Pengantar Evaluasi Kebijakan

Document Sample
Pengantar Evaluasi Kebijakan Powered By Docstoc
					  KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP




  Rapat Koordinasi Tingkat Nasional PK dan LK
          Ditjen Dikdas Tahun 2012
          Hotel Pasific Palace, Batam
                                                1
       Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian
         Pendidikan Nasional Tahun Angaran 2010
1   Masih terdapat PNBP di Perguruan Tinggi yang dikelola di luar
    mekanisme APBN dan tidak dipertanggungjawabkan dalam Laporan
    Realisasi Anggaran (LRA).
2   Masih terdapat penerimaan yang bersumber dari dana APBN belum
    dapat ditelusuri dokumen sumbernya.

3   Adanya indikasi duplikasi pencatatan (double counting) peneriman
    dalam Laporan Keuangan Kemendiknas 2010.

4   Belum mencatat dan melaporkan hibah yang diterima

5   Belum memiliki dokumen yang lengkap mengenai jumlah keseluruhan
    hibah yang diterima pada Tahun 2010.

6   Masih ada realisasi belanja yang belum dapat diyakini kewajarannya
    karena merupakan belanja hibah yang belum diterbitkan surat
    perintah pengesahan dan pembukuannya dari DJPU.

7   Pembayaran honor dan perjalanan dinas ganda tidak diyakini
    kebenarannya, ada belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan
    (mengendap di pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara.
       Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian
         Pendidikan Nasional Tahun Angaran 2010
8   Terdapat nilai piutang pada tiga PTN BLU yang di uji petik
    belum disajikan dalam Neraca.

9   Rekomendasi BPK-RI untuk menyusun SOP pencatatan dan
    pengelolaan piutang pendidikan di lingkungan PTN belum
    selesai dibuat.

10 Terdapat persediaan buku dan peralatan praktek yang tidak
    dilaporkan di Neraca.

11 Tidak   melakukan pencatatan atas persediaan          dan nilai
    persediaan di Neraca tidak berdasarkan hasil inventarisasi fisik
12 Saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena
    adanya selisih antara SAK dan SIMAK BMN .

13 Tunjangan profesi dan beasiswa belum dibayar.
    Syarat agar LK mendapat Opini WTP


1   Laporan keuangan disusun berdasarkan sistem
    pengendalian intern yang memadai (SPI)

2   Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi
    Pemerintah (SAP) PP No 71 Tahun 2010

3   Laporan keuangan bebas dari salah saji material

4   Pengungkapan memadai atas laporan keuangan
    telah dibuat dalam Catatan atas Laporan
    Keuangan (CaLK)
5   Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan
    sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Taat
    Kepada Aturan)
TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

         Tingkat Kementerian Negara/Lembaga
        Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)


                   Tingkat Eselon 1
  Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1
                      (UAPPA-E1)


                   Tingkat Wilayah
  Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah
                      (UAPPA-W)


                 Tingkat SatuanKerja
    Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
                                                       5
 RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI
              WTP
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
          TAHUN 2011

   Instruksi Mendiknas No 1 Tahun 2011
              6 Oktober 2011


                                         6
        RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI
               WTP TAHUN 2011

Melalui Dua Pendekatan :

 I    Rencana Aksi Melalui Implementasi Sistem
      Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008)

 II   Rencana Aksi Melalui Pendekatan Bersifat
      Praktis
I. Rencana Aksi Melalui Implementasi Sistem
      Pengendalian Intern Pemerintah
               (PP 60/2008)

1   MEMBANGUN LINKUNGAN PENGENDALIAN


2   MELAKSANAKAN PENILAIAN RISIKO


3   AKTIVITAS PENGENDALIAN


4   INFORMASI & KOMUNIKASI


5   MELAKUKAN PEMANTAUAN
    II. Rencana Aksi Melalui Pendekatan yang
                 Bersifat Praktis
1    Komitmen Bersama Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan
     Dengan Opini WTP
2    Menindaklanjuti Temuan BPK-RI Tahun 2010 dan Tahun-
     Tahun Sebelumnya
3    Rencana Aksi Pada Tingkat Satker UAKPA (Pusat dan
     Daerah)
4    Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA W)

5    Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA-E1)

6    Rencana Aksi Pada Tingkat Kemeterian (UAPA)

7    Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penguatan Rencana
     Aksi .
8    Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan
      1. KOMITMEN BERSAMA


 Keinginan yang sungguh-sunguh seluruh
jajaran Kemdiknas baik di pusat maupun di
   daerah untuk mewujudkan Laporan
 Keuangan tahun 2011 dengan Opini Wajar
        Tanpa Pengecualian (WTP)
      2. TINDAKLANJUT TEMUAN BPK-RI 2010

1   Penguatan Tim Percepatan TL (Hasil Pemeriksaan BPK RI)
    oleh masing-masing Sekretaris Unit Utama

2   Penyampaian temuan BPK-RI Tahun 2010 kepada Unit
    Utama
3   Pemaparan perkembangan tindaklanjut masing-masing
    Unit Utama pada Rapim Kemdiknas
4   Pertemuan dan diskusi      berkelanjutandengan Satuan
    Kerja dilingkungan Kemdiknas
5   Verifikasi tindaklanjut Bansos dengan rekomendasinya,
    oleh auditor dipimpin loleh Inspekturnya masing-masing

6   Penyampaian Tindaklanjut Temuan ke BPK-RI        telah
    mencapai 63,51 %
    3. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KPA (UAKPA)

1   Memastikan bahwa Laporan Keuangan UAKPA (Neraca,
    LRA dan CaLK ) Selesai Tepat Waktu

2   Laporan Keuangan telah Didukung oleh Proses Akuntansi
    yang Lazim baik disusun secara Manual maupun melalui
    Aplikasi (SAK & SIMAK-BMN)
3   Akun Laporan Keuangan di Dukung oleh Buku Besar, Buku
    Pembantu, Buku jurnal, Dokumen Sumber dan daftar
    Rinciannya
4   Menjaga Tidak Timbul Masalah Baru yang berakibat tidak
    tercapainya Opini WTP
5   Menghilangkan/meminimalkan     Permasalahan   yang
    biasanya ada pada tiap Akun Laporan Keuangan (Lihat
    Rencana Aksi Per Akun)
6   Mengkonversikan Laporan Keuangan BLU berbasis SAK ke
    Laporan Keuangan BLU berbasis SAP agar bisa dikompilasi
    4. RENCANA AKSI PADA TINGKAT
          WILAYAH (UAPPA-W)

1   Menyepakati Batas Waktu Penyelesaian
    Laporan Keuangan KPA dengan Pimpinan
    Satker.

2   Pembinaan Penyusunan Laporan Keungan
    Tingkat KPA dan Monitoring Penyelesaiannya


3   Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan
    Keuangan KPA pada Tingkat Wilayah
5. RENCANA AKSI PADA TINGKAT ESELON-I
             (UAPPA ES-I)


1   Menyepakati   Batas Waktu Penyelesaian
    Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dengan
    Penanggungjawab Wilayah

2   Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan
    Tingkat       Wilayah dan    Monitoring
    Penyelasaiannya

3   Menggabungkan/Mengkompilasi   Laporan
    Keuangan Tingkat Wilayah pada Tingkat
    Eselon-I
6. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KEMENTERIAN
              (UAPA/SEKJEN)
1   Menetapkan Neraca Awal Per 1 Januari 2011        pada
    Sembilan Unit Utama Pasca Reorganisasi

2   Menyepakati    dengan Pejabat Eselon-I Batas Waktu
    Penyelesaian Laporan Keuangan pada Tingkat Es-I.

3   Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat     Es-I
    dan Monitoring Penyelasaiannya

5   Menggabungkan/Mengkompilasi       Laporan    Keuangan
    Tingkat Eselon-I Menjadi Laporan Keuangan pada Tingkat
    Kementerian terdiri dari :
    1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
    2. Neraca
    3. Catatan atas Laporan Keuangan (Beserta lampirannya)
    Upaya yang telah dilakukan
1 Merubah pola audit dari post menjadi on
  going audit (sesuai dengan peran Itjen
  sebagai APIP)

2 Audit difokuskan pada Laporan Keuangan

3 Sebelum     audit   dilakukan     diberikan
  pemahaman kepada auditor          sekaligus
  coaching pelaksanaan audit ini

4 Setelah kembali dilakukan diskusi terhadap
  temuan2 yang diperoleh dilapangan selama
  melakukan audit
    Upaya yang telah dilakukan
5   Mengirim butir2 temuan BPK dan Itjen yang
    sering terjadi kesemua Satker Kemdiknas untuk
    menjadi perhatian

6   Mengadakan       pendampingan        terhadap
    penyusunan Laporan Keuangan.

7   Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap LK
    semester I TA 2011.

8   Menjalin     komunikasi     dengan    BPK-RI.
    Mengantarkan TL, konsultasi tentang upaya TL,
    dan menyamakan persepsi tentang temuan serta
    konsultasi tentang upaya roadmap to WTP
9. Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan
        di Setiap KPA dengan tugas :

1   Berkoordinasi dengan pimpinan Unit Akuntansi untuk
    menyiapkan LRA, Neraca, CaLK dan dokumen sumber
    (SP2D, SPM, SPP dan dokumen pendukungnya serta
    dokumen aset). Dilaksanakan sebelum dan selama
    pemeriksaan.

2   Memberikan fasilitasi       kepada auditor selama
    pemeriksaan     berlangsung   antara   lain  menjadi
    penghubung antara auditor dengan pejabat Kemdiknas
    termasuk di dalamnya pendampingan ke daerah.

3   Bersama dengan pimpinan Unit Akuntansi memberikan
    penjelasan/tanggapan kepada auditor atas permasalahan
    yang ditemukan auditor baik secara lisan maupun tertulis.
          KEBIJAKAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TAHUN 2012
1. Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas

2. Mengawal kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan
   Kebudayaan dengan berperan sebagai: pendorong,
   pengarah, pemberi peringatan dini (early warning), dan
   pemberhenti kegiatan yang berpotensi menyimpang;

3. Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di
   lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan
   pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern;

5. Mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean
   Government.




                                                             5
1   PENGUATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN TUGAS



    1. Menyiapkan Prosedur Operasional Standar (POS)
    2. Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melalui
        kegiatan perencanaan audit, pelaksanaan kegiatan
        dan pelaporan hasil audit;
    3. Membuat profil Satker di lingkungan Kemdikbud;
    4. Melaksanakan Inpres terkait dengan pencegahan
        korupsi;
    5. Meningkatkan kompetensi pegawai.




                                                           6
2             MENGAWAL KEBIJAKAN STRATEGIS
          KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    Peranan Inspektorat Jenderal:
    1. Pendorong pelaksanaan program strategis
       Kemdikbud;
    2. Pengarah implementasi Sistem Pengendalian
       Intern;
    3. Pemberi peringatan dini terhadap kegiatan yang
       mengandung resiko; dan
    4. Pemberhenti kegiatan yang berpotensi
       menyimpang;
    5. Mengawal efektifitas implementasi kebijakan
       Mendikbud terkait dengan: pelarangan pungutan
       (SD dan SMP), penyaluran dana BOS, Ujian
       Nasional yang jujur, Bantuan Sosial yang tepat
       sasaran, dll;
                                                        7
3      MEMBANGUN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
              DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD




    1. Mendorong terlaksananya Pendidikan
       Anti Korupsi di semua jenjang pendidikan
    2. Memperluas pelaksanaan LHKPN;
    3. Membangun Unit Pengendalian
       Gratifikasi;
    4. Penertiban Barang Milik Negara.




                                                    8
4             MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM ITJEN
        DAN PEMBERDAYAAN SPI DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD



    a. Pendalaman materi substansi pengawasan melalui:
       Pelatihan Kantor Sendiri, Seminar dan Workshop;

    b. Diklat Risk Based Audit, SPIP, Pengadaan Barang/Jasa,
       Audit Investigatif, Audit Perencanaan, Reviu Laporan
       Keuangan, Operasional SIMAP dan SIMONTILA, Jabatan
       Fungsional Auditor (JFA), dll;

    c. Aktif dalam kegiatan sosialisasi dan Focus Group
       Discusion (FGD);

    d. Pengiriman peserta diklat mandiri ke Badan
       Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
                                                               9
5              MENDORONG TERWUJUDNYA
        GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT



    1. Mendorong akuntabilitas pengelolaan
       keuangan negara
    2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi
       pengelolaan barang dan jasa
    3. Pendampingan dan Reviu Laporan
       Keuangan
    4. Reviu LAKIP dan Evaluasi SAKIP
    5. Pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern
       (SPI) Satker
    6. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
       (BPK-RI, BPKP, dan Itjen)

                                                  10
Ketika sulit yang terpikir,
Maka sulit yang terjadi.

Ketika mudah yang terpikir,
Maka mudah yang terjadi

Apa yang kita pikirkan
Itulah yang terjadi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:11/17/2012
language:Unknown
pages:26