KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - DOC

Document Sample
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - DOC Powered By Docstoc
					KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
         DAERAH JAWA BARAT
    BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT




          HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA ( HTCK )
              BID HUMAS POLDA JAWA BARAT

                                   BAB I
                               PENDAHULUAN


1.   Umum.
     a.   Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagai pelaksana utama Kepolisian
          Negara Republik Indonesia di kewilayahan yang bertugas melaksanakan
          perlindungan pengayom, pelayanan kamtibmas dan penegakan hukum
          di wilayah Jawa Barat.

     b.   Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) merupakan suatu aturan main
          (Rule of Game) yang harus di miliki dan di taati oleh setiap Satker / Sub
          Satker di lingkungan Polda Jawa Barat dan seluruh Satuan kewilayahan
          jajaran Polda jabar di dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta
          wewenang dan tanggung jawab yang ada pada suatu organisasi yang
          merupakan bagian dari pada fungsi manajemen yang harus
          dilaksanakan oleh setiap Satker/Sub Satker termasuk Satwil dalam
          menyusun perencanaan (rencana kerja, program kegiatan serta
          dukungan anggaran) sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan pimpinan.
     c.   Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di
          atas, perlu ditata pelaksanaannya dalam suatu mekanisme tataran kerja
          yang bersifat mengatur guna terwujudnya efisiensi dan efektifitas tugas
          yang maksimal, baik antara badan secara vertikal, horizontal dan
          diagonal maupun internal, eksternal dan antar lintas sektoral serta dalam
          bentuk garis perintah atau garis koordinasi terutama dengan aparat
          penegak hukum, aparat TNI dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
          Barat.


                                                                     d. Pada…….
                                      2


     d.   Pada kenyataannya perencanaan yang sudah disusun oleh setiap
          Satker/Sub Satker dan satwil tidak dapat dilaksanakan tepat waktu serta
          sering terjadi tumpang tindih antara tugas, fungsi, wewenang dan
          tanggung jawab. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman atau aturan
          yang secara khusus mengatur tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja di
          lingkungan Polda Jawa Barat beserta jajarannya.


     e.   Oleh karena itu, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta
          akuntabilitas kinerja Satker/Sub Satker dan Satwil, maka disusunlah
          Pedoman Pelaksanaan Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) di
          lingkungan Polda Jawa Barat agar pelaksanaan tugas dimaksud dapat
          akuat, mempunyai kecepatan/mobilitas koordinasi, integrasi antara
          badan yang bertujuan meningkatkan pelayanan serta keikutsertaan
          masyarakat dalam mengendalikan atau memelihara kamtibmas.

     f.   Bidang Hubungan Masyarakat ( Bid Humas ) yang merupakan salah
          satu Sub satker pada Satker Staf Pimpinan harus dapat menjabarkan
          Rencana Kerja yang telah ditetapkan sehingga program yang telah
          dibuat dapat berhasil guna dan memperoleh hasil yang optimal.


2.   Dasar.
     a    Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang
          Kepolisian Negara Republik Indonesia.

     b.   Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang
          Keterbukaan Informasi Publik.

     c.   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2002 tanggal
          10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
          Republik Indonesia.

     d.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang
          Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2010 tentang
          Keterbukaan Informasi Publik.

     e.   Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005
          tentang Perubahan atas keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002
          tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-
          satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia
          Daerah (Polda) Lampiran “A” Polda Umum, “B” Polda Metro Jaya dan
          “C” Polres.


                                                                 f. Keputusan….
                                      3


     f.    Keputusan Kapolri No: Kep/594/IX/2010 tanggal 30 September 2010
           tentang Pengesahan Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi
           Polri Tingkat Polda.

     g.    Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010
           tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polda.

     h.    Keputusan Kapolda Jabar No: Kep/360/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010
           tentang Likuidasi Polwil dan Polwiltabes Jajaran Polda Jabar.


3.   Maksud Dan Tujuan

     a.    Maksud

                 Hubungan dan tata cara kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman
           dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta suatu cara untuk
           menghindari terjadinya tumpang tindih atau penyalahgunaan wewenang
           dalam melaksanakan tugas dan merupakan barometer atas keberhasilan
           pelaksanaan tugas pada Bidang Humas Polda Jabar.

     b.    Tujuan

                 Hubungan dan tata cara kerja ini bertujuan untuk mencapai
           keseragaman tindakan/langkah dalam melaksanakan tugas agar
           tercapainya kondisi kerja yang tertib, teratur, efektif, efisien dan
           harmonis guna meningkatkan kualitas manajemen yang dapat
           mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bid Humas Polda Jabar.


4.   Ruang Lingkup

            Hubungan dan Tata Cara Kerja Bid Humas Polda Jabar ini disusun
     berdasarkan ruang lingkup yang meliputi jenis, sifat dan bentuk hubungan
     Bidang Humas dengan masing-masing tugas Satker dan sub satker di
     lingkungan Polda Jabar termasuk Satuan Kewilayahan maupun instansi lain
     diluar Polda.




                                                                    5. Tata ….
                                      4


5.   Tata Urut

           Berdasarkan Ruang Lingkup tersebut di atas, maka hubungan dan tata
     cara kerja Bid Humas Polda Jabar disusun dengan tata urut sebagai berikut :

     BAB I       :      PENDAHULUAN

     BAB II      :      PENGERTIAN, SIFAT, BENTUK DAN ASAS

     BAB III     :      HTCK INTERN BID HUMAS

     BAB IV      :      HTCK BID HUMAS DENGAN SATKER/SUB
                        SATKER POLDA JABAR

     BAB V       :      HTCK EKSTERN DILUAR POLDA JABAR

     BAB VI      :      PENUTUP




                                                                       BAB II....
                                        5


                                BAB II
                 PENGERTIAN, SIFAT, BENTUK DAN ASAS


6.   Pengertian – Pengertian:

     a.    Pedoman Pelaksanaan, adalah suatu naskah kedinasan yang berfungsi
           sebagai acuan atau pedoman kerja yang harus diiluti oleh setiap Satuan
           Kerja dalam suatu organisasi didalam melaksanakan sesuatu
           pekerjaan/kegiatan yang menjadi wewenang dari tanggung jawabnya
           dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

     b.    Hubungan adalah perwujudan saling berkaitan/berkoordinasi antar
           unsur-unsur pengemban fungsi dalam suatu organisasi.

     c.    Tata Cara Kerja adalah aturan-aturan yang harus diikuti dalam
           melaksanakan kerja di lingkungan organisasi sesuai dengan struktur dan
           hubungan fungsional antar komponen organisasi tersebut.

     d.    Hubungan dan Tata Cara Kerja adalah suatu prosedur atau
           mekanisme kerja yang mengatur tentang hubungan dan tata cara kerja
           dalam melaksanakan tugas secara koordinatif, integratif, sinkron, efisien
           dan efektif serta proporsional, baik antar sesama pejabat/staf di
           lingkungan intern organisasi atau antara pejabat/staf dan pejabat/staf
           ekstern organisasi.

     e.    Polda dalam hal ini adalah merupakan Organisasi Tingkat Kewilayahan
           Polri sebagai instansi pengguna program dan anggaran yang dibentuk
           untuk melaksanakan Tugas Kepolisian berdasarkan Undang-Undang
           Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

     f.    Itwasda, Biro, Dit, Sat dan Bid adalah merupakan bagian/Unit
           Organisasi dari suatu Organisasi Polda Jabar yang bertanggung jawab
           terhadap pengkoordinasian dan atau pelaksanaan suatu program/
           kegiatan.

     g.    Satuan Kerja (Satker) adalah bagian dari suatu Unit Organisasi Polda
           Papua yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
           program. Satuan Kerja juga merupakan satuan pengguna program dan
           anggaran.

     h.    Sub Satuan Kerja (Sub Satker) adalah bagian dari suatu Sub Unit
           Organisasi Polda Jabar yang melaksanakan satu atau beberapa
           kegiatan dari suatu program.

                                                                        i. Satuan….
                                6


i.   Satuan Kewilayahan (Satwil) adalah Unit organisasi Polri yang berada
     didaerah Kabupaten/Kota dalam wilayah hokum Polda Jabar.

j.   Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai/diharapkan atau
     dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dapat pula dikatakan
     sebagai bentuk penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.

k.   Sasaran (Target) adalah penjabaran/implementasi dari suatu tujuan
     yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata, terinci dan terukur dalam
     jangka waktu tertentu.

l.   Program adalah adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
     atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi atau Satuan
     Kerja yang disusun secara nyata, sistematis dan terpadu untuk
     mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

m.   Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
     beberapa Satuan Kerja dengan memanfaatkan berbagai sumber daya
     yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program
     dan anggaran yang telah ditetapkan.

n.   Fungsi adalah kegiatan-kegiatan sejenis yang dikelompokkan dan
     merupakan penjabaran tugas pokok organisasi.

o.   Rencana Kerja (Renja) Polda Jabar adalah dokumen perencanaan
     Polda Jabar untuk periode satu tahun.

p.   Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polda Jabar adalah dokumen
     perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan anggaran
     Polda Jabar yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
     Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategis (Renstra) Polda Jabar dalam
     satu tahun anggaran yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan
     anggaran tahun berikutnya.

q.   Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
     dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan
     penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara
     dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan
     Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan
     kepentingan publik.

r.   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat
     yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian,
     penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

                                                            s. Pemohon....
                                       7


     s.   Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
          hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik
          sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

     t.   Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
          menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.


7.   Jenis, Sifat dan Bentuk Hubungan.

     a.   Jenis Hubungan

          1)     Hubungan Internal

                       Adalah hubungan kerjasama dan koodinasi yang dilakukan
                 antar komponen dalam satker/sub satker baik secara vertikal,
                 horisontal maupun diagonal.

          2)     Hubungan Eksternal

                       Adalah hubungan kerjasama dan koordinasi masing-
                 masing satker/sub satker dengan satker/sub satker lainnya dalam
                 wadah organisasi/institusi Polda Jabar.

          3)     Hubungan Lintas Sektoral

                        Adalah hubungan kerjasama dan koordinasi yang
                 dilakukan oleh satker/sub satker di lingkungan Polda Jabar
                 dengan organisasi/instansi pemerintah lain di luar Polda Jabar.

     b.   Sifat Hubungan

          1)     Hubungan Vertikal

                      Adalah keterkaitan antar komponen dalam rangka
                 komando dan pengendalian yang bersifat berjenjang dari atas ke
                 bawah dan sebaliknya.

          2)     Hubungan Horisontal

                         Adalah keterkaitan antar komponen dalam rangka
                 koordinasi yang bersifat sejajar/setingkat dan dapat meliputi antar
                 fungsi.


                                                                  3) Hubungan.....
                                     8


          3)    Hubungan Lintas Diagonal

                       Adalah keterkaitan antar komponen secara fungsional
                sifatnya tidak vertikal dan dapat menjangkau eselon lain yang
                lebih tinggi maupun antar satker di lingkungan Polda Jabar
                maupun di luar Polda.

     c.   Bentuk Hubungan

          1)    Garis Perintah/Laporan (Komando)

                      Adalah kewenangan pimpinan untuk memberikan perintah
                kepada pejabat yang berada di bawahnya dan untuk melaporkan
                tugas dan tanggung jawab yang diberikannya.


          2)    Garis Koordinasi

                      Adalah kewenangan pimpinan yang menghendaki pejabat
                yang berada di bawahnya untuk melakukan koordinasi dengan
                pejabat lain dalam rangka pelaksanaan tugas.


8.   Asas dan Prinsip dalam HTCK

     a.   Asas-asas
          1)    Asas Keterpaduan dan Kesatuan Arah
                       Setiap Satker di lingkungan Polda Jabar baik perencanaan,
                pembinaan dan operasional           dalam melakukan kegiatan
                harus dilakukan secara terpadu dan terkoodinir, sehingga dapat
                menghasilkan kesatuan arah (kesamaan persepsi) dalam
                menentukan dan melaksanakan kegiatan (rencana kerja atau
                program/kegiatan serta dukungan anggaran) yang akan
                dilaksanakan.

          2)    Asas Manfaat

                      Kegiatan (rencana kerja atau program/kegiatan serta
                dukungan anggaran) yang telah diputuskan pelaksanaannya
                (implementasinya) harus dapat mendatangkan manfaat yang
                sebesar-besarnya bagi kepentingan organisasi Polda Jabar
                maupun bagi masyarakat pada umumnya.


                                                                    3) Asas......
                                  9


     3)    Asas Efisien dan Efektif.

                 Sarana dan prasarana serta sumber-sumber daya lainnya
           yang dipakai untuk menyusun suatu perencanaan/rencana harus
           digunakan secara efisien dan efektif.

     4)    Asas Keseimbangan dan Keserasian

                 Penyusunan kegiatan yang berkaitan baik dengan
           perencanaan, pembinaan dan operasional harus dilakukan secara
           seimbang dan serasi sesuai dengan kebutuhan operasi serta
           kemampuan dan sumber daya Polda Jabar yang tersedia.

     5)    Asas Kekenyalan dan Pandangan Jauh kedepan

                  Hasil penyusunan kegiatan yang telah disusun harus
           bersifat kenyal atau luwes/fleksibel dengan didukung oleh
           kemampuan pandangan jauh kedepan untuk mampu
           mengidentifikasi dan mengantisipasi segala permasalahan
           (ancaman, tantangan, hambatan, gangguan) yang mungkin
           dihadapi di masa yang akan datang.

     6)    Asas Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab

                  Pelaksanaan suatu perencanaan/rencana yang telah
           disepakati harus sesuai dengan HTCK serta wewenang dan
           tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dari para pelaksana
           di lapangan, guna menghidari terjadinya tumpang tindih (over
           lapping).

b.   Prinsip

     1)    Penyusunan HTCK Polda Jabar harus mengikuti perkembangan
           oraganisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     2)    Pelaksanaan HTCK Polda Jabar berorentasi untuk pencapai
           tujuan organisasi.

     3)    Pengawasan dan pengendalian terhadap HTCK Polda Jabar
           harus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan serta
           melaporkan hasilnya kepada pimpinan.




                                                              BAB III......
                                       10


                                  BAB III
                          HTCK INTERN BID HUMAS


9.    Hubungan Tata Cara Kerja Kabid Humas dengan Subbid PID:

      a.   Menugaskan anggota subbid PID untuk melakukan dokumentasi dan
           peliputan setiap kegiatan dilingkungan Polda Jabar.

      b.   Melakukan pengawasan terhadap sistim pendokumentasian hasil
           peliputan dan dokumen yang berkaitan dengan bidang kehumasan.

      c.   Menugaskan anggota subbid PID untuk melakukan monitoring terhadap
           kegiatan baik Pimpinan maupun pejabat lain dalam setiap acara
           dilingkungan Polda Jabar.

      d.   Melakukan pengawasan terhadap anggota subbid PID        dalam
           melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data guna keberhasilan
           pelaksanaan kegiatan humas.


10.   Hubungan Tata Cara Kerja Kabid Humas dengan Subbid Penmas:

      a.   Menugaskan anggota subbid Penmas untuk mempublikasikan hasil
           kegiatan Polri baik internal Polri melalui lembar pensat maupun pada
           rubrik pemberitaan di mass media.

      b.   Menugaskan anggota subbid Penmas untuk menjalin kemitraan dengan
           fihak lain dalam rangka pemberian informasi kepada publik berkaitan
           dengan tugas Polri.

      c.   Menugaskan anggota subbid Penmas untuk secara rutin menyebarkan
           informasi yang ada dalam upaya pemerataan pemberitaan dilingkungan
           Polri.

      d.   Melakukan pengawasan kepada anggota subbid Penmas dalam
           pemberian informasi melalui media massa.


11.   Hubungan Tata Cara Kerja Kabid Humas dengan Subbag Renmin:

      a.   Mengendalikan setiap pelaksanaan staf renmin terutama dalam
           pengarsipan agar tidak terjadi kehilangan berkas termasuk surat-
           menyurat.

                                                              b. Memerintahkan.....
                                      11


      b.   Memerintahkan kepada Kasubbag Renmin untuk selalu mencatat setiap
           kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Bid Humas khususnya
           yang berkaitan dengan tugas kedinasan.

      c.   Mengawasi pelaksanaan pencatatan yang dilakukan staf renmin pada
           pendataan apel bagi seluruh anggota Bid Humas.

      d.   Subbag Renmin mencatat semua kegiatan Kabid pada papan kegiatan
           agar seluruh rencana kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan
           dengan tertib dan lancar.

      e.   Kasubbag Renmin berkewajiban memberikan bantuan kepada Kabid
           dalam hal pembuatan rencana kegiatan, pemeliharaan perawatan dan
           administrasi personel, pengelolaan sarana prasarana dan pengelolaan
           administrasi keuangan Bid Humas.

12.   Hubungan Tata Cara Kerja Kasubbid Penmas dengan Subbid PID:

      a.   Mengkoordinasikan seluruh perintah Kabid Humas dalam rangka
           mempublikasikan informasi yang dimiliki untuk disebarluaskan kepada
           seluruh anggota maupun masyarakat.

      b.   Mengkoordinasikan setiap berita hasil peliputan untuk dilaporkan kepada
           Kabid Humas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

      c.   Bersama – sama menyiapkan materi laporan maupun release bagi
           kepentingan Pimpinan sesuai tugas pokok masing – masing.

13.   Hubungan Tata Cara Kerja Kasubbid Penmas dengan Subbag Renmin:

      a.   Mengkoordinasikan untuk penyiapan laporan Bid Humas .

      b.   Mengkoordinasikan untuk kelengkapan administrasi bagi anggota yang
           akan melaksanakan tugas diluar lingkungan Bid Humas.

      c.   Menyerahkan laporan kepada kabid Humas melalui Subbag Renmin.

14.   Hubungan Tata Cara Kerja Kasubbid PID dengan Subbag Renmin:

      a.   Mengkoordinasikan untuk penyiapan laporan Bid Humas .

      b.   Mengkoordinasikan untuk kelengkapan administrasi bagi anggota yang
           akan melaksanakan tugas peliputan diluar lingkungan Bid Humas.

      c.   Menyerahkan laporan kepada kabid Humas melalui Subbag Renmin.
                                                                  BAB. IV.....
                                      12


                                BAB IV
                  HTCK BID HUMAS DENGAN SATKER /
               SUB SATKER DI LINGKUNGAN POLDA JABAR


15.   Hubungan Tata Cara Kerja dengan Kapolda/Wakapolda Jabar :

      a.   Menerima perintah, petunjuk dan pengarahan berkaitan dengan tugas
           bidang hubungan masyarakat Polda Jabar.

      b.   Melaksanakan perintah dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas
           kepada Pimpinan.

      c.   Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Pimpinan
           berkaitan dengan permasalahan bidang tugasnya serta hal lain yang
           menyangkut tugas dan kemasyarakatan sesuai dengan permintaan dan
           kesempatan yang diberikan Pimpinan.

      d.   Melaksanakan koordinasi materi penjelasan tugas berkenaan dengan
           penerbitan media penerangan pasukan dan majalah Gawisa Polda
           Jabar.

      e.   Mengupayakan koordinasi guna       klarifikasi pemberitaan   berkaitan
           pelaksanaan tugas.


16.   Hubungan Tata Cara Kerja dengan Itwasda Polda Jabar :

      a.   Memberi laporan serta jawaban atensi atas pelaksanaan pengawasan
           dan pemeriksaan yang dilakukan dan berupaya untuk saling melengkapi
           dan meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.

      b.   Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan peliputan dan dokumentasi
           kegiatan sesuai kebutuhan dan berdasarkan permintaan/permohonan.

      c.   Saling berkoordinasi dalam rangka pengajuan permohonan serta
           mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi baik
           yang menyangkut aspek pelaksanaan dan pembinaan fungsi.

      d.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Itwasda melalui pemberdayaan peran PPID pada Itwasda Polda
           Jabar.



                                                              17. Hubungan…..
                                      13


17.   Hubungan Tata Cara Kerja dengan Ro Ops Polda Jabar :

      a.   Melakukan kerja sama dalam memantau/memonitor perkembangan
           Kamtibmas di wilayah Jabar, guna pemberian penjelasan dan klarifikasi
           permasalahan yang tepat kepada wartawan/pers guna dijadikan bahan
           dalam pemberitaannya.

      b.   Berkoordinasi dalam upaya pengisian materi yang bermuatan
           pembinaan dan petunjuk dalam lembaran penerangan pasukan dan
           majalah Rastra Samara Polda Jabar, terutama berkenaan dengan
           tindakan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan oleh
           personel pelaksana operasi kepolisian di lapangan.

      c.   Berkoordinasi dalam upaya peningkatan fungsi humas pada tingkat
           Satwil sehingga diharapkan terwujud sinergi dalam pelaksanaan tugas
           Subbag Humas satwil.

      d.   Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pemberitaan di media
           massa terhadap kegiatan dan hasil pelaksanaan operasi kepolisian, baik
           terpusat maupun mandiri kewilayahan.

      e.   Mengkoordinasikan materi yang berkaitan dengan tugas operasional
           guna sebagai bahan masukan bagi kepentingan penerangan pasukan.

      f.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Biro Binamitra melalui pemberdayaan peran PPID pada Biro
           Binamitra Polda Jabar.


18.   Hubungan Tata Cara Kerja dengan Ro SDM Polda Jabar:

      a.   Mengadakan koordinasi dalam rangka kegiatan pelaksanaan Kampanye
           penerimaan Bintara polri dari masyarakat yang berminat untuk
           mendapatkan calon anggota yang memenuhi standar yang dibutuhkan
           Polri.

      b.   Melaksanakan kerjasama dalam penyempurnaan dan penajaman materi
           penyuluhan, pemutakhiran data, bidang administrasi personel baik
           dalam kepentingan pembinaan maupun guna peningkatan karier.

      c.   Melaksanakan koordinasi dalam upaya pemberian penjelasan dan
           penyebar luasan informasi kegiatan personel dalam media massa
           terutama pengisian materi dan majalah Gawisa Polda Jabar.

                                                               d. Bekerjasama….
                                      14


      d.   Bekerjasama dalam penyiapan materi guna kepentingan kegiatan
           penerangan/obrolan Kamtibmas serta kampanye dalam rangka
           rekruitmen/seleksi anggota Polri dan PNS

      e.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Biro SDM melalui pemberdayaan peran PPID pada Biro SDM Polda
           Jabar.


19.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Ro Sarpras Polda Jabar:

      a.   Menyampaikan laporan pemutakhiran data materiil, fasilitas dan jasa
           sesuai dengan kondisi riil dan berdasarkan kebutuhan dalam rangka
           penginventarisasian, perawatan maupun permohonan pengadaan baru.

      b.   Berkoordinasi guna pengajuan dukungan materiil/logistik yang sangat
           dibutuhkan berkenaan dengan alat utama penerangan serta pengajuan
           penghapusan benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak layak
           pakai lagi di Bid Humas.

      c.   Bekerjasama dalam penyebarluasan pengisian, penyempurnaan dan
           peningkatan materi tugas berkaitan dengan pembinaan materiil logistik
           sebagaimana tercantum dalam daur matlog di dalam rubrik
           penerangan pasukan atau majalah Gawisa Polda Jabar serta
           ceramah/dialog melalui mass media.

      d.   Mendukung kecepatan pelayanan matlog bagi kegiatan Humas terpadu,
           sesuai pengajuan permohonan, berdasarkan ketersediaan barang dalam
           gudang timbun Logistik.

      e.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Biro Sarpras melalui pemberdayaan peran PPID pada Biro Sarpras
           Polda Jabar.

20.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Ro Rena Polda Jabar:

      a.   Bekerjasama dalam perencanaan kegiatan serta penerimaan dan
           penyampaian pemutakhiran data, baik pembangunan fasilitas maupun
           materiil yang dibutuhkan guna kepentingan penyusunan RKA-K/L dan
           DIPA.

      b.   Melakukan koordinasi dalam penyampaian materi tugas maupun
           informasi yang bersifat pembinaan kepada personel terutama dalam
           rangka penyebarluasan lembaran penerangan/majalah Gawisa Polda
           Jabar.
                                                   c. Menyelenggarakan…….
                                      15


      c.   Menyelenggarakan kerja sama dalam peliputan dan dokumentasi tugas
           yang bersifat strategis sesuai kebutuhan dan berdasarkan permohonan
           guna dapat disampaikan kepada anggota Polri dan PNS serta keluarga
           melalui mass media yang ditunjuk.

      d.   Menyampaikan tembusan laporan yang terkait dengan perencanaan dan
           penganggaran sesuai kebutuhan.

      e.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Biro Rena melalui pemberdayaan peran PPID pada Biro Rena
           Polda Jabar.

21.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Bid Kum Polda Jabar:

      a.   Memberikan atensi sesuai permintaan atau mengisi fasilitas/ rubrik yang
           tersedia pada lembaran penerangan pasukan dan majalah Gawisa Polda
           Jabar, tentang materi hukum dan perundang-undangan.

      b.   Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan hukum dan perundang-
           undangan kepada masyarakat terutama berkenaan dengan tugas yang
           diemban Kepolisian saat ini.

      c.   Berkoordinasi dalam kegiatan penyampaian penjelasan yang bersifat
           teknis dalam media massa lokal atau dalam bentuk forum
           diskusi/seminar terutama aparat terkait CJS dalam menyibak cakrawala
           wawasan dan solusi guna memberikan rasa aman dan tenteram kepada
           masyarakat.

      d.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Bid Kum melalui pemberdayaan peran PPID pada Bid Kum Polda
           Jabar.

22.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Bid Propam Polda Jabar:

      a.   Melaksanakan kerjasama dalam proses penegakan disiplin dan
           penindakan pelanggaran profesi Kepolisian kepada anggota Polri dan
           PNS yang melakukan pelanggaran.

      b.   Berkoordinasi bagi tersusunnya rubrik opini dalam majalah Gawisa serta
           lembaran penerangan satuan guna memacu dan memberi motivasi bagi
           seluruh Personel dan realisasi pelaksanaannya.

      c.   Saling memberikan informasi dan data berkenaan dengan kegiatan
           peliputan dan dokumentasi tugas yang dibutuhkan.

                                                        d. Mengkoordinasikan…..
                                       16


      d.    Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
            oleh Bid Propam melalui pemberdayaan peran PPID pada Bid Propam
            Polda Jabar.

23.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Bid TI Polri Polda Jabar:

      a.    Berkoordinasi guna penulisan dan penerbitan materi tugas dan program
            kegiatan Bid Telematika pada penerbitan lembaran penerangan satuan
            ataupun media massa lainnya sesuai permohonan dan kebutuhan.

      b.    Mengadakan koordinasi dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas serta
            penguasaan peralatan canggih pendukung tugas, terutama dalam
            kegiatan pengoperasian alat-alat elektronik.

      c.    Melakukan kerjasama perbaikan peralatan yang mengalami gangguan
            operasional guna penghematan sumberdaya keuangan.

      d.    Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
            oleh Bid TI Polri melalui pemberdayaan peran PPID pada Bid TI Polri
            Polda Jabar.

24.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Bid Dokkes Polda Jabar:

      a.    Berkoordinasi guna penulisan dan penerbitan materi tugas dan program
            kegiatan Bid Dokkes pada lembaran penerangan satuan ataupun media
            massa lainnya.

      b.    Berkoordinasi dalam pemberian bantuan informasi perawatan sementara
            bagi para anggota Polri dan PNS serta bekerjasama dalam memberi
            bantuan dukungan informasi mekanisme penggantian biaya pembelian
            obat-obatan yang dilakukan melalui Resep pada apotik umum.

      c.    Menjalin kerjasama dalam bidang rubrik kesehatan pada lembaran
            penerangan pasukan maupun majalah Gawisa Polda Jabar guna
            membentuk pribadi anggota Polri dan PNS yang sehat dan tangguh.

      d.    Berkoordinasi dalam upaya penanggulangan/pencegahan penyebaran
            virus dan penyakit yang berbahaya yang terjadi di wilayah Jawa Barat
            terutama dalam melindungi personil Polri dan keluarga dari kemungkinan
            terjangkitnya penyakit tersebut.

      e.    Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
            oleh Bid Dokkes melalui pemberdayaan peran PPID pada Bid Dokkes
            Polda Jabar.

                                                                 25. Hubungan….
                                       17


25.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Bid Keu Polda Jabar:

      a.    Berkoordinasi dalam rangka penyaluran anggaran publikasi dan
            dokumentasi

      b.    Berkoordinasi dalam rangka penyampaian pertanggung-jawaban
            keuangan dalam pembiayaan kegiatan maupun pembelian peralatan
            yang dibiayai melalui anggaran dinas ataupun bersifat swadaya.

      c.    Menjalin kerjasama dalam rangka penyusunan dokumentasi acara yang
            diselenggarakan guna kepentingan peningkatan pelaksanaan tugas.

      d.    Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
            oleh Bid Keu melalui pemberdayaan peran PPID pada Bid Keu Polda
            Jabar.


26.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan SPN Cisarua:

      a.    Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegiatan
            pendidikan maupun penerangan satuan.

      b.    Melaksanakan kerjasama dalam proses penyelenggaraan informasi
            pendidikan dan peningkatan pengetahuan/muatan kurikulum yang
            berbasis lokal sesuai dengan karakteristik/budaya masyarakat Jawa
            Barat.

      c.    Berkoordinasi dalam pemuatan materi berita dalam rubrik pendidikan
            pada majalah Gawisa Polda Jabar maupun secara khusus dalam rubrik
            Opini koran Lokal tentang peningkatan pendidikan dan kualitas Polri
            lulusan SPN Cisarua.

      d.    Bersama-sama memberikan penjelasan teknis berkenaan dengan
            permasalahan pendidikan SPN Cisarua yang menjadi tumpuan sorotan
            dan pertanyaan masyarakat dalam kegiatan dan kiprahnya.

       e.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
            oleh SPN Cisarua melalui pemberdayaan peran PPID pada SPN Cisarua
            Polda Jabar.


27.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Setum Polda Jabar:

      a.    Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegiatan
            setum maupun penerangan satuan.
                                                           b. Melaksanakan….
                                      18


      b.   Melaksanakan koordinasi dalam penyiapan buku referensi, terutama
           yang terkait dengan penulisan rubrik khusus tentang permasalahan
           taktis dan teknis kepolisian.

      c.   Menjalin kerjasama dalam proses pengajuan administrasi dan
           pembinaan penulisan surat menyurat, laporan dan lain-lain serta dalam
           rangka kecepatan pengiriman dan penerimaan materi pemberitaan guna
           mendapatkan pengesahan Pimpinan.

      d.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Setum melalui pemberdayaan peran PPID pada Setum Polda
           Jabar.


28.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Yanma Polda Jabar:

      a.   Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegiatan
           Yanma maupun penerangan satuan.

      b.   Berkoordinasi dalam penyusunan materi dan dokumentasi gambar bagi
           setiap kegiatan yang dilakukan di Mapolda, guna disampaikan dalam
           papan informasi penerangan satuan yang tersedia dalam rangka
           membentuk kesamaan opini, pola tindak dalam pelaksanaan tugas.

      c.   Melaksanakan koordinasi dalam kegiatan pelaksanaan upacara di
           kesatuan/Mapolda Jabar, baik bersifat rutin maupun insidentiil.

      d.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Yanma melalui pemberdayaan peran PPID pada Yanma Polda
           Jabar.


29.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Spripim Polda Jabar:

      a.   Berkoordinasi untuk memonitor kegiatan Kapolda maupun Wakapolda
           baik di dalam lingkungan Polda maupun di luar Mapolda.

      b.   Berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bid Humas, terutama
           dalam pengajuan anggaran.


30.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Dit Intelkam Polda Jabar:

      a.   Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegiatan
           Dit Intelkam maupun penerangan satuan.
                                                           b. Bekerjasama….
                                      19



      b.   Bekerjasama pada upaya pembentukan opini masyarakat yang positif
           pada kegiatan yang dilakukan oleh personil intelijen pada operasi
           Kepolisian yang sedang atau akan dilaksanakan.

      c.   Berkoordinasi dalam rangka penyusunan materi pembinaan, pendataan
           yang akurat serta hasil peliputan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
           dalam pemberian informasi kepada masyarakat melalui mass media.

      d.   Melakukan koordinasi dalam pemberian laporan / informasi guna
           pencarian orang terutama bagi pelaku kriminalitas yang berbahaya.

      e.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Dit Intelkam melalui pemberdayaan peran PPID pada Dit Intelkam
           Polda Jabar.


31.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Dit Reskrimum Polda Jabar:

      a.   Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegaitan
           Dit Reskrim maupun penerangan satuan.

      b.   Berkoordinasi guna pemberian informasi pelaku dalam media massa
           sehingga terbentuk daya tangkal masyarakat dalam melawan setiap
           bentuk gangguan Kamtibmas.

      c.   Bekerjasama dalam proses penindakan hukum bagi personel Polri yang
           melakukan pelanggaran Pidana guna percepatan proses penyidikan
           sampai kepada PU.

      d.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Dit Reskrimum melalui pemberdayaan peran PPID pada Dit
           Reskrimum Polda Jabar.

32.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Dit Reskrimsus Polda Jabar:

      a.   Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegaitan
           Dit Reskrimsus maupun penerangan satuan.

      b.   Berkoordinasi guna pemberian informasi pelaku dalam media massa
           sehingga terbentuk daya tangkal masyarakat dalam melawan setiap
           bentuk gangguan Kamtibmas.



                                                              c. Bekerjasama….
                                      20


      c.   Bekerjasama dalam proses penindakan hukum bagi personel Polri yang
           melakukan pelanggaran Pidana guna percepatan proses penyidikan
           sampai kepada PU.

      d.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Dit Reskrimsus melalui pemberdayaan peran PPID pada Dit
           Reskrimsus Polda Jabar.

33.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Dit Tahti Polda Jabar:

      a.   Dapat meminta bantuan dalam hal pukblikasi dan dkokumentasi
           kegiatan Dit Tahti maupun penerangan satuan.

      b.   Berkoordinasi guna pemberian informasi Tahanan dalam media massa
           sehingga terbentuk daya tangkal masyarakat dalam melawan setiap
           bentuk gangguan Kamtibmas.

      c.   Bekerjasama dalam proses penindakan hukum bagi Tahanan yang
           melakukan pelanggaran Pidana guna percepatan proses penyidikan
           sampai kepada PU.

      d.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Dit Tahti melalui pemberdayaan peran PPID pada Dit Tahti Polda
           Jabar.

34.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Dit Res Narkoba Polda Jabar:

      a.   Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegaitan
           Dit Res Narkoba maupun penerangan satuan.

      b.   Berkoordinasi guna pemberian informasi pelaku dalam media massa
           sehingga terbentuk daya tangkal masyarakat dalam melawan setiap
           bentuk gangguan Kamtibmas.

      c.   Bekerjasama dalam proses penindakan hukum bagi personel Polri yang
           melakukan pelanggaran Pidana guna percepatan proses penyidikan
           sampai kepada PU.

      d.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Dit Res Narkoba melalui pemberdayaan peran PPID pada Dit Res
           Narkoba Polda Jabar.

35.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Dit Sabhara Polda Jabar:

      a.   Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegiatan
           Dit Sabhara maupun penerangan satuan.
                                       21



      b.    Berkoordinasi dalam penyempurnaan materi pada lembaran penerangan
            pasukan yang berkaitan dengan pemuatan informasi tentang kegiatan
            atau tugas kesamaptaan.

      c.    Memberikan bantuan peliputan dan pengambilan gambar serta kegiatan
            yang terkait, terutama pada pelaksanaan pengamanan massa yang
            melaksanakan unjuk rasa yang memerlukan pengawalan satuan dalmas.

      d.    Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
            oleh Dit Sabhara melalui pemberdayaan peran PPID pada Dit Sabhara
            Polda Jabar.

36.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Dit Pam Obvit Polda Jabar:

      a.    Bekerjasama dalam kegiatan pembinaan manajemen operasional dan
            pengamanan lingkungan         industri dan kawasan tertentu yang
            memerlukan pengamanan khusus guna menemukan kesamaan
            terhadap tugas-tugas kepolisian di era kemandiriannya saat ini.

      b.    Berkoordinasi untuk pengamanan kementrian dan lembaga negara
            termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus.

      c.    Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka menyelenggarakan
            pengamanan    obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang
            memerlukan pengamanan.

      d.    Mengkoordinir materi yang berkaitan dengan tugas operasional sebagai
            bahan masukan bagi kepentingan penerangan satuan.

      e.    Mengkoordinasikan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta
            penyajian informasi dan dokumentasi program yang dimiliki oleh Dit Pam
            Obvit melalui pemberdayaan peran PPID pada Dit Pam Obvit Polda
            Jabar.

37.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Dit Lantas Polda Jabar:

      a.    Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegiatan
            Dit Lantas maupun penerangan satuan.

      b.    Mengakomodir masukan informasi dan data guna penjelasan kepada
            masyarakat dalam upaya membangkitkan kesadaran dan perhatian
            positif masyarakat terhadap tugas personel lalulintas terutama di
            lapangan.

                                                               c. Bekerjasama…
                                       22


      c.    Bekerjasama membuat tulisan ilmiah bagi kepentingan penanganan
            permasalahan lalulintas yang dihadapi di wilayah Jawa barat atau guna
            kepentingan peningkatan cakrawala wawasan personel lalulintas, dalam
            ketrampilan penyusunan konsep pikir yang konstruktif.

      d.    Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
            oleh Dit Lantas melalui pemberdayaan peran PPID pada Dit Lantas
            Polda Jabar.

38.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Dit Polair Polda Jabar:

      a.    Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegiatan
            Dit Polair maupun penerangan satuan.

      b.    Berkoordinasi dalam rangka penyiapan data dan informasi yang
            mutakhir bagi kepentingan tugas dan pembinaan masyarakat di
            perairan/pantai baik berkenaan dengan sarana angkutan laut, potensi
            yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraannya.

      c.    Melakukan kerjasama bagi kepentingan penerangan pasukan dan
            masyarakat terhadap kegiatan dan kiprah polisi perairan dalam
            melaksanakan tugas kamtibmas di wilayahnya.

      d.    Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
            oleh Dit Polair melalui pemberdayaan peran PPID pada Dit Polair Polda
            Jabar.

39.   Hubungan Tata Cara Kerja dengan Dit Binmas Polda Jabar:

      a.    Bekerjasama dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan Kamtibmas
            kepada masyarakat dan kelompok organisasi serta tomas, todat maupun
            toga guna menemukan satu sinergi pemahaman terhadap tugas-tugas
            Kepolisian di era kemandiriannya saat ini.

      b.    Berkoordinasi untuk berusaha menjadikan kegiatan penerangan
            umum/pasukan, Binluh masyarakat dan Binmas kemitraan, mejadi satu
            kekuatan yang ampuh dalam melawan dan memerangi segala bentuk
            gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat; seperti Narkoba,
            HIV/AIDS, SARS.

      c.    Menyelenggarakan        koordinasi  dalam rangka   penyebarluasan/
            pemberitaan di media massa terhadap kegiatan pembinaan, penyuluhan
            dan penertiban masyarakat baik dalam proses pembelajaran maupun
            peningkatan tata tertib masyarakat.

                                                        d. Mengkoordinasikan…
                                      23


      d.   Mengkoordinasikan materi yang berkaitan dengan tugas operasional
           sebagai bahan masukan bagi kepentingan penerangan pasukan.

      e.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Dit Binmas melalui pemberdayaan peran PPID pada Dit Binmas
           Polda Jabar.

40.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan Sat Brimob Polda Jabar:

      a.   Dapat meminta bantuan dalam hal publikasi dan dokumentasi kegiatan
           Sat Brimob maupun penerangan satuan

      b.   Bekerjasama dalam kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan
           operasi Kepolisian yang dilaksanakan serta berupaya menyajikan tulisan
           yang menarik dan bermanfaat bagi konsumsi personel Sat Brimobda
           yang ditugaskan di wilayah Jawa Barat.

      c.   Bekerjasama dalam peningkatan pemahaman tugas yang dilaksanakan
           oleh personel Brimob dengan menyajikan tulisan dalam rubrik media
           cetak lokal atau media elektronik guna menghilangkan opini negatif dan
           sebagian masyarakat terhadap tugas yang dilakukan oleh satuan
           Brimob.

      d.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Sat Brimob melalui pemberdayaan peran PPID pada Sat Brimob
           Polda Jabar.

41.   Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan RS. Bhayangkara Polda Jabar:

      a.   Berkoordinasi guna penulisan dan penerbitan materi tugas dan program
           kegiatan RS Bhayangkara Polda Jabar pada lembaran penerangan
           satuan ataupun media massa lainnya.

      b.   Melaksanakan koordinasi dalam upaya perawatan yang intensif guna
           penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien terutama anggota Polri
           dan PNS serta keluarga.

      c.   Bekerjasama bagi kepentingan informasi pelayanan rumah sakit kepada
           masyarakat dan Personel Polri, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-
           besarnya kepentingan peningkatan kesehatan masyarakat.

      d.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh RS. Bhayangkara melalui pemberdayaan peran PPID pada RS.
           Bhayangkara Polda Jabar.


                                                                        BAB V…
                                      24


                               BAB V
                  HTCK EKSTERN DILUAR POLDA JABAR


42.   Hubungan Tata Cara Kerja dengan Div Humas Polri :

      a.   Mengirimkan laporan/tembusan laporan penyelenggaraan kegiatan
           humas Polda Jabar baik secara periodik maupun insidentiil.

      b.   Menerima dan memberikan bahan-bahan keterangan yang diperlukan
           oleh Div Humas Polri dalam rangka publikasi dan dokumentasi kegiatan
           tertentu.

      c.   Mengkoordinasikan msalah-masalah dan kendala yang terkait dengan
           teknis publikasi, dokumentasi dan penerangan.

      e.   Mengkoordinasikan dalam pemutakhiran data dan informasi yang dimiliki
           oleh Bid Humas melalui pemberdayaan peran PPID pada Bid Humas
           Polda Jabar dan Div Humas Polri.

43.   Hubungan Tata Cara Kerja dengan Polres Jajaran Polda Jabar:

      a.   Memberikan arahan, petunjuk dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
           pembinaan dan operasional Polri di tingkat kewilayahan terutama untuk
           bahan penerangan satuan maupun publikasi.

      b.   Menerima, meminta laporan-laporan yang berkaitan dengan
           penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan operasional Polri di tingkat
           Kewilayahan yang berkaitan dengan bidang Humas.

      c.   Meminta penjelasan dari satwil berkaitan dengan peristiwa maupun
           kegiatan yang terjadi dan dilaksanakan oleh satwil jajaran Polda Jabar
           untuk keperluan publikasi.

      d.   Melakukan supervisi fungsi kehumasan pada Subbag Humas yang ada
           disetiap Satuan Kewilayahan dalam rangka asistensi guna meningkatkan
           peran humas.

44.   Hubungan Tata Cara Kerja dengan TNI:

      a.   Saling tukar menukar informasi berkaitan kepentingan pelaksanaan
           tugas fungsi Humas / penerangan.

      b.   Berkoordinasi dalam pemberitaan sesuai bidang masing – masing guna
           kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan.
                                                             45. Hubungan......
                                    25


45.   Hubungan Tata Cara Kerja dengan Pemda :

      a.   Melaksanakan koordinasi dalam peliputan kegiatan berkaitan dengan
           fungsi Humas.

      b.   Mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh Bakohumas dalam rangka
           pelaksanaan tugas kehumasan.

      c.   Saling tukar menukar informasi dalam pelaksanaan tugas Humas
           khususnya melalui BIKDA.

46.   Hubungan Tata Cara Kerja dengan Mass Media:

      a.   Berkoordinasi dalam rangka sosialisasi, publikasi, dokumentasi dan
           pembentukan opini publik.

      b.   Memberikan informasi kepada Media dalam penerbitan berita terutama
           menyangkut keberhasilan Polri.

      c.   Mengendalikan pemberitaan oleh Media terutama mengenai berita
           negatif tentang Polri.




                                                                    BAB VI....
                                    26


                                BAB VI
                               PENUTUP


      Demikian Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Bidang Humas ini dibuat
untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas bagi seluruh
personel Bid Humas Polda Jawa Barat.



                                         Bandung,   Januari 2012

                             KEPALA BIDANG HUMAS POLDA JAWA BARAT




                                    Drs. MARTINUS SITOMPUL, M.Si
                                     KOMBES POL NRP 66040535

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:218
posted:11/5/2012
language:Unknown
pages:26