; Pengantar Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan APBD 2013 Perencanaan dan Kedudukan Keuangan DPRD - PDF
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Pengantar Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan APBD 2013 Perencanaan dan Kedudukan Keuangan DPRD - PDF

VIEWS: 77 PAGES: 57

Capacity Building DPRD Kota Kupang-NTT di Golden Boutique Hotel-Jakarta, 10 September 2012

More Info
  • pg 1
									dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan          : Direktur Evaluasi Kinerja
                     P b            D
                     Pembangunan Daerah   h
                     Bappenas
Alamat Kantor      : Jl. Taman Suropati No. 2
                     Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor    : (021) 392 6248
HP                 : 0812 932 2202
PIN BB             : 277878F0
Email              : dadangsol@yahoo.com
Website            :
 http://dadang-solihin.blogspot.com

                           dadang-
                           dadang-solihin.blogspot.com   2
                             Materi
•   Penajaman Visi-Misi: Perumusan
    Positioning Differentiation Brand
    (PDB)
•   Tupoksi DPRD
•   Orientasi Dasar Politik DPRD
•   Reformasi Perencanaan dan
    Penganggaran Pembangunan
    Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan
    Pembangunan Daerah
•   Permendagri 37/2012 tentang
    APBD 2013


                          dadang-solihin.blogspot.com   3
dadang-solihin.blogspot.com   4
          g                       (   )
Positioning Differentiation Brand (PDB)


          POSITIONING              DIFFERENTIATION




                          BRAND




                 dadang-solihin.blogspot.com         5
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
         g
                          Brand Integrity
   POSITIONING                              DIFFERENTIATION

                                                  Agro Bisnis
  Provinsi Jagung
                                                   Jagung




                           BRAND

                         Visi Provinsi
                          Gorontalo



                    dadang-solihin.blogspot.com                 6
dadang-solihin.blogspot.com   7
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
         g        p          g
                              Brand Integrity
    POSITIONING                                 DIFFERENTIATION

         p        g
    Kabupaten dengan                                   j
                                                   Pelajaran Bahasa
      pemerintahan                                Mandarin di Sekolah
     entrepreneurship                               dan Pesantren




                               BRAND

                           Visi Kabupaten
                             Lamongan



                        dadang-solihin.blogspot.com                     8
dadang-solihin.blogspot.com   9
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
         g
                          Brand Integrity
  POSITIONING                               DIFFERENTIATION

  Kota Pariwisata                                                ,
                                             Lokasi Historis Kuno,
     Budaya                                  DaerahPertambangan
  Pertambangan                                 Batu Bara, Lahan
                                                    Alami




                           BRAND

                          Visi Kota
                         Sawahlunto



                    dadang-solihin.blogspot.com                      10
dadang-solihin.blogspot.com   11
dadang-solihin.blogspot.com   12
W d hP     kil R k t
Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin                    Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih                     dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat                         nyata sering memperjuangkan
                                                    kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik                    Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang                   langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat                            kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang                       Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik                               i   b d
                                                    yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat                         pembangunan yang dapat
                                                    didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi                        t d       t
                                                    nyata dan cepat memenuhihi
yang menjadi wadah fungsional atas                  kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
                                                   Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan                  mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat                    dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional                       rakyat?

                      dadang-solihin.blogspot.com                             13
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                        Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
         Pemda              DPRD           Parpol       LSM                              Ormas
      Kebijakan dan      Produk-produk        Program partai       Kebijakan dan     Agenda lobi dan
        Program
            g            Fungsi DPRD
                             g                   dan janji
                                                     j j          p g
                                                                  program khusus      tekanan politik
                                                                                              p
      Pembangunan                               kampanye                LSM

                                      Arena Pembangunan
            Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang         Pembuatan
      bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari   keputusan partisipatif


                                  Lembaga Intermediary
         Pemda               DPRD       Parpol                          LSM              Ormas
       KDH, Sekda,         Pimpinan,          Pimpinan Partai,    Berbagai bentuk    Berbagai bentuk
         SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
                            Kaukus                 Partai

             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

                          Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
         Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan          Organisasi
           Laki                 y
                              Kaya                 Tetap
                                                       p                 p
                                                                       Mapan                 p
                                                                                        Kelompok

                                       dadang-solihin.blogspot.com                                      14
       Perempuan              Miskin         Tidak Tetap           Rentan               Individual
     Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.
1    Legislasi


2
2.   Anggaran
     A


3.   Pengawasan




      dadang-solihin.blogspot.com   15
                F ngsi
                Fungsi Legislasi
•   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
    Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
    Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
    Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
•   Perda k     j    keberlanjutan b h kebijakan daerah.
    P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d    h
•   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
                                                        daerah.
    menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
•   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.




                         dadang-solihin.blogspot.com                  16
                Fungsi Anggaran
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    tentang APBD.
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
               p
    DPRD dan pemerintah daerah.
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
    satu tahun anggaran.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
              daerah                                   kepada
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
    pemerintah bertindak”.
                          dadang-solihin.blogspot.com                 17
            Fungsi Penga asan
            F ngsi Pengawasan
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
                                daerah.
    kerjasama internasional di daerah
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
          y      j             y g progresif memihak masyarakat.
    adanya kebijakan daerah yang p g                    y
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    kualitas pelayanan publik.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                         dadang-solihin.blogspot.com              18
Peran d F
P              i      (1966-
      dan Fungsi DPRD (1966-1998)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
    diprakarsai eksekutif.
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
    masukan dari masyarakat.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
      i it konstituen.
    prioritas k  tit
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
                                   rezim.
    anggota DPRD yang loyal pada rezim



                         dadang-solihin.blogspot.com                19
    P     d F      i      (S t I i)
    Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
•   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    lalu.
•   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
    daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
    pemerintah,
    penganggaran daerah.
•   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
      k      id             k t daerahnya.
    ekonomi dan masyarakat di d       h
•   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
                                             lalu
    lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
    memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                          dadang-solihin.blogspot.com                   20
                                                                  1/2
                                                                  1/2
      T t       b i            Efektif
      Tantangan bagi DPRD yang Ef ktif

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
                sehari hari Indonesia
    kehidupan sehari-hari di Indonesia.
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.




                         dadang-solihin.blogspot.com               21
                                                               2/2
     Tantangan bagi DPRD yang Ef ktif
     T t       b i            Efektif

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
  terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
  kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
       1 000
  dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
  penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
  menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
  merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
  untuk menyetujuinya.




                       dadang-solihin.blogspot.com              22
         M       H l I i T j di?
         Mengapa Hal Ini Terjadi?
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
                                  berikut,
    dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
    mereka kepada partai.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
         ilih kembali.
    pemilihan k b li
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
                                                        dipilih
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                         dadang-solihin.blogspot.com              23
     Kemauan untuk M
     K                 f     i
               t k Mereformasi
•   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
    hari.
•   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    para politisi.
•   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    transparansi.
    t             i




                         dadang-solihin.blogspot.com                  24
dadang-solihin.blogspot.com   25
Agenda P litik Nyata
A   d Politik N t

       Agenda politik yang sangat nyata dan
       langsung memenuhi kebutuhan warga.
            Penanggulangan kemiskinan;
            Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
             pendidikan dan kesehatan;
            Pemberantasan k
             P b        t        i dan f     i
                           korupsi d reformasi
             birokrasi.




     dadang-solihin.blogspot.com                  26
Argumentasi Politik Mendasar
        Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
        mendasar dan tidak klise.
           Dengan membawa dukungan politik nyata dari
                         t          k dapat memperkuat
            warga, anggota DPRD akan d      t        k t
            pijakan mereka dalam proses politik yang
                  g   g              g        g
            berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
           Dengan informasi dan pengetahuan yang
            langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
            anggota DPRD akan mampu membawakan
            semua kepentingan warga ke dalam proses
                                 Daerah,
            pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
            dan pengawasan politik.




           dadang-solihin.blogspot.com              27
          Positif dan Konstruktif
           y g                 p y
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
    Anggota DPRD akan selalu dituntut
     untuk berpikir positif dan
     konstruktif dalam melaksanakan
                fungsinya
     tugas dan fungsinya.
    Sering tanpa disadari kebiasaan ini
     j             g         p
     justru meningkatkan kapasitas
     modal politik yang memang
     dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
       t kt     litik    d k
     struktur politik pendukungnya.




                        dadang-solihin.blogspot.com   28
Membangun Sistem Umpan Balik
                      g             p
                Membangun dan memperkokoh sistem
                umpanbalik yang cepat dan efektif.
                   Para anggota DPRD dan partai
                    politiknya dapat selalu melakukan up-
                    date terhadap informasi dan program
                    kerjanya.
                    kerjanya
                   Partai politik yang diwakili oleh anggota
                                     j g
                    DPRD tersebut juga secara terus
                    menerus mengevaluasi diri apakah
                    mereka mempunyai akar yang kuat di
                    tingkat k           t t j t
                    ti k t akar rumput atau justru
                    berkembang menjadi partai politik yang
                         g
                    mengambang.   g



         dadang-solihin.blogspot.com                    29
    Siklus R     t i W kil Rakyat
    Sikl Representasi Wakil R k t
   Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
    rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
    anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
   Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
                                    keputusan.
    mempengaruhi proses pengambilan keputusan
   Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
                  memilihnya,
    mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
    dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
    yang akan datang.
   Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
    wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
    maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
    delegitimasi di mata publik.

                         dadang-solihin.blogspot.com                 30
Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                   RAKYAT

                                      PEMILU

                               Representasi Rakyat
                                 (keterwakilan)



     Hubungan dengan                   DPRD
                                                            Fungsi Legislasi
         Pemilih

     Hubungan dengan              MEMBUAT
    media dan kelompok           KEPUTUSAN                  u gs    gga a
                                                           Fungsi Anggaran
       kepentingan                 POLITIK

       Sumber daya
    (anggaran, staf, riset                                  Fungsi Pengawasan
       dan informasi)



                   Perlindungan                 Peningkatan
                 hak-hak Individu          Kesejahteraan Individu
                  dan masyarakat              dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP          dadang-solihin.blogspot.com                          31
                                                                        1/2
                                                                        1/2
      Indikator P l k     Mandat     Baik
      I dik t Pelaksanaan M d t yang B ik

   Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
    menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
    positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
    anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
  perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
  keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
  dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
  melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
  individu-invidu warga negara.




                           dadang-solihin.blogspot.com                      32
                                                                2/2
        Indikator P l k     Mandat     Baik
        I dik t Pelaksanaan M d t yang B ik

   Secara substansial
       p        g
        perlindungan hak
       peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
          p
    Secara prosedural
      mengikuti prosedur hukum yang benar
                     y                p      y
        melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
   Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
    Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
   Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
    mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                           dadang-solihin.blogspot.com          33
dadang-solihin.blogspot.com   34
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.
                                     1    Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                 of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan sandang, papan pelayanan
                                          pangan, sandang papan,
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.        p            g         y g
                                          Penciptaan berbagai kondisi yang
  terencana.
  t                                       memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                          orang
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       35
                           How?
                           Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (p
               g     y                               )
                             (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
        p                      p g       j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
        p                    j g                       y
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
   datang (berkelanjutan).




                       dadang-solihin.blogspot.com            36
           g               g
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang
                            P                                       ketimpangan
                             memadai dan                          • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg    • Menjaga kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas

                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    37
 PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                           Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                           masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu
                                               S hi     t i t       t
  kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:
     p                                               y
                                                 masyarakat untuk:



 Memberikan pelayanan kepada             M ik ti kualitas kehidupan
                                           Menikmati k lit k hid
  masyarakat,                              yang lebih baik, maju, dan
                                           tenteram,,
 M    l l     b daya
  Mengelola sumber d                      Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                          dan harga diri.

                        dadang-solihin.blogspot.com                   38
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya

                            Peran Ti Pil
               Keseimbangan P
               K   i b            Tiga Pilar

   Pemerintahan
   P    i t h                   D i U h
                                Dunia Usaha                 Masyarakat
                                                            M      k t

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan     Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang       lapangan kerja dan          sosial, ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-           pendapatan.                     politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          39
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 M b ik hak ekslusif bagi
  Memberikan h k k l if b i            P      l           l     blik
                                        Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya.
  mengijinkannya
                        dadang-solihin.blogspot.com                      40
                             g
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                     Tenaga Kerja
                      Kontrol                          Kontrol



        Dunia Usaha
                                    Pemerintah                       y
                                                                  Masyarakat
          S    t
          Swasta


                        Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                    Melalui Pelayanan
                                        Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    Good
                                dadang-solihin.blogspot.com                    41
               Governance
         Model Go ernance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        P
                 Perusahaan
                        h                                 Ormas/LSM
  Nasional         Nasional        GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        42
             g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive
                  i                         i di t
                                       organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
            g
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Fi     i l i tit ti
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     43
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   44
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       45
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   46
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   47
dadang-solihin.blogspot.com   48
                   j              g
  Sinkronisasi Kebijakan Pemda dengan
          Kebijakan Pemerintah
RKP 2013 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah
“MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN
DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”, dengan sasaran
utama:
1D l        k     i k tk kesejahteraan rakyat:
1.Dalam rangka meningkatkan k j ht       k t
   – pertumbuhan ekonomi paling tidak 7%,
                    terbuka             j di 6,0%-6,4%, dan
   – pengangguran t b k menurun menjadi 6 0% 6 4% d
   – tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5%-10,5%.
2.Dalam rangka pembangunan d
2D l        k     b            k i
                           demokrasi:
   – Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68-70.
3D l        k     b        hukum:
3.Dalam rangka pembangunan h k
   – Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.

                       dadang-solihin.blogspot.com            49
                         PN (11 + 3)
                                     1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                     2    Pendidikan
                                     3    Kesehatan
                                     4    Penanggulangan Kemiskinan
  11 Prioritas Nasional              5    Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II         6    Infrastruktur
        2009 2014
        2009-2014                    7     kl             d    kl      h
                                          Iklim Investasi dan Iklim Usaha
                                     8    Energi
                                     9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
                                     10   Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
                                     11   Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi



                                     12          Politik,
                                          Bidang Politik Hukum dan Keamanan
     Prioritas Lainnya               13   Bidang Perekonomian
                                     14        g     j            y
                                          Bidang Kesejahteraan Rakyat
                               dadang-solihin.blogspot.com                                    50
             Wujud
             W j d Sinkronisasi
•   Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara
    lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
    APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
    Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah
    daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Raperda
    tentang APBD Tahun Anggaran 2013.
•   KUA dan PPAS Pemerintah kabupaten/kota berpedoman p
                                 p             p         pada
    RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 yang telah disinkronisasikan
    dengan RKP Tahun 2013 dan RKPD provinsi Tahun 2013.




                         dadang-solihin.blogspot.com                 51
       Prinsip Penyusunan APBD
       Pi i P
•   Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
•   Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan j
       p                   g       p             yang
                                          jadwal y g telah
    ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
•   Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui
    dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
•   Melibatkan partisipasi masyarakat;
•   Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
•   Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
        t          l bih tinggi d peraturan d
    peraturan yang lebih ti   i dan   t          h lainnya.
                                            daerah l i




                          dadang-solihin.blogspot.com            52
         Teknis Penyusunan APBD
         T k i P
•   Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat
    tanggal 31 Desember 2012
•   sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri
    Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
                           Daerah,
    Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
    dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.




                        dadang-solihin.blogspot.com                 53
          Tahapan dan Jadwal Proses
              Penyusunan APBD
NO                        URAIAN                                     WAKTU                  KETERANGAN
 1.   Penyusunan RKPD                                     Akhir bulan Mei
 2.   Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS        Minggu 1 bulan Juni              1 minggu
      oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah
                        p      p

 3.   Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS        Pertengahan bulan Juni           6 minggu
      oleh kepala daerah kepada DPRD

 4.
 4    R
      Rancangan KUA dan R
                       d Rancangan PPAS di
                                        disepakati
                                              k ti        Akhi b l J li
                                                          Akhir bulan Juli
      antara kepala daerah dan DPRD
 5.   Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA-     Awal bulan Agustus               1 minggu
      SKPD dan RKA-PPKD
 6.   Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-         Awal Agustus sampai dengan       7 minggu
      PPKD serta penyusunan Rancangan APBD                akhir September

 7.   Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD
         y p            g          p                         gg p
                                                          Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan

 8.   Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan kepala     Paling lama 1 (satu) bulan
      daerah                                              sebelum tahun anggaran yang
                                                          bersangkutan
 9.   Hasil evaluasi Rancangan APBD                       15 hari kerja (bulan Desember)

10.   Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran         Paling Lambat Akhir Desember
      APBD sesuai dengan hasil evaluasi                   (31 Desember)

                                      dadang-solihin.blogspot.com                                     54
           Jad a da     oses
           Jadwal dan Proses APBDP
NO                             URAIAN                                     WAKTU                        KETERANGAN
1.    Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS            Minggu pertama Agustus               _
      kepada DPRD
2.    Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala        Minggu kedua Agustus                 7 hari
      Daerah dan DPRD
3.    Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD              Minggu ketiga Agustus                _
4.
4     Penyampaian Raperda APBD berserta lampiran kepada       Minggu kedua September               _
      DPRD
5.    Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala         3 bulan sebelum tahun anggaran       Akhir September
      daerah terhadap Raperda Perubahan APBD                  berakhir
6.
6     P         i k
      Penyampaian kepada M t i D l
                         d Menteri Dalam N
                                         Negeri/ G b
                                               i/ Gubernur      hari kerja
                                                              3h ik j                              -
      untuk dievaluasi
7.    Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur tentang hasil   15 hari kerja                        Pertengahan
      evaluasi PAPBD Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2013                                              Oktober
8.    Pengesahan Perda PAPBD yang telah dievaluasi dan        Pertengahan Oktober                  _
      dianggap sesuai dengan ketentuan
9.    Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila       7 hari kerja                         Minggu ke-III
      dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan                                            Oktober
      peraturan yang lebih tinggi
10.   Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak dilakukan          7 hari kerja setelah pemberitahuan   Minggu ke-IV
      penyempurnaan                                           untuk penyempurnaan sesuai hasil     Oktober
                                                              evaluasi
11.   Pencabutan Raperda P-APBD                               7 hari kerja                         Minggu ke-I
                                                                                                   Nopember
12.   Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan 3 hari kerja setelah P-APBD              Minggu ke-III
      DPA-SKPD                                            disahkan                                 Oktober

                                        dadang-solihin.blogspot.com                                                55
dadang-solihin.blogspot.com   56

								
To top