USAHA MIKRO,

Document Sample
USAHA MIKRO, Powered By Docstoc
					                                         MODUL
                           PEREKONOMIAN INDONESIA




                                          TM 5
                                    Materi Pembahasan


                 USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MENENGAH




                              Oleh      : SUPARNO. SE. MM
                              Tahun     : 2009/2010

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                suparno SE.,MM.   PEREKONOMIAN INDONESIA   1
                    USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MENENGAH


       A. PERMASALAHAN

           Rendahnya produktivitas. Perkembangan yang meningkat dari segi kuantitas
       tersebut belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai
       khususnya skala usaha mikro. Masalah yang masih dihadapi adalah rendahnya
       produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku
       usaha kecil, menengah, dan besar. Atas dasar harga konstan tahun 1993, produktivitas
       per unit usaha selama periode 2000–2003 tidak menunjukkan perkembangan yang
       berarti, yaitu produktivitas usaha mikro dan kecil masih sekitar Rp 4,3 juta per unit usaha
       per tahun dan usaha menengah sebesar Rp 1,2 miliar, sementara itu produktivitas per
       unit usaha besar telah mencapai Rp 82,6 miliar.


           Dengan perkembangan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan kecil serta
       usaha menengah belum menunjukkan perkembangan yang berarti yaitu masing-masing
       berkisar Rp 2,6 juta dan Rp 8,7 juta, sedangkan produktivitas per tenaga kerja usaha
       besar telah mencapai Rp 423,0 juta. Kinerja seperti itu berkaitan dengan: (a) rendahnya
       kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi,
       penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan
       UMKM.       Peningkatan produktivitas UMKM        sangat   diperlukan untuk mengatasi
       ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan dan antardaerah, termasuk
       penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing
       nasional.


           Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumber
       daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal
       pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal
       kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit
       untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang
       bersaing. Disamping persyaratan pinjamannya juga tidak mudah dipenuhi, seperti


PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                        suparno SE.,MM.    PEREKONOMIAN INDONESIA   2
       jumlah jaminan meskipun usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan
       sumber pendanaan terbesar masih memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko
       tinggi. Pada tahun 2003, untuk skala jumlah pinjaman dari perbankan sampai dengan
       Rp 50 juta, terserap hanya sekitar 24 persen ke sektor produktif, selebihnya terserap ke
       sektor konsumtif.
           Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar
       masih jauh dari memadai dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara
       mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di
       bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran
       masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang,
       karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.


           Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Sementara itu
       sampai dengan akhir tahun 2003, jumlah koperasi mencapai 123 ribu unit, dengan
       jumlah anggota sebanyak 27,3 juta orang. Meskipun jumlahnya cukup besar dan terus
       meningkat, kinerja koperasi masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh, jumlah
       koperasi yang aktif pada tahun 2003 adalah sebanyak 93,8 ribu unit atau hanya sekitar
       76% dari koperasi yang ada. Diantara koperasi yang aktif tersebut, hanya 44,7 ribu
       koperasi atau kurang dari 48% yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT),
       salah satu perangkat organisasi yang merupakan lembaga (forum) pengambilan
       keputusan tertinggi dalam organisasi koperasi. Selain itu, secara rata-rata baru 27%
       koperasi aktif yang memiliki manajer koperasi.


           Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi. Kurangnya
       pemahaman       tentang   koperasi     sebagai   badan    usaha    yang    memiliki   struktur
       kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang
       unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi
       tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (best practices) telah menimbulkan
       berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian
       di Indonesia.


           Pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya kebutuhan/
       kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya,
       sehingga   kehilangan     jati   dirinya   sebagai   koperasi   sejati   yang   otonom   dan

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                           suparno SE.,MM.     PEREKONOMIAN INDONESIA   3
       swadaya/mandiri. Kedua, banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional
       dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi moderen sebagaimana layaknya
       sebuah badan usaha. Ketiga, masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang
       mendukung kemajuan koperasi. Keempat, koperasi masih sering dijadikan alat oleh
       segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri,
       untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau
       bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan
       nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi. Sebagai akibatnya: (i) kinerja dan
       kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha
       lainnya, dan (ii) citra koperasi di mata masyarakat kurang baik. Lebih lanjut, kondisi
       tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian dan dukungan masyarakat
       kepada koperasi.


           Kurang kondusifnya iklim usaha. Koperasi dan UMKM pada umumnya juga masih
       menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, di
       antaranya adalah: (a) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang
       mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya
       berbagai pungutan tidak resmi; (b) praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak
       sehat; dan (c) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan
       UMKM.


           Di samping itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya
       iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, ternyata belum menunjukkan
       kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan
       yang menghambat sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan
       dan bahkan telah meningkatkan pelayanan kepada koperasi dan UMKM dengan
       mengembangkan pola pelayanan satu atap. Namun masih terdapat daerah lain yang
       memandang koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan
       mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu sehingga biaya usaha koperasi
       dan UMKM meningkat.


           Disamping itu kesadaran tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan
       pengelolaan lingkungan masih belum berkembang. Oleh karena itu, aspek kelembagaan
       perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka memperoleh daya

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                     suparno SE.,MM.    PEREKONOMIAN INDONESIA   4
       jangkau hasil dan manfaat (outreach impact) yang semaksimal mungkin mengingat
       besarnya jumlah, keanekaragaman usaha dan tersebarnya UMKM.




       B. SASARAN

             Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan
       struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah
       kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan
       berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut
       memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif
       yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM berperan dalam memperluas penyediaan
       lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
       dan    memeratakan      peningkatan   pendapatan.       Bersamaan      dengan   itu   adalah
       meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Dengan perspektif peran
       seperti itu, sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam lima tahun
       mendatang adalah:


             1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju
               pertumbuhan produktivitas nasional.
             2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal.
             3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju
               pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya.
             4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu
               pengetahuan dan teknologi.
             5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan
               jatidiri koperasi.


       C. ARAH KEBIJAKAN
          Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan koperasi dan UMKM
          akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

          1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk
               memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,


PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                           suparno SE.,MM.   PEREKONOMIAN INDONESIA   5
             penciptaan     lapangan    kerja,   dan   peningkatan   daya     saing;    sedangkan
             pengembangan       usaha skala mikro        lebih diarahkan     untuk     memberikan
             kontribusi    dalam   peningkatan     pendapatan    pada      kelompok    masyarakat
             berpendapatan rendah.


          2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata
          kepemerintah
             an yang baik (good governance) dan berwawasan gender terutama untuk :


                   • memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan.
                  •       memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur
                  perijinan.
                   • memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menja
                      lankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha,
                      teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.


             3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha
               baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan
               penciptaan lapangan kerja terutama dengan :
                   • meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil
                   dengan adopsi penerapan tekonologi.
                   • mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis
                      dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan
                      usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan
                      koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk
                      memperoleh efisiensi kolektif.
                   • mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses
                      industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan
                      teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
                   • mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan
                      regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha
                      unggulan di setiap daerah.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                        suparno SE.,MM.     PEREKONOMIAN INDONESIA   6
                Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan
                jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor,
                khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.


                 Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya
                 untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi
                 koperasi           di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan
                 iklim dan lingku   ngan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta
                 kepastian    hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau
                 anggotanya dari    praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat.
                 (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku
                      kepentingan   (stakeholders) kepada koperasi.
                 (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.



       D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

          Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM tersebut diatas
          dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang merupakan strategi
          implementasi pada tataran makro, meso dan mikro.




             1. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA BAGI UMKM
               Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan
               usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-
       dikriminatif   bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, sehingga
       dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha maupun
               meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha,
       dan     partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM.




             Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                      suparno SE.,MM.   PEREKONOMIAN INDONESIA   7
           1. Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang Usaha Kecil dan
             Menengah, dan UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan
             pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat,
             dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, serta peninjauan
             terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM,
             termasuk peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha,
             baik yang sektoral maupun spesifik daerah.
           2. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha;
           3. Peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk, dan jasa
             yang     diperlukan   seperti     kemudahan     perdagangan      antardaerah   dan
             pengangkutan.
           4. Peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencananaan dan penilaian
             regulasi, kebijakan dan program.
           5. Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat
             termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit
             penanganan      pengaduan       serta   penyediaan   jasa   advokasi/mediasi   yang
             berkelanjutan bagi UMKM.
          6. Penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional & daerah terhadap
       perkembangan         dan kinerja UMKM, dan pemantauan pelaksanaan
             kebijakan/regulasi.
           7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan
             dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait; dan
           8. Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk
             pengembangan jaringan pelayanan informasinya.




           2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM
             Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas
           akses     UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan
           kesempatan       yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan
           skala usahanya   sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung dibangun
           melalui   pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                        suparno SE.,MM.    PEREKONOMIAN INDONESIA   8
           yang      terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses
           UMKM      terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia,
           modal,    pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi
             intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM.


          Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:


           1. Penyediaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumber
             daya produktif, termasuk sumber daya alam;
           2. Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan
             teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui
             penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas
             pelayanannya;
           3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan
             Mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP)
           antara    lain melalui pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam
             perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM
             dan Bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi
             KSP/USP/LKM sekunder;
           4. Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit
             investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan
             bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga
           penjaminan        kredit koperasi dan UMKM nasional dan daerah, disertai dengan
           pengembangan jaringan informasinya;
           5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan
             UMKM yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah pusat, daerah dan
             BUMN;
           6. Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit (kesenjangan
             skala, formalisasi, dan informasi) dalam pendanaan UMKM;
           7. Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembaga-
             lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antarlembaga pelatihan;
           8. Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan
             (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusat dan
           daerah    untuk berperan sebagai lembaga pengembangan usaha bagi UMKM; dan
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                    suparno SE.,MM.    PEREKONOMIAN INDONESIA   9
           9. Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota
             koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran,
             jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi
             usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing
             tinggi.


           3. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
             KOMPETITIF UKM


              Program      ini     ditujukan   untuk   mengembangkan         jiwa   dan    semangat
          kewirausahaan          dan meningkatkan daya saing UKM sehingga pengetahuan serta
          sikap wirausaha        semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru
          berbasis     pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-
          produk       unggulan UKM semakin berkembang.


              Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:
             1. Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan dan
           sema          ngat kewirausahaan dalam kurikukulum pendidikan nasional dan
           pengembang             an sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang
           berkenaan dengan aspek                pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses
           pendanaan,perpajakan & info pasar.          2. Penyediaan sistem insentif dan
           pembinaan serta fasilitasi untuk memacu peng                embangan UKM berbasis
           teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknolo          gi, utamanya UKM
           berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agro           industri dan yang
           memanfaatkan sumber daya lokal;
             3. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran
                  perlindungan HaKI milik UKM;
             4. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan
                jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan;
             5. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan
                inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litban
                  pemerintah pusat/daerah dan melalui kemitraan publik, swasta & masyarakat.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                          suparno SE.,MM.     PEREKONOMIAN INDONESIA   10
             6. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan ke
                 mitraan investasi antar UKM, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi
                 bersama (joint investment) dengan perusahaan asing dalam rangka
           memperce             pat penguasaan teknologi dan pasar;
             7. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan
                 jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi,
                 pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UMKM dalam wadah
                 koperasi serta jaringan antara UMKM & usaha besar melalui kemitraan usaha.
             8. Pemberian dukungan serta kemudahan terhadap upaya peningkatan kualitas
                 pengusaha kecil dan menengah termasuk wanita pengusaha, menjadi wira
                 usaha tangguh yang memiliki semangat kooperatif.


          4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO


              Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang
          bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha
          mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh
          pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga
          menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan
          bersaing. Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan
          keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian,
          perlindungan dan pembinaan usaha.


          Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok antara lain mencakup:
           1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam
             perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal;
           2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar,
             seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau
           jaminan   tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti anggunan.
           3. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari
           berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional
           dan       institusional.
           4. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan
             kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM);

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                       suparno SE.,MM.    PEREKONOMIAN INDONESIA   11
           5. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan
              teknis manajemen usaha.
           6. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta
              kemitraan usaha.
           7. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi
              bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam
           bentuk    koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan
           posisi tawar      dan efisiensi usaha.
           8. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin
              melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan
              penyediaan infrastruktur yang makin memadai.
           9. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi
              produktif   bagi   usaha   mikro/sektor   informal   dalam   rangka   mendukung
              pengembangan ekonomi pedesaan terutama didaerah tertinggal dan kantong-
              kantong kemiskinan.


           5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
              Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi
              koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai
           dengan    jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk
              memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.


              Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat
              primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur
              pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga
              gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi
              yang baik (best practices) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.


              Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:


              1. Penyempurnaan undang-undang tentang koperasi beserta peraturannya.
              2. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan la
                lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi;

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                       suparno SE.,MM.    PEREKONOMIAN INDONESIA   12
             3. Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum
               pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah.
             4. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pe
               masyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan
               nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
             5. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum
               koperasi.
             6. Pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga
               gerakan koperasi.
             7. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk           mela
               kukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen
               koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota.
             8. Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur
               pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan,
               penyuluhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan,
               teknologi, informasi, promosi dan pemasaran.
             9. Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian
               bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi, teru
               tama untuk menanamkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam
               kehidupan koperasi, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas &
               tanggung jawab antara Pemerintah dan gerakan koperasi.
             10. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan ker
                 jasama usaha antar koperasi;
             11. Peningkatan kemampuan aparat di Pusat dan Daerah dalam melakukan pe
                 nilaian dampak regulasi, kebijakan dan program pembangunan koperasi.
             12. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pe
                 ngendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program
                 pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi
                 terkait.




                                        ooooooo ///////ooooooo



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                          suparno SE.,MM.   PEREKONOMIAN INDONESIA   13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:109
posted:11/5/2012
language:Unknown
pages:13