Docstoc

Persetujuan Tindakan Medis

Document Sample
Persetujuan Tindakan Medis Powered By Docstoc
					Persetujuan Tindakan Medis
(Informed Consent)




OLEH :
NOVIANTY L.
B111 08 804


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar
2011
                                             BAB I
                                       PENDAHULUAN


Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)
       Ketentuan mengenai informed consent yang digunakan sebagai pedoman dalam
pelayanan medis, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989 Tentang
Persetujuan Tindakan Medik. Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) berasal dari 2
(dua) hal dasar dari hak pasien, yaitu hak menentukan nasib sendiri dan hak untuk informasi
medis. Hak untuk menentukan nasib sendiri, erat hubungannya dengan hak atas informasi yang
merupakan hak yang mendasari adanya informed consent. Dengan pemberian informasi dari
dokter, maka pasien dapat mengadakan beberapa alternatif pemilihan penilaian tentang suatu
tindakan medis. Dengan demikian, seorang pasien berhak memberikan persetujuan atau menolak
tindakan medis itu. Tenaga kesehatan (dokter, perawat dan rumah sakit) memerlukan izin atau
pesetujuan dari pasien atau keluarga pasien, yatu apabila terjadi sesuatu hal yang tidak
diinginkan sebagaimana mestinya, maka dokter, rumah sakit, dan unit pelaksana fungsional
rumah sakit mempunyai alat untuk menangkis tuduhan yang mungkin diajukan oleh pasien
maupun keluarga pasien.
       Di tinjau dari aspek hukum perdata, maka masalah informed consent banyak terkait
dengan ketentuan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perjanjian
secara umum. Dalam Hukum Perdata, informed consent merupakan suatu                  toesteming
(Kesepakatan/ perizinan sepihak) dari pihak pasien kepada dokter yang akan melakukan tindakan
medis terhadap dirinya, dimana persetujuan itu dilandasi oleh suatu informasi yang cukup dari
dokter kepada pasiennya. Karena hanya berfungsi sebagai toesteming itulah maka persetujuan itu
dapat dicabut setiap saat jika pasien menghendakinya. Dengan demikian, informed consent
hanya sebagai syarat terjadinya suatu transaksi terapeutik dan bukan merupakan syarat sahnya.
Sebab sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur
dalam Pasal 1320 KUH Perdata.Selanjutnya apabila dilihat dari bentuk persetujuan tindakan
medis yang diberikan oleh pasien kepada tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi dapat diberikan
dalam bentuk lisan dan juga dalam bentuk tertulis (Pasal 45 UUNo. 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran). Mengenai hal ini Salim HS., menjelaskan bahwa :
       Persetujuan lisan adalah persetujuan yang diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau
dalam bentuk anggukan kepala yang diartikan sebagai ucapan setuju. Persetujuan tertulis adalah
sautu bentuk persetujuan yang diberikan yang diberikan oleh pasien kepada tenaga
kesehatan/dokter/dokter gigi, dimana isi persetujuan tersebut berbentuk formulir.
       Informed consent yang telah dibakukan ini dinamakan perjanjian standar. Sedangkan
bentuk persetujuan untuk “tindakan medis beresiko tinggi” harus dibuat dalam bentuk tertulis.
Tindakan medis beresiko tinggi adalah seperti tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya.
Informasi merupakan suatu keterangan yang diberikan tenaga kesehatan kepada pasien dan
keluarganya tentang risiko yang akan terjadi dalam suatu tindakan medis. Persetujuan adalah
suatu persesuaian pernyataan kehendak antara pasien dengan tenaga kesehatan/dokter/dokter
gigi. Sementara itu, tindakan medis adalah suatu tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien
berupa diagnosa (penentuan jenis penyakit) atau terapeutik (pengobatan penyakit). Pasal 1 huruf
a Permenkes No.      585/Men.Kes/Per/IX/1989 menyebutkan bahwa persetujuan tindakan
medis/informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas
dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Dibuatnya
persetujuan tindakan medik adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan secara hukum
bagi pasien dan tenaga kesehatan. Perlindungan yang diberikan kepada pasien adalah agar pasien
mendapat pelayanan kesehatan secara optimal tenaga kesehatan yang menanganinya. Sedangkan
bagi tenaga kesehatan adalah untuk melindungi gugatan dari pasien atau keluarga pasien apabila
terjadi kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Walaupun Persetujuan Tindakan Medis yang
diatur dalam Permenkes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 lebih ditekankan pada persetujuan untuk
tindakan medik yang invasif dan beresiko yang sering dihadapi oleh dokter bedah, namun
pengetahuan tentang Persetujuan Tindakan Medis perlu juga diketahui oleh kalangan kesehatan
yang lain.
                                                 BAB II
                                                    ISI


       Dalam persetujuan tindakan medis terdapat tiga unsur yaitu (1) Adanya informasi dari
tenaga kesehatan/ dokter/dokter gigi, (2) Adanya persetujuan dan (3) Adanya tindakan medis.
a. Bentuk Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)
       Dilihat dari bentuknya menurut Salim HS, persetujuan tindakan medis dapat dibagi
dalam 2 (dua), yaitu :
1) Implied consent (dianggap diberikan),
       Umumnya diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan
tindakan medis tersebut dari isyarat yang dilakukan/ diberikan pasien.
2) Express consent (dinyatakan)
       Dapat dinyatakan secara lisan dan dapat pula dinyatakan secara tertulis. Pasal 45 ayat (4)
Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa bentuk
persetujuan yang diberikan pasien terhadap tenaga kesehatan/dokter/dokter gigidapat diberikan
secara tertulis maupun lisan.
       Adapun yang perlu disoroti dalam penerapan doktrin hukum informed consent di
Indonesia adalah cara dilakukannya pernyataan kehendak yang isinya berupa persetujuan
tindakan medis termaksud.dalam hal ini erat kaitannya dengan sistem hukum yang berlaku,
khususnya bidang hukum perikatan. Veronika Komalawati mengemukakan dalam bukunya
“Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter” bahwa : Informed consent baik dalam pelayanan
medis maupun dalam penelitian kedokteran jika didasarkan pada prinsip hukum perikatan, maka
pada hakikatnya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar masing-masing pihak
dapat memenuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan harkat dan martabatnya yaitu sebagai
subjek hukum yang bertanggung jawab. Persetujuan Tindakan medis dilakukan oleh pasien
ataupun dapat dilakukan oleh keluarganya, apabila pasien dianggap tidak mampu memberikan
persetujuan. Dalam Pasal 8 sampai 11 Permenkes tentang Persetujuan Tindakan Medik,
ditentukan kelompok empat orang yang berwenang memberikan persetujuan tindakan medik,
yaitu (1) orang dewasa, (2) wali/kurator, (3) orang tua/wali/keluarga terdekat, dan (4) keluarga
terdekat. Dalam pelaksanaan perjanjian medis antara tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat)
dengan pasien dahulu merupakan hubungan yang tidak seimbang, karena pasien sebagai pihak
yang meminta pertolongan benar-benar pasrah kepada tenaga medis (dokter, bidan, perawat)
yang memberi perawatan. Dengan berkembangnya masyarakat dan ilmu pengetahuan kesehatan,
hubungan yang bersifat tidak seimbang ini secara perlahan-lahan mengalami perubahan.
Perubahan itu terjadi karena :
1. Kepercayaan tidak lagi pada dokter secara pribadi, akan tetapi kepada kemampuan ilmu
kedokteran;
2. Adanya kecenderungan untuk menyatakan bahwa kesehatan itu bukan lagi merupakan
keadaan tanpa penyakit, akan tetapi berarti kesejahteraan fisik, mental, dan sosial;
3. Semakin banyaknya peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada pasien.
       Dengan demikian, pasien mempunyai kedudukan yang sama dengan medis, sehingga
sebelum upaya penyembuhan dilakukan, tenaga medis harus melaksanakan informed consent
sebagai perwujudan dari hak atas persetujuan dan hak atas informasi pasiennya. Hal yang serupa
juga terjadi pada saat pasien berobat kepada rumah sakit, rumah sakit juga harus mendapat
persetujuan tindakan medis dari pasien terkait dengan upaya penanganan medis yang
berhubungan dengan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter.
       Pada saat pasien berobat kerumah sakit, timbul hubungan hukum yang mendasari
timbulnya perjanjian antara Rumah sakit sebagai sebuah institusi dan pasien sebagai
stakeholders. Secara garis besar dapat dibedakan 2 (dua) macam perjanjian yang terjadi antara
pasien dengan pihak rumah sakit, yaitu :
1. Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak
rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan dimana tenaga perawatan melakukan tindakan
perawatan.
2. Perjanjian pelayanan medis dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien
bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan
pasien melalui tindakan medis (inspannisngs verbintenis).
                                            BAB III
                                            PENUTUP


       Dari hubungan hukum tersebut, diketahui bahwa rumah sakit turut bertanggung jawab
terhadap semua tindakan medis maupun nonmedis di rumah sakit. Apabila tanggung jawab
rumah sakit tersebut dikaitkan dengan hal pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed
consent), maka tanggung jawab rumah sakit meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :
1. Tanggung jawab yang berkaitan dengan personalia
Personalia dari sebuah rumah sakit dapat dibedakan atas tenaga kesehatan perawat (termasuk
tenaga paramedis lainnya) serta karyawan non perawat. Rumah sakit secara umum bertanggung
jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas masing-masing.
Khususnya mengenai tindakan dokter dan bidan, maka dokter dan bidan dalam hubungannya
dengan rumah sakit dapat dibedakan atas :
a. Dokter-in atau purna waktu (full time)
Dokter ini mendapat gaji dari rumah sakit yang bersangkutan dan ia merupakan karyawan dari
rumah sakit itu, sehingga pasien hanya mempunyai perikatan perawatan dengan rumah sakit.
Hal ini menyebabkan rumah sakit turut bertanggung jawab atas tindakan dokternya.
b. Dokter-out atau dokter tamu
Dalam hal ini pasien selaim mempunyai perikatan medis dengan dokter atau bidan yang
mengobatinya, juga mempunyai perikatan perawatan dengan pihak rumah sakit. Dokter out ini
tidak diberi gaji oleh rumah sakit tempat ia membuka praktek, sehingga tindakan dokter tersebut
di luar tanggung jawab rumah sakit. Dalam kaitannya pelaksanaan informed consent, apabila
dokter out atau dokter tamu itu tidak melaksanakan prosedur informed consent bagi suatu
tindakan medis yang diambil, maka hanya dokter itu yang bertanggung jawab (Pasal 12 ayat (1)
Permekes RI No. 585 Tahun 1989), dan hal ini berarti ayat (2) yang menyatakan bahwa
pemberian persetujuan tindakan medis yang dilaksanakan di rumah sakit/klinik tersebut ikut
bertanggung jawab, tidak berlaku bagi dokter out itu.
2. Tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan informed consent, maka rumah sakit bertanggung jawab
untuk menyediakan formulir-formulir yang dibutuhkan. Namun dalam masalah formulir tidak
dalam hal penyediaan saja, tetapi juga mengenai penyimpanan formulir itu harus dilakukan
dengan baik dan rapi, sehingga apabila formulir itu dibutuhkan akan mudah untuk diperoleh.
3. Tanggung jawab yang berkaitan dengan duty of care
Duty of care diartikan dengan kewajiban memberi perawatan. Hal ini sebenarnya terletak dalam
bidang medis dan perawatan, sehingga penilaiannya juga harus ditafsirkan oleh kedua bidang
tersebut. Namun, rumah sakit tetap bertanggung jawab apabila ada pemberian pelayanan yang
tidak lazim atau di bawah standar.Dari perjanjian di atas dapatlah dipahami bahwa pihak dalam
perjanjian terapeutik adalah tenaga medis (dokter, bidan dan perawat) dan pasien.
Apabila perjanjian itu dihubungkan dengan pelaksanaan informed consent, maka rumah sakit
turut bertanggung jawab terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter,
bidan dan perawat) yang bekerja tetap di rumah sakit tersebut.
                                     DAFTAR PUSTAKA


Amril Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, (Jakarta : Widya Medika, 1997)


Guwandi, J., Hukum Medik (Medical Law), (Jakarta : Balai Penerbit FK UI, 2004)


Kartono Muhammad, Persetujuan Tindakan Medis dan Permasalahannya di
Indonesia, ( Jakarta, Penerbit UI,1991)


Salim, H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Indominaat di Indonesia, (Jakarta :
Sinar Grafika, 2003)


Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik,
(Bandung : PT. Cipta Aditya Bhakti, 1999)


Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan
Medik.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:220
posted:11/7/2012
language:
pages:7