Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dan Pembanguan Daerah

Document Sample
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dan Pembanguan Daerah Powered By Docstoc
					www.dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan          : Direktur Evaluasi Kinerja
                     Pembangunan Daerah
                     Bappenas
Alamat Kantor      : Jl. Taman Suropati No. 2
                     Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor    : (021) 392 6248
HP                 : 0812 932 2202
PIN BB             : 277878F0
Email              : dadangsol@yahoo.com
Website            :
 http://dadang-solihin.blogspot.com

                           dadang-solihin.blogspot.com   3
                             Materi
•   Penajaman Visi-Misi: Perumusan
    Positioning Differentiation Brand
    (PDB)
•   Alat Kelengkapan DPRD
•   Tugas Badan Musyawarah
•   Tupoksi DPRD
•   Mengukur Kinerja DPRD
•   Tujuan dan Permasalahan
    Pembangunan Daerah
•   Perencanaan Pembangunan Daerah




                        www.dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
Positioning Differentiation Brand (PDB)


          POSITIONING              DIFFERENTIATION




                          BRAND




                 dadang-solihin.blogspot.com         6
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
                          Brand Integrity
   POSITIONING                              DIFFERENTIATION

                                                  Agro Bisnis
  Provinsi Jagung
                                                   Jagung




                           BRAND

                         Visi Provinsi
                          Gorontalo



                    dadang-solihin.blogspot.com                 7
dadang-solihin.blogspot.com   8
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
                              Brand Integrity
    POSITIONING                                 DIFFERENTIATION

    Kabupaten dengan                               Pelajaran Bahasa
      pemerintahan                                Mandarin di Sekolah
     entrepreneurship                               dan Pesantren




                               BRAND

                           Visi Kabupaten
                             Lamongan



                        dadang-solihin.blogspot.com                     9
dadang-solihin.blogspot.com   10
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
                          Brand Integrity
  POSITIONING                               DIFFERENTIATION

  Kota Pariwisata                            Lokasi Historis Kuno,
     Budaya                                  DaerahPertambangan
  Pertambangan                                 Batu Bara, Lahan
                                                    Alami




                           BRAND

                          Visi Kota
                         Sawahlunto



                    dadang-solihin.blogspot.com                      11
dadang-solihin.blogspot.com   12
dadang-solihin.blogspot.com   13
      Alat Kelengkapan DPRD
 PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Legislasi Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
   paripurna.

                                                         Pasal 36 PP16/2010




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                   14
           Badan Musyawarah
1. Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
   dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Bamus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan
   jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah
   anggota DPRD.
3. Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna
   setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran,
   dan fraksi.
4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan
   Bamus merangkap anggota.
5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bamus dan
   bukan sebagai anggota.

                                                       Pasal 46 PP16/2010

                     www.dadang-solihin.blogspot.com                   15
                                                                1/2
      Tugas Badan Musyawarah
1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa
   persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan
   waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian
   Ranperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna
   untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan
   garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan
   wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat
   kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/
   penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;




                      www.dadang-solihin.blogspot.com           16
                                                                         2/2
         Tugas Badan Musyawarah
4.   Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5.   Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6.   Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
7.   Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna
     kepada Bamus.



                                                          Pasal 47 PP16/2010




                        www.dadang-solihin.blogspot.com                   17
dadang-solihin.blogspot.com   18
Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin                   Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih                    dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat                        nyata sering memperjuangkan
                                                   kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik                   Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang                  langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat                           kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang                      Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik              yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat                        pembangunan yang dapat
                                                   didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi                   nyata dan cepat memenuhi
yang menjadi wadah fungsional atas                 kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
                                                  Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan                 mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat                   dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional                      rakyat?

                    www.dadang-solihin.blogspot.com                          19
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                        Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
         Pemda              DPRD           Parpol       LSM                              Ormas
      Kebijakan dan      Produk-produk        Program partai       Kebijakan dan     Agenda lobi dan
        Program          Fungsi DPRD             dan janji        program khusus      tekanan politik
      Pembangunan                               kampanye                LSM

                                      Arena Pembangunan
            Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang         Pembuatan
      bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari   keputusan partisipatif


                                  Lembaga Intermediary
         Pemda               DPRD       Parpol                          LSM              Ormas
       KDH, Sekda,         Pimpinan,          Pimpinan Partai,    Berbagai bentuk    Berbagai bentuk
         SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
                            Kaukus                 Partai

             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

                          Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
         Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan          Organisasi
           Laki               Kaya                 Tetap               Mapan            Kelompok

                                       www.dadang-solihin.blogspot.com                                  20
       Perempuan              Miskin           Tidak Tetap           Rentan             Individual
     Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.   Legislasi


2.   Anggaran


3.   Pengawasan




     www.dadang-solihin.blogspot.com   21
                Fungsi Legislasi
•   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
    Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
    Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
    Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
•   Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
•   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
    menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
•   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                22
                Fungsi Anggaran
•   Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    tentang APBD.
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
    DPRD dan pemerintah daerah.
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
    satu tahun anggaran.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
    pemerintah bertindak”.
                        www.dadang-solihin.blogspot.com               23
            Fungsi Pengawasan
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
    kerjasama internasional di daerah.
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    kualitas pelayanan publik.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com            24
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
    diprakarsai eksekutif.
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
    masukan dari masyarakat.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
    prioritas konstituen.
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
    anggota DPRD yang loyal pada rezim.



                        www.dadang-solihin.blogspot.com             25
    Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
•   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    lalu.
•   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
    daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
    penganggaran daerah.
•   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
    ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
•   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
    lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
    memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                        www.dadang-solihin.blogspot.com                 26
                                                                  1/2
      Tantangan bagi DPRD yang Efektif

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
    kehidupan sehari-hari di Indonesia.
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com             27
                                                                 2/2
      Tantangan bagi DPRD yang Efektif

•   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
    terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
    kepercayaan publik.
•   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
    dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
    penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
•   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
    menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
    merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
•   Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
    untuk menyetujuinya.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com            28
         Mengapa Hal Ini Terjadi?
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
    dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
    mereka kepada partai.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
    pemilihan kembali.
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                       www.dadang-solihin.blogspot.com            29
     Kemauan untuk Mereformasi
•   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
    hari.
•   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    para politisi.
•   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    transparansi.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                30
dadang-solihin.blogspot.com   31
Agenda Politik Nyata

         Agenda politik yang sangat nyata dan
         langsung memenuhi kebutuhan warga.
             Penanggulangan kemiskinan;
             Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
              pendidikan dan kesehatan;
             Pemberantasan korupsi dan reformasi
              birokrasi.




    www.dadang-solihin.blogspot.com                32
Argumentasi Politik Mendasar
        Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
        mendasar dan tidak klise.
           Dengan membawa dukungan politik nyata dari
            warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
            pijakan mereka dalam proses politik yang
            berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
           Dengan informasi dan pengetahuan yang
            langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
            anggota DPRD akan mampu membawakan
            semua kepentingan warga ke dalam proses
            pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
            dan pengawasan politik.




        www.dadang-solihin.blogspot.com             33
          Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
    Anggota DPRD akan selalu dituntut
     untuk berpikir positif dan
     konstruktif dalam melaksanakan
     tugas dan fungsinya.
    Sering tanpa disadari kebiasaan ini
     justru meningkatkan kapasitas
     modal politik yang memang
     dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
     struktur politik pendukungnya.




                      www.dadang-solihin.blogspot.com   34
Membangun Sistem Umpan Balik
                 Membangun dan memperkokoh sistem
                 umpanbalik yang cepat dan efektif.
                    Para anggota DPRD dan partai
                     politiknya dapat selalu melakukan up-
                     date terhadap informasi dan program
                     kerjanya.
                    Partai politik yang diwakili oleh anggota
                     DPRD tersebut juga secara terus
                     menerus mengevaluasi diri apakah
                     mereka mempunyai akar yang kuat di
                     tingkat akar rumput atau justru
                     berkembang menjadi partai politik yang
                     mengambang.



        www.dadang-solihin.blogspot.com                  35
    Siklus Representasi Wakil Rakyat
   Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
    rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
    anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
   Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
    mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
   Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
    mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
    dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
    yang akan datang.
   Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
    wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
    maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
    delegitimasi di mata publik.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com               36
Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                  RAKYAT

                                    PEMILU

                              Representasi Rakyat
                                (keterwakilan)



     Hubungan dengan                  DPRD
                                                           Fungsi Legislasi
         Pemilih

     Hubungan dengan              MEMBUAT
    media dan kelompok           KEPUTUSAN                 Fungsi Anggaran
       kepentingan                 POLITIK

       Sumber daya
    (anggaran, staf, riset                                 Fungsi Pengawasan
       dan informasi)



                   Perlindungan                 Peningkatan
                 hak-hak Individu         Kesejahteraan Individu
                  dan masyarakat              dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP        www.dadang-solihin.blogspot.com                       37
                                                                        1/2
      Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
    menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
    positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
    anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
  perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
  keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
  dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
  melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
  individu-invidu warga negara.




                         www.dadang-solihin.blogspot.com                    38
                                                                2/2
        Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Secara substansial
       perlindungan hak
       peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
   Secara prosedural
      mengikuti prosedur hukum yang benar
       melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
   Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
    Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
   Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
    mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                         www.dadang-solihin.blogspot.com        39
dadang-solihin.blogspot.com   40
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                          Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke             1.   Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih              of living) setiap orang, baik
  baik                                 pendapatannya, tingkat konsumsi
                                       pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang                   kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                2.   Penciptaan berbagai kondisi yang
  terencana.                           memungkinkan tumbuhnya rasa
                                       percaya diri (self-esteem) setiap
                                       orang.
                                  3.   Peningkatan kebebasan
                                       (freedom/democracy) setiap orang.
                                                               Todaro, 2000


                       www.dadang-solihin.blogspot.com                     41
                           How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
   datang (berkelanjutan).




                     www.dadang-solihin.blogspot.com          42
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                        ketimpangan
                             memadai dan                        • Memberdayakan
                              berkualitas                         masyarakat
                                                                • Mengentaskan
                                                                  kemiskinan.
                                                                • Menambah lapangan
                                                                  kerja.
                                             Dunia usaha yg     • Menjaga kelestarian
                                                kondusif          SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas

                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                              www.dadang-solihin.blogspot.com                    43
 PEMBANGUNAN DAERAH                       PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                         Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                         masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                   Sehingga tercipta suatu
  kemampuan yang andal dan               lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:                         masyarakat untuk:



 Memberikan pelayanan kepada            Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,                             yang lebih baik, maju, dan
                                          tenteram,
 Mengelola sumber daya                  Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                         dan harga diri.

                     www.dadang-solihin.blogspot.com                 44
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi               Pengelolaan
                                                            Good Governance
     Daerah                     Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                  Dunia Usaha                   Masyarakat

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan     Mewujudkan penciptaan            Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang       lapangan kerja dan             sosial, ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-           pendapatan.                        politik.
       unsur lain.

                          www.dadang-solihin.blogspot.com                          45
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                               Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi         Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya.
                      www.dadang-solihin.blogspot.com                    46
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                  Tenaga Kerja
                   Kontrol                          Kontrol



        Dunia Usaha 
                                 Pemerintah                    Masyarakat
          Swasta


                       Nilai                     Redistibusi
                 Pertumbuhan                 Melalui Pelayanan
                                     Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
                           www.dadang-solihin.blogspot.com                  47
         Model Governance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        Perusahaan                               Ormas/LSM
  Nasional        Nasional         GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                      www.dadang-solihin.blogspot.com                      48
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                      CITIZENS
           Executive                   organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Financial institutions
                        Stock exchange


            www.dadang-solihin.blogspot.com                   49
     Troika




www.dadang-solihin.blogspot.com   50
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                  Masyarakat

                                                         VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                www.dadang-solihin.blogspot.com                 51
Sinergitas Stakeholders




      www.dadang-solihin.blogspot.com   52
Sinergitas Stakeholders




      www.dadang-solihin.blogspot.com   53
dadang-solihin.blogspot.com   54
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
 Rencana Pembangunan             UU          Rencana Pembangunan               Perda
 Jangka Panjang Nasional   (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah        (Ps. 13 Ayat 2)
 (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
 Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
 Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
 Nasional                                    (RPJM-Daerah)
 (RPJM-Nasional)
 Renstra Kementerian /       Peraturan       Renstra Satuan Kerja            Peraturan
 Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
 Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
 Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
 Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
 Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
 (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                           www.dadang-solihin.blogspot.com                                   55
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
             SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
  gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
  appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
  use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
  time to influence many manage decision)

                   www.dadang-solihin.blogspot.com      56
           Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                      www.dadang-solihin.blogspot.com        57
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    pengawasan kualitas




                        www.dadang-solihin.blogspot.com   58
www.dadang-solihin.blogspot.com   59

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:49
posted:10/29/2012
language:Malay
pages:59
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Kupang-NTT di Amaris Mangga Besar Hotel-Jakarta, 19 September 2012