi
Untuk melak-sanakan tugas dimaksud                   pegawai. Dalam birokrasi pemerintah,
dibutuhkan manajemen SDM aparatur yang               proses ini seringkali menimbulkan banyak
te-pat dan benar, sehingga SDM aparatur              masalah karena banyaknya ketidak-puasan
dapat berkembang secara optimal yang                 dari masyarakat terhadap proses rekrutmen
akhirnya memberikan kontribusi besar pada            yang dilakukan. Ketidakpuasan tersebut
organisasi. Terpenuhi-tidaknya tuntutan ter-         bisa di-sebabkan bermacam-macam seperti
sebut sangat bergantung pada sis-tem                 tidak transparan dan adanya prak-tik KKN.
                                                     Penerimaan PNS di daerah-daerah yang
                                                     banyak menuai protes adalah salah satu


                          Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                               Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


contoh nyata dari praktik-praktik belum              ini sangat menentukan dalam membentuk
serasinya antara apa yang diharapkan ter-            profil SDM yang handal, berkualitas dan
wujudnya PNS yang qualified de-ngan                  relevan dengan kebutuhan organisasi atau
kenyataan objektif di lapa-ngan (Kompas,             justru sebaliknya SDM yang kontraproduk-tif
14 Nopember 2002). Beberapa pengamatan               terhadap organisasi. Posisi strategis
menyatakan bahwa faktor dominan kenapa               tersebut ditunjukkan oleh alasan bahwa
se-bagian besar pegawai negeri sipil tidak           tahapan rekrutmen merupakan titik tolak
efektif dan belum membe-rikan kontribusi             yang dapat menggambarkan apa dan bagai-
yang      optimal      khu-susnya     dalam          mana profil pegawai yang di-kehendaki
memberikan         pela-yanan        kepada          sesuai dengan kebutuhan organisasi.
masyarakat, bahkan terkesan menjadi                  Sedangkan berisiko arti-nya kegiatan ini
pengangguran terselubung, adalah karena              mengandung kon-sekuensi jangka panjang
kebi-jakan rekrutmen pegawai di ling-                terhadap investasi aset jangka panjang.
kungan instansi pemerintah di masa lalu              Dalam konteks paradigma baru manajemen
tidak berdasarkan perenca-naan tenaga                sumber daya manusia, ada semacam trend
kerja tetapi lebih di-dasarkan pada faktor           bahwa SDM bukan hanya dianggap aset
kepentingan politik dan kekuasaan. Selama            penting, melainkan merupakan patner orga-
pu-luhan tahun, PNS lebih sering dija-dikan          nisasi yang perlu dikelola dengan baik
alat kekuasaan dan politik, sehingga                 karena sangat menentukan efektivitas
mengabaikan kualitas dan syarat-syarat               organisasi (Triton, 2005). Di samping itu,
kebutuhan untuk ana-lisis pekerjaan.                 kegiatan ini penuh risiko dari praktik-praktik
Celakanya, penem-patan asal jadi ini                 KKN yang dilakukan oleh pihak-pihak
umumnya di departemen-departemen                     tertentu dengan masyarakat. Dengan kata
pemerin-tah terutama yang memberikan                 lain, proses ini seringkali menim-bulkan
pelayanan publik. Keadaan ini di-perburuk            banyak masalah karena banyaknya
dengan adanya faktor KKN tanpa                       ketidakpuasan dari masyarakat terhadap
perhitungan dan pertim-bangan kemampuan              proses rekrut-men yang dilakukan.
atau keteram-pilan/keahlian. Ketika itu,             Ketidakpuasan tersebut bisa disebabkan
kalau ada kesempatan formasi dan dekat               ber-macam-macam seperti tidak trans-paran
dengan kekuasaan, pegawai baru akan                  dan adanya praktik KKN.
dimasukkan dan terus di-tambah tanpa                 Tulisan ini menyajikan tang-gapan
direncanakan apa yang akan dilakukan                 masyarakat       terhadap    pe-laksanaan
selanjutnya. Kesalahan mendasar itulah me-           rekrutmen PNS, per-masalahan dan
nyebabkan akhirnya terjadi ke-lebihan                beberapa alternatif yang disarankan untuk
tenaga kerja yang tidak sinkron dengan               memperbaiki sistem rekrutmen pegawai ke
kebutuhan. Ketidak-sinkronan inilah kemudian         depan. Masyarakat yang dimaksud dalam
memuncul-kan wacana tentang perlunya di-             tulisan ini merupakan peng-golongan dari
lakukan rasionalisasi terhadap PNS.                  tiga kelompok res-ponden yang ditetapkan
      Bahkan untuk tataran nasio-nal, boleh          dalam pemilihan sampel penelitian, yaitu:
dikatakan pengadaan PNS merupakan                    kelompok pejabat pengelola ke-pegawaian
tahapan yang paling kritis dan berisiko              di daerah, kelompok responden yang
(Sudar-manto, 2004). Kritis artinya tahap-an         diterima atau di-angkat menjadi CPNS, dan

                          Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                               Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


ke-lompok responden dari mereka yang                 didasarkan asumsi bahwa penerima-an
tidak diterima atau belum diangkat menjadi           PNS tahun 2004 oleh beberapa kalangan
PNS. Hasil pe-nelitian ini dikhususkan untuk         dinilai ”relatif lebih baik” dibandingkan
memotret       pelaksanaan        rekrutmen/         dengan      tahun-tahun     sebelum   dan
pengadaan PNS tahun 2004. Hal ini                    sesudahnya.
                                                     mempe-ngaruhi efektivitas implementasi
                                                     kebijakan rekrutmen/pengadaan CPNS.
F. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
                                                     Namun dalam kenyataanya, ketiga variabel
                                                     tersebut     dapat     dika-takan   belum
       Hasil survei menunjukkan bah-wa               mendukung keber-hasilan pelaksanaan
secara umum ketiga kelompok responden                rekrutmen/ penerimaan CPNS.
berpendapat proses pelaksanaan rekrutmen
atau penga-daan CPNS berjalan sesuai
                                                     Saran
dengan norma, standar dan prosedur seba-
gaimana ditetapkan dalam per-aturan                         Pertama,    perlu     ada      upaya
perundang-undangan yang berlaku, mulai               pembenahan terhadap proses pelaksanaan
perencanaan, peng-umuman, pengajuan                  rekrutmen/pengadaan CPNS agar terjadinya
lamaran, pe-laksanaan seleksi masuk, dan             penyimpangan dalam proses pelaksanaan
peng-umuman kelulusan peserta tes.                   rekrut-men CPNS dapat ditekan seminimal
Namun demikian, walaupun dengan                      mungkin. Kedua, perlu ada upaya konkrit
proporsi yang lebih rendah ternyata di luar          dan langkah-langkah lan-jutan untuk
itu masih ada sebagian responden yang                menyosialisasikan agar prinsip-prinsip
menganggap masih terdapat beberapa                   pelaksanaan rekrut-men/pengadaan CPNS
penyimpangan dalam proses pelaksanaan                untuk tahun-tahun yang akan datang lebih
rekrut-men/pengadaan PNS secara nasio-               dapat dipahami dan diterapkan sesuai
nal yang berlangsung pada tahun 2004.                dengan tuntutan undang-undang. Ketiga,
                                                     perlu ada upaya bersama antara pemerintah
       Prinsip pelaksanaan rekrut-men PNS,
                                                     pusat dan daerah serta instansi yang terkait
yaitu: prinsip netral (non diskriminasi),
                                                     untuk mendesain suatu pola dan strategi
objektif, akuntabel, terbuka dan tanpa
                                                     rekrutmen/pengadaan CPNS sebagai
dipungut biaya, belum sepenuhnya berjalan
                                                     yang berkualitas dan layak untuk diterapkan
secara efektif di lapangan. Artinya, di satu
                                                     untuk masa-masa yang akan datang.
sisi beranggapan kelima prinsip rekrut-
men/pengadaan PNS terse-but telah
diterapkan dengan baik, namun di sisi lain
ada sebagian orang yang beranggapan
prinsip ter-sebut belum diterapkan dengan
se-penuhnya sesuai tuntutan dan ama-nat
undang-undang. Pada dasarnya responden
sepakat bahwa variabel kebijakan,
organisasi pelaksana/pe-nyelenggara, dan
lingkungan imple-mentasi kebijakan dapat


                          Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                                 Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


DAFTAR PUSTAKA                                        Klingner, Donald E., Nalbandian, John,
                                                              Public Personnel Management:
                                                              Contex and Strategies, Printice-
                                                              Hall, Inc., Englewood Cliffs, New
Badjuri,     Abdulkahar, Yuwono, Teguh,                       Jersey, 1985.
           Kebijakan Publik: Konsep dan               Mangkunegara, Anwar Prabu, Mana-jemen
           Strategi, Sema-rang, Universitas                 Sumber        Daya      Manusia
           Dipone-goro, 2002.                               Perusahaan, Bandung, Re-maja
Dunn, William N., Pengantar Ana-lisis                       Rosdakarya, 2004.
      Kebijakan Publik (ter-jemahan),                 Mathis, Robert, L., Jackson, John, H.,
      Edisi Kedua, Yogya-karta, Gadjah                       Management      Sumber    Daya
      Mada University Press, 1991.                           Manusia, (terjemahan), Jakarta,
Gomes, Faustino, Cardoso, Mana-jemen                         Salemba Empat, 2002.
      Sumber Daya Manu-sia, Andi                      Prasojo, Eko, Reformasi Kepe-gawaian di
      Offset, Yogyakarta, 1995.                               Indonesia, dalam Jurnal Ilmiah
Grindle, Merilee, S., Politics and Policy                     Administrasi Publik, Volume VII,
        Implementation in The Third Wold,                     Nomor 1, September 2006-Pebruari
        New Jersey: Princeton University                      2007.
        Press, 1980.                                  Pressman, Jeffrey L. and Wild-vasky,
Ibrahim,     Amin, Pokok-Pokok Ana-lisis                    Implementation, Los Angeles:
           kebijakan Publik, Man-dar Maju,                  University of Cali-fornia Press,
           Bandung, 2004.                                   1984.

Idrus, Moh., Pengembangan PNS dalam                   Quade, E.S, Analysis for Public Decisions,
        Kaitannya dengan Pe-laksanaan                        Second Edition, North Holland,
        Otonomi Daerah, Makalah, Jakarta,                    New York,1982.
        BKN, 2001.                                    Ripley, Randall, B., Policy Analysis in
Jones, Charles O., An Introduction to the                     Political Science, Chicago: Nelson-
       Study of Public Policy, Second                         Hall Publishers, 1985.
       Edition, North Scituate, MA:                   Ruky,      S., Achmad, SDM Berkualitas
       Duxbury Press, 1977.                                      Mengubah Visi Menjadi Rea-litas,
Keban, Yeremias, T., Pokok-Pokok Pikiran                         Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
       Perbaikan Manaje-men SDM PNS                              2003.
       di Indonesia, dalam Jurnal                     Siagian,      P.,    Sondang,    Organisasi,
       Kebijakan dan Administrasi Publik,                        Kepemimpinan     dan     Perilaku
       Volume 8 Nomor 2 (November                                Administrasi, Jakarta, Gu-nung
       2004), Magister Administrasi Publik,                      Agung, 1995.
       Program Pascasarjana Uni-versitas
                                                      Sikula,       Andrew,       E.,   Personnel
       Gadjah Mada, 2004.
                                                                 Administration     and   Human


                           Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                               Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


       Resource Management, New York:                Wahab, Solichin Abdul, Pengantar Analisis
       A Wiley Trans Edition, by John                      Kebijaksanaan Ne-gara, 1990.
       Wiley & Son, Inc.1981                         Wibawa, Samodra, Studi Imple-mentasi
Simamora, Henry, Manajemen Sum-ber                         Kebijaksanaan, Fisi-pol UGM,
      Daya Manusia, Yogya-karta, STIE                      Yogyakarta.
      YKPN, 1999.
Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian,              Peraturan Perundang-undangan
        Metode Penelitian Survai, Jakarta,
        LP3ES, 1989.                                 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
                                                     Tentang Pokok-Pokok Kepe-gawaian.
Sudarmanto, Merancang Mana-jemen SDM
      Berbasis Kom-petensi, dalam Jurnal             Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978
      Ke-bijakan dan Administrasi Publik,            Tentang Pokok-Pokok Kepe-gawaian.
      Volume 9 Nomor 1 (Mei 2005),                   Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
      Magister Publik Program Magister               2000 tentang Formasi pegawai Pengadaaan
      Adminis-trasi Publik, Program                  PNS.
      Pasca-sarjana Universitas Gadjah
      Mada, 2005.                                    Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun
                                                     2000 tentang Pengadaan PNS.
Sugiyono, Metode Penelitian Admi-nistrasi,
       Bandung, Alfabeta, 1989.                      Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002
                                                     tentang Pengadaan PNS.
Syaukani, HR., Akses dan Indikator Tata
       Kelola Pemerintahan Daerah yang               Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
       Baik, Lembaga Kajian Hukum dan                2005 Tentang Pengangkatan Tenaga
       Kebijakan      Otonomi   Daerah,              Honorer Menjadi PNS.
       Jakarta, 2003.                                Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun
Tayibnapis, Burhanudin, A., Adm-inistrasi            tentang   Pedoman     Pendataan     dan
       Kepegawaian Suatu Tinjauan                    Penglahan Tenaga Honorer Tahun 2005.
       Analitik, Jakarta, Pradnya Paramita,          Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976
       1995.                                         tentang Formasi PNS.
Tim Peneliti BKN, Profil Kebutuhan PNS,              Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun
      Puslitbang BKN, 2000                           2005 tentang Pedoman Pelaksanaan
Triton, PB., Paradigma Baru Mana-jemen               Pengadaan Calon PNS Tahun 2005.
        Sumber       Daya       Manu-sia,
        Yogyakarta, Tugu, 2005.
                                                     Surat Kabar
Umar, Husein, Metode Riset Peri-laku
      Organisasi, Jakarta, Gramedia                  Suara Merdeka, 4 April 2000.
      Pustaka Utama, 2003.                           Kompas, 14 November 2002.




                          Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                             Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


                   NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL:
                                                                                          1
  IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK
                                         Oleh:
                                  Ajib Rakhmawanto

                                         Abstrak

 Penelitian netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan untuk mengidentifikasi; (1)
 Dampak netralitas terhadap kinerja PNS, (2) Sejauhmana kinerja PNS akan menghasilkan
 mutu pelayanan publik yang baik. Data dihimpun dari hasil kuesioner dan wawancara dari
 para responden, yaitu PNS (Staf, Eselon IV, III, II) dan masyarakat umum. Untuk
 menjelaskan permasalahan dipakai beberapa konsep yang relevan, yaitu Konsep
 Netralitas, Konsep Kinerja, dan Konsep Pelayanan Publik. Adapun hasil penelitian
 menunjukan bahwa; (1) Dampak netralitas terhadap kinerja PNS bernilai positif, artinya
 semenjak diberlakukan kebijakan neralitas, kinerja PNS mengalami peningkatan dan
 mereka sudah tidak berpolitik praktis, (2) Kinerja PNS sudah memberikan dampak yang
 positif/baik terhadap pelayanan publik, artinya dengan adanya peningkatan kinerja PNS
 mutu pelayanan publik juga meningkat.

 Kata Kunci: Netralitas, Kinerja, Pelayanan Publik



A. PENDAHULUAN
                                                   partai pemenang pemilu; seperti
                                                   para Anggota Legislatif, Presiden,
      Dalam etika ilmu administrasi
                                                   Menteri, Gubernur, Bupati, dll.
negara ditegaskan bahwa birokrasi
                                                   Sedangkan pejabat karier birokrasi
pemerintah seyogyanya harus ne-
                                                   adalah pejabat profesional yang di-
tral dari kepentingan politik, hal ini
                                                   tetapkan atas pertimbangan karier-
dimaksudkan agar Pegawai Negeri
                                                   nya sebagai pegawai pemerintah
Sipil (PNS) dapat bekerja penuh se-
                                                   dalam hal ini PNS; misal pejabat
bagai pelayan publik. Untuk menda-
                                                   Struktural (Eselon) seperti Kepala
patkan PNS yang profesional dalam
                                                   Lembaga Pemerintah Non Depar-
tatanan birokrasi harus dibedakan
                                                   temen (LPND), Setjen, Dirjen,
secara jelas antara jabatan politik
                                                   Irjen. Setingkat Eselon II seperti;
dengan jabatan karier PNS. Kedua
                                                   Direktur, Kepala Biro, Kepala
macam jabatan dalam birokrasi ini
                                                   Pusat. Kemudian Eselon III seperti
masing-masing mempunyai peran
                                                   Kabag, Kabid, Kasubdit dll.
dan tugas yang berbeda.
                                                       Kalau melihat sejarah politik
    Pejabat politik adalah pejabat
                                                   bangsa Indonesia, sejak dulu selalu
yang diangkat secara politis dari
                                                   menimbulkan     persaingan    tidak

                        Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


sehat, yang berdampak buruk pada                berkonsentrasi pada tugasnya se-
tatanan birokrasi. Peran dan fungsi             bagai pelayan publik.
lembaga kurang jelas, bahkan                          Hal yang lebih buruk lagi
sering terjadi benturan kepentingan             terjadi dalam pengembangan karier
antar lembaga pemerintahan. Hal                 PNS, dimana profesionalisme PNS
ini lebih diakibatkan tidak adanya              tidak diukur dari kualitas, prestasi,
tatanan lembaga pemerintah secara               dan kompetensinya, tetapi lebih
jelas, disamping itu birokrasi di               banyak diwarnai pada pertimbang-
Indonesia selalu dicampuradukkan                an politik. Hal ini sangat tidak
dengan kepentingan politik praktis.             menguntungkan, baik dari aspek
Seperti dikatakan Thoha (2003:
                                                pengembangan PNS, maupun dalam
179) bahwa dari awal kemerdekaan                pembangunan bangsa. Koreksi ter-
kabinet parlementer, partai-partai              hadap masalah ini tentunya bangsa
politik dipemerintahan selalu me-               Indonesia menginginkan adanya
nanamkan pengaruhnya kepada                     pemerintahan yang berwibawa,
pejabat dan pegawai dipemerintah-               berdayaguna, dan berhasilguna.
an. Kejadian ini terus berlangsung              Maka dari itu secara nyata diperlu-
pada masa orde baru hingga                      kan PNS yang bersatupadu, ber-
reformasi.     Menurut    Manihuruk             disiplin, dan mampu melaksanakan
bahwa keberadaa masing-masing                   tugasnya dalam bidang pemerin-
partai politik berusaha menarik                 tahan, pembangunan, dan pelayan-
birokrat/PNS menjadi anggotanya,                an kepada masyarakat bukan ber-
mereka kebanyakan menyambut                     afiliasi pada kepentingan politik.
dengan harapan karirnya akan
dapat menanjak (dalam... Affandi,
2002:7). Hal ini menciptakan per-               B. PENUTUP
saingan tidak sehat, menimbulkan
benturan, dan menyebabkan pe-                   1. Kesimpulan
nurunan kinerja PNS.                               Dari hasil analisis dan pem-
      Sejarah   ini    membuktikan                 bahasan dapat disimpulkan,
bahwa ada sisi negatif antara PNS                  bahwa:
dangan partai politik, dan ini telah            a. Dampak netralitas terhadap ki-
menjadikan     budaya     tersendiri               nerja PNS dapat dikatakan baik
dalam birokrasi di Indonesia.                      (bernilai positif), artinya dengan
Loyalitas PNS telah ditanamkan                     diberlakukan kebijakan netrali-
secara ganda, satu sisi harus loyal                tas, kinerja PNS mengalami pe-
kepada pemerintah sebagai pelayan                  ningkatan. Kemudian PNS secara
publik disisi lain kepada partai                   mayoritas tidak lagi berafiliasi
politik yang menguasai pemerintah-                 pada partai politik (berpolitik
an. Kondisi ini mengakibatkan PNS                  praktis).
menjadi ter-kotak-kotak dan tidak



                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


b. Kinerja PNS secara mayoritas di-
   nilai oleh para responden telah
   menghasilkan mutu pelayanan
   publik yang baik. Artinya, se-               DAFTAR PUSTAKA
   menjak diberlakukan kebijakan
   netralitas PNS, mutu pelayanan
   publik mengalami peningkatan.                Affandi, M. Joko, 2002; Pegawai
                                                      Negeri Sipil Di Era Revolusi
                                                      dan     Otonomi,    Jakarta:
2. Saran                                              Puslitbang BKN.
a. Dengan diterapkannya kebijakan               Deasler, Gary, 1995; Manajemen
   netralitas PNS, maka semua PNS                     Sumber     Daya     Manusia,
   harus menjalankan komitmen                         Jakarta: PT Prenhallindo.
   tersebut, disamping itu kepada
   seluruh parpol agar ikut men-                Gomes, Faustino Cardoso, 2000;
   jamin keutuhan, kekompakan,                       Manajemen SDM, Yogya-
   dan persatuan PNS. Hal ini di-                    karta: Andi Offset.
   maksudkan agar PNS dapat me-                 Mangkunegoro, 2000; Penilaian
   musatkan pada kinerjanya, per-                    Prestasi Kerja, Jakarta
   hatian, pikiran, dan tenaganya
   sebagai pelayan publik.                      Milles, Mattew B & Huberman,
                                                       Michael B, 1992; Analisa
b. Untuk lebih meningkatkan ki-                        Data Kualitatif, Jakarta:
   nerja PNS terhadap pelayanan                        Indonesian University Press
   publik; pertama, seharusnya di-
   berikan kebijakan nyata yang                 Rampersad, Hubert. K, 2005;
   mengarah pada terjaminnya ke-                     Total Performance Score-
   sejahteraan, kedua secara non                     card: Konsep Manajemen
   finansial, adanya perubahan sis-                  Baru   Mencapai     Kinerja
   tem penggajian PNS, adanya                        Dengan Integritas, Jakarta:
   penghargaan     (reward)    yang                  PT Gramedia Pustaka Utama
   nyata,     pembarian    kenaikan             Ratminto dan Winarsih, Atik Septi,
   pangkat, dan lain-lain.                            2005;    Manajemen     Pela-
c. Hasil penelitian ini agar dijadi-                  yanan: Pengembangan Model
   kan sebagai dasar rumusan                          Konseptual, Penerapan Citi-
   untuk menganalisis dan menyu-                      zen’s Charter dan Standar
   sun kebijakan/aturan netralitas                    Pelayanan Minimal, Yogya-
   PNS secara normatif untuk men-                     karta: Pustaka Pelajar
   ciptakan tata pemerintahan                   Ruky, Ahmad. S, 2001; Sistem
   yang baik (good governance).                      Manajemen Kinerja: Pan-
                                                     duan Praktis Untuk Meran-



                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


      cang dan Meraih Kinerja                   Thoha, Miftah, 2003; Birokrasi dan
      Prima, Jakarta: PT.Gramedia                    Partai Politik di Indonesia,
                                                     Jakarta: PT Rajawali Pers.
Siagian, Sondang P, 1994; Patologi
       Birokrasi Analisis, Identifi-            Widodo, 2004; Proposal Penelitian
       kasi, dan Terapinya, Jakarta:                 Skripsi Tesis dan Disertasi,
       Ghalia Indonesia.                             Jakarta: Yayasan Kelopak.
Siagian,    Sondang    P,  2001;                Undang-Undang Nomor 43 Tahun
       Kerangka Dasar Ilmu Admi-                     1999, (Tanggal 30 Sep-
       nistrasi, Jakarta: Rineka                     tember    1999)    tentang
       Cipta.                                        Perubahan Atas UU Nomor 8
                                                     Tahun 1974 tentang Pokok-
Singarimbun, Masri & Effendi,
                                                     Pokok Kepegawaian.
      Sofyan, 1995; Metode Pe-
      nelitian Survai, Jakarta:                 SK     MENPAN Nomor 43 Tanun
      LP3ES.                                            2003,   Tentang Pedonan
                                                        Penyelenggaraan
Subhan, Syafuan, R, 2000, Model
     Reformasi Birokrasi Indone-
     sia, PPW-LIPI, Jakarta.




                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                                       Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


                             STRUKTUR GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL:
                                                                                            1
                Upaya Pencapaian Keadilan Internal dan Eksternal PNS
                                               Oleh:
                                  Janry Haposan U. P. Simanungkalit


                                                     Abstrak
    Tulisan ini didasari pada kenyataan bahwa Struktur Gaji PNS yang berlaku hingga saat ini
    belum mampu berfungsi sebagai pemacu peningkatan kinerja dan produktivitas PNS. Hasil
    penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara gaji yang diterima oleh
    PNS saat ini dengan KHL PNS. Dari sisi Keadilan Internal PNS, gaji yang diterima oleh PNS
    saat ini belum memperhitungkan kinerja, kedisiplinan, beban kerja, dan keahlian kerja
    PNS, sedangkan dari sisi Keadilan Eksternal PNS, memperlihatkan ketidakadilan antara
    besaran gaji yang diterima oleh PNS saat ini dengan yang diterima oleh Pegawai Swasta.
    Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan tindak lanjut penelitian, yakni: (1) dalam
    penetapan Gaji Pokok PNS terendah hendaknya didasarkan pada Standar KHL PNS pada
    masing-masing Daerah; (2) perlu adanya dukungan dan good will Pemerintah untuk
    menyediakan anggaran negara secara memadai; dan (3) dengan ditetapkannya Sistem
    Penggajian yang baru yang berbasis Bobot Jabatan hendaknya diikuti oleh perubahan-
    perubahan sebagai pre-requisite, seperti Sistem Penilaian Kinerja PNS, Sistem Pensiun,
    Penatalaksanaan Organisasi, dan lain-lain.

    Kata Kunci:        Struktur Gaji PNS, Bobot Jabatan, Keadilan Internal dan Keadilan
                       Eksternal



                              2
I. PENDAHULUAN                                               satu faktor yang turut berkontribusi
                                                             pada aktivitas pelayanan publik
A. Latar Belakang                                            yang sangat buruk. Di samping itu,
                                                             sebagian pihak beranggapan bahwa
     Pendapat umum yang hingga
                                                             gaji PNS yang rendah akan men-
saat ini masih sangat populer me-
                                                             dorong (stimulate) terjadinya “ke-
ngemuka menyebutkan bahwa Pe-
                                                             bocoran” Keuangan Negara yang
gawai Negeri Sipil (PNS) bergaji
                                                             dikenal dengan korupsi (inefisiensi
rendah. Hal tersebut bagaimana-
                                                             dan inefektivitas).
pun dalam kenyataannya menurut
Effendi (1999) merupakan salah                                    Uraian di atas setidaknya me-
                                                             merlukan perbandingan, mengingat
2
    Tulisan ini diadaptasi dari hasil penelitian dengan      gaji bersifat relatif. Pada Tahun
    judul: ”Penyusunan Struktur          Gaji Pegawai        1975, Theodore Smith dari Yayasan
    Negeri Sipil: Berbasis Bobot Jabatan dan
    Kebutuhan Hidup Layak Dalam Rangka Keadilan
                                                             Ford dalam hasil penelitiannya yang
    Internal dan Eksternal Pegawai Negeri Sipil”,            berjudul “Stimulating Performance
    yang dilaksanakan oleh penulis dengan anggota tim
    peneliti lainnya, yakni: Anita Tarigan, Endang
                                                             in the Indonesian Bureucracy: Gaps
    Kosasih, dan Wakiran pada Pusat Pengkajian dan           in the Administrator’s Tool Kit” di
    Penelitian Kepegawaian BKN (2006).




                                  Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


dalam Jurnal Economic Develop-                       Dengan pendekatan Kebutuhan
ment and Cultural Change menge-                 Hidup Minimum dan Pengeluaran
mukakan bahwa diantara pegawai                  (Expenditure), hasil penelitian Se-
Pemerintah sedunia, PNS Indonesia               kretariat Jenderal Ketahanan Na-
termasuk yang paling murah di-                  sional mengungkapkan bahwa pe-
bayar. Menurutnya, gaji bulanan                 ngeluaran untuk Kebutuhan Hidup
tak sanggup menutup biaya hidup                 Minimum seorang PNS dan ke-
lebih dari setengah bulan (hanya                luarganya adalah sebesar Rp
cukup untuk satu sampai dengan                  1.096.250,00 (Wanhannas, 1999).
dua minggu saja), sehingga PNS-lah              Sedangkan hasil penelitian Badan
yang sebetulnya mensubsidi Peme-                Kepegawaian Negara (BKN) meng-
rintah (Seldadyo, 2005).                        ungkapkan bahwa rata-rata pe-
                                                ngeluaran PNS Guru Sekolah Dasar
     Sumber-sumber lainnya antara
                                                sebesar Rp 1.556.524,28, Guru
lain hasil penelitian Clive Gray
                                                Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dalam Jurnal BIES yang berjudul
                                                sebesar Rp 1.488.834,03, Guru
“Civil Service Compensation in
                                                Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se-
Indonesia” pada Tahun 1979 dan
                                                besar Rp 1.529.127,07, dan Guru
laporan hasil penelitian konsultan
                                                Sekolah Menengah Kejuruan se-
internasional, Watson Wyatt pada
                                                besar Rp 1.527.530,59 (Tim Peneliti
Tahun 1999 (Indonesia: Compen-
                                                BKN, 2000). Demikian halnya
sation Report) juga memberikan
                                                dengan hasil penelitian Indarto
impresi yang sama. Penelitian ter-
                                                (2004) yang mengungkapkan bahwa
sebut mengungkapkan bahwa ke-
                                                hampir semua PNS (94,7% dari
senjangan gaji pegawai Pemerintah
                                                responden) menyatakan gaji dan
dan Swasta mulai terlihat sejak
                                                tunjangan yang mereka terima saat
jabatan Sopir, Sekretaris Junior
                                                ini belum mencukupi kebutuhan
hingga Staf Administrasi. Kesen-
                                                hidup PNS dan keluarganya.
jangan tersebut melebar agresif
dari Jabatan Penyelia, Kepala Biro,                  Fenomena di atas pada dasar-
Deputi Direktur Jenderal hingga                 nya telah direspon oleh Peme-
Direktur Jenderal. Pada jabatan                 rintah, yakni yang paling terkini
terakhir tersebut, gaji Pegawai                 dengan menetapkan Peraturan Pe-
Swasta 10 (sepuluh) kali lebih besar            merintah Nomor 9 Tahun 2007
daripada Gaji PNS. Sementara itu,               (Tanggal 10 Januari 2007) tentang
hasil penelitian lainnya meng-                  Perubahan Kesembilan Atas Per-
ungkapkan bahwa apabila diban-                  aturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
dingkan dengan negara-negara te-                1997 tentang Peraturan Gaji Pega-
tangga di Asia Tenggara, gaji PNS di            wai Negeri Sipil. Di dalam Per-70
Indonesia hanya berkisar antara                      aturan Pemerintah tersebut
seperempat dan sepertiga diban-                 di-cantumkan bahwa gaji yang
dingkan dengan gaji karyawan                    paling rendah yang diterima PNS
swasta (Tjiptoherijanto, 2002:14-               adalah sebesar Rp 760.500,-
15).                                            (Golongan I, Masa Kerja Golongan 0


                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


Tahun) dan gaji yang paling tinggi              Undang tersebut juga menyebutkan
adalah se-besar Rp 2.405.400,-                  bahwa:
(Golongan IV, Masa Kerja Golongan               1. Setiap Pegawai Negeri (PNS,
32 Tahun).       Namun demikian,                   Anggota TNI, dan POLRI) berhak
dalam      kenyata-annya     respon                memperoleh gaji yang adil dan
Pemerintah tersebut masih belum                    layak sesuai dengan beban pe-
mampu juga “mere-dam” anggapan                     kerjaan dan tanggung jawab-
pesimis dan keluh-an PNS tentang                   nya.
besarnya gaji yang diterimanya
belum     mampu      mening-katkan              2. Gaji yang diterima oleh Pegawai
kesejahteraan     PNS    dan    ke-                Negeri harus mampu memacu
luarganya, sehingga belum mampu                    produktivitas dan menjamin ke-
untuk mendorong produktivitas dan                  sejahteraannya.
kreativitas PNS.                                3. Gaji Pegawai Negeri yang adil
     Kebijakan kenaikan gaji PNS                   dan layak ditetapkan dengan
tersebut dirasakan belum seimbang                  Peraturan Pemerintah.
(disequilibirum) dengan kenaikan
harga-harga, terlebih lagi dengan                    Pernyataan tersebut di atas
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak               mempertegas bahwa merupakan
(BBM) dan Tarif Dasar Listrik be-               bagian dari tugas Pemerintah untuk
berapa tahun belakangan ini yang                memberikan gaji yang adil dan
memiliki efek domino terhadap ke-               layak bagi seluruh Pegawai Negeri,
naikan harga barang-barang lain-                termasuk PNS. Pengertian gaji yang
nya, terutama harga kebutuhan                   adil dan layak adalah bahwa gaji
pokok, yang mengakibatkan daya                  PNS harus mampu memenuhi ke-
beli (purchasing power) PNS tidak               butuhan hidup keluarganya, se-
mengalami peningkatan yang signi-               hingga PNS yang bersangkutan
fikan, apalagi untuk mencapai ke-               dapat     memusatkan     perhatian,
hidupan yang dianggap adil dan                  pikiran, dan tenaganya hanya untuk
layak.                                          melaksanakan tugas yang diper-
                                                cayakan kepadanya. Pengaturan
     Pada tataran normatif, gaji                gaji PNS yang adil dimaksudkan
PNS tercantum di dalam Undang-                  untuk mencegah kesenjangan ke-
Undang Nomor 43 tahun 1999                      sejahteraan, baik antara PNS mau-
(Tanggal 30 September 1999)                     pun antara PNS dengan Swasta.
tentang Perubahan Atas Undang-                  Sedangkan gaji yang layak di-
Undang Nomor 8 tahun 1974                       maksudkan untuk menjamin ter-
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,                penuhinya kebutuhan pokok dan
yang mengemukakan bahwa gaji                    dapat mendorong produktivitas dan
adalah sebagai balas jasa atau                  kreativitas kerja PNS.
penghargaan atas hasil kerja se-
seorang (PNS). Selanjutnya, pada                     Mengacu pada Undang-Undang
Bagian Ketiga tentang Hak, tepat-               Nomor 43 Tahun 1999 tersebut di
nya pada Pasal 7 pada Undang-                   atas dapat dinyatakan bahwa struk-



                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


tur gaji PNS yang harus dipenuhi                akhirnya menghasilkan suatu hirarki
adalah struktur gaji yang adil dan              gaji. Prosedur dasarnya adalah
layak. Struktur Gaji PNS dikatakan              membandingkan Bobot Jabatan
memenuhi prinsip keadilan atau                  yang satu dengan Bobot Jabatan
kesetaraan (konsistensi) apabila                yang lainnya, misalnya dari sisi
kesenjangan (gap) kesejahteraan                 keterampilan, usaha (fisik dan
antar PNS maupun antara PNS                     mental), tanggung jawab, dan kon-
dengan Pegawai Swasta dapat di-                 disi kerja para pegawai (Dessler,
cegah atau dieliminir. Dengan                   1997:93). Terlepas dari metode apa
demikian, keadilan sangat penting               yang digunakan, Evaluasi Jabatan
diperhatikan dalam penyusunan                   pada hakekatnya bertujuan untuk
Struktur Gaji PNS, baik secara                  menyusun suatu sistem yang ber-
internal (internal equity) maupun               manfaat, terukur, dan realistis
eksternal (external equity). Ke-                untuk menentukan sistem peng-
adilan internal berarti bahwa                   gajian dalam organisasi (Mathis dan
besarnya gaji harus dikaitkan                   Jackson, 2002:143).
dengan nilai relatif pekerjaan, di-                  Dalam kaitannya dengan Eva-
mana pekerjaan-pekerjaan sejenis                luasi Jabatan, pada Tanggal 21
memperoleh gaji yang sama.                      Nopember 2003, BKN telah me-
Sedangkan keadilan eksternal me-                netapkan Keputusan Kepala BKN
nyangkut pembayaran kepada pe-                  Nomor 46B Tahun 2003 tentang
gawai pada tingkat gaji yang relatif            Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Ja-
sama dengan pekerjan pegawai                    batan Dalam Rangka Penyusunan
pada organisasi atau perusahaan                 Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri
lain dengan pekerjaan yang sejenis              Sipil Nasional. Pedoman tersebut
(Handoko, 2001:157-161).                        dimaksudkan untuk memberikan
     Sebagai langkah pertama (se-               bimbingan teknis kepada seluruh
telah melakukan survei gaji) dalam              Instansi Pemerintah yang selanjut-
menyusun struktur gaji pegawai                  nya dapat digunakan untuk me-
(PNS) yang adil, perlu ditetapkan               nyusun pemeringkatan jabatan yang
suatu hubungan yang konsisten dan               selanjutnya dapat digunakan untuk
sistematis di antara tingkat-tingkat            berbagai keperluan Manajemen
gaji dasar bagi semua pekerjaan                 Kepegawaian, antara lain pene-
dalam organisasi. Proses tersebut               tapan/penyusunan Struktur Gaji
disebut dengan “Evaluasi Jabatan/               PNS. Sesuai dengan jadwal pada
Pekerjaan (Job Evaluation)”. Eva-               keputusan tersebut, pada akhir
luasi Jabatan bertujuan untuk                   Tahun 2005 diharapkan semua Ins-
menetapkan nilai relatif suatu                  tansi Pemerintah telah menyelesai-
jabatan, yang merupakan per-                    kan Evaluasi Jabatan di lingkungan-
bandingan formal dan sistematis                 nya masing-masing (Kepala BKN,
dari jabatan untuk menetapkan                   2004:7).
nilai dari satu jabatan dalam                        Adapun Struktur Gaji PNS
hubungan dengan jabatan lain, dan               dikatakan layak apabila dengan


                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                            Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


struktur gaji yang diterima PNS                   1. Secara keseluruhan, komponen
mampu menjamin terpenuhinya                          KHL terdiri atas 46 (empat puluh
kebutuhan pokok PNS. Dalam                           enam) item, lebih banyak di-
kaitannya dengan hal tersebut,                       bandingkan dengan komponen
salah satu parameter yang dapat                      KHM yang terdiri atas 43 (empat
dijadikan acuan adalah Kebutuhan                     puluh tiga) item. Keseluruhan
Hidup Layak (KHL). Selama ini, ter-                  item KHL tersebut yang dibagi
minologi kebutuhan hidup pekerja/                    ke dalam 7 (tujuh) komponen
pegawai sering dikaitkan dengan                      selanjutnya di-tentukan nilainya
Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).                       selama sebulan (dalam Rupiah)
Namun, seiring dengan perkem-                        berdasarkan survei harga yang
bangan Ilmu Pengetahuan dan Tek-                     dilakukan oleh Tim Penetapan
nologi (IPTEK) serta sosial ekonomi                  KHL pada suatu Daerah, yang
masyarakat yang cukup pesat,                         pada akhirnya akan meng-
maka timbul pemikiran bahwa                          hasilkan Total Nilai KHL pada
kebutuhan hidup pekerja ber-                         Daerah yang bersangkutan.
dasarkan kebutuhan hidup “mini-
mum” perlu dirubah menjadi Ke-
butuhan Hidup Layak. Sebab, Ke-                   B. Rekomendasi
butuhan Hidup Layak dianggap                          Beberapa butir rekomendasi
dapat meningkatkan produktivitas                  yang dapat diusulkan melalui hasil
dan kreativitas kerja pegawai pada                penelitian ini:
organisasi Pemerintah atau per-
usahaan dan pada akhirnya dapat                   1. Dalam penetapan Gaji Pokok
meningkatkan produktivitas nasio-                    PNS terendah hendaknya di-
nal.                                                 dasarkan pada Standar Ke-
                                                     butuhan Hidup Layak (KHL) PNS
      Berdasarkan Peraturan Menteri                  dengan mempertimbangkan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI                     rata-rata KHL seluruh Daerah,
N o mo r PE R - 17/ME N /V I I I /200 5              sehingga dapat memenuhi ke-
(Tanggal 26 Agustus 2005) tentang                    butuhan PNS dan Keluarganya
Komponen dan Pelaksanaan Taha-                       sesuai dengan amanat Undang-
pan Pencapaian Kebutuhan Hidup                       Undang Nomor 43 Tahun 1999.
Layak disebutkan bahwa Kebutuhan
Hidup Layak merupakan standar                     2. Komponen-komponen yang di-
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh                   gunakan dalam menghitung KHL
seorang pekerja/buruh lajang untuk                   dalam penelitian dapat diper-
dapat hidup layak, baik secara                       timbangkan untuk ditetapkan
fisik, non fisik, dan sosial, untuk                  dan dibakukan sebagai Pedoman
kebutuhan 1 (satu) bulan. Nilai                      dalam penyusunan KHL PNS
KHL tersebut selanjutnya digunakan                   secara nasional.
sebagai salah satu bahan per-                     3. Dalam menyusun Sistem Gaji
timbangan dalam penetapan Upah                       PNS di masa mendatang perlu
Minimum.                                             didasarkan pada hasil pelak-



                       Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                           Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


   sanaan Evaluasi Jabatan sesuai                REFERENSI TERPILIH
   dengan Keputusan Kepala Badan
   Kepegawaian Negara Nomor 46
   B Tahun 2003, sehingga Sistem                 Affandi, M. Joko. 2000. Beberapa
   Penggajian PNS ke depan yang                        Pokok Pikiran tentang
   berbasis Bobot Jabatan dapat                        Peningkatan Kesejahteraan
   segera direalisasikan.                              Pegawai Negeri Sipil. Pusat
4. Untuk dapat mengimplementasi-                       Penelitian dan Pengembang-
   kan Struktur Gaji PNS ber-                          an Badan Kepegawaian
   dasarkan simulasi-simulasi yang                     Negara, Jakarta.
   dihasilkan melalui penelitian ini,            Dessler, Gary. 1997. Manajemen
   maka dituntut dukungan dan                           Sumber Daya Manusia. Edisi
   good will Pemerintah untuk me-                       Bahasa Indonesia, Jilid 2.
   nyediakan anggaran negara se-                        Prenhallindo, Jakarta.
   cara memadai.
                                                 Dewan Ketahanan Nasional. 1999.
5. Dengan ditetapkannya Sistem                        Hasil Penelitian. Sekretariat
   Penggajian yang baru yang                          Jenderal Ketahanan Nasio-
   berbasis Bobot Jabatan di-                         nal, Jakarta.
   maksud, hendaknya diikuti oleh
   perubahan-perubahan pada ber-                 Effendi, Sofian. 1999. Prestasi
   bagai sektor lainnya sebagai                        Kerja    Penting Dibanding
   pre-requisite, seperti Sistem                       Pangkat. Majalah Netral.
   Penilaian Kinerja PNS, Sistem                       Nomor 01, Tahun I Bulan
   Pensiun, Akuntabilitas PNS dan                      Desember 1999.
   Organisasi, Penatalaksanaan                   Flippo, E. B. 1984. Personnel
   Organisasi, Sistem Penganggar-                       Management. Mc. Graw Hill
   an, dan lain-lain.                                   Inc., Singapore.
6. Dalam kaitannya dengan Ke-                    Handoko, T. Hani. 2001. Mana-
   adilan Eksternal, hendaknya                        jemen Personalia dan Sumber-
   penetapan besaran Gaji Pokok                       daya Manusia. Edisi 2. BPFE,
   PNS pada seluruh tingkatan                         Yogyakarta.
   jabatan dilakukan dengan mem-
                                                 Indarto, Walujo D. 2004. Sistem
   pertimbangkan besaran Gaji
                                                        Penggajian, Insentif Pegawai
   Pokok Pegawai pada seluruh
                                                        Negeri Sipil, dan Reformasi
   tingkatan jabatan pada Sektor
                                                        Birokrasi. Bunga Rampai
   Swasta.
                                                        Hasil    Penelitian,     Badan
                                                        Analisa Fiskal, Jakarta.
                                                 Kepala Badan Kepegawaian Negara.
                                                       2004. Implementasi Arah
                                                       Kebijakan Manajemen Kepe-
                                                       gawaian. Materi Rapat Koor-



                      Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                          Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


      dinasi Pendayagunaan Apa-                 Simanjuntak, P a yama n . 1985.
      ratur Negara Tingkat Nasio-                     Pengantar Ekonomi Sumber
      nal Tahun 2004, 2-4 Maret                       Daya    Manusia.     Lembaga
      2004, Makasar.                                  Penerbit Fakultas Ekonomi,
                                                      Universitas Indonesia.
Manihuruk, A. E. 1998. 50 Tahun
      Pengabdian BAKN: Uraian                   Tim Peneliti Badan Kepegawaian
      Singkat dan Tumbuh Kem-                        Negara. 2000. Peta Potensi
      bangnya BAKN. Badan Admi-                      Kepegawaian: Kasus Guru di
      nistrasi Kepegawaian Negara,                   Tiga Propinsi. Pusat Peneliti-
      Jakarta.                                       an dan Pengembangan Badan
                                                     Kepegawaian Negara, Jakarta.
Martocchio, Joseph J. 2004. Stra-
      tegic    Compensation:     A              Tjiptoherijanto, Prijono. 2002.
      Human Resouce Management                         Kualitas Aparatur Peme-
      Approach.      3rd  Edition.                     ri n ta h E ra Re forma si .
      Pearson Education, Upper                         Wacana Pengembangan Ke-
      Saddle River, New Jersey.                        pegawaian, Badan Kepe-
                                                       gawaian Negara, Jakarta.
Mathis, Robert L. dan Jackson, John
      H. 2002. Manajemen Sumber
                                                Peraturan                   Perundang-
      Daya Manusia. Buku 2,
      Terjemahan. Salemba Empat,                Undangan RI:
      Jakarta.
Megginson, Leon C. 1981. Per-
      sonnel    Management:   A
      Human Resources Approach.
      Richard D. Irwin Inc.
Milkovich, Carolyn and Newman,
       Jerry M. 2005. Compen-
       sation. 8th Edition. McGraw-
       Hill International Edition,
       Singapore.
Robbins, S. P. 1998. Organization
      Theory: Strcture, Design and
      Application. 3rd Edition.
      Prentice Hall International
      Editions Inc., New Jersey,
      USA.
Seldadyo, Ha rry. 200 5. G a j i
      P e ga wa i d a n K oru p si .
      K o mp a s, 17 J u ni 200 5.
      Harian Kompas, Jakarta.



                     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                                        Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS


Undang-Undang Nomor 43 Tahun
     1999 tentang Perubahan Atas
     Undang-Undang Nomor 8
     Tahun 1974 tentang Pokok-
     Pokok Kepegawaian.
Peraturan Pemerintah Nomor 9
      Tahun 2007 (Tanggal 10
      Januari 2007) tentang Per-
      ubahan Kesembilan Atas
      Peraturan Pemerintah Nomor
      7 Tahun 1997 tentang Per-
      aturan Gaji Pegawai Negeri
      Sipil.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja
      dan Transmigrasi Nomor Per-
      17/MEN/2005 tentang Kom-
      ponen    dan    Pelaksanaan
      Tahapan Pencapaian Kebu-
      tuhan Hidup Layak.
Himpunan Peraturan Kepegawaian.
     Buku I – VII. Badan Kepe-
     gawaian Negara, Jakarta.




                   Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
                                     Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS




Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:23
posted:11/20/2012
language:
pages:40
Description: kumpulan jurnal untuk direview