Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Document Sample
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan          : Direktur Evaluasi Kinerja
                     Pembangunan Daerah
                     Bappenas
Alamat Kantor      : Jl. Taman Suropati No. 2
                     Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor    : (021) 392 6248
HP                 : 0812 932 2202
PIN BB             : 277878F0
Email              : dadangsol@yahoo.com
Website            :
 http://dadang-solihin.blogspot.com

                           dadang-solihin.blogspot.com   3
                              Materi
• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus
  Manajemen Pembangunan
• Reformasi Perencanaan Pembangunan
    Apa itu SPPN
    Tujuan SPPN
    Proses Perencanaan
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah
  Nasional
    Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III
    Visi, Misi, Agenda, dan Prioritas
• Reformasi Penganggaran
    Penganggaran Berbasis Kinerja
    Kerangka Penganggaran Jangka
       Menengah
    Anggaran Terpadu

                           dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
dadang-solihin.blogspot.com   6
            Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
  perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
  rencana pembangunan dalam
  jangka panjang, jangka
  menengah, dan tahunan
   Yang dilaksanakan oleh unsur
    penyelenggara negara dan
    masyarakat di tingkat pusat dan
    daerah.


                        dadang-solihin.blogspot.com   7
                  Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
   baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
   pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
   penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
   efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



                         dadang-solihin.blogspot.com           8
Proses Perencanaan
 Pendekatan Politik:
 Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
 pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
 planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
 RPJM/D.
 Proses Teknokratik:
 Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
 lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
 untuk itu.

 Partisipatif:
 Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
 lain melalui Musrenbang.

 Proses top-down dan bottom-up:
 Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

           dadang-solihin.blogspot.com                       9
 Status Hukum Dokumen Perencanaan
                NASIONAL                                     DAERAH
        Dokumen             Penetapan                 Dokumen             Penetapan
Rencana Pembangunan              UU          Rencana Pembangunan             Perda
Jangka Panjang Nasional    (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah      (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)                              (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan           Per Pres       Rencana Pembangunan        Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah     (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)                              (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian /        Peraturan       Renstra Satuan Kerja          Peraturan
Lembaga (Renstra KL)        Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah      Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
(RKP)                      (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja                Peraturan       Rencana Kerja Satuan          Peraturan
Kementerian / Lembaga       Pimpinan KL      Kerja Perangkat Daerah     Pimpinan SKPD
(Renja KL)                 (Ps. 21 Ayat 1)   (Renja SKPD)               ( Ps. 21 Ayat 3)
                               dadang-solihin.blogspot.com                          10
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
             SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
  gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
  appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
  use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
  time to influence many manage decision)

                    dadang-solihin.blogspot.com         11
           Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com          12
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               13
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai alat koordinasi
    seluruh stakeholders
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    pengawasan kualitas




                          dadang-solihin.blogspot.com   14
dadang-solihin.blogspot.com   15
             RPJMN 2010 - 2014
Buku I     Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
           yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku       serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
  I        Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
           TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
           BERKEADILAN.
Buku II    Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
           kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN
Buku
           2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
 II        PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
           nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III   Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku       dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
 III       DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
           nasional yang tercantum dalam Buku I.

                          dadang-solihin.blogspot.com                     16
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III

                             Visi-Misi
                           SBY-Boediono


               Buku     RPJMN 2010-1014
                 I

                      11 Prioritas Nasional+
Buku               3 Prioritas Nasional Lainnya                  Buku
 II                                                               III
       Prioritas Bidang:
  Sosbud, Ekonomi, IPTEK,                     Prioritas Regional:
  Sarana Prasarana, Politik,                  Sumatera, Jawa-Bali,
 Hankam, Hukum & Aparatur,                 Kalimantan, Sulawesi, Nusa
 Wilayah & Tata Ruang, SDA &                Tenggara, Maluku, Papua
              LH
                        dadang-solihin.blogspot.com                     17
                    RPJMN 2010-2014
                                  VISI
       INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

                                  MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

                                 AGENDA
I. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
II. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
III. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
IV. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
V. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

                         PRIORITAS NASIONAL
                                   11 + 3

                         dadang-solihin.blogspot.com           18
Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan
 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
                        1. Melanjutkan program perbaikan
                           kesejahteraan rakyat yang
                           sudah berjalan
                        2. Peningkatan penguasaan ilmu
                           pengetahuan dan teknologi
                        3. Mendorong sektor riil dan
                           pemihakan kepada usaha kecil
                           menengah dan koperasi serta
                           terus menjaga stabilitas
                           ekonomi makro.




           dadang-solihin.blogspot.com                   19
Agenda II: Perbaikan Tata Kelola
         Pemerintahan
          1. Reformasi birokrasi akan dilaksanakan di
             seluruh K/L untuk selanjutnya diteruskan di
             pemerintah daerah.
          2. Dalam penyusunan perencanaan dan
             anggaran, akan diterapkan sistem anggaran
             berbasis kinerja secara menyeluruh
          3. Memantapkan dan memperluas program
             percepatan reformasi birokrasi yang
             dikombinasikan dengan sejumlah program
             aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum
          4. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan
             BUMN

            dadang-solihin.blogspot.com                20
Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi
                          1. Menjamin kebebasan berpendapat
                          2. Adanya check and balance
                          3. Jaminan akan keberagaman yang
                             tercermin dengan adanya
                             perlindungan terhadap segenap
                             warga negara tanpa membedakan
                             paham, asal-usul, golongan, dan
                             gender.
                          4. Memperkuat lembaga – lembaga
                             demokrasi
                          5. Pencapaian tingkat demokrasi
                             yang substansial dan prosedural


             dadang-solihin.blogspot.com                 21
    Agenda IV: Penegakkan Hukum dan
        Pemberantasan Korupsi
•   Pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
    hukum.
•   Meminimalisasi tumpang tindih dan inkosistensi peraturan
    perundang-undangan
•   Menghilangkan hambatan pada implementasi peraturan
    perundangan
•   Mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara
    yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana
    korupsi dan tindak pidana lainnya
•   Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum
•   Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum
•   Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan
    terbuka.
                         dadang-solihin.blogspot.com               22
Agenda V: Pembangunan yang Inklusif
          dan Berkeadilan
            1. Dilaksanakannya Program Keluarga
               Harapan (PKH),
            2. Mempertajam kualitas program
               perlindungan dan bantuan sosial dalam
               gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan
               sosial berbasis keluarga.
            3. Dilaksanakannya program aksi perkuatan
               usaha mikro, kecil, dan menengah.
            4. Perluasan cakupan program PNPM
               meliputi seluruh kecamatan per tahun
               2009 diharapkan meningkatkan
               keterlibatan masyarakat dalam proses
               pembangunan di tingkat perdesaaan dan
               kecamatan.


            dadang-solihin.blogspot.com              23
                 Prioritas Nasional
                                  1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                  2    Pendidikan
                                  3    Kesehatan
                                  4    Penanggulangan Kemiskinan
  11 Prioritas Nasional           5    Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II      6    Infrastruktur
        2009-2014                 7    Iklim Investasi dan Iklim Usaha
                                  8    Energi
                                  9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
                                  10   Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
                                  11   Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi



                                  12   Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
     Prioritas Lainnya            13   Bidang Perekonomian
                                  14   Bidang Kesejahteraan Rakyat

                               dadang-solihin.blogspot.com                             24
dadang-solihin.blogspot.com   25
        Reformasi Sistem Penganggaran                                1/2

        PARADIGMA LAMA                            PARADIGMA BARU
Visi:                                 Visi:
 Melaksanakan rencana                 Melaksanakan program kerja
  pembangunan lima tahunan              Presiden/KDH terpilih
  berdasarkan GBHN
Misi:                                 Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan    Pelaksanaan kerangka regulasi,
  umum dan pembangunan             kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan         pelayanan publik yang di
  pendekatan menurut pengeluaran   tuangkan dalam RKP/D
  rutin dan pengeluaran           Anggaran disusun berdasarkan
  pembangunan                      RKP/D dengan mempertimbang-
                                   kan kemampuan keuangan
                                   negara
                        dadang-solihin.blogspot.com                  26
                                                                        2/2
    Reformasi Sistem Penganggaran


  Paradigma Lama                                 Paradigma Baru

                                             Penganggaran dengan
                                             Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
                                             1. Penganggaran Berbasis
1. Pengeluaran Rutin                            Kinerja
2. Pengeluaran                               2. Kerangka Penganggaran
   Pembangunan                                  Jangka Menengah
                                             3. Anggaran Terpadu




                       dadang-solihin.blogspot.com                      27
 Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan       1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
                prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
                between performance and budget);
             2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
  Tujuan
                penganggaran (operational efficiency);
             3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
                dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
                (more flexibility and accountability).
Landasan     1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual      and outcome oriented);
             2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
 Landasan       menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual      manages);
             3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
                tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
                organisasi (Money follow function).

                     dadang-solihin.blogspot.com                        28
    Syarat Penerapan PBK
              • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
                sasaran program (outcome);
Indikator
              • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
 Kinerja        tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
              • Sebagai instrumen evaluasi kinerja.


              • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
                sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar       • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
              • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
 Biaya          menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
                memperhatikan kualitas produk.


              • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
                berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi      • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja         merumuskan alternatif solusinya;
              • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
                selanjutnya;
              • Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

            dadang-solihin.blogspot.com                                 29
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

 Tujuan        1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
                  efisien (allocative efficiency)
               2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
                  improve quality of planning)
   Tujuan      3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
                  policy option)
               4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
               5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
                  sustainability)
  Landasan     1.   Penerapan sistem rolling budget
  Konseptual   2.   Mempunyai baseline (angka dasar)
  Landasan     3.   Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
 Konseptual    4.   Penetapan Parameter
               5.   Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
                    kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

                         dadang-solihin.blogspot.com                         30
              KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja                                    Rolling
                                                                                 Budget
                                                      Implikasi anggaran

                            2011
                                         2012                2013               2014
            Kebijakan ditetapkan
               sbg baseline                                 Prakiraan         Prakiraan
                                         (R)APBN
                                                              Maju              Maju



                                                            KPJM

                            Prakiraan     Prakiraan
 APBN           RAPBN
                              Maju          Maju
 2011            2012                                                        TA 2011 dan
                              2013          2014
                                                                           KPJM 2012 - 2014
   T0            T+1          T+2           T+3


                                          Prakiraan      Prakiraan
REALISASI      APBN          RAPBN                                           TA 2012 dan
                                            Maju           Maju
  2011         2012           2013                                         KPJM 2013 - 2015
                                            2014           2015
   T-1          T0            T+1           T+2             T+3


                              dadang-solihin.blogspot.com                                 31
 Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

                                                Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
                                              tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
                                             • alokasi anggaran pada tahun berjalan
                           Kegiatan
                                             • disesuaikan dengan tingkat inflasi
                           On-going             yang digunakan dalam APBN


   Prakiraan
     Maju                                                         Angka Prakiraan Maju
                                                     Multi-         untuk tahun-tahun
                                                     years          berikutnya dihitung
                                                    Project       berdasarkan formula/
                           Kegiatan
                                                                     model yang telah
                            Ad-hoc                                   ditetapkan sesuai
                                                                   dengan karakteristik
Catatan :                                          Target
                                                                      masing-masing
Hasil penghitungan prakiraan maju akan            Tahunan
                                                                          kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs.                 yg berbeda


                                dadang-solihin.blogspot.com                            32
    Penganggaran Secara Terpadu
•   Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
    termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
    belanja pembangunan.
•   Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
    untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
    memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
    berorientasi kinerja.
•   Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
    program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
    biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
    biaya yang bersifat operasional.




                         dadang-solihin.blogspot.com                33
dadang-solihin.blogspot.com   34

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: lemhannas
Stats:
views:32
posted:11/1/2012
language:Malay
pages:34
Description: Capacity Building Aparatur Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI di Gedung Lemhannas Jakarta, 1 November 2012