SOSOK ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA 24gipaf

Document Sample
SOSOK ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA 24gipaf Powered By Docstoc
					TUGAS UJIAN
TEORI ADMINISTRASI NEGARA DAN GOVERNANCE



                                Revisi
                      MEMPERKUAT NEGARA
               Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21
                          (Francis Fukuyama)



         SOSOK ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA




                              OLEH :

                             MASNI
                        10/306387/PSP/3946



                 PROGRAM PASCASARJANA
             MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
           FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
                UNIVERSITAS GADJAH MADA
                       YOGYAKARTA
                           2010
SOSOK ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA


Indonesia dalam Perspektif Fukuyama
    Indonesia akan tampak menjadi negara yang lemah jika dianalisis menggunakan tesis
Fukuyama (Fukuyama, 2005). Dari segi lingkup (scope) maupun kekuatan (strength), tidak
satupun menunjukkan adanya optimalisasi peran negara yang dilaksanakan oleh Indonesia.
Memperjelas hal tersebut, secara historis dapat dibandingkan perkembangan peran negara dalam
sistem pemerintahan sejak dari orde lama, orde baru dan orde reformasi. Dalam tiga konteks
masa tersebut, administrasi negara sebagai aspek yang terkait langsung dengan eksistensi peran
negara cenderung bergerak sesuai dengan dinamika politik dan isu-isu yang terjadi pada masa
orde tersebut. Secara nyata hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Dimensi Lingkup (scope) negara

        Lingkup negara ditentukan oleh seberapa jauh negara melakukan atau tidak melakukan
    kegiatan publik tertentu yang terefleksi dalam fungsi-fungsi minimal, menengah dan aktifis.1
    Berkaitan dengan hal tersebut, dimensi lingkup negara Indonesia pada zaman orde lama lebih
    banyak difokuskan pada aspek-aspek pemulihan ekonomi dan politik pasca perang (Masa
    awal kemerdekaan). Lingkup negara terutama diorientasikan secara internal dengan
    membangun basis ekonomi rakyat melalui pendidikan, selain mengembangkan struktur
    kelembagaan negara sebagai organisasi publik untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi
    negara. Pada orde baru, lingkup negara lebih diperluas mencakup pembangunan ekonomi
    melalui hubungan bilateral dan multilateral dalam sistem internasional, seperti keterlibatan
    dalam ASEAN, OPEC, NAFTA, dan lain-lain. Hal ini sejalan juga dengan isu internasional
    yang menawarkan sistem neo-liberal untuk pembangunan sebuah negara. Selain itu struktur
    pemerintahan menjadi lebih beragam sesuai fungsi-fungsi lingkup yang dikembangkan, serta
    adanya perluasan militer baik dari angkatan darat, laut maupun udara.

        Pada orde reformasi, lingkup negara menjadi lebih beragam lagi sesuai dengan tuntutan
    masyarakat dan isu-isu yang berkembang di era tersebut. Orde reformasi yang lahir dari suatu
    kegagalan pemerintahan orde sebelumnya, secara otomatis mesti merespon lingkup negara
    terutama pada menciptakan stabilitas ekonomi politik yang terkait dengan hak dasar warga
    negara untuk memperoleh kesejahteraan. Pengembangan lingkup negara pada era reformasi
    mengalami degradasi dan transisi fluktuatif seputar isu-isu desentralisasi/otonomi, delegated
    discretion (pendelegasian wewenang), dan isu yang terkait dengan arus globalisasi yang
    merupakan fungsi aktifis negara seperti merespon pasar dan era perdagangan bebas.



1
 Untuk penjabaran fungsi-fungsi tersebut, lihat : Francis Fukuyama, Memperkuat Negara : Tata Pemerintahan dan
Tata Dunia Abad 21, Jakarta : Gramedia, 2005,hal.9
2. Dimensi Kekuatan/Kapasitas (strength) negara

       Pada dimensi inilah tampak peran negara Indonesia semakin melemah. Perkembangan
   cakupan fungsi yang terus berkembang pada tiga periode tidak disertai dengan meningkatnya
   kekuatan atau optimalnya penyelenggaraan scope yang telah dikembangkan. Pada masa orde
   lama kekuatan mungkin lebih tampak pada basis kelembagaan negara yang mampu mendapat
   legitimasi dari rakyat dan dunia internasional sebagai sebuah negara merdeka/berdaulat,
   meski dalam kondisi ekonomi dan politik yang belum pulih. Tipe kepemimpinan Soekarno
   yang cenderung tertutup secara Internasional, menciptakan negara yang secara administratif
   tidak banyak dipengaruhi oleh kepentingan asing/luar negeri.

       Berbeda dengan era orde baru, yang lebih membuka diri terhadap dunia internasional,
   menciptakan pembangunan lewat kekuatan lembaga internasional, bukan dengan penguatan
   kemampuan lembaga negara terutama dalam aspek administrasi negara (penguatan internal/
   sistem birokrasi). Penguatan lingkup (scope) negara pada era orde baru hanya pada bidang
   tertentu yang lebih banyak didikte oleh kepentingan lembaga dunia dan kepentingan politik
   rezim yang berkuasa sehingga rezim orde baru menjadi otoriter dalam pelaksanaan
   pemerintahan. Hal ini tampak pada kebijakan yang sentralistis dan justru menciptakan
   ketimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Sistem
   orde baru menciptakan struktur kelembagaan yang tidak elastis dan kaku terhadap isu-isu
   yang berkembang dalam konteks daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
   Melemahnya kekuatan negara di era orde baru ditandai dengan munculnya krisis ekonomi
   yang berimbas pada krisis politik (krisis kepercayaan) yang kemudian menumbangkan rezim
   orde baru.

       Pasca tumbangnya era orde baru, era reformasi muncul dengan gagasan pembaharuan dan
   perubahan dalam segala bidang (lingkup negara). Namun era transisi ini tidak serta merta
   mampu meningkatkan kekuatan negara terutama pada fungsi minimal dan menengah.
   Membangun kekuatan negara yang dimulai dengan restruktur tubuh kelembagaan dan
   desentralisasi, bukan hal yang mudah karena kesiapan SDM dan potensi daerah yang
   berbeda-beda. Pada era reformasi, perkembangan kapasitas negara terus mengalami pasang
   surut. Perubahan pada sistem perpolitikan, yang kemudian diikuti dengan pembenahan
   kelembagaan negara diorientasikan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan lebih
   demokratis (good governance) mulai dari pusat hingga daerah. Di sisi lain, isu administrasi
   negara telah bergeser dari state oriented menjadi public oriented, dengan memberdayakan
   birokrasi dan masyarakat. Hal-hal tersebut menjadikan upaya peningkatan kapasitas semakin
   kompleks dan rumit.

      Dalam Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan negara untuk mengoptimalkan
   penyelenggaraan lingkup fungsi negara di Indonesia, bagaimanapun tidak dapat dilepaskan
   dari unsur kepentingan secara politis. Proses politik yang terjadi sangat mempengaruhi
   otoritas dan kebijakan yang dilahirkannya. Akibatnya dinamika perkembangan administrasi
   negara pada era reformasi (Era kepemimpinan Habibie, Megawati, Gus Dur, dan SBY) di
   Indonesia juga mengalami kesimpangsiuran dalam prosedur dan arah yang tidak jelas, yang
   juga disertai dengan berbagai perubahan baik dari aspek kebijakan maupun lingkup program
   pemerintah yang cenderung tidak berkesinambungan.
    Mengukur peran negara dari dua dimensi negara di atas, menjadikan administrasi negara di
Indonesia kembali pada posisi berdikotomi dengan politik. Hal ini tampak dari otoritas dan
kebijakan yang dihasilkannya tidak lagi bersifat impersonal, tetapi lebih pada pemenuhan janji-
janji politik yang dirasionalisasikan melalui aspek penyelenggaraan negara (administrasi negara).
Hal tersebut dapat dilihat pada pemerintahan sekarang ini yang lebih cenderung memperluas
otoritas dengan begitu banyak kebijakan yang dihasilkan tanpa ada prosedur dan sistem
pengawasan/pertanggungjawaban yang jelas. Salah satu contoh adalah dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan untuk menciptakan pelayanan
yang lebih akuntabel, transparan, cepat dan akurat ( Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 dan PP
Nomor 25 Tahun 2009), namun pada tahap implementasi masih banyak lembaga pelayanan
terutama di daerah yang belum mampu mengoptimalkannya karena konteks kultur lembaga
publik dan masyarakat yang berbeda disamping tidak jelasnya sistem pengawasan yang
dijalankan.
    Hal lain yang juga menjadi faktor penghambat peningkatan kapasitasitas negara (dalam hal
ini kekuatan lembaga negara) adalah kekebalan politik dan sensitifitas warga negaranya terhadap
peran negara. Sistem pengawasan yang lahir dari masyarakat masih kurang sehingga roda
pemerintahan akan bekerja hanya sebagai implementasi kebijakan tanpa memperhatikan aspek
kebutuhan masyarakat (kesejahteraan masyarakat).
    Adanya kelemahan peran negara terutama dalam hal kurang optimalnya kekuatan negara
dalam pelaksanaan lingkup fungsinya pada konteks Indonesia, menjadikan administrasi negara
lebih merupakan seni ketimbang ilmu dari kacamata Fukuyama. Bahkan pada tahap yang lebih
ekstrim, administrasi negara dianggap tidak pernah ada atau telah mati sebagai sebuah ilmu
karena perangkap fenomena perpolitikan yang terjadi. Dalam konteks Indonesia di zaman orde
baru, menguatnya peran negara lebih pada aspek bureaucratic-polity, yang oleh Karl D.Jackson
dijelaskan:
   “Bureaucratic-polity adalah suatu sistem politik yang mana kekuasaan dan partisipasi
   politik dalam pengambilan keputusan nyaris terbatas sepenuhnya pada para penguasa
   negara, termasuk para perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi, termasuk khususnya
   para ahli berpendidikan tinggi yang terkenal sebagai teknokrat… dalam hal ini militer dan
   birokrasi tidak bertanggung jawab kepada tuntutan-tuntutan politik lain seperti partai-partai
   politik, kelompok-kelompok kepentingan atau organisasi kemasyarakatan. Berbagai tindakan
   yang didesain untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah berasal sepenuhnya
   dari dalam elite itu sendiri tanpa banyak memerlukan partisipasi atau mobilisasi massa.
    Kekuasaan tidak diakibatkan oleh artikulasi kepentingan sosial dan geografi di sekitar
    masyarakat”2
    Hal tersebut di atas menjelaskan hilangnya eksistensi administrasi negara disebabkan
mobilitas politik yang bekerja di dalamnya. Peran negara lebih pada menjalankan kepentingan
politik yang tersebar dalam lingkup fungsi negara. Dengan kata lain birokrasi menjadi mesin
politik yang tidak bebas dari kepentingan elit tertentu sehingga esensinya sebagai organisasi
publik menjadi kabur.
    Pada era reformasi, dengan berbagai perubahan yang terus berlangsung hingga saat ini, masih
belum bisa memulihkan trust masyarakat yang terlanjur runtuh seiring runtuhnya orde baru.
Perubahan-perubahan kebijakan yang berpengaruh pada implementasi fungsi-fungsi negara juga
masih berada pada posisi yang tidak stabil dalam penyelenggaraannya. Padahal hampir semua
konsep yang sifatnya “good administrative” telah diadopsi dalam kebijakan untuk mencapai
“good governance”yang juga merupakan tuntutan nasional dan global.
    Fukuyama mungkin lebih fleksibel menawarkan perangkat bukannya solusi tentang
bagaimana memperkuat negara. Namunpun demikian, administrasi negara sebagai ilmu terus
berkembang sesuai isu dan konteks yang berlangsung, seperti halnya bidang ilmu lainnya
sehingga konsep baru yang dihasilkan pada kondisi tertentu akan menjadi instrumen yang dapat
digunakan untuk memecahkan persoalan dan membangun kapasitas lembaga negara dalam
konteks yang sama.


Sosok Administrasi Negara Indonesia
      Jika ditelusuri lebih jauh, ada berbagai kelemahan yang ditemui dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia, yang dapat digolongkan dalam karakteristik sebagai berikut :
1. Patronase di lingkaran elit atas mapun bawah
   Baik pada orde baru maupun era sekarang ini (reformasi), patronase di lingkaran elit tetap
   saja ada meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sistem patrimonial sebenarnya telah menjadi
   kultur yang telah ada sejak jaman kerajaan sehingga hal ini tetap saja langgeng dan dianggap
   sebagai hal yang biasa dalam lingkup administrasi negara Indonesia. Adanya kosmologi
   priyayi dan abdi dalem di jaman kekuasaan raja-raja pra kolonialisme menciptakan nilai-nilai
   KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) yang merupakan nilai dari kemajuan kosmologi
   tersebut. Perkembangan kultur negatif ini nampak dari pola hubungan dalam tubuh birokrasi
   baik di tingkat atas maupun bawah yang bersifat patron-klien dengan simbol-simbol
   ketundukan dan sikap hormat yang luar biasa.3




2
 Priyo Budi Santoso, Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Jakarta : Rajawali Press, 1993,hal. 30-31
3
 Mason C.Hoadley, Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia : antara Kultur Lokal dan Struktur Barat, Graha Ilmu :
Yogyakarta,2006 hal.13
2. Simbiosa Penguasa (birokrasi) dan pengusaha
   Adanya kolaborasi dan peralihan dari pengusaha ke penguasa (birokrasi) merupakan dampak
   dari besarnya pengaruh nilai ekonomi global yakni kapitalisme yang kemudian berubah
   bentuk menjadi neo-liberal. Terbukanya peluang pasar melahirkan pengusaha-pengusaha
   unggul yang mendominasi pasar dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.
   Formulasi kebijakan terkadang hanya untuk memenuhi kebutuhan pengusaha–misalnya
   kemudahan dalam hal investasi–bukannya mengatur sirkulasi pasar agar efisien. Di sisi lain,
   kepemilikan terhadap sektor produksi yang besar oleh pengusaha tertentu mampu menjadi
   pendukung dalam permainan politik, bahkan mengalihkan peran pengusaha menjadi
   penguasa (birokrasi).

3. Ambivalen hubungan pusat dan daerah
   Ambivalen hubungan pusat dan daerah timbul dari pola birokrasi dalam tata administrasi
   negara yang masih sangat hirarkhis dan “gemuk”. Konsep efektif dan efisien sangat sulit
   diwujudkan terutama dalam kaitannya dengan penganggaran publik. Bahkan adanya
   desentralisasi makin memperumit pengalokasian anggaran yang harus dikondisikan sesuai
   konteks daerah. Pada zaman orde baru, pola hirarkis Weberian menciptakan sentralisasi dan
   keseragaman dalam struktur, yang menciptakan kekakuan organisasi publik di tingkat bawah
   (struktural & fungsional). Namun di era reformasi, sistem desentralisasi mengarahkan pada
   pendelegasian wewenang yang kabur (sikap takut salah dalam mengambil keputusan),
   kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan, serta reward system yang tidak
   memperhatikan penghargaan atas kinerja kerja pegawai (Pinter Goblok Sama Saja).

4. Disorientasi dalam pelaksanaan peran negara
   Administrasi negara sebagai instrumen dan aktor, menjalankan fungsi-fungsi birokrasi, yaitu;
   pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (regulative-function), pencapaian tujuan
   pembangunan dan atau organisasi sektoral (development function/adaptive function), serta
   pelaksanaan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dalam birokrasi pelayanan (public
   service). 4 Dalam kaitannya dengan fungsi tersebut, disorientasi dapat terjadi disebabkan
   tidak adanya tujuan yang jelas dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Kecenderungan budaya
   birokrasi hanya mengarah pada pelaksanaan program berdasarkan regulasi yang ada tanpa
   disertai komitmen, motivasi kerja dan pencapaian target yang optimal. Ataupun adanya
   disorientasi terkait prilaku birokrasi yang cenderung mengarah pada tindakan korupsi dan
   perburuan rente (patologi birokrasi).

        Dari keempat karakteristik yang mewarnai sosok administrasi negara tersebut terdapat
kecenderungan utama administrasi negara di Indonesia yang dipengaruhi oleh dua kutub yang
berbeda, yakni kultur Lokal dan Struktur Barat. Kultur lokal diwakili oleh nilai-nilai kerajaan
yang mengelompokkan masyarakat dalam pola patron-klien, mencakup nilai-nilai kekeluargaan,
tradisi budaya (priyayi-abdi dalem), ABS (Asal bapak Senang), hingga yang paling berimplikasi
negatif, KKN (kolusi,korupsi dan Nepotisme). Sedangkan Struktur barat, diwakili oleh adanya
4
    Op.Cit. hal. 20-29
pengetahuan mengenai tata administrasi yang bermula pada jaman imperialisme telah diwariskan
dari negara Kolonial Hindia Belanda berupa tata hukum yang paradigmanya dipengaruhi oleh
konsep Weberian yang sangat hirarkhis, kemudian berkembang dengan masuknya berbagai
pemikiran-pemikiran tentang administrasi negara dari Amerika (Woodrow Wilson) dan terus
dinamis dengan bentuk turunan-turunan pemikiran yang sangat variatif dan multidisipliner.

        Sosok Indonesia seperti digambarkan diatas adalah wujud kegagalan administrasi negara
yang kemudian memunculkan berbagai tuntutan untuk mereformasinya. Meskipun tuntutan
reformasi secara internal (dari dalam negara) terus menyeruak, perubahan lebih cenderung terjadi
akibat adanya kekuatan eksternal (lembaga-lembaga internasional) yang bersifat memaksa.
Dengan kata lain, perubahan administrasi negara Indonesia lebih disebabkan oleh tekanan global
dengan sejumlah kepentingan yang bersifat timbal balik. Tidak dapat dipungkiri perangkap
hutang luar negeri Indonesia tidak memberikan ruang bagi administrasi negara untuk bergerak
lebih leluasa melakukan perubahan dan inovasi dalam struktur kelembagaannya, meskipun hal
tersebut disadari dan melemahkan peran negara. Menurut Hoadley, dampak yang paling
spektakuler dari proses globalisasi terhadap era reformasi adalah terbukanya pintu masuk bagi
standar-standar internasional, yang sebelumnya melalui isu penekanan seperti efisiensi,
kejujuran-anti korupsi, dan demokrasi.5

       Administrasi negara Indonesia dengan fenomena tersebut, hampir setiap waktu diulas dan
akan terus dibeberkan sebagai citra buruk pemerintah, jika negara dengan segenap otoritas yang
dimilikinya belum mampu memenuhi tuntutan kesejahteraan dan hak warga negaranya serta
belum dapat mengoptimalkan perannya. Dan hal ini menjadi tantangan bagi akademisi dan para
pemikir negara untuk dapat menggagas konsep yang ideal bagi administrasi negara di Indonesia.


Menemukan Alternatif
       Menjadi menarik dan penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek kekuatan
negara yang perlu diinternalisasi, diperkuat dan dikembangkan untuk menghasilkan pencapaian
optimal fungsi-fungsi negara. Dan hal ini menjadi lebih bijak jika solusinya dikembalikan pada
negara sendiri mengingat konteks sejarah, politik, kultur sosial dan ekonomi serta potensi
geografis yang berbeda. Disamping itu berbagai konsep global yang juga memegang peran
penting dalam mengubah wajah administrasi negara Indonesia tidak dapat diabaikan.
        Namunpun demikian, alternatif yang terbaik adalah memahami kelemahan dan
mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan birokrasi untuk kemudian merumuskan solusi yang
memungkinkan untuk dilaksanakan. Era reformasi atau periode transisi merupakan situasi
tersulit yang harus dihadapi oleh para pemikir administrasi negara dan administrator
(penyelenggara) negara sendiri. Dilemma optimistik dan pesimistik pencarian alternatif tersebut
terletak pada tantangan untuk menghancurkan nilai-nilai negatif yang ada dalam tubuh
administrasi negara, layaknya upaya mematikan kanker yang menggerogoti tubuh birokrasi dan


5
    Op Cit. hal. 221
di lain hal terkait dengan solusi atau alternatif pada implementasi administrasi negara di
Indonesia.

        Penghambatan “kanker” administrasi mestinya dimulai dari memperkuat peran lembaga
peradilan dalam menangani kasus-kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Berbagai kasus seperti, Kasus Bank Century, penggelapan pajak oleh Gayus, dan beberapa kasus
lainnya harus dapat diselesaikan secara hukum sesuai perundang-undangan tindak pidana atau
perdata tanpa harus dipolitisir oleh elit-elit tertentu. Hal ini berarti, lembaga peradilan harus
independen dan bebas dari nilai-nilai kompromi ataupun KKN.

        Dalam konteks Indonesia, otoritas kebijakan telah banyak diwujudkan dan hampir telah
mengakomodir seluruh lingkup fungsi negara. Namun dalam tahap implementasinya belum
dapat dioptimalkan secara menyeluruh. Beberapa alternatif yang telah ditemukan, diantaranya
yaitu :

a. Peningkatan kapasitas negara melalui pemberdayaan birokrasi
   Menurut konsep NPM, pelaksanaan administrasi harus berfokus pada klien yang dalam hal
   ini masyarakat. Konsep dasarnya adalah peran pemerintah sebagai pengarah yang asumsinya
   berasal dari paham neo-liberal (desentralisasi, korporasi, privatisasi, dan sebagainya).
   Konsep ini kemudian beralih pada konsep NPS yang titik tekannya pada melayani bukan
   sekedar mengarahkan. Hal ini berarti Kinerja kerja birokrasi pemerintah harus bersaing
   dengan pola-pola yang berkembang dalam organisasi swasta yang bisa menjadikannya
   berhasil mengambil peran dalam masyarakat. Kinerja tersebut terkait dengan profesionalisme
   dan reward (penghargaan) dalam birokrasi, mulai dari elit/pejabat atas hingga pada street
   level Bureaucracy (birokrasi tingkat bawah).

   Pada tataran birokrasi Indonesia, mewujudkan konsep NPS membutuhkan waktu yang lama
   dan biaya yang tidak sedikit karena konteks budaya birokrasi yang sangat berbeda dengan
   asal konsep tersebut (Eropa dan Amerika). Mungkin akan membutuhkan ketekunan dan
   kecermatan melalui sistem pendidikan dan pembinaan/pelatihan yang mampu menggali
   partisipasi dan mengembangkan keahlian administratif para birokrat yang ada. Perubahan
   yang diharapkan adalah sikap atau prilaku birokrasi yang mengarah pada nilai-nilai positif,
   seperti jujur, tanggap, kreatif dan antisipatif.

b. Peningkatan kapasitas negara melalui kontrol masyarakat
   Pengawasan kelembagaan sangat dibutuhkan sebagai sebuah upaya perbaikan kinerja
   birokrasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi negara berlangsung secara internal
   yakni oleh lembaga publik sendiri dan secara eksternal oleh masyarakat atau kelompok
   masyarakat. Besarnya peran masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan
   merupakan sebuah proses transformasi sosial menuju masyarakat madani sehingga dalam
   mewujudkan peran tersebut, masyarakat perlu dibimbing dan diarahkan untuk memahami
   lingkup-lingkup dimana negara mengambil peranan.
   Di Indonesia, telah ada lembaga Onbudsman sebagai tempat pengaduan masyarakat terutama
   dalam hal pelayanan. Namun masih banyak yang belum memanfaatkannya disebabkan
   sensitifitas masyarakat yang masih kurang ataupun program-program yang belum
   tersosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Padahal dengan otoritas sebagai hak kunci
   pemerintah terhadap masyarakat semestinya dimanfaatkan optimal untuk memberikan
   sosialisasi seputar kegiatan yang berlangsung dalam tubuh pemerintah/birokrasi.

       Kontrol masyarakat juga merupakan upaya memberdayakan dan meningkatkan
   partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good
   governance).Hal ini berarti masyarakat akan menjadi faktor penentu dalam pengambilan
   keputusan dalam tata pemerintahan. Pola Bottom-Up berupa kontrol masyarakat akan
   memberikan pengaruh terhadap optimalisasi peran negara yang bukan hanya akan dirasakan
   oleh seluruh masyarakat termasuk pemerintah tetapi akan mudah untuk mendapat legitimasi
   secara global.

    Memang menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kapasitas negara sebab akan
berhadapan dengan sejumlah perbedaan kepentingan dan situasi. Dibutuhkan politik will dan
komitmen yang kuat dari pemerintah sebagai agent of change untuk mewujudkannya. Di lain
hal, adanya keterlibatan/partisipasi masyarakat sebagai hasil dari pengintegrasian peran
pengawasan terhadap administrasi negara, akan berpengaruh pada peran negara dan mencirikan
suatu proses menuju masyarakat sipil.

    Dalam konsep good governance, pemerintah, masyarakat dan swasta tidak terpisahkan dalam
konteks pemerintahan sebuah negara. Interaksi antara ketiga unsur tersebut akan menentukan
kualitas dan kapasitas peran yang dijalankan negara. Namun dalam mengarahkan hal tersebut
pertimbangan internal (kultural) dan eksternal (konsep dan isu-isu internasional) adalah hal tidak
boleh diabaikan. Tatanan administrasi negara harus dibebaskan dari kepentingan yang bersifat
parsial atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja serta konsistensinya harus diletakkan pada
prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
DAFTAR PUSTAKA



Fukuyama, Francis, 2005, Memperkuat Negara : Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21,
       PT.Gramedia : Jakarta

Hoadley, Mason C, 2006, Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia : antara Kultur Lokal dan
       Struktur Barat, Graha Ilmu : Yogyakarta

Jeddawi, Murti, Dr, 2008, Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, & Pembinaan PNS, Total Media :
       Yogyakarta.

Putra, Fadillah, 2009, Senjakala Good Governance, Averroes Press : Malang

Santoso, Priyo Budi, 1993, Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Rajawali Press : Jakarta

Suharto, Edi, 2008, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta : Bandung.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:47
posted:11/9/2012
language:Unknown
pages:10