Get documents about "Skripsi satriah
Shared by: c7mogFy
-
Stats
- views:
- 55
- posted:
- 11/7/2012
- language:
- Malay
- pages:
- 72
Document Sample
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.12 tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.32/2004)
telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan
daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih
luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Sebagaimana
dikemukakan (Hoessein, 2001) :
“Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan
pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya
menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai
masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan
masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut
otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan
kepada daerah atau pemerintah daerah”.
Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi
daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas
pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika
ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak
waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi
di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan
diambil.
2
Jika ditinjau dar aspek sosial, terdapat ragam maslah yang kemudian
sering terabaikan dari kacamata kebijakan pemerintah daerah seperti
kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang
mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan struktural apalagi jika
lebih diperparah dengan kurangnya akses masyarakat untuk memeperoleh
pengetahuan dan keterampian serta informasi yang digunakan untuk
kemjuan masyarakat ditambah dengan kurangnya berkembangnya
kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang merupakan sarana
untuk melakukan interaksi serta memperkuat ketahanan dan perlindungan
bagi masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam
masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat
berhasil dengan baik baik dalam aspek pembangunan ekonomi sosial
maupun politik. Dalam fokus penelitian kali ini, peneliti akan lebih
menitikberatkan pada pembangunan sosial sebagai salah satu fokus
pembangunan daerah dengan mengangkat bidang oahraga sebagai potensi
masyarakat yang harus mendapat perhatian mendalam dari pemerintah
daerah.
3
Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang
sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan
bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga
keberadaan dan peranan olahraga dalam kehiduan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas
dalam sistem hukum nasional.
Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah
semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan
budaya masyarakat dan bangsa serta tutuntutan perubahan global sehingga
sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan
memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan
oahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu
mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan
daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.
Dalam undang-undang tersebut, memperhatikan asa desentralisasi,
otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan,kemitraan,
transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan
pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi
daerah guna mewujdkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan
secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan
4
keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus
ditagani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan
dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan
pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka,
timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan
akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat
diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan
serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk
melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk
memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol
untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan
sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.
Sekali lagi digambarkan dalam UU tersebut bahwa sistem
keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan
yang saling terkait secara terencana, teradu dan berkelanjutan untuk
mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara
lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan
prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan
termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga
nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh
subsistem keolahragaan nasioanl diatur dengan memperhatikan keterkaitan
5
dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan
berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui
peningkatan koordinasi antar lambaga yang menangani keolahragaan,
pemberdayaan organisasi keolahragaan, pemberdayaan sumber daya
manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningatan
sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan
olahraga secara menyeluruh.
Sebagaimana wilayah-wilayah lain yang ada dalam ruang kedaulatan
NKRI, Kabupaten Sidrap sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa
untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konteks
pengembangan daerah. Dalam konteks keolahragaan, Kabupaten Sidrap
merupakan daerah dengan potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan
dalam prospek pembangunan sosial dengan berorientasi pada produktifitas
masyarakat yang tentu saja membutuhkan stimulus bagi peningkatan
pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan mengingat perkembangan pembangunan dalam
bidang keolahragaan ini masih cukup baik dan dominan dalam menyerap
potensi-potensi masyarakat jika terdapat saling bantu antara stakeholder di
daerah untuk mengembangkannya. Selain itu bidang ini dapat menampung
dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisas angkatan
muda untuk dapat diarahkan kearah pembangunan sosial yang positf
6
mengingat sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa ”dalam tubuh
yang sehat terdapat jiwa yang kuat”, hal ini kemudian dapat mengurangi
tingkat patologi masyarakat yang kemudian jika ini diterapkan di Kabupaten
Sidrap sebagai sebuah kota yang mampu mengembangkan potensi
masyarakatnya.
Namun dalam pengamatan penulis terkait hal ini, upaya pemerintah
daerah masih kurang efektif dan efisien sehingga kemudian keberdayaan
masyarakat terutama di bidang keolahragaan masih terbatas pada minat dan
bakat yang belum terwadahi, akses terhadap sumber daya dalam
peningkatan produktivitas masyarakatnya disamping itu ketersediaan sarana
dan prasarana menjadi masalah utama dalam merealisasikan hal diatas.
Bertolak dari latar diatas kemudian keinginan penulis untuk
mengelaborasi lebih jauh mengenai pemberdayaan masyarakat terutama
dalam pengembangan potensi keolahragaan. Dengan mengangkat judul
penelitian ”Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlit
Di Kabupaten Sidrap”.
7
1.2. Rumusan Masalah
Merujuk dari beberapa pernyataan mengenai implementasi Otonomi
Daerah di Kabupaten Sidrap dalam bidang olahraga, maka dalam penelitian
ini yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah :
1. Bagaimana peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan
atlit untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemuda dan
Olahraga untuk peningkatan prestasi atlit di Kabupaten Sidrap?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam malakukan penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam
peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pemuda
dan Olahraga dalam pembinaan atlit di Kabupaten Sidrap.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja
Dinas Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan prestasi bidang
olahraga di kabupaten Sidrap.
8
1.3.2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :
a. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini kemudian dapat menjadi
masukan dan bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pemerintah
daerah Kabupaten Sidrap dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata.
b. Manfaat Akademis, dapat memberikan tambahan teori/ literatur dalam
studi pemberdayaan masyarakat bidang olahraga dengan
singkronisasinya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.
c. Kegunaan Metodologi, hasil dalam penelitian ini kemudian dapat
menjadikan sebuah dorongan moril dalam penelitian selanjutnya
mengenai pembahasan yang serupa tentunya.
1.4. Kerangka Konseptual
Dalam program pembangunan nasional sangat penting kirannya
memperhatikan adanya pegembangan sumber daya manusia dalam
pemberdayaan masyarakat yang ada agar dapat memberikan manfaat, guna
pencapaian tujuan tersebut. Paradigma pemerintah daerah saat ini yang
ditandai dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
9
pelayanan, pemberdayaan, peran pemerintah dan peningkatan kualitas
daerah.
Dalam hal pemberdayaan masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah
kemudian mempunyai peran dalam memaksimalkan proses peningkatan
kualitas olah raga yang diharapkan nantinya mampu mengarahkan potensi
keolahragaan Kabupaten Sidrap dalam tahap perkembangan yang signifikan.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
menggambarkan bahwa keolahragaan daerah ditata sebagai suatu
bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pengembangan
dan pembinaan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga,
pemantauan dan pemanduan, serta peningkatan dan pengembangan bakat
prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemasalahan dan
pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada
tingkat daerah atau sebiasa mungkin dapat mencapai level nasional atau
bahkan internasional. Semua penahapan tersebut melibatkan unsur
keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan dan organisasi olahraga dalam
masyarakat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup
olahraga dapat saling bersinergi.
Dalam pemberdayan masyarakat bidang olah raga, ditangani oleh
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Bidang
10
Keolahragaan) yang kemudian mempunyai fungsi untuk membina dan
menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan pemberdayaan
masyarakat tersebut melalui tahapan-tahapan pembinaan melalui metode
pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai
pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran
masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga mulai
dari keluarga, sekolah sampai ke lembaga keolahragaan. Selanjutnya melihat
bahwa upaya pembinaan tidak hanya dapat bermodalkan sebuah semangat
melainkan diperlukan adanya upaya untuk melakukan langkah dan strategi
pembiayaan yang memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana yang
mendukung dan memadai. Perlu adanya pengalokasian dana yang masuk
akal dari pemerintah daerah bagi program-prolam pelatihan daerah terpadu
bagi bibit-bibit potensial serta mengupayakan pewadahan bagi penelusuran
potensi keolahragaan daerah.
Dari temuan empirik dilapangan selama kurun waktu ini
pemberdayaan keolahragaan lebih banyak merujuk dalam penyediaan
sarana dan prasarana pendukung dengan pembangunan beberapa lapangan
untuk bidang olahraga tertentu. Namun peranan pemerintah daerah
Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga sebatas ini
hanya untuk menstimulasi produktivitas masyarakat namun tidak tersistem
dengan baik
11
Dari deskripsi diatas, maka untuk mempermudahkan arah penelitian
dan penulisan skripsi nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran
dari skema kerangka konsep dalam kaitannya dengan peranan Dinas
Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlit di Kabupaten Sidrap. Adapun
kerangka konseptual yang dimaksud adalah sebagai berikut :
12
Bagan Kerangka Konseptual
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PEMBINAAN ATLIT
Pendanaan
Pengadaan Sarana PRESTASI DAN
dan Prasarana KESEJAHTERAAN
Penghargaan atlet ATLET
(UU No. 3 Tahun 2005)
FAKTOR BERPENGARUH
Faktor Pendukung Faktor Penghambat
Minat dan bakat Minimnya fasilitas olahraga
Pelatih yang profesional Pembinaan kurang
berkesinambungan
13
1.5. Metode penelitian
1.5.1. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian ini “Peran Dinas Pemuda dan
Olahraga dalam pembinaan atlit di Kabupaten Sidrap”, maka penelitian ini
akan dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Sidrap.
1.5.2. Tipe dan Bentuk Penelitian
a. Tipe Penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif yaitu suatu
penelitian yang dimaksudkan untuk memberi suatu gambaran
mengenai peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan
atlit.
b. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan
penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan
informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang
lingkup tertentu. Data tersebut dilakukan secara langsung ke lokasi
penelitian. Penelitian ini juga tetap dibantu dengan data sekunder melalui
dokumen-dokumen arsip dari beragai kegiatan olahraga yang
berlangsung.
14
1.5.3. Informan
Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan
yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut :
- Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata beserta
aparat sejajarannya
- Atlit, Pelatih, dan Wasit
- Panitia pelaksana dalam event olahraga
- Masyarakat yang pernah menjadi sponsor dalam event olahraga
1.5.4. Sumber Data
Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya
dapat digolongkan berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua
bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data
yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan
secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber
dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian.
1.5.5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat
dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam
pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini,
yaitu :
15
a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana
peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan
objek penelitian.
b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada
sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang
berkaitan erat dengan penelitian ini.
c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku,
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media
informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-ihwal olahraga di Kabupaten
Sidrap
d. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui online seperti
internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online
sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi
yang berupa data maupun informasi teori secepat atau semudah mungkin
dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
1.5.6. Analisis Data
Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa
secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-
kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran
yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian
16
baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian
memperjelas gambaran hasil penelitian.
1.6. Definisi Operasional
Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :
a) Peranan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di sini
adalah kebijakan serta program yang dilakukan oleh pemerintah dalam
hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di
Bidang Olahraga sebagaimana fungsinya sebagai pemberdaya
masyarakat bidang olahraga. Karena dalam penelitian ini mengenai
peningkatan SDM melalui sektor olahraga, maka akan dilihat
bagaimana partisipasi pemerintah dalam mendukung peningkatan
kualitas olahraga. Adapun indikatornya yang dapat dilihat disini
adalah:
1. Pelaksanaan peran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan
peningkatan kualitas olahraga serta penerapannya dalam
meningkatkan kualitas SDM
2. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada obyek kebjakan
misalnya, dalam peningkatan kualitas pendidik serta kelengkapan
sarana dan prasarana pendidikan
17
b) Olahraga yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan definisi
olahraga dalam penjelasan UU No 3 Tahun 2005 tentang sistem
keolahragaan nasional yaitu segala kegiatan sistematis yang
mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani
dan sosial.
c) Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka peranan Dinas
Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet dioperasionalkan
dengan indikator sebagai berikut :
1) Pendanaan,
2) Pengadaan sarana dan prasarana, dan
3) Penghargaan kepada atlet.
d) Faktor berpengaruh merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam
hal ihwal peranan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata dalam pembinaan atlit yang indikatornya sebagai berikut :
Faktor pendukung
Minat dan bakat
Pelatih yang profesional
Faktor penghambat
minimnya fasilitas olahraga
pembinaan yang kurang berkesinambungan
18
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan tentang Peran
Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran
dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan
perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal
ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran
sebagai berikut :
a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah
pemain sandiwara atau pemain utama.
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang
diberikan
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003),
mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :
a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa
peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran
merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public
support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan
19
dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan
didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki
kredibilitas.
c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen
atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses
pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran
bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga
pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang
bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai
suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha
pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang
melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat
meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa
ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya
“mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya
perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri
dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam
masyarakat.
Peran merupakan aspek yang dinanis dalam kedudukan (status)
terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya
20
sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto,
2002; Soekamto, 1984:237).
Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga
pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan
peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang
perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya.
Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara
aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai
pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan
dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya
dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan
masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa
peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang
melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka
ia telah melakukan sebuah peranan.
2.2. Tinjauan tentang Pemerintah
Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh
melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam
artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri
Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai
tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan
menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu
21
untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28).
Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau
aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112).
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan
publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha
mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala
kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif
(C.F. Strong).
Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan
bahwa segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan
kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak
diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja,
melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.
Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara.
Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu
kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta
anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan
bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD
bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah
22
(PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam
pembuatan PERDA. Tugas utama kepala daerah sebagai unsur pemerintah
daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh
atas jalannya pemerintahan daerah.
Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi
Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai
berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan
masyarakat tergantung pada beberapa hal; pertama adalah filsafat hidup
kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan
kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk
menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak
terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa
lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat
kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya
menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurusi segala
sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisionalis.
Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai
pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam
masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap
memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah.
23
Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan manjadi empat bagian
yaitu ;
1. Fungsi pelayanan (public service)
2. Fungsi pembangunan (development)
3. Fungsi pemberdayaan (empowering)
4. Fungsi pengaturan (regulation)
2.3. Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas pemuda dan olahraga adalah salah satu instansi pemerintahan
yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas
dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan
bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi
terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang
pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.serta
melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas
dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala.
Dalam hal olahraga, semua hal ihwal akan dikoordinasikan melalui
Dinas pemuda dan Olahraga. Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan
melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara
nasional. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan
kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan
keolahragaan serta menlaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di
24
daerah. Ada kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan,
melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan. Semua hal
tersebut dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang
dikoordinasikan oleh Menteri.
Berbeda dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang
merupakan induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk oleh masyarakat
yang pengorganisasiannya disesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Komite Olahraga Nasional mempunyai tugas ;
a. Membantu pemerintah membuat kebijakan nasional dalam bidang
pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi
b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi
olahraga fungsional
c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan cabang
olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya
d. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan
cabang olahraga.
Dalam melaksanakan tanggunga jawabnya KONI selalu dikordinir oleh
Dinas Pemuda dan Olahraga. Di Kabupaten Sidrap, Dinas Pemuda dan
Olahraga telah sukses mendampingi beberapa cabang olahraga yang kini
mengharumkan nama daerah seperti cabang olahraga kempo, pencak silat,
25
bulu tangkis, tenis lapangan, lari, dan beberapa cabang olahraga atletik
lainnya.
2.4. Tinjauan tentang Atlet
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, atlet adalah para pelaku
dalam kegiatan olahraga. Atlet sering dieja ‘atlet’, dari Bahasa Yunani athlos
yang berarti kontes adalah orang yang ikut serta dalam suatu kompetisi
olahraga kompetitif. Para atlet ini ini harus mempunyai kemampuan yang
lebih tinggi dari rata-rata. Kata ‘atlet’ ini juga seringkali digunakan untuk
merujuk pada peserta atletik.
Adapun menurut Undang-Undang di Negara Indonesia, atlet adalah
pelaku olahraga yang lebih lanjut disebut olahragawan. Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional, olahragawan meliputi :
1. Olahragawan amatir, yakni melaksanakan olahraga yang menjadi
kegemaran dan keahliannya. Olahragawan amatir mempunyai hak
sebagai berikut :
a) meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan
olahraga;
b) mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan
cabang olahraga yang diminati;
26
c) mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah
melalui seleksi dan/atau kompetisi;
d) memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti
kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
e) beralih status menjadi olahragawan profesional.
2. Olahragawan profesional, yakni melaksanakan kegiatan olahraga
sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Setiap orang dapat
menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
a) pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi
secara periodik;
b) memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
c) memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
d) memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari
olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang
diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang
bersangkutan.
Setiap olahragawan berkewajiban: a. menjunjung tinggi nilai luhur dan
nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.
mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang
dilaksanakan; c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan d.
27
menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga
yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.
28
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian
yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang
akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan
pemerintahan, kependudukan dan tenaga kerja, pendidikan, sosial dan
kesehatan, pertanian, perindustrian dan air minum, perhubungan, dan
keungan daerah di Kabupaten Sidrap.
3.1. Keadaan Geografis
Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan salah satu
kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Pangkajene dan
terletak antara 3◦43 - 4◦09 Lintang Selatan dan 119◦41 - 120◦10 Bujur Timur,
masing-masing berbatasan dengan :
Sebelah Utara :Kabupaten Pinrang dan Kabupaten
Enrekang
Sebelah Timur :Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
Sebelah Selatan :Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
Sebelah Barat :Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare
Wilayah administratif Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dalam 11
Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan dengan luas 1.883,25 . Adapun
Kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa merupakan dua kecamatan terluas
29
dengan luas masing-masing 844,77 dan 210,43 . Sebagian besar
keadaan tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang berupa dataran.
Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
sekitar 38 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbanyak di Kecamatan
Watang Pulu dan Kecamatan Dua Pitue, yakni 8 aliran sungai. Sungai
terpanjang tercatat ada 3 sungai yaitu Sungai Belokka dengan panjang
sungai sebesar 20.000 meter, kedua adalah Sungai Bila dengan panjang
sungai 15.100 meter dan yang ketiga adalah Sungai Rappang dengan
panjang sungai sebesar 15.000 meter
3.2. Pemerintahan
Sampai akhir tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang menaungi 11 kecamatan, yang terdiri dari 68 desa dan 38
kelurahan. Dengan kata lain, tidak terjadi pemekaran wilayah seperti yang
terjadi pada tahun 2009.
Dari 11 kecamatan yang ada , Kecamatan Maritengngae ,Pitu riawa
dan Pitu Riase merupakan tiga kecamatam yang memiliki tiga desa dan
kelurahan terbanyak . Kecamatan Maritengngae terdiri dari 5 desa dan 7
kelurahan dan Kecamatan Pitu Riawa terdiri dari 10 desa dan 2 kelurahan ,
dan Kecamatan Pitu Riase terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan.
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Sidenreng Rappang menurut hasil pemilu tahun 2009 terbanyak
30
berasal dari Fraksi Partai Bintang Reformasi yaitu sebanyak 6 orang , Fraksi
Sidrap Membagun juga sebanyak 6 orang, dan Fraksi Demokrat sebanyak 5
orang.
3.3. Kependudukan dan Tenaga Kerja
Jumlah penduduk Kabupaten Sidrap berdasarkan hasil Sensus
Penduduk (SP) tahun 2010 sebanyak 271.911 jiwa yang tersebar dari 11
Kecamatan , terdiri dari 132.103 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 139.808
jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah penduduk terbanyak di
Kecamatan Maritengngae yakni sebesar 46.139 jiwa.
Hampir di semua kecamatan penduduk laki-laki berjumlah lebih sedikit
di banding penduduk perempuan . hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin
(sex rasio) yang lebih kecil dari 100. Kecuali dari kecamatan Pitu Riase.
Rasio jenis kelamin kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2010
sebesar 94.49 . Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat
sekitar 94 penduduk laki-laki.
Seiring bertambahya jumlah penduduk menyebabkan kepedatan
penduduk terus meningkat .Kepedatan penduduk per desa pada tahun 2010
sekitar 2.565 jiwa , sendangkan kepedatan penduduk per sekitar 144
jiwa dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART) sebanyak 4 orang tiap
rumah tangga.
31
3.4. Pendidikan, Sosial dan Kesehatan
3.4.1. Pendidikan
Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia
pendidikan semakin meningkat , hal ini berbagai program pendidikan yang
dicanangkam pemerintah untuk meningkatkan kesempatan masyarakat
dalam mengenyam bangku pendidikan.
Peningkatan partisipasi pendidikan untuk memperoleh bangku
pendidikan untuk memperoleh bangku pendidikan tentunya harus diikuti
berbagai peningkatan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidikan yang
memadai. Jumlah sekolah baik negri maupun swasta pada tahun 2010
mengalami peningkatan dibandinkan tahun sebelumya. Pada tahun 2010
meningkat menjadi 285 sekolah. Sedangkan untuk sekolah swasta pada
tahun 2009 sebanyak 167 sekolah dan pada tahun 2010 meningkat menjadi
182 sekolah.
3.4.2. Kesehatan
Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, Puskesmas,
puskesmas pembantu (Pustu), Balai Pengobatan dan BKIA/ Rumah Bersalin
selama 2010 jumlah relatif tidak berubah dari tahun 2009, kecuali Pustu
mengalami peningkatan.
Pada tahun 2010 fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten sidrap
antara lain. 2 Rumah Sakit, 14 Puskesmas , 42 Pustu , 13 Balai Pengobatan
dan 2 BKIA/ Rumah Bersalin . selain itu, di masing-masing kecamatan juga
32
telah tersedia pelayanan kesehatan untuk rawat inap. Pada tahun 2010
kapasitas tempat tidur untuk rawat inap tercatat sebanyak 326 unit. Namun,
kapasitas tempat tidur untuk persalinan masih minim yakni sebanyak 6 unit.
Selain penyediaan sarana kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat diperlukan jumlah tenaga kesehatan yang
memadai. Pada tahun 2010 di Kabupaten Sidrap terdapat sebanyak 10
dokter ahli, 40 dokter umum, 16 dokter gigi, 75 kesehatan masyarakat, 42
farmasi, 13 sanitasi, 36 teknisi medis, 32 gizi, 284 perawat,122 bidan, dan 54
tenaga kesehatan lainnya.
3.4.3. Agama
Besarnya jumlah sarana peribadatan masing-masing agama di suatu
daerah menunjukkan seberapa jauh perkembangan pembangunan di bidang
spiritual. Pembagunan aspek spiritual sudah menjadi kebutuhan mengigat
semakin meningkatnya krisis sosial di masyarakat. Tempat peribaratan umat
Islam yang berupa mesjid dan mushollah berjumlah 410 unit sedangkan
tempat ibadah untuk agama lain seperti Kristen sebanyak 1 unit dan Hindu
sebanyak 1 unit.
3.4.4. Sosial Budaya Masyarakat
Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat Kabupaten Sidrap
merupakan suatu tataran masyarakat yang berpegang teguh pada
kepercayaan agama Islam. Pada umumnya mayarakat terdiri dari suku Bugis.
Akulturasi budaya Islam dengan kebudyaan yang berkembang dalam
33
masyarakat sudah bisa dikatakan jarang karena masyarakat di Kabupaten
Sidrap ini rata-rata sudah berpendidikan. Hubungan kekerabatan dan ikatan
kekeluargaan sangat erat di mana masyarakat merupakan suatu
“gemeinschaft” yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Hal ini dapat
dimengerti karena warga merupakan “face to face group” di mana mereka
saling mengenal betul seolah-olah mengenal dirinya. Hubungan
kekeluargaan di antara sesama warga sangat erat, hal ini disebabkan karena
terjadinya perkawinan sesama warga di Kabupaten Sidrap. Hal ini kemudian
berdampak eratnya kekelurgaan dan emosional yang terjalin di antara
masyarakat.
3.5. Pertanian
3.5.1. Tanaman Pangan
Beberapa komoditas tanaman pangan andalan yang dihasilkan di
Kabupaten Sidrap antara lain : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-
kacangan. Produksi tanaman padi di Kabupaten Sidrap pada tahun 2010
mencapai 326.063,02 ton yang dipanen dari areal seluas 68.963 Ha atau
rata-rata produksi sebesar 47,28 Kw/Ha, ini merupakan produksi yang
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.
Produksi tanaman jagung mencapai 89.511,37 ton dengan luas areal
sebesar 16.827 Ha atau rata-rata 54,36 Kw/Ha, hasil produksi ini mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.
34
3.5.2. Tanaman Perkebunan
Tiga jenis komoditas dari tanaman perkebunan rakyat yang cukup
dominan di daerah ini antara lain kakao, jambu mente, dan kelapa. Total
produksi kakao mencapai 3.018 ton yang ditanam pada areal seluas 8.218,14
Ha dengan nilai sekitar 147,93 milyar. Angka ini terlihat menurun jika
dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Tidak berbeda dengan tanaman tanaman kakao, tanaman jambu
mente dan kelapa juga mengalami penurunan produksi. Total produksi jambu
mente mencapai 1.964,66 ton yang ditanam pada areal seluas 5.316,63 Ha
dengan nilai sekitar Rp 8,45 milyar. Sedangkan total produksi kelapa
mencapai 1.256,65 ton yang ditanam pada areal seluas 1.619,17 Ha dengan
nilai sekitar 2.14 milyar.
3.5.3. Peternakan
Populasi ternak secara umum mengalami peningkatan, kecuali pada
populasi ayam baik ras petelur, ras pedaging, maupun ras buras yang
mengalami penurunan. Populasi ternak ayam mencapai 6.613.511 ekor yang
terdiri dari ras petelur sebanyak 3.439.556 ekor, ras pedagimg sebanyak
2.023.375 ekor, ras buras sebanyak 1.150.580 ekor.
3.6. Perindustrian dan Air Minum
3.6.1. Perindustrian
Data mengenai perkembangan perindustrian di Kabupaten Sidrap
dapat dirinci sebagai berikut. Jumlah unit usaha sebanyak 3.981 unit yang
35
terdiri dari industri kehutanan agro dan hasil pertanian sebanyak 1.826 unit
dan industri logam mesin elektronika dan aneka sebanyak 2.155 unit. Jumlah
tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri sebanyak 12.716 orang
dengan nilai produksi yang dihasilkan sekitar Rp 42,80 milyar.
3.6.2. Air Minum
Jumlah pelanggan PDAM yaitu sebannyak 5.513 pelanggan yang
terdiri dari rumah tangga sebanyak 4.702 pelanggan dan lainnya sebanyak
711. Jumlah produksi air yang disalurkan ke mayarakat sebesar 1.614.351
dengan nilai sekitar Rp 1,96 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun lalu
baik jumlah pelanggan maupun produksi mengalami peningkatan.
3.7. Perhubungan
3.7.1. Panjang Jalan
Proses pembangunan yang terus digalakan menuntut adanya
transportasi yang baik guna menunjang mobilitas penduduk dan distribusi
barang dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jalan merupakan sarana
angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan
perekonomian di suatu daerah. Panjang jalan di Kabupaten Sidrap sepanjang
1.118,46 Km, di mana 68 Km merupakan jalan nasional, 41 Km merupakan
jalan propinsi dan 1.009,46 Km merupakan jalan Kabupaten. Adapun jumlah
kendaraan bermotor di daerah ini sebanyak 28.322 unit yang terdiri dari mobil
36
penumpang sebanyak 1.036 unit, mobil beban sebanyak 1.640 unit, mobil
bus sebanyak 47 unit, dan sepeda motor sebanyak 25.599 unit.
3.7.2. Pos dan Telekomunikasi
Pembangunan saran pos dan dan telekomunikasi diarahkan untuk
meningkatkan kelancaran arus informasi suatu daerah dengan daerah
lainnya, yang diharapkan mampu memacu kegiatan perekonomian antar
daerah. Jumlah fasilitas pelayanan pos yang ada di daerah ini sebanyak 4
buah, yang masing-masing adalah Kantor Pos Pangkajene, Kantor Pos
Rappang, Kantor Pos Amparita dan Kantor Pos Tanru Tedong. Adapun jasa-
jasa yang dilayani kantor pos ini antara lain pembayaran gaji, pengiriman
surat baik ke dalam maupun luar negeri, pembayaran atau pengiriman wesel,
penjualan benda-benda pos dan materai, bahkan mulai dari tahun 2006
sudah ada pula jasa pembayaran Dana Pengaman Sosial (JPS).
3.8. Keuangan Daerah
Ralisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB di
Kabupaten Sidrap untuk tahun anggaran 2010 mencapai Rp 30.336.951.578
atau sekitar 84,86 persen dari yang ditargetkan. Total penerimaan
Pemerintah Kabupaten Sidrap mencapai Rp 547.994.595.000. Salah satu
sumber pnerimaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar Rp 27.926.596.000. Angka ini mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
37
3.9. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata
Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, maka dapat
diuraikan sebagai berikut :
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
1. Kepala Dinas
(1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, mempunyai
tugas memimpin Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan
menyiapkan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Dinas, menjalin dan mengkoordinasikan Sekretariat Dinas dan Bidang-
Bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan instansi
terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di
Bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Tugas
lain yang diserahkan Bupati, melaksanakan pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta membuat laporan secara
berkala.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai
fungsi :
a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesekretariatan Dinas;
b. Penyelenggaraan dan Pembinaan di bidang Pemuda dan Olahraga;
c. Penyelenggaraan dan Pembinaan di bidang Kebudayaan dan
Pariwisata;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Uraian Tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata, adalah sebagai berikut :
a. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas;
b. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
c. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Dinas dengan instansi terkait;
38
d. Mengkoordinasikan dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
e. Mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis ke dalam Rencana
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata;
f. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Unit Kerjanya;
g. Menyelenggarakan pengelolaan dan penerbitan Perizinan serta
pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pemuda dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata;
h. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan
Pengembangan bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata;
i. Menyelenggarakan pembinaan terhadap UPT dan memfasilitasi peran
serta masyarakat di bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata;
j. Menerima dan menindaklanjuti data dan informasi di lingkup Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
k. Menjalin kerjasama dengan pemanfaat dan pemerhati di bidang
Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan, dan Kepariwisataan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
m. Menyanpaikan telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya;
n. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
o. Mengevaluasi pelakssanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Dinas secara berkala;
p. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata;
q. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
2. Sekretaris
(1) Sekretaris, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Rencana
Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat,
menghimpun dan mengkompilasi Rencana Strategis dan Rencana
Anggaran Satuan Kerja dari setiap bidang dalam linkup Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, mengkoordinasikan
dengan kepala dinas dan para kepala-kepala bidang lingkip dinas,
melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang
kepegawaian, keuangan serta perencanaanDinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, serta melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat
dan membuat laporan secara berkala.
39
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan perencanaan
umum;
b. Penyelenggaraan dan penetausahaan urusan keuangan;
c. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan umum dan
kepegawaian
Uraian tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut :
a. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;
b. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Sekretariat;
c. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Sekretariat dengan Kepala Dinas serta para Kepala Bidang
lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Membina dan Mengkoordinasikan unit-unit kerja di lingkup Sekretariat;
e. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian lingkup Sekretariat;
f. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan
Pegawai di lingkup Sekretariat;
g. Mengkompilasikan dan mengakselerasi Rencana Strategis dan
Rencana Anggaran Satuan Kerja dari masing-masing Bidang lingkup
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
h. Membantu Kepala Dinas mengkompilasi, mengakselerasi, dan
merumuskan Penetapan Kinerja dari Bidang-Bidang menjadi
Penetapan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan
Pariwisata;
i. Menghimpun dan Mengelola administrasi data dan informasi dinas;
j. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan kehumasan di lingkup Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
k. Menetapkan pengalokasian perlengkapan dinas;
l. Menata Tata Naskah dan Ketatalaksanaan Dinas;
m. Menyiapkan bahan koordinasi dalam melaksanakan tugas Dinas dan
memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di
lingkungan Dinas serta menyiapkan rencana anggaran biaya
operasional Dinas;
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata;
o. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub
Bagian lingkup Sekretariat Dinas;
p. Mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan
pengendalian program kerja Dinas;
40
q. Menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan dokumen
perencanaan dan laporan Dinas secara rapi;
r. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional dan penatausahaan;
s. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, surat-menyirat dan rumah tangga dinas;
t. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Dinas setiap
tahunnya kepad instansi terkait;
u. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas;
v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;
w. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
x. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat;
y. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Sekretariat Dinas secara berkala;
z. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala dan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
aa. Menyelenggarakan Perumusan Laporan Sekretariat secara berkala
terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;
bb. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP3.
3. Kepala bidang Keolahragaan
(1) Kepala Bidang Keolahragaan,mempunyai tugas mengkaji dan
merumuskan rancangan Rencana Strategis dan rancangan Rencana
Anggaran Satuan Kerja Bidang; mengkoordinasikan dengan Kepala
Dinas, Sekretariat Dinas dan Kepala-Kepala Bidang di lingkup
Dinas;membina dan mengkoordinir Kepala Seksi di lingkup Bidang
Keolahragaan; membuat pedoman penyelenggaraan Tugas Bidang
Keolahragaan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
olahraga; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas Bidang; serta membuat laporan secara berkala.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
Bidang Keolahragaan, mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pembinaan dan
Pengembangan pembudayaan olahraga, pengembangan SDM dan
IPTEK;
b. Penyelenggaraan dan penkoordinasian pembinaan pendaftaran
akreditasi penghargaan dan sarana prasarana olahraga.
Uraian tugas Kepala Bidang Keolahragaan, adalah sebagai berikut :
a. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Keolahragaan;
41
b. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang
Keolahragaan;
c. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas serta Kepala-
Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata;
d. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam
rangka Penetapan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata;
e. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang
Keolahragaan;
f. Mendistribusikan tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang
Keolahragaan;
g. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan
Pegawai di lingkup Bidang Keolahragaan;
h. Merumuskan Pedoman Penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang
Keolahragaan;
i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pembinaan dan
Pengembangan Keolahragaan;
j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemantauan dan
perumusan Kebijakan Teknis operasional pembinaan keolahragaan;
k. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan
pengembangan Keolahragaan Daerah;
l. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi
aktivitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah;
m. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan
pengembangan serta pendaftaran kegiatan kelembagaan olahraga di
daerah;
n. Mengkoordinir penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data
serta informasi bidang keolahragaan;
o. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan ;
p. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
r. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Bidang secara berkala;
s. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam
rangka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas;
t. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala
terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
u. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
42
4. Kepala Seksi Pemberdayaan, Olahraga, Pengembangan SDM dan
IPTEK
Kepala Seksi Pemberdayaan, Olahraga, Pengembangan SDM dan
IPTEK, mempunyai tugas : Menyiapkan rancangan Rencana Strategis
dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Pemberdayaan Olahraga,
Pengembangan SDM dan IPTEK; mengkoordinasikan dengan Kepala
Bidang Keolahragaan dan Kepala Seksi Akreditasi, Penghargaan dan
Sarana Prasarana; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di
lingkup Seksi; melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan, olahraga
serta Pengembangan SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas
pada Seksi Pemberdayaan Olahraga, Pengembangan SDM dan IPTEK;
serta membuat laporan secara berkala.
Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan, Olahraga, Pengembangan
SDM dan IPTEK, adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis Seksi Pemberdayaan,
Olahraga, Pengembangan SDM dan IPTEK;
b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi
Pemberdayaan, Olahraga, Pengembangan SDM dan IPTEK
c. Mengkoordinasikan rancangan Rencana Strategis dan rancangan
Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi dengan Kepala Bidang
Keolahragaan dan Kepala Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana
Prasarana Olahraga;
d. Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di seksinya;
e. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan
pegawai di lingkup seksinya;
f. Melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Seksi Pemberdayaan Olahraga, Pengembangan SDM dan
IPTEK;
g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Pembinaan dan
Pengembangan Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan Sumber
Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
h. Melaksanakan pemntauan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP
Seksinya;
i. Menyiapkan rancangan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan
Pemberdayaan Olahraga, Pengembangan SDM dan IPTEK;
j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan analisis dan pengkajian ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka pembinaan dan
Pengembangan Sumberdaya Generasi Muda di Bidang Olahraga;
k. Menyiapkan konsep dan melaksanakan pengkajian sistem dan metode
pembinaan dan Pengembangan/Pemberdayaan Generasi Muda di
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Keolahragaan;
43
l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan inventarisasi potensi dan
cabang olahraga yang memiliki prospek untuk meraih prestasi di
tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi dan medasi
pengembangan Sumberdaya Generasi Muda di Bidang Olahraga, Ilmu
Pengetahuan, dan Teknologi;
n. Melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan pemeliharaan data serta
informasi tentang potensi Generasi Muda di Bidang Olahraga, Ilmu
Pengetahuan dan teknologi;
o. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Seksi;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas pokok an fungsinya;
q. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi secara berkala;
r. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala
terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
s. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
5. Kepala Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana
Olahraga
Kepala Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
mempunyai tugas menyiapkan rancangan Rencana Strategis Rencana
Anggaran Satuan Kerja Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana
Prasarana Olahraga; Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang
Keolahragaan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga,
Pengembangan SDM dan IPTEK, menjalin dan mengkoordinir
pelaksanaan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pelayanan,
pembinaan Akreditasi, Penghargaan, dan Sarana Prasarana Olahraga;,
melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas
pada Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga,
serta membuat laporan secara berkala.
Uraian Tugas Kepala Seksi Akreditasi, Penghargaan,dan Sarana
Prasarana Olahraga ;
a. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis Seksi Akreditasi,
Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi
Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
c. Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan
Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi dengan Kepala Bidang
Keolahragaan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga,
Pengembangan SDM dan IPTEK;
d. Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di Seksinya;
44
e. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan
pegawai di lingkup Seksinya;
f. Melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Anggaran
Satuan Kerja Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana
Olahraga;
g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Seksi Akreditasi,
Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
h. Melaksanakan pementauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
SOP Seksinya;
i. Merumuskan konsep dan Melaksanakan Inventarisasi aktivitas dan
kreativitas generasi muda baik secara individu maupun
kelompok/organisasi dalam rangka akreditasi dan penghargaan;
j. Mengkaji dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana olahraga
sesuai dengan kondisi wilayah dan perkembangan bidang olahraga
daerah;
k. Menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan
prestasi generasi muda di bidang olahraga, kewirausahaan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta mental spiritual dan
wawasan kebangsaan;
l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan pemuda pelopor di berbagai bidang dalam rangka
akreditasi dan pelaporan;
m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengadaan dan ketersediaan
sarana prasarana olahraga dalam rangka peningkatan prestasi;
n. Melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan pemeliharaan data serta
informasi Seksinya;
o. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Seksi;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
q. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi secara berkala;
r. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala
terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Akreditasi, Penghargaan dan
Sarana Prasarana Olahraga;
s. Melakukan Penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
45
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
KEPALA DINAS
Drs. Husni Zainal
mnk
KELOMPOK
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
Andi Ibrahim,SH,M.Si
Ka.Subag. Ka.Subag Ka.Subag
Perencanaan Keuangan Umum
Drs. Jubir Mahmuda Hj.Fatma
Kabid. Kepemudaan Kabid.Keolahragaan Kabid. BudPar
Syaharuddin Lape DR. Mulyadi P. Arsyni, S.IP
KasiPberdayaanPemuda KasiP.OR,SDM,IPTEK Kasi Kebudayaan
A.Kasumaatmaja, SE A.Zainal Abidin, S.Pd Dra. Hidayani
KasiKwushan&Prsrna Kasi AK Pghrg & SOR Kasi Pariwisata
Yasmin Haruni, BA Rohani Ronting
46
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis
selama melakukan penelitian di Kabupaten Sidrap. Bab ini menguraikan
tentang peranan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
dalam pembinaan atlet di Kabupaten Sidrap, dan faktor-faktor yang
berpengaruh dalam pembinaan atlet di Kabupaten Sidrap. Pembinaan yang
dimaksud dengan fokus penelitian ini yaitu pendanaan, penyediaan sarana
dan prasaran, dan penghargaan olahraga.
4.1. Peranan DISPORABUDPAR dalam Pembinaan Olahraga
Pemerintah daerah merupakan pemegang kendali dalam berbagai
potensi daerah yang akan direpresentasikan di tingkat pusat. Sebagai
pemegang kendali olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan
Pariwisata sangat berperan dalam pembinaan Atlet.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional pasal 21 yakni :
“1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan
dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan
tanggung jawabnya. (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan,
pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta
penghargaan keolahragaan. (3) Pembinaan dan pengembangan
keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga,
pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan
47
peningkatan prestasi. (4) Pembinaan dan pengembangan
keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan,
dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga
untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.”
Hal ini senada dengan yang diungkapkan olaeh bapak Zaenal Husni
selaku kepala DISPORABUDPAR (wawancara hari Rabu 28 Maret 2012
pada pukul 13.27 WITA) bahwa :
“Peranan DISPORABUDPAR sangat penting khususnya terhadap
tingkat pemuda dan pelajar yang merupakan bagian yang sangat
fundamental dalam melahirkan atlet-atlet handal, kami bisa
mengupayakan dalam menyaring atlet bibit berbakat melalui kegiatan
olahraga seleksi dan latihan untuk melaksanakan POPDA dalam
berbagai cabang olahraga yang potensial. Kami hanya bisa berperan
dalam penyediaan fasilitas latihan dan memberikan dukungan penuh
terhadap pelaksanaan latihan”
.
Hal ini tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh bapak
Akhmaddin sebagai staf DISPORABUDPAR sekaligus pelatih cabang
olahraga bulu tangkis (wawancara hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 11.32)
bahwa :
“DISPORABUDPAR sangat penting dalam pembinaan atlet tingkat
pelajar dan pemuda untuk mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi.
Biasanya kami berperan dalam melakukan pembinaan kepada klub-
klub olahraga unggulan, melaksanakan pertandingan tingkat pelajar
setiap tahun, dan dan memfasilitasi penjaringan atlet berprestasi.”
48
Sesuai dengan program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi
Selatan maka DISPORABUDPAR di bidang olahraga memiliki program kerja
sebagai berikut :
1.Program Peningkatan Gerakan Apresiasi Prestasi Olahraga ;
1. Pengembangan Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah
(PPAPD).
2. Pembinaan Klub Olahraga Daerah.
3. Pelatihan Bagi Wasit dan Atlet.
4. Rekruitmen Atlet PPAPD.
5. Fasilitasi Pembinaan Event Olahraga.
2.Program Peningkatan Fasilitas dan Dukungan Organisasi Olahraga ;
Anugrah Bintang Jasa Olahraga Kepada Mitra Olahraga.
3.Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
1. Seleksi Atlet PPLP Sulsel.
2. Pembinaan Atlet Penyandang Tuna Grahita
3. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL).
4. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sulsel
5. Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah (POPCADA)
6. Seleksi Atlet Olahraga Tradisional/Rekreasi
7. Pembinaan Atlet Olahraga Tradisional/Rekreasi
8. Pembinaan Atlet SKJ Tingkat Nasional
9. Uji Coba/Tri In Atlet PPLP
Sumber: Hasil olahan data sekunder
Berikut ini ditampilkan daftar nama atlet yang berprestasi di Kabupaten
Sidrap pada pelaksanaan PORDA tahun 2010 :
49
Daftar Nama Atlet yang Memperoleh Medali dan Penghargaan pada
PORDA 2010 Kontingen Kabupaten Sidrap
Medali
No Nama Atlet Cabang Olahraga
Emas Perak Perunggu
1 Faridah I - - Lompat Jangkit putri
2 Sudirman I - - Lari 800meter PA
3 Sudirman I - - Lari 1500meter PA
4 Herlanto Raego I - - Lari 5000meter PA
5 Herlanto I - - Lari 10.000meter PA
6 Satriah I - - Kempo
7 Arham Hadidarma I - - Tennis Lapangan (tunggal)
8 Arham H dkk. I - - Tennis Lapangan (regu)
9 Kartini dkk. I - - Lari Estafet 4x100m
10 Kartini dkk. I - - Lari Estafet 4x400m
11 Kartini - I - Lari 400meter putri
12 Wahidah - I - Lari 800meter putri
13 Eka Purnamasari - I - Pencak Silat kelas 48kg
14 Nurlina Damma - I - Kempo
15 Dwi Wijayanto - I - Kempo
16 Arham/Fasil - I - Tennis Lapangan ganda
17 St. Faridah - - I Pencak Silat
18 Nurdiyana - - I Pencak Silat
19 Agus - - I Pencak Silat kelas 68kg
20 Faridah - - I Lompat Jauh PI
21 Kartini - - I Lari 200meter PI
22 Wahida - - I Lari 400meter PI
23 Sri Devi/Sri Ayumi - - I Bulu Tangkis (regu)
24 Tri Yuliana Yusuf - - I Kempo
25 Fasil - - I Tennis Lapangan tunggal
Sumber : Hasil olahan data sekunder
50
Sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan terlihat bahwa
pembinaan terhadap atlet di Kabupaten Sidrap kurang berkesinambungan.
Atlet hanya mendapatkan penghargaan dan berbagai pelayanan pada saat
ada event kejuaraan, setelah selesai acara dan tidak ada lagi kejuaraan
maka pada umumnya atlet tidak lagi diperhatikan dan akan dicari pada saat
menjelang ada lagi kejuaraan. Ini merupakan tugas penting bagi pemerintah
daerah pada umumnya dan Dinas Pemuda dan Olahraga pada khususnya
agar kiranya ada jaminan khusus bagi atlet yang telah mengharumkan nama
daerah.
Agar peranan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan, dan Pariwisata dapat berpengaruh dalam pembinaan olahraga
dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam pendanaan, penyedia
sarana dan prasarana, serta penghargaan atlet sebagai berikut :
4.1.1. Peran DISPORABUDPAR dalam Pendanaan Olahraga
Pendanaan olahraga menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber
pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan
keberlanjutan.
51
Sesuai dengan Undang-Undang maka sumber pendanaan
keolahragaan dapat diperoleh dari:
a. Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang
berlaku;
b. kerja sama yang saling menguntungkan;
c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip
keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dana keolahragaan
yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan
dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut
ini disajikan rincian anggaran pelaksanaan PORDA pada tahun 2010
kontingen Kabupaten Sidrap :
52
Rincian Anggaran PORDA 2010 Kontingen Kabupaten Sidrap
No Jenis Anggaran Biaya
1 Konsumsi Rp 66.240.000
2 Kostum Atlet Rp 61.320.000
3 Kostum Pelatih Rp 14.040.000
4 Kostum Manajer Rp 7.020.000
5 Kostum Panitia Rp 8.100.000
6 Kostum MUSPIDA Rp 5.400.000
7 Kostum Bapak Angkat Rp 8.100.000
8 Kostum Anggota DPRD Rp 16.200.000
9 Transportasi Rp 20.000.000
10 Insentif Atlet, Pelatih, dan Panitia Rp 69.000.000
11 Biaya Pemusatan Latihan Rp 97.500.000
12 Biaya Kendaraan Operasional Rp 8.650.000
13 Sekretariat Rp 34.000.000
Total biaya anggaran Rp 415.570.000
Sumber : Hasil olahan data sekunder
Sebagai komponen dalam pemerintah daerah Dinas Pemuda dan
Olahraga sangat berperan dalam pengalokasian dana untuk keberlanjutan
kegiatan olahraga di Kabupaten Sidrap. Hal senada diungkapkan oleh bapak
Kepala DISPORABUDPAR Kabupaten Sidrap (wawancara hari Rabu 28
Maret 2012 pukul 13.27 WITA) bahwa :
“Sebagai dinas yang mengawal kegiatan keolahragaan tentu saja ini
merupakan ranah kerja yang sekaligus program kerja kami. Masalah
pendanaan itu kami yang programkan, selanjutnya di masukkan dalam
APBD kemudian dilaksanakan oleh DISPORABUDPAR. Kemarin ada
2 orang atlet PORDA memasukkan proposal ke DISPORA dia lolos ke
53
pra PON dia minta dibiayai kepada Daerah atau meminta bantuan
kepada daerah atau di DISPORA berupa uang transpor, uang saku,
tiket, uang penginapan dan lainnya. Atlet itu tidak diberangkatkan
karena karena kita tidak bisa memberikan dia bantuan karena ranah
kita cuma sampai di daerah saja, kalau sudah tingkat nasional kita
sudah lepas tanggung jawab, jadi atlet 2 orang itu memundurkan diri.”
Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Akhmaddin selaku staf
di DISPORABUDPAR sekaligus pelatih salah satu cabang olahraga
(wawancara pada hari Kamis 29 maret 2012 pukul 11.32 WITA) bahwa :
“Setiap pendanaan kegiatan olahraga yang melalui
DISPORABUDPAR mengacu pada program kegiatan yang tertuang
dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disusun oleh
bidang keolahragaan setiap tahun anggaran. Dana kegiatan akan
dikucurkan oleh Pemerintah Daerah melalui Bendahara Pengeluaran
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).”
Kemudian ditambahkan oleh bapak Zainal Abidin selaku Kasi
Pemberdayaan Olahraga DISPORABUDPAR sekaligus pengurus KONI
(wawancara hari Rabu 28 Maret 2012 pukul 11.12 WITA) bahwa :
“DISPORABUDPAR programkan dana untuk dialokasikan pada APBD
dan selanjutnya melaksanakan beberapa kegiatan untuk pembinaan.
Dana ini tidak ada alur khusus semuanya bisa dinikmati semua
peminat olahraga dan bisa diakses karena sangat transparan.”
Hal ini tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh ibu Nureni
sebagai pelatih olahraga (wawancara hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 10.04)
bahwa :
“Mengenai alur pendanaan, saya hanya bisa menerima dana dari
pemerintah untuk keperluan atlet khususnya PORDA dari DSPORA
bisa juga langsung ke atlet atau dari pihak swasta yang juga ikut
mendanai dan memfasilitasi terutama sepak bola.”
54
Kemudian ditambahkan oleh bapak Tajudddin Posi sebagai pelatih
(wawancara hari Kamis 29 maret 2012 pukul 16.30) bahwa :
“Alur pendanaan itu bisa juga berasal dari intra organisasi seperti
biaya yang dipungut dari anggota pada saat ujian kenaikan tingkat
(gazami,gazuku). Bisa juga dimintakan dana dari pemerintah daerah
untuk kegiatan lomba provinsi dan nasional.”
Sesuai dengan pengamatan penulis yang juga berprofesi sebagai atlet
cabang olahraga bela diri bahwa dana bisa dinikmati oleh atlet namun
dirasakan kurang memuaskan jika dibandingkan dengan berbagai keperluan
sebagai atlet yang bisa mengharumkan nama daerah. Dana itu juga bisa
dapatkan dari pihak swasta dengan mengajukan proposal permohonan dana,
itu pun hasilnya dibagi-bagi dengan pelatih. Dana yang didapatkan dari
DISPORABUDPAR atas nama PEMDA hanya sebagian kecil, selanjutnya
dana bisa diperoleh berasal dari inisiatif sendiri dan kesatuan olahraga yang
digeluti oleh atlet.
Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak Lanci sebagai
masyarakat yang biasa menjadi sponsor dalam kegiatan olahraga
(wawancara Sabtu 31 Maret 2012 pukul 16.20) yakni :
“Itu dana kalau ada kegiatan olahraga biasanya dananya
diperjuangkan oleh official, ada dana dari pihak pemerintah tapi biasa
juga dimasukkan proposalnya ke pihak pengusaha. Saya biasa juga
memberi dana bantuan dan kegiatan turnamen sepak bola yang
diadakan berjalan lancar. Kita mau memberi bantuan dan karena ada
juga keuntungan yang kita dapat, nanti di lapangan itu dikenal usahaku
karena dipasang biasa di spanduk atau biasa juga dicetak pada baju-
baju panitia”
55
4.1.2. Peran DISPORABUDPAR sebagai Penyedia Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang sangat
fundamental dalam pelaksanaan olahraga, tanpa adanya fasilitas yang
memedai maka atlet tidak mungkin menyalurkan bakakatnya di medan
latihan. Di sini sangat diharapkan adanya kontribusi lebih dari pemerintah
dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, pasal 67 bahwa :
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung
jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan
prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan
Pemerintah dan pemerintah daerah.
(3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus
memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah
setempat.
(4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi
jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
diatur dengan Peraturan Presiden.
(6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan
perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan
prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya
diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik
pemerintah daerah setempat.
(7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan
prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau
pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau
56
persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.”
Sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Zainal Husni
(wawancara hari Rabu 28 Maret 2012 pukul 13.27 WITA) bahwa :
“Mengenai sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Sidrap itu
selalu diupayakan dan itu memang program DISPORABUDPAR yang
akan direalisasikan oleh PEMDA”
Hal senada dengan yang dikatakan oleh bapak Zainal Abidin selaku
Kasi Pemberdayaan sekaligus pengurus KONI (wawancara pada hari Rabu
28 Maret 2012 pukul 11.12 WITA) bahwa :
“Sarana dan prasarana olahraga di sini pengadaan dan
pembangunannya pada umumnya dilakukan berdasarkan hasil
musrembang tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, dan
disahkan oleh pihak PEMDA. Pemanfaatannya pun sampai sekarang
masih banyak dikeluhkan.”
Hal ini tidak berlawanan dengan apa yang diungkapkan oleh bapak
Tajuddin Posi selaku pelatih salah satu cabang olahraga (wawancara hari
Kamis 29 Maret 2012 pukul 16.30) bahwa :
“Fasilitas sarana dan prasarana yang kita nikmati itu merupakan
inisiatif dari usaha intra organisasi yang biasanya bekerjasama dengan
DISPORABUDPAR dan PEMDA”
57
4.1.3. Peran DISPORABUDPAR dalam Penghargaan Atlet
Perolehan Medali Penghargaan Kontingen Sidrap PORDA 2010
No. Cabang Olahraga Perolehan Medali
emas Perak Perunggu
1 Bulu Tangkis (PA) I
2 Tennis Lapangan ganda (PA) I I
3 Tennis Lapangan tunggal (PA) I I
4 Pencak Silat (PA) I III
5 Kempo (PA/PI) I II I
6 Lompat Jauh (PI) I
7 Lompat Jangkit (PI) I
8 Lari Estafet (PI) II
9 Lari 200m (PI) I
10 Lari 400m (PI) I I
11 Lari 800m (PA/PI) I I
12 Lari 1500m (PA) I
13 Lari 5000m (PA) I
14 Lari 10.000m (PA) I
Jumlah Perolehan Medali X VI IX
Sumber : Hasil olahan data sekunder
58
Sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Zainal Abidin sebagai
Kasi Pemberdayaan sekaligus pengurus KONI Sidrap (wawancara hari Rabu
28 Maret 2012 pukul 11.12 WITA) bahwa :
“Bagi atlet Sidrap di sini sudah ada perhatian pemerintah atau
penghargaan yaitu adanya bonus tertentu yang dibagikan namun itu
selalu dimintakan agar ditambahkan.”
Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Imran
Haris selaku Sekertaris Umum KONI Sidrap (wawancara hari Kamis 29 Maret
2012 pukul 13.08) bahwa :
“Kami sangat mendukung dan selalu berupaya agar penghargaan
yang diberikan kepada atlet selalu dimaksimalkan, karena
penghargaan tersebut merupakan dorongan dan motivasi agar atlet
terus berprestasi lebih baik”
Kemudian ditambahkan oleh bapak Akhmaddin sebagai pelatih
(wawancara hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 11.32) bahwa :
“Kalau penghargaan ya, atlet berprestasi kan merupakan salah satu
aset daerah yang perlu mendapatkan apresiasi atas prestasi yang
diraih dalam bentuk pemberian penghargaan atas jasanya yang telah
mengharumkan nama daerah.”
Hal ini tidak berbeda dengan yang dikatakan oleh Ridwan sebagai atlet
(wawancara hari Jum’at 30 maret 2012 pukul 10.12) bahwa :
“Saya kira ya syukur Alhamdulillah penghargaan yang diterima oleh
atlet cukup baik di mana pemerintah telah memberikan beberapa
bonus kepada beberapa atlet yang berhasil meraih medali dalam
beberapa kejuaraan. Tapi mungkin bentuk penghargaan itu jumlahnya
perlu ditambah supaya atlet bisa lebih semangat berlatih.”
59
4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan DISPORABUDPAR
dalam Pembinaan Olahraga
Berdasarkan dari berbagai uaraian di atas mengenai peranan Dinas
Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet yaitu mengenai peran sebagai
pengalokasian dana olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga,
serta sebagai pemberian penghargaan terhadapa atlet, tidak terlepas dari
berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi minimnya
sarana dan prasarana yang tersedia, serta pembinaan atlet yang kurang
berkesinambungan sehingga banyak atlet yang meskipun telah memperoleh
prestasi di bidangnya tetapi merasa tidak dipedulikan lagi setelahnya.
Dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi
prestasi dan kesejahteraandiri para atlet. Walaupun demikian, terdapat pula
beberapa hal yang mendukung peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam
pembinaan atlet. Hal pendukung tersebut antara lain tingginya minat dan
bakat para atlet untuk terus berlaga di lapangan olahraga, serta adanya
official yang masih berpengaruh di bidang olahraga.
Jadi dapat diuraikan ada dua faktor yang berpengaruh dalam peranan
Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet di Kabupaten Sidrap
yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat sebagai berikut:
60
4.2.1. Faktor Pendukung
Sebagai lembaga pemerintahan yang menangani masalah olahraga
dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di
Kabupaten Sidrap tentu saja memiliki rasa kebanggaan tersendiri melihat
atletnya unggul di medan laga. Itu semua bisa terwujud dari tingginya
kerjasama antar stekhoulder dan tidak terlepas dari tingginya minat dan bakat
dari masing-masing peserta olahraga.
Hal tersebut tidak terhenti hanya sampai di sini. Pembinaan olahraga
yang menghasilkan prestasi dan kesejahteraan atlet tentu juga didukung dari
adanya pengabdian yang diberikan oleh beberapa wasit serta pelatih yang
handal. Di kabupaten Sidrap ini masih terdapat beberapa wasit serta pelatih
yang tetap dibutuhkan dalam event kejuaraan tertentu.
Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Bambang
Ali selaku staf DISPORABUDPAR (wawancara hari Senin 26 Maret 2012
pukul 10.14) bahwa :
“ Pada saat PORDA baru-baru ini Sidrap merupakan kontingen daerah
yang diperhitungkan karena prestasi kita tidak pernah terlambung jauh
dari kontingen ibukota dan notabene atlet yang kita turunkan adalah
semuanya asli putra-putri daerah. Kontingen lain biasa memanfaatkan
jasa dari atlet kontrak daerah lain tapi kita tidak. Itu semua karena
memang kita di sini ada beberapa pelatih yang cukup menjanjikan,
untuk beberapa cabang olahraga, tidak usah saya sebutkan orangnya
ya !.”
61
Hal ini tidak berbada dengan yang dikatakan oleh bapak Tajuddin Posi
sebagai pelatih cabang olahraga bela diri (wawancara hari Kamis 29 Maret
2012 pukul 16.30) bahwa :
“Prestasi olahraga itu nanti bisa terwujud kalau ada minat dan bakat
yang tinggi, kalau tidak demikian tidak mungkin semangat di saat
latihan nah kalau semangatnya berkorbar saat latihan tentu saja itu
sangat berpotensi memegang juara. Jadi harus bmemang dilatih
dengan baik itu anak-anak kalau mau capai prestasi memuaskan.
Tidak stengah-tengah dilatih baik perempuan maupun laki-laki harus
memang digenjot baik-baik. Kita sebagai pelatih selalu berusaha
memotivasi dan pengabdian saja yang dipertahankan, kalau insentif
dari PEMDA ada juga tapi tidak berharap ke sana kalau itu yang
diharap tidak jalan mi olahraga.”
Kemudian ditambahkan oleh Ridwan sebagai atlet (wawancara hari
Jum’at 30 Maret 2012 pukul 10.12) bahwa :
“Kita sebagai atlet hanya memegang teguh semangat latihan karena
hobi. Jadi harapan lain misalnya ada bonus itu tidak mungkin
sebanding atau terbayarkan dari pengabdian saat latihan. Juga
ditambah dari dorongan pelatih, ada penghormatan khusus buat
pelatih jadi tidak mungkin kita bosan akibat pelatih yang profesional.
Banyak pelatih di sini dari berbagai cabang olahraga yang memiliki
prestasi gemilang bahkan sering diminta untuk melatih bahkan
mewasiti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional.”
Berpedoman dari uraian ini penulis bisa megetahui bahwa hal yang
sangat urgen berpengaruh sebagai pendukung peranan Dinas Pemuda dan
Olahraga dalam pembunaan atlet di kabupaten Sidrap yaitu tingginya minat
dan bakat dari para pelaku olahraga serta adanya sikap profesionalisme dari
para pelatih yang ada di Kabupaten Sidrap.
62
4.2.2. Faktor Penghambat
Untuk menghidupkan kelangsungan berbagai kegiatan dalam olahraga
maka peranan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga tidak
terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu tugas pokok dinas ini adalah
mengkaji,merumuskan,mengkordinir serta menyelenggarakan pembinaan
dan pengawasan di bidang olahraga. Namun itu semua kurang maksimal
karena masih banyak hambatan.
Dari pengamatan penulis ditemukan di lapangan masih minimnya
fasilitas olahraga dan penghargaan yang didapatkan oleh atlet itu kurang
memuaskan. Hal ini bisa dirasakan apalagi penulis juga adalah seorang atlet
salah satu cabang olahraga beladiri. Banyak atlet yang berpotensi namun
segera memundurkan diri karena merasakan pembinaan yang tidak
berkesinambungan, atlet merasa tidak berguna lagi setelah tidaka ada
kejuaraan.
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Imran Haris
(wawancara hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 13.08 WITA) bahwa :
“Di sini kita terhambat dari segi fasilitas olahraga, banyak cabang
olahraga yang belum lengkap peralatannya. Sebenarnya cukup
banyak atlet di daerah kita, cuman biasanya banyak yang kurang puas
dengan pembinaannya sehingga banyak atlet kita yang lari atau
memundurkan diri saja karena kurang puas. Sehingga kalau ada
kegiatan atau kejuaraan lagi kita harus mencari bibit-bibit baru.
Sebaiknya itu memang atlet harus diperhatikan dan dilayani dengan
baik karena dia sangat susah payah latihan sehingga berprestasi tapi
tidak diperhatikan.”
63
Kemudian ditambahkan oleh bapak Zainal (wawancara hari Rabu 28
Maret 2012 pukul 11.12 WITA) bahwa :
“Di Sidrap atletnya cukup berprestasi di bidang olahraga, kemarin itu di
POPDA kalau tidak salah tanggal 20 sampai 27 ada beberapa atlet
kita yang mendapat medali emas, yaitu 3 emas, 1 perunggu, 2 perak
pada cabang olahraga Kempo. Kalau yang menghambat sebanarnya
semuanya adalah masalah dana yang berlanjut pada kurangnya
sarana atau peralatan olahraga. Itu juga de’ atlet di mana-mana sama
nanti dilayani baik-baik kalau ada kejuaraan jadi dan akan diabaikan
kembali setelah itu.”
Hal yang tidak jauh berbada diungkapkan oleh Nuraeni selaku atlet
(wawancara hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 10.04 WITA) bahwa :
“Sebagai atlet kita hanya selalu latihan sama pelatih untuk bertanding,
itu pun latihannya dengan peralatan seadanya. Kalau masalah
penghargaan ada sih biasanya semacam bonus atau uang dengan
jumlah tertentu tapi itu masih kurang. Kita juga sebagai akan terbuang
dan dilupakan setelah tidak ada even kejuaraan. Biasa sih kita
mendengar ada janji untuk dimudahkan mendapatkan pekerjaan yang
layak bahkan akan diangkat jadi PNS jika berprestasi, namun itu
kayaknya tidak bisa ditepati.”
64
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang
Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet di kabupaten
Sidrap. Di samping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang
mempengaruhi peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan
atlet. Selanjutnya dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan
saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut :
a. Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet di
kabupaten Sidrap, dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sidrap. Sesuai dengan
pengamatan penulis di lapangan terlihat bahwa pembinaan terhadap
atlet di Kabupaten Sidrap kurang berkesinambungan. Atlet hanya
mendapatkan penghargaan dan berbagai pelayanan pada saat ada
event kejuaraan, setelah selesai acara dan tidak ada lagi kejuaraan
maka pada umumnya atlet tidak lagi diperhatikan dan akan dicari pada
saat menjelang ada lagi kejuaraan. Ini merupakan tugas penting bagi
pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Pemuda dan Olahraga
65
pada khususnya agar kiranya ada jaminan khusus bagi atlet yang telah
mengharumkan nama daerah.
Untuk lebih lanjutnya peranan Dinas Pemuda dan olahraga di
Kabupaten Sidrap dapat dilihat dengn indikator sebagai berikut :
a. Peranan DISPORABUDPAR dalam pendanaan ;
Pendanaan olahraga menjadi tanggung jawab pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah
daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber pendanaan keolahragaan
ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
Sesuai dengan pengamatan penulis yang juga berprofesi sebagai
atlet cabang olahraga bela diri bahwa dana bisa dinikmati oleh atlet
namun dirasakan kurang memuaskan jika dibandingkan dengan
berbagai keperluan sebagai atlet yang bisa mengharumkan nama
daerah. Dana itu juga bisa dapatkan dari pihak swasta dengan
mengajukan proposal permohonan dana, itu pun hasilnya dibagi-bagi
dengan pelatih. Dana yang didapatkan dari DISPORABUDPAR atas
nama PEMDA hanya sebagian kecil, selanjutnya dana bisa diperoleh
berasal dari inisiatif sendiri dan kesatuan olahraga yang digeluti oleh
atlet.
66
b. Peranan DISPORABUDPAR sebagai penyedia sarana dan
prasarana;
Sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang sangat
fundamental dalam pelaksanaan olahraga, tanpa adanya fasilitas
yang memedai maka atlet tidak mungkin menyalurkan bakakatnya di
medan latihan. Di sini sangat diharapkan adanya kontribusi lebih dari
pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Sidrap
banyak yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas
Pemuda dan Olahraga. Upaya tersebut diusulkan dalam
MUSREMBANG namun untuk realisasi pengadaannya ada namanya
prioritas utama, kebutuhan fasilitas olahraga akan peminat olahraga
tidak berbatas sedangkan pengadaannya terbatasi oleh skala
prioritas akan kebutuhan tersebut. Banyak pula yang dikeluhkan oleh
para atlet karena memang dari pengadaan saran dan prasarana
olahraga ini ada juga yang merupakan inisiatif dari organisasi
lembaga cabang olahraga yang digeluti.
c. Peranan DISPORABUDPAR dalam penghargaan atlet ;
Penghargaan yang didapatkan oleh atlet yang berprestasi di
Kabupaten Sidrap ada berupa bonus (uang yang diberikan kepada
atlet peraih medali) dengan jumlah tertentu. Namun itu tidak berarti
apa- apa jika dibandingkan dengan pengorbanan atlet di medan
67
latihan dan kejuaraan. Ada juga atlet yang katanya dijanjikan akan
dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaanb bahkan jadi PNS namun
tak jarang itu tidak direalisasikan. Atlet banyak merasa tidak
diabaikan setelah tidak ada lagi even kejuaraan.
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Pemuda dan
Olahraga dalam pembinaan atlet di kabupaten Sidrap terdiri dari :
a. Faktor pendukung yaitu :
1. Minat dan bakat
Minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing atlet adalam
modal besar untuk mencapai juara di medan laga. Hobi yang akan
disalurkan melalu olahraga akan terasa dan terlatih dengan baik
karena adanya kesenangan tersendiri dalam diri tiap peserta
olahraga. Kalau hanya mengandalkan motivasi dari pihak
pemerintah saja itu, maka prestasi di baidang olahraga tidak
mungkin tercapai. Tingginya minat dan bakat dari pribadi tiap atlet
di Kabupaten Sidrap.
2. Pelatih yang profesional
Di Kabupaten Sidrap ada beberapa pelatih yang handal di
bidangnya masing-masing. Para pelatih ini sudah banyak
menorehkan prestasinya. Tak heran dalam berbagai even
olahraga di tingkat provinsi maupun nasional banyak
diperhitungkan Kabupaten Sidrap baik dimintai sebagai atlet,
68
pelatih, bahkan tak jarang wasit diperhitungkan dari beberapa
cabang olahraga Kabupaten Sidrap. Tentu saja ini merupakan hal
yang sangat mendukung bagi perkembangan potensi olahraga dari
Kabupaten Sidrap.
b. Faktor penghambat yaitu :
1. Minimnya fasilitas olahraga
Hal yang tak kalah pentingnya dalam krgiatan olahraga adalah
penggunaan fasilitas atau peralatan olahraga. Untuk menghasilkan
atlet yang handal di bidangnya sangat ditentukan oleh peralatan
olahraga yang memadai. Atlet tidak mungkin bisa meraih prestasi
tanpa latihan yang serius yang didukung oleh fasilitas yang
memadai.
Di Kabupaten Sidrap terlihat banyak sarana olahraga yang kurang
memadai, sehingga atlet banyak yang mengeluh pada saat latihan.
Terkadang cabang olahraga yang bergiliran untuk latihan karena
fasilitas yang digunakan tidak cukup untuk latihan bersamaan.
Juga terlihat banyak fasilitas olahraga yang sudah tidak dipelihara
dan terlihat usang bahkan sudah tidak layak pakai.
2. Pembinaan yang kurang berkesinambungan
Pembinaan merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini
Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap para pelaku olahraga.
Tanpa adanya peran serta yang sangat dalam hal pembinaan
69
maka atlet-atlet yang yang handal tidak mungkin bisa meraih
prestasi. Di Kabupaten Sidrap terdapat banyak atlet yang handal,
namun pembinaan berupa pelayanan yang sangat baik akan
dirasakan pada saat ada kejuaraan saja, atlet akan merasa
terabaikan jika even kejuaraan telah selesai. Jadi banyak atlet
yang merasa tidak begitu berarti tanpa olahraga.
5.2. Saran
1. Kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga agar
kiranya tetap meningkatkan perannya sebagai pendanaan, penyedia
fasilitas olahraga, dan penghargaan yang tepat buat para atlet. Karena
atlet-atlet yang berprestasi akan terdukung dengan pembinaan yang
optimal sehingga mampu menjadi aset daerah. Dengan banyaknya
medali yang diraih oleh atlet kita maka akan mengharumkan nama
daerah.
2. Sarana dan prasarana olahraga agar kiranya dimanfaatkan dan
dipelihara dengan baik. Di sini sangat dibutuhkan kerjasama antara para
pelaku olahraga baik itu atlet, pelatih, official, maupun pemerintah agar
sama-sama bertanggung jawab atas semua sarana dan prasarana
olahraga.
3. Pembinaan yang berkesinambungan supaya dioptimalkan dengan baik,
agar atlet tidak merasa dirugikan dan hanya dimanfaatkan saja. Sebagai
olahragawan harus tetap melaksanakan latihan yang rutin, maka
70
dibutuhkan adanya dukungan setiap saat, jadi atlet tetap marasa
disuppor walaupun kejuaraan telah usai, karena biar bagaimana pun
even kejuaraan akan terus berlanjut ke jenjang lebih tinggi. Di sini
dibutuhkan adanya rutinitas yang optimal dalam artian pembinaan yang
tetap berkesinambungan.
71
DAFTAR PUSTAKA
Amirin, Tatang, M. Drs. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Raja Grafindo
Persada, Jakarta
Koentjaraningrat. 1991. Metode-metode Penelitian Masyarakat. PT.Gramedia
Pustaka, Jakarta
Labolo, M., 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Raja Grafindo
Marijan, Kacung, 2010. Sistem Politik Indonesia. Jakarta : Kencana
Narbuko,Cholid, 2007. Metodologi Penelitian, Jakarta : Bumi Aksara
Redaksi New Merah Putih, 2009. Undang-Undang Pelayanan Publik (Nomor
25 Tahun 2009), Yogyakarta : Percetakan Galangpress
Salman, Darmawan. 2002. Apa dan Bagaimana Pemberdayaan
Masyarakat, Makalah, PSKMP Unhas, Makasar.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta,
Bandung
Suharto, Edi., 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,
Bandung : PT.Refika Aditama
Suharto,2008. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, : PT.Refika
Aditama
Sunarno, S., 2008. Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta : Sinar
Grafika
Suyanto, Bagong. 2006. Metode Penelitian Sosial. Kencana, Jakarta
Tunggal,Setia Hadi, 2006. Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005), Jakarta
:Harvarindo
Widjaja, H.A.W., 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada
72
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan
Dokumen Lainnya
Buku-buku dan Catatan Kecil Materi Kuliah
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2001 Tentang
Olahraga
Pedoman Penulisan USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI Prodi Ilmu
Pemerintahan FISIP UNHAS Makassar 2007
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaaraan
Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Olahrag.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 Tentang
Pendanaan Olahraga
SUL-SEL, KPUD. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. KPUD, Makassar
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU
No. 32 Thn. 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
