Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Document Sample
Pengembangan Desa Mandiri Pangan Powered By Docstoc
					Pengembangan Desa Mandiri Pangan

      Berdasarkan Peta Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas) Indonesia,
pada tahun 2005 terdapat 100 kabupaten rawan pangan yang tersebar di 23
propinsi, dengan rincian 30 kabupaten prioritas I, 30 kabupaten prioritas 2 dan
40 kabupaten prioritas 3. Kelompok rawan pangan prioritas 1,2 dan 3
menunjukkan kabupaten-kabupaten yang harus mendapatkan prioritas khusus
dalam penanganan masalah kerawanan pangan. Sedangkan sisanya ( 165
kabupaten ) masuk dalam kelompok tahan pangan (prioritas 4,5 dan 6), dengan
rincian 50 kabupaten prioritas 4, 50 kabupaten prioritas 5 dan 65 kabupaten
prioritas 6.
      Dalam rangka penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan tersebut
dilaksanakan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan, merupakan kegiatan
yang dilaksanakan di Desa Rawan Pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan
masyarakat melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap
pengembangan dan tahap kemandirian.
      Melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan diharapkan masyarakat desa
rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan
ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif
setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk
mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternative peluang dan
pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan
sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, dan akhirnya tercapai
kemandirian masyarakat.
      Tujuan Program Aksi Desa Mandiri Pangan adalah untuk meningkatkan
Ketahanan Pangan dan Gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat
melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan.
Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat
desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi.
      Dalam pelaksanaannya, Program Aksi Desa Mandiri Pangan akan
difasilitasi dengan masukan antara lain: instruktur, pendamping dalam bidang
manajemen kelompok dan usaha serta teknis, bantuan permodalan, sarana dan
prasarana, tenaga kerja serta teknologi.
      Berbagai masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pemberdayaan masyarakat
(pendampingan, pelatihan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan), harmonisasi
system ketahanan pangan dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi
maupun penanggulangan kerawanan pangan.
      Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat desa mempunyai
kemampuan dalam mengelola aspek ketersediaan dan distribusi pangan dengan
gizi seimbang dan aman, dan mampu mengatasi masalah pangan serta mampu
membentuk aliansi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melawan
kelaparan dan kemiskinan, sehingga diharapkan dapat menurunkan kerawanan
pangan dan gizi.
      Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program aksi mandiri pangan
antara lain melalui : (a) penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat, dengan
meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menolong dirinya sendiri; (b)
penguatan kelembagaan pedesaan dalam membangun ketahanan pangan dan gizi,
peningkatan pendapatan, akses dan konsumsi pangan beragam dan bergizi
seimbang, sanitasi lingkungan serta antisipasi situasi darurat; (c). optimalisasi
pemanfaatan sumber daya dengan dukungan multi sektor dan multi disiplin; (d)
sinergitas antar stakeholder yang diwujudkan melalui peningkatan kemampuan
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam bekerjasama dengan
stakeholder lain dan memfasilitasi Tim Pangan di tingkat desa.
      Pada tahun 2005 pelaksanaan Program Aksi Desa mandiri Pangan
dilaksanakan di 9 propinsi sebagai pilot project, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2006,
Pelaksanaan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Mapan)
merupakan tahap persiapan. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh
Pusat berupa sosialisasi Proksi Mapan kepada 30 propinsi, di Surabaya pada
bulan April 2006. Selain itu telah dilaksanakan pelatihan penyusunan data base
desa mandiri pangan di Surabaya dan Yogyakarta dengan instruktur dari Badan
Pusat Statistik, Jakarta. Materi yang diberikan berupa survey pelaksanaan untuk
penyusunan Data Dasar Rumahtangga (DDRT) untuk mengetahui jumlah rumah
tangga miskin dan Survei Rumah Tangga (SRT) untuk mengetahui potensi.
Kegiatan yang telah dilakukan identifikasi lokasi di 122 kabupaten di 30
propinsi. Masing-masing kabupaten ditetapkan 2 desa sebagai pelaksana Proksi
Mapan, namun terdapat beberapa kabupaten lebih dari 2 desa. Identifikasi lokasi
telah dilakukan oleh kabupaten pelaksana, sebanyak 250 desa (lokasi terlampir).
Masing-masing desa terdiri dari 2 pendamping yang berasal dari aparat
(penyuluh) dan non aparat (Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat).
               Tabel 1.11. Persentase Pelaksanaan Survei DDRT

              Keterangan                     Jumlah Desa           Persentase
              Desa yang telah DDRT           191                   76.40
              Desa yang Belum                59                    23.60
              Total Desa                     250                   100




        Untuk mendukung implementasi pelaksanaan kegiatan di lapangan
dilakukan pertemuan teknis yang terbagi dalam 6 region (Medan, Palembang,
Kalimantan, Sulawesi, Bandung dan Surabaya). Peserta dalam pelatihan terdiri
dari aparat propinsi dan kabupaten yang menangani Proksi Mapan, serta
perwakilan tenaga pendamping. Materi yang disampaikan antara lain :
Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan, Program Aksi Desa Mandiri Pangan,
Perencanaan Partisipatif, Rencana Pengembangan Kelompok, Rencana
Pengembangan Desa, dan Monitoring dan Evaluasi.
Lumbung di Desa Mandiri Pangan
Departemen Pertanian mengembangkan 845 Desa Mandiri Pangan (DMP).
Desa tersebut mendapatkan dana bantuan sosial (bansos) untuk
mengembangkan lumbung pangan non komersial. Warga desa bisa
meminjam pangan di lumbung desa tersebut.
Ada tiga kegiatan yang bisa menggunakan dana bansos untuk Desa Mandiri
Pangan. Pertama, jelas Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen
Pertanian Achmad Suryana.
Desa Mandiri Pangan (DMP) adalah untuk simpan pinjam. Pinjaman yang
didapatkan boleh untuk kegiatan apapun. Misalnya untuk pengobatan
keluarga sakit, keperluan anak sekolah, maupun untuk mengembangkan
pertanian di desa.
Kedua, dana bansos tersebut bisa digunakan untuk kegiatan produktif usaha
kecil/ pertanian. ”Ketiga, untuk pengembangan lumbung pangan masyarakat
non komersial di desa,” tambah Achmad Suryana. Harapannya lumbung
pangan desa itu bisa menciptakan kemandirian pangan masyarakat
perdesaan. Masyarakat boleh pinjam pangan yang tersimpan di lumbung itu,
bila ada paceklik atau tidak punya pangan. Karena meminjam, maka
masyarakat harus mengembalikan setelah panen dengan tambahan yang
disepakati.
DESA MANDIRI PANGAN
Riset “Kajian Pemodelan Desa Mandiri Pangan di Propinsi DIY” adalah
kegiatan riset yang saat
ini sedang dijalani oleh staf peneliti di PSPK UGM dengan bapak Prof
Mochammad Maksum
sebagai ketua timnya. Riset yang didanai dari dana DIPA UGM tahun
Anggaran 2009 ini
kegiatannya dimulai pada pertengahan bulan Maret 2009 saat ini telah
memasuki tahap field
work .
Riset ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana pemerintah sedang
menghadapi persoalan
ekonomi termasuk persoalan ketahanan pangan. Meskipun pemerintah telah
melakukan
beberapa kebijakan yang mendukung ketahanan pangan seperti
memperhatian pada dua unsur
utama ketahanan pangan yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran,
mensosialisasikan
keragaman pangan dan melakukan kampanye kepada masyarakat bahwa gizi
seimbang
merupakan tuntutan kebutuhan dasar, namun kondisi pangan pada tingkat
rumah tangga dan
komunitas belum bisa tercover karena adanya kebijakan-kebijakan tersebut
di atas. Dari kondisi
tersebut, memunculkan upaya pentingnya mengembangkan konsep Desa
Mandiri pangan
dengan latar belakang pemikiran bahwa desa merupakan unit pemerintahan
yang paling dekat
dengan kebutuhan rumah tangga.
Lokasi yang diamati adalah desa yang mewakili karakteristik desa pesisir,
desa lahan kering,
desa dataran tinggi, desa hutan dan desa sawah. Selain data sekunder yang
diperoleh dari revi
ew
berbagai kajian, sumber informasi utama yang relevan dengan studi ini
diperoleh melalui data
primer yang dikumpulkan pada
field work
melalui
Rapid Rural Appraisal
, wawancara mendalam dengan nara sumber, survai rumah tangga kepada
200 orang
responden serta
Participatory Rural Appraisal
. Karakteristik Desa Datarang tinggi di Desa Wukirsari Kecamatan
Cangkringan Kabupaten
Sleman menjadi lokasi pertama untuk diteliti. Setelah melakukan
serangkaian persiapan
lapangan pada awal bulan April ini, tim peneliti pada tanggal 20 April akan
mulai melakukan
survai dengan instrumen penelitian berupa kuisioner di desa tersebut.
1/4
Penelitian
Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Pemahaman Terhadap
Potensi Bencana
Warga Masyarakat Korban Bencana Gempa di Klaten
Selama 8 bulan kedepan yaitu sejak bulan April hingga bulan November
2009, Pusat Studi
Pedesaan dan Kawasan UGM bekerjasama dengan Yogya Central Java
Community
Assistance Program (YCAP) melakukan
program pendampingan pada masyarakat korban bencana Gempa di
Kabupaten Klaten.
Program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan
kesadaran terhadap
potensi bencana warga masyarakat korban bencana gempa di daerah
perdesaan tersebut akan
dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu :
Pertama, pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun
Warga (RW).
Kegiatan ini akan akan dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan antara lain
fasilitasi
pembentukan LKM, pembentukan pengurus LKM, penyusunan AD/ ART,
pelatihan bagi
pengurus LKM, penyediaan sarana penunjang, dan pengadaan modal LKM.
Kegiatan ini dipilih
atas dasar kenyataan bahwa hingga saat ini masih banyak warga masyarakat
korban gempa
yang belum mampu memulihkan sumber penghidupan mereka atau sudah
mampu memulihkan
sumber penghidupan mereka namun usaha tersebut belum mampu
berkembang sesuai dengan
harapan. Kendala utama yang dihadapi oleh warga masyarakat korban
bencana gempa di
daerah perdesaan untuk memulihkan kembali sumber penghidupan yang
pernah ditekuni atau
mengembangkan usaha yang ditekuni adalah keterbatasan modal usaha.
Meskipun di sekitar
mereka terdapat lembaga keuangan resmi (bank) yang memberikan fasilitas
kredit, namun tidak
semua warga masyarakat mampu untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal
itu antara lain
karena mereka tidak dapat memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan
oleh pihak bank.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya lembaga
keuangan mikro (LKM) di
desa yang mampu memberikan fasilitas kredit bagi warga masyarakat
pedesaan secara cepat
dan mudah. Pembentukan LKM di tingkat RW ini diharapkan akan dapat
berjalan
dengan lancar karena berdasarkan assesment yang telah dilakukan,
sebagian besar RW di kedua desa calon penerima program telah memiliki
pengalaman dalam
melakukan pengelolaan dana bersama. Di setiap RW terdapat paguyuban
RW yang memiliki
kegiatan arisan dan simpan pinjam.
Kedua, pendampingan usaha pengolahan makanan skala rumah tangga yang
akan dijabarkan
dalam beberapa sub kegiatan, yaitu pelatihan peningkatan kualitas produksi,
penanganan pasca produksi, dan penguatan akses pasar. Kegiatan ini selain
bertujuan untuk
melanjutkan fasilitasi bagi para pengrajin rambak di desa Gesikan yang pada
program YCAP I
2/4
Penelitian
telah mendapat pendampingan untuk memulihkan usaha namun belum dapat
berkembang
secara maksimal akibat berbagai kendala yang masih dihadapi, juga
bertujuan untuk
memfasilitasi usaha pengolahan makanan skala rumah tangga di desa
Ceporan yang juga telah
bangkit dari keterpurukan akibat gempa namun belum dapat berkembang
secara maksimal
akibat berbagai kendala yang juga masih dihadapi. Beberapa usaha
pengolahan makanan
skala rumah tangga yang akan difasilitasi melalui program ini antara lain
usaha pembuatan
krupuk rambak, usaha pembuatan emping mlinjo, usaha pembuatan kripik
sukun, usaha
pembuatan roti / kue kering, dan usaha pembuatan kripik belut, dll.
Ketiga, pembuatan peta rawan bencana desa dan sosialisasi peta rawan
bencana beserta
teknik penanggulangannya kepada seluruh warga masyarakat. Kegiatan ini
didasari oleh
kenyataan bahwa pada saat ini tingkat kewaspadaan warga masyarakat
terhadap potensi
bencana semakin menurun. Setelah lebih dari 2 (dua) tahun bencana gempa
berlalu, kondisi
psikologis warga masyarakat korban gempa telah pulih kembali. Kehidupan
sosial
masyarakat berjalan seperti pada saat sebelum bencana dan tingkat
kewaspadaan warga
masyarakat terhadap potensi bencana pun mulai menurun. Kondisi ini
sangat berbahaya
karena sewaktu-waktu bencana bisa terjadi kembali, dan tanpa adanya
kewaspadaan warga
masyarakat maka potensi jatuhnya korban niscaya akan sangat besar. Untuk
mengatasi
masalah tersebut maka perlu adanya upaya peningkatan pemahaman warga
masyarakat akan
potensi bencana yang ada di desa mereka melalui pembuatan peta rawan
bencana desa
secara partisipatif, yang dilanjutkan dengan sosialisasi secara intensif peta
potensi bencana
desa beserta teknik penanggulangannya kepada seluruh warga masyarakat.
Setelah pelaksanaan proyek, diharapkan ketahanan ekonomi warga
masyarakat
korban bencana gempa di daerah perdesaan akan semakin meningkat, berkat
pulih dan
berkembangnya sumber penghidupan yang mereka tekuni. Disamping itu,
diharapkan pula
semakin rendahnya potensi jatuh korban saat terjadi bencana di masa yang
akan datang berkat
meningkatnya kesadaran warga masyarakat korban bencana gempa terhadap
potensi bencana
yang ada di sekitar mereka. Indikator yang disepakati untuk melihat
keberhasilan proyek ini
adalah adanya LKM di tingkat RW (19 LKM) yang mampu memberikan
fasilitas kredit kepada
warga masyarakat korban bencana gempa secara cepat dan mudah,
terciptanya produk usaha
pengolahan makanan yang berkualitas sehingga dapat menembus pasar
modern, dan
tersedianya 2 (dua) buah peta potensi bencana desa, yaitu peta potensi
bencana desa Ceporan
dan peta potensi bencana desa Gesikan, yang tersosialisasi dengan baik pada
seluruh warga
masyarakat.
Lokasi proyek ini mencakup dua desa, yakni Desa Ceporan dan Desa
Gesikan yang
keduanya berada dalam wilayah administratif kecamatan yang sama, yakni
Kecamatan
Gantiwarno Kabupaten Klaten. Manfaat dari proyek yang dapat dirasakan
oleh warga
3/4
Penelitian
masyarakat korban bencana gempa di daerah perdesaan adalah peningkatan
ketahanan
ekonomi karena pulih dan berkembangnya sumber penghidupan mereka,
berkat adanya
kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh LKM,
berkembangnya
usaha pengolahan makanan yang dijalankan oleh warga masyarakat berkat
pendampingan
usaha yang dilakukan baik dalam aspek produksi maupun pasca produksi,
kesempat
an kerja baru bagi warga masyarakat berkat terciptanya sumber
penghidupan baru, dan adanya
informasi tentang potensi bencana dan teknik penanggulangannya bagi
warga masyarakat
korban bencana gempa di daerah perdesaan.
Berdasarkan assesment yang telah dilakukan pada saat penyusunan
perencanaan
program, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka masyarakat
akan memberikan
kontribusi terhadap proyek yang berupa waktu, tenaga dan pikiran.
Berkaitan dengan waktu warga masyarakat penerima proyek akan
menyediakan waktu yang
dimiliki untuk mengikuti semua kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya
pertemuan rutin,
pelatihan, sosialisasi, dll. Berkaitan dengan tenaga warga masyarakat
penerima proyek
bersedia untuk menyumbangkan tenaga yang dimiliki untuk membantu
kelancaran pelaksanaan
proyek, misalnya ikut membantu menyiapkan tempat pertemuan, dll.
Sedangkan berkaitan dengan pikiran warga masyarakat penerima proyek
bersedia menyumbangkan pemikiran mereka untuk kelancaran pelaksanaan
proyek, misalnya ikut aktif dalam mempersiapkan AD/ART LKM,
pemetaan potensi bencana secara partisipatif, dll.
DESA MANDIRI PANGAN

1. Pendahuluan

Terwujudnya ketahanan pangan secara mandiri bagi (masyarakat) desa,
mengandaikan kepada hal-hal berikut. Pertama, adanya sejumlah pemilikan
dan ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan yang
menghasilkan bahan makanan pokok. Kedua, hasil kegiatan mengolah lahan
dan perkebunan tadi, berlanjut pada kegiatan ekonomi (transaksi jual-beli)
yang berjalan secara seimbang di antara petani, pedagang, dan konsumen.
Ketiga, lewat interaksi dan resiprositi (tukar-menukar; transaksi jual beli)
seperti itu, secara ekonomi pula petani harus memperoleh keuntungan yang
signifikan. Keempat, hanya dalam kondisi seperti inilah, baru akan
melahirkan perbaikan kehidupan di antara warga masyarakat itu sendiri.
Dengan kata lain, petani memperoleh keuntungan, dan ketersediaan bahan
makanan tersediakan secara berkelanjutan. Sementara pedagang
memperoleh keuntungan tanpa harus mengeksploitasi petani, dan konsumen
dimudahkan        untuk   memperoleh       ketersediaan   bahan     pangan.

Secara teoritik, pengkondisian seperti itu akan mudah dijelaskan
berdasarkan pada pendekatan struktural fungsional di mana masing-masing
orang menjadi bagian yang saling mengisi sesuai dengan peran dan
tanggungjawabnya masing-masing. Tetapi di dalam realitas sosial,
pendekatan struktural fungsional sangat sulit untuk diterapkan ketika di
antara warga masyarakat itu sendiri berada dalam suasana kompetisi. Dalam
masyarakat yang kompetitif, pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan
masyarakat dalam kaitannya dengan masalah pemenuhan kebutuhan pangan,
tidak bergerak dan digerakkan oleh kebersamaan dan penghargaan atau
ketergantungan kepada (jasa) petani. Warga masyarakat nonpetani (baca:
konsumen) sepertinya, tidak mau tahu bagaimana “membalas jasa kaum
petani”. Mereka berdalih, “yang penting kami bisa membeli bahan-bahan
makanan di toko atau di pasar. Syukur dengan harga murah”. Ini artinya,
warga masyarakat tidak merasa tergantung lagi apakah di desanya itu masih
tersedia lahan-lahan pertanian dan apakah pemilik lahan-lahan itu sendiri
masih mau menanam tanam-tanaman atau tidak. Bahkan sebagian para
petani sendiri mulai berfikir untuk menjual lahan pertaniannya untuk
selanjutnya dibelikan kendaraan angkutan, untuk membuka toko, atau
migrasi            ke           kota           dan           semacamnya.
Fenomena demikian terjadi karena beberapa alasan. Di antaranya, pertama,
hasil pertanian tidak memberi hasil yang menjanjikan. Kedua, transportasi
desa – kota relatif mudah seiring dengan pembangunan sarana-prasarana
desa-kota, sehingga kebutuhan penduduk desa akan bahan makanan mudah
diperoleh di pasar, toko, minimarket bahkan supermarket yang mulai ada di
kota kabupaten. Ketiga, secara sosial, menjadi petani tidak lagi prestiseus
sehingga jika ada peluang usaha di luarnya, usaha pertanian cenderung
ditinggalkan.
Kondisi demikian, dalam satu segi menjadi tantangan bagi terutama
pemerintah (dinas terkait) termasuk lembaga-lembaga desa untuk
mengembalikan “minat” mencintai dunia pertanian sekaligus untuk
menciptakan kemandirian pangan. Sedang pada segi yang lain yaitu dari
segi kebutuhan akan jenis-jenis (bahan) makanan termasuk pola konsumsi
terhadap makanan, terkait dengan masalah aspek budaya masyarakat seperti
pengetahuan tradisional, kepercayaan, dan kebiasaan yang bisa jadi
menghambat terhadap program-program peningkatan gizi dan kesehatan.
Untuk itu, tulisan ini akan mengkaji bagaimana persepsi masyarakat
terhadap (kecukupan) makanan dilihat dalam perspektif sosial budaya;
bagaimana mempertimbangkan aspek sosial budaya yang ada dalam
kaitannya dengan kecukupan pangan dan peningkatan gizi dan dengan
kesehatan masyarakat; serta alternatif solusi yang bisa ditempuh untuk
memaksimalisasi kemampuan sumber daya alam maupun SDM (Sumber
Daya Manusia) dalam mencapai ketahanan pangan itu.
2.          Persepsi           Budaya           tentang           Makanan
Setiap warga masyarakat memiliki apa yang disebut dengan pengetahuan
budaya (cultural knowledge) yaitu keseluruhan pengetahuan yang diperoleh
dari lingkungan (local knowledge). Pengetahuan budaya tersebut dijadikan
sebagai salah satu pedoman penting untuk mengenali, memilih, dan
menentukan sejumlah tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar
(fisikal),         sosial,         dan           kebutuhan            adab.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu, masyarakat manusia
mengusahakan tersedianya sejumlah bahan pahan secara bersama. Dengan
demikian, terjadi relasi dan interaksi berdasarkan atas nilai-nilai, norma-
norma dan kesepakatan-kesepakatan di antara warga masyarakat tersebut.
Hal ini tercermin pada adanya pranata-pranata sosial yang berlaku dan
diberlakukan di antara warga masyarakat dan di dalam lembaga-lembaga
sosial                                                    kemasyarakatan.
Untuk dapat hidup sehat, manusia memang perlu makan. Tetapi tidak setiap
jenis makanan yang tersediakan, dipilih atau diperbolehkan untuk
dikonsumsi atau dimakan. Mengapa? Karena konsep “makan” tidak semata-
mata sebagai aktivitas fisik manusia untuk pemenuhan instingtifnya (baca:
melepaskan diri dari rasa lapar) tetapi juga di dalamnya dilekati oleh
pengetahuan budaya. Lewat pengetahuan budaya itu, masyarakat manusia
mengkategorikan makanan ke dalam dua istilah yaitu nutrimen (nutriment)
dan makanan (food). Nutriment adalah suatu konsep biokimia, suatu zat
yang mampu untuk memelihara dan menjaga kesehatan organisme yang
menelannya terlepas dari apakah menu itu diperbolehkan atau dilarang
dalam kaitannya dengan budaya. Sedang food, adalah suatu konsep budaya .
Sebagai konsep budaya, maka di dalamnya terdapat penjelasan budaya
mengenai kategori (bahan) makanan. Dalam pengetahuan-pengetahuan
budaya masyarakat, terdapat system kategori ihwal makanan. Misalnya,
kategori makanan anjuran lawan makanan tabu (larangan); makanan
prestige lawan makanan rendah; makanan dingin lawan makanan panas, dan
sebagainya.
Anjuran atau larangan mengkonsumsi sejumlah makanan demikian itu
didasarkan atas pengetahuan-pengetahuan dan kepercayaan-kepercayaan
yang dianggap atau diyakini bersumber pada ajaran agama, budaya (tradisi),
atau kelaziman sosial . Tentu persepsi dan ukuran-ukurannya tidak
selamanya sesuai menurut ukuran ilmu medis atau ilmu gizi. Bahkan dalam
beberapa kasus, ukurannya bisa berlawanan. Apa yang menurut
pengetahuan medis modern, dikategorikan sebagai makanan anjuran, tetapi
dalam pengetahuan budaya masyarakat justru dikategorikan sebagai
makanan                  larangan                (taboo                food).
Oleh karena itu, kalau terjadinya malnutrisi atau gizi rendah bagi sebagian
penduduk, terutama anak-anak, bumil (ibu hamil) busui (ibu menyusui) dan
kaum tua, penjelasannya tidak semata-mata karena kemiskinan (faktor
ekonomi) semata. Ada penjelasan (faktor) lain yang bermuara pada
penjelasan atau alasan-alasan budaya, di mana ada ketersediaan makanan
tetapi terpaksa tidak dikonsumsi karena kepercayaan atau ketidaklaziman
atau karena larangan agama . Adanya pengetahuan dan kepercayaan seperti
itu menjadikan peranan orang tua, wong pinter, dan dukun (bayi) sering
menjadi dan dijadikan preferensi dalam hal memilih dan mengkonsumsi
makanan daripada para ahli gizi itu sendiri. Dalam konteks seperti ini, maka
proses untuk memperkenalkan pola makanan yang dianggap bergizi dan
sehat, termasuk anjuran untuk mulai mencukupi bahan pangan sendiri bagi
masyarakat desa, perlu adanya strategi-strategi yang bisa mengubah cara
berfikir masyarakat tanpa menimbulkan ketersinggungan atau penolakan.
3.                               Strategi                             Budaya
Untuk melakukan serangkaian upaya memperbaiki kebiasaan dan mengajak
bagaimana masyarakat desa memulai memperkuat diri pada ketersediaan
pangan secara mandiri, langkah awal dari strategi berkomunikasi secara
cultural dapat ditempuh dengan mengikuti jalan pikiran dan kebiasaan-
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sasaran sambil mendialogkan
pikiran-pikiran baru. Benyamin D. Paul dan Walter B. Miller (eds. 1955: 1)
memberi saran sebagai berikut:
“If you wish to help a community improve its health [nutrient/food, mth]
you must learn to think like the people of that community. Before asking a
group of people to assume new health [nutrient/food, mth] habits, it is wise
to ascertain the existing habits, how these habits are linked to one another,
what functions they perform, and what they mean to those who practice
them”
Saran di atas merupakan ciri umum dari model-model pembangunan
parsipatori, di mana setiap pembangunan pada dasarnya mengarah pada
perubahan kebudayaan, dan pada setiap perubahan kebudayaan itu warga
masyarakat bukan saja perlu dilibatkan tetapi justru menjadi aktor-aktor
utama sementara pemerintah dan pihak luar berperan sebagai fasilitatornya.
Menjadi fasilitator dalam kaitannya dengan perencanaan percepatan
perwujudan ketahanan pangan, adalah baru mungkin kalau dalam dirinya
ada pengetahuan berbagai aspek yang saling mempengaruhi terhadap
kebiasaan dan keputusan masyarakat dalam hal memilih, menyediakan, dan
mengkomsumsi makanan. Lawenberg dkk (1970: 26) mendiagramkan
factor-faktor itu sebagai berikut:
Diagram: Praktek Pemanfaatan (Sumber) Makanan
Pilihan terhadap jenis-jenis tanaman pangan termasuk mengkonsumsi
sejumlah makanan dan selanjutnya munculnya pikiran untuk tersediakannya
bahan-bahan pangan, ternyata – sebagaimana diagram di atas – memiliki
banyak aspek yang dipertimbangkan. Dalam hal bercocok tanam, bukan saja
apakah masih tersedia lahan (geography) yang cukup, iklim yang cocok
(climate), pengetahuan dan ketrampilan (science, school, technology) yang
mewadahi, tetapi juga secara sosial-budaya (tradition, culture, community,
home & family) jenis-jenis tanaman pangan mendapat tempat secara baik.
Jika dalam konteks kebudayaan itu positif, selanjutnya adalah apakah biaya
yang disediakan untuk menanam jenis-jenis makanan dan hasil yang
diperoleh (economics)nantinya, dinilai menguntungkan atau tidak. Jika
menguntungkan secara ekonomi, tetapi apakah pilihannya itu cocok dengan
kepercayaan (religion) dan diterima secara positif oleh komunitas
(community) di mana mereka hidup dalam lingkungan sosialnya?.
Aspek-aspek tersebut, seharusnya menjadi acuan pertimbangan dalam
kaitannya dengan perencanaan “Desa Mandiri Pangan”.
4.       Strategi       Perencanaan       Desa        Mandiri        Pangan
Strategi untuk perencanaan “Desa Mandiri Pangan” karena itu bisa
ditempuh ke dalam beberapa level. Pada level kultural, perlu adanya
penjelasan secara berkesinambungan tentang arti pentingnya kecukupan
pangan. Dalam konteks seperti ini, status kehormatan bagi petani dan
pedagang tidak lagi dilihat sebagai kelas sosial yang rendah, melainkan
mereka sama hormatnya dengan warga masyarakat lain yang telah memberi
sumbangan bermakna bagi masyarakatnya. Dengan penghormatan seperti
itu, mereka tidak lagi mengukur segala aktivitasnya hanya pada
pertimbangan ekonomi. Jadi, perlu ada perubahan paradigmatik yaitu
kehormatan manusia diukur dari sumbangsihnya bukan pada status
sosialnya.
Pada level kedua ialah level social, di mana suatu aktivitas yang bermakna,
baru akan memperoleh hasil yang optimal kalau tercipta sinergi di antara
potensi-potensi yang ada. Dalam konteks seperti ini, simpul-simpul sosial
seperti para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh di bidang
profesinya masing-masing, perlu dijadikan aktor-aktor penting untuk
menarik masuk warga untuk perlunya memulai memikirkan secara bersama
bagaimana mewujudkan kecukupan pangan. Proses untuk melibatkan
banyak pihak mengubah ide-ide personal menjadi ide kolektif. Ketika
gagasan-gagasan tentang “kecukupan pangan” itu menjadi ide kolektif,
maka prinsip yang harus menyertainya ialah “semuanya mendapat untung”
sesuai dengan kuantitas dan kualitas sumbangan yang diberikan.
Untuk mencapai pemahaman dan persetujuan, ide kolektif dan prinsip
seperti itu, barulah rasional dan responsible kalau didasari oleh adanya trust,
transparency,                         dan                         proportional.
Pada level ketiga adalah level action. Pada level ini, tokoh-tokoh dan para
aktivis desa diajak untuk membiasakan aktivitas dengan mengawali
perencanaan yang matang sesuai dengan kemampuan bernalar (lintas
sektoral), daya tahan mental (misalnya tahan kritik, mudah menerima
masukan, dsb), dengan kerangka analisis SWOT misalnya. Jika umumnya
warga telah sepakat bahwa “what you get depend on what you act”, maka
untuk mewujudkan “ketahanan pangan”, sudah di depan pintu gerbang.
Tinggal siapa yang harus lebih dahulu diberi tugas memasukkan bolanya.

5. Penutup

Desain perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan desa mandiri
pangan, sudah tidak zamannya lagi kalau dikonstruksi dari atas (top-down).
Paradigma pembangunan top-down demikian itu, menjadikan petani
menjadi objek kebijakan bahkan seringkali menjadi ladang eksploitasi, baik
bagi pedagang maupun penguasa. Pedagang memanfaatkan “keluguan”
petani dengan cara membeli secara “ijon”, atau menekan harga serendah
mungkin sementara dirinya mencari keuntungan sebesar mungkin. Penguasa
membuat kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, bahkan ada kalanya
oknum penguasa yang bekerjasama dalam bentuk “kongkalikong” untuk
mempermainkan harga dan ketersediaan pupuk yang dibutuhkan petani.
Sementara para politisi, banyak yang berpura-pura bersimpati kepada petani
tetapi sebetulnya, hanya sebagai komoditi. Kalau demikian keadaannya,
kapan lalu petani bisa bangkit dan mandiri?
Kemandirian Pangan
a. Makro/Nasional :
Kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh
penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang
layak, aman berdasarkan optimalisasi pemanfaatan SDM, SDA
dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal.
b. Mikro/Rumah Tangga (RT):
Kemampuan RT memenuhi kebutuhan pangannya, dengan
jumlah, mutu, keragaman, gizi, aman, dan halal; baik dari hasil
produksi sendiri ataupun membeli dari pasar.
Kemandirian pangan desa dibentuk oleh kemandirian
pangan rumahtangga, kemandirian pangan wilayah dibentuk
oleh kemandirian pangan desa, dan kemandirian pangan
nasional dibentuk oleh kemandirian pangan wilayah.
Pendekatan
1. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk merubah perilaku
masyarakat desa agar dapat mengenali potensi dan sumberdaya
yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi masalahnya dan
menolong dirinya sendiri.
2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan masyarakat
di pedesaan antara lain : Kelompok Afinitas yang berperan
sebagai pelaku pengembangan usaha produktif, Tim Pangan
Desa yang berperan sebagai penggerak dan pengendali
pembangunan ketahanan pangan tingkat desa, dan Lembaga
Keuangan Desa sebagai layanan usaha produktif pedesaan.
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan
Pengembangan Sub Sistem Ketersediaan, Sub Sistem
Distribusi dan Sub sistem Konsumsi untuk meningkatkan akses
fisik dan akses ekonomi masyarakat.
Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2009
10
C. Strategi
1. Strategi pencapaian tujuan
(a). Mengintensifkan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas
dan kemandirian masyarakat.
(b). Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan stake holder
untuk bersama-sama meningkatkan kemandirian masyarakat
dalam mewujudkan ketahanan pangan.
(c). Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya,
mengakar, dan akuntabel.
(d). Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten
dan dinamis serta berkelanjutan.
(e). Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.
(f). Mengembangkan sinergitas antar stakeholder melalui Dewan
Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. Strategis keberlanjutan program ( Exit Strategis)
(a). Kelompok afinitas akan menjadi kelompok mandiri dalam
melakukan usaha produktif dan ketahanan pangan yang akan
berkembang menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan).
(b). Tim Pangan Desa sebagai embrio yang akan menjadi lembaga
koordinasi ketahanan pangan desa.
(c). Lembaga Keuangan Desa sebagai embrio yang akan menjadi
Badan Usaha Milik Desa.
(d). Mengembangakan aksesbilitas (permodalan, pemasaran,
informasi, teknologi, dll) dalam bentuk kemitraan usaha.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:224
posted:11/5/2012
language:Unknown
pages:18