Docstoc

Analisa Standar Belanja

Document Sample
Analisa Standar Belanja Powered By Docstoc
					                           KATA SAMBUTAN


Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-
Nya, sehingga Buku Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) yang telah
disusun sejak tahun 2007 oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik
(PSEKP) UGM atas inisiatif APKASI dan didukung oleh GTZ ASSD ini, dapat
tersusun dan diterbitkan.

Perlu kami sampaikan, bahwa penerbitan buku ini pada prinsipnya hanya untuk
membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) anggotaAPKASI, untuk dapat lebih
memahami dan menerapkan ASB sebagai salah satu instrumen pokok
penganggaran berbasis kinerja seperti yang disyaratkan oleh berbagai aturan
perundangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), seperti
PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan
Daerah, PP No. 58 T   ahun 2005, Permendagri No 13 T     ahun 2006 yang
disempurnakan menjadi Permendagri No. 59 T   ahun 2007 tentang PKD.

Dalam kesempatan ini, perlu kami tegaskan bahwa APKASI tidak bermaksud
menjadikan buku ini sebagai satu-satunya Panduan Teknis bagi Pemkab. Buku
ini diterbitkan sebagai upaya untuk memberi gagasan awal, hingga terbitnya
aturan yang dapat mewujudkan bentuk ASB secara riil. Buku ini menyajikan
tools dasar bagi Pemkab untuk melakukan Pengangggaran dengan
menggunakan komponen ASB yang riil berdasarkan contoh praktek terbaik
yang telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah.

Akhirnya, kami berharap buku ASB ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah
Kabupaten dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan tuntutan peraturan
perundang-undangan, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi Pengelolaan
Keuangan Daerah yang kurang efektif dan efisien.

                                       Asosiasi Pemerintah Kabupaten
                                              Seluruh Indonesia
                                             Direktur Eksekutif




                                          H. Syarifuddin Lubis, S.H
                            SEKAPUR SIRIH


Teriring Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik
atas terbitnya buku yang berjudul “Penyusunan Analisis Standar Belanja:
Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah” yang merupakan hasil kerja
bersama antara APKASI, GTZ ASSD dan PSEKP UGM.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku ini, ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.

Perintah aturan perundang-undangan tersebut, tentunya sangat baik dalam
rangka menciptakan pengelolaan keuangan di daerah yang ideal. Namun
masalahnya, tak satu pun aturan tersebut diikuti oleh sebuah petunjuk
pelaksanaan ataupun petunjuk teknis yang secara rinci dapat menjelaskan
bentuk riil dari ASB tersebut.

Oleh karena itu, berangkat dari masalah tersebut di atas, sekali lagi kami
menyambut baik kehadiran buku ini, dengan harapan kehadiran buku ini dapat
membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD yang lebih transparan,
adil dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-
udangan.

Demikian kami sampaikan, semoga Buku ini benar-benar bermanfaat bagi
Pemerintah Daerah.

                                       Asosiasi Pemerintah Kabupaten
                                              Seluruh Indonesia
                                                 Ketua Umum




                                                  . umanggor
                                             DR. MP T
                            KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini.


Seperti kita ketahui, Analisis Standar Belanja atau ASB sebagai salah satu
instrumen anggaran berbasis kinerja ini telah diamanatkan sejak tahun 2000
dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut istilah yang
digunakan adalah Standar Analisis Belanja (SAB). ASB atau Analisis Standar
Belanja adalah salah satu instrumen anggaran kinerja untuk menilai kewajaran
besaran anggaran suatu kegiatan dengan beban kerjanya. Sampai dengan saat
buku ini disusun, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia belum
menerapkan ASB dalam penyusunan anggarannya.


Berangkat dari kondisi di atas maka buku ini dibuat. Buku ini berisi pengalaman-
pengalaman pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan ASB dalam
penyusunan anggarannya. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemda-pemda
tersebut dalam menyusun dan menerapkan ASB dijelaskan secara detil dalam
buku ini. Pengalaman-pengalaman tersebut tentunya perlu dibagi dan diketahui
oleh pemerintah daerah lainnya agar terjadi proses pembelajaran di antara
pemerintah daerah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan terciptalah
sebuah praktek terbaik dalam proses penganggaran di pemerintah daerah.


 ak
T ada gading yang tak retak. Buku ini mungkin masih terdapat banyak
kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kepada berbagai pihak diharapkan
sumbang sarannya demi penyempurnaan buku ini. Kepada berbagai pihak
terutama APKASI dan GTZ melalui proyek Advisory Services Support for
Decentralization (ASSD) yang telah membantu selama proses penyusunan buku
ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Semoga buku ini bermanfaat bagi terciptanya pengelolaan keuangan yang
baik di Indonesia.




                                      Yogyakarta, 5 Januari 2009


                                                Ketua
                               Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik
                                 Universitas Gadjah Mada (PSEKP UGM)




                                   Wihana Kirana Jaya, Ph.D, M.Soc.Sc
                              DAFTAR ISI

Kata Sambutan                                          i

Sekapur Sirih                                         ii

Kata Pengantar                                       iii

DAFTAR ISI                                            v

BAB 1   PENDAHULUAN                                   1

   1. Latar Belakang                                  1

   2. Permasalahan                                    2

   3. Tujuan                                          4

BAB 2 LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ASB           5

   1. Anggaran Berbasis Kinerja                       5

   2. Definisi ASB                                    7

   3. Dasar Hukum                                     7

   4. Manfaat                                        10

   5. Posisi ASB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah   10

   6. Perilaku Belanja                               11

   7. Pola Perilaku dan Fungsi Belanja               14

BAB 3 FORMAT DAN CARA PENGGUNAAN ASB                 21

   1. Format ASB                                     21

   2. Cara Penggunaan ASB                            25

BAB 4 METODE PENGEMBANGAN ASB                        29

   1. Asumsi Dasar Penyusunan ASB                    29

   2. Tahapan Penyusunan ASB                         29




                                                           v
BAB 5 STUDI KASUS PENYUSUNAN ASB                                   49

   1. Pemerintah Kabupaten Sleman                                  49

   2. Pemerintah Kabupaten Samosir                                 52

   3. Pemerintah Kota Salatiga                                     57

   4. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara                       61

BAB 6 KASUS KHUSUS PENGOLAHAN DATA                                69

   1. Ketika Data Cukup Tetapi Hasil Regresi Tidak Signifikan      69

   2. Ketika Data Yang Di Miliki Terbatas                          74

BAB 7 PENYESUAIAN ASB PADA TAHUN BERIKUTNYA                       79

   1. Penyesuaian Inflasi/Deflasi                                  79

   2. Kebijakan Pimpinan Daerah                                    87

   3. Penyesuaian Gabungan Antara Inflasi/Deflasi dan Kebijakan
                                                                   91
       Pimpinan Daerah

BAB 8 CONTOH-CONTOH ASB DARI BEBERAPA PEMDA                       96

   1. Pemerintah Kabupaten Bogor                                   96

   2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan                       98

   3. Pemerintah Kabupaten Pati                                    99

   4. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul                           101

   5. Pemerintah Kota Salatiga                                    103

   6. Pemerintah Provinsi Gorontalo                               106

BAB 9 PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL (PSM)              108

LAMPIRAN




                                                                        vi
                           BAB 1
                        PENDAHULUAN

1.    LATAR BELAKANG




A
          nalisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah
          Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang
          Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang
digunakan dalam PP No. 105 tersebut adalah Standar Analisa Belanja atau SAB
yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya
terhadap suatu kegiatan. Berdasarkan PP No. 105/2000 tersebut Departemen
Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan pedoman operasional dalam
bentuk Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja    Daerah   .   Namun,   Kepmendagri   tersebut   belum   menunjukkan
wujud/bentuk Standar Analisa Belanja.


Pada Tahun 2004 keluarlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22
Tahun 1999. Dalam UU No. 32 tersebut dikenalkan istilah baru yaitu Analisis
Standar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan
Standar Analisa Belanja (SAB) yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya,
terbitlah PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No.
58 tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2007
terbitlah Permendagri No. 59 tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas
Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. Dalam regulasi-regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB




                                    -1-
Bab 1    Pendahuluan



merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.
Walaupun regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan ASB, tetapi ternyata
regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional
tentang ASB. Akibatnya, ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi Pemerintah
Daerah di Indonesia.



2.      PERMASALAHAN

Dasar hukum telah mensyaratkan perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalam
menyusun APBD. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan bentuk perwujudan ASB
secara riil yang diperkenalkan oleh peraturan-peraturan tersebut kepada
Pemerintah Daerah.


Akibat dari tidak adanya wujud ASB secara riil tersebut maka timbullah
berbagai   macam       masalah   dalam   penyusunan   APBD.   Berikut   ini       akan
disampaikan masalah-masalah klasik dalam penyusunan APBD.
        a. Penentuan anggaran secara incremental;
           Anggaran bersifat incremental : yaitu anggaran yang hanya
           menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran
           yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data dua tahun
           sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam
           terhadap data tersebut.
           Contoh: Tahun 2006 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan
           Kegiatan Pengadaan CPNSD sebesar Rp. 150 juta rupiah dan di tahun
           2007 melaksanakan Kegiatan Pengadaan CPNSD juga. Diperkirakan
           pada tahun 2007 diprediksikan terjadi kenaikan hanya sebesar 8 %,
           maka besarnya anggaran kegiatan tersebut pada tahun 2007 adalah
           sebesar 150 juta x 108% = 162 juta, sedangkan rincian belanjanya
           adalah sama seperti tahun lalu.
        b. Penentuan anggaran dipengaruhi oleh ‘NAMA’ Kegiatan;
           Seringkali besarnya anggaran dipengaruhi oleh nama. Ketika sebuah
           kegiatan menggunakan istilah ‘kebarat-baratan’ maka biasanya akan
           mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan
           kegiatan yang sejenis dengan menggunakan nama lokal.


                                                          Penyusunan ASB      2
Bab 1   Pendahuluan



           Contoh : Dinas Pariwisata mengadakan kegiatan Pameran dengan
           jumlah stan sebanyak 100, sementara itu Dinas Perdagangan dan
           Koperasi juga mengadakan kegiatan yang sejenis dengan nama Expo
           dengan jumlah 100 stan pula. Ketika kegiatan tersebut diberi nama
           Pameran maka oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggarkan
           sebesar Rp. 150 juta dan ketika kegiatan tersebut diberi nama Expo
           maka akan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 500 juta.
        c. Penentuan anggaran dipengaruhi oleh ‘SIAPA’ yang mengajukan
           anggaran;
           Penentuan besar-kecilnya anggaran acap kali dipengaruhi oleh
           ‘SIAPA’ yang mengajukan anggaran tersebut. Jika yang mengajukan
           tersebut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
           ‘powerfull’ maka SKPD tersebut akan mendapatkan alokasi anggaran
           yang lebih tinggi dibandingkan SKPD ‘kecil’ meskipun jenis dan
           beban kerja kegiatan adalah sama.
           Contoh : Kegiatan Bimbingan Teknis dengan jumlah 30 peserta dan
           dilaksanakan selama 2 hari. Ketika SKPD Bappeda yang melaksanakan
           maka, misalnya akan dianggarkan sebesar Rp. 150 juta, sedangkan
           jika yang mengusulkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
           dianggarkan Rp. 50 juta. Hal ini dapat terjadi karena, Bappeda
           sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih powerfull
           dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang
           bukan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Berdasarkan masalah klasik tersebut, maka masalah-masalah yang muncul
ketika ASB tidak digunakan dalam penganggaran keuangan daerah adalah :
           •   Plafon anggaran kegiatan pada    PPAS ditetapkan menggunakan
               “intuisi”.
           •   Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan
           •   Penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subjektif
           •   Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi yang
               berbeda
           •   Tidak memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan
               pemborosan.



                                                         Penyusunan ASB   3
Bab 1    Pendahuluan



           •   Penyusunan anggaran “MOLOR”

3.       TUJUAN

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi
yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan Anggaran Daerah
yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan Anggaran Daerah
dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan
anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam
meningkatkan penerimaan Daerah secara berkesinambungan, sementara di
pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai
dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan
tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan underfinancing atau
overfinancing, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas
Unit-unit Kerja Pemerintah Daerah.


Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran
Anggaran Daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif,
maka Anggaran Daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai
oleh Daerah. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka Anggaran
Daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah
satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah dengan
pendekatan kinerja adalah ASB.


Tujuan    penyusunan   pedoman       teknis   penyusunan    ASB   adalah    untuk
menjembatani kesenjangan antara praktek yang berlangsung dengan kondisi
ideal yang diamanatkan oleh regulasi. Diharapkan pedoman teknis ini dapat
‘membumikan’ ASB sehingga dapat diwujudkan dan dilaksanakan secara riil
oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.




                                                           Penyusunan ASB   4
                                 BAB 2
LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI
     ANALISIS STANDAR BELANJA


1.     ANGGARAN BERBASIS KINERJA




B
       erdasarkan kamus besar bahasa indonesia, “kinerja” memiliki beberapa
       arti, seperti prestasi, tingkat capaian, realisasi dan pemenuhan.
       Kebanyakan terminologi mengacu pada dampak tujuan tindakan publik,
       tetapi beberapa berhubungan secara subyektif dengan tingkat kepuasan
yang dirasakan sebagai suatu hasil dari suatu tindakan. Perlu dipahami bahwa
konsep kinerja harus dianggap sebagai sebuah alat/instrumen untuk mencapai
tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu,
terhadap daerah atau SKPD lain.


Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran
yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan
yang direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan
output yang jelas dan terukur. Ini merupakan pembeda utama antara anggaran
kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yang
lebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yang
dialokasikan.


Mengacu pada definisi di atas, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus
ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan outputnya. Namun,
penyusunan      anggaran   berdasarkan   prestasi   kerja   akan   terlihat   secara
operasional pada saat setiap SKPD mengajukan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam Pasal 39 ayat (1) sampai (3)




                                     -5-
 Bab 2   Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




Permendagri No. 13 tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa “Penyusunan
RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari
kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil
tersebut.” Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja ,
pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian
kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan
standar pelayanan minimal.


Terdapat beberapa indikator yang secara umum dijadikan ukuran pencapaian
kinerja dalam pengelolaan anggaran daerah. Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun
2002, indikator kinerja diukur berdasarkan input, output, hasil, manfaat dan
dampak. Namun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, indikator kinerja
dibatasi menjadi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Input
adalah seluruh sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.


Indikator-indikator kinerja di atas, pada dasarnya tidak bisa memberikan
penjelasan yang berarti tentang kinerja melainkan semata menjelaskan
keterkaitan proses yang logis antara input, output dan outcome atau yang biasa
disebut kerangka kerja logis. Indikator yang digunakan tidak mampu
menjelaskan apakah kinerja kita sudah semakin baik ataukah semakin buruk?
Indikator yang digunakan bahkan tidak akan mampu menjawab apakah
program dan kegiatan tersebut menyentuh kepentingan publik/masyarakat
atau tujuan jangka menengah dan jangka panjang lainnya. Indikator tersebut
hanya mampu menjelaskan bahwa untuk setiap input yang digunakan adalah
sejumlah output yang dihasilkan dan sejumlah outcome pada level program.
Mengingat kinerja bersifat relatif, maka harus ada data pembanding
(benchmark). Dengan adanya data pembanding, memungkinkan untuk menilai
apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efisien dan lebih efektif



                                                         Penyusunan ASB   6
Bab 2    Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




dibandingkan dengan data pembanding tersebut atau program dan kegiatan
yang sama di tahun sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dikatakan
semakin efisien jika untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yang
lebih rendah dibandingkan dengan data dasar (benchmark) atau dengan biaya
tertentu akan diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar dan
sebaliknya. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana output
terhadap rencana hasil, jika dengan rencana output tertentu akan mampu
dicapai hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai
dengan output yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program
dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif.



2.      DEFINISI ANALISIS STANDAR BELANJA

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus
dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan
APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk
menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.


Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) Dapat
menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai
dengan tupoksinya; (2) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas
yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi dan
efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Penentuan anggaran
berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) Unit kerja mendapat
keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.



3.      DASAR HUKUM

A.      Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
        167 ayat 3 “Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat           (1)
        mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur
        kinerja; dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan
        peraturan perundang-undangan”.


                                                       Penyusunan ASB   7
 Bab 2       Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




B.       Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
         Daerah, Pasal 167 ayat 3:
         -     Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah
               penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
               untuk melaksanakan suatu kegiatan.
C.       Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan
         Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2 “Untuk
         mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar
         analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya”.
D.       Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang
         Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat
         2:
         -     Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian
               kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
D.       Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
         Daerah Pasal 39 ayat 2, “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi
         kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
         capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar
         satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.
E.       Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
         Daerah Pasal 41 ayat 3, “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah
         daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah
         kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas
         dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui
         tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta
         capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar
         satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.
F.       Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
         Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : “Rancangan surat edaran
         kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
         dimaksud pada ayat (1) mencakup :




                                                            Penyusunan ASB   8
 Bab 2       Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




         -     dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD,
               format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan
               harga”.
G.       Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
         Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 :
         (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
               dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator
               kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja,
               standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
         (2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
               merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
               digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
H.       Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
         Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 “Pembahasan oleh TAPD
         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah
         kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA (Prioritas dan Plafon
         Anggaran), prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran
         sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja,
         indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja,
         standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi
         program dan kegiatan antar SKPD”.
I.       Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
         Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang
         Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : “Rancangan
         surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
         -     dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis
               standar belanja dan standar satuan harga.
J.       Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
         Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang
         Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 : “Pembahasan
         oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
         menelaah:



                                                            Penyusunan ASB   9
 Bab 2       Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




         -     kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja,
               standar satuan harga;
K.       Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008
         Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
         Daerah Tahun Anggaran 2009, (Romawi III) Teknis Penyusunan
         APBD No. 4 : ” Substansi Surat Edaran Kepala Daerah tentang
         Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan Rencana
         Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (RKA-PPKD)
         kepada Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)lebih
         disederhanakan, hanya memuat prioritas pembangunan daerah
         dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran
         sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu
         penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD dan dokumen sebagai
         lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, Analisis
         Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga.


4.       MANFAAT

Manfaat yang dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah ketika menggunakan
Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut :
     a. Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran
         Sementara (PPAS) menjadi obyektif tidak lagi berdasarkan “intuisi”
     b. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
     c. Meminimalisir         terjadinya     pengeluaran   yang    kurang    jelas    yang
         menyebabkan inefisiensi anggaran.
     d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
     e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif.
     f. Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan.
     g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.



5.       POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ASB memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :


                                                                  Penyusunan ASB     10
Bab 2   Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




     a. Tahap Perencanaan
ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapat
dipergunakan pada saat musrenbang, rencana jangka panjang (renja), dan pada
saat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap tersebut ASB digunakan untuk
menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh
masyarakat.


     b. Tahap Penganggaran
ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan
pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk
mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja
dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau
kegiatan yang bersangkutan.


ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap SKPD
menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui
beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau
kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan
formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB.


     c. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan
Pada     tahap     pengawasan/pemeriksaan,      pengawas/pemeriksa      dapat
menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan / kerugian
negara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB maka disebut pemborosan.



6.      PERILAKU BELANJA

Sebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukan
informasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu perlu
diketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. Yang dimaksud dengan
perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan


                                                       Penyusunan ASB   11
 Bab 2   Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah ( misalnya, jumlah
peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis). Besar-kecilnya
belanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas
pemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanja
tetap dan belanja semi variabel dan atau belanja semi tetap. Berikut ini
penjelasan masing-masing jenis belanja tersebut.


a.       Belanja Variabel
Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara
proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah
daerah. Besar-kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar-kecilnya
target kinerja. Contoh jenis belanja ini antara lain belanja sewa stand per
meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya.


Contoh
Untuk melatih peserta pelatihan teknis diperlukan belanja sebesar Rp 500,00
per orang/hari. Berdasarkan data tersebut belanja total untuk beberapa jumlah
peserta adalah sebagai berikut:


     Jumlah Peserta            Belanja Per Peserta       Belanja Total
            10                       Rp 500,00           Rp 5.000,00
            20                       Rp 500,00           Rp 10.000,00
            30                       Rp 500,00           Rp 15.000,00
            40                       Rp 500,00           Rp 20.000,00
            50                       Rp 500,00           Rp 25.000,00


Hubungan antara peserta belanja total dengan jumlah peserta tersebut dapat
disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :




                                                        Penyusunan ASB   12
 Bab 2   Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




                           Belanja Variabel Total
          Rp25.000,00


          Rp20,000,00


          Rp15.000,00


          Rp10.000,00


           Rp5.000,00
                      0        10     20    30   40   50   Jumlah Peserta


Pada grafik tersebut nampak hubungan antara belanja total dengan jumlah
peserta. Pada saat jumlah peserta sama dengan nol, maka belanja total sama
dengan nol. Jika jumlah peserta 10 orang, maka belanja total adalah Rp
5.000,00. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 20 orang, maka belanja total
menjadi Rp10.000,00. Demikian seterusnya belanja total akan selalu berubah
secara sebanding dengan perubahan jumlah peserta (yaitu setiap perubahan
satu orang jumlah peserta akan berpengaruh terhadap belanja sebesar
Rp500,00).


Dari contoh tersebut di atas belanja total selalu berubah sebanding dengan
jumlah peserta, akan tetapi belanja total setiap peserta jumlahnya tetap (tidak
berubah) pada setiap tingkat target kinerja. Dengan perkataan lain, belanja
variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan
target kenrja, sedangkan belanja veriabel per unit mempunyai perilaku tetap,
meskipun target kinerja berubah.


b.       Belanja Tetap




                                                            Penyusunan ASB   13
 Bab 2     Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




Belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas (range of
capacity) tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah
berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak
dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contoh
belanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah. Besar kecilnya
belanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan          yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah


Jarak kapasitas adalah serangkaian tingkat target kinerja pemerintah daerah
yang dapat dicapai tanpa menambah kapasitas. Misalnya, berdasarkan contoh di
atas jarak kapasitas atau sering pula disebut jarak relevan adalah beban kerja
melatih dengan jumlah peserta antara nol peserta sampai 50 peserta. Jika
pemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis dengan peserta sampai
dengan 50 orang, maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Berapapun
jumlah peserta, selama berada pada rentang kapasitas antara 1 sampai 50
orang maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Namun, jika peserta peserta
melebihi rentang kapasitas, misalnya 60 orang, maka belanja honor panitia
akan lebih dari X rupiah karena pemerintah daerah harus menambah jumlah
panitia.


c.        Belanja Semi Variabel
Belanja Semi Variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah
tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah
daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan.
Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin
tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabel
ini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel.



6.       POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJA

Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja
pemerintah daerah ada 3 macam pola yaitu :
a. Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap).




                                                         Penyusunan ASB   14
 Bab 2    Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




b. Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja
    kegiatan (belanja variabel).
c. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan
    (belanja semi variabel).
Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, pemerintah daerah
harus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan pola
perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja
tetap dan belanja variabel. Dengan kata lain belanja yang dipisahkan tersebut
merupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap.


Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja
kegiatan pemerintah daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja
sebagai berikut:


            Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel Total


Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja
kegiatan. Dengan perkataan lain belanja variabel total merupakan hasil
perkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan.
Dengan demikian fungsi belanja tersebut di atas dapat pula dinyatakan sebagai
berikut :


 Belanja Total    =    Belanja Tetap Total   +   Belanja Variabel per Unit x target kinerja kegiatan




Jika,


     Belanja Total                                    Dinyatakan dengan simbol Y
     Target kinerja Kegiatan                          Dinyatakan dengan simbol X
     Belanja Tetap Total                              Dinyatakan dengan simbol a
     Belanja Variabel Per unit                        Dinyatakan dengan simbol b


Maka fungsi belanja tersebut dapat diformulasikan sebagai Y = a + b.X




                                                                        Penyusunan ASB       15
 Bab 2   Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




7.       METODE PENENTUAN POLA PERILAKU BELANJA

Untuk menentukan pola perilaku belanja sebagaimana dinyatakan dalam bentuk
fungsi tersebut di atas ada berbagai metode/pendekatan. Dari metode yang
sederhana sampai pada metode yang kompleks atau sulit. Dari perhitungan
yang paling sederhana sampai penggunaan statistik matematika yang rumit dan
bahkan dengan menggunakan komputer.


Secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja.
Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan intuisi, pendekatan analisis
enjinering, dan pendekatan analisis data belanja masa.


Pendekatan intuisi merupakan pendekatan yang didasarkan intuisis pembuat
keputusan. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat keputusan, kontrak-
kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya.


Pendekatan Analisis Enjinering merupakan pendekatan yang didasarkan pada
hubungan fisik yang jelas antara masukan (input) dengan keluaran (output).
Misalnya, jika pemerintah daerah melakukan kegiatan bimbingan teknis maka
diketahui bahwa akan memerlukan sebuah lima orang panitia, dua buah
komputer, 10 rim kertas, dan lain sebagainya. Pendekatan ini memang teliti
namun seringkali memerlukan waktu dan belanja yang relatif tinggi.


Pendekatan Analisis Data Belanja Masa Lalu merupakan pendekatan yang
didasarkan pada data belanja masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwa
belanja di masa akan datang sama perilakunya dengan belanja di masa yang
lalu. Data belanja masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-
masing belanja.


Ada beberapa metode untuk menentukan pola perilaku belanja dangan analisis
perilaku belanja masa lalu, antara lain :


a. Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (high-low method)
b. Metode Kuadrat Terkecil (least square method)


                                                         Penyusunan ASB   16
 Bab 2    Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




Berikut akan dikemukakan masing-masing metode tersebut.


a.       Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (High and Low Point
         Method)
Cara menentukan pola perilaku belanja dengan metode ini adalah menganalisis
belanja masa lalu pada target kinerja kegiatan yang tertinggi dan target kinerja
kegiatan yang terendah.


Contoh:
Belanja reparasi dan pemeliharaan kendaraan roda dua adalah sebagai berikut :


                       Jumlah Kendaraan           Belanja Reparasi & Pemeliharaan
     Nama SKPD
                            (unit)                             (000)
 SKPD A                           150                                Rp 175.000,00
 SKPD B                           200                                Rp 200.000,00
 SKPD C                           250                                Rp 225.000,00
 SKPD D                           300                                Rp 250.000,00
 SKPD E                           275                                Rp 237.000,00
 SKPD F                           225                                Rp 212.500,00
 SKPD G                           175                                Rp 187.500,00
 SKPD H                           125                                Rp 162.500,00
 SKPD I                           100                                Rp 150.000,00
 SKPD J                           120                                Rp 160.000,00
 SKPD K                           160                                Rp 180.000,00
 SKPD L                           220                                Rp 210.000,00

Berdasarkan data tersebut di atas, beban kinerja tertinggi adalah SKPD D yaitu
300 unit dengan belanja Rp250.000.000 sedangkan beban kinerja terendah
adalah SKPD I yakni 100 unit dengan belanja Rp150.000.000.
Selanjutnya beban kinerja dan belanja pada kedua titik tertinggi dan terendah
dianalisis dengan cara menghitung selisih di antara keduanya. Perhitungannya
adalah sebagai berikut:
                                         Belanja Reparasi &
      Bulan         Beban Kerja                                      Keterangan
                                           Pemeliharaan
 SKPD D                300 unit            Rp250.000.000              Tertinggi

 SKPD I                100 unit             Rp 150.000.000            Terendah



                                                               Penyusunan ASB   17
 Bab 2     Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




                        200 unit             Rp 100.000.000             Selisih


Selisih tersebut merupakan unsur variabel dari belanja yang bersangkutan.
Selisih per unit yakni dengan membagi selisih belanja dengan selisih beban
kerja merupakan belanja variabel per unit atau dalam fungsi belanja tersebut
di atas dinyatakan dengan simbol b. Dengan demikian:


b = Rp100.000.000          = Rp500.000
            200
Untuk a (belanja tetap total) dihitung dengan cara menghitung selisih antara
total belanja dengan belanja variabel. Sebagai contoh untuk belanja SKPD D
maka akan dihitung sebagai berikut:


Total Belanja (Y)                                  = Rp250.000.000
Total Belanja Variabel = Rp 500.000x 300 = Rp150.000.000
Total Belanja Tetap (a)                            = Rp100.000,00


Dengan demikian fungsi belanja reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan
sebagai berikut:
         Y = 100.000 + 500.000 . x


Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dalam metode titik tertinggi
dan titik terendah yang pertama kali ditentukan adalah belanja variabel.
Setelah belanja variabel per unit dapat ditentukan baru ditentukan belanja
tetapnya.


b.        Metode Kuadrat Terkecil (Least-Square Method)
Penentuan pola perilaku belanja menurut metode ini adalah dengan
menentukan total belanja tetap dan belanja variabel per unit dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:




                                                               Penyusunan ASB     18
 Bab 2     Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB




         n ∑xy - ∑x ∑y
b=
         n∑ x2 –(∑x)2


         ∑y – b ∑x
a=
           n


Dalam analisis yang lebih mendalam, sebelum sesuatu belanja ditentukan
sebagai suatu fungsi dari hal tertentu, terlebih dulu dilakukan analisis regresi -
korelasi. Bahkan dalam analisis regresi ada kemungkinan menggunakan regresi
berganda.




                                                           Penyusunan ASB   19
                               BAB 3
       FORMAT DAN CARA PENGGUNAAAN
         ANALISIS STANDAR BELANJA


1.      FORMAT ANALISIS STANDAR BELANJA




B
        erdasarkan definisi ASB yang terdapat dalam PP No. 58 tahun 2005
        tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 39 ayat 2
        menyebutkan bahwa “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja,
indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar
pelayanan minimal”, maka format ASB yang dikembangkan adalah sebagai
berikut ini :




                                   - 21 -
Bab 3     Format dan Cara Penggunaan ASB




 ASB–011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS
 Deskripsi:
 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk
 memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat
 daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu.

 Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan.
 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan
 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp. 355.600,00 per Jumlah peserta
 Rumus Perhitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
       = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)
 Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :

    No.               Keterangan            Batas Bawah   Rata- rata   Batas Atas
    1.        Belanja Honorarium PNS           0.00%       18.33%       41.51%
    2.        Belanja Honorarium Non PNS       0.00%        9.71%       27.03%
    3.        Belanja bahan material           0.00%        5.74%       27.93%
    4.        Belanja bahan habis pakai        0.00%        9.87%       41.31%
    5.        Belanja Jasa kantor              0.00%       22.51%       70.77%
    6.        Belanja cetak & penggandaan      0.00%       12.13%       64.27%
    7.        Belanja sewa                     0.00%        0.69%        2.54%
    8.        Belanja Makan & minum            0.00%       12.32%       26.59%
    9.        Belanja.Perjalanan dinas         0.00%        8.70%       22.68%




Penjelasan atas masing-masing komponen ASB adalah sebagai berikut :
         a.     Kode dan Nama Jenis ASB ;
                Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per
                ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB
                yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya. Kode
                urutan serta nama jenis ASB dapat disusun berdasarkan urutan
                abjad agar memudahkan dalam penggunaannya.
                Contoh :
                ASB–011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS




                                                               Penyusunan ASB       22
Bab 3    Format dan Cara Penggunaan ASB




        b.   Deskripsi ;
              Deskripsi adalah penjelasan detil operasional peruntukan dari ASB.
             Deskirpsi digunakan agar memudahkan dalam mengelompokkan
             kegiatan-kegiatan        yang        dilakukan     dan     juga     memberikan
             kemudahan ketika menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran.
              Deskripsi ASB merupakan penjelasan detil operasional dari nama
              ASB. Dengan memahami deskripsi maka pengguna ASB akan
              mendapatkan        keyakinan         memadai       mengenai         ’ketepatan’
              penggunaan ASB atas kegiatannya.
              Contoh :
              Deskripsi:
              Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan
              kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di
              lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan kepada masyarakat
              untuk memperoleh keahlian tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah
              untuk memberikan keahlian untuk masalah-masalah yang sifatnya
              operasional yang menjadi kebutuhan utama satuan kerja perangkat
              daerah serta masyarakat luas.

        c.   Pengendali Belanja (Cost Driver);
              Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar
             kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya
             merupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud.
              Contoh :
             Pengendali belanja (cost driver):
              Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan.


        d.   Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):
              Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya
             tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak
             dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu
             kegiatan.     Besarnya       nilai    satuan     pengendali       belanja    tetap
             merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun
             anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan
             apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.




                                                                      Penyusunan ASB     23
Bab 3    Format dan Cara Penggunaan ASB




              Contoh :
             Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
               = Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan


        e.   Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost):
              Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-
             masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan
             volume kegiatan.
              Contoh :
             Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
               = Rp. 355.600,00 per Jumlah peserta


        f.   Rumus Perhitungan Belanja Total:
              Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari
             suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara fixed
             cost dan variable cost.
              Contoh :
             Rumus Perhitungan Belanja Total:
             Belanja Tetap + Belanja Variabel
              = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah
                  hari)


        g.   Alokasi Objek Belanja ;
              Berisikan macam-macam objek belanja, proporsi batas bawah,
             proporsi rata-rata dan proporsi batas atas dari total belanja. Objek
             belanja disini adalah objek belanja yang hanya diperbolehkan
             dipergunakan dalam ASB yang bersangkutan. Batas bawah adalah
             proporsi terendah dari objek belanja yang bersangkutan. Rata-rata
             adalah proporsi rata-rata dari objek belanja tersebut untuk seluruh
             SKPD di Pemerintah Daerah tersebut. Batas atas adalah proporsi
             tertinggi yang dapat dipergunakan dalam objek belanja.


              Maksud akan adanya batas atas dan batas bawah adalah untuk
             memberikan       keleluasaan   kepada   pengguna   anggaran   untuk
             menentukan besaran dari masing-masing objek belanja. Hal ini


                                                          Penyusunan ASB   24
Bab 3    Format dan Cara Penggunaan ASB




             untuk mengakomodasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang
             telah didesentralisasikan ke SKPD. Dengan demikian ASB tersebut
             akan    mampu       mengendalikan   belanja   sekaligus   memberikan
             keleluasaan kepada penggunanya.


              Berdasarkan format tersebut, maka format ASB tersebut di desain
             agar     dapat    mengendalikan     belanja   sekaligus   memberikan
             keleluasaan/fleksibilitas    kepada    penggunanya.       Pengendalian
             belanja terlihat pada formula total belanja dan jumlah macam
             belanja yang diperkenankan, sedangkan keleluasaan tampak pada
             adanya batas atas dan batas bawah dalam penentuan besaran
             objek belanja.



2.      CARA PENGGUNAAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Berikut disampaikan cara penggunaan ASB di dalam penyusunan anggaran.
Misalnya ASB yang akan dipakai sebagai contoh adalah ASB yang tercantum di
depan. Langkah-langkah penggunaannya adalah sebagai berikut :


        1. Pastikan bahwa kegiatan tersebut telah tercantum dalam Kebijakan
           Umum APBD atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
        2. Temukan ASB yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan di
           susun. Kesesuaian ASB dengan rencana kegiatan dapat dikatakan dari
           mempelajari deskripsi ASB. Misal, anda akan melakukan kegiatan
           pelatihan teknis untuk guru-guru ekonomi dengan jumlah peserta
           sebanyak 30 orang selama 4 hari. Dari daftar ASB dapat diketahui
           bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kelompok ASB-005 BIMBINGAN
           ATAU PELATIHAN TEKNIS.
        3. Dari ASB yang anda temukan tersebut, maka anda dapat menentukan
           maksimum total biaya untuk kegiatan tersebut berdasarkan rumus
           yang ada. Misal, rumus total biaya = Rp. 1.162.850,00 + (Rp.
           355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari). Dari rumus tersebut
           dihitung total biaya sebagai beikut: Total Biaya = Rp. 1.162.850,00 +
           (Rp. 355.600,00 x 30 peserta x 4 hari) = Rp. 43.834.850,00.


                                                            Penyusunan ASB   25
Bab 3    Format dan Cara Penggunaan ASB




        4. Alokasikan      Total    Belanja     tersebut     ke      komponen-komponen
           belanjanya sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan.
           Misalnya:
              No.             Keterangan               Prosentase         Jumlah (Rp)
              1.     Belanja Honorarium PNS                18.33%            Rp 8.034.928
              2.     Belanja Honorarium Non PNS            9.71%             Rp 4.256.364
              3.     Belanja bahan material                5.74%             Rp 2.516.120
              4.     Belanja bahan pakai habis             9.87%             Rp 4.326.500
              5.     Belanja Jasa kantor                   22.51%            Rp 9.867.225
              6.     Belanja cetak & penggandaan           12.13%            Rp 5.317.167
              7.     Belanja sewa                          0.69%               Rp 302.460
              8.     Belanja Makan & minum                 12.32%            Rp 5.400.454
              9.     Belanja Perjalanan dinas              8.70%             Rp 3.813.632
                                              Jumlah       100%           Rp. 43.834.850


           5. Pindahkan hasil no 3 di atas ke formulir S 3.B.1.1:

                     RENCANA KERJA DAN ANGGARAN                                             Formulir
                    SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                          RKA - SKPD
                               Pemerintah Daerah
                                                                                             2.2.1
                              Tahun Anggaran 2007
UrusanPemerintahan: 1.01. Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi :       1.01.01 Dinas Pendidikan
Program     :      x. xx xx. xx.
Kegiatan     :     x. xx. xx. xx. xx. Pelatihan guru-guru ekonomi
Lokasi kegiatan     Dinas Pendidikan
Jumlah Tahun
                    tidak dianggarkan
2006
Jumlah Tahun        Rp 43.834.850,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat
2007               ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
Jumlah Tahun
                    tidak dianggarkan
2008
                      Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
     Indikator                       Tolok Ukur Kinerja                      Target Kinerja

Capaian Program        Pelajaran ekonomi mudah dipahami siswa                             120 orang

Masukan                Dana yang tersedia                                             Rp43,834,850
Keluaran               Jumlah guru yang dilatih, lama hari pelatihan                 30 orang, 4 hari

Hasil                  tercapainya kompetensi mengajar pelajaran ekonomi                    25%


Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru-Guru ekonomi



                                                                    Penyusunan ASB   26
Bab 3     Format dan Cara Penggunaan ASB




                                    Rincian Anggaran Belanja Langsung
                      menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
                                                                   Rincian Penghitungan
          Kode                                                                                           Jumlah
                                       Uraian
        Rekening                                                                      Harga               (Rp)
                                                          Volume        Satuan
                                                                                      satuan
             1                           2                     3              4         5               6=(3x5)
5 2                         BELANJA LANGSUNG                                                           43,834,850

5   2    1                  BELANJA PEGAWAI                                                             12,260,000
5   2    1       01         Honorarium PNS                                                                8,010,000
                            Honorarium panitia
5   2    1       01    01                                                                                 8,010,000
                            pelaksana kegiatan
                               - Ketua ( 1 orang, 3
                                                          3             OB            750,000              2,250,000
                            bulan)
                               - Sekretaris (1 orang, 3
                                                          3             OB            600,000              1,800,000
                            bulan)
                               - Anggota (4 orang, 3
                                                          12            OB            330,000              3,960,000
                            bulan)
5   2    1       02         Honorarium Non PNS                                                            4,250,000
                            Honorarium tenaga
5   2    1       02    01                                 5             org           850,000              4,250,000
                            ahli/instruktur/narasumber

                            BELANJA BARANG DAN
5   2    2                                                                                              31,574,850
                            JASA

5   2    2       01         Belanja bahan habis pakai                                                     6,149,850
5   2    2       01    01   Belanja Alat tulis Kantor
                               - Kertas A4                10            rim            30,000                300,000
                               - Kertas F4                10            rim            32,000                320,000
                               - Pena                     35            bh             12,500                437,500
                               - Pensil                   35            bh              9,700                339,500
                               - Tinta Printer            3             bh            900,000              2,700,000
                               - Tas Peserta              35            bh             50,000              1,750,000
                               - Setip                    1             bh                350                    350
                               - Tip Ex                   4             bh             10,000                 40,000
                               - Buku Tulis               35            bh              7,500                262,500
5   2    2       02         Belanja Bahan dan Material                                                    2,475,000
5   2    2       02    01   Belanja bahan                 30            bh             82,500              2,475,000
5   2    2       03         Belanja Jasa Kantor                                                           3,400,000
5   2    2       03    01   Belanja telepon               6             Unit          400,000              2,400,000
5   2    2       03    07   Belanja paket/pengiriman      5             Kali          200,000              1,000,000
                            Belanja Cetak dan
5   2    2       06                                                                                      10,006,000
                            Penggandaan
5   2    2       06    02   Belanja Penggandaan           50,030        lbr                 200           10,006,000
                            Belanja Sewa Perlengkapan
5   2    2       10                                                                                         300,000
                            dan Peralatan Kantor

5   2    2       10    03   Belanja Sewa proyektor        4             hr             75,000               300,000

                            Belanja Makanan dan
5   2    2       11                                                                                       5,344,000
                            Minuman



                                                                             Penyusunan ASB       27
Bab 3         Format dan Cara Penggunaan ASB




                                                                   Rincian Penghitungan
              Kode                                                                                   Jumlah
                                       Uraian
            Rekening                                                               Harga              (Rp)
                                                             Volume     Satuan
                                                                                   satuan
                            Belanja Makanan dan
5       2    2   11    02                                                                               668,000
                            Minuman rapat
                                 - 5 org x 1 makan siang x
                                                             20         bh           15,000              300,000
                            4 rapat
                                 - 5 org x 2 snack x 4
                                                             40         bh            9,200              368,000
                            rapat
                            Belanja Makanan dan
5       2    2   11    02                                                                             4,676,000
                            Minuman kegiatan
                                 - 35 org x 1 makan siang
                                                             140        bh           15,000            2,100,000
                            x 4 hari
                                 - 35 org x 2 snack x 4
                                                             280        bh            9,200            2,576,000
                            hari
5       2    2   15         Belanja Perjalanan Dinas                                                  3,900,000
                            Belanja Perjalanan Dinas
5       2    2   15    01                                                                             3,900,000
                            dalam daerah
                                Transport : 3 hr x 2 org     6          OK          650,000            3,900,000
                                                                                  Jumlah           43,834,850
                                                                                  Tanggal 5 Agustus 2006
                                                                                       Kepala SKPD
                                                                                     (tanda tangan)
                                                                                     (nama lengkap)
                                                                                           NIP.
Keterangan              :
Tanggal Pembahasan      :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
Dst
                                    Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No                             Nama                       Nip                      Jabatan         Tandatangan
    1
    2
dst




                                                                          Penyusunan ASB      28
                                BAB 4
     METODE PENGEMBANGAN ANALISIS
           STANDAR BELANJA


1.    ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ASB




A
       sumsi dasar yang harus disepakati dalam penyusunan ASB adalah sebagai
       berikut :


      a. Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Asumsi ini
          menandaskan bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja harus
          berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar
          kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula anggarannya.
      b. ‘Standar’     adalah   instrumen   yang   diciptakan   agar   terdapat
          keseragaman praktek di masa yang akan datang.
      c. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokrasi
          (bukan otoriter). Yang dimaksud dengan demokrasi adalah, semua
          aspirasi SKPD ‘didengar’ dan ‘dipertimbangkan’        dalam kapasitas
          yang sama.
      d. Data DPA SKPD dianggap benar dan valid, karena (Dokumen
          Pengguna Anggaran) DPA merupakan kesepakatan antara eksekutif
          dan legislatif. Lebih jauh lagi DPA memiliki dasar hukum yang kuat
          yaitu berupa perda dan telah dimasukkan ke dalam lembar daerah.



2.    TAHAPAN PENYUSUNAN ASB

Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:
a.    Tahap Pengumpulan Data
      Pada Tahap ini , kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah
      dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis
      kegiatan yang terjadi di Pemerintah Daerah. Dalam tahap pengumpulan
      data ini, semua data (populasi) SKPD harus dilibatkan semuanya




                                   - 29 -
Bab 4    Metode Pengembangan ASB




        sehingga      dapat     memenuhi      asumsi     dasar   penyusunan        ASB    yaitu
        demokrasi. Sangat disarankan agar tidak menggunakan sampling karena
        sampling tidak memenuhi asumsi ‘demokrasi’. Jika disebuah pemda
        terdapat 1.000 kegiatan, maka data-base nya pun akan berisi 1.000
        kegiatan.


        Tahap pengumpulan data ini dapat digambarkan sebagai berikut :

                      SKPD A



                      SKPD B
                                                             DATA BASE
                                                               SEMUA
                      SKPD C                                 KEGIATAN

                      SKPD N



        Gambar 4.1 : Proses Entry Data



        Contoh hasil data-base semua kegiatan ditunjukkan pada tabel di bawah
        ini :

No.          SKPD                  Kegiatan                Keluaran            Total Anggaran

                          Kegiatan Pemilihan Dan
        Dinas
                          Penghargaan Sopir / Juru
1       Perhubungan                                   Pemilihan AKUT                10,000,000
                          Mudi Awak Kendaraan
        (DISHUB)
                          Umum Teladan
                                                      Pemberian
        Badan
                          Pemberian Penghargaan       Penghargaan kepada
2       Kepegawaian                                                                100,000,000
                          Bagi PNS Yang Berprestasi   PNS berprestasi 100
        Daerah (BKD)
                                                      orang 100 org
        Dinas
                          Pemberian Penghargaan
        Pariwisata
                          Bagi Insan Olah Raga Yang
3       Seni Budaya                                                                 50,000,000
                          Berdedikasi Dan
        dan Olah
                          Berprestasi
        Raga
                          Penerimaan Kunjungan
        Sekretariat       Kerja Pejabat
4       Daerah            Negara/Departemen/Lem       12 bulan                     300,000,000
        (SEKDA)           baga Pemerintahan Non
                          Departemen/Luar Negeri




                                                                       Penyusunan ASB    30
Bab 4   Metode Pengembangan ASB




No.         SKPD                Kegiatan                  Keluaran           Total Anggaran

                        Pendampingan Pada
        Dinas
5                       Kelompok Tani              1 kecamatan                 1,734,550,000
        pertanian
                        Pembudidaya Ikan (DAK)
        Dinas Tenaga
        Kerja,
        Transmigrasi    Pendampingan Pemugaran
6
        dan             Rumah
        Pemberdayaa
        n Masyarakat
        Sekretariat     Pemberdayaan Lembaga
7       Daerah          Dan Organisasi             100%                          116,168,000
        (SEKDA)         Masyarakat Pedesaan

        Kantor                                     Terlatihnya SDM
        PDE,Perpusta    Pelatihan SDM Di Bidang    Kantor dalam bidang
8                                                                                 25,000,000
        kaan dan        Komunikasi Dan Informasi   komunikasi sebanyak
        arsip daerah                               25 orang hari

        Badan                                      Pengembangan
                        Pelatihan Pengembangan
        Pengawas                                   tenaga pemeriksa
9                       Tenaga Pemeriksa Dan                                      50,000,000
        daerah(BAWA                                sebanyak 20 orang
                        Aparatur Pengawasan
        SDA)                                       hari

                        Pelatihan Aparatur         Aparatur pemerintah
        Kecamatan       Pemerintahan Desa Dalam    desa yang meningkat
10                                                                                39,991,500
        Sidorejo        Bidang Manajemen           sebanyak 45 orang
                        Pemerintahan Desa          hari

        Dinas           Pelatihan Petani Dan
11                                                                                12,000,000
        pertanian       Pelaku Agribisnis
        Dinas Tenaga
                        Pendidikan Dan Pelatihan
        Kerja,
                        Peningkatan Peran Serta
        Transmigrasi
12                      Dalam Kesetaraan Gender                                   20,000,000
        dan
                        (Peningkatan Ketrampilan
        Pemberdayaa
                        Pengetahuan Perempuan)
        n Masyarakat
        Dinas Tenaga
        Kerja,
                        Pelatihan Perempuan
        Transmigrasi
13                      Dalam Bidang Usaha                                        20,000,000
        dan
                        Ekonomi Produktif
        Pemberdayaa
        n Masyarakat
                                                   Pengembangan
                        Pengembangan
                                                   pendidikan
        Dinas           Pendidikan
14                                                 keaksaraan bagi                49,447,500
        Pendidikan      Keaksaraan(Pemberantasa
                                                   penatar sebanyak 58
                        n Buta Aksara)
                                                   orang hari
                        Pengembangan Mutu Dan
                                                   Peningkatan mutu
                        Kualitas Program
        Dinas                                      dan kualitas program
15                      Pendidikan Dan Pelatihan                                  33,645,300
        Pendidikan                                 bagi pendidik 32
                        Bagi Pendidik Dan Tenaga
                                                   orang hari
                        Kependidikan
        Kantor          Peningkatan Kapasitas      Terlatihnya kapasitas
        Kependuduka     Kelembagaan Dan            kelembagaan dan
16                                                                               156,000,000
        n dan           Kependudukan               kependudukan
        catatan Sipil   (Pengadaan Blangko         sebanyak 200 orang



                                                                     Penyusunan ASB   31
Bab 4    Metode Pengembangan ASB




No.          SKPD                  Kegiatan                Keluaran           Total Anggaran

                         Dokumen Kependudukan)        hari
                                                      Peningkatan
        Badan                                         ketrampilan dan
                         Peningkatan Ketrampilan
17      Kepegawaian                                   profesionalisme PNS          20,000,000
                         Dan Profesionalisme
        Daerah (BKD)                                  sebanyak 18 orang
                                                      hari
                                                      Monitoring IKM yg
        Dinas                                         telah mempunyai ijin
                         Pembinaan IKM Dan
        Perindustrian                                 50 IKM, Monitoring
18                       Memperkuat Jaringan                                       20,000,000
        dan                                           kpd penerima
                         Kluster
        Perdagangan                                   pinjaman dana
                                                      bergulir 100 orang
                         Peningkatan Kemampuan
        Dinas                                         Peningkatan
                         (Capacity Building)
        Kesejahteraa                                  kemampuan petugas
                         Petugas Dan Pendamping
19      an Sosial dan                                 dan pendamping              104,280,000
                         Sosial Pemberdayaan
        Keluarga                                      sosial sebanyak 176
                         Fakir Miskin, KAT Dan
        Berencana                                     orang hari
                         PMKS Lainnya.
        Dinas
        Kesejahteraa     Peningkatan Peran Aktif
20      an Sosial dan    Masyarakat Dan Dunia                                      69,340,000
        Keluarga         Usaha
        Berencana

                                                      Terlaksananya
21                       Peningkatan Kapasitas        Sosialisasi
.                        Dan Jaringan                 kelembagaan
        Dinas Tenaga
.                        Kelembagaan                  Pemberdayaan
        Kerja,
.                        Pemberdayaan                 Perempuan dan
        Transmigrasi
.                        Perempuan Dan                Anak, Meningkatkan           10,000,000
        dan
.                        Anak(Program                 kapasitas dan
        Pemberdayaa
.                        Pemberdayaan                 jaringan
        n Masyarakat
.                        Masyarakat Berbasis          kelembagaan
.                        Agender(P2M-BG)              Pemberdayaan
.                                                     Perempuan dan anak
.
.                                                     Terlaksanaya
N                                                     bangunan Praja
                                                      lingkungan melalui :
                                                      1. Sosialisasi dan
                                                      sarasehan
        Dinas
                         Peningkatan Edukasi Dan      kebersihan, 2, Lomba
        Pengelolaan
                         Komunikasi Masyarakat Di     kebersihan, 3. Lomba         60,000,000
        Lingkungan
                         Bidang Lingkungan            Lukis, 4 Pengadaan
        Hidup(DPLH)
                                                      alat telekomunikasi,
                                                      5. Sosialisasi
                                                      kebersihan,
                                                      terwujudnya
                                                      Bangunan Praja
        Tabel 4.1 : Contoh Data-Base Semua Kegiatan




                                                                      Penyusunan ASB   32
Bab 4    Metode Pengembangan ASB




b.      Tahap Penyetaraan Kegiatan
        Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai
        kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis
        atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot
        kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama
        maka akan dikelompokkan pada golongan/kelompok yang sama.
        Contohnya adalah kegiatan bimbingan teknis, pelatihan teknis, TOT
        (Training Of Trainer) adalah kelompok kegiatan yang mirip dan bobot
        pekerjaannya sama yaitu ‘Pelatihan/Bimbingan Teknis’. Contoh lain
        adalah pameran, expo, ekshibisi adalah kegiatan yang setara pula yaitu
        ‘Pameran’.


        Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar yang pertama,
        yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis
        kinerja.


        Tahapan penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :


                                                        Jenis Kegiatan A



                                                        Jenis Kegiatan B
                   Data Base
                    Semua
                   Kegiatan                             Jenis Kegiatan C



                                                        Jenis Kegiatan N

             Gambar 4.2 : Proses Penyetaraan Kegiatan




        Berdasarkan contoh data-base pada langkah 1, maka kita dapat
        menyetarakan menjadi beberapa jenis kegiatan. Salah satunya adalah
        jenis kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis. Hasil penyetaraannya adalah
        sebagai berikut :




                                                           Penyusunan ASB   33
 Bab 4    Metode Pengembangan ASB




         Jenis Kegiatan : Pelatihan/Bimbingan Teknis

                                                                                  Total
 No.            SKPD                     Kegiatan              Keluaran
                                                                                Anggaran

                                                           Terlatihnya SDM
         Kantor                                            Kantor dalam
                                Pelatihan SDM Di Bidang
 1       PDE,Perpustakaan                                  bidang komunikasi      25,000,000
                                Komunikasi Dan Informasi
         dan arsip daerah                                  sebanyak 25 orang
                                                           hari
                                                           Pengembangan
                                Pelatihan Pengembangan
         Badan Pengawas                                    tenaga pemeriksa
 2                              Tenaga Pemeriksa Dan                              24,500,000
         daerah(BAWASDA)                                   sebanyak 20 orang
                                Aparatur Pengawasan
                                                           hari
                                                           Aparatur
                                Pelatihan Aparatur
                                                           pemerintah desa
         Kecamatan              Pemerintahan Desa Dalam
 3                                                         yang meningkat         39,991,500
         Sidorejo               Bidang Manajemen
                                                           sebanyak 45 orang
                                Pemerintahan Desa
                                                           hari
                                                           Pengembangan
                                Pengembangan
                                                           pendidikan
                                Pendidikan
 4       Dinas Pendidikan                                  keaksaraan bagi        49,447,500
                                Keaksaraan(Pemberantasa
                                                           penatar sebanyak
                                n Buta Aksara)
                                                           58 orang hari
                                Pengembangan Mutu Dan      Peningkatan mutu
                                Kualitas Program           dan kualitas
 5       Dinas Pendidikan       Pendidikan Dan Pelatihan   program bagi           33,645,300
                                Bagi Pendidik Dan Tenaga   pendidik 32 orang
                                Kependidikan               hari
                                                           Terlatihnya
                                                           kapasitas
         Kantor                 Peningkatan Kapasitas
                                                           kelembagaan dan
 6       Kependudukan           Kelembagaan Dan                                  156,000,000
                                                           kependudukan
         dan catatan Sipil      Kependudukan
                                                           sebanyak 200 orang
                                                           hari
                                                           Peningkatan
         Badan                                             ketrampilan dan
                                Peningkatan Ketrampilan
 7       Kepegawaian                                       profesionalisme        20,000,000
                                Dan Profesionalisme
         Daerah (BKD)                                      PNS sebanyak 18
                                                           orang hari
                                Peningkatan Kemampuan      Peningkatan
         Dinas
                                (Capacity Building)        kemampuan
         Kesejahteraaan
                                Petugas Dan Pendamping     petugas dan
 8       Sosial dan                                                              104,280,000
                                Sosial Pemberdayaan        pendamping sosial
         Keluarga
                                Fakir Miskin, KAT Dan      sebanyak 176 orang
         Berencana
                                PMKS Lainnya.              hari

         Tabel 4.2 : Data Penyetaraan Kegiatan



c.       Tahap Pembentukan Model
         Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan
         alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga
         langkah utama yaitu:




                                                                     Penyusunan ASB   34
 Bab 4    Metode Pengembangan ASB




1.       Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis
         kegiatan.
Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar
kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Cost Driver ada 2 macam yaitu : cost
driver nyata (riil) dan cost driver semu (pseudo).


Cost Driver semu adalah cost driver yang seolah-olah mempengaruhi besar
kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya
digunakan sebagai dasar ’pembenar’ untuk memperbesar anggaran.
Contoh Cost Driver Semu pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis
adalah ’tempat pelaksanaan’, seringkali tempat pelaksanaan misalnya hotel
bintang lima dijadikan alasan pembenar oleh pengusul anggaran.


Contoh Cost Driver Riil pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis,
adalah ’jumlah peserta’ dan ’jumlah hari pelaksanaan’. Tentunya cost driver
riil inilah yang akan dipilih dalam pembentukan model. Cost driver semu tetap
akan diakomodasi dalam bentuk rentang batas atas dan batas bawah pada saat
mendistribusikan belanja total.


2.       Pencarian Nilai Belanja Tetap (fixed cost) dan Belanja Variabel
         (variable cost) untuk setiap jenis kegiatan.
Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap
dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas
target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya.


Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel terdiri dari :


(1)      Metode Scatterplot
Metode Scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan garis dengan
memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode
scatterplot adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara belanja
dan tingkat aktivitas kinerja dapat dilihat. Salah satu tujuan dari grafik scatter
adalah untuk melihat apakah asumsi hubungan linier wajar atau tidak. Selain



                                                           Penyusunan ASB   35
 Bab 4          Metode Pengembangan ASB




itu, dengan mengamati grafik scatter mungkin terungkap beberapa titik yang
tampak tidak cocok dalam pola umum perilaku belanja. Berdasarkan
pemeriksaan ini, mungkin terungkap bahwa titik-titik ini (outliers) terjadi
sebagai akibat kejadian yang tidak biasa. Pengetahuan ini dapat memberikan
justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang
lebih baik mengenai fungsi belanja yang mendasarinya.


Grafik Scatter dapat membantu memberikan pengetahuan tentang hubungan
antara belanja dan penggunaan aktivitas (kinerja). Bahkan, grafik scatter
memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengan
titik-titik dalam grafik scatter. Dalam melakukan hal ini, garis yang dipilih
seharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut.


Keunggulan signifikan metode scatterplot adalah memungkinkan kita untuk
melihat data secara visual. Kelemahan metode scatterplot adalah tidak adanya
kinerja objektif untuk memilih garis terbaik. Kualitas rumus biaya bergantung
pada kualitas penilaian subjektif analis.


Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (tabel 4.2) , maka kita
dapat membuat tabel dari scatter plot sebagai berikut :


                                                Pelatihan/Bintek

                          180000000
                          160000000
                          140000000
         Total Anggaran




                          120000000
                          100000000
                                                                                             Series1
                           80000000
                           60000000
                           40000000
                           20000000
                                 0
                                      0   50     100                 150   200         250
                                                       Cost Driver


         Gambar 4.3 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Pelatihan/Bintek




                                                                           Penyusunan ASB    36
 Bab 4   Metode Pengembangan ASB




(2)      Metode High-Low
Metode High-Low adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu
garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik (titik tertinggi dan
terendah) yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan
kemiringan. Titik tertinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output
atau aktivitas tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan
tingkat output atau aktivitas terendah.


Metode      High-Low    memiliki       keunggulan   obyektivitas.       Dua     orang    yang
menggunakan      metode       tinggi    rendah   pada        suatu   data    tertentu    akan
menghasilkan jawaban yang sama.
Metode High-Low biasanya tidak sebagus metode yang lain. Mengapa? Pertama,
titik tinggi dan rendah mungkin merupakan outliers. Outliers menggambarkan
hubungan belanja-aktivitas yang belum tentu benar. Jika hal itu terjadi, rumus
belanja yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan
mencerminkan apa yang biasa terjadi. Kedua, meskipun titik-titik tersebut
bukan merupakan outliers, pasangan titik lainnya mungkin lebih dapat
mewakili.


Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (tabel 2), maka kita
dapat menentukan persamaan garis berdasarkan metode High-Low sebagai
berikut :
                                                                                 Jumlah
                                           Jumlah Peserta Per Hari
 No.                   SKPD                                                     Anggaran
                                                    (OH)
                                                                            Pelatihan/Bintek
         Kantor PDE,Perpustakaan dan
 1                                                      25                       25,000,000
         arsip daerah
         Badan Pengawas
 2                                                      20                       24,500,000
         daerah(BAWASDA)

 3       Kecamatan Sidorejo                             45                       39,991,500

 4       Dinas Pendidikan                               58                       49,447,500

 5       Dinas Pendidikan                               32                       33,645,300

         Kantor Kependudukan dan
 6                                                   200                        156,000,000
         catatan Sipil



                                                                     Penyusunan ASB     37
 Bab 4   Metode Pengembangan ASB




                                                                            Jumlah
                                          Jumlah Peserta Per Hari
 No.                 SKPD                                                  Anggaran
                                                   (OH)
                                                                       Pelatihan/Bintek
         Badan Kepegawaian Daerah
 7                                                    18                Rp 20,000,000
         (BKD)

         Dinas Kesejahteraaan Sosial
 8                                                   176                Rp 104,280,000
         dan Keluarga Berencana


Berdasar data di atas, beban kinerja tertinggi adalah No.6 yaitu 200 OH dengan
belanja Rp156.000.000 sedangkan beban kinerja terendah adalah No.7 yakni 18
OH dengan belanja Rp 20.000.000.
Selanjutnya beban kinerja dan belanja pada kedua titik tertinggi dan terendah
dianalisis dengan cara menghitung selisih di antara keduanya. Perhitungannya
adalah sebagai berikut:


                             Jumlah Peserta Per Hari          Jumlah
           SKPD                                                             Keterangan
                                      (OH)                   Anggaran
 Kantor Kependudukan
                                       200 OH              Rp 156,000,000     Tertinggi
 dan catatan Sipil
 Badan Kepegawaian
                                        18 OH               Rp 20,000,000    Terendah
 Daerah (BKD)
                                       182 unit            Rp 136.000.000        Selisih


Selisih tersebut merupakan unsur variabel dari belanja yang bersangkutan.
Selisih per unit yakni dengan membagi selisih belanja dengan selisih beban
kerja merupakan belanja variabel per unit atau dalam fungsi belanja tersebut
di atas dinyatakan dengan simbol b. Dengan demikian:
b = Rp 136.000.000        = Rp 747.253
          182
Untuk a (belanja tetap total) dihitung dengan cara menghitung selisih antara
total belanja dengan belanja variabel. Sebagai contoh untuk belanja pada No. 6
maka akan dihitung sebagai berikut:


Total Belanja (Y)                                 = Rp156.000.000
Total Belanja Variabel = Rp 747.253x 200 = Rp 149.451.000
Total Belanja Tetap (a)                           = Rp     6.549.000




                                                                Penyusunan ASB      38
 Bab 4     Metode Pengembangan ASB




Dengan demikian fungsi belanja reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan
sebagai berikut:
         Y = 6.549.000 + 747.253 . x


Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dalam metode titik tertinggi
dan titik terendah yang pertama kali ditentukan adalah belanja variabel.
Setelah belanja variabel per unit dapat ditentukan baru ditentukan belanja
tetapnya.


(3)       Metode Least Square (kuadrat terendah)
Metode Least Square adalah metode yang menentukan prediksi persamaan garis
terbaik berdasarkan jarak/perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktual
dengan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis.


Jarak vertikal mengukur kedekatan suatu titik ke garis. Metode kuadrat terkecil
pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan
deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan.
Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran
angka positif dan negatif. Karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi
kuadrat titik-titik dari garis, maka semakin kecil ukurannya, semakin baik
garisnya.


Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu
pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang
lebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya disebut garis kesesuaian
terbaik (best-fitting line), yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil.
Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai.


Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (tabel 2), maka kita
dapat menentukan persamaan garis berdasarkan metode least square sebagai
berikut :




                                                         Penyusunan ASB   39
Bab 4    Metode Pengembangan ASB




Model Regresi
Model regresi yang merupakan model untuk menghitung plafon belanjanya
ditentukan dengan langkah-langkah:
        1. Menentukan cost driver.
           Dari data di atas dapat diketahui cost driver (variabel independen)
           dari ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah jumlah orang per hari.
        2. Mengumpulkan data total belanja (variabel dependen) dari masing-
           masing kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis.
        3. Jalankan sofware statistik (misal SPSS) untuk mengolah regresi
           dengan cara sebagai berikut:
           a.    Buka lembar kerja SPSS kemudian masukkan data total belanja
                 dan data cost driver ke dalam lembar kerja SPSS.




                 Tabel 4.3 : Tampilan SPSS setelah data dimasukkan




                                                                     Penyusunan ASB   40
Bab 4   Metode Pengembangan ASB




          b.    Pilih menu Anayze – Regression – Linear




                Tabel 4.4 : Tampilan Olah Data SPSS

          c.    Masukkan data total belanja sebagai variabel dependen dan
                data cost driver sebagai variabel independen seperti dalam
                tabel berikut ini:




                Tabel 4.5 : Tampilan SPSS setelah data dimasukkan




                                                                    Penyusunan ASB   41
Bab 4    Metode Pengembangan ASB




           d.       Klik OK maka akan tampak output SPSS sebagai berikut :




             Tabel 4.6 : Tampilan Output SPSS



        4. Dari hasil output SPSS dapat disusun model regresi (lihat output
           tabel Coeficents) untuk ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai
           berikut (angka dibulatkan ke atas):
                Y        =a+bX
                dimana :
                Y : Total Anggaran
                a : Belanja Tetap (Fixed Cost)
                b : Belanja Variabel (Variable Cost)




                                                           Penyusunan ASB    42
 Bab 4   Metode Pengembangan ASB




               Maka didapat rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai
               berikut :
               Y = Rp. 10.219.500 + Rp. 646.550 X atau
            Keterangan:
               Y: Total Belanja
               X: Jumlah Orang per Hari


3.       Penentuan Nilai Rata-rata (Mean), Batas Atas dan Batas Bawah
         untuk Masing-Masing Sebaran Belanja.
Nilai mean, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran
awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan
pengendali belanjanya. Cara menentukan nilai rata-rata, batas atas dan batas
bawah adalah bermula sebagai berikut.


            Nilai Rata-rata        : Total Nilai/Jumlah Data
            Nilai Batas Bawah      : (Nilai Rata-rata – Standar Deviasi)/Total Nilai
                                    Rata-rata
            Nilai Batas Atas       : (Nilai Rata-rata + Standar Deviasi)/Total Nilai
                                    Rata-rata


Penghitungan nilai rata-rata, batas bawah dan batas atas menggunakan objek
belanja yang tersebar di data-base. Pada tabel 2 di atas, jika diuraikan setiap
objek belanjanya akan terlihat sebagai berikut :




                                                               Penyusunan ASB   43
Bab 4      Metode Pengembangan ASB




                                                                     B.                B.                                      B.ctk
                                      Cost                                                           B.bhn        B.Jasa                                B.Prjlan
            Kegiatan                            Check Total      Honorarium        Honorarium                               &pengganda    B.Mkn&mnm
                                     Driver                                                         Pakai hbs     kantor                                  dns
                                                                    PNS             Non PNS                                     an
Pelatihan SDM di Bidang
                                       25        25,000,000       5,000,000                -        1,722,400     100,000    4,718,600     1,544,000   11,915,000
Komunikasi dan Informasi
Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan                   20        24,500,000       1,266,000        16,260,000           826,900   150,000    927,100       4,340,000    730,000
aparatur pengawasan
Pelatihan Aparatur
pemerintahan desa dalam
                                       45        39,991,500       6,120,000            5,380,000    1,896,500     80,000     700,000       7,680,000   18,135,000
Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa
Pengembangan pendidikan
Keaksaraan(pemberantasan               58        49,447,500       9,480,000        33,575,000       6,392,500        -           -             -           -
buta aksara)
Pengembangan Mutu dan
Kualitas program pendidikan
                                       32        33,645,300       16,599,000           1,276,000    3,742,300     520,000        -        11,508,000       -
dan pelatihan bagi Pendidik
dan tenaga kependidikan
Peningkatan Kapasitas
kelembagaan dan
kependudukan (Pengadaan               200       156,000,000       1,565,000                -            205,000   900,000   153,182,000    148,000         -
Blangko Dokumen
Kependudukan)
Peningkatan ketrampilan                                                                                           8,000,0
                                       18        20,000,000       4,315,000                -        1,781,000                214,000       800,000     4,890,000
dan profesionalisme                                                                                                 00

Peningkatan Kemampuan
(capacity Building) petugas
dan pendamping sosial                 176       104,280,000       6,935,000            2,000,000    93,065,000       -           -         2,280,000       -
pemberdayaan fakir miskin,
KAT dan PMKS lainnya.

        Tabel 4.7 : Data Sebaran Objek Belanja untuk Jenis Kegiatan Pelatihan/Bintek




                                                                              Penyusunan ASB       44
Bab 4    Metode Pengembangan ASB




        Alokasi Objek Belanja

        Kemudian alokasi objek belanja dapat disusun dengan langkah-langkah
        sebagai berikut:

        1.     Buka lembar kerja SPSS kemudian masukkan alokasi rincian objek
               belanja. Beri label setiap jenis alokasi belanja sesuai dengan
               datanya. Cara: klik variables view yang terletak di kiri    lembar
               kerja kemudian pada kolom label ketik masing-masing nama objek
               belanjanya:
               Var00001: Belanja Honorarium PNS

               Var00002: Belanja Honorarium Non PNS

               Var00003: Belanja Bahan Pakai Habis

               Var00004: Belanja Jasa Kantor

               Var00005: Belanja Cetak dan Penggandaan

               Var00006: Belanja Makan dan Minum

               Var00007: Belanja Perjalanan Dinas




        Tabel 4.8 : Lembar Kerja SPSS




                                                          Penyusunan ASB   45
Bab 4    Metode Pengembangan ASB




   2. Olah data dengan statistik deskriptif dengan cara klik Analyze –
        Desriptive Statistics – Descriptives.




        Tabel 4.9 : Tampilan Olah Data SPSS



   3. Masukkan semua rincian alokasi belanja ke dalam kotak Variable(s)
        seperti terlihat dalam tabel berikut ini:




        Tabel 4.10 : Tampilan Olah Data SPSS




                                                    Penyusunan ASB   46
Bab 4    Metode Pengembangan ASB




   4. Kemudian klik OK maka akan tampak output sebagai berikut:




        Tabel 4.11 : Tampilan Output SPSS



   5. Dari hasil output ubahlah setiap objek belanja dalam bentuk prosentase
        dengan cara membagi setiap angka yang ada dengan jumlah mean-nya.
        Contoh : Nilai Rata-rata (mean) dijumlah akan didapat Rp 56.608.038,
        kemudian mencari nilai rata-rata pada variabel 0001 (objek belanja
        honorarium PNS) dengan membagi mean pada variabel 0001 dengan
        jumlah nilai mean, akan didapat nilai : 11,32%. Nilai Batas Bawah
        dengan rumus (Mean-Standar Deviasi)/Jumlah Mean, akan didapat 2,62%
        dan Niali Batas Atas dengan rumus (mean+Standar Deviasi)/Jumlah mean
        : 20,03 %.


        Berdasar hitungan diatas, jika seluruh variabel dihitung akan didapat
        data sebagai berikut:
                                                 Batas
          No.                Objek Belanja                Rata-Rata       Batas Atas
                                                 Bawah
         1.        Belanja Honorarium PNS        2.62%      11.32%         20.03%
         2.        Belanja Honorarium Non PNS    0.00%      12.92%         34.02%
         3.        Belanja bahan pakai habis     0.00%      24.21%         80.96%
         4.        Belanja Jasa kantor           0.00%      2.15%           7.02%
         5.        Belanja cetak & penggandaan   0.00%      35.27%         100.00%
         6.        Belanja Makan & minum         0.00%      6.25%          13.51%
         7.        Belanja Perjalanan dinas      0.00%      7.88%          20.12%
        Tabel 4.12 : Alokasi Objek Belanja




                                                         Penyusunan ASB     47
Bab 4    Metode Pengembangan ASB




        Keterangan     :
           Mean        : rata-rata
           Minimum : Batas Bawah
           Maksimum : Batas Atas
   6. Tahap Pendokumentasian/Perumusan ASB
        Tahap ini menerangkan semua tahap-tahap sebelumnya. Dari tahap-
        tahap sebelumnya maka dapat dirumuskan ASB Pelatihan/Bimbingan
        Teknis sebagai berikut:




         ASB–011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS
         Deskripsi:
         Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan
         kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di
         lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh
         keahlian tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan
         keahlian untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang
         menjadi kebutuhan utama satuan kerja perangkat daerah.

         Pengendali belanja (cost driver):
              Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan.
         Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
              = Rp. 10.219.500,00 per Kegiatan
         Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
              = Rp. 646.550,00 per Jumlah peserta
         Rumus Perhitungan Belanja Total:
         Belanja Tetap + Belanja Variabel
               = Rp. 10.219.500,00 + (Rp. 646.550,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)
         Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :

                                                  Batas         Rata-      Batas
            No.            Objek Belanja
                                                  Bawah         Rata       Atas
           1.     Belanja Honorarium PNS          2.62%        11.32%     20.03%
           2.     Belanja Honorarium Non PNS       0.00%       12.92%     34.02%
           3.     Belanja bahan pakai habis        0.00%       24.21%     80.96%
           4.     Belanja Jasa kantor              0.00%        2.15%      7.02%
                  Belanja cetak &
           5.                                      0.00%       35.27%    100.00%
                  penggandaan
           6.     Belanja Makan & minum            0.00%        6.25%     13.51%
           7.     Belanja Perjalanan dinas         0.00%        7.88%     20.12%




                                                               Penyusunan ASB   48
                              BAB 5
     STUDI KASUS PENYUSUNAN ANALISIS
             STANDAR BELANJA




D
       alam bab ini akan disajikan kasus-kasus riil yang terjadi pada pemda-
       pemda yang telah berhasil mengembangkan ASB. Pemda-pemda
       tersebut antara lain adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah
Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten
Samosir, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah
Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah
Kabupaten Pontianak, dll.


1.     PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN


       ASB PAMERAN
       Deskripsi:
       Pameran merupakan kegiatan satu satuan kerja perangkat daerah
       untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya
       seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat
       diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap
       sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini
       dimulai sejak persiapan kegiatan hingga selesainya pameran secara
       tuntas dan diterbitkan laporan hasil kegiatan.



       ASB ini tidak termasuk belanja sewa stan. Belanja sewa stan ditentukan
       berdasarkan standar harga barang yang berlaku. Berdasar uraian
       deskripsi maka cost driver untuk ASB Pameran adalah jumlah hari
       pameran dan jumlah personil tim, karena faktor yang berpengaruh
       terhadap besar kecilnya belanja untuk jenis kegiatan ini adalah hari
       pelaksanaan pameran dan jumlah personil yang dilibatkan dalam
       pengurusan pameran.




                                  - 49 -
  Bab 5        Studi Kasus Penyusunan ASB




          Pengembangan Model
          Berdasarkan deskripsi di atas, maka model ASB Pameran adalah :
          Y = a + b X + Belanja sewa stan
          Dimana:
          a : Belanja Tetap (Fixed Cost)
          b : Belanja Variabel (Variable Cost)
          X : Jumlah Hari dan Jumlah Personil


          Data
          Data yang digunakan untuk membuat ASB ini adalah :
                                                              Total        Cost Driver (Hari
            No        SKPD                  Kegiatan
                                                             Belanja        dan Personil)
                                    Gelar Potensi Produk     28046000       40 Hari/Personil
           1        P2KPM
                                    IKM - inacraft
                                    Gelar Potensi Produk     25375000       40 Hari/Personil
           2        P2KPM
                                    IKM - PPI
           3        P2KPM           Pameran produk ekspor    27325000       45 Hari/Personil
           4        P2KPM           Pameran JIVEST 2007      23500000       36 Hari/Personil
           5        P2KPM           Pameran PRJ jakarta      38500000      270 Hari/Personil
          Tabel 5.1 : Data Jenis Kegiatan Pameran



Berdasar data di atas, maka didapat scatter plot dan hasil olahan regresi
sebagai berikut :



               60,000,000
               50,000,000
               40,000,000
               30,000,000
                                                            Series2
               20,000,000
               10,000,000

                            -
                                0        2000        4000


          Tabel 5.2 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Pameran




                                                                      Penyusunan ASB   50
  Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




          Tabel 5.3 : Output Statistik Jenis Kegiatan Pameran


Dari output yang dihasilkan didapatkan rumusan ASB Pameran sebagai berikut :

              Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
              = Rp 23.853.114,60 per kegiatan

              Satuan pengendali belanja (Variabel cost):
              = Rp 54.478,95 per hari pameran per personil tim

              Rumus Penghitungan Belanja Total:
              Belanja Tetap + Belanja Variabel
              = Rp 23.853.114,60 + (Rp 54.478,95 x Jumlah Hari Pameran x
              Personil Tim)




                                                                Penyusunan ASB   51
  Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




Data sebaran belanja untuk jenis kegiatan Pameran tersebut adalah :

                                               Belanja                           Belanja
                                Belanja                       Belanja Cetak                     Belanja
                     Total                      Bahan                            Makan
     Kegiatan                  Honorariu                           dan                         Perjalana
                    Belanja                     Pakai                              dan
                                m PNS                         Penggandaan                       n Dinas
                                                Habis                            Minum
 Gelar
 Potensi
                    28046000      1450000                 0        3061000         300000      23235000
 Produk IKM -
 inacraft
 Gelar
 Potensi
                    25375000      1450000                 0        3270000         240000      20415000
 Produk IKM -
 PPI
 Pameran
 produk             27325000      2600000         353200           3411800         100000      20860000
 ekspor
 Pameran
                    23500000      7650000         450000            500000         780000      14120000
 JIVEST 2007
 Pameran
                    38500000     15750000         180000            100000         100000      22370000
 PRJ jakarta
Tabel 5.4 : Data Sebaran Belanja Jenis Kegiatan Pameran


Berdasar data pada sebaran belanja di atas, maka penentuan nilai batas bawah,
rata-rata dan nilai batas atas adalah sebagai berikut :


                                                    Batas                           Batas
            No          Keterangan                                Rata-Rata
                                                   Bawah                            Atas
                1   Honorarium PNS                 0.00%            20.25%         41.73%
                2   Bahan Habis Pakai              0.00%            0.69%          1.40%
                3   Cetak Penggandaan              1.55%            7.25%          12.94%
                4   Makan minum                    0.08%            1.06%          2.05%
                5   Perjalanan Dinas               58.20%           70.76%         83.31%




2.        PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR


          ASB PENGADAAN BAHAN MATERIAL
          Diskripsi
          Pengadaan bahan material merupakan kegiatan untuk memperoleh
          bahan material yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun
          kegiatan pendukung lainnya.      Pengadaan material merupakan
          kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan material karena
          adanya kebutuhan tertentu untuk mendukung aktivitas satuan kerja
          perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk
          mendukung kegiatan sekali waktu.




                                                                              Penyusunan ASB     52
Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




        Dari uraian diskripsi tersebut di atas maka cost driver (pengendali
        belanja) untuk ASB ini adalah Nilai Bahan Material yang diadakan,
        karena      besarnya   anggaran     belanja     pengadaan      bahan    material
        dipengaruhi oleh nilai belanja bahan material. Nilai Belanja Material
        merupakan hasil perkalian antara Volume x Standar Harga Barang dan
        Jasa (SHBJ). ASB ini ditujukan untuk mengendalikan besaran belanja
        untuk administrasi panitia pelaksana kegiatan pengadaan bahan
        material.


        Pengembangan Model
        Berdasarkan deskripsi di atas, maka model ASB Pengadaan Bahan
        Material adalah :
        Y=a+bX
        dimana:
        a : Belanja Tetap (Fixed Cost)
        b : Belanja Variabel (Variable Cost)
        X : Nilai Belanja Bahan Material
        Nilai b harus lebih besar dari pada 1


        Data
        Data yang digunakan untuk membuat ASB ini adalah:
                                                                          Cost Driver
                                                           Total
No             SKPD                    Kegiatan                          (Nilai Belanja
                                                          Belanja
                                                                        Bahan Material)
     Dinas                     Pembelian dan
1    Pertanian,Perikanan,      pendistribusian vaksin    134,850,000    Rp 120,825,000
     dan Peternakan            dan pakan ternak
     Dinas
                               Pembibitan dan
2    Pertanian,Perikanan,                                52,236,000      Rp 32,186,000
                               perawatan ternak
     dan Peternakan
                               Pengadaan alat
3    Dinas Kesehatan           fogging dan bahan-        28,062,500      Rp 12,600,000
                               bahan fogging
     Kantor Keluarga           Pengadaan Alat
4                                                        54,450,000      Rp 48,855,500
     Berencana                 Kontrasepsi
     Dinas                     Pengadaan Bibit
5    Pertanian,Perikanan,      Ternak Babi di            198,950,000    Rp 183,880,000
     dan Peternakan            Lokalitas Agropolitan
     Dinas
                               Pengadaan Bibit
6    Pertanian,Perikanan,                                200,000,000    Rp 156,400,000
                               Unggul Bawang Merah
     dan Peternakan


                                                               Penyusunan ASB    53
  Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




                                                                                   Cost Driver
                                                                     Total
 No                  SKPD                    Kegiatan                             (Nilai Belanja
                                                                    Belanja
                                                                                 Bahan Material)
                                     Pengadaan Obat dan
 7      Dinas Kesehatan                                            402,740,000   Rp 350,000,000
                                     Perbekalan Kesehatan
        Rumah Sakit Umum             Pengadaan Obat-obat
 8                                                                 400,000,000   Rp 300,000,000
        Daerah                       rumah sakit
                                     Pengadaan vaksin
 9      Dinas Kesehatan                                            13,500,000    Rp 13,500,000
                                     penyakit menular

 10     Dinas Kesehatan              Peningkatan Imunisasi         71,571,600    Rp 46,760,000

Tabel 5.5 : Data Jenis Kegiatan Pengadaan Bahan Material




     400000000

     350000000

     300000000

     250000000
     200000000                                                                            Series1

     150000000
     100000000

      50000000
            0
                 0    5E+07 1E+08 2E+08 2E+08 3E+08 3E+08 4E+08 4E+08 5E+08


Tabel 5.6 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Pengadaan Bahan Material




                                                                         Penyusunan ASB    54
  Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




   Tabel 5.7 : Output Statistik Jenis Kegiatan Pengadaan Bahan Material



Dari output yang dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Pengadaan Bahan
Material sebagai berikut :

          Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
          =Rp. 4.893.700 per kegiatan

          Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
          =(0,192 x Nilai Belanja Materialnya)
          Rumus Penghitungan Belanja Total:
          Belanja Tetap + Belanja Variabel
          = Rp. 4.893.700 + 1,192 x Nilai Belanja Materialnya
          = Rp. 4.893.700 + (0,192 x Nilai Belanja Materialnya) + Nilai Belanja
             Materialnya.

Keterangan :
Penghitungan belanja total ASB tersebut diatas sudah termasuk nilai belanja
materialnya. Sehingga dalam mendistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja
adalah jumlah belanja total dikurangi nilai belanja materialnya.


                                                                          Penyusunan ASB   55
Data sebaran belanja untuk jenis kegiatan pengadaan bahan material adalah :

                                                                                                                               Belanja
                                                              Belanja              Belanja                     Belanja                               Belanja
                                             Total                                             Belanja bahan                    cetak     Belanja
               Kegiatan                                     Honorarium           Honorarium                     Jasa                                Perjalana
                                            Belanja                                             pakai habis                  &pengganda    sewa
                                                               PNS                Non PNS                      kantor                                n dinas
                                                                                                                                 an
 Pembelian dan pendistribusian
                                           134850000              1275000                  0               0             0      2250000   1500000    9000000
 vaksin dan pakan ternak
 Pembibitan dan perawatan ternak             52236000                    0         10800000                0             0            0         0    9250000
 Pengadaan alat fogging dan bahan-
                                             28062500                    0                 0       12685000              0            0         0           0
 bahan fogging
 Pengadaan Alat Kontrasepsi                  54450000             2250000                  0         844500              0            0   2500000           0
 Pengadaan Bibit Ternak Babi di
                                           198950000              3575000                  0               0             0       395000         0   11100000
 Lokalitas Agropolitan
 Pengadaan Bibit Unggul Bawang
                                           200000000              5088000                  0        1729500              0       857500         0   35925000
 Merah
 Pengadaan Obat dan Perbekalan
                                           402740000              3300000                  0               0   3000000           440000         0           0
 Kesehatan
 Pengadaan Obat-obat rumah sakit           400000000                     0                 0      100000000              0            0         0           0
 Pengadaan vaksin penyakit
                                             13500000                    0                 0               0             0            0         0           0
 menular
 Peningkatan Imunisasi                       71571600                     0        13500000         9580000              0      1731600         0           0
Tabel 5.8 : Data Sebaran Objek Belanja Jenis Kegiatan Pengadaan Bahan Material




                                                                                  - 56 -
Berdasar data pada sebaran belanja di atas, maka penentuan nilai batas bawah,
rata-rata dan nilai batas atas adalah sebagai berikut :


                                                   Batas     Rata-      Batas
     No.              Keterangan
                                                   Bawah     rata       Atas
     1.    Belanja Honorarium PNS                   0,00%   6,38%       14,19%
     2.    Belanja Honorarium NON PNS               0,00%   10,02%      31,30%
     3.    Belanja Bahan Pakai Habis                0,00%   51,46%     100,00%
     4.    Belanja Jasa Kantor                      0,00%   1,24%       5,15%
     5.    Belanja Cetak dan Penggandaan            0,00%   2,34%       5,68%
     6.    Belanja Sewa                             0,00%   1,65%       5,26%
     7.    Belanja Perjalanan Dinas                 0,00%   26,91%      73,60%



3.     PEMERINTAH KOTA SALATIGA


       ASB MONITORING/PENGAWASAN/PENGAMATAN
       Diskripsi
       Monitoring/pengawasan/pengamatan    adalah   kegiatan  untuk
       mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai
       dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek
       bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat
       abstrak, ataupun berwujud fisik.

       Cost driver untuk ASB ini adalah jumlah obyek yang diawasi/diperiksa,
       titik pemeriksaan /pengawasan / pemeriksaan, jumlah pengamatan.


       Pengembangan Model
       Berdasarkan    deskripsi    di     atas,   maka   model   ASB    Monitoring/
       Pengawasan/Pengamatan adalah :
       Y=a+bX
       dimana:
       a : Belanja Tetap (Fixed Cost)
       b : Belanja Variabel (Variable Cost)
       X : Jumlah objek yang diawasi




                                        - 57 -
  Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




          Data
          Data yang digunakan untuk membuat ASB ini adalah:
                                                                                            Cost Driver
                                                                                 Total       (Jumlah
  No.                SKPD                          Kegiatan
                                                                               Anggaran       Objek
                                                                                             Amatan)
           Sekretariat Daerah              Revaluasi/appraisal
 1                                                                            15,000,000     43 Objek
           (SEKDA)                         aset/barang daerah
           Sekretariat Daerah              Monitoring, Evaluasi dan
 2                                                                             8,411,000     64 Objek
           (SEKDA)                         Pelaporan
           Sekretariat Daerah              Monitoring, Evaluasi dan
 3                                                                            44,658,000    500 Objek
           (SEKDA)                         Pelaporan
           Dinas Koperasi dan              Monitoring, Evaluasi dan
 4                                                                             5,000,000    120 Objek
           Usaha Kecil Menengah            Pelaporan
                                           Monitoring, evaluasi dan
 5         Kantor Kesbang Linmas                                               5,000,000      8 Objek
                                           pelaporan
                                           Monitoring, evaluasi dan
 6         Kantor Kesbang Linmas                                              10,000,000      8 Objek
                                           pelaporan
                                           Monitoring, evaluasi, dan
           Dinas Perindustrian dan
 7                                         pelaporan Monitoring                5,000,000     20 Objek
           Perdagangan
                                           Pinjaman Modal bergulir
           DISNAKER TRANS dan              Monitoring Evaluasi dan
 8                                                                            11,275,000      9 Objek
           PERMAS                          pelaporan Survey KHL
Tabel 5.9 : Data Jenis Kegiatan Monitoring/Pengawasan/Pengamatan




     50000000
     45000000
     40000000
     35000000
     30000000
     25000000                                                                              Series1
     20000000
     15000000
     10000000
     5000000
            0
                0       100          200         300        400          500         600


  Tabel 5.10 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Monitoring/Pengawasan/Pengamatan




                                                                          Penyusunan ASB     58
 Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




   Tabel 5.11 : Output Statistik Jenis Kegiatan Monitoring/Pengawasan/Pengamatan


Dari output yang dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Monitoring/Pengawasan
/Pengamatan sebagai berikut :


         Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
         = Rp.5.064.250,00 per kegiatan

         Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
         = Rp.74.780,00 per obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa

         Rumus Penghitungan Belanja Total:
         Belanja Tetap + Belanja Variabel
         = Rp.5.064.250,00 + (Rp. 74.780,00 x obyek yang dimonitor/
           diawasi/diperiksa)




                                                                         Penyusunan ASB   59
Data sebaran belanja untuk jenis kegiatan monitoring/pengawasan/pengamatan adalah :



                                                                          Belanja           Belanja                                     Belanja
                                                        Total                                            Belanja Cetak      Belanja
                   Kegiatan                                             Honorarium           Bahan                                     Perjalanan
                                                      Anggaran                                           &Penggandaan    Makan&Minum
                                                                           PNS             Habis Pakai                                   Dinas

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah                8,900,000          6,045,000          146,700        2,276,300       432,000         -
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                    8,411,000          4,664,000          263,900         503,100       2,240,000     740,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                   44,658,000          16,655,000        2,921,000       3,554,000      8,088,000    13,440,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                    5,000,000          1,320,000           68,000         612,000       2,000,000    1,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan                    5,000,000          3,980,000           67,000         173,000        480,000      300,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan                   10,000,000          5,720,000         1,034,500        160,500       1,440,000    1,645,000
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
                                                      5,000,000          3,330,000          420,000         250,000       1,000,000        -
Monitoring Pinjaman Modal bergulir
Monitoring Evaluasi dan pelaporan Survey
                                                     11,275,000          3,875,000         3,205,000        220,000       2,400,000    1,575,000
KHL
 Tabel 5.12 : Data Sebaran Objek Belanja Jenis Kegiatan Monitoring/Pengawasan/Pengamatan




                                                                            - 60 -
Berdasar data pada sebaran belanja di atas, maka penentuan nilai batas bawah,
rata-rata dan nilai batas atas adalah sebagai berikut :


 No.              Keterangan            Batas Bawah       Rata-rata   Batas Atas
  1.   Belanja Honorarium PNS                 0,00%        31,97%      72,77%
  2.   Belanja Honorarium Non PNS             0,00%        4,72%       20,59%
  3.   Belanja bahan pakai habis              0,00%        11,74%      32,20%
  4.   Belanja Jasa kantor                    0,00%        4,00%       20,71%
  5.   Belanja cetak & penggandaan            0,00%        4,89%       11,33%
  6.   Belanja Makan & minum                  0,65%        8,58%       16,51%
  7.   Belanja Perjalanan dinas               0,00%        34,09%      91,06%




4.     PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


       ASB PENDIRIAN PRASARANA
       Diskripsi
       Pendirian prasarana merupakan kegiatan untuk menghadirkan
       prasarana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah
       ataupun masyarakat umum yang mencakup bangunan dan jalan dan
       komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar
       prasarana tersebut dapat berfungsi termasuk instalasi listriknya.

       Dari uraian diskripsi tersebut diatas maka cost driver (pengendali
       belanja) untuk ASB ini adalah Nilai Fisik atau Konstruksi yang diadakan,
       karena besarnya anggaran belanja pendirian prasarana dipengaruhi oleh
       nilai belanja modal untuk pengadaan prasarana tersebut. Nilai Belanja
       Modal konstruksi merupakan hasil perkalian antara standar satuan harga
       dengan volume. ASB ini lebih ditujukan untuk mengendalikan besaran
       belanja administrasi panitia pelaksana kegiatan pendirian prasarana.


       Pengembangan Model
       Berdasarkan deskripsi diatas, maka model ASB Pendirian Prasarana
       adalah :
       Y=a+bX
       Dimana:



                                     - 61 -
Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




        a : Belanja Tetap (Fixed Cost)
        b : Belanja Variabel (Variable Cost)
        X : Nilai Belanja Modal Konstruksi
        Nilai b harus lebih besar dari pada 1


        Data
        Data yang digunakan untuk membuat ASB ini adalah:

                                                          Total
No             SKPD                    Kegiatan                       Cost Driver
                                                         Belanja
                               Pembangunan Masjid
     Dinas Pekerjaan
1                              Jabal Nur Desa Tanjung    538864000      494595250
     Umum
                               Limau,Muara Badak
                               Pembangunan Masjid
     Dinas Pekerjaan
2                              Jami (Pasundan) Loa       350000000      283252500
     Umum
                               Kulu
     Dinas Pekerjaan           Pembangunan Masjid
3                                                        727735000      631000000
     Umum                      Besar Al-Mizan Loa Kulu
                               Pembangunan Masjid
     Dinas Pekerjaan
4                              Nurul Huda Desa           1480000000    1307545100
     Umum
                               Teratak
                               Pembangunan Masjid
     Dinas Pekerjaan
5                              Baitul Rahman Loa         979000000      907300500
     Umum
                               Tebu
                               Pembangunan Pagar
     Dinas Pekerjaan
6                              Masjid Al-Banhaq Desa     100000000       73634200
     Umum
                               Sidomulyo,Tabang
     Dinas Pekerjaan           Pembangunan Masjid
7                                                        985000000      848300000
     Umum                      Al-Ansor, Tenggarong
                               Penambahan Ruang
     Dinas Pekerjaan
8                              Sekretariat masjid        259000000      198316250
     Umum
                               Muhammad Sayyid
                               Penurapan
     Dinas Pekerjaan           Pembangunan Kantor
9                                                        398840000      321880000
     Umum                      Kepala Desa dan BPU
                               Desa Jembayan Dalam
     Dinas Pekerjaan           Pembangunan Balai
10                                                         95909250      85409250
     Umum                      Desa Lamin Bioq
     Dinas Pekerjaan           Pembangunan SD Filial
11                                                       308033112      253533112
     Umum                      Desa Badak Mekar
     Dinas Pekerjaan           Pembangunan Madrasah
12                                                         85000000      72000000
     Umum                      Diniyah Samboja
     Dinas Pekerjaan           Pembangunan SDN 009
13                                                       871500000      786500000
     Umum                      Tenggarong
     Dinas Pekerjaan           Pembangunan Gedung
14                                                       347055900      299555900
     Umum                      SDN 018 Tenggarong
     Dinas Pekerjaan           Pembangunan SMP 3
15                                                         88365000      88365000
     Umum                      Samboja



                                                             Penyusunan ASB   62
Bab 5      Studi Kasus Penyusunan ASB




                                                                         Total
No                SKPD                       Kegiatan                                    Cost Driver
                                                                        Belanja
      Dinas Pekerjaan              Pembangunan SMPN I
16                                                                     1021800000         904545452
      Umum                         Tenggarong
                                   Pembangunan SD
      Dinas Pekerjaan
17                                 Muhammadiyah                         722606900         646106900
      Umum
                                   Tenggarong

Tabel 5.13 : Data Jenis Kegiatan Pendirian Prasarana




     1600000000

     1400000000
     1200000000

     1000000000
      800000000                                                                              Series1

      600000000
      400000000

      200000000
             0
                  0      2E+08   4E+08    6E+08     8E+08      1E+09   1.2E+09 1.4E+09


Tabel 5.14 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Pendirian Prasarana




                                                                            Penyusunan ASB      63
  Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




 Tabel 5.15 : Output Statistik Jenis Kegiatan Pendirian Prasarana




Dari output yang dihasilkan didapatkan rumusan ASB Pendirian Prasarana
sebagai berikut :

          Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
          = Rp. 15,049,068 per kegiatan

          Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
          =(1,11 x Nilai Belanja Modal)
          Rumus Penghitungan Belanja Total:
          Belanja Tetap + Belanja Variabel
          = Rp. 15,049,068 + 1,11 x Nilai Belanja Modal
          = Rp. 15,049,068 + (0,11 x Nilai Belanja Modal) + Nilai Belanja Modal




                                                                    Penyusunan ASB   64
Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




        Keterangan :
        Penghitungan belanja total ASB tersebut diatas sudah termasuk nilai
        belanja modalnya. Sehingga dalam mendistribusikan ke dalam alokasi
        obyek belanja adalah jumlah belanja total dikurangi nilai belanja
        modal.




                                                      Penyusunan ASB   65
Data sebaran belanja untuk jenis kegiatan pendirian prasarana adalah :

                                                                    Belanja                Belanja
                                                        Honorari               Belanja                 Belanja     Belanja
                                 Total      Honorariu                bahan                  cetak
          Kegiatan                                      um non                  Jasa                  Makan dan   Perjalanan
                                Belanja      m PNS                   pakai                &penggand
                                                          PNS                  kantor                  Minum        dinas
                                                                     habis                   aan
 Pembangunan Masjid Jabal
 Nur Desa Tanjung               538864000   21165000    10640000    763750    7800000      2900000     1000000        0
 Limau,Muara Badak
 Pembangunan Masjid Jami
                                350000000   15995000    6400000     632500    38750000     180000      750000      4040000
 (Pasundan) Loa Kulu
 Pembangunan Masjid Besar
                                727735000   22935000    7200000     2260000   60500000     535000      505000      2800000
 Al-Mizan Loa Kulu
 Pembangunan Masjid Nurul
                               1480000000   18660000    7200000     1133700   128500000    361200      1000000    15600000
 Huda Desa Teratak
 Pembangunan Masjid Baitul
                                979000000   24510000    5400000     755700    33700000     283800      750000      6300000
 Rahman Loa Tebu
 Pembangunan Pagar Masjid
 Al-Banhaq Desa                 100000000    6930000    1800000     195800    17080000     360000        0            0
 Sidomulyo,Tabang
 Pembangunan Masjid Al-
                                985000000   19275000    15750000    1110000   93700000     290000      3375000     3200000
 Ansor, Tenggarong
 Penambahan Ruang
 Sekretariat masjid             259000000   14875000    7000000     408750    36650000     1250000     500000         0
 Muhammad Sayyid
 Penurapan Pembangunan
 Kantor Kepala Desa dan BPU     398840000   16065000    6000000     4325000   40660000     2830000     480000      6600000
 Desa Jembayan Dalam
 Pembangunan Balai Desa
                                 95909250       0          0             0    10500000       0            0           0
 Lamin Bioq
 Pembangunan SD Filial Desa
                                308033112   10062500       0        2227500   34500000     360000         0        7350000
 Badak Mekar




                                                           - 66 -
Bab 5     Studi Kasus Penyusunan ASB




                                                                                         Belanja                    Belanja
                                                                         Honorari                       Belanja                 Belanja     Belanja
                                          Total          Honorariu                        bahan                      cetak
           Kegiatan                                                      um non                          Jasa                  Makan dan   Perjalanan
                                         Belanja          m PNS                           pakai                    &penggand
                                                                           PNS                          kantor                  Minum        dinas
                                                                                          habis                       aan
Pembangunan Madrasah
                                           85000000            0                0             0        13000000        0           0           0
Diniyah Samboja
Pembangunan SDN 009
                                         871500000        24760000           7200000    10040000       42000000     1000000        0           0
Tenggarong
Pembangunan Gedung SDN
                                         347055900             0                0             0        47500000        0           0           0
018 Tenggarong
Pembangunan SMP 3 Samboja                  88365000            0                0             0                        0           0           0
Pembangunan SMPN I
                                        1021800000             0                0             0        117254548       0           0           0
Tenggarong
Pembangunan SD
                                         722606900             0                0             0        76500000        0           0           0
Muhammadiyah Tenggarong
Tabel 5.14 : Data Sebaran Objek Belanja Jenis Kegiatan Pendirian Prasarana




                                                                             Penyusunan ASB       67
Berdasar data pada sebaran belanja di atas, maka penentuan nilai batas bawah,
rata-rata dan nilai batas atas adalah sebagai berikut :
                                                            Rata-     Batas
    No.             Keterangan               Batas Bawah
                                                             rata     Atas
    1.    Belanja Honorarium PNS                2.41%      16.83%    31.26%
    2.    Belanja Honorarium Non PNS            0.00%       6.43%    13.27%
    3.    Belanja Bahan Pakai Habis             0.00%       2.06%    5.73%
    4.    Belanja Jasa Kantor                  13.87%      68.86%   100.00%
    5.    Belanja Cetak dan Penggandaan         0.00%       0.89%    2.24%
    6.    Belanja Makan dan Minum               0.00%       0.72%    1.94%
    7.    Belanja Perjalanan Dinas              0.00%       4.20%    10.58%




                                    - 68 -
                                  BAB 6
                     KASUS KHUSUS DALAM
                      PENGOLAHAN DATA




B
          ab ini akan membahas bagaimana mengolah data ekstrim serta data
          yang terbatas sehingga mendapatkan hasil yang optimal serta dapat
          dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun secara praktis di
          Pemerintah Daerah.



1.       KETIKA DATA CUKUP TETAPI HASIL REGRESI TIDAK SIGNIFIKAN

Seringkali kita akan menjumpai data yang tidak lengkap dan sangat terbatas
jumlahnya. Tentunya ini akan menjadi permasalahan tersendiri dalam
pengolahan data. Contoh : ASB Sosialisasi/Penyuluhan

Deskripsi:
Sosialisasi/Penyuluhan bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung
berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh
SKPD.      Kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan
berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin
disosialisasi.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah Peserta dan Jumlah Hari

Data :

                                                                           Cost
 No              SKPD                           Kegiatan
                                                                          Driver

                               Koordinasi kerjasama permaslahan
 1       Sekretariat Daerah
                               peraturan perundang-undangan

         Dinas Pariwisata,     Partisipasi pada pesta rakyat danau toba
 2
         Seni dan Budaya       2008


         Dinas Pariwisata,     Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara
 3
         Seni dan Budaya       di dalam dan di luar negeri




                                       - 69 -
Bab 6      Kasus Khusus Dalam Pengolahan Data




                                                                                   Cost
No              SKPD                            Kegiatan
                                                                                  Driver
        Kantor Kesatuan
        Bangsa,Politik dan      Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi       500 org,
4
        Perlindungan            Potensi Bencana Alam                          1 hari
        Masyarakat
        Dinas Sosial , Tenaga
                                Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah
5       Kerja , Pemuda dan
                                (Depeda)
        Olah Raga
                                                                              900
                                Pemberdayaan nasyarakat untuk
6       Dinas Kesehatan                                                       orang, 1
                                pencapaian keluarga sadar gizi
                                                                              hari
        Dinas
                                                                              30 hari, 1
7       Pertanian,Perikanan,    Pemberdayaan Pengolahan Pupuk Organik
                                                                              org
        dan Peternakan
                                Pemberdayaan penyediaan dan pengguna
8       Sekretriat Daerah
                                jasa konstruksi
        Dinas Sosial , Tenaga
                                Pemberdayaan tenaga kerja padat karya
9       Kerja , Pemuda dan
                                produktif
        Olah Raga
        Dinas
10      Pertanian,Perikanan,    Pembibitan dan perawatan ternak
        dan Peternakan
                                Penerapan sistem dan informasi                53 org, 5
11      Dinas Pendidikan
                                manajemen pendidikan                          hari
                                Pengembangan data dan informasi               20 org, 3
12      Dinas Pendidikan
                                pendidikan non formal                         hari
        Dinas Kependudukan      Peningkatan pelayanan publik dalam
13
        dan Catatan Sipil       bidang kependudukan
        Dinas Pariwisata,       Peningkatan Pemanfaatan teknologi
14
        Seni dan Budaya         Informasi dalam pemasaeran pariwisata
        Kantor Kesatuan
        Bangsa,Politik dan      Peningkatan Toleransi dan Kerukunan           120 org,
15
        Perlindungan            dalam Kehidupan Beragama                      1 hari
        Masyarakat
        Badan Perencanaan
16                              Penyebaran Data dan Informasi
        Pembangunan Daerah
                                Penyebarkuasan informasi pembanguan
17      Sekretriat Daerah
                                Daerah
        Badan Ketahanan
        Pangan dan              Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan
18
        Pelaksana               Pelaku Agribisnis
        Penyuluhan
                                Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan             100 org,
19      Sekretriat Daerah
                                Masyarakat                                    2 hari
        Kantor Kesatuan
        Bangsa,Politik dan
20                              Penyuluhan kepada Masyarakat
        Perlindungan
        Masyarakat
21      Dinas Kesehatan         penyuluhan menciptakan lingkungan sehat


                                                                 Penyusunan ASB     70
  Bab 6      Kasus Khusus Dalam Pengolahan Data




                                                                                        Cost
  No               SKPD                                  Kegiatan
                                                                                       Driver
          Dinas
                                      Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang
 22       Pertanian,Perikanan,
                                      Didistribusikan kepada Masyarakat
          dan Peternakan
          Dinas Sosial , Tenaga
                                      Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
 23       Kerja , Pemuda dan
                                      tentang ketenagakerjaan
          Olah Raga

                                      Sosialisasi dan dimensi peraturan
                                                                                     200 org,
 24       Sekretriat Daerah           perundang-undangan jasa kontruksi dan
                                                                                     1 hari
                                      peraturan lainnya yang terkait

 25       Dinas Kesehatan             Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

          Dinas Kependudukan
 26                                   Sosialisasi kebijkan kependudukan
          dan Catatan Sipil
          Dinas Koperasi,
                                      Sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan
 27       Perindustrian,dan
                                      PLTS
          Perdagangan
          Kecamatan
 28                                   Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
          Nainggolan
          Dinas Tata Ruang,
          Permukiman,                 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 29
          Kebersihan dan              tentang Rencana Tata Ruang
          Pertamanan
Tabel 6.1 : Data Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan



Berdasar data di atas dari 29 data hanya terdapat 8 data yang lengkap.

 Keterangan                        Kegiatan                  Total Anggaran        cost driver
                   Pemantauan dan Penyebarluasan
       (A)                                                      23416400               500
                   Informasi Potensi Bencana Alam
                   Pemberdayaan nasyarakat untuk
       (B)                                                      275967000              900
                   pencapaian keluarga sadar gizi
                   Pemberdayaan Pengolahan Pupuk
       (C)                                                      30000000               30
                   Organik
                   Penerapan sistem dan informasi
       (D)                                                      94581000               265
                   manajemen pendidikan
                   Pengembangan data dan informasi
       (E)                                                      48537500               60
                   pendidikan non formal
                   Peningkatan Toleransi dan
       (F)         Kerukunan dalam Kehidupan                    40801029               120
                   Beragama
                   Penyuluhan Hukum Terhadap PNS
       (G)                                                      149206000              200
                   dan Masyarakat
                   Sosialisasi dan dimensi peraturan
                   perundang-undangan jasa
       (H)                                                      172666000              200
                   kontruksi dan peraturan lainnya
                   yang terkait



                                                                      Penyusunan ASB        71
Bab 6      Kasus Khusus Dalam Pengolahan Data




          300000000
                                                                                                    B
          250000000

          200000000
                                           H
          150000000                        G

          100000000                            D

           50000000            E     F
                           C                                       A
                   0
                       0       100       200   300     400     500       600       700   800   900      1000

                                                   A   B   C   D     E   F     G   H


        Tabel 6.2 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan




        Tabel 6.3 : Output Statistik Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan



                                                                                   Penyusunan ASB       72
  Bab 6   Kasus Khusus Dalam Pengolahan Data




Dari hasil output nilai R Square = 45,1 %, Sig = 6,8 % ; nilai tersebut secara
statistik belum memadai karena nilai signifikansi di atas 5%. Data masih dapat
diolah sehingga mampu mendapatkan nilai R Square dan nilai Sig yang bagus.
Cara mendapatkan data yang lebih memuaskan dengan menghilangkan data
yang ekstrim (outlier).


Adapun data yang dihilangkan (merupakan data ekstrim) adalah titik A, G dan
H. Titik tersebut mempunyai kecenderungan total anggaran yang dikeluarkan
besar dan cost driver yang dihasilkan kecil atau total anggaran terlalu kecil
dibandingkan dengan cost driver yang dihasilkan. Titik G dan H adalah contoh
data yang mempunyai kecenderungan anggaran lebih besar dari cost driver,
sebaliknya dengan titik A yang anggarannya terlalu kecil. Berdasar uraian
tersebut seperti terlihat pada gambar dibawah ini : (warna gelap merupakan
data ekstrim), dan data tersebut dihilangkan.
              Keterangan                Total Anggaran        cost driver
                  A                            23416400               500
                   B                          275967000               900
                  C                            30000000                30
                  D                            94581000               265
                   E                           48537500                60
                   F                           40801029               120
                  G                           149206000               200
                  H                           172666000               200


Dari kedua data tersebut kita akan melihat sebaran titik-titik dalam sumbu Y
(Total Belanja) dan sumbu X (Cost Driver), akan terlihat sebagai berikut
dibawah ini :

          300000000
                                                                                            B
          250000000

          200000000

          150000000

          100000000                           D

          50000000            E     F
                          C
                 0
                      0       100       200   300   400       500       600   700   800   900   1000

                                                     B    C    D    E    F




                                                                               Penyusunan ASB   73
  Bab 6    Kasus Khusus Dalam Pengolahan Data




Apabila kedua data tersebut kita analisis dengan statistik (SPSS), akan terlihat
outputnya sebagai berikut dibawah ini :




Hasil yang kedua ini dapat terlihat R square = 99,3 % dan Sig = 0 %; secara
statistik angka ini menunjukkan hasil yang sangat baik serta sangat signifikan.
Sehingga jika dipindahkan dalam rumus didapatkan Y = Rp. 20.162.500 + Rp.
283.963 X.


2.        KETIKA DATA YANG DI MILIKI TERBATAS
Yang dimaksud data terbatas adalah data yang dapat diolah sangat terbatas,
sehingga dalam analisisnya menggunakan metode high-low. Contoh : ASB Kajian
bersama/diskusi/sarasehan




                                                         Penyusunan ASB   74
  Bab 6     Kasus Khusus Dalam Pengolahan Data




Deskripsi:
Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan
untuk membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan
melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk
ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah lembaga peserta, Jumlah hari

Data Yang Dimiliki:
                                                                                       Cost
  No.             SKPD                                    Kegiatan
                                                                                      Driver
                                  Kajian peraturan perundang-undangan daerah
                                                                                      40
           Sekretariat            terhadap peraturan yang baru, lebih tinggi&
 1                                                                                    peserta,
           Daerah (SEKDA)         keserasian antar peraturan perundang-
                                                                                      1 hari
                                  undangan daerah
           Dinas
                                                                                      40
           Pengelolaan            Fasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat
 2                                                                                    peserta,
           Lingkungan             dalam pemanfaatan ruang
                                                                                      1 hari
           Hidup(DPLH)
                                                                                      100
           Kantor Kesbang         Peningkatan kesadaran masy.akan nilai-nilai
 3                                                                                    peserta,
           Linmas                 luhur budaya bangsa
                                                                                      1 hari
           Badan
           Penanaman              kajian Potensi Sumber daya yang terkait
 4         Modal dan              dengan Investasi (Penyusunan provil Usaha
           Pengembangan           daerah)
           Usaha Daerah
           Badan
           Penanaman              kajian Potensi Sumber daya yang terkait
 5         Modal dan              dengan Investasi (Penyusunan provil Usaha
           Pengembangan           daerah)
           Usaha Daerah
                                                                                      100
           Kantor Kesbang         Peningkatan kesadaran masy.akan nilai-nilai
 6                                                                                    peserta,
           Linmas                 luhur budaya bangsa
                                                                                      1 hari

Tabel 6.4 : Data Jenis Kegiatan Kajian Bersama/Diskusi/Sarasehan



Jika data yang memiliki cost driver disejajarkan dengan Total Anggaran akan
didapat data sebagai berikut di bawah ini :

                      No.     Total Anggaran           Cost Driver
                    1         53018000                       40
                    2         32025000                       40
                    3         15000000                      100
                    4         15000000                      100



                                                                     Penyusunan ASB    75
  Bab 6   Kasus Khusus Dalam Pengolahan Data




Dari kedua data tersebut hanya terdapat 4 kegiatan yang memiliki cost driver,
jadi hanya 4 kegiatan tersebut yang dapat dianalisis. Sebelumnya kita akan
melihat sebaran titik-titik dalam sumbu Y (Total Belanja) dan sumbu X (Cost
Driver), akan terlihat sebagai berikut dibawah ini :

                 60000000
                                                       A
                 50000000

                 40000000

                 30000000                              B

                 20000000
                                                                                      D
                                                                                      C
                 10000000

                        0
                            0        20           40           60           80      100      120

                                                           A   B    C   D



               Tabel 6.5 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan



Tabel diatas menunjukkan adanya data yang garis lurus artinya bahwa dengan
kinerja yang sama mempunyai beban anggaran yang berbeda dan ada juga data
yang memiliki anggaran serta kinerja yang sama. Apabila kedua data tersebut
kita analisis dengan statistik (SPSS), akan terlihat sebagai berikut dibawah ini :




                                                                            Penyusunan ASB   76
  Bab 6    Kasus Khusus Dalam Pengolahan Data




   Tabel 6.6 : Output Statistik Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan



Dari hasil output nilai R Square = 77,5 %, Sig = 12,0 % ; nilai tersebut secara
statistik masih belum memadai di mana nilai Sig diatas 5%. Juga menghasilkan
nilai pada b negative, yang tidak mungkin terjadi karena berarti semakin besar
kinerja maka anggaran semakin kecil anggarannya. Setelah melihat hasil output
tersebut, dan minimnya data, maka disini akan digunakan rumusan dengan
metode High-Low yaitu hanya mencari nilai b dengan nilai tertinggi dikurangi
nilai terendah, karenanya dalam metode ini rumusannya menjadi Y=bX.



                                                                        Penyusunan ASB   77
  Bab 6     Kasus Khusus Dalam Pengolahan Data




Jika kita lihat data tersebut kita akan menghasilkan b sebagai berikut dibawah
ini :


                    No.    Total Anggaran        Cost Driver
                   1       53.018.000                40
                   2       32.025.000                40
                   3       15.000.000               100
                   4       15.000.000               100


b1        = Total anggaran no.1 dibagi dengan cost driver no.1 (Rp. 53.018.000 :
           40) = 1,325,450
b2        = Total anggaran no.4 dibagi dengan cost driver no.4 (Rp. 15.000.000 :
           100) = 150,000


          Nilai b = b1 + b2 = 737.725
                       2




                                                               Penyusunan ASB   78
Bab 7    Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya




                                    BAB 7
         PENYESUAIAN ANALISIS STANDAR
        BELANJA PADA TAHUN BERIKUTNYA




B
        ab ini akan menjelaskan cara penyesuaian ASB untuk tahun-tahun
        selanjutnya. Terdapat beberapa kondisi di Pemerintah Daerah yang
        menyebabkan untuk dilakukannya pemutakhiran (update) ASB yang
sudah ada. Kondisi tersebut antara lain adalah inflasi/deflasi, kebijakan
pemerintah atau kebijakan pemerintah daerah, maupun gabungan antara
keduanya.



1.      Penyesuaian Inflasi/Deflasi

        Inflasi/deflasi menyebabkan perubahan pada harga barang dan jasa yang
        berlaku di pasar secara bersama-sama. Inflasi mengakibatkan harga
        barang    dan    jasa   naik    secara    bersama-sama,   sedangkan   deflasi
        mengakibatkan harga barang dan jasa turun secara bersama-sama.
        Tentunya dengan adanya inflasi/deflasi akan mengakibatkan ASB yang
        sudah disusun sebelumnya menjadi tidak relevan lagi.


        Berikut di contohkan penyesuaian ASB jika terjadi inflasi sebesar 10%.
        Sebelum terjadinya kenaikan harga karena inflasi, data yang digunakan
        untuk menyusun ASB Bimbingan/Pelatihan Teknis oleh Pemerintah
        Daerah adalah sebagai berikut:




                                         - 79 -
Bab 7     Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya




                                                                               Cost            Total
No.               SKPD                             Kegiatan
                                                                              Driver         Anggaran
        Kantor PDE,Perpustakaan    Pelatihan SDM di Bidang Komunikasi dan
1                                                                              320           3,750,000
        dan arsip daerah           Informasi
        Badan Pengawas             Pelatihan pengembangan tenaga
2                                                                               20          24,500,000
        daerah(BAWASDA)            pemeriksa dan aparatur pengawasan
                                   Pelatihan Aparatur pemerintahan desa
3       Kecamatan Sidorejo         dalam Bidang Manajemen Pemerintahan         120          39,991,500
                                   Desa
4       Dinas pertanian            pelatihan petani dan pelaku agribisnis       60          12,300,000
        Dinas Tenaga Kerja,        Pendidikan dan pelatihan peningkatan
        Transmigrasi dan           peran serta dalam kesetaraan gender
5                                                                              160          20,000,000
        Pemberdayaan               (Peningkatan Ketrampilan Pengetahuan
        Masyarakat                 Perempuan)
        Dinas Tenaga Kerja,
        Transmigrasi dan           Pelatihan perempuan dalam bidang
6                                                                              600          20,000,000
        Pemberdayaan               Usaha Ekonomi Produktif
        Masyarakat
                                   Pengembangan pendidikan
7       Dinas Pendidikan                                                       330          49,447,500
                                   Keaksaraan(pemberantasan buta aksara)

                                   Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan
        Kantor Kependudukan dan
8                                  kependudukan (Pengadaan Blangko              12          156,000,000
        catatan Sipil
                                   Dokumen Kependudukan)
        Badan Kepegawaian          Peningkatan ketrampilan dan
9                                                                               80          20,000,000
        Daerah (BKD)               profesionalisme
        Dinas Kesejahteraan
                                   Peningkatan peran aktif masyarakat dan
10      Sosial dan Keluarga                                                    112          52,440,000
                                   dunia usaha
        Berencana
        Dinas Tenaga Kerja,        Peningkatan kapasitas dan jaringan
        Transmigrasi dan           kelembagaan pemberdayaan perempuan
11                                                                              60          10,000,000
        Pemberdayaan               dan anak(Program Pemberdayaan
        Masyarakat                 Masyarakat berbassis agender(P2M-BG)
                                   Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
12      Dinas Pendidikan                                                        75          25,000,000
                                   (Penataran kurikulum 2006 SD, SMP)
                                   Bimbingan Teknis Implementasi
13      Kantor SATPOL PP                                                        40           7,000,000
                                   Peraturan perundang-undangan
                                   Penyiapan tenaga pengendali keamanan
14      Kantor Kesbang Linmas                                                  333          118,700,000
                                   dan kenyamanan lingkungan
                                   Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi
        Badan Kepegawaian
15                                 PNS Daerah(Pengembangan Profesi             100          40,000,000
        Daerah (BKD)
                                   Jabatan Fungsional Guru)
        Dinas Pengelolaan          Bimbingan Teknis Implementasi
16                                                                             150          100,000,000
        Keuangan Daerah (DPKD)     Peraturan Perundang-undangan
                                   Bimbingan Teknis Pengoperasian program
        Dinas Pengelolaan
17                                 Sistem Informasi Pengeluaran Keuangan        80          100,000,000
        Keuangan Daerah (DPKD)
                                   Daerah
        Dinas Kesejahteraan
                                   Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
18      Sosial dan Keluarga                                                     8           18,034,000
                                   penghuni panti Asuhan/Panti Jompo
        Berencana
                                   Pelatihan Aparatur pemerintahan desa
19      Kecamatan Sidorejo         dalam Bidang Manajemen Pemerintahan         280          45,020,000
                                   Desa
        Dinas Tenaga Kerja,
        Transmigrasi dan           Penyiapan Tenaga kerja siap Pakai
20                                                                             424          155,200,000
        Pemberdayaan               Pelatihan, Perbengkelan, High Speed
        Masyarakat




                                                                    Penyusunan ASB     80
Bab 7     Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya


                                                     B.           B.                                                       B.ctk
                                       Total                                   B.bhn           B.bhn hbs    B.Jasa                                B.Mkn&mn     B.Prjlan
No.             Kegiatan                          Honorariu   Honorarium                                                &pengganda     B.sewa
                                     Anggaran                                 material           pakai      kantor                                    m          dns
                                                   m PNS       Non PNS                                                      an

        Pelatihan SDM di Bidang
1                                    3,750,000    5,000,000       0              0             1,722,400    100,000      4,718,600       0        1,544,000    665,000
        Komunikasi dan Informasi

        Pelatihan pengembangan
2       tenaga pemeriksa dan        24,500,000    1,266,000   16,260,000         0              826,900     150,000      927,100         0        4,340,000    730,000
        aparatur pengawasan
        Pelatihan Aparatur
        pemerintahan desa dalam
3                                   39,991,500    6,120,000    5,380,000         0             1,896,500       0         700,000       80,000     7,680,000   18,135,000
        Bidang Manajemen
        Pemerintahan Desa
        pelatihan petani dan
4                                   12,300,000    3,936,000    400,000           0              846,600     150,000      410,200      3,637,200   2,460,000    460,000
        pelaku agribisnis
        Pendidikan dan pelatihan
        peningkatan peran serta
5       dalam kesetaraan gender     20,000,000    3,450,000    1,650,000      2,550,000        3,003,400    250,000      1,246,600    190,000     5,940,000   1,720,000
        (Peningkatan Ketrampilan
        Pengetahuan Perempuan)
        Pelatihan perempuan
6       dalam bidang Usaha          20,000,000    2,745,000    4,500,000      6,330,000        2,689,100    225,000      775,900         0        2,735,000       0
        Ekonomi Produktif
        Pengembangan pendidikan
7       Keaksaraan(pemberantasa     49,447,500    9,480,000   33,575,000         0             6,392,500       0            0            0           0            0
        n buta aksara)
        Peningkatan Kapasitas
        kelembagaan dan
8       kependudukan (Pengadaan     156,000,000   1,565,000       0              0              205,000     900,000     153,182,000      0         148,000        0
        Blangko Dokumen
        Kependudukan)
        Peningkatan ketrampilan
9                                   20,000,000    4,315,000       0              0             1,781,000   8,000,000     214,000         0         800,000    4,890,000
        dan profesionalisme

        Peningkatan peran aktif
10      masyarakat dan dunia        52,440,000    6,433,500   12,730,000         0             1,567,500   23,650,000    1,179,000       0        6,880,000       0
        usaha
        Peningkatan kapasitas dan
        jaringan kelembagaan
        pemberdayaan perempuan
11                                  10,000,000    3,375,000    625,000           0             1,781,200    75,000       1,118,800       0        1,960,000   1,065,000
        dan anak(Program
        Pemberdayaan Masyarakat
        berbassis agender(P2M-BG)



                                                                      Penyusunan ASB      81
                                                    B.            B.                                                 B.ctk
                                      Total                                  B.bhn      B.bhn hbs     B.Jasa                               B.Mkn&mn      B.Prjlan
No.           Kegiatan                           Honorariu    Honorarium                                          &pengganda    B.sewa
                                    Anggaran                                material      pakai       kantor                                   m           dns
                                                  m PNS        Non PNS                                                an

      Pelatihan Kompetensi
      Tenaga Pendidik
12                                 25,000,000    4,519,000        0            0        1,703,000        0         3,363,000      0        8,960,000    6,455,000
      (Penataran kurikulum 2006
      SD, SMP)

      Bimbingan Teknis
13    Implementasi Peraturan        7,000,000    4,276,000        0            0         391,000         0         573,000        0        1,760,000        0
      perundang-undangan

      Penyiapan tenaga
14    pengendali keamanan dan      118,700,000   50,585,000    2,800,000       0        5,367,500     225,000      638,500     3,940,000   33,194,000   21,950,000
      kenyamanan lingkungan

      Pendidikan dan pelatihan
      fungsional bagi PNS
15    Daerah(Pengembangan          40,000,000    29,800,000       0            0        2,577,000        0         873,000        0        3,780,000    2,970,000
      Profesi Jabatan Fungsional
      Guru)
      Bimbingan Teknis
16    Implementasi Peraturan       100,000,000   43,225,000       0            0        1,706,000    35,975,000    4,394,000   820,000     11,000,000   2,880,000
      Perundang-undangan
      Bimbingan Teknis
      Pengoperasian program
17    Sistem Informasi             100,000,000   5,475,000        0            0        1,590,000    82,500,000    1,060,000      0        9,375,000        0
      Pengeluaran Keuangan
      Daerah
      Pendidikan dan pelatihan
18    ketrampilan penghuni         18,034,000    2,068,000     1,920,000       0        11,012,000    70,000       184,000     500,000     2,280,000        0
      panti Asuhan/Panti Jompo
      Pelatihan Aparatur
      pemerintahan desa dalam
19                                 45,020,000    5,890,000     9,540,000       0        2,101,000     300,000      1,369,000    80,000     7,680,000    18,060,000
      Bidang Manajemen
      Pemerintahan Desa

      Penyiapan Tenaga kerja
20    siap Pakai Pelatihan,        155,200,000   25,120,000   34,740,000   63,030,300   3,412,300     335,000      1,242,400      0        27,320,000       0
      Perbengkelan, High Speed




                                                                                                                                                                82
 Bab 7         Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya



Berdasar data tersebut ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis yang diperoleh adalah :


         ASB–003
         PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS


         Deskripsi:
         Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam
         rangka untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada pegawai atau masyarakat
         secara teknis.

         Pengendali belanja (cost driver):
           Jumlah peserta per hari.

         Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
           = Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan

         Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
           = Rp.355.600,00 per Jumlah peserta

         Rumus Penghitungan Belanja Total:
         Belanja Tetap + Belanja Variabel
         = Rp. 1.162.850,00 + (Rp.355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)

         Alokasi Belanja ASB 003 :
                                                       Batas
          No.                Keterangan                        Rata-rata       Batas Atas
                                                       Bawah
          1.       Belanja Honorarium PNS              0,00%     18,33%         41,51%
          2.       Belanja Honorarium Non PNS          0,00%     9,71%          27,03%
          3.       Belanja bahan material              0,00%     5,74%          27,93%
          4.       Belanja bahan pakai habis           0,00%     9,87%          41,31%
          5.       Belanja Jasa kantor                 0,00%     22,51%         70,77%
          6.       Belanja cetak & penggandaan         0,00%     12,13%         64,27%
          7.       Belanja sewa                        0,00%     0,69%           2,54%
          8.       Belanja Makan & minum               0,00%     12,32%         26,59%
          9.       Belanja Perjalanan dinas            0,00%     8,70%          22,68%




Data tersebut berasal dari DPA SKPD Tahun Anggaran 2007, dan pada tahun 2008 terjadi
kenaikan inflasi sebesar 10%, sehingga terjadi perubahan pada seluruh standar harga yang
berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran
tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2008 dengan
menyesuaikan seluruh harga dengan kenaikan/penyesuaian 10%, maka akibat perubahan
tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:




                                                                 Penyusunan ASB     83
Bab 7     Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya


                                                                      B.                                                         B.ctk
                                     Total        B. Honorarium                  B.bhn              B.bhn hbs     B.Jasa                                 B.Mkn&mn     B.Prjlan
No.            Kegiatan                                           Honorarium                                                  &pengganda    B.sewa
                                   Anggaran            PNS                      material              pakai       kantor                                     m          dns
                                                                   Non PNS                                                        an

        Pelatihan
        pengembangan tenaga
1                                 26,950,000          1,392,600    17,886,000              -          909,590     165,000       1,019,810                 4,774,000     803,000
        pemeriksa dan aparatur                                                                                                                       -
        pengawasan

        Pelatihan Aparatur
        pemerintahan desa
2       dalam Bidang              43,990,650          6,732,000     5,918,000              -         2,086,150       -            770,000                 8,448,000   19,948,500
                                                                                                                                              88,000
        Manajemen
        Pemerintahan Desa

        pelatihan petani dan
3                                 13,530,000          4,329,600      440,000               -          931,260     165,000         451,220                 2,706,000     506,000
        pelaku agribisnis                                                                                                                   4,000,920

        Peningkatan
4       ketrampilan dan           22,000,000          4,746,500             -              -         1,959,100   8,800,000        235,400                  880,000     5,379,000
                                                                                                                                                     -
        profesionalisme
        Peningkatan peran aktif
5       masyarakat dan dunia      57,684,000          7,076,850    14,003,000              -         1,724,250   26,015,000     1,296,900                 7,568,000              -
                                                                                                                                                     -
        usaha
        Peningkatan kapasitas
        dan jaringan
        kelembagaan
        pemberdayaan
6       perempuan dan             11,000,000          3,712,500      687,500               -         1,959,320    82,500        1,230,680                 2,156,000    1,171,500
                                                                                                                                                     -
        anak(Program
        Pemberdayaan
        Masyarakat berbassis
        agender(P2M-BG)
        Pelatihan Kompetensi
        Tenaga Pendidik
7                                 27,500,000          4,970,900             -              -         1,873,300       -          3,699,300                 9,856,000    7,100,500
        (Penataran kurikulum                                                                                                                         -
        2006 SD, SMP)

        Bimbingan Teknis
8       Implementasi Peraturan     7,700,000          4,703,600             -              -          430,100        -            630,300                 1,936,000              -
                                                                                                                                                     -
        perundang-undangan

        Penyiapan tenaga
        pengendali keamanan
9                                 130,570,000        55,643,500     3,080,000              -         5,904,250    247,500         702,350                36,513,400   24,145,000
        dan kenyamanan                                                                                                                      4,334,000
        lingkungan



                                                                       Penyusunan ASB          84
                                                                 B.                                                      B.ctk
                                  Total      B. Honorarium                  B.bhn              B.bhn hbs    B.Jasa                               B.Mkn&mn     B.Prjlan
No.          Kegiatan                                        Honorarium                                               &pengganda    B.sewa
                                Anggaran          PNS                      material              pakai      kantor                                   m          dns
                                                              Non PNS                                                     an
      Pendidikan dan
      pelatihan fungsional
      bagi PNS
10                             44,000,000       32,780,000             -              -         2,834,700      -          960,300                 4,158,000   3,267,000
      Daerah(Pengembangan                                                                                                                    -
      Profesi Jabatan
      Fungsional Guru)
      Pendidikan dan
      pelatihan ketrampilan
11                             19,837,400        2,274,800     2,112,000              -        12,113,200   77,000        202,400                 2,508,000              -
      penghuni panti                                                                                                                550,000
      Asuhan/Panti Jompo

      Penyiapan Tenaga kerja
      siap Pakai Pelatihan,
12                             170,720,000      27,632,000    38,214,000   69,333,330           3,753,530   368,500     1,366,640                30,052,000              -
      Perbengkelan, High                                                                                                                     -
      Speed




                                                   Panduan Teknis Penyusunan ASB          85
 Bab 7   Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya



Data tersebut kemudian diolah seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,
dan hasil olahan statistik adalah sebagai berikut:




Hasil dari output menghasilkan rumusan ASB sebagai berikut : Y = 1.279.115 + 391.154 X ,
dengan R Square 95,5% dan Signifikansi 0%. Dari output yang dihasilkan mendapatkan
rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut :

           Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
           = Rp 1.279.115 per kegiatan

           Satuan pengendali belanja (Variabel cost):
           = Rp 391.154 peserta per hari

           Rumus Penghitungan Belanja Total:
           Belanja Tetap + Belanja Variabel
           = Rp 1.279.115 + (Rp 391.154 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Perbandingan rumusan ASB sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut :
                 Rumusan ASB Sebelum
                                                 Rumusan ASB Setelah Penyesuaian
                    Penyesuaian
           Rp. 1.162.850,00 + (Rp.355.600,00     Rp 1.279.115,00 + (Rp 391.154,00 x
            x Jumlah peserta x jumlah hari)         Jumlah peserta x Jumlah hari)

                                                              Penyusunan ASB   86
Setelah itu, maka dapat ditentukan nilai sebaran objek belanja. Perbandingan nilai
sebaran objek belanja sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut:


                                 Batas Bawah           Rata- Rata              Batas Atas
 No.       Keterangan
                               Sebelum   Setelah   Sebelum    Setelah    Sebelum     Setelah
       Belanja Honorarium
 1.                             0,00%    0.00%      18,33%     27.11%     41,51%      62.17%
       PNS
       Belanja Honorarium
 2.                             0,00%    0.00%      9,71%      14.31%     27,03%      38.34%
       NON PNS
       Belanja Bahan
 3.                             0,00%    0.00%      5,74%      12.05%     27,93%      53.78%
       Material
       Belanja Bahan Pakai
 4.                             0,00%    0.00%      9,87%      6.34%      41,31%      13.03%
       Habis
 5.    Belanja Jasa Kantor      0,00%    0.00%      22,51%     6.24%      70,77%      22.23%
       Belanja Cetak dan
 6.                             0,00%    0.26%      12,13%     2.18%      64,27%      4.10%
       Penggandaan
 7.    Belanja Sewa             0,00%    0.00%      0,69%      1.56%      2,54%       4.91%
       Belanja Makanan dan
 8.                             0,00%    0.00%      12,32%     19.38%     26,59%      43.64%
       Minuman
       Belanja Perjalanan
 9.                             0,00%    0.00%      8,70%      10.83%     22,68%      28.04%
       Dinas


2.     Kebijakan Pimpinan Daerah
       Seringkali Kepala Daerah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
       menetapkan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian tarif belanja.
       Misalnya kebijakan menaikkan standar honor, standar perjalanan dinas, dan lain
       sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap
       ASB. ASB yang lama tentunya perlu untuk disesuaikan.Contoh lain kebijakan KDH
       adalah ketika KDH meyakini bahwa telah terjadi pemborosan pada tahun-tahun
       lalu. Akibatnya, ASB perlu untuk disesuaikan.


       Contoh : Penyesuaian ASB karena Penyesuaian Tarif
       Kepala Daerah memandang perlunya untuk memberikan tambahan penghasilan
       kepada pegawai pemda yaitu memberikan tambahan honor serta menaikkan tarif
       perjalanan dinas. Kepala Daerah mengeluarkan keputusan menaikkan standar
       honor dan standar perjalanan dinas sebesar 15 % dari tahun sebelumnya. Berdasar
       data tahun sebelumnya, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Perjalanan
       Dinas disesuaikan dengan cara dikalikan dengan 115 % , sehingga akan di dapat
       data sebagai berikut:




                                               Panduan Teknis Penyusunan ASB   87
Bab 7     Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya


                                                                      B.                                                   B.ctk
                                    Total         B. Honorarium                 B.bhn          B.bhn hbs    B.Jasa                               B.Mkn&mn     B.Prjlan
No.            Kegiatan                                           Honorarium                                            &pengganda    B.sewa
                                  Anggaran             PNS                     material          pakai      kantor                                   m          dns
                                                                   Non PNS                                                  an


        Pelatihan
        pengembangan tenaga
1                                 25047680          1,303,980     16,747,800      -             826,900     150,000      927,100         -       4,340,000    751,900
        pemeriksa dan aparatur
        pengawasan


        Pelatihan Aparatur
        pemerintahan desa
2       dalam Bidang              40880550          6,303,600      5,541,400      -            1,896,500       -         700,000      80,000     7,680,000   18,679,050
        Manajemen
        Pemerintahan Desa

        pelatihan petani dan
3                                 12443880          4,054,080      412,000        -             846,600     150,000      410,200     3,637,200   2,460,000    473,800
        pelaku agribisnis


        Peningkatan
4       ketrampilan dan           20276150          4,444,450          -          -            1,781,000   8,000,000     214,000         -        800,000    5,036,700
        profesionalisme

        Peningkatan peran aktif
5       masyarakat dan dunia      53014905          6,626,505     13,111,900      -            1,567,500   23,650,000    1,179,000       -       6,880,000       -
        usaha
        Peningkatan kapasitas
        dan jaringan
        kelembagaan
        pemberdayaan
6       perempuan dan             10151950          3,476,250      643,750        -            1,781,200    75,000       1,118,800       -       1,960,000   1,096,950
        anak(Program
        Pemberdayaan
        Masyarakat berbassis
        agender(P2M-BG)
        Pelatihan Kompetensi
        Tenaga Pendidik
7                                 25329220          4,654,570          -                       1,703,000       -         3,363,000       -       8,960,000   6,648,650
        (Penataran kurikulum
        2006 SD, SMP)

        Bimbingan Teknis
8       Implementasi Peraturan    7128280           4,404,280          -          -             391,000        -         573,000         -       1,760,000       -
        perundang-undangan




                                                                       Penyusunan ASB     88
                                                               B.                                                   B.ctk
                                 Total     B. Honorarium                  B.bhn           B.bhn hbs    B.Jasa                             B.Mkn&mn      B.Prjlan
No.          Kegiatan                                      Honorarium                                            &pengganda    B.sewa
                               Anggaran         PNS                      material           pakai      kantor                                 m           dns
                                                            Non PNS                                                  an

      Penyiapan tenaga
      pengendali keamanan
9                              120960050    52,102,550      2,884,000       -             5,367,500    225,000    638,500     3,940,000   33,194,000   22,608,500
      dan kenyamanan
      lingkungan
      Pendidikan dan
      pelatihan fungsional
      bagi PNS
10                             40983100     30,694,000          -           -             2,577,000       -       873,000         -       3,780,000    3,059,100
      Daerah(Pengembangan
      Profesi Jabatan
      Fungsional Guru)
      Pendidikan dan
      pelatihan ketrampilan
11                             18153640      2,130,040      1,977,600       -             11,012,000   70,000     184,000     500,000     2,280,000        -
      penghuni panti
      Asuhan/Panti Jompo

      Penyiapan Tenaga kerja
      siap Pakai Pelatihan,
12                             156995800    25,873,600     35,782,200   63,030,300        3,412,300    335,000    1,242,400       -       27,320,000       -
      Perbengkelan, High
      Speed




                                                 Panduan Teknis Penyusunan ASB       89
 Bab 7   Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya



Data-data setelah penyesuaian tersebut kemudian diolah seperti pada langkah-langkah
yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka akan didapatkan hasil olahan statistik sebagai
berikut :




Hasil dari output tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut : Y =                 1.608.059 +
380.494 X , dengan R Square 95,5 % dan Signifikansi sebesar 0 %. Dari output yang
dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut :

            Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
            = Rp 1.608.059, 00 per kegiatan

            Satuan pengendali belanja (Variabel cost):
            = Rp 380.494,00 peserta per hari

            Rumus Penghitungan Belanja Total:
            Belanja Tetap + Belanja Variabel
            = Rp 1.608.059,00 + (Rp 380.494,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Perbandingan ASB sebelum dan sesudah penyesuaian adalah sebagai berikut :
                 Rumusan ASB Sebelum
                                                 Rumusan ASB Setelah Penyesuaian
                    Penyesuaian
            Rp. 1.162.850,00 + (Rp.355.600,00    Rp 1.608.059,00 + (Rp 380.494,00 x
             x Jumlah peserta x jumlah hari)       Jumlah peserta x Jumlah hari)

                                                             Penyusunan ASB   90
Selanjutnya, dapat ditentukan nilai sebaran objek belanja, perbandingan nilai sebaran
objek belanja sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut:
                               Batas Bawah              Rata- rata               Batas Atas
 No.       Keterangan
                             Sebelum     Setelah   Sebelum     Setelah   Sebelum       Setelah
       Belanja Honorarium
 1.                           0.00%      0.00%        18,33%   28.91%     41,51%        66.30%
       PNS
       Belanja Honorarium
 2.                           0.00%      0.00%        9,71%    15.26%     27,03%        40.89%
       NON PNS
       Belanja Bahan
 3.                           0.00%      0.00%        5,74%    11.17%     27,93%        49.87%
       Material
       Belanja Bahan Pakai
 4.                           0.00%      0.00%        9,87%     5.88%      41,31%       12.08%
       Habis
 5.    Belanja Jasa Kantor    0.00%      0.00%        22,51%    5.79%     70,77%        20.62%
       Belanja Cetak dan
 6.                           0.24%      0.24%        12,13%    2.02%     64,27%        3.81%
       Penggandaan
 7.    Belanja Sewa           0.00%      0.00%        0,69%     1.45%      2,54%        4.55%
       Belanja Makanan dan
 8.                           0.00%      0.00%        12,32%   17.98%     26,59%        40.47%
       Minuman
       Belanja Perjalanan
 9.                           0.00%      0.00%        8,70%    11.55%     22,68%        29.91%
       Dinas


3.     Penyesuaian Gabungan Antara Inflasi/Deflasi dan Kebijakan Pimpinan Daerah
       Penyesuaian ASB juga dapat diakibatkan karena gabungan antara kebijakan KDH
       dan inflasi/deflasi . Misalnya inflasi yang terjadi adalah sebesar 15 % dan kebijakan
       Kepala Daerah menaikkan standar harga honor dan standar harga perjalanan dinas
       sebesar 10 %. Maka, langkah-langkah penyesuaian adalah :
           a. Penyesuaian     terhadap     inflasi,    deflasi/pemborosan        terlebih     dahulu,
              kemudian;
           b. Hasil dari tahap a disesuaikan dengan perubahan kebijakan;
       Berdasarkan data pada tabel 7.1 disesuaikan seperti langkah diatas maka data
       akan disesuaikan seperti langkah diatas dan akan menghasilkan data penyesuaian
       sebagai berikut :




                                                 Panduan Teknis Penyusunan ASB    91
Bab 7     Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya


                                                                      B.                                                   B.ctk
                                     Total        B. Honorarium                 B.bhn          B.bhn hbs    B.Jasa                               B.Mkn&mn      B.Prjlan
No.            Kegiatan                                           Honorarium                                            &pengganda    B.sewa
                                   Anggaran            PNS                     material          pakai      kantor                                   m           dns
                                                                   Non PNS                                                  an

        Pelatihan
        pengembangan tenaga
1                                 30,274,440        1,601,490     20,568,900      -             950,935     172,500      1,066,165       -       4,991,000     923,450
        pemeriksa dan aparatur
        pengawasan

        Pelatihan Aparatur
        pemerintahan desa
2       dalam Bidang              49,398,250        7,741,800      6,805,700      -            2,180,975       -         805,000      92,000     8,832,000    22,940,775
        Manajemen
        Pemerintahan Desa

        pelatihan petani dan
3                                 14,696,540        4,979,040      506,000        -             973,590     172,500      471,730     4,182,780   2,829,000     581,900
        pelaku agribisnis

        Peningkatan
4       ketrampilan dan           24,058,575        5,458,475          -          -            2,048,150   9,200,000     246,100         -        920,000     6,185,850
        profesionalisme
        Peningkatan peran aktif
5       masyarakat dan dunia      62,509,803        8,138,378     16,103,450      -            1,802,625   27,197,500    1,355,850       -       7,912,000        -
        usaha
        Peningkatan kapasitas
        dan jaringan
        kelembagaan
        pemberdayaan
6       perempuan dan             12,082,475        4,269,375      790,625        -            2,048,380    86,250       1,286,620       -       2,254,000    1,347,225
        anak(Program
        Pemberdayaan
        Masyarakat berbassis
        agender(P2M-BG)
        Pelatihan Kompetensi
        Tenaga Pendidik
7                                 30,012,010        5,716,535          -          -            1,958,450       -         3,867,450       -       10,304,000   8,165,575
        (Penataran kurikulum
        2006 SD, SMP)

        Bimbingan Teknis
8       Implementasi Peraturan     8,541,740        5,409,140          -          -             449,650        -         658,950         -       2,024,000        -
        perundang-undangan

        Penyiapan tenaga
        pengendali keamanan
9                                 145,168,525      63,990,025      3,542,000      -            6,172,625    258,750      734,275     4,531,000   38,173,100   27,766,750
        dan kenyamanan
        lingkungan



                                                                       Penyusunan ASB     92
                                                                 B.                                                   B.ctk
                                  Total      B. Honorarium                  B.bhn           B.bhn hbs    B.Jasa                           B.Mkn&mn     B.Prjlan
No.          Kegiatan                                        Honorarium                                            &pengganda   B.sewa
                                Anggaran          PNS                      material           pakai      kantor                               m          dns
                                                              Non PNS                                                  an
      Pendidikan dan
      pelatihan fungsional
      bagi PNS
10                             49,768,550     37,697,000          -           -             2,963,550       -       1,003,950      -      4,347,000    3,757,050
      Daerah(Pengembangan
      Profesi Jabatan
      Fungsional Guru)
      Pendidikan dan
      pelatihan ketrampilan
11                             21,197,720      2,616,020      2,428,800       -             12,663,800   80,500     211,600     575,000   2,622,000        -
      penghuni panti
      Asuhan/Panti Jompo

      Penyiapan Tenaga kerja
      siap Pakai Pelatihan,
12                             185,363,900    31,776,800     43,946,100   72,484,845        3,924,145    385,250    1,428,760      -      31,418,000       -
      Perbengkelan, High
      Speed




                                                   Panduan Teknis Penyusunan ASB       93
 Bab 7   Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya



Data-data setelah penyesuaian tersebut kemudian diolah seperti pada langkah-langkah
yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka akan didapatkan hasil olahan statistik sebagai
berikut :




Hasil dari output tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut : Y = 1.678.597,00 +
428.023,00 X , dengan R Square 95,5 % dan Signifikansi sebesar 0 %. Dari output yang
dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut :

            Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
            = Rp 1.678.597,00 per kegiatan

            Satuan pengendali belanja (Variabel cost):
            = Rp 428.023,00 peserta per hari

            Rumus Penghitungan Belanja Total:
            Belanja Tetap + Belanja Variabel
            = Rp 1.678.597,00 + (Rp 428.023,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Perbandingan ASB sebelum dan sesudah penyesuaian adalah sebagai berikut :
                 Rumusan ASB Sebelum
                                                 Rumusan ASB Setelah Penyesuaian
                    Penyesuaian
            Rp. 1.162.850,00 + (Rp.355.600,00    Rp 1.678.597,00 + (Rp 428.023,00 x
             x Jumlah peserta x jumlah hari)        Jumlah peserta x Jumlah hari)



                                                             Penyusunan ASB   94
Selanjutnya, dapat ditentukan nilai sebaran objek belanja, perbandingan nilai sebaran
objek belanja sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut:
                                Batas Bawah              Rata- rata               Batas Atas
 No.      Keterangan
                             Sebelum   Setelah   Sebelum       Setelah       Sebelum     Setelah
       Belanja
 1.                           0.00%     0.00%     18,33%        28.34%        41,51%     64.99%
       Honorarium PNS
       Belanja
 2.    Honorarium NON         0.00%     0.00%      9,71%        14.96%        27,03%     40.08%
       PNS
       Belanja Bahan
 3.                           0.00%     0.00%      5,74%        11.45%        27,93%     51.11%
       Material
       Belanja Bahan
 4.                           0.00%     0.00%      9,87%        6.02%         41,31%     12.38%
       Pakai Habis
       Belanja Jasa
 5.                           0.00%     0.00%     22,51%        5.93%         70,77%     21.13%
       Kantor
       Belanja Cetak dan
 6.                           0.25%     0.25%     12,13%        2.08%         64,27%      3.90%
       Penggandaan
 7.    Belanja Sewa           0.00%     0.00%      0,69%        1.48%         2,54%       4.67%
       Belanja Makanan
 8.                           0.00%     0.00%     12,32%        18.42%        26,59%     41.47%
       dan Minuman
       Belanja Perjalanan
 9.                           0.00%     0.00%      8,70%        11.32%        22,68%     29.32%
       Dinas


Hasil dari ketiga penyesuaian tersebut diatas, jika kita perbandingkan akan terlihat
sebagai berikut :
                                                              Rumusan ASB
                     Rumusan ASB        Rumusan ASB                                Rumusan ASB
                                                              Penyesuaian
  Keterangan           Sebelum          Penyesuaian                                Penyesuaian
                                                             Kebijakan KDH
                     Penyesuaian           Inflasi                                  Gabungan
                                                             dan atau DPRD
 Belanja Tetap
                    Rp. 1.162.850,00   Rp 1.279.115,00      Rp 1.608.059,00       Rp 1.678.597,00
  (Fixed Cost)

     Belanja
    Variabel         Rp.355.600,00     Rp 391.154,00         Rp 380.494,00         Rp 428.023,00
 (Variable Cost)




                                                 Panduan Teknis Penyusunan ASB   95
                 BAB 8
         CONTOH-CONTOH ASB DARI
            BEBERAPA PEMDA

1.     PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

A.     ASB -01 AKREDITASI LEMBAGA

Deskripsi:
Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan
kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu
lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini
dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh
status akreditasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari
direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya
status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja
perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah Parameter yang diakreditasi.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp. 2.804.800,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp 20.420.200,00 per Parameter yang diakreditasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
     Belanja Tetap + Belanja Variabel
     = Rp. 2.804.800,00 + (Rp 20.420. 200,00          x Jumlah Parameter yang
     diakreditasi)

Alokasi Obyek Belanja ASB 01

                                     Batas Bawah       Rata-rata     Batas Atas
No           Obyek Belanja
                                          (%)             (%)            (%)
1    Belanja Honorarium                 29,68            54,48         79,28
2    Uang Lembur                         0,73            8,56          16,39
3    Belanja Bahan Material              0,1             3,15           6,19
4    Belanja Jasa Kantor                  4,4            20,98         37,55
5    Belanja Sewa                        1,65            12,83         24,01




                                    - 96 -
Bab 8     Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



B.      ASB –03 ASISTENSI ATAU BIMBINGAN DENGAN PENDAMPINGAN

Deskripsi:
Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk
memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek
pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar
dalam rangka memberikan panduan tersebut. Kegiatan ini melibatkan subyek
pelaksana harian sebagai pelaksana utama dan pihak luar sebagai pemandu
untuk menunjukkan cara atau mekanisme yang benar dan efisien. Setelah
kegiatan ini selesai maka pelaksana utama harus sudah mampu melaksanakan
kegiatan yang menjadi motif dilaksanakannya kegiatan ini tanpa panduan dari
pihak luar lagi.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah lembaga yang didampingi dan Durasi Pendampingan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp. 2.411.700,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp. 1.542.900,00 per Lembaga per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
     Belanja Tetap + Belanja Variabel
     = Rp. 2.411.700,00 + (Rp. 1.542.900,00 x Jumlah Lembaga x jumlah
     bulan)

Alokasi Obyek Belanja ASB 03:
                                          Batas Bawah   Rata-rata      Batas Atas
No             Obyek Belanja
                                               (%)         (%)             (%)
 1      Belanja Honorarium                   25,49        50,48          75,48
 2      Belanja Bahan Material                0,17        4,12            8,07
 3      Belanja Jasa Pihak Ketiga             0,47        6,84           13,21
 4      Belanja Cetak & Penggandaan           0,67        8,19           15,71
 5      Belanja Sewa                          0,37         6,05          11,74
 6      Belanja Makanan & Minuman             5,37        23,18          40,98
 7      Belanja Perjalanan Dinas              0,01        1,14            2,26




                                                              Penyusunan ASB   97
Bab 8     Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



2.        PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


A.        ASB -05 KAJIAN BERSAMA/DISKUSI/SARASEHAN


Deskripsi:
Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk
membahas masalah atau topik memperoleh masukan dengan melibatkan
orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan
masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta
harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan)
peserta dengan masalah atau topik tersebut dan bukan asal menghadirkan
orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik.
Satuan kerja perangkat daerah harus mendeskripsikan secara singkat setiap
peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah lembaga/peserta yang terlibat
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)
      = Rp 5.400.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp. 700.000,00 per Jumlah Lembaga/Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:
     Tarif Belanja Variabel x Jumlah Lembaga Peserta
     = Rp. 5.400.000,00 + (700.000,00 x Jumlah Lembaga Peserta)i.

Alokasi Obyek Belanja ASB 05
                                                  Batas Bawah   Rata-rata    Batas Atas
     No            Obyek Belanja
                                                      (%)          (%)           (%)
     1.   Belanja Honorarium                         3,79%       12,29%        17,76%
     2.   Belanja Bahan Material                     0,22%        1,43%        4,02%
     3.   Belanja Honorarium Non PNS                 2,06%       69,56%       100,00%
     4.   Belanja Cetak dan Penggandaan              0,39%        1,59%        3,92%
     5.   Belanja Sewa                               2,82%        2,82%        2,82%
     6.   Belanja Makan dan Minum                    0,98%        3,10%        6,56%
     7.   Belanja Perjalanan Dinas                   2,47%        9,20%        15,08%




                                                                  Penyusunan ASB   98
Bab 8     Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



3.        PEMERINTAH KABUPATEN PATI


A.        ASB – 02 PENANGANAN KASUS
Deskripsi:
Penanganan kasus merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja
perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan/menyelesaikan kasus-
kasus hukum/pengaduan yang terjadi.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah kasus yang ditangani.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp. 837.400,00 Per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp. 2.715.200,00 per Jumlah kasus yang ditangani

Rumus Penghitungan Belanja Total:
     Belanja Tetap + Belanja Variabel
     = Rp. 837.400,00 + (Rp. 2.715.200,00 x kasus yang ditangani).

Alokasi Obyek Belanja ASB-02:
                                          Batas Bawah   Rata-rata      Batas Atas
     No         Obyek Belanja
                                              (%)          (%)            (%)
     1.   Honorarium                         8,82%       22,55%         42,77%
     2.   Belanja Bahan Pakai Habis          0,89%        2,77%          6,11%
          Belanja Cetak dan
     3.                                       0,30%      1,43%            4,19%
          Penggandaan
     4.   Belanja Sewa                        5,23%      32,53%           59,82%
     5.   Belanja Makan Minum                 1,15%      7,16%            26,92%
     6.   Belanja Perjalanan Dinas            5,63%      33,55%          129,22%




                                                              Penyusunan ASB   99
Bab 8     Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



B.        ASB – 03 OPERASI PENEGAKAN HUKUM/PERATURAN

Deskripsi:
Operasi penegakan peraturan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan penegakan
hukum/peraturan.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah personal penegak hukum dan durasi dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp. 7.043.000,00 Per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp. 466.600,00 per Jumlah personal penegak hukum

Rumus Penghitungan Belanja Total:
     Belanja Tetap + Belanja Variabel
     = Rp. 7.043.000,00 + (Rp. 466.600,00 x jumlah personal penegak hokum
     x durasi dalam bulan).

Alokasi Obyek Belanja ASB - 03:
                                                  Batas Bawah   Rata-rata    Batas Atas
     No            Obyek Belanja
                                                       (%)         (%)          (%)
     1.   Honorarium                                 45,11%      53,11%       63,11%
     2.   Belanja Bahan Material                     3,58%        3,76%        3,95%
     3.   Belanja Jasa Kantor                        11,54%      15,29%       19,04%
     4.   Belanja Bahan Pakai Habis                  0,00%       10,36%       20,36%
     5.   Belanja Cetak dan Penggandaan              0,00%        1,87%        3,67%
     6.   Belanja Sewa                               0,00%        0,99%        2,89%
     7.   Belanja Makan dan Minum                    0,00%       14,62%       28,62%




                                                                  Penyusunan ASB   100
Bab 8     Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



4.       PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL


A.       ASB–10 PEMBENTUKAN BADAN ATAU ORGANISASI
Deskripsi:
Pembentukan badan atau organisasi merupakan kegiatan untuk menghadirkan
badan atau organisasi baru baik di dalam satuan kerja perangkat daerah
perangkat daerah ataupun di luar satuan kerja perangkat daerah. Organisasi
bisa berupa organisasi di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan.
Kegiatan ini akan menghasilkan badan atau organisasi baru sebagai
pertanggungjawaban satuan kerja perangkat daerah pelaksana kegiatan yang
bersangkutan. Organisasi yang dibentuk memiliki status yang sah baik secara
legal (hukum) maupun formal.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah Lembaga atau Badan atau Unit Organisasi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp3.127.900, 00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp12.490.700, 00 per Jumlah Lembaga/Badan/Organisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
     Belanja Tetap + Belanja Variabel
     = Rp3.127.900, 00 + (Rp12.490.700, 00 x Jumlah Lembaga/Badan/
       Organisasi)

Alokasi Obyek Belanja ASB-10:
                                             Batas Bawah   Rata-rata     Batas Atas
 No              Obyek Belanja
                                                  (%)         (%)           (%)
     1   Belanja Honorarium PNS                 4,82%       15,57%        36,51%
     2   Belanja Honorarium Non PNS             2,11%        2,68%         3,25%
     3   Belanja Bahan Material                 0,30%        6,60%        11,92%
     4   Belanja Bahan Pakai Habis              0,18%        1,12%         2,38%
     5   Belanja Cetak dan Penggandaan          1,04%        1,11%         1,20%
     6   Belanja Sewa                           1,99%        6,50%        11,02%
     7   Belanja Makan dan Minum                0,65%       15,33%        49,55%
     8   Belanja Pakaian Kerja                  36,05%      46,05%        56,05%
     9   Belanja Perjalanan Dinas               0,25%        5,04%        13,70%




                                                              Penyusunan ASB   101
Bab 8     Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



B.       ASB–12 PENANGANAN MASALAH KESEHATAN



Deskripsi:
Penanganan masalah kesehatan adalah kegiatan untuk menangani berbagai
masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat.
Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit
tertentu yang diderita oleh orang-orang namun hanya untuk memberikan
bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan satuan kerja perangkat daerah
tersebut dan menangani masalah ringan yang bisa di atasi atau ditangani oleh
SDM yang dimiliki dengan penanganan yang sesuai dengan keahlian SDM.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah objek yang ditangani
      (objek yang ditangani bisa balita, orang dewasa atau keluarga).

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp245.800, 00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp391.800, 00 per Jumlah objek yang ditangani

Rumus Penghitungan Belanja Total:
     Belanja Tetap + Belanja Variabel
     = Rp245.800, 00 + (Rp391.800, 00 x Jumlah objek yang ditangani).

Alokasi Obyek Belanja ASB 12:
                                            Batas Bawah   Rata-rata    Batas Atas
No              Obyek Belanja
                                                 (%)         (%)          (%)
 1      Belanja Honorarium PNS                 11,97%      26,91%       40,74%
 2      Belanja Honorarium Non PNS             0,81%        6,63%       12,46%
 3      Uang Lembur                            1,27%        1,91%        2,55%
 4      Belanja Bahan Pakai Habis              1,31%        5,41%       11,43%
 5      Belanja Jasa Kantor                    0,57%        5,27%        9,98%
 6      Belanja Cetak dan Penggandaan          4,31%       16,23%       38,27%
 7      Belanja Sewa                           1,03%        1,11%        1,19%
 8      Belanja Makan dan Minum                2,50%       20,76%       44,57%
 9      Belanja Pakaian Kerja                  2,10%        2,10%        2,10%
10      Belanja Perjalanan Dinas               11,94%      13,67%       15,39%


Nilai di atas belum mencantumkan belanja material karena belanja tersebut
bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan atau masalah kesehatan yang dihadapi.
Nilai tersebut setelah dihitung ditambahkan ke dalam belanja di atas sebagai
keseluruhan belanja total final.




                                                              Penyusunan ASB   102
Bab 8    Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



5.      PEMERINTAH KOTA SALATIGA


A.      ASB–013 PENELITIAN DAN ANALISIS
Deskripsi:
Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan suatu permasalahan ke dalam
komponen-komponen penyusunnya agar dapat dikaji secara mendalam.
Kegiatan ini akan menggambarkan apa yang ada di dalam topik permasalahan
tersebut dan apa yang seharusnya dihadirkan dalam struktur atau format yang
akan datang serta rekomendasi perbaikannya.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah Topik Pengamatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp. 214.300,00 x Jumlah Topik Pengamatan

Rumus Belanja Total:
     Belanja Tetap + Belanja Variabel
     = Rp. 0,00 + (Rp. 214.300,00 x Jumlah Topik Pengamatan)

Alokasi Belanja ASB-013 :
                                            Batas Bawah   Rata-rata    Batas Atas
 No             Obyek Belanja
                                                (%)          (%)          (%)
 1.     Belanja Honorarium PNS                 0,00%       44,48%       100,00%
 2.     Belanja Honorarium Non PNS               0,00%     3,93%         12,79%
 3.     Belanja bahan pakai habis                0,00%     8,55%         17,59%
 4.     Belanja Jasa kantor                      0,00%     18,23%        59,75%
 5.     Belanja cetak & penggandaan              2,18%     16,47%        30,75%
 6.     Belanja Makan & minum                    0,43%     4,51%         8,60%
 7.     Belanja Perjalanan dinas                 0,25%     3,83%         7,42%




                                                            Penyusunan ASB   103
Bab 8    Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



B.      ASB–014 PENGADAAN BAHAN MATERIAL


Deskripsi:
Pengadaan bahan material merupakan kegiatan untuk memperoleh bahan
material yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan
pendukung lainnya. Pengadaan material merupakan kegiatan yang diadakan
khusus untuk menghadirkan material karena adanya kebutuhan tertentu dalam
mendukung aktivitas satuan kerja secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk
mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (cost driver):
      Nilai Bahan Material yang diadakan.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp. 24.014.100,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = ( 1,02 x Nilai Belanja Materialnya)
Rumus Penghitungan Belanja Total:
      Belanja Tetap + Belanja Variabel
      = Rp. 24.014.100,00 + (1,02 x Nilai Belanja Materialnya)
      = (Rp. 24.014.100,00 +(0,02 x Nilai Belanja Material))+Nilai Belanja
        Material

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja materialnya harus di
distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Alokasi
Belanja ASB 014.


Alokasi Belanja ASB-014 :
                                            Batas Bawah   Rata-rata   Batas Atas
 No             Obyek Belanja
                                                (%)          (%)         (%)
 1.     Belanja Honorarium PNS                 0,00%       14,96%      34,73%
 2.     Belanja bahan pakai habis                0,00%     2,38%        6,25%
 3.     Belanja Jasa kantor                      0,00%     4,51%        14,07%
 4.     Belanja cetak & penggandaan              0,00%     7,57%        25,65%
 5.     Belanja Makan & minum                    0,00%     2,42%        7,43%
 6.     Belanja Perjalanan dinas                 0,00%     68,15%      100,00%




                                                             Penyusunan ASB   104
 Bab 8    Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



C.       ASB–015 PENGADAAN NON KONSTRUKSI (BELANJA MODAL)


Deskripsi:
         Pengadaan non konstruksi merupakan kegiatan untuk memperoleh
         berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama
         SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan non konstruksi
         merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana
         tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas
         satuan kerja secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung
         kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (cost driver):
      Nilai Sarana Fisik

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp. 13.933.600,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = (1,003 x Nilai Sarana Fisiknya)

Rumus Penghitungan Belanja Total:
     Belanja Tetap + Belanja Variabel
     = Rp. 13.933.600,00 + (1,003 x Nilai Sarana Fisiknya)
     = (Rp. 13.933.600,00 + (0,003 x Nilai Sarana Fisik))+Nilai Sarana Fisik

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai sarana fisiknya harus di distribusikan
dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Alokasi Belanja ASB
015.

Alokasi Objek Belanja ASB-015 :
                                             Batas Bawah   Rata-rata   Batas Atas
 No              Obyek Belanja
                                                 (%)          (%)         (%)
 1.      Belanja Honorarium PNS                 0,00%       24,11%      49,59%
 2.      Belanja bahan pakai habis                0,00%     26,78%      100,00%
 3.      Belanja Jasa kantor                      0,00%     43,75%      100,00%
 4.      Belanja cetak & penggandaan              0,00%     3,06%        8,58%
 5.      Belanja Makan & minum                    0,00%     1,53%        3,75%
 6.      Belanja Perjalanan dinas                 0,00%     0,76%        3,47%




                                                              Penyusunan ASB   105
Bab 8    Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



6.      PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO


A.      ASB–47 PERINGATAN HARI BESAR AGAMA DAN NASIONAL


Deskripsi:
Analisa Standar Belanja Peringantan Hari Besar Agama dan Nasional adalah
standar belanja yang digunakan untuk melaksanakan peringatan hari besar
keagamaan dan hari besar nasional.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah peringatan hari besar

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp. 8.524.700,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp 41.641.000,00 per peringatan hari besar

Rumus Penghitungan Belanja Total:
     Belanja Tetap + Belanja Variabel
     = Rp. 8.524.700,00 + (Rp 41.641.000,00 per peringatan hari besar)


Alokasi Obyek Belanja ASB-047 :
                                                 Batas Bawah   Rata-rata   Batas Atas
 No               Obyek Belanja
                                                     (%)          (%)         (%)
 1.     Belanja Jasa Pihak Ke-3                         0,1%       1,10%          6,20%
 2.     Belanja cetak & penggandaan                    0,00%       0,33%          5,33%
 3.     Belanja Sewa                                  38,81%      43,81%         48,81%
 4.     Belanja Makan & Minum                         49,76%      54,76%         59,76%




                                                                Penyusunan ASB    106
Bab 8    Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda



B.      ASB–48 PERINGATAN EVEN NASIONAL SEDUNIA

Deskripsi:
Analisa Standar Belanja Peringantan Even Nasional Sedunia adalah standar
belanja yang digunakan untuk melaksanakan peringatan hari besar/even
nasional yang juga diperingati secara serentak di seluruh dunia.

Pengendali belanja (cost driver):
      Jumlah even yang diperingatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
      = Rp. 1.020.000,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
      = Rp 83.650.000,00 per peringatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
     Belanja Tetap + Belanja Variabel
     = Rp. 1.020.000,00 + (Rp 83.650.000,00 x jumlah even yang diperingati)


Alokasi Obyek Belanja ASB-048 :
                                                 Batas Bawah   Rata-rata   Batas Atas
 No               Obyek Belanja
                                                      (%)         (%)         (%)
 1.     Belanja Jasa Pihak Ke-3                     27,62%      32,62%      47,62%
 2.     Belanja bahan pakai habis                   0,34%       2,34%        7,34%
 3.     Belanja cetak & penggandaan                 2,10%       7,10%        12,10%
 4.     Belanja Sewa                                1,02%       6,02%        11,02%
 5.     Belanja Makan & Minum                       0,71%       9,71%        9,71%
 6.     Belanja Perjalanan Dinas                   25,52%       30,52%       35,52%
 7.     Belanja Modal                               5,69%       11,69%       16,69%




                                                                Penyusunan ASB   107
               BAB 9
       PERTANYAAN YANG SERING
            MUNCUL (PSM)



B
     ab ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi ketika
     Analisis Standar Belanja disosialisasikan kepada para pengguna.
     Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:



1.   Apakah ASB ini telah berbasis pada kinerja?

     ASB ini tidak hanya berbasis kinerja namun telah lebih jauh sampai
     pada berorientasi kinerja.        Unsur-unsur 3 E telah dicakup di sana
     sebatas kewenangan dan kemampuan ASB. Efisiensi diatur dalam ASB
     dalam ketentuan rentang produktivitas, rentang optimalitas, ataupun
     rentang obyek yang dipersyaratkan. Ekonomis diatur dalam ASB pada
     ketentuan tentang rumus nilai belanja total yang merupakan batas
     maksimal belanja untuk kegiatan dengan beban kerja tertentu.
     Efektivitas   proses   kegiatan    yang   bersangkutan   didekati   dengan
     pengaturan distribusi belanja total pada aturan alokasi proporsi obyek
     belanja.


     Distribusi alokasi proporsi belanja bukanlah tanpa maksud kinerja.
     Distribusi proporsi dimaksudkan sebagai kontrol atau pengendali belanja
     atas kegiatan yang bersangkutan agar kegiatan tersebut lebih terarah
     sehingga efektivitas juga lebih bisa dikendalikan. Bayangkan jika tidak
     diberikan ketentuan distribusi maka suatu kegiatan forum komunikasi
     hanya akan melakukan kegiatan surat-menyurat atau bermain telepon
     hanya untuk disebut forum komunikasi dan koordinasi.
     Sementara itu pula bisa jadi alokasi belanja untuk obyek belanja yang
     lain jadi berkurang yang juga bisa mengakibatkan inektivitas. Dengan
     pendistribusian pada obyek belanja semacam perjalanan dinas maka
     mau tidak mau SKPD yang bersangkutan harus melakukan perjalanan


                                  - 108 -
Bab 9    Pertanyaan-Pertanyaan Yang Sering Muncul (PSM)



        dinas untuk bertemu langsung. Pertemuan langsung akan meningkatkan
        efektivitas kegiatan tersebut.         Begitu juga alokasi yang lainnya, dan
        begitu juga dengan jenis kegiatan lainnya.



2.      Apakah perbedaan antara pelatihan teknis dan pelatihan
        pegawai?
        Pelatihan teknis lebih menandakan adanya kebutuhan teknis bagi para
        peserta pelatihannya. Kegiatan ini juga berlaku baik bagi para pegawai
        ataupun masyarakat umum.                Adapun kegiatan pelatihan pegawai
        disamping hanya berlaku untuk pegawai juga tidak mengisyaratkan
        adanya kebutuhan teknis tertentu tapi lebih pada pemahaman dan
        pemenuhan atas posisi/peran tertentu. Jika suatu SKPD ingin melakukan
        diklat yang bersifat teknis untuk memenuhi kompetensi teknis tertentu
        maka lebih diarahkan untuk menggunakan ASB pendidikan dan pelatihan
        teknis.



3.      Bagaimana bila terjadi kegiatan yang bersifat pelatihan teknis
        untuk pegawai?
        Sebagaimana dijelaskan di atas maka kegiatan tersebut sebaiknya
        digolongkan dalam pelatihan teknis.



4.      Bagaimana caranya agar suatu kegiatan dapat digolongkan
        dalam suatu ASB secara tepat?
        Jenis ASB bukanlah suatu hal yang murni saling meniadakan (mutually
        exclusive).    Kenyataan dunia selalu menunjukkan bahwa suatu obyek
        jika dipandang dari sisi yang lain akan tampak bisa digolongkan dalam
        golongan yang lain (multiple inheritance). Sebagai contoh kegiatan
        ceramah pada satu sisi dapat dipandang sebagai sarasehan namun pada
        satu sisi lain dapat dipandang sebagai forum komunikasi atau pelatihan.
        Begitu pula dengan asas hukum “Lex Specialis Derogat Lex Generalis”
        yang bermakna sesuatu yang berkonotasi khusus akan lebih diutamakan
        daripada      sesuatu     yang     berkonotasi    umum.   SKPD     selayaknya


                                                               Penyusunan ASB   109
Bab 9    Pertanyaan-Pertanyaan Yang Sering Muncul (PSM)



        mengutamakan jenis ASB yang lebih sesuai dengan kegiatan yang akan
        dilakukannya. Berbagai usaha agar pemahaman tidak menimbulkan
        makna ganda telah dilakukan, namun harus disadari bahwa kita juga
        berhadapan dengan interpretasi berbagai fihak yang beragam. Untuk
        mengatasi hal tersebut sebenarnya bukanlah suatu yang sulit. Carilah
        jenis ASB yang paling mendekati kemiripan kegiatan yang akan dilakukan
        dari sudut logika dan kesesuaian dengan permasalahan.



5.      Apakah daftar ASB sudah mewakili semua kegiatan?
        Daftar ASB sebenarnya dimaksudkan hanya sebagai rujukan bagi SKPD
        yang ingin melakukan kegiatan serupa dengan kategori atau golongan
        tertentu.    Pencantuman ini juga sekaligus sebagai pembuktian bahwa
        ASB disusun tidak dengan mengangan-angan tanpa melihat lapangan.
        ASB justru disusun dengan terlebih dahulu melihat fakta lapangan yang
        benar benar terjadi. Daftar tersebut merupakan rincian kegiatan yang
        benar-benar dilakukan oleh SKPD di lapangan yang digunakan sebagai
        landasan penyusunan ASB.


        Daftar ASB tidaklah dimaksudkan untuk membatasi kegiatan-kegiatan
        yang dilakukan oleh SKPD agar sama persis dengan yang ditampilkan
        dalam daftar ASB.        Dalam pengembangan ASB, daftar ini sebenarnya
        seluruhnya selalu dirumuskan dari kegiatan-kegiatan yang pernah
        dilakukan oleh satuan-SKPD.          Nama lembaga tidak dicantumkan agar
        dapat diperbandingkan dan dapat digunakan oleh SKPD lainnya yang juga
        merasakan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Titik
        beratnya sebenarnya pada pemahaman dari jenis ASB itu sendiri.


        SKPD perangkat daerah bebas memberi nama untuk kegiatannya untuk
        kategori ASB tertentu (tentunya nama yang masih mengindikasikan
        kesesuaian dengan kegiatannya itu sendiri).




                                                             Penyusunan ASB   110
Bab 9    Pertanyaan-Pertanyaan Yang Sering Muncul (PSM)



6.      Apakah persentase alokasi rata-rata obyek belanja bersifat
        kaku?
        Prosentase alokasi proporsi baik rata-rata, batas atas, atau batas bawah
        bukanlah harga mati di angka itu. Harga matinya terletak di nilai di
        antara batas bawah dan batas atasnya. SKPD bebas bergerak di angka
        tersebut. Penggunaan rata-rata hanyalah kemudahan pemahaman bagi
        para pengguna di tahap awal. Pada tahap selanjutnya seiring dengan
        pemahaman dan kebiasaan diyakini bahwa SKPD jauh lebih mengetahui
        berapa nilai yang sepantasnya untuk alokasi proporsi obyek belanja
        tersebut. Tugas ASB hanyalah membatasi bahwa alokasi tersebut masih
        dalam batas-batas yang wajar.             ASB bergerak di tingkatan strategis
        sehingga sangat tidak etis untuk ikut mengurusi segala urusan yang
        menjadi wewenang SKPD yang bersangkutan.



7.      Mengapa ASB ini tidak merinci belanja tetap dan belanja
        variabel namun hanya memberi angka nominalnya saja?
        Tugas ASB hanyalah membatasi bahwa alokasi tersebut masih dalam
        batas-batas yang wajar. ASB bergerak di tingkatan strategis sehingga
        sangat tidak etis untuk ikut mengurusi segala urusan yang menjadi
        wewenang SKPD yang bersangkutan.


        Pada tahapan rincian obyek yang bersifat operasional SKPD bebas
        bergerak untuk mengalokasikan dana belanja yang diterima untuk hal-
        hal yang sesuai dengan kondisi lapangan yang berbeda-beda. Bisa jadi
        suatu SKPD membutuhkan belanja tetap atau variable tertentu untuk
        suatu kegiatan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, namun kondisi
        serupa tidaklah dapat diasumsikan juga muncul di SKPD lain pada situasi
        yang berbeda.       Pemberlakukan seperti itu dapat diibaratkan seakan-
        akan menciptakan dunia tanpa warna karena segala sesuatunya
        ditentukan dari atas dengan unsur yang sama dan seragam. Anekdot
        lebih jauh malah mungkin bisa muncul kenapa merek obyek belanjanya
        tidak diseragamkan saja sekalian. Siapapun dia yang paling dekat
        dengan masalahnya akan lebih tahu tentang detilnya.             ASB dirancang


                                                                Penyusunan ASB   111
Bab 9    Pertanyaan-Pertanyaan Yang Sering Muncul (PSM)



        untuk memberikan keleluasaan untuk pengalokasian belanja sesuai
        dengan      pemahaman          lapangan       SKPD   penyelenggara      sebatas
        kewenangannya.



8.      Apakah ASB di dinas Kimpraswil atau beberapa dinas yang lain
        merupakan ASB khusus?
        Sebagian memang benar, namun sebagian tidak.               Pada intinya ASB
        khusus adalah ASB yang hanya terjadi sekali waktu atau terjadi pada
        suatu dinas tertentu. Pembuatan ASB selalu diarahkan agar ASB apapun
        bentuknya bisa bersifat umum.             SKPD yang lain juga berhak untuk
        menggunakannya jika memang mampu dan kegiatannya sesuai dengan
        tujuan pokok dan fungsi dari SKPD tersebut.                Dengan demikian
        pemahaman khusus atau umum hanyalah berlaku pada tingkatan
        konsepsional.


        Pada tingkatan praktis tidak perlu mempermasalahkan apakah suatu ASB
        masuk kategori khusus atau umum karena hal tersebut justru malah
        akan menimbulkan perdebatan karena interpretasi/penerjemahan yang
        berbeda-beda tanpa memberikan manfaat ekonomis ataupun kinerja
        yang lebih baik. Contoh perdebatan yang bisa muncul (yang sebenarnya
        tidak perlu dipermasalahkan) adalah ASB Operasi Penegakan Perda. ASB
        ini bisa digolongkan khusus jika dipandang bahwa tidak setiap SKPD
        mampu menjalankannya karena hanya bisa dijalankan oleh SKPD yang
        memiliki perda.


        Bagi yang menganggapnya sebagai ASB umum maka ASB jenis tersebut
        bisa digolongkan dalam kategori umum karena bisa dijalankan oleh
        beberapa SKPD. Perdebatan tersebut sama sekali tidak memberikan
        kemanfaatan ekonomis karena memang tidak ada keuntungannya dari
        sisi belanja yang dikeluarkan. Pada saat ini suatu ASB mungkin hanya
        bisa digunakan oleh suatu SKPD tertentu, namun demikian, tidak
        menutup kemungkinan bahwa ASB tersebut akan dapat digunakan oleh
        SKPD yang lain di masa yang akan datang. Disain ASB sendiri memang


                                                               Penyusunan ASB    112
Bab 9    Pertanyaan-Pertanyaan Yang Sering Muncul (PSM)



        disusun dengan cukup luwes (fleksibel) agar ASB tersebut bisa berlaku
        umum sebagaimana semangat keadilan dan kriteria strategis dari ASB itu
        sendiri.



9.      Bagaimana aturan yang jelas untuk ASB yang bersifat khusus?
        Jika suatu kegiatan merupakan kegiatan yang tidak ada kemiripannya
        dengan kegiatan lain maka dia bisa dikategorikan dalam ASB khusus.
        Namun demikian, jika dikemudian hari kegiatan tersebut telah terjadi
        kembali dan atau mampu dilakukan atau dibutuhkan oleh SKPD yang lain
        maka statusnya secara langsung akan berubah menjadi ASB umum.


        Disain ASB selalu diarahkan untuk menghadirkan ASB yang bisa berlaku
        umum. Dengan demikian, tidak ada keuntungan suatu SKPD berharap
        atau berinisiatif agar kegiatannya bisa masuk dalam kategori khusus
        hanya agar belanjanya menjadi besar, karena jika suatu saat SKPD yang
        lain mampu melakukannya akan dapat diketahui baik buruk kinerjanya.
        Suatu usaha yang hanya akan merugikan dirinya sendiri.                    Format
        penyajian ASB secara formal tidak membedakan antara ASB umum atau
        khusus karena berbagai tujuan yang telah disebutkan di atas.



10.     Bagaimana        bila    SKPD      ingin     mengadakan        kegiatan    yang
        merupakan gabungan atau rangkaian kegiatan yang terdiri dari
        kegiatan-kegiatan dengan jenis ASB-ASB yang berbeda?


        Secara singkat dapat dijelaskan bahwa beberapa jenis kegiatan memang
        dapat      digabungkan.       Penggabungan        seharusnya    mengungkapkan
        penghematan belanja. Belanja total dapat dihemat dengan cara
        menambahkan belanja total kedua kegiatan tersebut dan menghilangkan
        belanja tetap yang terkecil. Jika tiga jenis kegiatan digabungkan dalam
        satu kegiatan, maka belanja total merupakan belanja total ketiga jenis
        kegiatan tersebut dikurangi dengan dua belanja tetap yang terkecil.
        Jumlah kegiatan yang lebih besar bisa diteruskan dengan logika yang



                                                                 Penyusunan ASB   113
Bab 9    Pertanyaan-Pertanyaan Yang Sering Muncul (PSM)



        sama.     SKPD yang mampu melakukan kegiatan tersebut memang
        selayaknya dinilai memiliki kinerja yang lebih baik, paling tidak dari sisi
        kinerja ekonomisnya.



11.     Apakah hubungan antara ASB dengan Standar Harga Barang dan
        Jasa (SHBJ)?
        ASB mengatur tentang kebijakan anggaran di tingkat atas (strategis) dan
        yang diatur adalah anggaran dalam bentuk nilai keseluruhan sesuai
        dengan kinerja dan bobot kerja agar berorientasi pada kinerja
        sedangkan     SHBJ     mengatur      kebijakan      harga    dari   masing-masing
        komponen atau rincian obyek belanja.                 Sebagai contoh ASB tidak
        mengatur berapa harga untuk satu rim kertas atau berapa harga/honor
        untuk satu jam mengajar namun mengatur di tingkat yang lebih atas
        semacam berapa harga untuk kegiatan pencetakan buku atau harga
        suatu kegiatan pelatihan. Setelah harga dari suatu kegiatan ditentukan
        dan ketetapan lain dalam ASB dipenuhi maka nilai tersebut dirinci dalam
        rincian obyek belanja. Harga dari masing-masing obyek belanja diatur
        dalam SHBJ.



12.     Apakah alokasi proporsi belanja dalam ASB tersebut cukup
        akurat?
        Pertanyaan ini memang menjurus ke metode perumusan ASB itu sendiri.
        Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perumusan ASB dilakukan dengan
        terlebih dahulu mengumpulkan data lapangan untuk dilihat perilakunya.
        Setelah    data    awal     keseluruhannya        dikumpulkan,      data     tersebut
        digunakan untuk merumuskan model ASB yang diperlukan.                      Model ini
        kemudian disesuaikan dengan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan
        dalam SHBJ (termasuk penyesuaian kenaikan harga) untuk memperoleh
        ASB yang dapat diterapkan pada tahun yang bersangkutan karena telah
        disesuaikan harganya.




                                                                    Penyusunan ASB    114
Bab 9    Pertanyaan-Pertanyaan Yang Sering Muncul (PSM)



        Penyesuaian harga dilakukan dengan sampel yang cukup mewakili,
        lagipula penggunaan rentang distribusi alokasi obyek belanja memang
        didisain salah satunya untuk memberikan keleluasaan bergerak bagi
        SKPD dalam pengalokasian belanjanya agar tetap sesuai dengan harga
        yang ditetapkan dalam SHBJ.                Tujuan yang lain alokasi adalah
        mengarahkan pada kinerja efektivitas dengan pemberlakuan ketentuan
        distribusi obyek belanja agar belanja tidak didistribusikan pada alokasi-
        alokasi yang tidak sesuai atau melenceng jauh.



13.     Apakah persentase untuk obyek belanja                  ASB merupakan hal
        yang mutlak untuk dipenuhi?
        Ya,   prosentase      tersebut harus dipenuhi. Namun penyusun anggaran
        bisa menggunakan area di antara batas atas dan batas bawah sehingga
        bisa disesuaikan. Namun hal ini mempunyai konsekuensi jika salah satu
        obyek belanja dinaikkan melebihi rata-rata berarti item obyek belanja
        lainnya harus ada yang dibawah rata-rata.



14.     Apakah obyek belanja di ASB harus dianggarkan semua? Apakah
        diperbolehkan         menghilangkan           obyek   belanja    jika   tidak
        diperlukan?
        Tidak, karena kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik jika obyek
        belanja di asb dianggarkan semua.



15.     Bagaimanakan jika ada kegiatan yang belum ada ASB-nya?
        Silakan untuk dibuat anggaran tanpa menggunakan ASB, untuk tahun
        berikutnya direkomendasikan untuk segera dibuatkan ASBnnya




                                                               Penyusunan ASB   115
Lampiran




LAMPIRAN : KONDISI IDEAL KEBERTERAPAN BUKU INI


I. Kondisi ideal agar tujuan Buku Penyusunan ASB ini dapat tercapai adalah:
     a. Tersedianya perangkat komputer yang memadai. Spesifikasi perangkat komputer yang
          dibutuhkan minimal adalah:
              1. Processor pentium 4
              2. RAM 132 Mb
     b. Tersedianya software excel dan SPSS atau software statistik yang setara.
     c. Tersedianya sumber daya manusia yang memahami proses perencanaan dan penganggaran
          keuangan daerah.
     d. Tersedianya sumber daya manusia yang memahami kemampuan dasar statistik.
     e. Tersedianya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan software excel dan SPSS atau
          software statistik

II. Apabila di dalam buku ini akan digunakan untuk pelatihan teknis penyusunan analisis standar
belanja, maka rencana sesi yang disarankan adalah sebagai berikut:


                                                                               Referensi
Hari Pertama    Materi
08.00 - 09.00   Latar Belakang, Dasar Hukum, dan Tujuan ASB                    Bab 1
09.00 - 10.00   Anggaran Berbasis Kinerja dan Definisi ASB                     Bab 2
10.00 - 10.30   ISTIRAHAT (Coffee Break)
10.30 - 11.30   Manfaat ASB dan Posisi ASB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah   Bab 2
11.30 - 12.30   Perilaku Belanja, Pola Perilaku, dan Fungsi Belanja            Bab 2
12.30 - 13.30   ISTIRAHAT, SHOLAT DAN MAKAN SIANG
13.30 – 14.30   Metode Penentuan Pola Perilaku Belanja                         Bab 2
14.30 – 15.30   Format ASB dan Cara Penggunaan ASB                             Bab 3
15.30 – 16.00   ISTIRAHAT(Coffee Break)


                                                                               Referensi
Hari Kedua      Materi
08.00 - 09.00   Asumsi Dasar Penyusunan ASB dan Tahapan Penyusunan ASB         Bab 4
09.00 - 10.00   Asumsi Dasar Penyusunan ASB dan Tahapan Penyusunan ASB         Bab 4
10.00 - 10.30   ISTIRAHAT (Coffe Break)
10.30 - 11.30   Studi Kasus Penyusunan ASB                                     Bab 5
11.30 - 12.30   Studi Kasus Penyusunan ASB                                     Bab 5
12.30 - 13.30   ISTIRAHAT, SHOLAT DAN MAKAN SIANG
13.30 – 14.30   Kasus Khusus Pengolahan Data ASB                               Bab 6
14.30 – 15.30   Penyesuaian ASB untuk Tahun Berikutnya                         Bab 7
15.30 – 16.00   ISTIRAHAT(Coffee Break)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:157
posted:11/1/2012
language:Malay
pages:123