Pengalihan Dekon/TP menjadi DAK

Document Sample
Pengalihan Dekon/TP menjadi DAK Powered By Docstoc
					                                         NOTULEN
                                      FGD for Staff
                               DISKUSI INTERNAL PEGAWAI DJPK
                    TEMA: “QUASI DEKON/TP MENJADI DAK”

Tempat                 : Ruang Rapat Sumatera, Gedung Radius Prawiro lantai 7
Hari/Tanggal           : Selasa, 11 September 2012
Jam                    : 13.30 – 15.30 WIB


A. Ringkasan Eksekutif
Kegiatan Diskusi Internal DJPK dimaksudkan sebagai ajang berlatih diskusi bagi pegawai
DJPK, dengan tema-tema yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPK. Kegiatan ini juga
menjadi ajang untuk menjaring potensi bagi para pegawai DJPK secara umum, mengingat
telah banyak pegawai DJPK yang menyelesaikan pendidikan tinggi lanjutan (tingkat master
maupun doktoral). Acara dihadiri oleh 13 orang peserta (daftar hadir terlampir). Kegiatan
dibuka oleh Bapak Heru Subiyantoro.


Tema yang diangkat dalam diskusi kali ini adalah “Pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi
DAK”. Materi diskusi disampaikan oleh Beny Trias Oktora, pelaksana pada Subdit
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Dit. EPIKD. Bertindak sebagai moderator adalah
Denny Kurniawan, pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Organisasi, Setditjen PK.


Acara dimulai pada pukul 13.30 WIB dan berakhir pada pukul 15.30 WIB. Pada sesi
pemaparan materi disampaikan beberapa poin sebagai berikut:
1. Pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Pemilahan Dekon/TP antara urusan daerah dan pusat didasarkan pada pembagian
   urusan kewenangan (PP 38/2007).
3. DJPK telah menyusun metode analisis pemilahan Dekon/TP yang membiayai urusan
   daerah dan pusat.
4. DJPK telah menyusun Road Map pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK.




                                                                                       1
Dalam sesi diskusi, muncul beberapa pemikiran sebagai berikut:
1. Keengganan KL untuk melakukan pengalihan dapat ditelusuri dari hulu, yaitu
   perencanaan. RKP dan RKPD dirasakan belum dapat mencerminkan pembagian
   wewenang dan urusan yang optimal antara Pusat dan Daerah.
2. Di sisi hilir, perlu disiapkan kebijakan DAK yang memadai untuk dapat menampung
   pengalihan dana dari Quasi Dekon/TP karena terdapat perbedaan karakteristik antara
   Dekon/TP saat ini dengan DAK, yaitu DAK saat ini hanya diarahkan untuk kegiatan fisik,
   sementara Dekon/TP untuk kegiatan fisik dan non-fisik.


Pada akhir acara, disepakati beberapa hal sebagai berikut:
1. Diharapkan kegiatan diskusi internal dapat dilaksanakan secara rutin.
2. Tema diskusi internal selanjutnya akan divoting beberapa hari sebelum pelaksanaan
   diskusi.
3. Kegiatan diskusi dilakukan oleh pegawai dan dibina oleh Bagian Kepegawaian DJPK.


B. Susunan Acara
Susunan acara FGD /Diskusi Internal terdiri menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:
   1. Pembukaan;
   2. Sesi Pemaparan Materi;
   3. Sesi Diskusi;
   4. Penutup.


C. Pembukaan
Acara dibuka oleh Bapak Heru Subiyantoro yang menyampaikan dukungan atas ide dan
pelaksanaan acara diskusi ini. Selanjutnya, beliau mengharapkan agar kegiatan ini dapat
berlangsung secara teratur dan dapat menjadi forum yang ideal dalam mengembangkan
potensi pegawai DJPK. Beberapa keahlian yang dapat dikembangkan melalui forum diskusi
seperti ini adalah menambah wawasan di bidang akademik, menerapkan berpikir kritis dan
mampu mengikuti perkembangan isu-isu terkini. Beliau juga mendorong agar hasil dari
diskusi dapat dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikembangkan menjadi karya tulis ilmiah
maupun populer.



                                                                                        2
D. Penyampaian Materi
Pokok-pokok paparan materi diskusi adalah sebagai berikut:
1. Pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK memiliki dasar hukum yang kuat, yakni pasal
   108 UU 33/2004, pasal 76 PP Nomor 7 Tahun 2008 serta rekomendasi BPK.
       a. Pasal 108 UU 33/2004 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dana Dekonsentrasi dan
          Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian
          negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut
          peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap
          dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus”, sementara ayat (2) menyatakan bahwa,
          “Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
          lanjut dalam peraturan pemerintah.”
       b. Pasal 76 PP Nomor 7/2008 ayat (1) menyatakan bahwa, “Sebagian dari anggaran
          kementerian/lembaga yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan
          yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus”,
          sementara ayat (2) menyatakan bahwa, “Dalam rangka pengalihan sebagaimana
          dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, dan
          menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional terlebih dahulu
          melakukan identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan yang akan
          didanai dari bagian anggaran kementerian/lembaga”, dan ayat (3) menyatakan
          bahwa, “Identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan dilakukan pada
          saat penyusunan Renja-KL”.
2. Pengidentifikasian dana didasarkan pada pembagian urusan kewenangan antara Pusat
   dan Daerah, sehingga dalam pemilahan Dekon/TP yang termasuk dalam bagian
   anggaran KL dan yang akan dialihkan menjadi DAK mengikuti prinsip sebagai berikut:
       a. Dana DKTP yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga
          yang digunakan untuk melaksanakan urusan/membiayai urusan yang menurut
          peraturan perundangan menjadi urusan daerah, dialihkan menjadi Dana Transfer
          Daerah (Dana Alokasi Khusus) .
       b. Adapun urusan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai urusan
          pemerintah pusat dan dilaksanakan dengan azas DKTP, dilaksanakan berdasarkan
          ketentuan DKTP.



                                                                                        3
3. DJPK telah menyusun sebuah metode analisis pengidentifikasian dan pemilahan Dana
   Dekon/TP yang menjadi urusan daerah dan urusan pusat, yaitu:
       a. Analisis kesamaan nama dan/atau jenis kegiatan dan/atau output dan/atau
          komponen yang tercantum di RKA-K/L dengan lingkup bidang kegiatan yang
          tercantum dalam DAK sesuai PMK Nomor 209/PMK.07/2011
       b. Analisis kegiatan dan/atau output dan/atau komponen yang tercantum dalam
          RKA-K/L berdasarkan pemetaan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana
          termuat dalam lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007
       c. Analisis sifat kegiatan dan/atau output dan/atau komponen yang tercantum
          dalam RKA-K/L berdasarkan keterkaitan manfaat yang bersentuhan langsung
          dengan masyarakat (direct delivery public service).
4. Proses pengalihan telah berjalan dengan peran masing-masing institusi sebagai berikut:
       a. DJPK telah menyusun Road-Map pengalihan yang berisi rencana tindak, jangka
          waktu    penyelesaian,   dan    output   yang    dihasilkan.   Selanjutnya,   DJPK
          menyampaikan permintaan ke Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk dapat
          segera menginformasikan kegiatan dan besaran alokasi dana dekonsentrasi dan
          tugas pembantuan kementerian teknis yang akan dialihkan melalui surat Dirjen
          Perimbangan Keuangan Nomor S-656/PK/2011 tanggal 30 September 2011.
       b. Berdasarkan surat DJPK tersebut, Kementnega PPN/Bappenas telah menyurati
          permintaan kepada beberapa Kementerian Teknis untuk segera melakukan
          identifikasi kegiatan dan besaran alokasi dana dekonsentrasi dan tugas
          pembantuan yang akan dialihkan sesuai formulir yang ditetapkan
       c. Rapat Koordinasi dengan DJA untuk persiapan identifikasi dengan target awal
          Januari 2012 sudah diperoleh hasil identifikasi program kegiatan 16 KL versi
          Kemenkeu. Rapat ini ditindaklanjuti dengan identifikasi internal Kementerian
          Keuangan antara DJA dan DJPK.
       d. Rapat Koordinasi dengan 8 KL yang dipimpin oleh Wakil Menkeu I dan Wakil
          Meneg PPN/Bappenas yang menghasilkan kesepakatan dengan 8 KL tersebut
          untuk program/kegiatan yang akan dialihkan.
5. Identifikasi program/kegiatan yang sudah merupakan urusan daerah yang akan dialihkan
   ke DAK di seluruh K/L dilakukan di awal tahun 2013 (Januari-Maret) seiring penyusunan



                                                                                          4
   RKP 2014. Program/kegiatan yang akan dialihkan ke DAK tersebut dicantumkan di dalam
   RKP 2014
6. Dalam pelaksanaan amanat pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK tersebut ditemui
   berbagai kendala, yaitu:
       a. Terlewatinya batas waktu 2 tahun ketentuan pengalihan Quasi Dekon/TP
           menjadi DAK sebagaimana amanat dalam PP Nomor 7/2008.
       b. Sampai dengan 2012, baru 1 Kementerian dari 8 Kementerian yang bersedia
           mengalihkan dana Dekon/TP menjadi DAK.


E. Resume Diskusi
Dalam sesi diskusi, muncul beberapa lontaran isu sebagai berikut:
1. Ida Ayu Ari Kencanawati (Subdit Pelaksanaan Transfer I, Dit. Daper) menyampaikan
   bahwa, keengganan KL untuk melakukan pengalihan dapat ditelusuri dari hulu, yaitu
   perencanaan. RKP dan RKPD dirasakan belum dapat mencerminkan pembagian
   wewenang dan urusan yang optimal antara Pusat dan Daerah.
2. Sigit Kartiko (Subdit Informasi dan Dukungan Teknis, Dit. EPIKD) menyampaikan bahwa,
3. Rifa Surya (Subdit Dekonsentrasi, Dit. EPIKD) menyampaikan bahwa,
4. Beta Andri A. U. (Subdit Pelaksanaan Transfer I, Dit. Daper) menyampaikan bahwa, di sisi
   hilir, perlu disiapkan kebijakan DAK yang memadai untuk dapat menampung pengalihan
   dana dari Quasi Dekon/TP karena terdapat perbedaan karakteristik antara Dekon/TP
   saat ini dengan DAK, yaitu DAK saat ini hanya diarahkan untuk kegiatan fisik, sementara
   Dekon/TP untuk kegiatan fisik dan non-fisik.


F. Penutupan
Pada akhir acara, disepakati beberapa hal sebagai berikut:
1. Diharapkan kegiatan diskusi internal dapat dilaksanakan secara rutin.
2. Tema diskusi internal selanjutnya akan divoting beberapa hari sebelum pelaksanaan
   diskusi.
3. Kegiatan diskusi dilakukan oleh pegawai dan dibina oleh Bagian Kepegawaian DJPK.


G. Lampiran
   1. Daftar hadir peserta

                                                                                          5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:90
posted:11/12/2012
language:
pages:5