PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I by d8vYYNOG

VIEWS: 32 PAGES: 14

									                 PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
                             SULAWESI SELATAN
                            NOMOR: 7 TAHUN 1996
                                  TENTANG
                PENGELOLAAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)
                            DI SULAWESI SELATAN

                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                        GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
                               SULAWESI SELATAN

Menimbang :        a.      bahwa dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup dan
                           kesejahteraan masyarakat nelayan/petani ikan di Sulawesi
                           Selatan, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan
                           pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan produksi,
                           pengolahan dan pemasaran ikan perlu diintensifkan;
                   b.      bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada hakekatnya
                           merupakan prasarana ekonomi perikanan yang dibangun
                           dengan maksud untuk memperlancar kegiatan produksi,
                           pengolahan dan pemasaran ikan serta merupakan pusat
                           pengembangan masyarakat perikanan;
                   c.      bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu
                           adanya pengaturan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan
                           (PPI) di Sulawesi Selatan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat   :      1.      Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang
                           Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
                           1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
                   2.      Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
                           Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
                           dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran
                           Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran
                           Negara Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13
                           Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
                           Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
                           Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah
                           Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
                           Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
                           Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan
                           Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi
                           Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94,
                           Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
                   3.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
                           Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
                           Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
       4.    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
             (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan
             Lembaran Negara Nomor 3299);
       5.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
             Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116,
             Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
       6.    Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang
             Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Di
             Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat
             Kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara
             Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
             Nomor 1490);
       7.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
             Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
             Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
             Nomor 3373);
       8.    Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha
             Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19,
             Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
       9.    Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan
             dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
       10.   Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri
             Kesehatan Nomor 31/Kpts/Um/I/75 tentang Pembinaan Mutu
             Hasil Perikanan;
       11.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
             tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
             Perubahan;
       12.   Surat      Keputusan       Menteri    Pertanian      Nomor
             613/Kpts/KU.440/9/91 tentang Ketentuan Imbalan Jasa
             Penggunaan Fasilitas, Jasa dan Barang yang Dihasilkan Unit
             Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Khususnya
             Pelabuhan Perikanan Pantai;
       13.   Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
             Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan
             Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah
             Tingkat I Sulawesi Selatan;
       14.   Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
             Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
             Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
             Sulawesi Selatan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
            Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

                     MEMUTUSKAN:
Menetapkan :       PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
                   SULAWESI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PANGKALAN
                   PENDAPATAN IKAN (PPI) DI SULAWESI SELATAN

                                    BAB I
                               KETENTUAN UMUM

                                      Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan:
a.    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi
      Selatan;
b.    Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi
      Selatan;
c.    Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil adalah Kantor
      Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Propinsi Sulawesi
      Selatan;
d.    Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi
      Selatan;
e.    Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah
      Tingkat II Sulawesi Selatan;
f.    Bupati/Kotamadya adalah Bupati/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi
      Daerah/Tingkat I Sulawesi Selatan;
g.    Dinas Perikanan Tingkat II adalah Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya
      Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;
h.    Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II adalah Dinas Pendapatan Daerah
      Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;
i.    Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
      Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan sesuai
      dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku;
j.    Organisasi adalah Koperasi Perikanan/Koperasi Unit Desa (KUD) yang bergerak
      di bidang usaha perikanan;
k.    Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat berlabuh atau bertambatnya
      kapala perikanan guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak
      kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan
      pembinaan masyarakat perikanan;
l.    Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli
      melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang;
m.    Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara
      penawaran bertingkat;
n.    Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan
      pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
o.    Retribusi adalah pungutan atas jasa dan penggunaan sarana PPI yang telah
      disediakan oleh Pemerintah.

                                      BAB II
                              MAKSUD DAN TUJUAN

                                      Pasal 2

Maksud Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah untuk:
a.   Menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang produksi, pengolahan dan
     pemasaran ikan;
b.   Memudahkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan;

                                      Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah untuk:
a.    Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan;
b.    Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

                                   BAB III
                             PENGADAAN, LOKASI
                          DAN PENGELOLA PANGKALAN
                            PENDAPATAN IKAN (PPI)

                                      Pasal 4

Setiap Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang akan
memperjualbelikan hasil tangkapan dan budidaya ikan diwajibkan didaratkan di
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

                                      Pasal 5

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Sulawesi Selatan diadakan oleh Pemerintah Pusat
yang kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.

                                      Pasal 6

Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

                                      Pasal 7

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan
Daerah ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD).

                                      Pasal 8

(1)   Terhadap sarana yang ada dalam ruang lingkup Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
      dapat digunakan oleh setiap orang atau badan hukum sesuai ketentuan yang
      berlaku.
(2)   Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah in'i, harus
      diperjualbelikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
(3)   Tata cara pengelolaan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan
      dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

                                        Pasal 9

(1)   Organisasi yang dipandang mampu untuk menyelenggarakan pelelangan ikan
      ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
(2)   Apabila dalam Daerah tersebut belum ada organisasi yang dipandang mampu,
      sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka penye1enggaraan pelelangan
      ikan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

                                        BAB IV
                                      RETRIBUSI

                                       Pasal 10

Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) dikenakan Retribusi.

                                       Pasal 11

Obyek dan besarnya retribusi dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, adalah
sebagai berikut :
a.    Uang tambat dan labuh :
      1.     Tambat
             Tarif pokok harian tambat bagi kapal yang berukuran panjang 10 meter
             atau lebih dan atau tonase 5 GT atau lebih dikenakan uang tambat Rp.
             200,- per 1/4 etmal (6 jam) per meter panjang kapal;
      2.     Labuh
             a).    Tarif pokok labuh bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam angka 1
                    huruf a pasal ini per etmal (24 jam); sebesar Rp. 50,- per isi kotor
                    kapal (IGT : 2,835 M3) per lamanya kapal di pelabuhan;
             b).    Bagi kapal-kapal yang menetap berlabuh dipelabuhan selaku
                    langganan, dikenakan tarif labuh 50 % dari jumlah tarif selama
                    sebulan.
b.    Penjualan Es, Air Bersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM):
      1.     Penjualan Es per balok sesuai dengan harga pasar tambah biaya
             eksploitasi dan penyusutan 15 %.
      2.     Penjualan Air Bersih
             a).    Yang berasal dari Perusahaan Air Minum (PAM) sesuai dengan
                    harga pasar tambah biaya eksploitasi 10%.
             b).    Air Sumur Bor per liter sesuai ketentuan yang berlaku.
      3.     Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
               (Solar, Olie, Bensin) disesuaikan harga Jasa
c.     Fasilitas PPI :
       1.      Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5% per harga lelang;
       2.      Sewa bakul/keranjang volume 30 kg
               1       (satu) buah                       Rp. 150,-
       3.      Sewa Coldroom per etmal/kg :
               a.      Udang                            Rp. 50,-
               b.      Ikan                             Rp. 25,-
d.     Sewa Bangunan/Tanah :
       1.      Bangunan sementara per m2
               per bulan                                Rp. 500,-
       2.      Bangunan semi permanen
               per m2 per bulan                         Rp. 1.000,-
       3.      Bangunan permanen per m2
               per bulan                                Rp. 1.500,-
       4.      Tanah untuk penjemuran jaring
               dan ikan per m2 per etmal                Rp.    25,-
       5.      Ruangan terbuka yang tidak
               beratap per m2 per etmal                 Rp.    25,-
       6.Ruangan terbuka yang beratap
               per m2 per etmal                         Rp. 250,-
       7.Tempat penumpukan barang
               ruangan terbuka beratap
               per m2 per etmal                         Rp. 350,-
e.Sewa Listrik :
       1.Sesuai tarif PLN ditambah biaya
               Eksploitasi                              Rp.    10,-
       2.      Dari generator disesuaikan
               dengan biaya eksploitasi dan
               eksploirasi generator ditambah
               10%.
f.     Pelayanan bengkel
Ditentukan berdasarkan penggantian
       onderdil/suku cadang ditambah biaya
       perbaikan ditambah 10%.
g.     Pas Masuk PPI :
       1.      Untuk umum 1 orang 1 kali
               masuk                                    Rp. 100.-
       2.      Kendaraan sepeda/becak                   Rp. 100,-
       3.      Kendaraan sepeda motor                   Rp. 200,-
       4.      Kendaraan mobil                          Rp. 500,-
5.     Bagi yang menggunakan pas langganan
       dibayar per bulan 80 % dari tarif harian.

                                       Pasal 12
Pemungutan retribusi atas penggunaan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Aparat Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang
penyelenggaraannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

                                     Pasal 13

(1)   Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
      Peraturan Daerah ini oleh Aparat dan atau Petugas Pemungut disetor ke
      Bendaharawan Khusus penerima Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) setiap
      hari.
(2)   Bendaharawan Khusus Penerima Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menyetor
      seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ke
      Kas Pemerintah Daerah Tingkat II setempat selambat-lambatnya 1 x 24 jam
      seterimanya pungutan retribusi dengan menyampaikan bukti penerimaan, dan
      tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

                                     Pasal 14

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaporkan basil penerimaan retribusi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini kepada Kepala Dinas
Perikanan Daerah Tingkat II setempat setiap bulan, dengan tembusan kepada :
a.    Kepala Dinas Perikanan;
b.    Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat;
c.    Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat;
d.    Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

                                     Pasal 15

(1)   Retribusi yang diperoleh atas penggunaan sarana (Pangkalan Pendaratan Ikan
      (PPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini yang dilakukan
      oleh Aparat Pemungut Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dimaksud dalam
      pasal 12 Peraturan Daerah ini digunakan untuk :
      a.Kontribusi kepada Pemerintah Daerah : 40 %.
      b.Kontribusi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II : 60 %.
(2)   Retribusi yang diperoleh atas jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana
      dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini digunakan untuk :
      a.Kontribusi kepada Pemerintah Daerah : 30 %
      b.Kontribusi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II : 70 %
(3)   Kontribusi retribusi dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini digunakan untuk :
      a.     Pemerintah Daerah
             1).     Biaya rehabilitasi PPI : 75 %
             2).     Biaya pembinaan dan pengawasan PPI : 25 %
      b.     Pemerintah Daerah Tingkat II
             1).     Dana Kesejahteraan Sosial Nelayan
             2).     Biaya Operasional PPI
            3).   Biaya Pemeliharaan PPI
            4).   Biaya Pembinaan dan Pengawasan PPI
            5).   Biaya pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana
                  penunjang PPI

                                     Pasal 16

(1)   Kepada Aparat pemungut dan Instansi terkait lainnya yang menunjang
      pendapatan daerah, diberikan uang perangsang 5 % (lima persen) dari hasil
      pungutan yang disetor ke Kas Daerah.
(2)   Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan
      diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

                                     Pasal 17

(1)   Penggunaan kontribusi dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a dibebankan
      pada Anggaran Pepdapatan dan Belanja (APBD) Propinsi Daerah Tingkat I
      Sulawesi Selatan dan huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
      Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
(2)   Pencairan penggunaan kontribusi dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan atas
      usul Dinas Perikanan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Dinas Perikanan
      Daerah Tingkat II kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang
      bersangkutan.

                                  BAB VI
                        PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

                                     Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan Operasional pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat
II setempat secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri.

                                     Pasal 19

Kegiatan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dilaporkan setiap bulan dan
tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

                                     BAB VII
                                   LARANGAN

                                     Pasal 20

Ikan yang ternyata mengandung racun dan atau busuk menurut pengamatan petugas
yang berwewenang sehingga tidak layak untuk dimakan, tidak diizinkan masuk ke
Wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan ikan tersebut segera dimusnahkan.
                                       Pasal 21

(1)   Aparat Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) tidak diperkenankan ikut serta
      menawar dalam pelelangan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)   Pelanggaran terhadap keterttuan ayat (1) pasal ini akan diambil tindakan sesuai
      Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

                                     BAB VIII
                                KETENTUAN PIDANA

                                       Pasal 22

(1)   Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 4, pasal 8 ayat (2) dan
      pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
      bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
(2)   Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

                                    BAB IX
                             KETENTUAN PENYIDIKAN

                                       Pasal 23

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                                       Pasal 24

(1)   Dalam melaksanakan tugas penyidikan, maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri
      Sipil sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini, berwenang :
      a.      Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
              pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
      b.      Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan
              melakukan pemeriksaan;
      c.      Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
              tersangka;
      d.      Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
      e.      Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
      f.      Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
              saksi;
      g.      Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
              pemeriksaan;
      h.      Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
              penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti
             atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
             melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal
             tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
      i.     Mengadakan       tindakan   lain   menurut      hukum     yang     dapat
             dipertanggungjawabkan.
(2)   Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
      a.Pemeriksaan perkara
      b.Pemasukan rumah
      c.Penyitaan benda
      d.Pemeriksaan surat
      e.Pemeriksaan saksi
      f.Pemeriksaan tempat kejadian.
(3)   Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengirimkan hasil penyidikan dimaksud ayat (2)
      pasal ini kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Republik Indonesia atau
      penyidik khusus.

                                    BAB X
                              KETENTUAN PENUTUP

                                     Pasal 25

(1)   Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan/peraturan yang
      bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)   Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
      akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang
      mengenai pelaksanaannya.

                                      Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan.

                                      Ditetapkan di Ujung Pandang
                                      Pada tanggal 4 Juli 1996
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT               GUBERNUR KEPALA DAERAH
 DAERAH PROPINSI DAERAH               TINGKAT I SULAWESI SELATAN,
TINGKAT I SULAWESI SELATAN
           Ketua,

            Cap/ttd                                 Cap/ttd

      H. ALIM BACHRIE                         H. Z. B. PALAGUNA
DISAHKAN OLEH :
Menteri Dalam Negeri dengan Surat
Keputusan Nomor 523.53-926
Tanggal 19 Nopember 1996

DIUNDANGKAN:                                SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan                  ttd
Nomor 13 Tanggal3 Desember 1996
Seri B Nomor 3 (Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 135)                 Drs. HAKAMUDDIN DJAMAL
                                           Pangkat : Pembina Utama Madya
                                           NIP     : 010 056 311

                              PENJELASAN
                                 ATAS
              PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
                          SULAWESI SELATAN
                         NOMOR: 7 TAHUN 1996
                               TENTANG
             PENGELOLAAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)
                         DI SULAWESI SELATAN

I.    PENJELASAN UMUM
      Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan
      Sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan
      dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I, pasal 3 pada pokoknya
      menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak mengadakan peraturan mengenai
      perikanan laut yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dalam wilayahnya.
      Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada hakekatnya merupakan prasarana
      ekonomi perikanan yang dibangun dengan maksud untuk memperlancar kegiatan
      produksi, pengolahan dan pemasaran ikan serta merupakan pusat
      pengembangan masyarakat perikanan.
      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan mengingat pentingnya usaha
      peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan I petani ikan,
      maka dipandang perlu melakukan langkah pembinaan dan pengaturan
      pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Sulawesi Selatan.
      Dengan terseienggaranya pembinaan dan pengaturan dimaksud, maka dapat pula
      dilakukan peningkatan pendapatan asli Daerah dalam rangka mewujudkan
      Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan cara pengenaan
      retribusi Daerah terhadap penggunaan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
      sebagai suatu jasa usaha dan jasa Milik Daerah dari Pemerintah Daerah
      sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Februari
      1985 Nomor 977/527/PUOD perihal Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam
      Negeri Nomor 48 Tahun 1984.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :     Cukup jelas

Pasal 3 :     Cukup jelas

Pasal 4 :     Yang dimaksud ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota per air
              an lainnya, adalah :
              1)     Pisces (ikan bersirip);
              2)     Crustacea (udang, ranjungan, kepiting dan sebangsanya);
              3)     Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan
                     sebangsanya);
              4)     Coelenterata (ubur -ubur dan sebangsanya);
              5)     Echinodermata (teripang, buill babi dan sebangsanya);
              6)     Amphibia (kodok dan sebangsanya);
              7)     Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan
                     sebangsanya);
              8)     Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan
                     sebangsanya);
              9)     Algae ( rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya
                     di dalam air);
              10)    Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis
                     tersebut di atas.

Pasal 5 :     Cukup jelas

Pasal 6 :     Cukup jelas

Pasal 7 :     Cukup jelas

Pasal 8 :     Cukup jelas

Pasal 9 :
      ayat (1):     Apabila acta Organisasi yang dipandang mampu
                    menyelenggarakan pelelangan ikan dan lokasi Pangkalan
                    Pendaratan Ikan (PPI) termasuk wilayah kerjanya, maka
                    Organisasi dimaksud dapat ditunjuk dan ditetapkan selaku
                    penyelenggara pelelangan ikan dengan Sural Keputusan
                    Gubernur Kepala Daerah setelah memperoleh bahan
                    pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen
                    Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil, serta Kepala Dinas
                    Perikanan.
       ayat (2) :   Cukup jelas

Pasal 10 :    Cukup jelas
Pasal 11     :   a.   Retribusi dimaksud adalah pungutan yang dilakukan
                      terhadap pengguna dan atau pemakai jasa sarana
                      Pangkalan pendaratan Ikan (PPI).
                 b.   yang dimaksud dengan 1/4 etmal, adalah 6 jam
                      periode pertama (jam pertama sampai jam keenam)
                      sedangkan 1/4 etmal berikutnya adalah enam jam
                      periode ke dua (jam ketujuh sampai jam kedua belas)
                      daD seterusnya:

Pasal 12         :    Cukup jelas

Pasal 13         :    Cukup jelas

Pasal 14         :    Cukup jelas

Pasal 15
      ayat (3)   :    a.    Pembinaan dan Pengawasan PPI dilakukan
                            oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II
                            bersama dengan organisasi profesi nelayan
                      b.    Dana kesejahteraan sosial nelayan terdiri dari
                            tabungan dana asuransi, dana paceklik, dana
                            kesehatan dan dana sosial lainnya.

Pasal 16         :    Cukup jelas

Pasal 17         :    Cukup jelas

Pasal 18         :    Cukup jelas

Pasal 19         :    Cukup jelas

Pasal 20         :    Untuk mencegah bahaya yang dapat menimbulkan
                      gangguan kesehatan bagi masyarakat konsumen
                      dilakukan oleh Inspektor (pengawas motu ikan).
Pasal 21 :
      ayat (1)   :    Termasuk      Petugas        Organisasi         yang
                      menyelenggarakan pelelangan ikan.
      ayat (2)   :    Cukup jelas.

Pasal 22         :    Cukup jelas.

Pasal 23         :    Cukup jelas.
Pasal 24         :    Cukup jelas.

Pasal 25         :    Cukup jelas.
Pasal 26   :   Cukup jelas.

								
To top