Skripsi satriah by HC121108053922

VIEWS: 0 PAGES: 72

									                                                                            1




                                   BAB I

                             PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang Penelitian

       Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.12 tahun

2008 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.32/2004)

telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan

daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih

luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Sebagaimana

dikemukakan (Hoessein, 2001) :


“Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan
pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya
menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai
masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan
masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut
otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan
kepada daerah atau pemerintah daerah”.

       Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi

daerah     adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas

pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika

ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak

waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi

di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan

diambil.
                                                                        2




      Jika ditinjau dar aspek sosial, terdapat ragam maslah yang kemudian

sering terabaikan dari kacamata kebijakan pemerintah daerah seperti

kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang

mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan struktural apalagi jika

lebih diperparah dengan kurangnya akses masyarakat untuk memeperoleh

pengetahuan dan keterampian serta informasi yang digunakan untuk

kemjuan   masyarakat   ditambah    dengan    kurangnya   berkembangnya

kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang merupakan sarana

untuk melakukan interaksi serta memperkuat ketahanan dan perlindungan

bagi masyarakat.


      Melihat kondisi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam

masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat

berhasil dengan baik baik dalam aspek pembangunan ekonomi sosial

maupun politik. Dalam fokus penelitian kali ini, peneliti akan lebih

menitikberatkan pada pembangunan sosial sebagai salah satu fokus

pembangunan daerah dengan mengangkat bidang oahraga sebagai potensi

masyarakat yang harus mendapat perhatian mendalam dari pemerintah

daerah.
                                                                               3




      Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang

sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan

bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga

keberadaan     dan    peranan    olahraga     dalam   kehiduan    bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas

dalam sistem hukum nasional.


      Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah

semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan

budaya masyarakat dan bangsa serta tutuntutan perubahan global sehingga

sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan

memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan

oahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu

mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan

daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.


      Dalam undang-undang tersebut, memperhatikan asa desentralisasi,

otonomi   dan        peran   serta      masyarakat,   keprofesionalan,kemitraan,

transparansi   dan     akuntabilitas.   Sistem   pengelolaan,    pembinaan   dan

pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi

daerah guna mewujdkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan

secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan
                                                                                  4




keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus

ditagani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan

dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan

pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka,

timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan

akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat

diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan

serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk

melaksanakan     kewajibannya   secara      optimal    dan       kepastian   untuk

memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol

untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan

sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.


      Sekali   lagi   digambarkan   dalam      UU     tersebut     bahwa     sistem

keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan

yang saling terkait secara terencana, teradu dan berkelanjutan untuk

mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara

lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan

prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan

termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga

nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh

subsistem keolahragaan nasioanl diatur dengan memperhatikan keterkaitan
                                                                          5




dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan

berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui

peningkatan koordinasi antar lambaga yang menangani keolahragaan,

pemberdayaan organisasi keolahragaan, pemberdayaan sumber daya

manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningatan

sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan

olahraga secara menyeluruh.


      Sebagaimana wilayah-wilayah lain yang ada dalam ruang kedaulatan

NKRI, Kabupaten Sidrap sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa

untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konteks

pengembangan daerah. Dalam konteks keolahragaan, Kabupaten Sidrap

merupakan daerah dengan potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan

dalam prospek pembangunan sosial dengan berorientasi pada produktifitas

masyarakat yang tentu saja membutuhkan stimulus bagi peningkatan

pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan mengingat perkembangan pembangunan dalam

bidang keolahragaan ini masih cukup baik dan dominan dalam menyerap

potensi-potensi masyarakat jika terdapat saling bantu antara stakeholder di

daerah untuk mengembangkannya. Selain itu bidang ini dapat menampung

dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisas angkatan

muda untuk dapat diarahkan kearah pembangunan sosial yang positf
                                                                              6




mengingat sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa ”dalam tubuh

yang sehat terdapat jiwa yang kuat”, hal ini kemudian dapat mengurangi

tingkat patologi masyarakat yang kemudian jika ini diterapkan di Kabupaten

Sidrap sebagai sebuah kota yang mampu mengembangkan potensi

masyarakatnya.


      Namun dalam pengamatan penulis terkait hal ini, upaya pemerintah

daerah masih kurang efektif dan efisien sehingga kemudian keberdayaan

masyarakat terutama di bidang keolahragaan masih terbatas pada minat dan

bakat yang belum terwadahi, akses terhadap sumber daya dalam

peningkatan produktivitas masyarakatnya disamping itu ketersediaan sarana

dan prasarana menjadi masalah utama dalam merealisasikan hal diatas.


      Bertolak   dari   latar   diatas   kemudian   keinginan   penulis   untuk

mengelaborasi lebih jauh mengenai pemberdayaan masyarakat terutama

dalam pengembangan potensi keolahragaan. Dengan mengangkat judul

penelitian ”Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlit

Di Kabupaten Sidrap”.
                                                                           7




1.2.   Rumusan Masalah

       Merujuk dari beberapa pernyataan mengenai implementasi Otonomi

Daerah di Kabupaten Sidrap dalam bidang olahraga, maka dalam penelitian

ini yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah :


   1. Bagaimana peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan

       atlit untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga ?

   2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemuda dan

       Olahraga untuk peningkatan prestasi atlit di Kabupaten Sidrap?

1.3.   Tujuan dan Manfaat Penelitian

       1.3.1. Tujuan Penelitian

       Adapun yang menjadi tujuan dalam malakukan penelitian ini adalah:


   1. Untuk mendeskripsikan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam

       peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Sidrap.

   2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pemuda

       dan Olahraga dalam pembinaan atlit di Kabupaten Sidrap.

   3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja

       Dinas Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan prestasi bidang

       olahraga di kabupaten Sidrap.
                                                                           8




       1.3.2. Manfaat Penelitian

       Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :


   a. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini kemudian dapat menjadi

       masukan dan bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pemerintah

       daerah Kabupaten Sidrap dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan

       dan Pariwisata.

   b. Manfaat Akademis, dapat memberikan tambahan teori/ literatur dalam

       studi   pemberdayaan     masyarakat     bidang   olahraga    dengan

       singkronisasinya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

   c. Kegunaan Metodologi, hasil dalam penelitian ini kemudian dapat

       menjadikan sebuah dorongan moril dalam penelitian selanjutnya

       mengenai pembahasan yang serupa tentunya.

1.4.   Kerangka Konseptual

       Dalam program pembangunan nasional sangat penting kirannya

memperhatikan adanya pegembangan sumber daya manusia dalam

pemberdayaan masyarakat yang ada agar dapat memberikan manfaat, guna

pencapaian tujuan tersebut. Paradigma pemerintah daerah saat ini yang

ditandai dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
                                                                                      9




pelayanan, pemberdayaan, peran pemerintah dan peningkatan kualitas

daerah.


        Dalam hal pemberdayaan masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah

kemudian mempunyai peran dalam memaksimalkan proses peningkatan

kualitas olah raga yang diharapkan nantinya mampu mengarahkan potensi

keolahragaan Kabupaten Sidrap dalam tahap perkembangan yang signifikan.


        Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005

menggambarkan         bahwa    keolahragaan      daerah      ditata   sebagai    suatu

bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pengembangan

dan pembinaan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga,

pemantauan dan pemanduan, serta peningkatan dan pengembangan bakat

prestasi.    Penahapan       tersebut     diarahkan   untuk     pemasalahan        dan

pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada

tingkat daerah atau sebiasa mungkin dapat mencapai level nasional atau

bahkan      internasional.   Semua      penahapan     tersebut melibatkan        unsur

keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan dan organisasi olahraga dalam

masyarakat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup

olahraga dapat saling bersinergi.


        Dalam pemberdayan masyarakat bidang olah raga, ditangani oleh

Dinas       Pemuda,    Olahraga,        Kebudayaan     dan     Pariwisata       (Bidang
                                                                        10




Keolahragaan) yang kemudian mempunyai fungsi untuk membina dan

menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan pemberdayaan

masyarakat tersebut melalui tahapan-tahapan pembinaan melalui metode

pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai

pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran

masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga mulai

dari keluarga, sekolah sampai ke lembaga keolahragaan. Selanjutnya melihat

bahwa upaya pembinaan tidak hanya dapat bermodalkan sebuah semangat

melainkan diperlukan adanya upaya untuk melakukan langkah dan strategi

pembiayaan yang memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana yang

mendukung dan memadai. Perlu adanya pengalokasian dana yang masuk

akal dari pemerintah daerah bagi program-prolam pelatihan daerah terpadu

bagi bibit-bibit potensial serta mengupayakan pewadahan bagi penelusuran

potensi keolahragaan daerah.


      Dari    temuan   empirik   dilapangan   selama   kurun   waktu   ini

pemberdayaan keolahragaan lebih banyak merujuk dalam penyediaan

sarana dan prasarana pendukung dengan pembangunan beberapa lapangan

untuk bidang olahraga tertentu. Namun peranan pemerintah daerah

Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga sebatas ini

hanya untuk menstimulasi produktivitas masyarakat namun tidak tersistem

dengan baik
                                                                    11




      Dari deskripsi diatas, maka untuk mempermudahkan arah penelitian

dan penulisan skripsi nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran

dari skema kerangka konsep dalam kaitannya dengan peranan Dinas

Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlit di Kabupaten Sidrap. Adapun

kerangka konseptual yang dimaksud adalah sebagai berikut :
                                                                  12




Bagan Kerangka Konseptual



   DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
  KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




       PEMBINAAN ATLIT

       Pendanaan
       Pengadaan Sarana                   PRESTASI DAN
        dan Prasarana                     KESEJAHTERAAN
       Penghargaan atlet                      ATLET
   (UU No. 3 Tahun 2005)




                     FAKTOR BERPENGARUH




  Faktor Pendukung                Faktor Penghambat
   Minat dan bakat                Minimnya fasilitas olahraga
   Pelatih yang profesional       Pembinaan kurang
                                    berkesinambungan
                                                                                   13




1.5.      Metode penelitian

          1.5.1. Lokasi Penelitian

          Sesuai dengan judul penelitian ini “Peran Dinas Pemuda dan

Olahraga dalam pembinaan atlit di Kabupaten Sidrap”, maka penelitian ini

akan dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Sidrap.

          1.5.2. Tipe dan Bentuk Penelitian

a. Tipe Penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif yaitu suatu

       penelitian   yang     dimaksudkan      untuk      memberi     suatu   gambaran

       mengenai peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan

       atlit.


b. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

       adalah   penelitian    lapangan       yaitu   penelitian    yang   menekankan

       penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan

       informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang

       lingkup tertentu. Data tersebut dilakukan secara langsung ke lokasi

       penelitian. Penelitian ini juga tetap dibantu dengan data sekunder melalui

       dokumen-dokumen        arsip   dari     beragai    kegiatan    olahraga   yang

       berlangsung.
                                                                                  14




          1.5.3. Informan

          Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan

yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut :

   -      Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata beserta

          aparat sejajarannya

   -      Atlit, Pelatih, dan Wasit

   -      Panitia pelaksana dalam event olahraga

   -      Masyarakat yang pernah menjadi sponsor dalam event olahraga

          1.5.4. Sumber Data

          Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya

dapat digolongkan berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua

bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data

yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan

secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber

dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

          1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

          Untuk    memperoleh         data   yang   akurat,   relevan,   dan   dapat

dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam

pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan

kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini,

yaitu :
                                                                           15




a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana

  peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan

  objek penelitian.

b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud                 tertentu.

  Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada

  sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang

  berkaitan erat dengan penelitian ini.

c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku,

  majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media

  informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-ihwal olahraga di Kabupaten

  Sidrap

d. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui online seperti

  internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online

  sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi

  yang berupa data maupun informasi teori secepat atau semudah mungkin

  dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

      1.5.6. Analisis Data

      Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa

secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-

kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran

yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian
                                                                           16




baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian

memperjelas gambaran hasil penelitian.

1.6.   Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :


   a) Peranan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di sini

       adalah kebijakan serta program yang dilakukan oleh pemerintah dalam

       hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di

       Bidang Olahraga sebagaimana fungsinya sebagai pemberdaya

       masyarakat bidang olahraga. Karena dalam penelitian ini mengenai

       peningkatan SDM melalui sektor olahraga, maka akan dilihat

       bagaimana partisipasi pemerintah dalam mendukung peningkatan

       kualitas olahraga. Adapun indikatornya yang dapat dilihat disini

       adalah:

       1. Pelaksanaan peran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

          Pariwisata dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan

          peningkatan    kualitas     olahraga   serta   penerapannya   dalam

          meningkatkan kualitas SDM

       2. Bantuan-bantuan      yang     diberikan   kepada   obyek   kebjakan

          misalnya, dalam peningkatan kualitas pendidik serta kelengkapan

          sarana dan prasarana pendidikan
                                                                          17




b) Olahraga yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan definisi

   olahraga dalam penjelasan UU No 3 Tahun 2005 tentang sistem

   keolahragaan    nasional   yaitu   segala   kegiatan   sistematis   yang

   mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani

   dan sosial.

c) Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

   2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka peranan Dinas

   Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet dioperasionalkan

   dengan indikator sebagai berikut :

       1) Pendanaan,

       2) Pengadaan sarana dan prasarana, dan

       3) Penghargaan kepada atlet.

d) Faktor berpengaruh merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam

   hal ihwal peranan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

   Pariwisata dalam pembinaan atlit yang indikatornya sebagai berikut :

   Faktor pendukung

          Minat dan bakat

          Pelatih yang profesional

   Faktor penghambat

          minimnya fasilitas olahraga

          pembinaan yang kurang berkesinambungan
                                                                         18




                                   BAB II

                           TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Peran

      Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran

dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan

perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal

ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

      Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran

sebagai berikut :

a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah

  pemain sandiwara atau pemain utama.

b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam

  sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang

  diberikan

c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

      Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003),

mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa

  peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan

b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran

  merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public

  support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan
                                                                          19




  dan     kepedulian   masyarakat     pada    tiap   tingkatan   keputusan

  didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki

  kredibilitas.

c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen

  atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses

  pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran

  bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga

  pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang

  bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai

  suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha

  pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang

  melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat

  meningkatkan     pengertian   dan   toleransi   serta   mengurangi    rasa

  ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).

e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya

  “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya

  perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri

  dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam

  masyarakat.

        Peran merupakan aspek yang dinanis dalam kedudukan (status)

terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya
                                                                       20




sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto,

2002; Soekamto, 1984:237).

        Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga

pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan

peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang

perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya.

Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara

aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan

dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya

dalam     pelayanan,   pembangunan,   pemberdayaan,    dan    pengaturan

masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa

peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang

melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka

ia telah melakukan sebuah peranan.

2.2. Tinjauan tentang Pemerintah

        Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh

melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam

artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri

Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai

tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan

menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu
                                                                           21




untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28).

Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau

aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112).


      Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan

publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha

mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala

kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif

(C.F. Strong).


      Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan

bahwa segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan

kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak

diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja,

melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara.


      Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,

yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu

kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta

anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan

bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD

bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah
                                                                           22




(PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam

pembuatan PERDA. Tugas utama kepala daerah sebagai unsur pemerintah

daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh

atas jalannya pemerintahan daerah.


      Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi

Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai

berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan

masyarakat tergantung pada beberapa hal; pertama adalah filsafat hidup

kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan

kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk

menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak

terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa

lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat

kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya

menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurusi segala

sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisionalis.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai

pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam

masyarakat    secara    keseluruhan.   Ini   perlu   dinyatakan   dan    tetap

memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah.
                                                                         23




          Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan manjadi empat bagian

yaitu ;


1. Fungsi pelayanan (public service)

2. Fungsi pembangunan (development)

3. Fungsi pemberdayaan (empowering)

4. Fungsi pengaturan (regulation)

2.3. Dinas Pemuda dan Olahraga

          Dinas pemuda dan olahraga adalah salah satu instansi pemerintahan

yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas

dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan

bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi

terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang

pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.serta

melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas

dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala.

          Dalam hal olahraga, semua hal ihwal akan dikoordinasikan melalui

Dinas pemuda dan Olahraga. Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan

melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara

nasional. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan

kebijakan      dan   mengoordinasikan    pembinaan    dan   pengembangan

keolahragaan serta menlaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di
                                                                           24




daerah. Ada kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan,

melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan. Semua hal

tersebut   dilakukan   secara    terpadu   dan     berkesinambungan     yang

dikoordinasikan oleh Menteri.

      Berbeda dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang

merupakan induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk oleh masyarakat

yang pengorganisasiannya disesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komite Olahraga Nasional mempunyai tugas ;

   a. Membantu pemerintah membuat kebijakan nasional dalam bidang

       pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi

   b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi

       olahraga fungsional

   c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan cabang

       olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya

   d. Melaksanakan      dan     mengoordinasikan    kegiatan   multikejuaraan

       cabang olahraga.


      Dalam melaksanakan tanggunga jawabnya KONI selalu dikordinir oleh

Dinas Pemuda dan Olahraga. Di Kabupaten Sidrap, Dinas Pemuda dan

Olahraga telah sukses mendampingi beberapa cabang olahraga yang kini

mengharumkan nama daerah seperti cabang olahraga kempo, pencak silat,
                                                                           25




bulu tangkis, tenis lapangan, lari, dan beberapa cabang olahraga atletik

lainnya.


2.4. Tinjauan tentang Atlet

      Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, atlet adalah para pelaku

dalam kegiatan olahraga. Atlet sering dieja ‘atlet’, dari Bahasa Yunani athlos

yang berarti kontes adalah orang yang ikut serta dalam suatu kompetisi

olahraga kompetitif. Para atlet ini ini harus mempunyai kemampuan yang

lebih tinggi dari rata-rata. Kata ‘atlet’ ini juga seringkali digunakan untuk

merujuk pada peserta atletik.

      Adapun menurut Undang-Undang di Negara Indonesia, atlet adalah

pelaku olahraga yang lebih lanjut disebut olahragawan. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Sistem Keolahragaan Nasional, olahragawan meliputi :

  1. Olahragawan amatir, yakni melaksanakan olahraga yang menjadi

      kegemaran dan keahliannya. Olahragawan amatir mempunyai hak

      sebagai berikut :

      a) meningkatkan      prestasi   melalui   klub   dan/atau   perkumpulan

           olahraga;

      b) mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan

           cabang olahraga yang diminati;
                                                                              26




       c) mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah

          melalui seleksi dan/atau kompetisi;

       d) memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti

          kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan

       e) beralih status menjadi olahragawan profesional.

  2. Olahragawan profesional, yakni melaksanakan kegiatan olahraga

       sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Setiap orang dapat

       menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

       a) pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi

          secara periodik;

       b) memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;

       c) memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan

       d) memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari

          olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang

          diketahui     oleh   induk    organisasi   cabang     olahraga   yang

          bersangkutan.


       Setiap olahragawan berkewajiban: a. menjunjung tinggi nilai luhur dan

nama    baik   bangsa    dan   Negara     Kesatuan   Republik    Indonesia;   b.

mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang

dilaksanakan; c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan d.
                                                                       27




menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga

yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.
                                                                         28




                                  BAB III

                 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

        Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian

yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang

akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan

pemerintahan, kependudukan dan tenaga kerja, pendidikan, sosial dan

kesehatan, pertanian, perindustrian dan air minum, perhubungan, dan

keungan daerah di Kabupaten Sidrap.

3.1.    Keadaan Geografis

        Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan salah satu

kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Pangkajene dan

terletak antara 3◦43 - 4◦09 Lintang Selatan dan 119◦41 - 120◦10 Bujur Timur,

masing-masing berbatasan dengan :

       Sebelah     Utara     :Kabupaten     Pinrang     dan      Kabupaten

                            Enrekang

       Sebelah Timur        :Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo

       Sebelah Selatan      :Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng

       Sebelah Barat        :Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare

        Wilayah administratif Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dalam 11

Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan dengan luas 1.883,25             . Adapun

Kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa merupakan dua kecamatan terluas
                                                                        29




dengan luas masing-masing 844,77          dan 210,43      . Sebagian besar

keadaan tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang berupa dataran.

       Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

sekitar 38 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbanyak di Kecamatan

Watang Pulu dan Kecamatan Dua Pitue, yakni 8 aliran sungai. Sungai

terpanjang tercatat ada 3 sungai yaitu Sungai Belokka dengan panjang

sungai sebesar 20.000 meter, kedua adalah Sungai Bila dengan panjang

sungai 15.100 meter dan yang ketiga adalah Sungai Rappang dengan

panjang sungai sebesar 15.000 meter

3.2.   Pemerintahan

       Sampai akhir tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang menaungi 11 kecamatan, yang terdiri dari 68 desa dan 38

kelurahan. Dengan kata lain, tidak terjadi pemekaran wilayah seperti yang

terjadi pada tahun 2009.

       Dari 11 kecamatan yang ada , Kecamatan Maritengngae ,Pitu riawa

dan Pitu Riase merupakan tiga kecamatam yang memiliki tiga desa dan

kelurahan terbanyak . Kecamatan Maritengngae terdiri dari 5 desa dan 7

kelurahan dan Kecamatan Pitu Riawa terdiri dari 10 desa dan 2 kelurahan ,

dan Kecamatan Pitu Riase terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan.

       Jumlah   anggota    Dewan   Perwakilan    Rakyat   Daerah   (DPRD)

Kabupaten Sidenreng Rappang menurut hasil pemilu tahun 2009 terbanyak
                                                                           30




berasal dari Fraksi Partai Bintang Reformasi yaitu sebanyak 6 orang , Fraksi

Sidrap Membagun juga sebanyak 6 orang, dan Fraksi Demokrat sebanyak 5

orang.

3.3.     Kependudukan dan Tenaga Kerja

         Jumlah penduduk Kabupaten Sidrap berdasarkan hasil Sensus

Penduduk (SP) tahun 2010 sebanyak 271.911 jiwa yang tersebar dari 11

Kecamatan , terdiri dari 132.103 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 139.808

jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah penduduk terbanyak di

Kecamatan Maritengngae yakni sebesar 46.139 jiwa.

         Hampir di semua kecamatan penduduk laki-laki berjumlah lebih sedikit

di banding penduduk perempuan . hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin

(sex rasio) yang lebih kecil dari 100. Kecuali dari kecamatan Pitu Riase.

Rasio jenis kelamin kabupaten Sidenreng         Rappang pada Tahun 2010

sebesar 94.49 . Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat

sekitar 94 penduduk laki-laki.

         Seiring bertambahya jumlah penduduk menyebabkan kepedatan

penduduk terus meningkat .Kepedatan penduduk per desa pada tahun 2010

sekitar 2.565 jiwa , sendangkan kepedatan penduduk per            sekitar 144

jiwa dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART) sebanyak 4 orang tiap

rumah tangga.
                                                                       31




3.4.   Pendidikan, Sosial dan Kesehatan

  3.4.1.   Pendidikan

        Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia

pendidikan semakin meningkat , hal ini berbagai program pendidikan yang

dicanangkam pemerintah untuk meningkatkan kesempatan masyarakat

dalam mengenyam bangku pendidikan.

        Peningkatan partisipasi pendidikan untuk memperoleh bangku

pendidikan untuk memperoleh bangku pendidikan tentunya harus diikuti

berbagai peningkatan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidikan yang

memadai. Jumlah sekolah baik negri maupun swasta pada tahun 2010

mengalami peningkatan dibandinkan tahun sebelumya. Pada tahun 2010

meningkat menjadi 285 sekolah. Sedangkan untuk sekolah swasta pada

tahun 2009 sebanyak 167 sekolah dan pada tahun 2010 meningkat menjadi

182 sekolah.

  3.4.2.   Kesehatan

        Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, Puskesmas,

puskesmas pembantu (Pustu), Balai Pengobatan dan BKIA/ Rumah Bersalin

selama 2010 jumlah relatif tidak berubah dari tahun 2009, kecuali Pustu

mengalami peningkatan.

       Pada tahun 2010 fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten sidrap

antara lain. 2 Rumah Sakit, 14 Puskesmas , 42 Pustu , 13 Balai Pengobatan

dan 2 BKIA/ Rumah Bersalin . selain itu, di masing-masing kecamatan juga
                                                                             32




telah tersedia pelayanan kesehatan untuk rawat inap. Pada tahun 2010

kapasitas tempat tidur untuk rawat inap tercatat sebanyak 326 unit. Namun,

kapasitas tempat tidur untuk persalinan masih minim yakni sebanyak 6 unit.

      Selain penyediaan sarana kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat diperlukan jumlah tenaga kesehatan yang

memadai. Pada tahun 2010 di Kabupaten Sidrap terdapat sebanyak 10

dokter ahli, 40 dokter umum, 16 dokter gigi, 75 kesehatan masyarakat, 42

farmasi, 13 sanitasi, 36 teknisi medis, 32 gizi, 284 perawat,122 bidan, dan 54

tenaga kesehatan lainnya.

  3.4.3.   Agama

      Besarnya jumlah sarana peribadatan masing-masing agama di suatu

daerah menunjukkan seberapa jauh perkembangan pembangunan di bidang

spiritual. Pembagunan aspek spiritual sudah menjadi kebutuhan mengigat

semakin meningkatnya krisis sosial di masyarakat. Tempat peribaratan umat

Islam yang berupa mesjid dan mushollah berjumlah 410 unit sedangkan

tempat ibadah untuk agama lain seperti Kristen sebanyak 1 unit dan Hindu

sebanyak 1 unit.

  3.4.4.   Sosial Budaya Masyarakat

      Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat Kabupaten Sidrap

merupakan    suatu   tataran   masyarakat   yang   berpegang     teguh   pada

kepercayaan agama Islam. Pada umumnya mayarakat terdiri dari suku Bugis.

Akulturasi budaya Islam dengan kebudyaan yang berkembang dalam
                                                                             33




masyarakat sudah bisa dikatakan jarang karena masyarakat di Kabupaten

Sidrap ini rata-rata sudah berpendidikan. Hubungan kekerabatan dan ikatan

kekeluargaan     sangat   erat     di   mana   masyarakat    merupakan    suatu

“gemeinschaft” yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Hal ini dapat

dimengerti karena warga merupakan “face to face group” di mana mereka

saling     mengenal   betul      seolah-olah   mengenal     dirinya.   Hubungan

kekeluargaan di antara sesama warga sangat erat, hal ini disebabkan karena

terjadinya perkawinan sesama warga di Kabupaten Sidrap. Hal ini kemudian

berdampak eratnya kekelurgaan dan emosional yang terjalin di antara

masyarakat.

3.5.     Pertanian

  3.5.1.    Tanaman Pangan

         Beberapa komoditas tanaman pangan andalan yang dihasilkan di

Kabupaten Sidrap antara lain : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-

kacangan. Produksi tanaman padi di Kabupaten Sidrap pada tahun 2010

mencapai 326.063,02 ton yang dipanen dari areal seluas 68.963 Ha atau

rata-rata produksi sebesar 47,28 Kw/Ha, ini merupakan produksi yang

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.

         Produksi tanaman jagung mencapai 89.511,37 ton dengan luas areal

sebesar 16.827 Ha atau rata-rata 54,36 Kw/Ha, hasil produksi ini mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.
                                                                       34




       3.5.2.   Tanaman Perkebunan

         Tiga jenis komoditas dari tanaman perkebunan rakyat yang cukup

dominan di daerah ini antara lain kakao, jambu mente, dan kelapa. Total

produksi kakao mencapai 3.018 ton yang ditanam pada areal seluas 8.218,14

Ha dengan nilai sekitar 147,93 milyar. Angka ini terlihat menurun jika

dibandingkan pada tahun sebelumnya.

         Tidak berbeda dengan tanaman tanaman kakao, tanaman jambu

mente dan kelapa juga mengalami penurunan produksi. Total produksi jambu

mente mencapai 1.964,66 ton yang ditanam pada areal seluas 5.316,63 Ha

dengan nilai sekitar Rp 8,45 milyar. Sedangkan total produksi kelapa

mencapai 1.256,65 ton yang ditanam pada areal seluas 1.619,17 Ha dengan

nilai sekitar 2.14 milyar.

       3.5.3.   Peternakan

         Populasi ternak secara umum mengalami peningkatan, kecuali pada

populasi ayam baik ras petelur, ras pedaging, maupun ras buras yang

mengalami penurunan. Populasi ternak ayam mencapai 6.613.511 ekor yang

terdiri dari ras petelur sebanyak 3.439.556 ekor, ras pedagimg sebanyak

2.023.375 ekor, ras buras sebanyak 1.150.580 ekor.

3.6.     Perindustrian dan Air Minum

       3.6.1.   Perindustrian

         Data mengenai perkembangan perindustrian di Kabupaten Sidrap

dapat dirinci sebagai berikut. Jumlah unit usaha sebanyak 3.981 unit yang
                                                                          35




terdiri dari industri kehutanan agro dan hasil pertanian sebanyak 1.826 unit

dan industri logam mesin elektronika dan aneka sebanyak 2.155 unit. Jumlah

tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri sebanyak 12.716 orang

dengan nilai produksi yang dihasilkan sekitar Rp 42,80 milyar.

       3.6.2.   Air Minum

         Jumlah pelanggan PDAM yaitu sebannyak 5.513 pelanggan yang

terdiri dari rumah tangga sebanyak 4.702 pelanggan dan lainnya sebanyak

711. Jumlah produksi air yang disalurkan ke mayarakat sebesar 1.614.351

   dengan nilai sekitar Rp 1,96 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun lalu

baik jumlah pelanggan maupun produksi mengalami peningkatan.

3.7.     Perhubungan

3.7.1.     Panjang Jalan

         Proses pembangunan yang terus digalakan menuntut adanya

transportasi yang baik guna menunjang mobilitas penduduk dan distribusi

barang dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jalan merupakan sarana

angkutan darat      yang sangat    penting untuk memperlancar kegiatan

perekonomian di suatu daerah. Panjang jalan di Kabupaten Sidrap sepanjang

1.118,46 Km, di mana 68 Km merupakan jalan nasional, 41 Km merupakan

jalan propinsi dan 1.009,46 Km merupakan jalan Kabupaten. Adapun jumlah

kendaraan bermotor di daerah ini sebanyak 28.322 unit yang terdiri dari mobil
                                                                          36




penumpang sebanyak 1.036 unit, mobil beban sebanyak 1.640 unit, mobil

bus sebanyak 47 unit, dan sepeda motor sebanyak 25.599 unit.

3.7.2.    Pos dan Telekomunikasi

         Pembangunan saran pos dan dan telekomunikasi diarahkan untuk

meningkatkan kelancaran arus informasi suatu daerah dengan daerah

lainnya, yang diharapkan mampu memacu kegiatan perekonomian antar

daerah. Jumlah fasilitas pelayanan pos yang ada di daerah ini sebanyak 4

buah, yang masing-masing adalah Kantor Pos Pangkajene, Kantor Pos

Rappang, Kantor Pos Amparita dan Kantor Pos Tanru Tedong. Adapun jasa-

jasa yang dilayani kantor pos ini antara lain pembayaran gaji, pengiriman

surat baik ke dalam maupun luar negeri, pembayaran atau pengiriman wesel,

penjualan benda-benda pos dan materai, bahkan mulai dari tahun 2006

sudah ada pula jasa pembayaran Dana Pengaman Sosial (JPS).

3.8.     Keuangan Daerah

         Ralisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB di

Kabupaten Sidrap untuk tahun anggaran 2010 mencapai Rp 30.336.951.578

atau sekitar 84,86 persen dari yang ditargetkan. Total penerimaan

Pemerintah Kabupaten Sidrap mencapai Rp 547.994.595.000. Salah satu

sumber pnerimaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar     Rp   27.926.596.000.   Angka   ini   mengalami   penurunan   jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
                                                                       37




3.9.   Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

       Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata

Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, maka dapat

diuraikan sebagai berikut :


Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
1. Kepala Dinas
  (1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, mempunyai
      tugas memimpin Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
      Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan
      menyiapkan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
      Dinas, menjalin dan mengkoordinasikan Sekretariat Dinas dan Bidang-
      Bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan instansi
      terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di
      Bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Tugas
      lain yang diserahkan Bupati, melaksanakan pengawasan dan evaluasi
      terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Dinas Pemuda,
      Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta membuat laporan secara
      berkala.
  (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
      Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai
      fungsi :
      a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesekretariatan Dinas;
      b. Penyelenggaraan dan Pembinaan di bidang Pemuda dan Olahraga;
      c. Penyelenggaraan dan Pembinaan di bidang Kebudayaan dan
         Pariwisata;
      d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  Uraian Tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
  Pariwisata, adalah sebagai berikut :
  a. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas;
  b. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas
     Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  c. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan
     Kerja Dinas dengan instansi terkait;
                                                                      38




  d. Mengkoordinasikan dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup
     Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  e. Mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis ke dalam Rencana
     Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
     Pariwisata;
  f. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Unit Kerjanya;
  g. Menyelenggarakan pengelolaan dan penerbitan Perizinan serta
     pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pemuda dan Olahraga,
     Kebudayaan dan Pariwisata;
  h. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan
     Pengembangan bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan
     Pariwisata;
  i. Menyelenggarakan pembinaan terhadap UPT dan memfasilitasi peran
     serta masyarakat di bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga,
     Kebudayaan dan Pariwisata;
  j. Menerima dan menindaklanjuti data dan informasi di lingkup Dinas
     Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  k. Menjalin kerjasama dengan pemanfaat dan pemerhati di bidang
     Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan, dan Kepariwisataan;
  l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
  m. Menyanpaikan telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang
     tugasnya;
  n. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok
     dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  o. Mengevaluasi pelakssanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
     Satuan Kerja Dinas secara berkala;
  p. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Akuntabilitas Instansi
     Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
     Pariwisata;
  q. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
2. Sekretaris
    (1) Sekretaris, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Rencana
        Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat,
        menghimpun dan mengkompilasi Rencana Strategis dan Rencana
        Anggaran Satuan Kerja dari setiap bidang dalam linkup Dinas
        Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, mengkoordinasikan
        dengan kepala dinas dan para kepala-kepala bidang lingkip dinas,
        melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang
        kepegawaian, keuangan serta perencanaanDinas Pemuda,
        Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, serta melakukan
        pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat
        dan membuat laporan secara berkala.
                                                                     39




 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
     Sekretaris mempunyai fungsi :
     a. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan perencanaan
        umum;
     b. Penyelenggaraan dan penetausahaan urusan keuangan;
     c. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan umum dan
        kepegawaian
Uraian tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut :
a. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;
b. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja
   Sekretariat;
c. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan
   Kerja Sekretariat dengan Kepala Dinas serta para Kepala Bidang
   lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Membina dan Mengkoordinasikan unit-unit kerja di lingkup Sekretariat;
e. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian lingkup Sekretariat;
f. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan
   Pegawai di lingkup Sekretariat;
g. Mengkompilasikan dan mengakselerasi Rencana Strategis dan
   Rencana Anggaran Satuan Kerja dari masing-masing Bidang lingkup
   Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
h. Membantu Kepala Dinas mengkompilasi, mengakselerasi, dan
   merumuskan Penetapan Kinerja dari Bidang-Bidang menjadi
   Penetapan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan
   Pariwisata;
i. Menghimpun dan Mengelola administrasi data dan informasi dinas;
j. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan kehumasan di lingkup Dinas
   Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
k. Menetapkan pengalokasian perlengkapan dinas;
l. Menata Tata Naskah dan Ketatalaksanaan Dinas;
m. Menyiapkan bahan koordinasi dalam melaksanakan tugas Dinas dan
   memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di
   lingkungan Dinas serta menyiapkan rencana anggaran biaya
   operasional Dinas;
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam
   melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga,
   Kebudayaan dan Pariwisata;
o. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub
   Bagian lingkup Sekretariat Dinas;
p. Mengumpulkan bahan          koordinasi dalam penyusunan dan
   pengendalian program kerja Dinas;
                                                                       40




  q. Menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan dokumen
       perencanaan dan laporan Dinas secara rapi;
  r. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis
       fungsional dan penatausahaan;
  s. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, perlengkapan,
       keuangan, kepegawaian, surat-menyirat dan rumah tangga dinas;
  t. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Dinas setiap
       tahunnya kepad instansi terkait;
  u. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
       Kepala Dinas;
  v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
       dengan tugas pokok dan fungsinya;
  w. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
  x. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
       Sekretariat;
  y. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
       Satuan Kerja Sekretariat Dinas secara berkala;
  z. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala dan
       Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pemuda,
       Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  aa. Menyelenggarakan Perumusan Laporan Sekretariat secara berkala
       terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;
  bb. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP3.
3. Kepala bidang Keolahragaan
   (1) Kepala Bidang Keolahragaan,mempunyai tugas mengkaji dan
       merumuskan rancangan Rencana Strategis dan rancangan Rencana
       Anggaran Satuan Kerja Bidang; mengkoordinasikan dengan Kepala
       Dinas, Sekretariat Dinas dan Kepala-Kepala Bidang di lingkup
       Dinas;membina dan mengkoordinir Kepala Seksi di lingkup Bidang
       Keolahragaan; membuat pedoman penyelenggaraan Tugas Bidang
       Keolahragaan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
       olahraga; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap
       pelaksanaan tugas Bidang; serta membuat laporan secara berkala.
   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
       Bidang Keolahragaan, mempunyai fungsi :
      a. Penyelenggaraan      dan     pengkoordinasian    Pembinaan    dan
          Pengembangan pembudayaan olahraga, pengembangan SDM dan
          IPTEK;
      b. Penyelenggaraan dan penkoordinasian pembinaan pendaftaran
          akreditasi penghargaan dan sarana prasarana olahraga.
  Uraian tugas Kepala Bidang Keolahragaan, adalah sebagai berikut :
  a. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Keolahragaan;
                                                                     41




b. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang
   Keolahragaan;
c. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan
   Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas serta Kepala-
   Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
   dan Pariwisata;
d. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam
   rangka Penetapan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
   Pariwisata;
e. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang
   Keolahragaan;
f. Mendistribusikan tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang
   Keolahragaan;
g. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan
   Pegawai di lingkup Bidang Keolahragaan;
h. Merumuskan Pedoman Penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang
   Keolahragaan;
i. Menyelenggarakan       dan    mengkoordinasikan      Pembinaan    dan
   Pengembangan Keolahragaan;
j. Menyelenggarakan       dan   mengkoordinasikan     pemantauan     dan
   perumusan Kebijakan Teknis operasional pembinaan keolahragaan;
k. Menyelenggarakan       dan    mengkoordinasikan      pembinaan    dan
   pengembangan Keolahragaan Daerah;
l. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi
   aktivitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah;
m. Menyelenggarakan       dan    mengkoordinasikan      pembinaan    dan
   pengembangan serta pendaftaran kegiatan kelembagaan olahraga di
   daerah;
n. Mengkoordinir penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data
   serta informasi bidang keolahragaan;
o. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan ;
p. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
   dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
r. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
   Satuan Kerja Bidang secara berkala;
s. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam
   rangka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas;
t. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala
   terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
u. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
                                                                    42




4. Kepala Seksi Pemberdayaan, Olahraga, Pengembangan SDM dan
   IPTEK
   Kepala Seksi Pemberdayaan, Olahraga, Pengembangan SDM dan
   IPTEK, mempunyai tugas : Menyiapkan rancangan Rencana Strategis
   dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Pemberdayaan Olahraga,
   Pengembangan SDM dan IPTEK; mengkoordinasikan dengan Kepala
   Bidang Keolahragaan dan Kepala Seksi Akreditasi, Penghargaan dan
   Sarana Prasarana; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di
   lingkup Seksi; melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan, olahraga
   serta Pengembangan SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
   melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas
   pada Seksi Pemberdayaan Olahraga, Pengembangan SDM dan IPTEK;
   serta membuat laporan secara berkala.
   Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan, Olahraga, Pengembangan
   SDM dan IPTEK, adalah sebagai berikut :
   a. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis Seksi Pemberdayaan,
      Olahraga, Pengembangan SDM dan IPTEK;
   b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi
      Pemberdayaan, Olahraga, Pengembangan SDM dan IPTEK
   c. Mengkoordinasikan rancangan Rencana Strategis dan rancangan
      Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi dengan Kepala Bidang
      Keolahragaan dan Kepala Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana
      Prasarana Olahraga;
   d. Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di seksinya;
   e. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan
      pegawai di lingkup seksinya;
   f. Melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan
      Kerja Seksi Pemberdayaan Olahraga, Pengembangan SDM dan
      IPTEK;
   g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional
      Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Pembinaan dan
      Pengembangan Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan Sumber
      Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
   h. Melaksanakan pemntauan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP
      Seksinya;
   i. Menyiapkan rancangan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan
      Pemberdayaan Olahraga, Pengembangan SDM dan IPTEK;
   j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan analisis dan pengkajian ilmu
      Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka pembinaan dan
      Pengembangan Sumberdaya Generasi Muda di Bidang Olahraga;
   k. Menyiapkan konsep dan melaksanakan pengkajian sistem dan metode
      pembinaan dan Pengembangan/Pemberdayaan Generasi Muda di
      Bidang Ilmu Pengetahuan dan Keolahragaan;
                                                                       43




    l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan inventarisasi potensi dan
       cabang olahraga yang memiliki prospek untuk meraih prestasi di
       tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
    m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi dan medasi
       pengembangan Sumberdaya Generasi Muda di Bidang Olahraga, Ilmu
       Pengetahuan, dan Teknologi;
    n. Melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan pemeliharaan data serta
       informasi tentang potensi Generasi Muda di Bidang Olahraga, Ilmu
       Pengetahuan dan teknologi;
    o. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
       fungsi Seksi;
    p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
       dengan tugas pokok an fungsinya;
    q. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
       Satuan Kerja Seksi secara berkala;
    r. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala
       terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
    s. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
5. Kepala Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana
    Olahraga
    Kepala Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
    mempunyai tugas menyiapkan rancangan Rencana Strategis Rencana
    Anggaran Satuan Kerja Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana
    Prasarana Olahraga; Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang
    Keolahragaan        dan     Kepala    Seksi     Pemberdayaan Olahraga,
    Pengembangan SDM dan IPTEK, menjalin dan mengkoordinir
    pelaksanaan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pelayanan,
    pembinaan Akreditasi, Penghargaan, dan Sarana Prasarana Olahraga;,
    melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas
    pada Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga,
    serta membuat laporan secara berkala.
    Uraian Tugas Kepala Seksi Akreditasi, Penghargaan,dan Sarana
    Prasarana Olahraga ;
   a. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis Seksi Akreditasi,
       Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
   b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi
       Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
   c. Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan
       Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi dengan Kepala Bidang
       Keolahragaan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga,
       Pengembangan SDM dan IPTEK;
   d. Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di Seksinya;
                                                                     44




e. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan
   pegawai di lingkup Seksinya;
f. Melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Anggaran
   Satuan Kerja Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana
   Olahraga;
g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional
   Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Seksi Akreditasi,
   Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
h. Melaksanakan pementauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
   SOP Seksinya;
i. Merumuskan konsep dan Melaksanakan Inventarisasi aktivitas dan
   kreativitas generasi muda baik secara individu maupun
   kelompok/organisasi dalam rangka akreditasi dan penghargaan;
j. Mengkaji dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana olahraga
   sesuai dengan kondisi wilayah dan perkembangan bidang olahraga
   daerah;
k. Menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan
   prestasi generasi muda di bidang olahraga, kewirausahaan, ilmu
   pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta mental spiritual dan
   wawasan kebangsaan;
l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan
   pengembangan pemuda pelopor di berbagai bidang dalam rangka
   akreditasi dan pelaporan;
m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengadaan dan ketersediaan
   sarana prasarana olahraga dalam rangka peningkatan prestasi;
n. Melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan pemeliharaan data serta
   informasi Seksinya;
o. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
   fungsi Seksi;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
   dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
q. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
   Satuan Kerja Seksi secara berkala;
r. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala
   terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Akreditasi, Penghargaan dan
   Sarana Prasarana Olahraga;
s. Melakukan Penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
                                                                          45




                       Bagan Struktur Organisasi

        Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata


                         KEPALA DINAS
                        Drs. Husni Zainal

                               mnk

 KELOMPOK
FUNGSIONAL
                                               SEKRETARIS
                                            Andi Ibrahim,SH,M.Si




                                      Ka.Subag.     Ka.Subag    Ka.Subag
                                     Perencanaan    Keuangan     Umum
                                      Drs. Jubir    Mahmuda     Hj.Fatma




Kabid. Kepemudaan        Kabid.Keolahragaan           Kabid. BudPar
Syaharuddin Lape           DR. Mulyadi P.              Arsyni, S.IP




KasiPberdayaanPemuda        KasiP.OR,SDM,IPTEK          Kasi Kebudayaan
 A.Kasumaatmaja, SE         A.Zainal Abidin, S.Pd        Dra. Hidayani




  KasiKwushan&Prsrna        Kasi AK Pghrg & SOR         Kasi Pariwisata
        Yasmin                   Haruni, BA             Rohani Ronting
                                                                        46




                                 BAB IV

                HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

      Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis

selama melakukan penelitian di Kabupaten Sidrap. Bab ini menguraikan

tentang peranan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

dalam pembinaan atlet di Kabupaten Sidrap, dan faktor-faktor yang

berpengaruh dalam pembinaan atlet di Kabupaten Sidrap. Pembinaan yang

dimaksud dengan fokus penelitian ini yaitu pendanaan, penyediaan sarana

dan prasaran, dan penghargaan olahraga.

4.1. Peranan DISPORABUDPAR dalam Pembinaan Olahraga

      Pemerintah daerah merupakan pemegang kendali dalam berbagai

potensi daerah yang akan direpresentasikan di tingkat pusat. Sebagai

pemegang kendali olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan

Pariwisata sangat berperan dalam pembinaan Atlet.


      Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional pasal 21 yakni :


      “1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan
      dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan
      tanggung jawabnya. (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan,
      pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta
      penghargaan keolahragaan. (3) Pembinaan dan pengembangan
      keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga,
      pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan
                                                                       47




      peningkatan prestasi. (4) Pembinaan dan             pengembangan
      keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan,
      dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga
      untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.”

      Hal ini senada dengan yang diungkapkan olaeh bapak Zaenal Husni

selaku kepala DISPORABUDPAR (wawancara hari Rabu 28 Maret 2012

pada pukul 13.27 WITA) bahwa :

      “Peranan DISPORABUDPAR sangat penting khususnya terhadap
      tingkat pemuda dan pelajar yang merupakan bagian yang sangat
      fundamental dalam melahirkan atlet-atlet handal, kami bisa
      mengupayakan dalam menyaring atlet bibit berbakat melalui kegiatan
      olahraga seleksi dan latihan untuk melaksanakan POPDA dalam
      berbagai cabang olahraga yang potensial. Kami hanya bisa berperan
      dalam penyediaan fasilitas latihan dan memberikan dukungan penuh
      terhadap pelaksanaan latihan”
      .
      Hal ini tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh bapak

Akhmaddin sebagai staf DISPORABUDPAR sekaligus pelatih cabang

olahraga bulu tangkis (wawancara hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 11.32)

bahwa :

      “DISPORABUDPAR sangat penting dalam pembinaan atlet tingkat
      pelajar dan pemuda untuk mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi.
      Biasanya kami berperan dalam melakukan pembinaan kepada klub-
      klub olahraga unggulan, melaksanakan pertandingan tingkat pelajar
      setiap tahun, dan dan memfasilitasi penjaringan atlet berprestasi.”
                                                                          48




      Sesuai dengan program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi

Selatan maka DISPORABUDPAR di bidang olahraga memiliki program kerja

sebagai berikut :


      1.Program Peningkatan Gerakan Apresiasi Prestasi Olahraga ;

          1. Pengembangan Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah
             (PPAPD).
          2. Pembinaan Klub Olahraga Daerah.
          3. Pelatihan Bagi Wasit dan Atlet.
          4. Rekruitmen Atlet PPAPD.
          5. Fasilitasi Pembinaan Event Olahraga.

      2.Program Peningkatan Fasilitas dan Dukungan Organisasi Olahraga ;

          Anugrah Bintang Jasa Olahraga Kepada Mitra Olahraga.

      3.Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

          1.   Seleksi Atlet PPLP Sulsel.
          2.   Pembinaan Atlet Penyandang Tuna Grahita
          3.   Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL).
          4.   Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sulsel
          5.   Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah (POPCADA)
          6.   Seleksi Atlet Olahraga Tradisional/Rekreasi
          7.   Pembinaan Atlet Olahraga Tradisional/Rekreasi
          8.   Pembinaan Atlet SKJ Tingkat Nasional
          9.   Uji Coba/Tri In Atlet PPLP

Sumber: Hasil olahan data sekunder


      Berikut ini ditampilkan daftar nama atlet yang berprestasi di Kabupaten

Sidrap pada pelaksanaan PORDA tahun 2010 :
                                                                                 49




  Daftar Nama Atlet yang Memperoleh Medali dan Penghargaan pada

                     PORDA 2010 Kontingen Kabupaten Sidrap


                                    Medali
 No       Nama Atlet                                     Cabang Olahraga
                            Emas   Perak   Perunggu
  1   Faridah                 I      -         -         Lompat Jangkit putri
  2   Sudirman                I      -        -           Lari 800meter PA
  3   Sudirman                I      -        -          Lari 1500meter PA
  4   Herlanto Raego          I      -        -          Lari 5000meter PA
  5   Herlanto                I      -        -         Lari 10.000meter PA
  6   Satriah                 I      -        -                Kempo
  7   Arham Hadidarma         I      -        -       Tennis Lapangan (tunggal)
  8   Arham H dkk.            I      -        -        Tennis Lapangan (regu)
  9   Kartini dkk.            I      -        -          Lari Estafet 4x100m
 10   Kartini dkk.            I      -        -          Lari Estafet 4x400m
 11   Kartini                 -      I        -          Lari 400meter putri
 12   Wahidah                 -      I        -          Lari 800meter putri
 13   Eka Purnamasari         -      I        -        Pencak Silat kelas 48kg
 14   Nurlina Damma           -      I        -                Kempo
 15   Dwi Wijayanto           -      I        -                Kempo
 16   Arham/Fasil             -      I        -        Tennis Lapangan ganda


 17   St. Faridah             -      -        I             Pencak Silat
 18   Nurdiyana               -      -        I             Pencak Silat
 19   Agus                    -      -        I        Pencak Silat kelas 68kg
 20   Faridah                 -      -        I            Lompat Jauh PI
 21   Kartini                 -      -        I           Lari 200meter PI
 22   Wahida                  -      -        I           Lari 400meter PI
 23   Sri Devi/Sri Ayumi      -      -        I          Bulu Tangkis (regu)
 24   Tri Yuliana Yusuf       -      -        I                Kempo
 25   Fasil                   -      -        I       Tennis Lapangan tunggal



Sumber : Hasil olahan data sekunder
                                                                         50




      Sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan terlihat bahwa

pembinaan terhadap atlet di Kabupaten Sidrap kurang berkesinambungan.

Atlet hanya mendapatkan penghargaan dan berbagai pelayanan pada saat

ada event kejuaraan, setelah selesai acara dan tidak ada lagi kejuaraan

maka pada umumnya atlet tidak lagi diperhatikan dan akan dicari pada saat

menjelang ada lagi kejuaraan. Ini merupakan tugas penting bagi pemerintah

daerah pada umumnya dan Dinas Pemuda dan Olahraga pada khususnya

agar kiranya ada jaminan khusus bagi atlet yang telah mengharumkan nama

daerah.

       Agar peranan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan, dan Pariwisata dapat berpengaruh dalam pembinaan olahraga

dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam pendanaan, penyedia

sarana dan prasarana, serta penghargaan atlet sebagai berikut :

4.1.1. Peran DISPORABUDPAR dalam Pendanaan Olahraga

      Pendanaan olahraga menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber

pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan

keberlanjutan.
                                                                           51




      Sesuai     dengan    Undang-Undang       maka    sumber     pendanaan

keolahragaan dapat diperoleh dari:

  a. Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang

      berlaku;

  b. kerja sama yang saling menguntungkan;

  c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

  d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau

  e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

      undangan.

      Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dana keolahragaan

yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan

dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut

ini disajikan rincian anggaran pelaksanaan PORDA pada tahun 2010

kontingen Kabupaten Sidrap :
                                                                      52




      Rincian Anggaran PORDA 2010 Kontingen Kabupaten Sidrap

 No             Jenis Anggaran                      Biaya
 1    Konsumsi                                 Rp 66.240.000
 2    Kostum Atlet                             Rp 61.320.000
 3    Kostum Pelatih                           Rp 14.040.000
 4    Kostum Manajer                            Rp 7.020.000
 5    Kostum Panitia                            Rp 8.100.000
 6    Kostum MUSPIDA                            Rp 5.400.000
 7    Kostum Bapak Angkat                       Rp 8.100.000
 8    Kostum Anggota DPRD                      Rp 16.200.000
 9    Transportasi                             Rp 20.000.000
 10   Insentif Atlet, Pelatih, dan Panitia     Rp 69.000.000
 11   Biaya Pemusatan Latihan                  Rp 97.500.000
 12   Biaya Kendaraan Operasional               Rp 8.650.000
 13   Sekretariat                              Rp 34.000.000
          Total biaya anggaran                 Rp 415.570.000

Sumber : Hasil olahan data sekunder

      Sebagai komponen dalam pemerintah daerah Dinas Pemuda dan

Olahraga sangat berperan dalam pengalokasian dana untuk keberlanjutan

kegiatan olahraga di Kabupaten Sidrap. Hal senada diungkapkan oleh bapak

Kepala DISPORABUDPAR Kabupaten Sidrap (wawancara hari Rabu 28

Maret 2012 pukul 13.27 WITA) bahwa :

      “Sebagai dinas yang mengawal kegiatan keolahragaan tentu saja ini
      merupakan ranah kerja yang sekaligus program kerja kami. Masalah
      pendanaan itu kami yang programkan, selanjutnya di masukkan dalam
      APBD kemudian dilaksanakan oleh DISPORABUDPAR. Kemarin ada
      2 orang atlet PORDA memasukkan proposal ke DISPORA dia lolos ke
                                                                         53




      pra PON dia minta dibiayai kepada Daerah atau meminta bantuan
      kepada daerah atau di DISPORA berupa uang transpor, uang saku,
      tiket, uang penginapan dan lainnya. Atlet itu tidak diberangkatkan
      karena karena kita tidak bisa memberikan dia bantuan karena ranah
      kita cuma sampai di daerah saja, kalau sudah tingkat nasional kita
      sudah lepas tanggung jawab, jadi atlet 2 orang itu memundurkan diri.”

      Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Akhmaddin selaku staf

di DISPORABUDPAR sekaligus pelatih salah satu cabang olahraga

(wawancara pada hari Kamis 29 maret 2012 pukul 11.32 WITA) bahwa :

      “Setiap    pendanaan     kegiatan   olahraga    yang    melalui
      DISPORABUDPAR mengacu pada program kegiatan yang tertuang
      dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disusun oleh
      bidang keolahragaan setiap tahun anggaran. Dana kegiatan akan
      dikucurkan oleh Pemerintah Daerah melalui Bendahara Pengeluaran
      Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).”

      Kemudian ditambahkan oleh bapak Zainal Abidin selaku Kasi

Pemberdayaan Olahraga DISPORABUDPAR sekaligus pengurus KONI

(wawancara hari Rabu 28 Maret 2012 pukul 11.12 WITA) bahwa :

      “DISPORABUDPAR programkan dana untuk dialokasikan pada APBD
      dan selanjutnya melaksanakan beberapa kegiatan untuk pembinaan.
      Dana ini tidak ada alur khusus semuanya bisa dinikmati semua
      peminat olahraga dan bisa diakses karena sangat transparan.”

      Hal ini tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh ibu Nureni

sebagai pelatih olahraga (wawancara hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 10.04)

bahwa :

      “Mengenai alur pendanaan, saya hanya bisa menerima dana dari
      pemerintah untuk keperluan atlet khususnya PORDA dari DSPORA
      bisa juga langsung ke atlet atau dari pihak swasta yang juga ikut
      mendanai dan memfasilitasi terutama sepak bola.”
                                                                            54




       Kemudian ditambahkan oleh bapak Tajudddin Posi sebagai pelatih

(wawancara hari Kamis 29 maret 2012 pukul 16.30) bahwa :

       “Alur pendanaan itu bisa juga berasal dari intra organisasi seperti
       biaya yang dipungut dari anggota pada saat ujian kenaikan tingkat
       (gazami,gazuku). Bisa juga dimintakan dana dari pemerintah daerah
       untuk kegiatan lomba provinsi dan nasional.”
       Sesuai dengan pengamatan penulis yang juga berprofesi sebagai atlet

cabang olahraga bela diri bahwa dana bisa dinikmati oleh atlet namun

dirasakan kurang memuaskan jika dibandingkan dengan berbagai keperluan

sebagai atlet yang bisa mengharumkan nama daerah. Dana itu juga bisa

dapatkan dari pihak swasta dengan mengajukan proposal permohonan dana,

itu pun hasilnya dibagi-bagi dengan pelatih. Dana yang didapatkan dari

DISPORABUDPAR atas nama PEMDA hanya sebagian kecil, selanjutnya

dana bisa diperoleh berasal dari inisiatif sendiri dan kesatuan olahraga yang

digeluti oleh atlet.


       Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak Lanci sebagai

masyarakat     yang    biasa   menjadi   sponsor   dalam   kegiatan   olahraga

(wawancara Sabtu 31 Maret 2012 pukul 16.20) yakni :


       “Itu dana kalau ada kegiatan olahraga biasanya dananya
       diperjuangkan oleh official, ada dana dari pihak pemerintah tapi biasa
       juga dimasukkan proposalnya ke pihak pengusaha. Saya biasa juga
       memberi dana bantuan dan kegiatan turnamen sepak bola yang
       diadakan berjalan lancar. Kita mau memberi bantuan dan karena ada
       juga keuntungan yang kita dapat, nanti di lapangan itu dikenal usahaku
       karena dipasang biasa di spanduk atau biasa juga dicetak pada baju-
       baju panitia”
                                                                        55




4.1.2. Peran DISPORABUDPAR sebagai Penyedia Sarana dan Prasarana


      Sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang sangat

fundamental dalam pelaksanaan olahraga, tanpa adanya fasilitas yang

memedai maka atlet tidak mungkin menyalurkan bakakatnya di medan

latihan. Di sini sangat diharapkan adanya kontribusi lebih dari pemerintah

dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga.


      Sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, pasal 67 bahwa :


      (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung
          jawab     atas    perencanaan,     pengadaan,      pemanfaatan,
          pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
      (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan
          prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan
          Pemerintah dan pemerintah daerah.
      (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus
          memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah
          setempat.
      (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi
          jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
      (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga
          sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
          diatur dengan Peraturan Presiden.
      (6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan
          perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan
          prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan
          kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya
          diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik
          pemerintah daerah setempat.
      (7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan
          prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau
          pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau
                                                                         56




         persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan
         perundang-undangan.”

      Sesuai   dengan   yang    diungkapkan   oleh   bapak   Zainal   Husni

(wawancara hari Rabu 28 Maret 2012 pukul 13.27 WITA) bahwa :

      “Mengenai sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Sidrap itu
      selalu diupayakan dan itu memang program DISPORABUDPAR yang
      akan direalisasikan oleh PEMDA”

      Hal senada dengan yang dikatakan oleh bapak Zainal Abidin selaku

Kasi Pemberdayaan sekaligus pengurus KONI (wawancara pada hari Rabu

28 Maret 2012 pukul 11.12 WITA) bahwa :

      “Sarana dan prasarana olahraga di sini pengadaan dan
      pembangunannya pada umumnya dilakukan berdasarkan hasil
      musrembang tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, dan
      disahkan oleh pihak PEMDA. Pemanfaatannya pun sampai sekarang
      masih banyak dikeluhkan.”

      Hal ini tidak berlawanan dengan apa yang diungkapkan oleh bapak

Tajuddin Posi selaku pelatih salah satu cabang olahraga (wawancara hari

Kamis 29 Maret 2012 pukul 16.30) bahwa :

      “Fasilitas sarana dan prasarana yang kita nikmati itu merupakan
      inisiatif dari usaha intra organisasi yang biasanya bekerjasama dengan
      DISPORABUDPAR dan PEMDA”
                                                                    57




4.1.3. Peran DISPORABUDPAR dalam Penghargaan Atlet

      Perolehan Medali Penghargaan Kontingen Sidrap PORDA 2010

No.            Cabang Olahraga               Perolehan Medali
                                      emas      Perak    Perunggu
  1    Bulu Tangkis (PA)                                      I

  2    Tennis Lapangan ganda (PA)       I          I

  3    Tennis Lapangan tunggal (PA)     I                   I

  4    Pencak Silat (PA)                           I        III

  5    Kempo (PA/PI)                    I          II       I

  6    Lompat Jauh (PI)                                     I

  7    Lompat Jangkit (PI)              I

  8    Lari Estafet (PI)                II

  9    Lari 200m (PI)                                       I

 10    Lari 400m (PI)                              I        I

 11    Lari 800m (PA/PI)                I          I

 12    Lari 1500m (PA)                  I

 13    Lari 5000m (PA)                  I

 14    Lari 10.000m (PA)                I

       Jumlah Perolehan Medali          X         VI       IX
Sumber : Hasil olahan data sekunder
                                                                         58




      Sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Zainal Abidin sebagai

Kasi Pemberdayaan sekaligus pengurus KONI Sidrap (wawancara hari Rabu

28 Maret 2012 pukul 11.12 WITA) bahwa :

      “Bagi atlet Sidrap di sini sudah ada perhatian pemerintah atau
      penghargaan yaitu adanya bonus tertentu yang dibagikan namun itu
      selalu dimintakan agar ditambahkan.”
      Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Imran

Haris selaku Sekertaris Umum KONI Sidrap (wawancara hari Kamis 29 Maret

2012 pukul 13.08) bahwa :

      “Kami sangat mendukung dan selalu berupaya agar penghargaan
      yang diberikan kepada atlet selalu dimaksimalkan, karena
      penghargaan tersebut merupakan dorongan dan motivasi agar atlet
      terus berprestasi lebih baik”

      Kemudian ditambahkan oleh bapak Akhmaddin sebagai pelatih

(wawancara hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 11.32) bahwa :

      “Kalau penghargaan ya, atlet berprestasi kan merupakan salah satu
      aset daerah yang perlu mendapatkan apresiasi atas prestasi yang
      diraih dalam bentuk pemberian penghargaan atas jasanya yang telah
      mengharumkan nama daerah.”

      Hal ini tidak berbeda dengan yang dikatakan oleh Ridwan sebagai atlet

(wawancara hari Jum’at 30 maret 2012 pukul 10.12) bahwa :

      “Saya kira ya syukur Alhamdulillah penghargaan yang diterima oleh
      atlet cukup baik di mana pemerintah telah memberikan beberapa
      bonus kepada beberapa atlet yang berhasil meraih medali dalam
      beberapa kejuaraan. Tapi mungkin bentuk penghargaan itu jumlahnya
      perlu ditambah supaya atlet bisa lebih semangat berlatih.”
                                                                         59




4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan DISPORABUDPAR

     dalam Pembinaan Olahraga

       Berdasarkan dari berbagai uaraian di atas mengenai peranan Dinas

Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet yaitu mengenai peran sebagai

pengalokasian dana olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga,

serta sebagai pemberian penghargaan terhadapa atlet, tidak terlepas dari

berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi minimnya

sarana dan prasarana yang tersedia, serta pembinaan atlet yang kurang

berkesinambungan sehingga banyak atlet yang meskipun telah memperoleh

prestasi di bidangnya tetapi merasa tidak dipedulikan lagi setelahnya.

       Dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi

prestasi dan kesejahteraandiri para atlet. Walaupun demikian, terdapat pula

beberapa hal yang mendukung peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam

pembinaan atlet. Hal pendukung tersebut antara lain tingginya minat dan

bakat para atlet untuk terus berlaga di lapangan olahraga, serta adanya

official yang masih berpengaruh di bidang olahraga.

       Jadi dapat diuraikan ada dua faktor yang berpengaruh dalam peranan

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet di Kabupaten Sidrap

yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat sebagai berikut:
                                                                          60




4.2.1. Faktor Pendukung

      Sebagai lembaga pemerintahan yang menangani masalah olahraga

dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di

Kabupaten Sidrap tentu saja memiliki rasa kebanggaan tersendiri melihat

atletnya unggul di medan laga. Itu semua bisa terwujud dari tingginya

kerjasama antar stekhoulder dan tidak terlepas dari tingginya minat dan bakat

dari masing-masing peserta olahraga.

      Hal tersebut tidak terhenti hanya sampai di sini. Pembinaan olahraga

yang menghasilkan prestasi dan kesejahteraan atlet tentu juga didukung dari

adanya pengabdian yang diberikan oleh beberapa wasit serta pelatih yang

handal. Di kabupaten Sidrap ini masih terdapat beberapa wasit serta pelatih

yang tetap dibutuhkan dalam event kejuaraan tertentu.

      Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Bambang

Ali selaku staf DISPORABUDPAR (wawancara hari Senin 26 Maret 2012

pukul 10.14) bahwa :

      “ Pada saat PORDA baru-baru ini Sidrap merupakan kontingen daerah
      yang diperhitungkan karena prestasi kita tidak pernah terlambung jauh
      dari kontingen ibukota dan notabene atlet yang kita turunkan adalah
      semuanya asli putra-putri daerah. Kontingen lain biasa memanfaatkan
      jasa dari atlet kontrak daerah lain tapi kita tidak. Itu semua karena
      memang kita di sini ada beberapa pelatih yang cukup menjanjikan,
      untuk beberapa cabang olahraga, tidak usah saya sebutkan orangnya
      ya !.”
                                                                         61




      Hal ini tidak berbada dengan yang dikatakan oleh bapak Tajuddin Posi

sebagai pelatih cabang olahraga bela diri (wawancara hari Kamis 29 Maret

2012 pukul 16.30) bahwa :

      “Prestasi olahraga itu nanti bisa terwujud kalau ada minat dan bakat
      yang tinggi, kalau tidak demikian tidak mungkin semangat di saat
      latihan nah kalau semangatnya berkorbar saat latihan tentu saja itu
      sangat berpotensi memegang juara. Jadi harus bmemang dilatih
      dengan baik itu anak-anak kalau mau capai prestasi memuaskan.
      Tidak stengah-tengah dilatih baik perempuan maupun laki-laki harus
      memang digenjot baik-baik. Kita sebagai pelatih selalu berusaha
      memotivasi dan pengabdian saja yang dipertahankan, kalau insentif
      dari PEMDA ada juga tapi tidak berharap ke sana kalau itu yang
      diharap tidak jalan mi olahraga.”

      Kemudian ditambahkan oleh Ridwan sebagai atlet (wawancara hari

Jum’at 30 Maret 2012 pukul 10.12) bahwa :

      “Kita sebagai atlet hanya memegang teguh semangat latihan karena
      hobi. Jadi harapan lain misalnya ada bonus itu tidak mungkin
      sebanding atau terbayarkan dari pengabdian saat latihan. Juga
      ditambah dari dorongan pelatih, ada penghormatan khusus buat
      pelatih jadi tidak mungkin kita bosan akibat pelatih yang profesional.
      Banyak pelatih di sini dari berbagai cabang olahraga yang memiliki
      prestasi gemilang bahkan sering diminta untuk melatih bahkan
      mewasiti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional.”

      Berpedoman dari uraian ini penulis bisa megetahui bahwa hal yang

sangat urgen berpengaruh sebagai pendukung peranan Dinas Pemuda dan

Olahraga dalam pembunaan atlet di kabupaten Sidrap yaitu tingginya minat

dan bakat dari para pelaku olahraga serta adanya sikap profesionalisme dari

para pelatih yang ada di Kabupaten Sidrap.
                                                                        62




4.2.2. Faktor Penghambat

      Untuk menghidupkan kelangsungan berbagai kegiatan dalam olahraga

maka peranan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga tidak

terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu tugas pokok dinas ini adalah

mengkaji,merumuskan,mengkordinir serta menyelenggarakan pembinaan

dan pengawasan di bidang olahraga. Namun itu semua kurang maksimal

karena masih banyak hambatan.

      Dari pengamatan penulis ditemukan di lapangan masih minimnya

fasilitas olahraga dan penghargaan yang didapatkan oleh atlet itu kurang

memuaskan. Hal ini bisa dirasakan apalagi penulis juga adalah seorang atlet

salah satu cabang olahraga beladiri. Banyak atlet yang berpotensi namun

segera memundurkan diri karena merasakan pembinaan yang tidak

berkesinambungan, atlet merasa tidak berguna lagi setelah tidaka ada

kejuaraan.

      Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Imran Haris

(wawancara hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 13.08 WITA) bahwa :

      “Di sini kita terhambat dari segi fasilitas olahraga, banyak cabang
      olahraga yang belum lengkap peralatannya. Sebenarnya cukup
      banyak atlet di daerah kita, cuman biasanya banyak yang kurang puas
      dengan pembinaannya sehingga banyak atlet kita yang lari atau
      memundurkan diri saja karena kurang puas. Sehingga kalau ada
      kegiatan atau kejuaraan lagi kita harus mencari bibit-bibit baru.
      Sebaiknya itu memang atlet harus diperhatikan dan dilayani dengan
      baik karena dia sangat susah payah latihan sehingga berprestasi tapi
      tidak diperhatikan.”
                                                                           63




      Kemudian ditambahkan oleh bapak Zainal (wawancara hari Rabu 28

Maret 2012 pukul 11.12 WITA) bahwa :

      “Di Sidrap atletnya cukup berprestasi di bidang olahraga, kemarin itu di
      POPDA kalau tidak salah tanggal 20 sampai 27 ada beberapa atlet
      kita yang mendapat medali emas, yaitu 3 emas, 1 perunggu, 2 perak
      pada cabang olahraga Kempo. Kalau yang menghambat sebanarnya
      semuanya adalah masalah dana yang berlanjut pada kurangnya
      sarana atau peralatan olahraga. Itu juga de’ atlet di mana-mana sama
      nanti dilayani baik-baik kalau ada kejuaraan jadi dan akan diabaikan
      kembali setelah itu.”

      Hal yang tidak jauh berbada diungkapkan oleh Nuraeni selaku atlet

(wawancara hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 10.04 WITA) bahwa :

      “Sebagai atlet kita hanya selalu latihan sama pelatih untuk bertanding,
      itu pun latihannya dengan peralatan seadanya. Kalau masalah
      penghargaan ada sih biasanya semacam bonus atau uang dengan
      jumlah tertentu tapi itu masih kurang. Kita juga sebagai akan terbuang
      dan dilupakan setelah tidak ada even kejuaraan. Biasa sih kita
      mendengar ada janji untuk dimudahkan mendapatkan pekerjaan yang
      layak bahkan akan diangkat jadi PNS jika berprestasi, namun itu
      kayaknya tidak bisa ditepati.”
                                                                           64




                                      BAB V

                         KESIMPULAN DAN SARAN

      Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang

Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet di kabupaten

Sidrap.   Di   samping   itu   pula    dikemukakan   beberapa   faktor   yang

mempengaruhi peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan

atlet. Selanjutnya dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan

saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.


5.1. Kesimpulan

      Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut :

a.   Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet di

     kabupaten Sidrap, dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan

     fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sidrap. Sesuai dengan

     pengamatan penulis di lapangan terlihat bahwa pembinaan terhadap

     atlet di Kabupaten Sidrap kurang berkesinambungan. Atlet hanya

     mendapatkan penghargaan dan berbagai pelayanan pada saat ada

     event kejuaraan, setelah selesai acara dan tidak ada lagi kejuaraan

     maka pada umumnya atlet tidak lagi diperhatikan dan akan dicari pada

     saat menjelang ada lagi kejuaraan. Ini merupakan tugas penting bagi

     pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Pemuda dan Olahraga
                                                                             65




     pada khususnya agar kiranya ada jaminan khusus bagi atlet yang telah

     mengharumkan nama daerah.

      Untuk lebih lanjutnya peranan Dinas Pemuda dan olahraga di

Kabupaten Sidrap dapat dilihat dengn indikator sebagai berikut :

     a. Peranan DISPORABUDPAR dalam pendanaan ;

        Pendanaan     olahraga    menjadi    tanggung    jawab      pemerintah,

        pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah

        daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui

        Anggaran    Pendapatan     dan    Belanja   Negara    dan    Anggaran

        Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber pendanaan keolahragaan

        ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.

        Sesuai dengan pengamatan penulis yang juga berprofesi sebagai

        atlet cabang olahraga bela diri bahwa dana bisa dinikmati oleh atlet

        namun dirasakan kurang memuaskan jika dibandingkan dengan

        berbagai keperluan sebagai atlet yang bisa mengharumkan nama

        daerah. Dana itu juga bisa dapatkan dari pihak swasta dengan

        mengajukan proposal permohonan dana, itu pun hasilnya dibagi-bagi

        dengan pelatih. Dana yang didapatkan dari DISPORABUDPAR atas

        nama PEMDA hanya sebagian kecil, selanjutnya dana bisa diperoleh

        berasal dari inisiatif sendiri dan kesatuan olahraga yang digeluti oleh

        atlet.
                                                                      66




b. Peranan     DISPORABUDPAR       sebagai     penyedia   sarana    dan

  prasarana;

  Sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang sangat

  fundamental dalam pelaksanaan olahraga, tanpa adanya fasilitas

  yang memedai maka atlet tidak mungkin menyalurkan bakakatnya di

  medan latihan. Di sini sangat diharapkan adanya kontribusi lebih dari

  pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga.

  Sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Sidrap

  banyak yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas

  Pemuda       dan   Olahraga.   Upaya     tersebut   diusulkan    dalam

  MUSREMBANG namun untuk realisasi pengadaannya ada namanya

  prioritas utama, kebutuhan fasilitas olahraga akan peminat olahraga

  tidak berbatas sedangkan pengadaannya terbatasi oleh skala

  prioritas akan kebutuhan tersebut. Banyak pula yang dikeluhkan oleh

  para atlet karena memang dari pengadaan saran dan prasarana

  olahraga ini ada juga yang merupakan inisiatif dari organisasi

  lembaga cabang olahraga yang digeluti.

c. Peranan DISPORABUDPAR dalam penghargaan atlet ;

  Penghargaan yang didapatkan oleh atlet yang berprestasi di

  Kabupaten Sidrap ada berupa bonus (uang yang diberikan kepada

  atlet peraih medali) dengan jumlah tertentu. Namun itu tidak berarti

  apa- apa jika dibandingkan dengan pengorbanan atlet di medan
                                                                               67




          latihan dan kejuaraan. Ada juga atlet yang katanya dijanjikan akan

          dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaanb bahkan jadi PNS namun

          tak jarang itu tidak direalisasikan. Atlet banyak merasa tidak

          diabaikan setelah tidak ada lagi even kejuaraan.

1.     Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan              Dinas Pemuda dan

       Olahraga dalam pembinaan atlet di kabupaten Sidrap terdiri dari :

     a. Faktor pendukung yaitu :

        1. Minat dan bakat

            Minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing atlet adalam

            modal besar untuk mencapai juara di medan laga. Hobi yang akan

            disalurkan melalu olahraga akan terasa dan terlatih dengan baik

            karena adanya kesenangan tersendiri dalam diri tiap peserta

            olahraga.   Kalau hanya     mengandalkan motivasi dari pihak

            pemerintah saja itu, maka prestasi di baidang olahraga tidak

            mungkin tercapai. Tingginya minat dan bakat dari pribadi tiap atlet

            di Kabupaten Sidrap.

        2. Pelatih yang profesional

            Di Kabupaten Sidrap ada beberapa pelatih yang handal di

            bidangnya    masing-masing.    Para   pelatih    ini   sudah   banyak

            menorehkan prestasinya. Tak heran dalam berbagai even

            olahraga    di   tingkat   provinsi   maupun      nasional     banyak

            diperhitungkan Kabupaten Sidrap baik dimintai sebagai atlet,
                                                                       68




       pelatih, bahkan tak jarang wasit diperhitungkan dari beberapa

       cabang olahraga Kabupaten Sidrap. Tentu saja ini merupakan hal

       yang sangat mendukung bagi perkembangan potensi olahraga dari

       Kabupaten Sidrap.

b. Faktor penghambat yaitu :

   1. Minimnya fasilitas olahraga

       Hal yang tak kalah pentingnya dalam krgiatan olahraga adalah

       penggunaan fasilitas atau peralatan olahraga. Untuk menghasilkan

       atlet yang handal di bidangnya sangat ditentukan oleh peralatan

       olahraga yang memadai. Atlet tidak mungkin bisa meraih prestasi

       tanpa latihan yang serius yang didukung oleh fasilitas yang

       memadai.

       Di Kabupaten Sidrap terlihat banyak sarana olahraga yang kurang

       memadai, sehingga atlet banyak yang mengeluh pada saat latihan.

       Terkadang cabang olahraga yang bergiliran untuk latihan karena

       fasilitas yang digunakan tidak cukup untuk latihan bersamaan.

       Juga terlihat banyak fasilitas olahraga yang sudah tidak dipelihara

       dan terlihat usang bahkan sudah tidak layak pakai.

   2. Pembinaan yang kurang berkesinambungan

       Pembinaan merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini

       Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap para pelaku olahraga.

       Tanpa adanya peran serta yang sangat dalam hal pembinaan
                                                                         69




         maka atlet-atlet yang yang handal tidak mungkin bisa meraih

         prestasi. Di Kabupaten Sidrap terdapat banyak atlet yang handal,

         namun pembinaan berupa pelayanan yang sangat baik akan

         dirasakan pada saat ada kejuaraan saja, atlet akan merasa

         terabaikan jika even kejuaraan telah selesai. Jadi banyak atlet

         yang merasa tidak begitu berarti tanpa olahraga.

5.2. Saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga agar

   kiranya tetap meningkatkan perannya sebagai pendanaan, penyedia

   fasilitas olahraga, dan penghargaan yang tepat buat para atlet. Karena

   atlet-atlet yang berprestasi akan terdukung dengan pembinaan yang

   optimal sehingga mampu menjadi aset daerah. Dengan banyaknya

   medali yang diraih oleh atlet kita maka akan mengharumkan nama

   daerah.

2. Sarana dan prasarana olahraga agar kiranya dimanfaatkan dan

   dipelihara dengan baik. Di sini sangat dibutuhkan kerjasama antara para

   pelaku olahraga baik itu atlet, pelatih, official, maupun pemerintah agar

   sama-sama bertanggung jawab atas semua sarana dan prasarana

   olahraga.

3. Pembinaan yang berkesinambungan supaya dioptimalkan dengan baik,

   agar atlet tidak merasa dirugikan dan hanya dimanfaatkan saja. Sebagai

   olahragawan harus tetap melaksanakan latihan yang rutin, maka
                                                                  70




dibutuhkan adanya dukungan setiap saat, jadi atlet tetap marasa

disuppor walaupun kejuaraan telah usai, karena biar bagaimana pun

even kejuaraan akan terus berlanjut ke jenjang lebih tinggi. Di sini

dibutuhkan adanya rutinitas yang optimal dalam artian pembinaan yang

tetap berkesinambungan.
                                                                         71




                           DAFTAR PUSTAKA



Amirin, Tatang, M. Drs. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Raja Grafindo
         Persada, Jakarta

Koentjaraningrat. 1991. Metode-metode Penelitian Masyarakat. PT.Gramedia
         Pustaka, Jakarta

Labolo, M., 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Raja Grafindo

Marijan, Kacung, 2010. Sistem Politik Indonesia. Jakarta : Kencana

Narbuko,Cholid, 2007. Metodologi Penelitian, Jakarta : Bumi Aksara

Redaksi New Merah Putih, 2009. Undang-Undang Pelayanan Publik (Nomor
     25 Tahun 2009), Yogyakarta : Percetakan Galangpress

Salman, Darmawan.      2002.   Apa dan Bagaimana Pemberdayaan
      Masyarakat, Makalah, PSKMP Unhas, Makasar.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta,
        Bandung

Suharto, Edi., 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,
      Bandung : PT.Refika Aditama

Suharto,2008. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, : PT.Refika
      Aditama

Sunarno, S., 2008. Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta : Sinar
      Grafika

Suyanto, Bagong. 2006. Metode Penelitian Sosial. Kencana, Jakarta

Tunggal,Setia Hadi, 2006. Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional
     (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005), Jakarta
     :Harvarindo

Widjaja, H.A.W., 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta: PT.
      RajaGrafindo Persada
                                                                         72




Undang-Undang, Peraturan        Pemerintah,        Peraturan   Daerah   dan
Dokumen Lainnya

Buku-buku dan Catatan Kecil Materi Kuliah

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2001 Tentang
        Olahraga

Pedoman Penulisan USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI Prodi Ilmu
       Pemerintahan FISIP UNHAS Makassar 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang
         Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
         Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaaraan
         Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang
         Penyelenggaraan Olahrag.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 Tentang
         Pendanaan Olahraga

SUL-SEL, KPUD. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
       Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. KPUD, Makassar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
       Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU
       No. 32 Thn. 2004

Undang-Undang Nomor 25 Tahun                2004     Tentang   Perencanaan
       Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
       antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

								
To top