Docstoc

Perencanaan Pembangunan Daerah

Document Sample
Perencanaan Pembangunan Daerah Powered By Docstoc
					File Presentasi ini bisa didownload di
http://www ziddu com/download/6988264/2009 050 Wonosobo pdf html http://www.ziddu.com/download/6988264/2009_050_Wonosobo.pdf.html
BAPPENAS

www.dadangsolihin.com

2

Materi
• • • • • • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Perwakilan Rakyat Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal

Sistem P Si t Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

www.dadangsolihin.com

3

www.dadangsolihin.com

4

Apa itu SPPN
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana rencana rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Tujuan SPPN j
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergi baik integrasi, sinkronisasi, antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber d M j i t i b daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

www.dadangsolihin.com

5

www.dadangsolihin.com

6

Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana

Tahapan Perencanaan
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. 2 Penetapan Rencana

Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD. SKPD Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai d i i i dengan t tugas d dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala g p Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan p g periode rencana pembangunan daerah untuk p berikutnya.
7 www.dadangsolihin.com 8

www.dadangsolihin.com

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra K R t Kementerian / t i Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
9

DAERAH
Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra S t R t Satuan Kerja K j Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com

Peraturan P t Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)

Peraturan P t Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
10

www.dadangsolihin.com

Dari RPJP sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra KL
Pedoman Pedoman

Tahunan Renja KL
Pedoman

Langkah Penyusunan RPJPD
Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah Mengacu pada RPJP Nasional.

RKA-KL

Rincian APBN

Pemerintah P Pusat P

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman P d

Diserasikan melalui Musrenbang

Rancangan  RPJPD
APBD

Musrenbang  RPJPD

Penyusunan  Rancangan  Akhir

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah

Pedoman

Penetapan  P t Rancangan RPJPD  j menjadi Perda

RAPBD

Pemerint tah Daerah

Pedoman

Diacu Pedoman

Renstra SKPD

Renja SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

Proses Teknokratik  P T k k tik oleh Bappeda

Bahan  Rancangan RPJP R RPJP Melibatkan  Masyarakat

Oleh Bappeda

Oleh DPRD

UU SPPN
Dit EKPD-Bappenas

UU KN
11 www.dadangsolihin.com 12

Langkah Penyusunan RPJMD
(1)

(8)

Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) (11 a) (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP
Mei April Maret

Indikator
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD a) b) c) d)

Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan o as e ba gu a Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD 13 www.dadangsolihin.com (14)

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD P

(5)

Penetapan RPJMD (7)

(13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP 14
April

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD

www.dadangsolihin.com

Langkah Penyusunan APBD
1 2 3 4 5 6
SE-KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

7

8

9

RKP D

KUA

Nota Kesepakatan KUA

PPAS

Nota Kesepakatan PPA

Pembahasan RKA-SKPD

Perbaikan RKA-SKPD

Rancangan APBD

Bappeda

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

10

11
Persetujuan DPRD Raperda APBD

12
Penyusunan P Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD

13
Evaluasi E l i Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD

14
SK Mendagri Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD

15
Pembahasan Pimpinan DPRD Hasil Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD

16
SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD

17
Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH

Pembahasan Rancangan APBD

TAPD

PPKD

18

19

20

21

22

23

24

25

26
Penyusunan y Laporan Keterangan Pertanggung jawaban

Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Verifikasi Rancangan DPA-SKPD

Pengesahan DPA-SKPD

Persetujuan DPA-SKPD

Pendistribusian DPA-SKPD

Pelaksanaan DPA-SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja

SKPD

TAPD

PPKD

Sekda

PPKD

SKPD

PPKD

Bappeda

www.dadangsolihin.com

15

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM
Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye Kebijakan dan program khusus LSM

Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan

Ormas
Agenda lobi dan tekanan politik

Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang b ih k d b j N berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi y g yang menjadi wadah fungsional atas j g perjuangan kepentingan tertentu Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai ti k t nasional d i tingkat i l
17 www.dadangsolihin.com

Sosial
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga

Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari

Kelembagaan
Pembuatan keputusan partisipatif

Mana yang paling dekat dengan rakyat d secara d k t dan nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana y g terkait g yang langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
18

Pemda
KDH, Sekda, SKPD

DPRD

Lembaga Intermediary Parpol p
Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai

LSM

Ormas
Berbagai bentuk dan jenis Ormas

Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus

Berbagai bentuk dan jenis LSM

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya

Gender
Laki Perempuan

Ekonomi
Kaya Miskin

Domisili
Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap

Keamanan
Mapan Rentan

Organisasi
Kelompok Individual

Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD menurut UU 32/2004
1. 1 2. 2 3.
Legislasi Anggaran

Fungsi Legislasi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah. Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen p j perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. g g y Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

• • •

g Pengawasan

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Fungsi Anggaran g gg
• Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. i t h b ti d k”
www.dadangsolihin.com 21

Fungsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama i t k j internasional di d i l daerah. h Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat. Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.
www.dadangsolihin.com 22

•

• •

•

•

•

Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) (1966• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim. • •

Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
www.dadangsolihin.com 24

•

•

•

•

•

www.dadangsolihin.com

23

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di I d k hid h i h i Indonesia. i Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus t k t k b h k t t l k kh dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. •

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. t j i

•

•

•

www.dadangsolihin.com

25

www.dadangsolihin.com

26

Mengapa Hal Ini Terjadi?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.
www.dadangsolihin.com 27

Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek seharihari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.

•

•

•

•

•

www.dadangsolihin.com

28

Hubungan antara Pemda dan DPRD g
• • Kedudukannya SETARA dan bersifat y KEMITRAAN. Setara:
– Kedudukan sama dan sejajar artinya sejajar, tidak saling membawahi. – Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan j p Daerah.

Best Practices (1)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang Bermakna • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. masing masing.

•

Kemitraan:
– Hubungan kerja y g saling mendukung. g j yang g g – Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
www.dadangsolihin.com 29

www.dadangsolihin.com

30

Best Practices (2)
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui p g kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p g p y proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.

Best Practices (3)
Dengar Pendapat Publik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme p konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. • Ruang sidang p p g g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g p p p guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

32

Best Practices (4)
Transparansi Anggaran • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.

Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

www.dadangsolihin.com

33

www.dadangsolihin.com

34

Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa d k D b dukungan politik nyata d i litik t dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. politik

Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan f t d fungsinya. i Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang d l li ik dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

36

Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan update terhadap informasi dan program kerjanya. k j Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi di i apakah l i diri k h mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.

Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
www.dadangsolihin.com 38

www.dadangsolihin.com

37

Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan) (k t kil )

Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( ) d ato e a sa aa a dat yang a (1)
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
Fungsi Anggaran

Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan p g Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi)

DPRD

Fungsi Legislasi

MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK

Fungsi Pengawasan

DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu i di id i id warga negara.

Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP

Peningkatan Kesejahteraan Individu j dan Masyarakat 39 www.dadangsolihin.com 40

www.dadangsolihin.com

Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( ) d ato e a sa aa a dat yang a (2)
Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.

www.dadangsolihin.com

41

Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan p tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan y g telah ditentukan g j yang
www.dadangsolihin.com 43

Syarat Perencanaan y
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan 1 T j an akhir yang dikehendaki ang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya
www.dadangsolihin.com 44

Fungsi/Manfaat Perencanaan g
• • • • Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

45

Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. antar daerah antar sub daerah

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

Apa Tujuan Pembangunan? A T j P b ?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. 3 Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang orang.
www.dadangsolihin.com 47

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan).

www.dadangsolihin.com

48

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g g

www.dadangsolihin.com

49

www.dadangsolihin.com

50

Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. •

Pembangunan Daerah (4)
Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p

•

• •

www.dadangsolihin.com

51

www.dadangsolihin.com

52

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Dunia Usaha  Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal hal hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
53

Nilai Pertumbuhan Pasar

Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good.
www.dadangsolihin.com 54

www.dadangsolihin.com

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police

Troika

CITIZENS
Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

www.dadangsolihin.com

55

www.dadangsolihin.com

56

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat y

Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara

Masyarakat Pemerintah

VISI

PEMDA

Good Governance

Dunia Usaha D i U h

www.dadangsolihin.com

57

www.dadangsolihin.com

58

Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang p gg y cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi).

PEMDA

www.dadangsolihin.com

59

www.dadangsolihin.com

60

Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur

Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g

www.dadangsolihin.com

61

www.dadangsolihin.com

62

Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan y g berfungsi lindung. p yang g g

Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

www.dadangsolihin.com

63

www.dadangsolihin.com

64

Kegagalan Perencanaan (1) g g ( )
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

www.dadangsolihin.com

66

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan t j di k k l terjadi karena tid k b k it tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan (3) g g ( )
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin y melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

www.dadangsolihin.com

67

www.dadangsolihin.com

68

Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai p g p g pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya p g y prakarsa individu dan p g pengembangan g kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). • •

Sistem Perencanaan yang Berhasil y g

Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. y

www.dadangsolihin.com

69

www.dadangsolihin.com

70

Perencanaan yang Ideal
• • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan dan terus-menerus kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 71 www.dadangsolihin.com 72

Terima Kasih

•

• •

Tentang Narasumber

www.dadangsolihin.com

73


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:1454
posted:10/23/2009
language:Indonesian
pages:19
Description: In House Training DPRD Kabupaten Wonosobo di Gumilang Regency Hotel-Lembang, 22 Oktober 2009