AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - DOC

Document Sample
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - DOC Powered By Docstoc
					   KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN
           SEKTOR PUBLIK

         KESATUAN AKUNTANSI
           (Accounting Entity)


Swasta/Privat                  Publik/Pemerintah




           Pertanggungjawaban Keuangan
                  (Responsibility)



                  Informasi Keuangan


  Dasar Hukum     Laporan Keuangan     Dasar Hukum



Pihak Internal                       Pihak Internal


                  Membuat Keputusan
                   (Decision Making)


  Kitab UU
  Hukum Dagang psl 6       UUD Tahun 1945 psl 23 (4)
          1. Pengertian Sektor Publik
                    a. Secara Kelembagaan
Sektor   Publik    meliputi    badan-badan          pemerintahan
(pemerintah pusat dan daerah serta unit-unit kerja
pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN/BUMD, yayasan,
ormas dan orpol, LSM, Universitas, orgnisasi nir laba lainnya.


      b. Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi
Sektor publik dapat diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya
berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan
pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.




              2. Sifat dan Karateristik
                    Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik bergerak dalam lingkungan yang sangat
komplek.
Lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh faktor-faktor :

a. Faktor Ekonomi

   Meliputi : Pertumbuhan ekonomi; tingkat inflasi; pertumbuhan pendapatan
   per kapita, struktur produksi; tanaga kerja; arus modal dalam negeri;
   cadangan devisa; nilai tukar uang; utang dan bantuan luar negeri,
   infrastruktur; teknologi; kemiskinan dan kesenjangan ekonomi; dan sektor
   informal

b. Faktor Politik

                                                                             2
   Meliputi: Hubungan negara dengan masyarakat; legitimasi pemerintah; tipe
   rezim yang berkuasa; ideologi negara; elit politik dan massa; jaringan
   internasional; dan kelembagaan



c. Faktor Kultural
   Meliputi: Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya; sistem nilai di
   masyarakat; historis; sosiologi masyarakat; karateristik masyarakat; dan
   tingkat pendidikan.


d. Faktor Demografi
   Meliputi: Pertumbuhan penduduk; struktur usia penduduk; migrasi, dan
   tingkat kesehatan.




3. Sektor Swasta VS Sektor Publik

                              Persamaan

   a.    Baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian
         integral dari system ekonomi suatu Negara dan
         menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai
         tujuan organisasi

   b.    Baik sektor publik maupun sektor swasta memiliki sumber
         daya yang terbatas (kelangkaan)     ekonomis, efektif dan
         efisien

   c.    Baik sektor publik maupun sektor swasta memiliki proses
         manajemen yang sama        perencanaan, pengorganisasian, dan
         pengendalian              untuk menghasilkan informasi yang hadal dan
         relevan.
   d.    Dalam beberapa hal kedua sektor ini menghasil produk yang
         sama: transportasi Publik, pendidikan, kesehatan, dll.


                                                                               3
  e.     Kedua sektor ini tunduk Kepada peraturan dan perundang-
         undangan.


                          Perbedaan

       Keterangan      Sektor Swasta        Sektor Publik

Tujuan Organisasi     Profit motif       Non profit motif
Sumber                Internal:          Pajak,    retribusi,
Pendanaan             modal sendiri      hutang, dll

                      Eksternal:
                      Hutang

Pola    Pertangg. Vertical               Vertikal dan
Jalaban                                  Horizontal

Struktur              Flexible           Birokrasi dan rigid
Organisasi

Anggaran              Tertutup     untuk Terbuka        untuk
                      PubliK             publik

Sistem Akuntansi      Basis Akrual       Basis Kas

Sumber : Mardiasmo, 2009



         3. Perkembangan Akuntansi
                 Sektor Publik


                                                                4
                    Reformasi Sektor Publik

                               Di Luar Negeri

    Istilah sektor publik pertama kali dipakai tahun 1952 dengan
     peran utama sebagai pembuat dan pelaksanaan strategi
     pembangunan sampai tahun 1960.


    Tahun 1970-an kritik pedas terhadap sektor publik:                  sarang in-efisiensi,
     sarang pemborosan, sumber kebocoran, dan institusi selalu merugi.


    Tahun 1980-an:
      Reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri



      Mengadopsi pendekatan baru “New Public Management/NPM”
       dan “Reinventing Government”

    1. Reformasi Kelembagaan;
       Alat-alat pemerintah di daerah, struktur          maupun infraskruktur: UU No.
        22/1999 - UU No. 32/2004;


    2. Reformasi Manajemen Publik;
       Manajemen Sektor Publik baru (Pendekatan New Public
       Management)
        Falsafah: Manajemen sektor publik yang
           berorientasi     pada kinerja dan bukan pada
           kebijakan (efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetisi
           tender).




                                                                                           5
   Model pemerintahan dengan 10 persfektif (Osbon
    dan Gaebler: Reinventing Government; 1992):


    1. Pemerintah Katalis: (fokus          pd pemberian pengarahan,
       bukan produksi pelayanan publik);


    2. Pemerintah       milik   masyarakat:         (memberdayakan
       masyarakat daripada melayani);


    3. Pemerintah yang kompetitif: (menyuntikan                semangat
       kompetisi dalam pemberian pelayanan publik);


    4. Pemerintah yg digerakkan oleh misi; (mengubah
       organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi
       yg digerakkan oleh misi);


    5. Pemerintah yg berorientasi                kepada          hasil;
       (Membiayai hasil bukan masukan);

    6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan:
       (memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi);

    7. Pemerintahan         wirausaha:     (mampu        menciptakan
       pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan);


    8. Pemerintah antisipatif: (berupaya         mencegah daripada
       mengobati);


    9. Pemerintah desentralisasi: (dari             hierarki    menuju
       pastisipatif dan tim kerja);




                                                                      6
            10.Pemerintah berorientasi kepada mekanisme
              pasar: (sistem insentif dan bukan sistem administrasi:
              pemaksaan dan prosedur)


    3. Reformasi Lanjutan – sistem pengelolaan keuangan
       pemda (UU No. 25/1999 – UU No.33/2004)
       a. Reformasi sistem penganggaran;
            Anggaran tradisional (line budgeting, program budgeting) –
            Anggaran berbasis kinerja (performance budgeting – planning,
            programming, and budgeting system; zero based budgeting).

            Fungsi anggaran: 1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan
            politik; 2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan
            keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiyaan yang
            diinginkan); 3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang
            memiliki konsekuensi hukum; 4. Anggaran memberi landasan
            penilian kinerja pemerintah; 5.     Hasil pelaksanaan anggaran
            dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai
            pernyataan pertangungjawaban pemerintah kepada publik


        b. Reformasi sistem akuntansi:
            Dari Basis Kas ke Basis Akrual

        c. Reformasi sistem pemeriksaan;
            Pengendalian dan pemeriksaan keuangan – Pengendalian dan
            pemeriksaan keuangan serta pemeriksaan kinerja.


         d. Reformasi sistem manajemen keuangan daerah
            Manajemen tradisional ke NMP

    Dalam dua dasawarsa terakhir telah terjadi perkembangan sektor
     publik yang pesat dan muncul berbagai istilah: akuntanbilitas publik,
     value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good public
     governance



                                                                         7
                     Tujuan Sektor Publik
Orientasi pembangunan sektor                publik   adalah     untuk
menciptakan good governance.


                     Good Governance
  The way state power is used in managing economic and
  social resources for development of society (World Bank)




  Karateristik Good Governance (UNDP):

  1. Participation
     Kebebasan berasosiasi    dan berbicara serta berpartisipasi secara
     konstruktif;


  2. Rule of Law
     Kerangka hukum yang adil tanpa pandang bulu;

  3. Transparency
      Kebebasan memperoleh informasi;

  4. Responsiveness
     Cepat tanggap atas pelayanan publik;



                                                                      8
5. Consencus Orientation
    Kepentingan publik;

6. Equity
    Persamaan hak atas kesejahteraan dan keadilan;

7. Efficiency dan Effectiveness
    Pengelolaan sumber daya publik;

8. Accountability
    Pertanggungjawaban kepada publik;

9. Strategic vision
    Visi dan misi yang jelas



                      Di Indonesia


                 Reformasi Total Tahun 1997

         Dampak terhadap masyarakat Indonesia
                   Pasca Orde Baru


                     1.        Perubahan   Persepsi Kebutuhan Dasar;
                     2.        Perubahan   Orientasi Ekonomi;
                     3.        Perubahan   Orientasi Politik;
                     4.        Perubahan   Fokus Area Pengembangan;
                     5.        Perubahan   Indikator Kejujuran Pemerintah




                                                                            9
             Perubahan pandangan masyarakat:


1.     Tuntutan akan kejujuran profesi akuntansi; (Kompetensei
       dan Independensi)


2.     Tuntutan sistem pemerintahan yang bersih (Good
       Government)             Penegakkan Akuntanbilitas Publik Sektor Publik:
       Sarang effisiensi, sarang pemborosan, sumber kebocoran, institusi yang
       selalu merugi)


3.     Tuntutan   Kesejahteraan                 masyarakat         (Program
       Pembangunan)




     Penegakkan Akuntabilitas Publik dan Transfaransi


                      AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi Sektor Publik
Mekanisme akuntansi sektor privat yang diimplimentasikan dalam
praktik-praktik orgnisasi sektor publik (Anglo Saxon)

Bastian (1999) Akuntansi Sektor Publik:
Akuntansi Dana Masyarakat, yaitu mekanisme teknik dan analisis
yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat (Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat/SAPP; Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah)




                                                                           10
         PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Menciptakan Transfaransi, Akuntabilitas Publik, dan
Effisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis = Value For Money)


        TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

American Accounting Association (1970) dalam Glyn (1993)
tujuan Akuntansi Sektor Publik:

1. Management control: memberikan informasi untuk mengelola
   secara tepat, efisien, dan ekonomis operasi dan alokasi daya yang
   dipercayakan kepada entitas;

2. Accountability memberikan informasi yang memungkinkan
   manajer untuk      melaporkan pelaksanaan tanggungjawab
   pengelolaan secara tepat dan efektif program dan penggunaan
   sumber yang menjadi wewenangnya.

Perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran Negara
(PP.No.105/2000     dan   Kepmendagri   No.   29/2002   ----   akuntabilitas   dan

transfaransi)   6 hal:
   1. Vertical accountability ke Horizontal Accountability;
   2. Traditional budgeting ke performance budgeting;
   3. Pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian dan
      audit keuangan serta audit kinerja;
   4. Lebih menerapkan konsep value for money (konsep E,s);
   5. Penerapan konsep pertanggungjawaban;

                                                                                11
6. Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah




                                                    12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:260
posted:11/5/2012
language:Indonesian
pages:12