Contoh Skripsi PAI

Document Sample
Contoh Skripsi PAI Powered By Docstoc
					                                                                      1




IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
   DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI
 MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL HAYATULISLAMIYAH
           KEDUNG KANDANG MALANG



                               SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
             Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
         Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S-1)




                                 Oleh
                           A. SULTONI As
                               01110089




           JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
                 FAKULTAS TARBIYAH
           UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
                          2005
                                                                                        2




                                           BAB I

                                    PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


       Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam

berbagai kehidupan termasuk kehidupan pendidikan. Salah satu perubahan

mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah manajemen negara, yaitu dari

manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi,

perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk "Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah" yang

kemudian diikuti pedoman pelaksanaannya berupa "Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Konsekwensi logis dari Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan

harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Karena itu, manajemen

pendidikan berbasis pusat yang selama ini telah dipraktekkan perlu diubah

menjadi manajemen pendidikan berbasis sekolah.


       Sejak di berlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan

Daerah seperti tersebut diatas, yang di tandatangani oleh Presiden BJ. Habibi pada

tanggal 7 Mei 1999, maka banyak sekali urusan – urusan yang semula dikelola

oleh Pemerintah Pusat di serahkan pada pemerintah Daerah. 1)




       1)
            E. Mulyasa, 2003. Manajemen Bebasis Sekolah. Rosda Karya, Bandung, Hal. 5
                                                                          3




       Salah satu urusan tersebut adalah pengelola pendidikan dasar dan

menengah. Kebijakan ini jelas berdampak langsung pada pengelolaan Pemerintah

Daerah dan termasuk juga didalamnya adalah lembaga pendidikan, baik

berdampak dalam perubahan kebijakan maupun persoalan anggaran. Secara garis

besar kebijakan tersebut berdampak pada perubahan Politik pendidikan di

Indonesia, baik secara institusional (kelembagaan) maupun secara manajerial.

Kebijakan secara institusional yang dimaksud adalah perubahan kebijakan yang

semula dikendalikan dari pusat (sentralistik) yakni UU No.2 tahun 1889 yang

diturunkan dalam aturan PP No. 27, 28, 29 Tahun 1990, menjadi kebijakan

Pemerintah Daerah (desentralistik) (UU No. 22 Tahun 1999). Dalam kebijakan

yang seperti ini, Pemerintah Daerah memiliki kebebasan dan keleluasan dalam

mengarahkan dan mengembangkan sistem Pendidikan sesuai dengan kondisi

daerahnya masing-masing, hal ini tentang UU No. 22 1999 Pasal 11 ayat 2.

Kebijakan dalam hali ini berakibat pada pertanggung jawaban lembaga

pendidikan yang semula kepada pemerintah pusat kini cukup pada Pemerintah

Daerah setempat, demikian juga dengan persoalan pengangkatan pegawai juga

ditangani oleh Pemerintah Daerah.

       Dampak manajerial pada lembaga pendidikan adalah semua pengolaan dan

pengembangan lembaga diserahkan dan diberikan keluasan pada lembaga

pendidikan yang bersangkutan, sehingga lembaga pendidikan dapat melakukan

berbagai inovasi dan pengembangan sesuai dengan kondisi yang ada. Persoalan

yang ditimbulkan dari perubahan diatas adalah persoalan pendanaan atau

anggaran untuk sektor pendidikan (terutama lembaga pendidikan Al Hayatul
                                                                             4




Islamiyah ) yang masih tergantung pada pendapataan daerahnya masing-masing.

Bagi beberapa daerah yang memiliki sumber keuangan yang banyak,

permasalahan diatas tidak begitu berpengaruh, namun bagi daerah yang minus

dalam hal anggaran hal tersebut bisa menjadi permasalahan yang cukup serius.

Permasalahan ini berakibat pada tertutupnya atau dimergernya beberapa lembaga

yang ada karena faktor pembiayaan yang sangat minim.

       Oleh karena itu, kemandirian atas dasar kebijakan otonomi sangat

memerlukan kelengkapan administrasi dan kemampuan secara manajerial disertai

dengan sumber pendanaan yang cukup agar dapat mendukung kelangsungan

institusinya. Kelengkapan administrasi dan menejemen yang dikelola sesuai tugas

dan fungsinya akan menjadi faktor terwujudnya nilai efektivitas dan efisiensi

sebuah lembaga pendidikan, termasuk madrasah.

       Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah yang merupakan sekolah

umum berciri khas Agama Islam : dalam hal ini kurikulum yang digunakan adalah

kurikulum Diknas dan Dep. Agama yang secara otomatis perbandingan antara

pelajaran umum dengan pelajaran agama menjadi 70 % pelajaran umum yang

sebenarnya adalah pelajaran yang ditetapkan pada sekolah umum dan 30 %

pelajaran agama yang sebenarnya adalah merupakan pengembangan dari

pendidikan agama pada sekolah umum 10 % yang hanya dari total kurikulum

pada sekolah umum.

          Dalam pengembangan pendidikannnya Fleksibilitas dan kepekaan

sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi cepatnya perubahan yang komplek dan

mengglobal, karena secara garis besar pendidikan islam terbagi dua tingkatan
                                                                                             5




yaitu Makro dan Mikro. Pada level pertama pendidikan harus bersentuhan dengan

sistem pendidikan nasional, sedangkan pada level kedua pendidikan harus efektif

sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing yang

tinggi. 2)

        Diberlakukannya Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang

pemerintah, PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan

kewenangan Propensi sebagai daerah otonomi, membawa konsekwensi logis dari

pemberlakuannya. Menejemen pendiikan harus disesuaikan dengan jiwa dan

semangat otonomi, dengan alasan sebagai berikut :

    1. Menejemen berbasis Pusat yang selama ini telah dipraktekkan memenuhi

        banyak kelemahan.

    2. Sekolah yang bersangkutan paling memahami permasalahan sekolahnya.

    3. Perubahan yang positif disekolah akan terjadi jika semua warga Sekolah

        ada “rasa memiliki” karena ada kesempatan berpartisipasi dalam

        merumuskan perubahan.

    4. Pengaturan manajemen berbasis pusat yang birokratik lebih dominan dari

        pada tanggung jawab proporsional, sehingga kreatifitas sekolah pada

        umumnya dan guru pada khususnya terpasung dan bahkan terbunuh.

        Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas, maka kebijakan baru

dibidang kependidikan terjadi perubahan dari menejemen berbasis pusat menjadi

menejemen berbasis daerah, sehingga sekolah diberikan wewenang untuk

mengembangkan menejemen sendiri. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah

        2)
             Rahim Husni, 2001. Arah Baru Pendidikan Islam, PT. Logas Wacana Ilmu Ciputat,
             Hal, 4.
                                                                              6




mengadopsi program MBS yang memiliki lisensi keterlibatan masyarakat secara

langsung. Dengan tujuan untuk “memberdayakan” sekolah, terutama sumberdaya

manusia, (Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, siswa, Orang Tua siswa dan

masyarakat sekitarnya), melalui kewenagan, flesibilitas, dan sumber daya lainnya

untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah bersangkutan.

        MBS adalah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai

keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu teknologi dalam

pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah tingkat propinsi

sampai dengan tingkat Kota Kabupaten. 3)

       Menejemen dengan system terbuka telah dikembangkan selama lebih dari

lima puluh tahun dan telah diaplikasikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor

pendidikan dalam contoh yang paling sederhana (Pecks, 1993) menggunakan

system model terbuka dalam nilai ke efektifan sekolah dikaitkan dengan studi

yang dijalanninya dengan mempelajari organisasi melalui metafora organisme,

dengan mentransformasikan pada pencarian karakteristik terbaik yang sesuai

dengan spesifikasi lingkungan yang ditempatinya.

       Mengenai menejemen berbasis sekolah yang dilaksanakan di MI Al-

Hayatul Islamiyah, dengan pertimbangan bahwa model inilah yang dirasa paling

dapat memenuhi komunitas sekolah. Penulis tidak bermaksud untuk memberikan

gambaran menejemen berbasis sekolah ini sebagai patokan bagi sekolah-sekolah

lain : Namun lebih dari suatu pola yang dapat dipakai sebagai masukan untuk

bahan diskusi para pengelola pendidikan saat ini. MI Al-Hayatul Islamiyah .


       3)
            E.Mulyasa Op. Cit. Hal. 2
                                                                               7




berkeinginan untuk dapat memacu dan mendukung proses dilakukannya

terobosan-terobosan (Education risk taking) yang pasti akan diperlukan dengan

semakin besarnya kemungkinan direalisasikan otonomi pendidikan. Hal ini baru

akan terjadi pada saat MI Al-Hayatul Islamiyah mulai dapat menerima lingkup

(scope) pripsip dan cara – cara menejemen berbasis sekolah serta dapat lebih

mengerti dan menerima besarnya tanggung jawab dan akuntabilitas yang

terkandung didalamnya

       MI Al-Hayatul Islamiyah merupakan wadah tempat proses pendidikan

memiliki system yang kompleks dan dinamis dalam kegiatannya, sekolah adalah

tempat yang bukan hanya sekedar berkumpul Guru dan Murid melainkan berada

dalam satu tatanan system yang rumit yang saling berkaitan, oleh karena itu

sekolah dipandang sebagai suatu organisasi sekolah adalah mengelola sumberdaya

manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan berkualitas, sesuai dengan

tuntutan kebutuhan masyarakat serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan

dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa.

       Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi di desain untuk dapat

berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi suatau masyarakat

bangsa. Sebagi salah satu upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta

peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah sebagai institusi

pendidikan perlu dikelola, dimenej, diatur, ditata dan diberdayakan, agar sekolah

dapat menghasilkan produk atau hasil secara optimal. Dengan kata lain, sekolah

sebagai lembaga tempat penyelengaraan pendidikan, saling berkaiatan yang

memerlukan pemberdayaan untuk menyikapi masalah yang akhir ini menjadi isu
                                                                                           8




nasional di negara kita, maka sesungguhnya harus dilakukan usaha-usaha (action)

yang arif dan bijaksana oleh berbagai pihak antara lain orang tua siswa, kepala

sekolah, guru, masyarakat, institusi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat

(LSM) dan pemerintah untuk menciptakan kerjasama yang efektif.4)

       Secara internal sekolah memiliki perangkat guru, murid kurikulum, sarana

dan prasarana. Secara eksternal sekolah memiliki dan berhubungan dengan

instansi lain baik secara vertical maupun horizontal. Didalam konteks pendidikan,

sekolah memiliki stakeholders (yang berkepentingan), antara lain murid, guru,

masyarakat, pemerintah, dunia usaha, oleh karena itulah sekolah memerlukan

pengelolahan (Menejemen) yang akurat agar dapat memberikan hasil optimal

sesuai dengan kebutuhan dan tututan semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders).

       Pelaksanaan SDM perlu adanya kerja sama, kebersamaan dan keterbukaan

untuk mencapai Visi dan Misi yang diembankan sekolah tersebut. Faktor lain

yang penting dalam MBS yaitu bagaimana Rekrutmen tenaga guru, karyawan

yang ada di MI Al-Hayatul Islamiyah, Guru dalam Proses pembelajaran

memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu SDM (sumberdaya

manusia) yang direkrut harus mampu mendukung pencapaian Visi dan Misi

sekolah. Masalah rekrutmen dan tahapan test yang diberikan kepada calon

pegawai MI Al-Hayatul Islamiyah harus ditangani secara tersendiri oleh tim.

Traparansi dan objektifitas proses rekrutmen tanaga kerja mutlak diperlukkan agar

hasilnya dapat optimal dan memeiliki akuntabilitas. Adalah fakta yang tidak

       4)
        Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama RI, 2001. Kendali MutuPendidikan Islam. Jakarta.
       Hal, 35
                                                                                9




terbantah, bahwa pelaksanaan MBS memerlukan kebijakan, strategi yang tepat,

konsistensi dan partisipasi aktif semua pihak disamping juga biaya yang cukup.

Karena dalam MBS itu pelaksanaannya mengacu pada konsep penigkatan mutu,

kemandirian, partisipasi dan tranparansi, serta dapat dipertanggung jawabkan.



B. Rumusan Masalah

       Penelitian dalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis

dengan tujuan untuk menguji dan membangun suatu teori atau memecahkan suatu

permasalah, sebagai suatu yang sistematis, maka setiap kegiatan penelitian

dilakukan oleh suatu permasalahan. Dengan kata lain setiap penelitian selalu

berawal dari adanya sebuah masalah.

       Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus masalah yang

menunjukkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua atau lebih

faktor. Karena itu focus penelitian mempunyai dua fungsi utama, yakni untuk

membatasi studi disamping untuk memenuhi kriteria inklusi dan eklusi.

       Setelah melakukan studi pendahuluan di lingkungan MI Al-Hayatul

Islamiyah ditemukan permasalahan yang menyangkut menejemen pendidikan

Pola lama yang telah mengalami perubahan dengan menerapkan menejemen

pendidikan pola baru MBS.

       Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini di fokuskan pada

pelaksanaan MBS, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

   1. Bagaimana implementasi MBS di MI Al-Hayatul Islamiyah?
                                                                              10




   2. Apakah penerapan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) di MI Al-Hayatul

       Islamiyah dapat meningkatkan mutu pendidikan?

   3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat MI Al-Hayatul Islamiyah

       dalam mengimplementasikan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS)

C. Tujuan Penelitian

       Penelitian yang dilakukan di MI Al-Hayatul Islamiyah ini dilakukan

dengan tujuan untuk :

   1. Mengetahui alasan pelaksanaan MBS di MI Al-Hayatul Islamiyah

   2. Mendeskripsikan pelaksanaan/implementasi MBS yang dilakukan kepala

       Madrasah bersama dengan Komite Madrasah MI Al-Hayatul Islamiyah

   3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat MI Al-Hayatul Islamiyah

       dalam mengimplementasikan MBS



D. Manfaat Penelitian

   1. Manfaat Teoritis.

                  Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir dan

       khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan MBS dan

       implementasi di MI Al-Hayatul Islamiyah yaitu apa alasan normatif,

       praktis,      sosiologis   dan   politis   penyelenggaranya,   bagaimana

       perkembangan lembaga pendidikan sekolah dipengeruhi oleh MBS atau

       menambah referensi sehingga bagi praktisi pendidikan terutama kepala

       Madrasah.

   2. Manfaat Praktis
                                                                             11




              Dapat memberi masukan dan saran bagi semua pihak, bagi

      pengelola MI Al-Hayatul Islamiyah Malang sebagai tempat penelitian dan

      lembaga-lembaga lain untuk memproyeksikan agenda MBS yang lebih

      baku dan identik dengan perkembangan zaman serta mengatasi berbagai

      kendala yang ada sehingga pelaksanaan MBS sesuai dengan tuntutan

      masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan guna memenuhi harapan

      masyarakat baik masa sekarang maupun yang akan datang.



E. Sistematika Penulisan

          Penelitian ini terdiri dari beberapa hal yang sistematika penulisannya

   akan di uraikan di bawah ini :

          Bab Pendahuluan, berisi serangkaian pembahasan yang terdiri latar

   belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode

   penelitian dan sistematika penulisan.

          Bab Kedua kajian pustaka adalah teoritik yang di peroleh dari telaah

   beberapa pustaka yang terkait dengan MBS. Dalam bab ini di paparkan

   tentang otonomi pendidikan (pengertian dan alasan penerapan otonomi

   pendidikan), MBS yang melipiti pengertian, prinsip konsep, strategi dan

   karakteristik MBS, dasar-dasar penerapan MBS, MBS hubungannya dengan

   kurikulum dan budaya non kolaboratif, MBS dan kualitas pendidikan, tahap-

   tahap penerapan MBS, dan di akhiri dengan lingkungan urgensinya dalam

   menerapkan MBS.
                                                                           12




        Bab Ketiga berisikan paparan data penelitian yang terdiri dari sejarah

berdirinya dan perkembangan MI Al-Hayatul Islamiyah, alasan penerapan

MBS dan implementasi MBS MI Al-Hayatul Islamiyah.

        Bab Keempat merupakan hasil diskusi-diskusi dari penelitian yang

telah   dilakukan berisikan program kurikulum dan pembelajaran, strategi

kepala sekolah, implikasinya dalam penerapan MBS, monitoring dan evaluasi

MBS di MI Al-Hayatul Islamiyah.

        Bab Kelima merupakan kesimpulan dan implikasi teoritis terhadap

penelitian sebelumnya baik berhubungan dengan kurikulum maupun

penerapan MBS, kesimpulan dari serangkaian pembahasan yang ada pada Bab

Keempat sekaligus dari rumusan masalah, saran dimaksudkan untuk memberi

masukan kepada MI         Al-Hayatul Islamiyah sebagai anternatif bagi

pengembangan dan pengelolaan lembaga pendidikan di masa yang akan

datang dan lembaga pendidikan lainnya.
                                                                                       13




                                       BAB II
                                  KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
  1. Otonomi Pendidikan

       Otonomi     dapat     diartikan      sebagai   kewenangan/kemandirian      yaitu

kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak

tergantung (Undang-Undang No.22 Th.1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Menurut kamus Bahasa Indonesia otonomi ialah hal untuk mengatur keleluasaan

diri memerintah sendiri, mengatur daerah sendiri masalah yang dihadapi.1)

       Otonomi yang dimaksud ialah dalam rangka mengatasi masalah yang

dihadapi. Keputusan untuk menghadapi masalah lingkungan masing-masing

dengan berbekal kewenangan yang ditempatkan melalui desentralisasi.

            Desentralisasi    dalam      pengertian     proses   atau     perlimpahan

kekuasaan/wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan. Dengan

demikian maka segala keputusan yang dibuat dalam tubuh lembaga/sekolah

menjadi tanggung jawab pimpinan sekolah, karena dunia pendidikan baru yang

penuh perubahan dan menunutut kemandirian kepala sekolah bertanggung jawab

dan berperan dalam menentukan keberhasilan misi Pendidikan.2) Itulah sebab

tujuan diadakannya desentralisasi sekolah adalah untuk meningkatkan manajemen

dan kepuasaan kerja pegawai.


       Desentralisasi    disini    adalah     penyerahan   wewenang     pemerintahan

pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemeritah Dati I

       1)
        Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.1984. Hal : 689
       2)
        Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Mengelola Sumber Daya, Dep. Pendidikan
       Nasional.2000. Hal 1
                                                                                14




ke Dati II, dari Dati II ke sekolah, dan bahkan dari sekolah ke guru, tetapi harus

tetap dalam kerangka pendidikan nasional. Pengalaman selama ini menunjukkan

bahwa pendidikan yang diatur secara "sentralistik" menghasilkan fenomena-

fenomena seperti berikut: lamban berubah/beradaptasi, bersifat kaku, normatif

sekali orientasinya karena terlalu banyaknya lapis-lapis birokrasi, tidak jarang

birokrasi mengendalikan fungsi dan bukan sebaliknya, uniformitas telah

memasung kreativitas, dan tradisi serta serimoni yang penuh kepalsuan sudah

menjadi kebiasaan. Kecil itu indah, adalah merupakan esensi desentralisasi.

Menurut Bailey (1991), organisasi yang cakupan, pemerintahan, manajemen, dan

ukurannya kecil, mudah beradaptasi. Karena itu, desentralisasi bukan lagi

merupakan hal penting untuk diterapkan, tetapi sudah merupakan keharusan.


         Dengan desentralisasi, maka: (1) fleksibilitas pengambilan keputusan

sekolah akan tumbuh dan berkembang dengan subur, sehingga keputusan dapat

dibuat    "sedekat"   mungkin     sesuai    dengan    kebutuhan     sekolah;    (2)

akuntabilitas/pertanggunggugatan terhadap masyarakat (majelis sekolah, orangtua

peserta didik, publik) dan pemerintah meningkat; dan (3) kinerja sekolah akan

meningkat (efektivitasnya, kualitasnya, efisiensinya, produktivitasnya, inovasinya,

provitabilitasnya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moralnya).


         Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa otonomi adalah

penerimaan hal untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam rangka

desentralisasi bidang pendidikan yang merupakan proses pendelegasian

wewenang penyelenggara pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
                                                                                               15




Daerah dengan harapan pada gilirannya akan berdampak kepada sistem

manajemen yang diterapkan di masing-masing daerah otonomi menjadi lebih

efisien.

           Pendidikan ialah hal cara hasil atau proses kerja mendidik dapat

membantu manusia yang berguna. Istilah pendidikan berasal dari kata didik

dengan memberinya awalan “Pe” dan akhiran “kan” mengandung arti perbuatan

(hal, cara dan sebagainya).3)

           Istilah Pendidikan ini semula berasal dari Bahasa Yunani yaitu

“Paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istillah ini

kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan “Education” yang berarti

pengembangan atau bimbingan. Dalam Bahasa Arab istilah ini sering

diterjemahkan dengan “Tarbiyah” yang berarti pendidikan.

           Pendidikan juga berarti: Usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis

dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan norma

kehidupan.4)) Dalam pengembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau

pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang

dewasa agar ia menjadi dewasa.

           Dalam pengembangan selanjutnya pendidikan berarti usaha yang

dijalankan oleh seorang atau kelompok orang agar menjadi dewasa dalam arti

mental. Dengan demikian pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam

pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan

rohaninya ke arah kedewasaan.
           3)
                Poerwadarminta. Op. Cit, Hal. 250
           4)
                Zuhairini, Metodik khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, Surabaya, 1983, Hal.
                27
                                                                                       16




        Pendidikan       pada     dasarnya    merupakan      uapaya     mengembangkan

kemampuan dan kepribadian manusia guna memenuhi harapan cita-cita

masyarakat, itu mengandung pengertian bahwa pendidikan selamanya bersifat

normatif mengacu pada bagaimana selarasnya. Tentu saja berdasarkan pandangan

filosofis beserta nilai-nilai yang dianggap benar dan dijunjung tinggi. Itu

menunjukkan bahwa hakikat pendidikan terletak pada upaya penanaman nilai-

nilai bukan pada transfer ilmu berbeda dengan apa yang disebut pengajaran. Pada

pengajaran titik fokusnya lebih kepada penyampaian pengetahuan dan

keterampilan lebih terarah ke ranah kognitif dan psikomotorik. Sedangkan

pendidikan lebih terarah keranah efektif. Sehingga pewarisan kebudayaan dari

generasi ke generasi dapat terpelihara. Sebagaimana arti dari pendidikan itu

sendiri sehingga hakekat pendidikan terletak pada penanaman nilai-nilai dapat

terealisasi dengan tepat.5))

        Ada tiga sifat penting pendidikan, Pertama, Pendidikan mengandung nilai

dan memberikan pertimbangan nilai, Kedua, Pendidikan diarahkan pada

kehidupan dalam masyarakat, Ketiga, Pelaksanaan Pendidikan di pengaruhi dan

didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung.6)

    -   Alasan Penerapan Otonomi Pendidikan

        Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) dan bukti-bukti

empirik tentang kurang efektif dan efisiensinya manajemen berbasis pusat, maka

Departemen Pendidikan Nasional melakukan penyesuaian-penyesuaian, salah
        5)
             Metodik Khusus Pendidikan Agama. Op. Cit, Hal. 27
        6)
             Sukmadinata Syaudih Nana, Pengembangan Kurikulum, Rosdakarya, Bandung, 2001,
             Hal. 58.
                                                                                         17




satunya adalah melakukan pergeseran pendekatan manajemen, yaitu dari

pendekatan manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah,

seperti dilukiskan pada tabel berikut . 7)


                   Tabel 1

                   Manajemen                        Manajemen
                                          Menuju
                   Berbasis Pusat                   Berbasis Sekolah

                   Sub-ordinasi           ⎯→        Otonomi

                   Pengambilan                      Pengambilan
                                          ⎯→
                   keputusan                        keputusan

                   Terpusat               ⎯→        Partisipatif

                                                    Ruang           Gerak
                   Ruang gerak kaku       ⎯→
                                                    Luwes

                   Pendekatan                       Pendekatan
                                          ⎯→
                   birokratik                       Profesionalisme

                   Sentralistik           ⎯→        Desentralistik

                   Diatur                 ⎯→        Motivasi diri

                   Overregulasi           ⎯→        Deregulasi

                   Mengontrol             ⎯→        Mempengaruhi

                   Mengarahkan            ⎯→        Memfasilitasi




       7)
            Slamet PH, Manajemen Berbasis Sekolah, (Online), (http://www. Diknas. Com.
            Diakses 8 April 2005
                                                                            18




               Menghindari resiko ⎯→       Mengolah resiko

               Gunakan         uang        Gunakan seefisien
                                      ⎯→
               semuanya                    mungkin

                                           Teamwork kompak
               Individual cerdas      ⎯→
                                           & cerdas

               Informasi terpribadi ⎯→     Informasi terbagi

               Pendelegasian          ⎯→   Pemberdayaan

               Organisasi herarkis ⎯→      Organisasi datar


Sumber: Slamet PH, 2000

       Pada tabel diatas dipaparkan perbedaan antara pengelolaan sekolah dengan
manajemen berbasis pusat dan manajemen berbasis sekolah.

       Tampaknya hampir ada kesepakatan tak tertulis bahwa salah satu sebab

utama hancurnya sistem pendidikan nasional adalah dominannya peran “pusat”

(sentralisasi) dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan.

Sentralisasi pendidikan ini bahkan cenderung menjadi alat birokrasi untuk

kepentingan politik penguasa yang lebih ironis lagi masyarakat hanya dijadikan

sebagai obyek belaka, sementara jenis dan jenjang bahkan sampai bentuk

kurikulum pendidikanpun dipaksakan harus sama dengan pusat (Jakarta). Imbas

dari pendidikan yang mengutamakan unifikasi (penyeragaman) ini menyebabkan

bukan saja kebiasaan atau tradisi dan budaya masyarakat tertindas habis, namun
                                                                                           19




juga hasil pendidikan tidak mampu memperbaiki dan memberi bekal kepada

masyarakat untuk menentukan kehidupan masa depannya.

             Pada dataran ini wajar kalau reformasi pendidikan kemudian

   melakukan semacam “Gugatan” terhadap sistem yang ada dan menganjurkan

   agar menerapkan desentralisasi pendidikan. Reformasi pendidikan pada

   intinya mengarah pada terciptanya kondisi yang desentralistik baik pada

   tataran birokrasi maupun pengelolaan pendidikan sampai pada garda terdepan

   dengan mengetrapkan “Manajemen Bebasis Sekolah” (MBS). Lebih kongrit

   lagi reformasi dan desentralisasi di maksud menghendaki pendidikan

   seharusnya        dikembalikan       kepada      habitatnya      yang     asli        yaitu

   masyarakat.(Society) pendidikan adalah milik masyarakat dan untuk

   masyarakat.8)

             Hal ini mendorong untuk mengembalikan kebijakan pendidikan

   tersebut kepada pola-pola tradisional yang lama yang dianggap sesuai dengan

   kultur masyarakat, otonomi tersebut meliputi : (1) Perjalanan kurikulum

   nasional dan menentukan kurikulum lokal/wilayah, (2) Penyusunan dan

   pelaksanaan pembelajaran, (3) Memilih calon                 pimpinan/kepala sekolah

   terutama yang negeri , dan (4) Evaluasi sistem belajar baik yang negeri dan

   swasta (SK Dirjen Binbaga Agama Islam Tentang pengangkatan Kepala

   Sekolah pada Lampiran II Tentang Majlis Madrasah). Untuk melihat

   perbedaan sistem manajemen pendidikan pola lama dengan manajemen

   pendidikan sekarang atau pola baru (MBS) bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

      8)
           Azizy Qodri, Pendidikan agama untuk membangun etika sosial,Aneka Ilmu 2003.
           Hal. 7.
                                                                                 20




               Perbedaan Pola manajemen Lama dan pola Baru (MBS).

Tabel 2

NO             Aspek               Pola lama              MBS (Pola Baru)

  1   Perencanaan          Top-down                    Bottom-up

                           Didasarkan        instruksi Didasarkan asas profesi-
  2   Pelaksanaan
                           petunjuk                    onal

                           Output:Nasional-makro       Output : Nasional-makro
  3   Standard
                           Proses: Nasional makro      Proses : Lokal mikro

  4   Target              Nasional-makro               Lokal-mikro

      Pemahaman tujuan Didasarkan atas pedo- Didasarkan atas kondisi
  5
      target               man dari pusat              local sekolah

  6   Sistem insentif      Seragam dan kepatuhan Sistem prestasi

                           Tidak        diperlukan, Diperlukan secara teratur
      Umpan balik orang
  7                        kecuali    bagi    peserta dan kesinambungan
      tua
                           didik yang bermasalah

                           Pengemban intelektual Pengembangan              aspek

  8   Orientasi            (NEM)                       intelektual, personal dan

                                                       sosial

                           Peserta              didik Peserta didik diperlukan

      Persepsi    terhadap diperlukan raw input sebagai            klien      yang
  9
      input                yang menentukan hasil memerlukan pelayanan

                           akhir

 10   Evaluasi             Dilaksanakan pada titik Dilaksanakan sepanjang
                                                                                 21




                            tertentu   dan    bersifat waktu               dengan

                            seragam                   menentukan kondisi local

                            Oleh   atasan     (Kantor Oleh     orang   tua   dan
 11    Kontrol Sekolah
                            pendidikan)               masyarakat sekitar

                            Ada ditangan Kepala Rapat guru, orang tua
       Pengambilan
 12                         Sekolah           dengan dan Kepala Sekolah
       keputusan
                            perkenan atasan

       Peran   Ortu    dan Terbatas             pada Terlibat dalam sel proses
 13
       masyarakat           penyediaan Dana           pendidikan kecuali nilai

Sumber Data : Zamroni, 2001 : 12




  2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

      a. Pengertian MBS

         Manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “School based

manajemen” istilah ini pertama kali muncul di amerika serikat, ketika masyarakat

mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan

masyarakat setempat, MBS merupakan paradikma baru pendidikan yang

memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan

pendidikan Nasional.


        Istilah manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga kata, yaitu

manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah pengkoordinasian dan

penyerasian sumberdaya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai
                                                                                              22




tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sumber daya terbagi menjadi

sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan,

bahan/material, dan uang); input manajemen terdiri dari tugas, rencana, program,

limitasi yang terwujud dalam bentuk ketentuan-ketentuan, pengendalian (tindakan

turun tangan) dan kesan terhadap anak buah. Pengertian manajemen tersebut,

menurut Poernomosidi Hadjisarosa, 1997) dapat dilukiskan seperti pada Gambar 1

berikut, dengan keterangan: SDM-M (sumberdaya manusia manajer) mengatur

sumber daya manusia pelaksana (SDM-P) melalui input manajemen yang terdiri

dari (T = Tugas; R = Rencana, P = Program; T3 = Tindakan Turun Tangan; K =

Kesan) agar SDM-P menggunakan jasa manusianya (Jm) untuk bercampur tangan

terhadap sumber daya selebihnya (SD-slbh), sehingga proses dapat berlangsung

dengan baik untuk menghasilkan output. 9)


Gambar 1: Manajemen
                                          SDM


                Input Manajemen
                  (T,R,P,LT3,K)



    Σ SDM-P                    SD-slbh               Proses             Output
                         Jm

Sumber: Poernomosidi Hadjisarosa, 1997



       9)
            Purnomo Hadji Sarosa Manajemen Berbasis Sekolah, (Online), (http://www. Diknas.
            Com. Diakses 8 April 2005
                                                                               23




         Berbasis berarti "berdasarkan pada" atau "berfokuskan pada". Sekolah

adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional

(Depdiknas) yang bertugas memberikan "bekal kemampuan dasar" kepada peserta

didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro)

dan profesionalistik (kualifikasi, untuk sumber daya manusia; spesifikasi untuk

barang/jasa, dan prosedur-prosedur kerja).

         Menurut Chopman J, Manajemen berbasis sekolah adalah suatu

manajemen yang menggunakan pendekatan politik bertujuan untuk meningkatkan

pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi

sekolah dalam upaya perbaikan kinerja guru, siswa, orang tua siswa dan

masyarakat.

         MBS merupakan salah satu bentuk wujud penawaran dari reformasi

pendidikan dengan harapan dapat menyediakan yang lebih baik dan memadai bagi

peserta didik, karena dalam MBS otonomi sekolah benar-benar berjalan sehingga

kinerja para pelaku pendidikan dapat mengalokasikan serta memberdayakan

sumber/potensi yang ada sesuai dengan prioritas yang dibutuhkannya. Dalam pada

itu sistem MBS, Sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan,

menentunkan prioritas, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan sumber-

sumber baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian dalam

MBS yang diperlukan adalah adanya kerjasama seluruh steak holder dalam

mengelola sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pedoman normatif yang termaktub

dalam Q.S: Al Maidah : 2

                                                  ‫ّ ﺘ‬
                    ‫وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻞ اﻟﺒﺮ واﻟ ّﻘﻮى وﻻﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻞ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان‬
                                                                                    24




              “ … dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan, dan

              jangan tolong tolong - menolong kamu dalam berbuat dosa dan

              pelanggaran … “

              Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS

yang dipandang memiliki tingkat efektivitas serta memiliki keuntungan berikut :

       1.   Kebijakan sekolah berpengaruh lansung kepada peserta didik, Guru, dan

            orang tua.

       2.   Pemberdayaan atau pemanfaatan sumber daya lokal

       3.   Pembinaan terhadap peserta didik dapat dilakukan secara efektif

       4.   Pengambilan keputusan dapat dilakukan bersama-sama dengan cara

            memberdayakan elemen-elemen sekolah.10))


            Dari uraian tersebut dapat dirangkum bahwa "manajemen berbasis

sekolah" adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan

secara otonomis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk

mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan

semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam

proses pengambilan keputusan (partisipatif)". Kelompok kepentingan yang terkait

dengan sekolah meliputi: kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa,

konselor, tenaga administratif, orangtua siswa, tokoh masyarakat, para

profesional, wakil pemerintahan, wakil organisasi pendidikan. Lebih ringkas lagi,

manajemen berbasis sekolah dapat diartikan manajemen berbasis sekolah =

otonomi manajemen sekolah + pengambilan keputusan partisipatif.

10)
      Op. Cit, Mulyasa, Op. Cit, Hal. 25
                                                                              25




       Pengambilan keputusan partisipatif (David, 1989) adalah suatu cara untuk

mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan

demokratik, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan, orang tua siswa, tokoh

masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan

keputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Hal

ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi)

dalam pengambilan keputusan, maka yang bersangkutan akan ada "rasa memiliki"

terhadap   keputusan   tersebut,   sehingga   yang   bersangkutan    juga   akan

bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah.

Makin besar tingkat pertisipasi, makin besar pula rasa memiliki; makin besar rasa

memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab; dan makin besar rasa tanggung

jawab, makin besar pula dedikasinya. Tentu saja pelibatan warga sekolah dalam

pengambilan keputusan harus mempertimbangkan keahlian, yurisdiksi, dan

relevansinya dengan tujuan pengambilan keputusan sekolah.

       Dengan pengertian di atas, maka pengembangan manajemen berbasis

sekolah semestinya mengakar di sekolah, terfokus di sekolah, terjadi disekolah,

dan dilakukan oleh sekolah. Untuk itu, penerapan manajemen berbasis sekolah

memerlukan konsolidasi manajemen sekolah.

    b. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

       Peter Drucker (1954) mempopulerkan MBS sebagai suatu pendekatan

terhadap perencanaan, maka sejak itu pula diberlakukannya “Manajemen By

Objectivitas” (MBO) yang bertujuan untuk memperjelas dan menjabarkan tahapan

tujuan organisasi. Dengan MBO dilakukan proses penentuan tujuan bersama
                                                                                      26




antara atasan bawahan, menejer tingkat atas bersama-sama dengan menejer

tingkat bawah menentukan tujuan unit kerja agar serasi dengan tujuan organisasi.

       Di dalam pelaksanaan MBS selalu mempunyai siklus atau proses yang

dibedakan menjadi tiga jenis :

             1.   Identifikasi tujuan, tanggung jawab, dan tugas-tugas

             2.   Pengembangan standar prestasi

             3.   Pengukuran dan penilaian prestasi. 11)

       Berhasil tidaknya MBS sangat tergantung pada pengelola diberbagai level

untuk mengambil peranan sesuai dengan peran masing-masing (stakeholders)

terutama kerjasama dengan masyarakat dalam menentukan kewenangan,

pengadministrasian dan inovasi kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing

sekolah. Inovasi kurikulum lebih menekankan kepada penigkatan kualitas dan

keadilan (eguitas), pemerataan (equlaitas) bagi semua siswa yang didasarkan atas

kebutuhan peserta didik dan masyarakat lingkungannya, karena pada hakikatnya

pendidikan        mempersiapkan    generasi   muda     untuk    tujuan    kelingkungan

masyarakat.12) Manajemen Berbasis sekolah (MBS) juga memisahkan sistem

informasi, penggunaan sumber, metode mengajar belajar dan pemerintahan

(goverment), Orientasi MBS adalah perlibatan aktor sekolah secara lebih luas

dalam hal bagaimana mereka mendidik siswa dan memperbaiki kinerja organisasi

(sekolah). Dalam kaitannya ini Maharman dkk, menerangkan bahwa MBS

mensyaratkan prinsip : (1) Adanya kebutuhan untuk berubah (Sence of Change)

       11)
           Fattah Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan, Rosdakarya, Bandung, 2003,
             Hal.33
       12)
           Sukmadinata Syaodih Nana, Op. Cit, Hal. 58
                                                                                          27




atau inovasi, (2) Adanya re-desain organisasi pendidikan dan (3) proses

perubahan sebagai proses belajar.

       Proses belajar dan re-desain ini harus ditentukan dan dikelola secara sadar.

Kontekstualisme menekankan pentingnya pemahaman terhadap semua ini dan

proses perubahan secara kontekstual. Elemen kontekstual adalah bagian dari

lingkup dimana perubahan terjadi dan sekolah harus beradaptasi.

     c. Konsep Manajemen berbasis sekolah (MBS)

       Manajemen berbasis sekolah (MBS) secara konsepsional akan membawa

dampak terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efisiensi

manajemen keuangan, pemerataan lewat perubahan kebijakan desentralisasi

diberbagai aspek seperti politik, educatif, administratif dan anggaran pendidikan.

MBS selain akan meningkatkan kualitas belajar mengajar dan efisien operasional

pendidikan, juga tujuan politik terutama iklim demontratisasi di sekolah. Hanson

dan Illrick (1994) mengungkapkan keberhasilan manajemen berbasis sekolah

(MBS) dispanyol yaitu menciptakan kualitas manajemen dan pendidikan, sebagai

strategi untuk memperbaiki kinerja sekolah yang mampu meningkatkan kemauan

dan kemampuan Kepala sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Hal

ini dipandang sebagai demokrasi ditingkat lokal sekolah.13)

     d. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk "memberdayakan" sekolah,

terutama sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang

tua siswa, dan masyarakat sekitarnya), melalui pemberian kewenangan,


       13)
             Fattah Nanang, Manajemen Berbasis Sekolah, CV Andira Bandung, 2000, Hal.17
                                                                             28




fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi

oleh sekolah yang bersangkutan.14)

       Ciri-ciri sekolah yang "berdaya" pada umumnya: tingkat kemandirian

tinggi/tingkat ketergantungan rendah; bersifat adaptif dan antisipatif/proaktif

sekaligus; memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani

mengambil resiko, dsb.); bertanggungjawab terhadap hasil sekolah; memiliki

kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya; kontrol

terhadap kondisi kerja; komitmen yang tinggi pada dirinya; dan dinilai oleh

pencapaian prestasinya. Selanjutnya, bagi sumber daya manusia sekolah yang

berdaya, pada umumnya, memiliki ciri-ciri: pekerjaan adalah miliknya, dia

bertanggung jawab, dia memiliki suara bagaimana sesuatu dikerjakan,

pekerjaannya memiliki kontribusi, dia tahu posisinya dimana, dia memiliki

kontrol terhadap pekerjaannya, dan pekerjaannya merupakan bagian hidupnya.

       Contoh-contoh tentang hal-hal yang dapat memberdayakan warga sekolah

adalah: pemberian tanggung jawab, pekerjaan yang bermakna, memecahkan

masalah pekerjaan secara "teamwork", variasi tugas, hasil kerja yang terukur,

kemampuan untuk mengukur kinerjanya sendiri, tantangan, kepercayaan,

didengar, ada pujian, menghargai ide-ide, mengetahui bahwa dia adalah bagian

penting dari sekolah, kontrol yang luwes, dukungan, komunikasi yang efektif,

umpan balik bagus, sumber daya yang dibutuhkan ada, dan warga sekolah

diberlakukan sebagai manusia ciptaan-Nya yang memiliki martabat tertinggi.




       14)
             Slamet PH.2005. Manajemen Berbasis Sekolah,(Online),
             (http://www.Diknas.com,diakses 8 April 2005).
                                                                             29




       Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya

pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan

ilmu dan teknologi yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan dapat

dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang

berkualitas dan berkelanjutan, baik secara mikro, meso maupun makro.

       Dalam pada itu MBS yang ditandai dengan adanya otonomi sekolah dan

peran aktif masyarakat merupakan kepekaan pemerintah terhadap gejala-gejala

yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas, mutu dan

pemerataan pendidikan.

   Peningkatan efisiensi dan efektifitas diperoleh antara lain dengan turut

   aktifnya masyarakat dalam mengelola sumber daya masyarakat dan

   penyederhanaan birokrasi.

   Untuk peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang

   tua terhadap sekolah fleksibelitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan

   profesionalisme guru dan kepala sekolah.

   Peningkatan pemerataan dapat diperoleh melalui partisipasi masyarakat yang

   memungkinkan pemerintah lebih berkonsentraasi pada kelompok tertentu. Hal

   ini sangat memungkinkan karena rasa kepemilikan masyarakat terhadap

   sekolah sangat tinggi.15)

       Secara garis besar tujuan MBS dapat diuraikan sebagai berikut :

   Membantu sekolah menjelaskan pengelolaan sekarang dan mendatang

   Mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat


       15)
             Mulyasa, E, Op. Cit, Hal. 25
                                                                                          30




   Mendorong adanya keputusan – keputusan (decision making) ditingkat

   sekolah

   Mendorong terciptanya ketentuan dalam perencanaan dan pelaksanaan.

       Selanjutnya sukses atau tidaknya tujuan MBS sangat dipengaruhi oleh dua

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah

segala faktor yang ada pada diri pelaku pendidikan yang dapat mempengaruhi

pada keberhasilan MBS, antara lain (a) Wawasan (b) Kemampuan Profesional (c)

Sikap Mental (d) Pengalaman Lapangan (e) Kemampuan bekerjasama, faktor

eksternal adalah segala pengaruh yang datang dari luar atau yang dapat

menunjang keberhasilan MBS meliputi : (a) Sarana dan prasarana (b) Lingkungan

Sekolah (c) Pengawasaan (d) Kesejahteraan guru.16)

     e. Manfaat Manajemen Berbasis sekolah (MBS)

       Manajemen Berbasis sekolah (MBS) memberikan kebebasan dan

kekuasaan yang besar pada sekolah disertai tanggung jawab, keleluasaan sekolah

dalam menentukan aktifitas pendidikan dapat memberi ruang gerak kepada kepala

sekolah, guru, orang tua murid dan masyarakat, sehingga inovasi, dedikasi dan

eksperimentasi akan selalu tumbuh dan berkembang dengan demikian pendidikan

dapat dilakukan secara professional.

       MBS akan memunculkan kepala sekolah yang inovatif dan kreatif, guru

akan didorong melakukan aktifitasnya lebih professional, karena kurikulumpun

dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat, begitu




       16)
             Parata Hadirja, Wawasan tuga– tugas guru Pembina Pendidikan Agama Islam, Friska
             Agung Insani, Jakarta 2000, Hal. 31
                                                                                 31




juga dengan orang tua didik dan mengawasi secara langsung proses belajar

anaknya, kontrolpun dapat dilakukan oleh masyarakat.

       Dalam pengelolaan MBS                    diperlukan pengelolaan lembaga yang

akuntabel, transaparan, egeliter dan demokrasi, serta menghapuskan monopoli

pengelolaan pendidikan.17)

     f. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam MBS

       Didalam melaksanakan MBS ada beberapa faktor yang perlu mendapatkan

perhatian, hal tersebut berkaitan dengan kewajiban sekolah, kebijakan, dan

prioritas pemerintah, peranan orang tua jerial dan pengembangan profesi.

       1. Kewajiban Sekolah

              Sekolah yang berpola MBS berkewajiban melakukan aktifitasnya

              secara profesional, oleh sebab itu perlu adanya monitoring dan

              pertanggung jawaban yang akuntabel disamping otonomi sekolah yang

              luas, tetapi kebijakan pemerintah tidak diabaikannya, pelayanan

              kepada peserta didik ditingkatkan kepada masyarakatpun dapat bekerja

              sama.

       2. Kebijakan dan prioritas pemerintah

              Pemerintah pada kapasitasnya sebagai perumus tujuan nasional tentu

              saja akan menyusun skala prioritas, oleh sebab itu efesiensi, mutu dan

              pemerataan pendidikan, serta pedoman umum tentang MBS yang telah

              ditentukan oleh pemerintah sebagai parameter jaminan keberhasilan




       17)
             Op. Cit, Mulyasa, E. Op. Cit,Hal. 26
                                                                                     32




      pendidikan    harus    dilaksanakan     secara    efektif    sesuai   dengan

      manajemen sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS).18)

3. Peranan orang tua dan masyarakat.

      MBS memerlukan menejerial yang terampil berdedikasi, Inovatif, dan

      dapat menciptakan hubungan harmonis antara elemen pelaku

      pendidikan lebih–lebih mampu memberdayakan otoritas daerah, serta

      mnengefesiensikan sistem, sehingga sekolah menjadi tumpuhan

      pemikiran masyarakat dan orang tua siswa melalui dewan sekolah

      (School Council), Sehingga orang tua dan masyarakat dapat lebih

      memahami kebutuhan dan keinginan bersama demi tercapainya tujuan

      pendidikan. Menurut aliran–aliran baru dalam pendidikan dan

      pengajaran selalu dianjurkan sekolah jangan menjauhkan diri dari

      masyarakat. Sekolah hendaknya menjadi cermin bagi masyarakat

      sekitar,     dirasai oleh masyarakat bahwa sekolah itu adalah

      kepunyaannya dan memenuhi kebutuhan mereka.19)

4. Peranan profesionalisme dan manajerial

      Pelaksanaan MBS menunutu kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga

      administrasi berlaku dan bertindak secara profesional dan manajerial.

      Oleh sebab itu segala apa yang diputuskannya disertai dengan penuh

      pertimbangan, lebih-lebih bagi kepala sekolah harus memiliki :

      a. Kemampuan untuk berkolaborsi dengan guru dan masyarakat.

18)
     TILAAR. H.A.R, Manajemen Pendidikan Nasional, Rosda karya, Bandung, 2003,
     Hal. 12.
19)
    Purwanto Ngalim M, Ilmu Pendidikan Teoritas dan praktis, Rosda Karya, Bandung,
    1997 Hal. 146.
                                                                                     33




              b. Kepahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan.

              c. Kemampuan memprediksi keadaan sekarang dan yang akan datang

              d. Kemauan dan kemampuan                 mengidentifikasi masalah dan

                   kebutuhan pendidikan secara efektif dan efesien.

              e. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan mengkonseptual

                   terhadap arah baru yang lebih maju.

     g. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

       MBS         yang     menawarkan       konsep   pendidikan   yang   desentralisasi

memberikan harapan baru pada dunia pendidikan karena peningkatan efesiensi

dan efektifitas kinerja sekolah menjadi harapannya.

       Dalam kaitannya karakteristik MBS dapat dilihat dari tulisan berikut yang

dikutip dari “Focus On School : The Future Organisation Of education Services

For Student “Australi (1990).20)

                                        CIRI – CIRI MBS

Tabel 3
   Organisasi               Proses Belajar        Sumber Daya       Sumber daya dan

     Sekolah                   Mengajar               Manusia         Administrasi

 Menyediakan              Meningkatkan          Memberdayakan       Mengidentifikasi

 manajemen                kualitas belajar      staf dan            sumber daya yang

 organisasi               siswa                 menempatkan         diperlukan dan

 kepemimpinan                                   personel yang       mengalokasikan

 transformasional                               dapat melayani      sumber daya



       20)
             Mulyasa, E. Op. Cit, Hal. 30.
                                                                           34




dalam menjapai                        keperluan semua    tersebut sesuai

tujuan sekolah                        siswa              dengan kebutuhan

Menyusun          Mengembangkan       Memilih staf       Mengelola dana

rencana sekolah   kurikulum yang      yang memiliki      sekolah

dan merumuskan    cocok dan tanggap   wawasan

kebijakan untuk   terhadap            manajemen

sekolahnya        kebutuhan siswa     berbasis sekolah

sendiri           dan masyarakat

                  sekolah

Mengelola         Menyelenggarakan Menyediakan           Menyediakan

kegiatan          pengajaran yang     kegiatan untuk     dukungan

operasional       efektif             pengembangan       adminstratif

sekolah                               profesi pada

                                      semua staf

Menjamin adanya Menyediakan           Menjamin           Mengelola dan

komunikasi yang   program             kesejahteraan staf memelihara

efektif antara    pengembangan        dan siswa          gedung dan sarana

sekolah/dan       yang diperlukan                        lainnya

masyarakat        siswa

terkait (School

Community)

Menjamin akan     Program pengem-     Kesejahteraan      Memelihara

terpeliharannya   bangan yang di      staf dan siswa     gedung dan sarana
                                                                           35




 sekolah yang        perlukan siswa                        lainnya

 bertanggung

 jawab (akuntabel

 kepada masyara-

 kat dan pemerin-

 tah



   3. Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) Sebagai Proses Pemberdayaan

       Pada saat ini istilah pemberdayaan sangat popular disegala lapisan yang

dikaitkan dengan berbagai macam institusi yang intinya pemberdayaan

dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan

hak dan kewajiban.

       MBS merupakan paradikma baru didalam dunia pendidikan yang memberi

harapan besar tentang pemberdayaan institusi lembaga sekolah diharapkan dapat

melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan jaman,

karakteristik lingkungan dan kebutuhan global.

       Dalam proses pemberdayaan manusia KINDER VATTER (1979)

memberikan uraian sebagai berikut :

   a. Akses memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber-

       sumber daya dan sumber dana

   b. Daya pengungkit, meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya

   c. Pilihan-pilihan, mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai pilihan.
                                                                              36




   d. Status, meningkatnya citra diri, kepuasaan diri, dan memiliki perasaan

       yang positif atas identitas budayanya

   e. Kemampuan refleksi kritis, menggunakan pengalaman untuk mengukur

       potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam

       pemecahan masalah

   f. Legitimasi, ada pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau yang

       membenarkan tarhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan

       masyarakat.

   g. Displin, menetapkan sendiri standar mutu untuk pekerjaan yang dilakukan

       untuk orang lain dan

   h. Persepsi kreatif, sebuah pandangan yang lebih positif dan inovatif terhadap

       hubungan dirinya dengan lingkungannya.

       Dari uraian diatas bahwa pemberdayaan dipandang sebagai proses yang

hasilnya dapat diamati dan dilihat dari keadaan permukaan (indikator).

       Pelaksanaan pendidikan pemberdayaan merupakan tindakan praktis dan

ekonomis untuk pencapaian hasil terbaik, karena istilah pemberdayaan sama

dengan pembagian tugas secara profesional. Ada istilah pemimpin atau manajer

yang baik adalah pemimpin yang dapat membagi tugas secara tuntas.

       Dalam MBS, pemberdayaan dimaksudkan untuk mengoptimalkan secara

efektif dan efisien terhadap kinerja elemen sekolah yakni kepala sekolah, guru,

tenaga administrasi, murid, orang tua murid, dan masyarakat.21)




       21)
             Mulyasa, E, Op. Cit, Hal. 32
                                                                            37




       Untuk mengoptimalkan pemberdayaan dalam MBS sedikitnya ada delapan

langkah :

   (1) Menyusun kelompok guru sebagai penerima awal atas rencana program

   pemberdayaan, (2) Mengidentifikasi dan membangun kelompok peserta didik

   disekolah, (3) Memilih dan melatih guru dan tokoh masyarakat yang terlibat

   secara langsung dalam implemen tasi manajemen berbasis di sekolah, (4)

   Membentuk dewan sekolah, yang terdiri dari unsur sekolah, unsur masyarakat

   di bawah pengawasan pemerintah daerah, (5) Menyelenggarakan pertemuan –

   pertemuan para anggota dewan sekolah, (6) Mendukung aktivitas kelompok

   yang tengah berjalan, (7) Mengembangkan hubungan yang harmonis antara

   sekolah dan masyarakat, (8) Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi.

       Adapun penerapan MBS sebagai proses pemberdayaan terdapat beberapa

hal yang perlu diperhatikan :

   1. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya peningkatan kemampuan

       masyarakat untuk memegang kontrol (Community Organisation) prinsip

       prinsipnya adalah :

       (a) Melakukan pembangunan yang bersifat local, (b) Mengutamakan dan

       merupakan aksi social, (c) Menggunakan pendekatan oprganisasi

       kemasyarakatan setempat.

   2. Adanya kesamaan dan kesepadanan kedudukan dalam hubungan kerja,

       (Self management and Collaboration) prisip-prisipnya adalah :

       (a) Manajemen yang swakelola oleh para guru dan kepala sekolah, (b)

       kepemilikan oleh masyarakat (tumbuhnya rasa memiliki pada masyarakat
                                                                         38




      terhadap program sekolah, (c) Pemantauan langsung oleh pemerintah

      daerah, (d) Tumbuhnya rasa kebersamaan (collectives)

   3. Menggunakan pendekatan partisipatif. (Participatory approaches) yang

      memiliki prinsip-prinsip berikut :

      (a) Merumuskan tujuan bersama, antara sekolah dan masyarakat (b)

      Menyikapi proses peluncuran program MBS sebagai sebuah proses dialog,

      dan (c) Melakukan pembangunan sendiri.

   4. Pendidikan untuk keadilan, (Education for Justice) implementasinya

      adalah :

      (a) Mengembangkan kesadaran kritis (b) Menggunakan metode diskusi

      dalam kelompok kecil (c) menggunakan stimulus berupa masalah-masalah

      (d) Menggunakan sarana, seperti permainan, sebagai alat untuk membantu

      masyarakat melihat kembali dan membuat refleksi tentang realitas yang

      dihadapi (e) memusatkan perhatian pada pengembangan sistem sosial dari

      pada individu-individu (f) Mengutamakan menyelesaikan konflik secara

      menang-menang (win-win solution) (g) menjalin hubungan antara manusia

      yang bersifat non-hierarkhis, termasuk melalui dialog dan pembagian

      kepemimpinan, dan (h) menggunakan fasilitator yang komit terhadap

      pembebasan.

   4. Dasar-dasar Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

      MBS merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi kepada

sekolah dan mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif yang

melibatkan langsung semua warga sekolah.
                                                                               39




       Tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan memalui kemandirian

dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang

tersedia. MBS mulai diterapkan disejumlah sekolah di Indonesia seiring dengan

diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah,

Undang-undang No. 25 tahun 1999, tentang Perimbangan keuangan antara Pusat

dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang kewenagan

pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi, membawa

perubahan dalam berbagai bidang termasuk penyelenggaraan pendidikan dari pola

sentralistik menjadi desentralistik, artinya pendidikan diserahkan secara otonom

kepada propinsi, kota, kabupaten dan sekolah setempat, sehubungan dengan itu

“Indrajati Sidi” mengemukakan bahwa ada empat isi kebijakan penyelenggara

pendidikan nasional yang perlu direkontruksi dalam rangka peningkatan mutu,

relevansi, efesiensi dan pemerataan pelayanan pendidikan yaitu :

       a. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan cara menetapkan

           tujuan standar kompetensi melalui consensus nasional antara

           pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat.

       b. Peningkatan    efesiensi   pengelolaan   pendidikan      mengarah   pada

           pengelolaan pendidikan berbasis sekolah (MBS)

       c. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis

           pada masyarakat.

       d. Penyertaan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang

           berkeadilan, penerapannya melalui pola pertanggungjawaban yang

           akun tabel dan transparan.
                                                                                40




B. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

       Keberhasilan MBS ditentukan oleh adanya manajerial yang kokoh

sehingga kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan

menyenangkan, demikian halnya penataan penampilan fisik sekolah dari tahun

ketahun mengalami perubahan yang lebih baik lebih maju sehingga dapat

menumbuhkan daya kreatifitas, disiplin dan semangat belajar peserta didik.

Dalam kerangka inilah perlu adanya implementasi MBS.

       Mengimplementasikan MBS secara efektif dan efisien, kepala sekolah

sebagai manajer perlu mempunyai pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan,

perencanaan dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Wibawa

kepala sekolah diarahkan pada peningkatan sikap kepedulian, semangat belajar

disiplin kerja dan keteladanan.

       Dalam rangka mengimplementasikan MBS secara efektif dan efesien guru

harus berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas, guru adalah teladan dan

panutan lansung para peserta didik di kelas. Oleh sebab itu harus siap dengan

segala kewajiban dalam mengemban predikatnya sebagai guru.

       Tugas dan tanggung jawab guru tidak hanya sebagai pelaksana atau

kepanjangan tangan kepala sekolah saja, tetapi dituntut lebih berkreasi, berinovasi

dan berdedikasi tinggi sehingga dapat mengorganisasi peserta didiknya dengan

baik, bagaimana keindahan kelasnya metode mengajarnya, etos kerjanya,

semangat belajarnya lebih-lebih disiplin dan keteladanannya.

       Fenomena yang saat ini berkembang adalah menipisnya “Disiplin Moral”

hal ini hampir terjadi di semua lapisan masyarakat. Banyak orang yang tidak
                                                                                41




peduli terhadap sikap dan prilakunya. Gejala penyalagunaan sikap rasional

tekhnikal dan profesional menjadi gaya hidup.22) Ada beberapahal yang ikut

mempengaruhi penipisan disiplin moral dan kurangnya keteladanan.

     1.      Berkurangnya “tokoh panutan” dalam kehidupan sehari-hari, yang

             dapat menjadi teladan dalam sikap dan prilakunya, baik dalam

             kehidupan   pribadi,   keluarganya   maupun    kehidupan    sosialnya.

             (ramainya Mau’izhoh hasanah kurang disertai Uswah hasanah).

     2.      Dunia pendidikan kita lebih memperhatikan intelektualisasi nilai-nilai

             agama dan moral. Banyak anak didik yang dalam raportnya

             memperoleh nilai 8 atau 9 dalam bidang studi agama dan PPKN, tapi

             diluar sekolah nakalnya diluar dugaan.

     3.      Melemahnya sanksi terhadap pelanggaran, baik yang berupa sanksi

             moral, sanksi sosial maupun sanksi judicial. Orang menganggap

             enteng melakukan pelanggaran, apakah itu pelanggaran sosial, seperti

             pelecehan seksual ataupun pelanggaran pidana, seperti sadisme dan

             pelanggaran lainnya.

     4.      pengaruh jelek dari kebiasaan dan kebudayaan luar yang dengan

             leluasa dan hampir tanpa penyaringan masuk dinegara kita, yang

             secara mudah ditiru oleh masyarakat yang sedang mengalami

             transformasi, dan didukung oleh fasilitas yang memadai.




       22)
          Hasan Thalhah Muhammad, Islam dan masalah sumber daya manusia, Lantabaru
       Press, Jakarta, 2003, Hal.154
                                                                                        42




C. Strategi Implementasi Menejemen Berbasis Sekolah (MBS)

       Implementasi MBS akan berlangsung secara efektif dan efesien manakala

didukung oleh sumber daya manusia yang professional dalam pengoprasian

sekolah, dana yang cukup, pemberdayaan, pemberdayaan staf, dan sarana

prasarana yang memadai serta dukungan masyarakat (orang tua), tetapi dewasa

ini masih banyak mengalami kendala terutama masalah keterbatasan SDM

(Sumber Daya Manusia) padahal lembaga pendidikan yang tidak dikelola secara

profesional pasti akan di tinggalkan oleh masyarakat bahkan akan terlindas jaman

dan ketinggalan.

       Memahami masalah ini dalam konteks pengembangan SDM perlu

dikemukakan hal-hal dan sebagai berikut:23)

      1.     Pengemban SDM pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan

             dan mengembangkan seluruh daya manusia secara terpadu, sehingga

             diperoleh kompetensi-kompetensi tertentu. Karena sifat peningkatan

             dalam kualitas ini, maka pengembangan SDM menganut paradikma

             “nilai tambah” baik dalam konteks teknologi, ekonomi maupun SDM

             adalah suatu mentefak (yaitu perubahan pada tingkat pikiran, gagasan,

             teori, nilai dan para dikma). Dengan demikian, “nilai tambah” tersebut

             memerlukan elaborasi pada tingkat ipsefak (yaitu budaya perubahan

             satu lingkungan yang lebih besar sebagai “kepompong budaya”

             manusia, atau perubahan ekosistem manusia, seperti pranata social dan


       23)
          Hasan Thalhah Muhammad, Dikursus Islam Kontenporer, PT Lista Fariska Putra,
       Jakarta, 2003, Hal.55
                                                                         43




     sebaganya), dengan artefak (yaitu perubahan fisik lyang terjadi sebagai

     hasil interfensi manusia terhadap lingkungannya dengan ilmu dan

     teknologi, seperti gedung, pabrik, atau alat-alat transportasi).

2.   Sesuai dengan sejarah perkembangannya, pada awalnya, “nilai

     tambah” lebih mempunyai makna dan konotasi ekonomis (produksi),

     yang didukung atau ditunjang oleh adanya nilai tambah teknologis.

     Namun demikian untuk setting Indonesia (sesuai dengan pembangunan

     nasional) makna ekonomis saja kiranya kurang memadai (insuffience).

     Nilai tambah sebagai paradigma pembangunan setidaknya mempunyai

     dimensi makna lain, yaitu makna non ekonomis pada dimensi

     “kemanusiaan”. Nilai ekonomis menjadikan manusia lebih produktif,

     dan nilainya menjadi lebih unggul secara ekonomis. Sedang nilai

     tambah insani (kemanusiaan) menjadikan manusia lebih tinggi harkat

     dan martabat dan kemanusiaanya, yaitu manusia yang lebih berbudaya,

     berahlak, beriman dan bertakwa, berseni dan sebagainya.

3.   Secara empiris, pengembangan SDM meliputi empat aspek yang

     saling terkait, yaitu :

     a. Peningkatan kesejahteraan kualitas hidup,

     b. Pengembangan tenaga dan kesempatan kerja,

     c. Pengembangan potensi insani, (akal, qalbu serta fisik), dan

     d. Pengembangan           kemampuan   menguasai,     memanfaatkan   dan

         mengembangkan teknologi.
                                                                                 44




       Khusus mengenai pengembangan teknologi, terdapat hubungan yang unik

       dengan pengembangan SDM. Hubungan tersebut bersifat interdependensi

       yang berbeda untuk tingkat individu dan tingkat masyarakat/bangsa. Pada

       tingkat individu tingkat SDM merupakan prasyarat bagi penguasaan

       teknologi, tapi pada tingkat masyarakat, penguasaan teknologi dapat

       merupakan     pendorong   bagi      peningkatan     kualitas   SDM.   Sebagai

       konsekuensi     pemahaman    ini,     maka    pengembangan       SDM      dan

       pengembangan     teknologi   perlu      dilakukan     secara   simultan   dan

       berkesinambungan.

   4. Pada tingkat makro, perkembangan SDM akan terjadi sebagai hasil

       interaksi antara pertumbuhan/perkembangan ekonomi, perkembangan

       sosial budaya (termasuk nilai-nilai spiritual), dan perkembangan serta

       penerapan teknologi. Ketiga proses tersebut dapat berpengaruh secara

       sinergis terhadap perkembangan SDM. Berbeda interdependensi diatas

       perkembangan kualitas SDM suatu bangsa dapat makin mempercepat

       pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak

       dengan sendirinya menjamin terjadinya perkembangan kualitas SDM.

       Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada “nilai

       tambah” sajalah yang memungkinkan pengaruhnya pada perkembangan

       kualitas SDM.

       Disamping peningkatan SDM dipersiapkan tidak kala pentingnya adalah

penyiapan sarana dan prasarana yang mencukupi, dalam hal ini kepala sekolah

harus pandai-pandai melihat peluang dan menjalin kerja sama dengan masyarakat,
                                                                                 45




karena melihat keadaan saat ini perekonomian negara kita sedang ambruk / krisis

sehingga berdampak pula pada institusi pendidikan, belum lagi kalau dilihat dari

letak geografis sekolah, sehingga akan dijumpai kualitas sekolah yang berbeda.

     Oleh karena itu agar MBS dapat di implementasikan secara optimal perlu

adanya pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen masing-

masing. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak-pihak

terkait dalam memberikan dukungan.

1. Pengelompokan Sekolah

    Dalam rangka mengimpelmentasikan MBS perlu diadakan pengelompokan

    sekolah berdasarkan kemampuan manajemen dan pertimbangan lokasi dan

    kualitas sekolah, dalam hal ini akan ditemukan sekolah maju, sedang dan

    ketinggalan, kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 24)




       24)
             Mulyasa.E. Op. Cit, Hal.59
                                                                                46




                     KELOMPOK SEKOLAH DALAM MBS
  Tabel 3.
  Kemampuan         Kepala         Partisipasi       Pendapatan    Anggaran
    Sekolah       Sekolah dan      Masyarakat        daerah dan     Sekolah
                        guru                          orang tua
1. Sekolah de-   Kepala           Partisipasi ma-   Pendapatan    Anggaran

 ngan kemam-     sekolah dan      syarakat tinggi   dae-rah dan   se-kolah

 puan manaje-    guru ber-        (termasuk         orang tua     diluar

 men tinggi      kompetensi       duku-ngan         tinggi        anggaran

                 tinggi           dana)                           pe-merintah

                 (termasuk                                        besar

                 kepemimpinan

2. Sekolah de-   Kepala           Partisipasi ma-   Pendapatan    Anggaran

 ngan kemam-     sekolah dan      syarakat          dae-rah dan   se-kolah

 puan manaje-    guru             sedang            orang tua     diluar

 men sedang      berkompetensi    (termasuk         sedang        anggaran

                 sedang (terma-   duku-ngan                       pe-merintah

                 suk kepemim-     dana                            se-dang

                 pinan)

3. Sekolah de-   Kepala           Partisipasi ma-   Pendapatan    Anggaran

 ngan kemam-     sekolah dan      syarakat          dae-rah dan   se-kolah

 puan manaje-    guru             kurang            orang tua     diluar

 men rendah      berkompetensi    (termasuk         rendah        anggaran

                 rendah (terma-   duku-ngan                       pe-merintah

                 suk kepemim-     dana                            ke-cil atau

                 pinan)                                           tidak ada
                                                                                47




       Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS

dilaksanakan disekolah-sekolah berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh

sekolah setempat MBS tidak mengharuskan segala sesuatunya harus seragam

(treatment) justru dari tidak keseragaman itulah akan muncul paradikma baru

sesuai dengan apa yang dimiliki oleh sekolah setempat.

2. Pentahapan Implementasi MBS

       Pelaksanaan MBS tidak harus dilakukan dengan serta merta, tetapi

dilaksanakan dengan penuh pertimbangan sesuai dengan program yang matang,

paling tidak harus melalui tiga tahapan yaitu jangka pendek (tahapan pertama

sampai dengan tahun ketiga) jangka menengah (tahun keempat sampai tahun

keenam) dan jangka panjang (setelah tahu keenam).

       Pada jangka pendek diprioritaskan pada kegiatan yang bersifat sosialisasi

MBS, sehingga belum perlu dijadikan perubahan-perubahan mendasar terhadap

aspek-aspek pendidikan justru yang perlu ditekankan pada pelaku pendidikan agar

tau tentang kewajiban dan haknya, karena dengan mengetahui tugas dan tanggung

jawabnya akan terjadi perubahan sikap dan perilaku pada pelaku pendidikan.25)

a. Baik sekolah maupun masyarakat, pada saat ini, diyakini belum mengenal

   prinsip-prinsip MBS secara rinci. Oleh karena itu, MBS perlu disosialisasikan

   agar mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing.




       25)
             Op. Cit, Mulyasa, E, Op. Cit,Hal. 61
                                                                                            48




b. Pengalokasian dana langsung ke sekolah merupakan prioritas utama dalam

   pelaksanaan otonomi sekolah. Selama ini sekolah memperoleh dana yang

   pengalokasiannya melalui birokrasi yang kompleks dan mengikat.

c. Pelaksanaan MBS memerlukan tenaga yang memiliki keterampilan memadai,

   minimal mampu mengelola dan mengerti prinsip-prinsip MBS. Selama ini

   tenaga yang ada, baik ditingkat sekolah maupun ditingkat pengawas kurang

   memiliki keterampilan dan profesi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya

   pelatihan agar dana yang dialokasikan secara langsung tersebut mampu

   dikelola sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah

d. Rekomendasi Bank Dunia juga merujuk pada dua hal diatas, yaitu kurangnya

   otonomi kepala sekolah dalam mengelola keuangan sekolah disatu pihak, dan

   kurangnya kemampuan manajemen kepala sekolah di lain pihak. Oleh karena

   itu, kepala sekolah perlu menjadi prioritas pertama dalam memperoleh

   pelatihan

3. Perangkat Implementasi MBS

      Dalam mengimplementasikan MBS perlu adanya pedoman atau petunjuk

pelaksanaan MBS sebagai pijakan pelaksanaan MBS (Guidelines) dalam hal ini

aturan main yang terangkum pada perangkat peraturan yang dipakai sebagai

pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan,

yang semuanya itu merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan karena

mencerminkan perkembangan atau kemanjuan hasil pendidikan dari satu waktu

kewaktu lain.26) Oleh sebab itu perlu adanya keseriusan, kemampuan dan


      26)
            Dep. Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar dan Menengah,Jakarta, 2000, Hal. 3
                                                                                            49




kemauan politik pemerintah (Political Will) sebagai penanggung jawab

pendidikan.

       MBS akan berjalan dengan baik, manakala di lanjang oleh adanya rencana

sekolah hal ini termasuk salah satu dari perangkat terpenting dalam pengelolaan

MBS. Perencanaan sekoah adalah perencanaan yang di susun bersama dengan

dewan sekolah yang sesuaikan dengan Visi dan Misi sekolah, tujuan sekolah

prioritas yang akan di capai

       Untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut, berikut disajikan tabel

tentang strategi MBS dan perangkat pelaksanaanya hasil kajian BPPN dan Bank

Dunia 2000. 27)

                            TABEL IMPLEMENTASI MBS

Tabel 5.

      Aspek              Jangka Pendek       Jangka Menengah            Jangka Panjang

                         (Th ke-1 – ke-3)        (Th ke-4 – ke-6)       (Th ke-7 – ke-10)

 A. Ketenagaan •           Sejumlah          •     Kepala           •     Ada kewena-

 1.   Kepala               Kepala                  sekolah                ngan yang luas

      Sekolah              sekolah dipilih         menerima               bagi kepala

                           dari semua              pelatihan bagi        seko lah dalam

                           katagori                yang belum            rangka

                           sekolah untuk           dan pelatihan         kebijakan

                           mengikuti               lanjutan bagi         nasional

                           pelatihan               yang sudah       •     Pemilihan


       27)
             Mulyasa.E. Op. Cit, Hal. 64
                                                                            50




              tentang prinsip-   •   Kepala               kepala sekolah

              prinsip MBS            sekolah              dilakukan oleh

              dan pengelola          memiliki             dewan sekolah

              keuangan               keleluasaan          (school council)

              sekolah dengan         dalam                dengan

              prinsip MBS.           mengatur             memper-

          •   Pelatihan ini          sekolah,             timbangkan

              dilakukan              antara lain          kompetisinya

              secara berta-          dalam :              (keterampilan,

              hap untuk              - mengatur           pengalaman

              sebanyak                 dana               kepemimpinan,

              mungkin kepala         - mengisi            kemampuan

              sekolah                  kurikulum          dalam

                                      (local diisi        menggerakkan

                                      ditingkat           masyarakat

                                      sekolah, jika       untuk

                                      sekolah             berpartisipasi,

                                      yang                dan bersifat

                                      bersangku-          proaktif)

                                      tan mampu)




2. Guru   •   SD : seleksi           SD               •   Seleksi
                                                              51




    dan pengang-     •   Seleksi di          pengang-katan

    katan di Tk I,       Tk.I                dan

    sedangkan        •   Pengangkatan        penempatan di

    penempatan di        dan penempa-        Dati II

    Tk. II.              tan di Tk. II   •   Pemilihan

•   SLTP : seleksi       SLTP                berdasarkan

    di pusat,        •   Seleksi di          kompetensi.

    pengangkatan         Tk.I            •   Penempatan

    dan penem-       •   Pengangkatan        guru sesuai

    patan Tk. I.         dan penempa-        dengan

                         tan di Tk.II.       kebutuhan

                     •   Pemilihan           sekolah.

                         guru baik SD    •   Diberlakukan

                         maupaun             insentif dan

                         SLTP di             disisentif

                         dasarkan pada       terhadapsekola

                         kompetendi          h yang

                     •   Penempatan          memiliki

                         guru sesuai         kelebihan dan

                         dengan              kekurangan

                         kebutuhan           guru.

                         sekolah         •   Guru

                     •   Diberlakukan        memeperoleh
                                                                                  52




                                           insentif dan         insentif sesuai

                                           disnsentif           dengan

                                           terhadap             prestasinya.

                                           sekolah yang     •   Guru Wajib

                                           memiliki             menguasai

                                           kelebihan dan        prinsip-prinsip

                                           kekurangan           SBM

                                           guru.

                                       •   Guru mempe-

                                           roleh insentif

                                           sesuai dengan

                                           prestasinya.

                                       •   Guru wajib

                                           menguasai

                                           prinsip-

                                           prinsip SBM.

3. Pengawas /   •   Pelatihan          •   Pelatihan        •   Profesionalisasi

  pemimpin          tentang prinsip-       lanjutan.            pengawas /

  dan staf          prinsip SBM.       •   Profesionalisa       pimpinan dan

  “Dinas        •   Profesionalisasi       si pengawas /        staf “Dinas

  Dikbud”           pengawas /             pimpinan dan         Dikbud

                    pimpinan dan           staf “Dinas

                    staf “Dinas            Dikbud
                                                                                 53




                  Dikbud"

B. Keuangan   •   Tetap seperti       •   Penentuan       •   Diberikan

   1. “Dik”       saat ini, yaitu         alokasi di          dalam bentuk

                  berasal dari            Dati -II            block grant

                  anggaran rutin          berdasarkan         Dati II. Dati II

                  pemerintah.             alokasi             mengalokasi-

                  Penetapan               besaran dari        kan kesekolah

                  alokasi di Dati I       pusat (khusus       sesuai dengan

                  berdasarkan             gaji tenaga         jumlah dan

                  alokasi besaran         kependidikan)       kepengkatan

                  dari pusat.             .                   guru.

   2. “Dip”   •   Tetap seperti       •   Dana dari       •   Dana dari

                  saat ini, yaitu         anggaran ini        anggaran ini

                  dana dari               diberikan           diberikan

                  anggaran                kepada              kepada sekolah

                  pembangunan             sekolah             semuanya

                  untuk bantuan           semuanya            dalam bentuk

                  operasional             dalam bentuk        block grant.

                  sekolah,                block grant     •   Sekolah

                  pengadaan               yang                memiliki

                  gedung, dan             diterimakan         keleluasan

                  pengadaan               secara              dalam

                  laboraturium di         langsung            mengelola
                                                                54




    Dati I untuk SD       kesekolah.           anggaran

    dan di pusat      •   Sekolah              tersebut dengan

    untuk SLTP            memiliki             kontrol dari

•   Block grant           keluasan             dewan sekolah

    langsung              dalam                (school

    kesekolah.            mengelola            Council).

•   Bantuan               anggaran         •   Pengelolaan

    pemerintah            tersebut             dana ini juga

    untuk sekolah         dengan               akan diikuti

    swasta                sepengetahua         oleh sistem

    disesuaikan           n BP3 yang           pengawasan

    dengan                telah                yang intensif.

    kemampuan             ditingkatkan     •   Sekolah dengan

    pemerintah.           fungsinya.           kemampuan

                      •   Pengelolaan          manajemen

                          dana ini juga        rendah

                          akan diikuti         memperoleh

                          dengan sistem        dana lebih

                          pengawasan           besar dari

                          yang intensif.       sekolah dengan

                      •   Block grand          kemampuan

                          untuk sekolah        manajemen

                          swasta               sedang dan
                                                                            55




                                       disesuaikan         sekolah dengan

                                       dengan              kemampuan

                                       kemampuan           manajemen

                                       keuangan.           sedang

                                                           memperoleh

                                                           dana lebih

                                                           besar dari

                                                           sekolah

                                                           berkemampuan

                                                           manajemen

                                                           tinggi.

                                                       •   Bock grant

                                                           untuk sekolah

                                                           swasta semakin

                                                           meningkat

                                                           disesuaikan

                                                           dengan

                                                           kemampuan

                                                           keuangan

                                                           negara

3. Dana dari   Tetap seperti saat   Ada kesepakatan    Ada kesepakatan

 orang tua     ini, yaitu masih ada secara demokratis secara demokratis

 dan           orang tua yang       antara orang tua   antara orang tua
                                                                  56




masyara-   diwajibkan   dan sekolah         dan dewan sekolah

kat        membaya      apabila orang tua   dan sekolah apabila

           kesekolah.   dikenakan suatu     orang tua

                        gaya untuk          dikenakan suatu

                        anaknya.            biaya utnuk

                        Sedangkan           anaknya.

                        sumbangan           Sedangkan

                        sukarela            sumbangan

                        bergantung          sukarela

                        ketersediaan        bergantung

                        sumber daya         ketersediaan

                        dimasyarakat.       sumber daya

                        Keberadaan dana     dimasyarakat.

                        ini sangat          Keberadaan dana

                        berbeda antara      ini sangat berbeda

                        satu sekolah        antara satu sekolah

                        dengan lainnya.     dengan lainnya.

                        Bahan sekolah       Sekolah ‘dengan

                        dengan              kemamuan

                        kemampuan           manajemen rendah,

                        manajemen           mungkin sekali

                        rendah, mungkin     tidak memiliki

                        sekali tidak        sumber dana ini
                                                                              57




                                    memiliki sumber     (sehingga orang tua

                                    dana ini            bisa di bebaskan

                                    (sehingga orang     dari pengadaan

                                    tua bisa di         dana ini).

                                    bebaskan dari       Pengelolaan dana

                                    pengadaan dana      ini harus

                                    ini). Pengelolaan   sepengetahuan

                                    dana ini harus      dewan sekolah

                                    sepengetahuan       (school council)

                                    BP3 yang telah      dan disertai

                                    ditingkatkan        pengawasan dari

                                    fungsinya.          pengawas yang

                                                        ditentukan Dati II.

C. Kurikulum   Tetap seperti saat   1. Kurikulu Inti    a. Kurikulum Inti

1. Materi      ini, yaitu ada       (80 %). Disusun     (standar kompeten-

               kurikulum local 20   dipusat untuk       si minimal), untuk

               % yang diserahkan    dilaksanakan        menjaga kualitas

               kedaerah dan 80 %    diseluruh           pendidikan dan

               masih disusun        Indonesia.          kesatuan bangsa,

               ditingkat pusat.     Sekolah memiliki    disusun di pusa

                                    kelenturan dalam    untuk dilksanakan

                                    mengalokasikan      diseluruh

                                    waktu belajar.      Indonesia. Waktu
                                           58




Maksudnya jam       belajar boleh

mata pelajaran      diambah namun

tertentu boleh      tidak boleh

dikurangi untuk     dikurangi.

menambah /

mengganti mata      b. Kurikulum

pelajarana lain     Elektif (termasuk

yang di anggap      muatan local).

sangant penting     Pedoman disusun

oleh sekolah yang ditingkat pusat,

bersangkutan.       materinya

                    ditentukan / dipilih

2. Kurikulum        ditingkat Dati II

Muatan Lokal (20 atau sekolah

%). Disusun         dengan memper-

ditingkat sekolah   timbangkan kondi-

berdasarkan         si setempat. Waktu

potensi             belajarnya boleh

lingkungan          dikurangi untuk

setempat atau       menambah waktu

disediakan          pelaksanaan butir a

ditingkat Dati II

bagi sekolah yang
                                                                              59




                                      tidak mampu

                                      menyusun

                                      sendiri. Isi

                                      kurikulum bisa

                                      berfariasi antara

                                      satu sekolah

                                      dengan sekolah

                                      lainnya.

 2. Pengujian   Tetap seperti saat    Baik utnuk SD       Guidelines, kisi-

                ini, yaitu pedoman    maupun SLTP,        kisi, dan soal untuk

                dan kisi-kisi         pedoman dan         standar kompetensi

                disusun dipusat,      kisi-kisi disusun   minimal dibuat di

                soal dibuat diTk. I   di pusat, soal      pusat, sedangkan

                untuk SD.             dibuat di Tk. I.    untuk elektif di

                Sedangkan utnuk                           Dati I.

                SLTP, baik

                pedoman, kisi-kisi

                maupun soal dibuat

                di Tk. Pusat

D. Sarana dan   •   Identifikasi dan Pengadaan sarana     Pengadaan sarana

  prasarana         penataan ulang    prasarana di        prasarana di tingkat

  sekolah           pengadaan         tingkat sekolah.    sekolah.

                    sarana
                                                                               60




                     prasarana

                     sekolah.

                 •   Pengadaan

                     sarana

                     prasarana

                     dilakukan di

                     Dati II.

E. Partisipasi   •   Sosialisasi       Bentuk             Bentuk : komite/

  masyarakat         prinsip-prinsip   partisipasi        Dewan sekolah,

                     SBM untuk         masyarakat masih terdiri atas : tokoh

                     masyarakat luas berbentuk BP3        masyarakat,

                     melalui media     yang fungsinya di seseorang yang

                     masa dan          tambah sebagai     memiliki keahlian

                     forum lainnya.    berikut :          tertentu, kepala

                 •   Bentuk            1. Bersama         sekolah,

                     partisipasi         sekolah ikut     perwakilan guru,

                     masyarakat          menyusun         perwakilan

                     melalui BP3.        kurikulum        “Dikbud Dati II”,

                                         local.           dan perwakilan

                                       2. Mengawasi       orang tua murid

                                         penggunaan       “Dunia Usaha”

                                         dana sekolah     Tugasnya antara

                                         dan dana dari    lain :
                                    61




masyarakat     •   Memilih kepala

(kalau ada).       sekolah

               •   Mengorganisasi

                   sumbangan dari

                   orang tua dan

                   masyarakat

               •   Mengawasi

                   pengelolaan

                   keuangan

                   sekolah

               •   Ikut menyusun

                   atau memilih

                   kurikulum dan

                   bahan ajar

               •   Membantu dan

                   mengawasi

                   proses belajar

                   mengajar
                                                                         62




                 PERANGKAT DAN PELAKSANAAN MBS

Tabel 6.

 No. Perangkat               Bentuk               Program kerja

 1    Kesiapan               1. Sosialisasi       1.1 Media Massa

      sumberdaya manusia

      yang terkait dengan    2. Pelatihan         1.2 Diskusi dan forum

      pelaksanaan SBM                                 ilmiah

                                                  2. Pelatihan kepala

                                                      sekolah, pengawas,

                                                      guru, dan unsur

                                                      terkait lainnya



                             3. Ujicoba           Dipilih daerah dan

                                                  sekolah mewakili

                                                  kriteria criteria sebagai

                                                  ujicoba SBM

 2    Kategori sekolah dan   1. Jenjang sekolah   1.1 SD/MI: Al Hayatul

      daeran                                          Islamiyah dan

                                                      swasta

                                                  1.2 SLTP/MTs: Al

                                                      Hayatul Islamiyah

                                                      dan swasta

                             2. Kemampuan         2.1 Sekolah dengan
                                                                         63




                             manajemen sekolah        kemampuan

                                                      manajemen tinggi



                                                   2.2 Sekolah dengan

                                                      kemampuan

                                                      manajemen sedang

                                                   2.3 Sekolah dengan

                                                      kemampuan

                                                      manajemen rendah



                          3. Kriteria daerah       3.1 Daerah dengan

                                                       pendapatan daerah

                                                       tinggi

                                                   3.2 Daerah dengan

                                                       pendapatan daerah

                                                       sedang

                                                   3.3 Daerah dengan

                                                       pendapatan daerah

                                                       rendah

3   Peraturan kebijakan   1. Peraturan kebijakan   Perlu dirumuskan

    dan pedoman              dari pusat            seperangkat peraturan

                                                   yangdiperlukan untuk

                                                   pelaksanaan otonomi
                                                                          64




                                                  pada masing-masing

                                                  unsur.

                      2. Pedoman                  Pedoman dari pusat

                         pelaksanaan SBM          perlu dirumuskan

                                                  sedemikian rupa,

                                                  meliputi kerangka

                                                  nasioanal dan otonomi

                                                  sekolah. Pedoman ini

                                                  antara lain meliputi:

                                                  rencana sekolah,

                                                  pembiayaan, evaluasi,

                                                  monitoring (internal

                                                  monitoring), laporan

                                                  akhir.

4   Rencana sekolah   Rencana sekolah             Rencana sekolah ini

                      disusun oleh sekolah        merupakan program

                      dengan partisipasi          yang akan dilaksanakan

                      masyarakat yang             oleh sekolah selama

                      tergabung dalam             misalnya 3 tahun.

                      “Dewan sekolah”             Rencana ini .di titik

                      Rencana sekolah ini         beratkan pada apa yang

                      harus memperoleh            akan dicapai oleh

                      persetujuan dari Dati II.   sekolah selama kurun
                                                                            65




                         Rencana sekolah perlu       waktu tersebut. Sebagai

                         mencantumkan, antara        contoh, sekolah akan

                         lain misi dan visi          meningkatkan kualitas

                         sekolah tujuan umum         belajar siswa (kenaikan

                         dan khusus, nilai-nilai     NEM).

                         nasional dan khusus,

                         nilai-nilai nasioanal dan

                         local, prioritas

                         pencapaiannya.

5   Rencana pembiayaan   Rencana Aggaran             Sekolah yang

                         Sekolah yang disetujui      menyusun anggaran

                         Dati II                     yang diperlukan untuk

                                                     mendukung

                                                     pelaksanaan Rencana

                                                     Sekolah. Anggaran

                                                     disini termasuk

                                                     sumber-sumber dana

                                                     dari pemerintah, orang

                                                     tua dan masyarakat.

                                                     Semua dana yang

                                                     disetujui langsung

                                                     dierimakan kesekolah

6   Monitoring dan       Monitoring dan evaluasi     Pengelolaan sekolah
                                                                        66




    evaluasi internal    internal (slef-          yang terjalin erat

                         assessment) yang         dengan masyarakat

                         dilakukan oleh diri      melakukan monitoring

                         sendiri                  internal (slef-

                                                  assessment). Kegiatan

                                                  ini mengjhasilkan

                                                  laporan taunan yang

                                                  berisi laporan sekolah

                                                  dan “dewan sekolah”

                                                  tentang pelaksanaan

                                                  kegiatan sekolah

                                                  berdasarkan

                                                  perencanaan sekolah

                                                  dan perencanaan

                                                  anggaran serta

                                                  kemajuan yang dicapai

                                                  selama tahun yang

                                                  bersangkutan

7   Monitoringdan        Monitoringdan evaluasi   Kegiatan ini dilakukan

    evaluasi eksternal   oleh pihak eksternal     oleh pengawas, Dati II,

                                                  Pusat / Dati I atau

                                                  konsultan Independen

                                                  Monitoring dan
                      67




evaluasi eksternal

dilakukan berdasarkan

rencana sekolah dan

rencana anggaran. Hasil

dari monitoring dan

evaluasi digunakan

sebagai tolak ukur

apakah sekolah akan

memperoleh tambahan

dana tetap, atau

pengurangan pada tiga

tahun berikutnya.
                                                                   68




8   Laporan akhir   Laporan akhir disusun   Sekolah dan “Dewan

                    oleh sekolah dan        Sekolah” bersama-sama

                    “Dewan Sekolah”         menyusun laporan

                                            akhir atau sekolah

                                            menyusun laporan dan

                                            diajukan ke “Dewan

                                            Sekolah” utnuk

                                            memperoleh

                                            persetujuan. Laporan

                                            akhir berisi laporan

                                            pengelolaan sekolah

                                            selama misalnya 3

                                            tahun yang berisi

                                            kemajuan, kegagalan,.

                                            Dan hambatan yang

                                            dihadapi dengan

                                            melampirkan baik

                                            evaluasi dan

                                            monitoring internal

                                            maupun eksternal.
                                                                                      69




                                           BAB III

                                 METODE PENELITIAN



       Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk

mendapatkan data-data dengan tujuan tertentu. Cara imiah berarti kegiatan yang

dilandasi dengan metode keilmuan. Metode penelitian mengemukakan secara

teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Metode

penelitian memandu peneliti tentang urut-urutan bagaiman penelitian dilakukan.1)

Menurut Suriasumantri 1978 metode-metode keilmuan merupakan gabungan

antara pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangkan berpikir

yang koheren dan logis. Sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka

pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Dengan cara ilmiah itu, data yang

akan didapatkan adalah data yang obyektif, valid dan reliabel.

A. Jenis Penelitian

       Agar penelitian yang dilakukan betul-betul dapat mengungkap secara

mendalam fenomena yang ada, maka pendekatan dan metode penelitian yang

digunakan haruslah sesuai dengan maksud tersebut.

       Penelitian ini pada hakikatnya adalah penelitian tentang implementasi

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di MI Al Hayatul Islamiyah. Dalam

mendeskripsi fenomena tanpa menggunakan prosedur statisktik atau sarana

kuantitatif lainnya, melainkan secara deskriptif dan induktif dengan menghadirkan

peneliti sebagai sumber data. Oleh karena itu peneliti berkeyakinan untuk


       1)
            Nazir Moh, Metode penelitian, Gahalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hal. 51
                                                                                           70




menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan dalam melakukan ini

penelitian ini.

        Penelitian kualitatif digunakan istilah kofirmabilitas yang relatif sama

dengan obyektifitas, dependabilitas disamakan dengan reliabilitas menunjukkan

apakah hasil penelitian obyektif atau tidak, dalam arti apakah semua orang akan

memberi penafsiran (makna) yang sama terhadap suatu data. Dependabilitas

(reliable) berarti danya ketetapan/konsistensi data yang didapatkan dari tahun

ketahun. Kredibilitas diidentik dengan validasi internal, yang menunjukkan

ketetapan data yang terkumpul dengan data pada obyek yang sesungguhnya

terjadi. Artinya data/informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai

kebenaran dan dapat dipercaya. Sedangkan transferabilitas (validasi eksternal)

menunjukkan bahwa data temuan-temuan hasil penelitian yang dilakukan dalam

konteks tertentu dapat diaplikasikan atau ditransfer kedalam konteks atau setting

yang lain (applicability). Bogdan dan Taylor (1975 : 5) mendefinisikan penelitian

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

        Penelitan kualitatif dengan menggunakan metode kualitaf, karena berbagai

alasan antara lain, sifat atau data yang dikumpulkan seperti yang disebutkan

Bogdan dan Biklen tersebut diatas. Disamping itu metode ini lebih peka dan lebih

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dilapangan.2)




        2)
         Moleong J. Lexy, Metode Logi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung, 2002,
        Hal. 5
                                                                              71




       Kaitannya dengan ragam jenis penelitian kualitatif, penelitian ini lebih

bersifat ednografi, karena yang menjadi sasaran penelitian dalam setting

organisasi (MI Al Hayatul Islamiyah) adalah implementasi manajemen berbasis

sekolah (MBS).

       Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu untuk memahami

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah

sebagai lembaga pendidikan. Tujuan utama studi kasus pada umumnya adalah

untuk memahami secara menyeluruh suatu kasus lembaga (satuan sosial), yang

lebih bersifat prospektif, lebih melihat kedepan atau kepentingan perkembangan

bagi masa depan (kasus genetik). Muhadjir (2000) mengatakan bahwa skop studi

kasus pada dasarnya mencakup seluruh siklus perkembangan obyek, tetapi dapat

pula membatasi pada obyek-obyek yang spesifek. Yang spesifik dalam studi kasus

penelitian adalah pelaksanaan MBS dalam rangka otonomi pendidikan terhadap

pengembangan lembaga pendidikan. Dilihat dari pendekatan sistem, MBS adalah

input, sedangkan penerapan adalah proses merupakan sistem nilai / referensi yang

menentukan (1) bagaimana proses itu dilakukan dan ikut menetukan (2) kualitas

output sistem itu (out came). Studi kasus lebih bersifat penjelajahan dan

kesempurnaannya lebih bersifat deskriptif. Dalam studi kasus, situasi wajar alami

penting sebagai ciri pendekatan naturalistik.

       Bidang pendidikan penelitian menggunakan pendekatan kualitaif sering

kali disebut dengan naturalistik.3) Melalui pendekatan tersebut dalam penelitian

ini penerapan MBS yang terjadi dilikungan sebuah lembaga pendidikan dasar


       3)
            Ibid, Moleng Lexy, Hal. 2
                                                                              72




diamati dalam keutuhannya dan terjadi tanpa memanipulasi variabel seperti

layaknya penelitian kualitatif. Keutuhan itu sendiri lebih luas dari pada sekedar

jumlah dari bagian-bagian sehingga pemahaman terhadap sebuah konteks

program adalah esensial bagi upaya memahami obyek penelitian tersebut.

         Sebagaimana dikatakan diatas, penelitian ini adalah sebuah penelitian

tentang penerapan MBS, terutama tentang landasan penerapan MBS serta

implementasi MBS. Oleh karena itu dalam proses pengumpulan data peneliti

mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata mengapa, apakah dan

bagaimana. Pendekatan yang cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian

berkenaan dengan ketiga kata tersebut adalah studi kasus.

         Rancangan studi kasus merupakan suatu bentuk rancangan yang mencoba

menjelasakan keputusan tentang mengapa (why) studi tersebut dipilih, bagaimana

(how) mengimplementasikannya dan apa (what) hasilnya (Bogdan Dan Taylor,

1992).

         Rancangan studi kasus merupakan suatu bentuk rancangan yang mencoba

menjelaskan keputusan tentang mengapa (why) studi tersebut dipilih, bagaimana

mengimplementasikannya dan apa (what) hasilnya Bagdan dan Taylor, 1992).

         Alasan lain digunakannya studi kasus karena (1) ingin menyelidiki

fenomena didalam konteks kehidupan nyata, (2) batas-batas antara fenomena dan

konteks taktampak dengan jelas, dan (3) memanfatkan berbagai sumber data.
                                                                                       73




B. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

       Sebelum lebih jauh menguraikan teknik pengumpulan data, perlu

dikemukakan bahwa instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen mempunyai keuntungan dan kekurangan.

Adapun keuntungan peneliti sebagai instrumen adalah subyek lebih tanggap

dengan maksud kedatangannya peneliti dapat menyesuaikan diri terhadap setting

dari setting penelitian untuk mengumpulkan data, keputusan dapat diambil secara

cepat, terarah, gaya dan topik pembicaraan dapat berubah-ubah                   jika perlu

pengumpulan data dapat ditunda. Keuntungan lain yang didapat menggunakan

peneliti sebagai instrumen adalah informasi dapat diperoleh melalui sikap dan

cara responden memberikan informasi. Dicatat dan di kumpulkan secara

sistematis dan berlaku tanpa adanya gangguan.4)

       Sedangkan         kelemahan         peneliti   sebagai   instrumen   adalah   dalam

menginterprestasikan data dan fakta, peneliti dipengaruhi oleh persepsi atau kesan

yang telah dimilikinya sebelum data dan fakta itu ditentukan. Demikian pula

dalam memberikan informasi responden sangat dipengaruhi oleh persepsi dalam

kesan terhadap penelitian kelemahan ini dapat ditutupi dengan kesadaran yang

tinggi terhadap munculnya kemungkinan subyektifitas baik dari peneliti maupun

responden.

       Suatu penelitian yang prosedur penemuannya tidak dicapai melalui proses

statistik dan saran kualifikasi lainnya, tidak terbentuk angka, sifat fenomena yang

ditelusuri alamiah, focus penelitian pada makna bersifat induktif adalah ciri-ciri


       4)
            Ibid, Moleong Lexy, Hal. 117
                                                                              74




dari penelitian kualitatif. Maka teknik pengumpulan data yang sering dugunakan

untuk penelitian dengan ciri-ciri tersebut diatas adalah (1) teknik observasi (2)

wawancara dan (3) studi dokumenter (Bagdan dan Biklen, 1990). Ketiga teknik

tersebut akan diuraikan berikut ini.

       Pengumpulan data dengan cara observasi adalah cara pengambilan data

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk

keperluan tersebut, denga Kriteria sebagai berikut ini.

   1. Observasi

       Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan

       langsunga adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa

       ada pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan

       baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data jika pengamata tersebut

       mempunyai kriteria berikut. 5)

       a. Pengamatan atau observasi telah direncanakan secara sistematis

       b. Observasi harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah

             direncanakan

       c. Observasi tersebut dicatat secara sistematis dan di hubungkan dengan

             proporsi umum bukan hanya dari sebagian kesimpulan saja

       d. Observasi dapat di cek kontrol atas validitas dan rebilitas.

             Observasi dalam penelitian dilaksanakan dengan dua teknik, yaitu

       observasi murni (pure obsevation) dan observasi terlibat (participani

       observation).


       5)
            Nazir Muhammad. Op. Cit, Hal 212
                                                                                   75




2. Wawancara

          Bentuk komunikasi dua orang, melibatkan seseorang yang ingin

  memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan

  pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.6) menyatakan bahwa

  percakapan yang dimaksud tidak sekedar menjawab pertanyaaan,

  mengetes hipotesis yang menilai sebagaimana istilah percakapan dalam

  pengertian sehari-hari, melainkan suatu percakapan yang mendalam untuk

  mendalami pengalaman orang lain dan makna dari pengalaman tersebut.

  Oleh karena itu sebelum dilakukan wawancara, garis-garis besar

  pertanyaan harus sesuai dengan penggalian data dan kepada siapa

  wawancara itu dilaksanakan harus disiapkan terlebih dahulu. Bentuk

  pertanyaan     tidaklah    terstruktur    secara    tepat    guna     memberikan

  kemungkinan pertanyaan berkembang dan informasi yang diperoleh

  sebanyak-banyaknya. Disela-sela percakapan itu, diselipkan pertanyaan

  pancingan (probing). Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam lagi

  tentang hal-hal yang diperlukan.

          Melakukan wawancara, disediakan perekam suara dan apabila

  diijinkan oleh informan alat tersebut dapat digunakan. Jika tidak diijinkan

  peneliti cukup mencatat dan kemudian menyimpulkannya.

  Sering dialami bahwa ketika dipadukan dengan informasi yang diperoleh

  dari subyek lain, informasi dari seorang subyek tidak atau bahkan

  bertentangan satu dengan yang lain. Maka data yang belum menunjukkan

  6)
    Mulyana Dedi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001,
  hal. 180.
                                                                         76




  kesesuaian itu hendaknya dilacak kembali kepada subyek terlebih dahulu

  untuk mendapatkan kebenaran atau keabsahan data. Dengan demikian

  berarti wawancara tidak cukup dilakukan hanya sekali.

             Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tidak

  terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering

  juga disebut wawancara mendalam, intensif, kualitatif, terbuka (open

  ended interview), dan wawancara etnografis. Sedangkan wawancara

  terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized interview)

  yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelum dengan pilihan-

  pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.7)

3. Dokumenter

             Pengamatan berperan serta dan wawancara dapat pula dilengkapi

  dengan analisis dokumen seperti otobiografi, memoar, catatan harian, surat

  pribadi, buletin, majalah, bahkan foto-foto. Data yang diperoleh melalui

  dokumen sebaiknya dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak

  terkait.8)

             Selama melakukan penelitian ada beberapa dokumen yang

  dikumpulkan dan dianalisa. Dokumen tersebut ada yang berasal dari MI

  Al Hayatul Islamiyah, dari pemeritah, dan komite sekolah.

  Dokumen tersebut dapat berupa sejarah MI Al Hayatul Islamiyah,

  peraturan baik yang berasal dari pemerintah, badan penyelenggara maupun




  7)
       Ibid, Mulyono Dedi, hal. 180
  8)
       Ibid. Mulyono Dedi hal, 195
                                                                                  77




        mengenai MI Al Hayatul Islamiyah yang tidak luput dari pengamatan

        peneliti. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk dianalisis.

                   Setiap metode mempunyai kelebihan dan kelemahan, sehingga

        menggunakan ketiga metode diatas secara bersama-sama adalah salah satu

        cara untuk melengkapi kekurangan tersebut agar data yang diperoleh

        menghasilkan temuan yang valid dan reliabel.



C. Teknik Analisis Data

        Sebagaimana telah dikemukakan, data dalam penelitian kualitatif terdiri

dari diskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi dan perilaku.

Pernyatan dari seseorang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, pikiran, petikan,-

petikan isi dokumen, transkif wawancara, catatan lapangan yang terwujud kata,

kalimat dan alinea dari pada sekedar berwujud angka termasuk data dalam

penelitian kualitatif.

        Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak ada gunanya jika

tidak dianalisa, analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode

ilmiah, karena dengan analisalah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang

berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah

dikumpulkan perlu dikelompokkan, dikatagorisasi serta diperas sedemikian rupa

sehingga dapat bermanfaat untuk menguji hipotesa.9)

        Analisa data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya mulai sejak atau

bersamaan dengan pengumpulannya. (Miles dan Huberman, 1992) memberi


        9)
             Nazir Muhammad, Op.cit hal. 405.
                                                                                   78




prosedur analisis ke dalam tiga langkah yaitu : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3)

penarikan kesimpulan/penilaian. Lebih rinci tiga langkah prosedur analisis data

adalah berikut ini:

   1. Reduksi Data

       Reduksi data adalah proses ilmiah, mencari fokus, membuat tingkatan,

       mencari abstraksi, menambah atau mengurangi data kasar yang baru

       diperoleh dari lapangan, reduksi data dan penyajian hasil tersebut ditarik

       kesimpulan dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha

       membuat rangkuman yang inti.10) Jika pada sajian dirasakan masih

       terdapat kejanggalan-kejanggalan, segera diadakan reduksi dengan

       mencocokkan data yang ada dengan data yang lain atau mencari data baru.

       Begitu juga jika ada data yang disajikan masih sukar untuk disimpulkan,

       maka proses reduksi data diulang kembali, jika reduksi data adalah bagian

       dari kegiatan analisis data yang dilakukan selama pengumpulan data.

   2. Sajian Data

       Data yang disajikan dalam penelitian ini, adalah data yang sebelumnya

       sudah dianalisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan

       peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan, setiap data yang sudah

       direduksi dapat disajikan untuk dianalisa atau disimpulkan. Apabila

       ternyata data yang disajikan belum dapat disimpulkan, maka data tersebut

       direduksi kembali untuk memperbaiki sajiannya.

   3. Penarikan Kesimpulan


       10)
             Moleong Lexy, Op.cit hal. 190.
                                                                                     79




       Sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah

       dilakukan yaitu mempertimbangkan apa isi informasi dan apa pula

       maksudnya. Kesimpulan akhir baru dapat diperoleh pada waktu data telah

       terkumpul banyak yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran

       penelitian.



D. Pengecekan Keabsahan Data

       Sebagaimana telah dikemukaan terdahulu, peneliti adalah instrumen utama

peneliti ini. Oleh karena itu uji validitas dan releabilitas instrumen yang paling

bayak digunakan adalah trianggulasi (Patton, 1980). Melalui kegiatan trianggulasi

maka temuan peneliti memiliki akurasi yang penting.

       Trianggulasi         adalah    teknik   pemeriksaan   keabsahan    data      yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu .11)

       Adapun teknik trianggulasi yang sering digunakan adalah teknik

trianggulasi data, trianggulasi sumber data, trianggulasi metode, trianggulasi

peneliti. Lebih rinci teknik-teknik trianggulasi tersebut dijelaskan berikut ini.

   1. Trianggulasi data

       Trianggulasi data digunakan untuk mencari informasi baru guna

       membuktikan bahwa data yang telah diperoleh adalah terpercaya.

       Pencarian informasi tentang data yang sama, digali dari beberapa

       informasi yang berbeda dan pada tempat yang berbeda (Bogdan Biklen,


       11)
             Moleong Lexy, Op.cit, hal 178.
                                                                       80




   1990). Data yang sama juga dicarikan informasi dari informan yang sama

   tetapi pada suasana yang berbeda. Disini perhatian dipusatkan pada data

   yang diperoleh. Usaha untuk membuktikan dilakukan secara terus menerus

   sampai data tersebut terpercaya dengan cara : (a) membandingkan data

   hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang

   dikatakan orang didepan umum dengan apa yang diaktakan secara pribadi,

   (c) membandingkan apa yang dikatakan orang ketika situasi penelitian

   dengan situasi sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan orang

   terpandang dengan keadaan orang biasa, (e) membandingkan hasil

   wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Trianggulasi Metode

   Trianggulasi metode adalah pencaraian data tentang fenomena yang sudah

   diperoleh datanya dengan menggunakan metode yang berbeda. Hasil yang

   diperoleh dengan penggunaan metode yang berbeda itu dibandingkan dan

   disimpulkan. Maka melalui trianggulasi yang digunakan ini, data yang

   diperoleh dapat dipercaya. Untuk hasil yang valid perlu menggunakan

   dana strategi (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil

   penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (b) pengecekan derajat

   kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Trianggulasi Sumber

   Didalam menguji keabsahan data yang digunakan pula trianggulasi

   sumber, dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena

   berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti baik dilihat dari dimensi
                                                                          81




   waktu maupun sumber-sumber lain, misalnya membandingakn data yang

   diperoleh melalui wawancara atau data dari berbagai kelompok

   masyarakat.    Kualitas   sumber    harus   delalu   diperhatikan   karena

   mempengaruhi hasil penemuan penelitian.

4. Trianggulasi Peneliti

   Trianggulasi peneliti digunakan untuk menguji keabasahan data yang telah

   diperoleh, dengan cara menggunakan penggali data yang lain. Trianggulasi

   peneliti ini dilakukan dengan cara mendatangi kolega yang banyak

   tentang fenomena yang sedang dicari datanya untuk diajak membahas

   yang masih diragukan kebenarannya. Dengan mepertimbangkan pendapat

   kolega tersebut akhirnya diperoleh data yang terpercaya. Keempat teknik

   trianggulasi ini peneliti menggunakan dalam penelitian ini.

          Didalam pemaparan hasil temuan melalui wawancara dan obsevasi

   data, dokumen atau melalui fenomena-fenomena yang ada pada obyek

   penelitian tentang waktu dan tempat penelitian dilakukan dapat dilihat

   dengan pengkodean tulisan seperti contoh sebagai berikut :

   D.W. II/12-4/2005 maksudnya adalah

   D      : Observsi dokumen

   W      : Wawancara

   II     : Wawancara ke 2 (kedua)

   12     : Tanggal wawancara

   4      : Bulan pelaksanaan wawancara

   2005 : Tahun pelaksanaan wawancara
                                                                             82




                                    BAB IV

                 PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN



A. Sejarah berdirinya MI Al Hayatul Islamiyah

          Untuk memahami tentang MI Al Hayatul Islamiyah peneliti akan

   menjelaskan beberapa hal yaitu : sejarah berdirinya MI Al Hayatul Islamiyah,

   keadaan sarana fisik yang meliputi : keadaan ruang kelas, keadaan ruang guru,

   keadaan ruang kepala madrasah, keadaan ruang tata usaha, laboratorium,

   prepustakaan, deskripsi hubungan tugas masing-masing, keadaan siswa

   menurut jenis kelamin, keadaan siswa menurut jenjang kelas.

   Sejarah berdirinya MI Al hayatul Islamiyah

          Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah didirikan pada tahun 1956.

   Pendirian MI Al Hayatul Islamiyah merupakan pengembangan pendidikan

   diniyah yang sudah ada sebelumnya.

          Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah adalah lembaga pedidikan

   yang berada dibawah naungan Yayasan Pengembangan Pendidikan Al Hayatul

   Islamiyah (YPPAI) yang pada saat in telah punya binaan meliputi : lembaga

   pendidikan formal (Tarbiayatul Athfal TA/TK, Madrasah Ibtidaiyah MI/SD,

   Madrasah Tsanawiyah MTs/SMP dan Madrasah Ibtidaiyah MA/SMA),

   lembaga pendidikan non formal (Pondok pesantren dan kursus-kursus), majlis

   ta’lim dan lembaga sosial (panti asuhan dan santunan).

          Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah berdiri ketika YPPAI di

   pegang langsung oleh KH Abdul Aziz (pendiri YPPAI), secara otomatis ide
                                                                          83




pokok pendiriannya muncul dari beliau yang memang senantiasa mempunyai

cita-cita “Anak Orang Islam” jangan sampai putus sekolah, karena dilihat dari

faktor geografis MI Al Hayatul Islamiyah berada di lereng gunung Buring

yang tepatnya di Kelurahan Kedungkandang RT 01/RW 04 Kota Malang

bagian Timur yang sampai saat ini merupakan planing pemerintah Kota

Malang sebagai wilayah pengembangan pembangunan.

       Ada beberapa alasan mengapa MI Al Hayatul Islamiyah didirikan: (1)

Yayasan sudah mempunyai lembaga pendidikan Diniyah, tetapi belum

mempunyai     pendidikan   formal,   (2)   keengganan    orang   tua   siswa

menyekolahkan anaknya karena harus keluar dari Kelurahan Kedungkandang,

(3) ketidak mampuan orang tua dalam membiayai pendidikan putra-putrinya,

sehingga perlu sekolah murah/biaya minimal.

       Dari ketiga alasan tersebut, maka KH. Abdul Aziz mempunyai ide

untuk mendirikan MI Al Hayatul Islamiyah dengan maksud dan tujuan ingin

menghidupkan dan menyiarkan agama islam sesuai dengan namanya “Al

Hayatul Islamiyah” hingga saat ini terus diupayakan dan dikembangkan oleh

penerusnya. Adapun nama-nama penerus yang pernah memimpin sebagai

Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Hayatul Islamiyah adalah :

1. KH. Abdul Aziz                Tahun 1956 – 1984

2. Drs H. Erfan Aziz             Tahun 1984 – 1990

3. Asy’ari, S.Ip                 Tahun 1990 – sampai sekarang.

(Dokumen.I/5-9/2005)
                                                                          84




Keadaan sarana dan fisik

Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah terletak di Jl. Timur Sungai
Kelurahan Kedungkandang RT 01/RW04 dengan luas seluruh areal tanahnya
1876 m2, dengan rincian yaitu luas bangunan 1373 m2, kebun 200m2, luas
lapangan olah raga 210 m2 (Dokumen I/5-9/2005).



          Pada saat ini peneliti observasi ke MI Al Hayatul Islamiyah untuk

melihat lingkungan dan sarana yang ada, maka peneliti mendiskripsikan

sebagai berikut :

Halaman MI Al Hayatul Islamiyah terlihat bersih diatasnya tertata paving
berwarna abu-abu di padu dengan paving warna merah disekelilingnya ada
pepohonan yang rindang dan dilengkapi tempat-tempat duduk yang sangat
memungkinkan untuk isitirahat para siswa dan dihiasi bunga berwarna warni.
Di depan setiap ruangan dilengkapi tempat sampah terbuat dari tonk l plastik
lengkap dengan tulisan kelas dan ruang. Taman Madrasah di rawat setiap hari
oleh penjaga sekolah yang bekerja sama dengan piket kelas sehingga selalu
bersih.
Ruang kelas secara umum adalah tempat siswa menerima pelajaran dari guru
secara teoritis, namun demikian kelas juga sebagai tempat mempraktekan teori
tersebut misalanya pelajaran Al-Qur’an.
Ruang Kelas, Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah mempunyai ruangan
yang terbagi 6 ruangan untuk kelas belajar. Didalam setiap ruangan ada meja
dan kursi tempat belajar siswa, satu meja dan satu kursi untuk tempat guru,
satu buah papan tulis, 1 buah jam dinding, diatas papan tulis terdapat gambar
presiden dan wakil presiden RI lengkap dengan gambar burung garuda
pancasila, disudut ruangan terdapat sapu ijuk dan sapu lidi dan kebus lengkap
dengan cikrak dan tempat sampah. Dinding kanan, kiri dan belakang
tergantung papan pajang untuk memajang hasil karya atau pekerjaaan siswa
yang berukuran 50 cm x 200 cm. Diatas meja guru ditutup dengan kain
                                                                          85




penutup (taplak) dan dilengkapi dengan vas bunga. Di dalam ruangan setiap
kelas terpasang 2 buah neon listrik dan 1 stop kontak listrik yang siap
digunakan setiap saat. Pada jendela kanan, kiri ruangan dilengkapi dengan
kain kelambu berwarna hijau sangat serasi dengan warna dinding.
Ruang kelas setiap hari dibersihkan oleh piket siswa yang tercantum dalam
jadwal piket kerja yang tertempel di papan pengumuman depan kelas,
sehingga setiap hari kelas tampak bersih, sedangkan diserambi kelas setiap
hari di pel oleh penjaga sekolah sehingga nampak bersih.
Ruang guru, ruang guru MI Al Hayatul Islamiyah berada disebelah pintu
gerbang masuk ke madrasah yang terletak di sebelah kiri ruang kepala
sekolah. Ruang guru disamping sebagai tempat istirahat guru dari tugas
mengajar, juga berguna untuk pertemuan para guru. Dalam ruangan guru
terdapat meja dan kursi masing-masing guru yang tertata berhadapan
berbentuk persegi panjang, di dalam meja guru terdapat laci untuk menyimpan
buku dan alat tulis serta bahan-bahan yang menunjang untuk praktek belajar
dan mengajar. Disudut ruangan paling dalam (sebelah selatan) terdapat meja
panjang tempat meja panjang tempat menaruh buku-buku tugas para siswa.
Pada diding ruangan guru terdapat papan-papan kelengkapan administrasi
sekolah yaitu : keadaan siswa, keadaan guru dan pegawai madrasah, papan
pengumuman dan jam dinding, ruang guru ini setiap hari dibersihkan dan dipel
oleh penjaga sekolah, sehingga selalu nampak bersih.
Ruang Kepala Madrasah, ruang kepala madrasah berada persis disebelah
kiri pintu gerbang masuk MI yang selalu tampak setiap keluar masuk pintu
gerbang, karena pada dindingnya terpasang jendela-jendela lengkap dengan
kaca nako yang dilengkapi dengan penutup kain kelambu. Di dalam ruangan
kepala madrasah terdapat satu meja dan tiga kursi, disebelah kiri terdapat
almari kecil panjang yang di atas alamari tersebut tertata perlengkapan
administrasi map dan teka, serta buku-buku bacaan penting, begitu juga di
depan meja atau sebelah kanan pintu diatas meja ada vas bunga dan disudut
ruangan ada kipas angin, kalender tergantung di dinding sebelah kiri meja dan
kursi kepala madrasah dan dibawahnya terdapat telepon.
                                                                            86




Ruang Tamu Madrasah, ruang tamu berada di depan kepala madrasah yang
terdiri satu set sofa dan meja warna hijau dilengkapi dengan almari yang berisi
piala-piala dan penghargaan yang lainnya. Disudut kiri terdapat meja yang
dilengkapi telpon.
Ruang Tata Usaha, dalam ruangan ini terdapat dua meja dan dua kursi untuk
tamu atau siswa yang punya kepentingan, disebelah kiri terdapat dua almari
berukuran besar untuk menyimpan berkas-berkas penting, disebelah utara
terdapat satu unit komputer lengkap dengan printernya, di atas komputer
terdapat satu jam dinding dan papan data.
Laboratorium, di MI Al Hayatul Islamiyah laboratorium yang ada meliputi
laboratorium   Ilmu    Pengetahuan    Alam     (IPA),   komputer,    kesenian,
keterampilan yang masing-masing menempati ruangan tersendiri (observasi
I/5-9/2005).



       Pada saat ini peneliti mengadakan observasi, peneliti bertemu dengan

kepala madrasah dan mengadakan wawancara tentang sarana dan prasarana

yang ada di MI Al Hayatul Islamiyah, menurut Bpk. Asy’ari, S.Ip Kepala MI

menjelaskan : sarana dan prasarana di MI ini adalah meliputi perpustakaan,

sarana olah raga, dan tempat ibadah (masjid). (wawancara I/5-9/2004)

Perpustakaan, perpustakaan merupakan satu sarana dan strategis serta

menentukan proses belajar mengajar di madrasah. Perpustakaan merupakan

satu sarana yang strategis serta menentukan proses belajar mengajar di

madrasah. Perpustakaan MI Al Hayatul Islamiyah berada di sebelah kanan

ruang kelas (observasi I/5-9/2005).

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, di dalam perpustakaan terdapat buku-

buku dan perlengkapan perpustakaan, meja dan kursi, rak-rak buku, dan almari

yang terbuat dari kayu, satu buah jam dinding, dan gambar-gambar lengkap
                                                                             87




dengan slogan dan himbauan membaca, ± 500 judul buku keagamaan dan

umum, dan cerita-cerita yang dapat digunakan oleh siswa dan masyarakat

umum. (Dokumen II/5-9/2005)

Sarana Olah Raga, MI Al Hayatul Islamiyah memiliki sarana olah raga

meliputi : (1) lapangan sepak bola yang bersifat tidak permanen (pinjaman),

(2) lapangan/meja tennis, (3) lapangan bola tangan dan kasti, (4) lapangan

bulu tangkis terletak di halaman madrasah (terbuka), (5) perlengkapan olah

raga seperti : bola sepak, bola voli, kasti, lembing, tolak peluru, block spring

(balok lari jarak pendek) sarana tersebut dalam kondisi baik dan dapat

difungsikan (Dokumen III/5-9/2005).



        Penggunaan sarana olah raga diatur oleh guru olah raga, hal ini sesuai

dengan hasil wawancara peneliti dengan Bpk. Mas’udi (guru olahraga) sebagai

berikut :

Penggunaan sarana olah raga ditentukan melalu jadwal jam pelajaran (pagi

hari) pada hari siswa boleh menggunakannya sesuai dengan olah raga pilihan

dan bakat masing-masing (Wawancara II/2-9/2005)



Struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah

        Untuk mencapai tujuan sebuah lembaga pendidikan perlu mempunyai

struktur organisasi yang valid, apalagi ciri dari lembaga pendidikan yang

menetapkan MBS, maka perlu adanya pembagian tugas yang jelas sesuai

dengan struktur yang ada sebagai berikut :
                                                                   88




                       STRUKTUR ORGANISASI

        MADRASAH IBTIDAIYAH AL HAYATUL ISLAMIYAH

Gambar 2.
                                 KETUA
                                 YPPAI


                                                           BP2 YPPAI

                                 KEPALA
                                 MADRASAH

      TATA                                                 KOMITE
      USAHA                                                MADRASAH




 WAKAMAD         WAKAMAD                    WAKAMAD       WAKAMAD
 KURIKULUM       SARANA                     KESISWAAN     HUBUNGAN
                 PRASARANA                                MASYARAKAT




                                  DEWAN
                                  GURU




                                  WALI
                                  KELAS


                                                        DEVISI
                                                        PERPUSTAKAAN
                                                        LABORATORIUM
      SISWA              SISWA            SISWA         KOMPUTER
      KELAS              KELAS            KELAS         BINA AGAMA
                                                        BINA
                                                        KETERAMPILAN
                                                        SIHKAMTIB
                                                        BINA BAHASA
                                                        ARAB
(Dokumen 3/5-9/2005)                                    BINA BAHASA
                                                                            89




Keterangan

               : Garis Komando

               : Garis Konsultasi



B. FUNGSI DAN TUGAS PENGELOLA SEKOLAH

   Diskripsi tugas masing-masing pengelola

            Dalam papan data yang ada di MI Al Hayatul Islamiyah peneliti dapat

   observasi dan menjelaskan bahwa tugas dan fungsi dari masing-masing

   komponen dalam lembaga pendidikan adalah sebagai berikut : (Dok 5/6-

   9/2005)

1. KEPALA SEKOLAH

   Kepala Sekolah berfungsi dan bertugas sebagai edukator, manajer,

   administrator, supervisor, pemimpin/leader inovator, motivator.



   a. KEPALA SEKOLAH SELAKU EDUKATOR

       Kepala sekolah selaku edukator bertugas melaksanakan proses belajar

       mengajar secara efektif dan efisien (lihat tugas guru)



   b. KEPALA SEKOLAH SELAKU MANAJER mempunyai tugas :

       1)    Menyusun perencanaan

       2)    Mengorganisasikan kegiatan

       3)    Mengarahkan kegiatan

       4)    Mengkoordinasikan kegiatan
                                                                        90




  5)   Melaksanakan pengawasan

  6)   Melakukan evaluasi terhadap kegiatan

  7)   Menentukan kebijaksanaan

  8)   Mengadakan rapat

  9)   Mengambil keputusan

  10) Mengatur proses belajar mengajar

  11) Mengatur administrasi : ketatausahaan; siswa; ketenagaan; sarana dan

       prasarana; keuangan RAPBS

  12) Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait.



c. KEPALA      SEKOLAH       SELAKU        ADMINISTRATOR           bertugas

  menyelenggarakan administrasi

  1) Perencanaan                         12) Perpustakaan

  2) Pengorganisasian                    13) Laboratorium

  3) Pengarahan                          14) Ruang Keterampilan/Kesenian

  4) Pengkoordinasian                    15) Bimbingan Konseling

  5) Pengawasan                          16) UKS

  6) Kurikulum                           17) Serbaguna

  7) Kesiswaan                           18) Media

  8) Ketatausahaan                       19) Gudang

  9) Ketenagaan                          20) K7

  10) Kantor

  11) Keuangan
                                                                       91




d. KEPALA SEKOLAH SELAKU SUPERVISOR

     1)   Proses belajar mengajar

     2)   Kegiatan bimbingan dan konseling

     3)   Kegiatan ekstra kurikuler

     4)   Kegiatan ketatausahaan

     5)   Kegiatan kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait

     6)   Sarana dan prasarana



e. KEPALA SEKOLAH SEBAGAI PEMIMPIN/LEADER

     1)   Dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab

     2)   Memahami kondisi guru, karyawan dan siswa

     3)   Memiliki visi dan memahami misi sekolah

     4)   Mengambil keputusan urusan intern dan ekstern sekolah

     5)   Membuat, mencari dan memilih gagasan guru



f.   KEPALA SEKOLAH SEBAGAI INOVATOR

     1)   Melakukan pembaharuan di bidang

          a) KBM

          b) BK

          c) Ekstrakulikuler

          d) Pengadaan

     2)   Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan
                                                                           92




      3)   Melakukan pembaharuan dan menggali sumber daya di BP3 dan

           masyarakat



  g. KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MOTIVATOR

      1)   Mengatur ruang kantor yang konduktif untuk bekerja

      2)   Mengatur ruang kantor yang konduktif untuk KBM dan BK

      3)   Mengatur ruang laboratorium yang konduktik untuk praktikum

      4)   Mengatur ruang perpustakaan yang konduktif untuk belajar

      5)   Mengatur halaman/lingkungan sekolah yang sejuk dan teratur

      6)   Menciptakan hubungan harmonis sesama guru dan karyawan

      7)   Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar sekolah dan

           lingkungan

      8)   Menerapkan     prinsip   penghargaan    dan    hukuman.      Dalam

           melaksanakan tugasnya, kepala sekolah dapat mendelegasikan kepada

           wakil kepala sekolah



2. WAKIL KEPALA SEKOLAH



  Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan

  sebagai berikut :

  a. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan

      program

  b. Pengorganisasian
                                                                         93




c. Pengarahan

d. Ketenangan

e. Pengoordinasian

f.   Pengawasan

g. Penelitian

h. Identifikasi dan pengumpulan data

i.   Penyusunan laporan

Wakil kepala sekolah, bertugas membantu kepala sekolah dalam urusan-

urusan sebagai berikut :

a. Kurikulum

     1)   Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan

     2)   Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran

     3)   Mengatur penyusunan program pengajaran (program catur wulan,

          program satuan pelajaran, dan persiapan mengaja, penjabaran dan

          penyesuaian kurikulum

     4)   Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler

     5)   Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas,

          kriteria kelulusan, dan laporan kemajuan belajar siswa, serta

          pembagian raport dan STTB

     6)   Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran

     7)   Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar

     8)   Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran

     9)   Mengatur mutasi siswa
                                                                         94




   10) Melakukan super visi administrasi dan akademis

   11) Menyusun laporan

b. Kesiswaan

   1)   Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling

   2)   Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanan 7K (keamanan,

        kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan

        kerindangan)

   3)   Mengatur      dan   membina   program   kegiatan    siswa   meliputi

        kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Marcing Band dan

        sebagainya.

   4)   Mengatur program pesantren kilat

   5)   Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan

        sekolah

   6)   Menyelengarakan cerdas cermat, olah raga prestasi

   7)   Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapat beasiswa

c. Sarana prasarana

   1)   Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang

        proses belajar mengajar

   2)   Merencanakan program pengadaannya

   3)   Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana

   4)   Mengola perawatan, perbaikan dan pengisian

   5)   Mengatur pembakuanya

   6)   Menyusun laporan
                                                                              95




  d. Hubungan dengan masyarakat

       1)   Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan BP3 dan peran BP3

       2)   Menyelenggarakan bakti sosial, karya wisata

       3)   Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah (gebyar

            pendidikan)

       4)   Meyusun laporan



3. GURU

  Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas

  melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.

  a. Membuat perangkat program pengajaran

            Program Tahunan/Cawu;

            Program Satuan Pelajaran;

            Program rencana pengajaran;

            Program mingguan guru;

            LKS;

  b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

  c. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar mengajar, ulangan harian,

       ulangan umum, ujian akhir

  d. Melaksanakan analisis hasil ulangan

  e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan pengayaan

  f.   Mengisi daftar nilai siswa
                                                                           96




  g. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan) kepada

       guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar.

  h. Membuat alat pelajaran/alat peraga

  i.   Menumbuhkembangkan sikap menghargai karya seni

  j.   Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum

  k. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah

  l.   Mengadakan      pengembangan     program    pengajaran   yang   menjadi

       tanggungjawabnya

  m. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa

  n. Menigisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran.

  o. Mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum

  p. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya.



4. WALI KELAS

  a. Pengolaan kelas

  b. Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi :

       1)   Denah tempat duduk siswa

       2)   Papan absensi siswa

       3)   Daftar pelajaran kelas

       4)   Daftar piket kelas

       5)   Buku absensi siswa

       6)   Buku kegiatan pembelajaran/ buku kelas

       7)   Tatatertib siswa
                                                                           97




  c. Penyusunan pembuatan statistik bulanan siswa

  d. Pengisian daftar kumpulan nilai siswa (Legger)

  e. Pembuatan catatan khusus tentang siswa

  f.   Pencatatan mutasi siswa

  g. Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar

  h. Pembagian buku laporan penilaian hasil belajar



5. GURU BIMBINGAN DAN KONSELING

  Bimbingan dan konseling membatu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan

  sebagai berikut :

  a. Penyusunan program dan pelaksanaan bimibingan dan konseling

  b. Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah

       yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar

  c. Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi

       dalam kegiatan belajar

  d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh

       gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai

  e. Mengadakan penilaian pelaksanaan dan bimbingan serta konseling

  f.   Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar

  g. Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan konseling

  h. Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling
                                                                            98




6. PUSTAKAAN SEKOLAH

  Pustakaan sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan sebagai berikut :

  a. Perencanaan pegadaan buku-buku bahan pustaka media elektronika

  b. Pengurusan pelayanan perpustakaan

  c. Perencanaan pengembangan perpustakaan

  d. Pemeliharaan dan pernaikan buku-buku/bahan pustaka/media elektronika

  e. Inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku bahan pustaka/media

       elektronika

  f.   Melakuakan layanan bagi siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya serta

       masyarakat.

  g. Penyimpanan buku perpustakaan/media elektronika

  h. Menyusun tata tertib perpustakaan

  i.   Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala



7. LABORAN

  Pengelola laboratorium membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan

  sebagai berikut :

  a. Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium

  b. Menysusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium

  c. Mengatur penyimpanan dan daftar alat dan bahan laboratorium

  d. Memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium

  e. Inventarisasi dan pengadministrasian peminjam alat-alat laboratorium

  f.   Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium
                                                                         99




8. KEPALA TATA USAHA

  Kepala tata usaha sekolah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan

  sekolah dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam kegiatan-

  kegiatan sebagai berikut :

  a. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah

  b. Pengelolaan keuangan sekolah

  c. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa

  d. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah

  e. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah

  f.   Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah

  g. Mengkoordiasikan dan melaksanakan 7K

  h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan

       secara berkala.



9. TEKNIS MEDIA

  Teknis media membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai

  berikut

  a. Merencanakan alat-alat media

  b. Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan media

  c. Menyusun program kegiatan teknisi media

  d. Mengatur penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat media

  e. Inventarisasi dan pengadministrasian alat-alat media

  f.   Menyusun laporan pemanfaatan alat-alat media
                                                                     100




LAYANAN TEKNIS DI BIDANG PERTAMANAN/KEBUN (TUKANG

KEBUN)

1. Mengusulkan keperluan alat perkebunan

2. Merencanakan distribusi, jenis dan pemilihan tanaman

3. Memotong rumput

4. Menyiangi rumput liar

5. Memelihara dan memangkas tanaman

6. Memupuk tanaman

7. Membrantas hama dan penyakit tanaman

8. Menjaga kebersihan dan keindahan tanaman serta kerindangan

9. Merawat tanaman dan infra strukturnya (pagar, saluran air)

10. Merawat dan memperbaiki peralatan kebun

11. Membuang sampah kebun dan lingkungan ke tempat sampah



LAYANANAN         TEKNIS        DI   BIDANG       KEAMANAN      (PENJAGA

SEKOLAH/SATPAM)

1. Mengisi buku catatan kejadian

2. Mengantar/memberi petunjuk tamu sekolah

3. Mengamankan pelaksanaan upacara, pbm, ebta/ebtanas, rapat

4. Mejaga kebersihan pos jaga

5. Menjaga ketenangan dan keamanan sekolah siang dan malam

6. Merawat peralatan jaga malam

7. Melaporkan kejadian secepatnya bila ada
                                                                           101




Struktur Organisasi Komite Madrasah

          Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengembangan pendidikan

  maka kepala madrasah harus mampu mengadakan kerjasama dengan komite

  madarasah, karena organisasi ini terbentuk untuk membantu kesulitan-

  kesulitan operasional dan sekaligus sebagai kemitraan sekolah, oleh sebab itu

  unsur-unsurnya terdiri dari wakil guru, orang tua siswa, tokoh pendidikan dan

  tokoh masyarakat.

           Sesuai dengan SK Dsirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor

   E/101/2001 tentang pengangkatan kepala sekolah pada lampiran II disebutkan

   bahwa tugas majlis komite sekolah sebagai berikut: (1) bersama kepala

   madrasah menetapkan rencana anggaran dan rencana belanja madrasah, (2)

   menetapkan    kurikulum   khusus   madrasah,    (3)   menetapkan    rencana

   pembelajaran madrasah, (4) memilih merekomendasikan calon kepala

   madrasah, (5) membantu pelaksanaan seleksi dan menetapkan calon guru

   madrasah, (6) melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran,

   (7) memberi sarana kepada kepala madarasah tentang segala sesuatu yang ada

   hubungannya dengan penyelenggaraan madarasah.

   Jumlah dan Komposisi Majlis Madrasah. Jumlah dan komposisi majelis

   madrasah dengan cara sebagai berikut : (1) penentuan jumlah anggota majelis

   madrasah di tetapkan oleh kepala madarasah setelah mendengar pendapat

   dewan guru dan wakil orang tua siswa, (2) komposisi anggota Majelis

   Madarasah terdiri dari 50% wakil dewan guru dan 50% wakil orang tua,(3)

   jumlah pakar pendidikan dan tokoh masayarakat merupakan bagian dari
                                                                        102




jumlah wakil orang tua siswa, (4) Khusus untuk madrasah tingkat Aliyah

dapat diikutsertakan pengurus OSIS, (5) Keikutsertaan pengurus OSIS dalam

Komite Madrasah adalah untuk memberikan pendapat dan saran yang

diperlukan oleh majelis, (6) Suara pengurus OSIS tidak diperhitungkan dalam

pengambilan keputusan majelis.

Pembetukan Komite Madrasah. Pembentukan Komite Madrasah dengan

syarat-syarat sebagai berikut : (1) wakil dewan guru persyaratannya

ditentukan oleh dewan guru yang bersangkutan, (2) Wakil orang tua siswa

harus memiliki persyaratan sebagai WI, wali siswa, pakar pendidikan dan

tokoh masyarakat, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki

komitmen terhadap penyelenggaraan madrasah, persyaratan lain yang

ditentukan oleh Komite     Madrasah, dan dipilih oleh orang tua siswa.

Sedangkan proses pemilihannya dengan cara (1) pemilihan wakil dewan guru

dan pelaksanaannya diatur sendiri oleh dewan guru yang bersangkutan, (2)

Pemilihan wakil orang tua siswa pelaksanaannya diatur oleh musyawarah

orang tua siswa.

Pengangkatan Komite madrasah,             pangangkatan komite madrasah

dilakukan dengan surat keputusan kepala madrasah berdasarkan hasil

pemilihan yang dilakukan oleh majelis guru dan musyawarah orang tua siswa.

Masa Kerja Komite Madrasah. Masa kerja Komite Madrasah ditentukan

oleh : (1) Priode kerja komite madrasah adalah tiga 3 tahun, (2) keanggotaan

komite madrasah secara otomatis berakhir pada masa tahun pembelajaran pada

tahun ketiga priode komite madrasah.
                                                                         103




Pemberhentian dan pergantian anggota komite madrasah. Pemberhentian

komite madrasah dengan cara (1) Anggota majelis madrasah dinyatakan

berhenti apabila : meninggal dunia, pensiun atau mutasi sebagai wakil majelis

guru, mengundurkan diri dari keanggotaan komite madrasah, pindah tempat

tinggal, dan tidak mungkin lagi aktif sebagai anggota komite madrasah dan

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan wakil masyrakat, (2)

mekanismme penggantian anggota komite madrasah untuk wakil dewan guru

diatur dan dilaksanakan oleh guru yang bersanggkutan, (3) mekanisme

pergantian anggota komite madrasah dari wakil masyarakat diatur dan

dilaksanakan oleh komite madrasah. (Dok,VI/6.9/2005)
                                                                           104




                SUSUNAN ANGGOTA KOMITE SEKOLAH

           MI AL HAYATUL ISLAMIYAH KEDUNGKANDANG

                            PERIODE 2003-2006

Tabel 6.

   No                Nama              Instansi/fungsi          Jabatan

   1.      Drs. H. Erfan Aziz        Ketua YPPAI          Penasehat

   2.      Asy’ari S.Ip              Kepala MI            Ketua

   3.      Husnul Hadi               TU MTs               Sekretaris

   4.      Ah. Mislih, A.Ma          Orang Tua Siswa      Bendahara

   5.      Abdul Wahid               Ketua RW 04          Anggota

   6.      KH. Mursyidi              Tokoh Masyrakat      Anggota

   7.      Ah. Izzuddin              Orang Tua siswa      Anggota

   8.      Muna’ib                   Orang Tua Siswa      Anggota

   9.      SM. Diana                 Orang Tua Siswa      Anggota

(Dokumen.VII/6-9/2005)

 Selayang pandang MI Al Hayatul Islamiyah

 Keadaan Siswa

           Siswa MI Al Hayatul Islamiyah sebagian besar berasal dari masyarakat

 yang berdomisili di Kelurahan Kedungkandang, Buring dan Lesanpuro,

 namun demikian sebagian berasal dari luar Kota Malang yang sekaligus

 sebagai santri Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah, secara otomatis para

 siswa mempunyai latar belakang ekonomi dan budaya yang beragam.
                                                                                105




         Berdasarkan data kesiswaan yang belajar di MI Al Hayatul Islamiyah

  sebagian besar berasal dari keluarga yang tamatan MI/SD, bahkan sebagian

  kecil orang tua siswa tidak tamat MI/SD, adapun pendidikan orang tua siswa

  yang tertinggi adalah lulusan perguruan tinggi (sarjana). (Dok.VIII/6-9/2005)

  Adapun jumlah siswa akan diuraikan sebagai berikut :

         Siswa MI Al Hayatul Islamiyah jumlah keseluruaan adalah 187 siswa

         yang terbagi menjadi 108 siswa laki-laki dan 34 siswa perempuan,

         terdiri dari 6 kelas yaitu kelas I s/d kelas VI (Dok. VIII/6-9/2005)



C. Alasan Penerapan MBS

  Alasan Normatif

         Ketika peneliti wawancara secara langsung dengan kepala Madrasah,

  maka Kepala Madrasah mengemukakan sebagai berikut :

         Semua peserta didik adalah makhluk Allah yang mempunyai

         kemampuan untuk menjadi manusia yang bermoral, berakhlakul

         karimah menuju manusia yang baik ( Insan Kamil), oleh sebab itu cara

         tolong menolong dalam kebaikan sebagai alasan normativ dari

         pelaksanaan MBS yang akan menjadikan lembaga pendidikan yang

         berkualitas. Hal ini didasarkan : (1) Firman Allah SWT yang artinya

         :”… Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan

         jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan

         bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat
                                                                          106




       siksa”. (2) Filsafat hidup gotong royong orang Indonesia dengan istilah

       “berat sama dipikul ringan sama dijinjing”. (W.4/7-9/2005)



       Dimana dalam pengelolaan sekolah dilaksanakan oleh semua pihak

yang terkait (stakeholders), sedang pengambilan keputusan adalah kepala

sekolah.

Alasan praktis

       Yang menjadi alasan praktis dalam penerapan MBS dijelaskan oleh

kepala sekolah sebagai berikut :

       MI Al Hayatul Islamiyah adalah sebagai pengelola pendidikan, maka

       orientasi pendidikan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan

       masyrakat, karena input maupun output pendidikan adalah dari

       masyrakat, untuk masyarakat. Komponen pendidikan : input-proses-

       output. Sedangkan yang menjadi komponen proses pendidikan adalah

       sistem pembelajaran, oleh sebab itu prinsip kerja sama menjadi faktor

       penentu terlaksananya MBS terutama dalam proses belajar mengajar

       (W.4/7-9/2005)



       Oleh sebab itu MBS menempatkan sekolah sebagai lembaga yang

diberi wewenang penuh untuk mengatur dirinya sendiri dengan melibatkan

masyarakat.
                                                                       107




Alasan Sosiologis

       Alasan sosiologi MI Al Hayatul Islamiyah dalam penerapan MBS

dijelaskan oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut :

       Karena adanya tuntutan masyarakat terhadap sekolah sebagai lembaga

       pendidikan yang begitu komplit. Semakin tingginya kehidupan sosial

       masyarakat sejalan dengan perkembagan ilmu pengetahuan dan

       teknologi, telah semakin meningkat tuntutan kebutuhan kehidupan

       sosial masyarakat. Pada akhirnya bahwa pendidikan mampu menjawab

       dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut (W.4/7-9/2005)



       Penerapan MBS menempatkan sekolah sebagai lembaga yang diberi

wewenang penuh untuk mengatur dirinya sendiri dengan melibatkan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaanya.



Alasan Politis

       Pelaksanaan MBS di MI Al Hayatul Islamiyah yang menjadi alasan

politis dijelaskan oleh kepala sekolah :

       Dengan berlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun               1999

       tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun

       1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, yang

       dalam pemberlakuannya membawa konsekwensi logis kepada otonomi

       pendidikan yang menuntut pemberlakuannya MBS di lembaga

       pendidikan (W.4/7-9/2005)
                                                                                           108




                Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh

       sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang

       lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan perlu

       perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan

       yang dilaksanakan disekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan.

D. Implementasi MBS di MI Al Hayatul Islamiyah

                Manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang

       tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.46)

       Menurut Batadhol Manajemen adalah proses kerjasama antara dua orang atau

       lebih dengan mendayagunakan segala proses sumberdaya manusia maupun

       bukan manusia menuju pencapaian tujuan. Proses kerja manajemen adalah

       melalui orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (proses of

       working and thron others).

                Arah manajemen MI Al Hayatul Islamiyah adalah usaha mewujudkan

       Visi dan Misi madrasah sesuai dengan jenjangnya. Hal itu sejalan dengan

       penjesalan kepala madrasah yang menyatakan sebagai berikut:

                Manajemen MI Al Hayatul Islamiyah mengarah kepada Visi dan Misi,
                adapun yang menjadi misi madrasah adalah sebagai lembaga
                pendidikan yang dikelola secara profesioanal untuk menciptakan calon
                penerus islam yang berwawasan luas, arif dan bijak. Sedang Misi MI
                Al Hayatul Islamiyah dalam mengelola dan pengendaliannya adalah
                tulis apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis dan evaluasi
                apa yang sudah dikerjakan, jadi semua apa yang dikerjkan melalui



46)
      Pidarta Made, Manajemen Pendidikan Indonesia, PT Bina Aksara, Jakrta, 1988, Hal. 3
                                                                                 109




        perencanaan yang matang dan sunggguh-sunguh dalam mengerjakan
        dan adanya pembenahan pada hal yang kurang (W.4/7-9/2005).



        Dalam pelaksanan manajemen, MI Al Hayatul Islamiyah                 selalu

mengikuti perkembangan jaman yang mengacu pada pembinaan IPTEK dan

IMTAQ, oleh sebab itu maka perlu ada perubahan dari tahun ketahun dengan

kiat hari ini lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini.

        Dinamika perkembangan pendidikan di MI Al Hayatul Islamiyah

tidak mengenal kata selesai dan puas oleh sebab itu segenap elemen

pendidikan selalu mencari terobosan-terobosan demi hasil yang maksimal. Hal

ini diungkapkan oleh wakil kepala madrasah urusan kurikulum sebagai

berikut:

        Pelaksanaan operasional pendidikan di MI Al Hayatul Islamiyah selalu
        mengacu pada SK Dirjen pembinaan kelembagaan Agama Islam
        Nomor: E/101/2001/ tentang pengangkatan majlis madrasah/komite
        sekolah (W.5/7-9/2005).


        Pada tanggal 20 Juli 2003 surat keputusan tersebut direalisasikan

dengan pembentukan komite madrasah/sekolah yang terdiri dari unsur

pendidik, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat (RW).

        Dalam memenej proses perlengkapan MI Al Hayatul Islamiyah selalu

memberi jam-jam tambahan dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan

yang ada yakni Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah, untuk mendapatkan

hasil yang optimal di upayakan hal-hal sebagai berikut :
                                                                        110




Perencanaan

       Seperti yang sudah dikatakan oleh Kepala Madrasah pada penjelasan

sebelumnya    bahwa   dalam   memenej     lembaga   yang   dipimpinnya ia

menggunakan prinsip manajemen, yang terdiri dari empat komponen, sebagai

awal dari manajemen adalah perencanaan.

       Perencanaan terbagi dua yaitu rencana jangka panjang dan rencana

jangka pendek, untuk rencana jangka panjang baik fisik maupun non-fisik

diarahkan untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang

berkualitas bagi IPTEK dan IMPTAQ, sedangkan rencana jangka pendek

merupakan rencana yang memungkinkan untuk dapat diterapkan dalam jangka

waktu satu tahun, baik fisik maupun non-fisik yang berarti merupakan tahapan

menuju tercapainya rencana jangka panjang yang telah dijabarkan.

       Sewaktu peneliti mengadakan wawancara dalam rangka pengumpulan

data dengan Kepala Sekolah beliau menyatakan bahwa :

       Dalam perencanaan melibatkan seluruh unsur yang terkait baik pihak
       masyarakat yang diwakili oleh komite madrasah, dewan guru dan
       pihak terkait lainnya, sehingga sudah mengakomodasi           semua
       kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di
       Madrasah (W.6/12-9/2005).



       Hal senada dibenarkan oleh Wakil Kepala Madrasah sarana prasarana

yang menyatakan bahwa :

       Dalam penyusunan perencanaan kami semua dilibatkan, saya sebagai
       Wakil Kepala Madrasah dilibatkan dalam penyusunan karena
       perencanaan itu akan melakukan perubahan dibindang sarana dan
                                                                        111




       prasarana, supaya apa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang
       ada (W.7/12-9/2005).



       Hal senada juga di tandaskan oleh salah satu anggota Komite

Madrasah yang mengatakan bahwa :

       Dalam penyusunan perencanaan kami sebagai masyarakat dilibatkan,
       mulai dari pengiventarisan kebutuhan yang sudah mendesak sampai
       kepada penyusunan program, itu dilanjutkan lagi kepada apa program
       yang menjadi unggulan pada tahun sekarang (W.8/12-9/2005).



       Program jangka panjang secara umum terdapat dalam selayang

pandang Tahun Ajaran 2005-2006 yang meliputi :

       (1) Melakukan kajian terhadap kurikulum yang sedang sudah dipakai,

       (2) melakukan kajian terhadap pelaksanaan program pembelajaran, (3)

       Melakukan kajian terhadap program rancangann makro ekstra

       kurikuler, (4) Melakukan kajian terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler,

       (5) Melakukan pembidangan terhadap guru , (6) Merancang dan

       menguji cobakan metode kurikulum khusus, (7) Merancang dan

       mengujicobakan metode pelajaran yang baru , (8) Merancang dan

       menguji cobakan metode media pembelajaran yang baru, (9)

       Merancang dan menguji cobakan metode evaluasi pembelajaran yang

       baru, (10) Merancang profesionalisme guru, (11) Menetapkan program

       ekstra kurikuler, dan (12) Keterpaduan bidang studi. Sedangkan

       program jangka pendek meliputi yaitu, : (1) Penegasan dan sosialisasi

       persamaan tentang Visi dan Misi MI Al Hayatul Islamiyah , (2)
                                                                         112




        Pengaturan jadwal yang fleksibel, (3) Pembentukan tim bidang studi,

        (4) Penentuan para meter evaluasi tiap bidang studi, (5) Identifikasi

        guru bidang studi (6) Identifikasi kompetisi materi kurikulum

        (Dok.IX/12-9/2005).



Pengorganisasian

        Organisasi yang mantap diperlukan dalam rangka melaksanakan

rencana yang mengarah pada Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul

Islamiyah. Dalam pengorganisasian bukan hanya saja pada ketenagaan baik

tenaga pendidik maupun karyawan, namun juga komite, karena sistem

manajemen      yang dilaksanakan di MI Al Hayatul Islamiyah didukung

keberadaan komite Madrasah yang tentunya tidak saja membawa aspirasi dari

dalam akan tetapi juga aspirasi dari luar.

        Hal ini dibenarkan oleh salah seorang anggota komite Madrasah yang

menyatakan bahwa :

        Kami sebagai anggota Komite Madrasah selalu tahu perkembangan
        pekerjaan dimana pada setiap pertemuan ada laporan dari perencanaan
        atau program kerja yang sudah berjalan dan belum dan belum
        dilaksanakan (rancangan kedepan) (W.8/12-9/2005).



        Dalam pengorganisasian ini dengan menyediakan fasilitas-fasilitas,

perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun kerangka

kerja yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses
                                                                        113




penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana yang sudah

ditetapkan.

       Pada kesempatan lain kepala Madrasah mengatakan dalam wawancara

bahwa :

       Pengorganisasian dilanjutkan dengan mengelompokan komponen kerja
       kedalam struktur organisasi secara teratur, membentuk struktur
       wewenang sesuai dengan job maisng-masing serta mengadakan latihan
       dan pendidikan tenaga kerja dan mencari sumber-sumber lain yang
       diperlukan (W.9/13-9/2005).



       Hal senada ditandaskan oleh wakil Kepala Madrasah urusan kesiswaan

dan urusan kurikulum bahwa :

       Seluruh jajaran mendapat job sesuai dengan tugasnya masing-masing,
       sehingga tidak terjadi pengelompokan tugas, juga untuk menghindari
       terjadinya pekerjaan yang tidak berjalan. Itu semua dilakukan didalam
       rangka peningkatan kualitas pendidikan di MI Al Hayatul Islamiyah
       wakamad kesiswaan mengorganisir kesiswaan dalam segala hal.
       Begitu juga dengan wakamad kurikulum perorganisasian kurikulum
       apakah sesuai dengan keadaan dan keinginan dari siswa sebagai obyek
       (W.10/13-9/2005).



       Pengorganisasian ini dimaksudkan agar setiap elemen terjadi

pembagian tugas sesuai dengan komposisinya masing-masing maka dalam

melakukan rencana yang sudah dialokasikan dalam berjalan dengan baik

secara efektif dan efisien dalam rangka menuju kepada pencapaian Visi dan

Misi Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah. Sehinga bisa mewujudkan

kualitas pendidikan di Madrasah, karena Madrasah adalah sekolah yang berciri
                                                                         114




khas agama islam, sebagian nilai plus yang bisa dijadikan nilai jual bagi

Madrasah kepada masyarakat.

       Dengan nilai jual yang tersebut diatas, maka Madrasah akan dilirik

oleh masyarakat sebagai pembeli dari lembaga pendidikan tersebut. Jadi maju

tidaknya lembaga pendidikan akan tergantung sekali pada partisipasi

masyarakat selain faktor dari dalam yaitu kepemiminan beserta staf yang ada.

Pelaksanaa kegiatan monitoring/supervisi

       Pendidikan secara umum memiliki empat fungsi dasar, yaitu : (1)

Pengembangan individu yang menyangkut aspek pribadi, (2) Mengembangkan

cara berfikir dan kemampuan yang terlatih, (3) Penyebaran warisan budaya

nilai-nilai etika moral, (4) Memenuhi kebutuhan hidup yang vital. Dari situ

maka kegiatan belajar mengajar menjadi salah satu tolak ukur dalam

menentukan out-put.

       Dikatakan oleh kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah

bahwa :

       Keberhasilan kegiatan belajar mengajar ditentukan oleh antara lain :
       Kurikulum, sumber daya manusia,            sarana prasarana, situasi
       lingkungan dan biaya. Oleh karena itu semua komponen tersebut harus
       selalu diupayakan relevansinya dengan tujuan, begitu juga dengan
       kegiatan belajar mengajar (W.11/13-9/2005).



       Program supervisi yang ada dalam selayang pandang MI Al Hayatul

Islamiyah tahun pelajaran 2005 -2006 supervisi administratif dan supervisi

edukatif.
                                                                               115




Supervisi administratif adalah :

       (1) Administratif kepala sekolah, (2) Administratif kesiswaan, (3)

       Administratif ketenagaan, (4) Administratif perlengkapan pendidikan,

       (5) Administratif keuangan, (6) Administratif pelaksanaan ujian akhir,

       (7)     Administratif   P.S.B,   (8)   Administratif     laboratuium,   (9)

       Administratif perpustakaan, (10) Administratif bimbingan konseling,

       (11) Administratif ekstra kurikuler.

Supervisi Edukatif adalah :

       (1) Kurikulum, (2) Kegiatan proses belajar, dan (3) Pelaksanaan

       bimbingan konseling (Dok 10/13-9/2005).



       Kepala madrasah menjelasakan monitoring terbagi tiga, yaitu siswa,

guru dan karyawan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

       Pertama, monitoring untuk siswa dengan cara : (1) Melalui guru piket,
       (2) Tim tatibsih, dan (3) Kepala Sekolah mengecek kekelas setiap pagi.
       Kedua, Monitoring untuk guru dengan cara : (1) Piket edukatif, (2)
       buku pematauan PBM, (3) Buku pribadi guru, (4) Presensi kehadiran
       guru, dan (5) Kepala Sekolah memantau ke kelas. Ketiga, secara
       langsung (Karena ruang kerja yang bersebelahan), (1) Presensi
       kehadiran, (2) Ceking tugas harian (W.11/13-9/2005).



Evaluasi

       Penelitian ini menemukan, bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul

Islamiyah, dalam proses manajemen belum semua kegiatan yang suadah

direncanakan     dapat   dilaksanakan    dalam    bentuk      kegiatan   walaupun
                                                                         116




sebelumnya dilakukan pengorganisasian, maka oleh sebab itu perlu

mengadakan evaluasi:

       Evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah

Ibtidaiyah   Al Hayatul Islamiyah didasari atas proses, tujuan, serta

keberhasilan pada rencana yang telah diprogramkan. Evaluasi itu selain

dilaksanakan oleh pimpinan Madrasah juga dilaksanakan dan dibantu oleh

komite Madrasah, tentunya juga oleh pengawas pendidikan agama islam

sebagai unsur birokrasi dari Departemen Agama.

       Kegiatan yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu :

       Administrasi sekolah yang meliputi : (1) Administratif program
       pengajaran, (2) Administratif tata pesruratan dan kearsipan, (3)
       Administratif kepegawaian, (4) Administratif kelengkapan, (5)
       Administratif   keuangan,   (6)   Administratif   perpustakaan,   (7)
       Administratif siswa, (8) Administratif hubungan sekolah dengan
       masyarakat. Kelembagaan, yang meliputi : (1) Status lembaga
       penyelenggaraan sekolah, (2) Struktur organisasi, (3) Tugas dan
       tanggung jawab penyelenggara Sekolah, (4) Program kerja lembaga
       penyelenggara, (5) fungsi sosial lembaga penyelenggara, (6) Loyalitas
       lembaga penyelenggara sekolah terhadap kebijakan pembinaan
       pemerintah. Ketenagaan, yang meliputi : (1) Kepala Sekolah, (2)
       Jumlah Guru dan Tata Usaha, (3) Penempatan Guru, (4) Pengalaman
       Guru, (5) Kewenagan Guru mengajar, (6) Displin guru, (7) Kreativitas
       Guru, (8) Tanggung jawab Guru, (9) Kehadiran Guru dan tenaga Tata
       Usaha. Kurikulum, yang meliputi : (1) Perencanaan/Program
       pengajaran tahunan/Catur Wulan, (2) Persiapan mengajar, (3)
       Pelaksanaan kerajinan tangan dan kesenian, (4) Program muatan lokal,
       (5)    pelaksanaan     program     kurikulum,     (6)    Pelaksanaan
       Remidi/pengayaan, (7) Pelaksanan penilaian, (8) Pencapaian Target
                                                                          117




       Kurikulum, (9) Pencapaian hasil belajar, (10) Pemilihan Metode
       mengajar, (11) Penggunaan Media alat peraga, (12) Nilai Ebtanas
       murni, (13) Pelaksanaan bimbingan belajar, (14) Pelaksanaan program
       kurikuler, (15) Pelaksanaan program perpustakaan sekolah. Siswa,
       yang meliputi : (1) Minat memasuki sekolah, (2) pelaksanaan
       penerimaan siswa baru, (3) Ketertiban, (4) Kegiatan siswa, (5)
       presentase kehadiran siswa tiga tahun terakhir, (6) Kenaikan kelas, (7)
       Presentase kelulusan tiap tahun pelajaran, (8) Mutasi Siswa, (9)
       Prestasi siswa dalam bidang akademik dan non akademik. Sarana
       prasarana, yang meliputi : (1) Status tanah, (2) Status gedung
       sekolah, (3) Kesesuaian luas ruang kelas dengan jumlah siswa (4)
       Perabot dan perlengkapan tiap ruang kelas, (5) Ruang Laboraturium
       dan peralatannya, (6) Ruang Praktek keterampilan dan peralatannya,
       (7) Ruang khusus kepala sekolah, (8) Ruang khusus Guru, (9) Ruang
       Tata Usaha, (10) Bimbingan Konseling, (11) Ruang Perpustakaan, (12)
       Gedung/ruang khusus untuk menyimpan peralatan, (13) Ruang UKS,
       (14) Ruang-ruang serbaguna, (15) Ruang rapat, (16) Ruang
       kantin/kafetaria, (17) WC/Kamar Mandi, (18) Kondisi Tanah, Gedung
       dan ruangan. Situasi umum, yang meliputi : (1) Kekeluargaan
       sekolah, (2) Kebersihan sekolah, (3) Ketertiban sekolah, (4) Keamanan
       sekolah (Dok.11/13-9/2005).



       Kesemua yang sudah dijelaskan di atas adalah proses manajemen yang

senantiasa berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Kesadaran akan

pentingnya orientasi pada pengembangan pada gilirannya akan meningkatkan

kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah haruslah

secara konsisten mengembangkan prinsip ini, sebab mutu dari suatu lembaga

pendidikan, disamping dipengaruhi oleh kualitas para pendidiknya, juga

sangat dipengaruhi kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikannya.
                                                                         118




       MI Al Hayatul Islamiyah mempunyai prinsip bahwa Sekolah atau

Madrasah yang dikelola dengan tertib, akan memiliki kesempatan besar untuk

berkembang menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas. Untuk itu orientasi

kepada kualitas ini harus menjadi komitmen seluruh penyelenggaraan

pendidikan madrasah, sebab dengan adanya komitmen yang kuat inilah pada

akhirnya akan membawa        lembaga pendidikan madrasah sebagai lembaga

pendidikan   yang    dapat   bertahan   dan   dibutuhkan   oleh   masyarakat.

Pengembangan orientasi ini sangat didukung oleh ajaran Agama Islam dimana

terdapat dalam Al-Qur’an yang memberikan anjuran untuk bekerja dengan

baik dan sempurna.



Program Madrasah Dalam Menigkatkan Kualitas.

       Seiring dengan manajemen yan digunakan Madrasah Ibtidaiyah Al

Hayatul Islamiyah maka ada program yang mengimbangi atau penunjang

keberhasilan, guna meningkatkan mutu pendidikan dan memfungsikan

madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berpotensi untuk menjadi baik

dan berkembang. Disiplin merupakan suatu faktor yang sangat menentukan

keberhasilan suatu pekerjaan, terutama dalam mengelola suatu lembaga

pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah. Oleh sebab itu

dalam manajemenya diawali dengan membiasakan disiplin kepada Kepala

Madrasah, Guru, Karyawan, dan Siswa.

       Disiplin Karyawan dan disiplin Siswa. Disiplin ini mulai dari jam

kerja, dimana pukul 07.15 Wib (sebagai pendahulu) sampai pukul 07.30 wib
                                                                        119




siswa dipandu untuk : (1) Berbaris ± 10 menit latihan pidato (Kulliman), (2)

Pengarahan dari Guru piket, ± 5 Menit, Jam efektif dimulai pukul 07.30

sampai dengan 13.30 khusus hari sabtu dilanjutkan menghafalkan Al-Qur’an

mulai pukul 13.30 sampai dengan 15.00. Setiap malam jum’at diadakan

riyadah dan sholat tasbih khusus kelas VI, karena akan menghadapi ujian

Nasional (UNAS). Guru dan Karyawan setiap hari mengisi presensi kehadiran

(Dok.12/13-95/2005)

        Disaat peneliti konfirmasikan dengan salah seorang guru ia

menjelaskan bahwa :

        Sejak dahulu sampai sekarang memang disipilin karyawan selalu
        diaktifkan dengan cara mengecek kehadiran setiap guru dan karyawan.
        Selain itu beliau sendiri mencontohkan dengan datang setiap hari
        (W.12/13-9/2005).



        Penertiban dibidang keagaman dengan cara seluruh guru, karyawan

dan siswa melaksanakan sholat jum’at dan sholat jamaah duhur di Masjid Al

Hayatul Islamiyah dalam komplek MI Al Hayatul Islamiyah. Ketertiban dari

segi pakaian seragam diatur sebagaimana mestinya.



MBS (Manajmen Berbasis Sekolah).

        Diberlakukannya undang-undang tentang Otonomi Daerah yang

berimbas kepada otonomi sekolah, maka manajemen yang digunakan dalam

mengembangkan lembaga pendidikan adalah manajemen berbasis sekolah

(MBS)
                                                                        120




       Perkembangan arus informasi yang mengacu pesatnya pertumbuhan

IPTEK dan perkembangan lingkungan dimana Madrasah tidak tergantung

pada birokrasi dan sistem sentralisasi.

       Hal diatas sejalan dengan penjelasan dari Kepala Madrasah dan

anggota komite yang menyatakan sebagai berikut :

       Dalam pengembangan Madrasah dalam Otonomi Daerah, yang
       berlanjut kepada otonomi sekolah, maka lembaga pendidikan bisa
       mengembangkan diri sesuai dengan lingkungan yang ada. Madrasah
       Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah dengan dimulainya menggunakan
       sistem maka membuat rencana dengan peningkatan penggalian dana,
       baik yang dilakukan didalam lembaga maupun dengan penggalian
       dana keluar dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna
       meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah (W.13/19-9/2005).



       Selain data diatas, peneliti mendapatkan penjelasan dari Wakil Kepala

Sekolah yang menyatakan sebagai berikut :

       MI Al Hayatul Islamiyah menggunakan sistem partner dengan Komite
       Madrasah, yang diharapkan akan terjalin kerjasama yang baik dengan
       pihak masyarakat, sebagai optimalisasi dalam penyusunan rencana
       tahunan sudah melibatkan Komite Madrasah (W.14/19-9/2005).



       Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah dengan sistem MBS ini

sudah mengembangkan lembaga melalui : (1) Mengadakan pengembangan

koperasi dengan berbagai unit usaha anatara lain melalui pertokoan, simpan

pinjam, (2) Kerja sama dengan Komite Madrasah dalam pengalian sumber

dana, melalui para donatur, dunia usaha (dengan kerjasama saling
                                                                      121




menguntungkan seperti sistem sponsor) dan pameran hasil kreasi yang bisa

menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan hasil produksi

misalnya jamu, (3) Pengaturan situasi lingkungan dan alat kerja serta

pelayanan yang baik kepada pihak lain.

       Pembenahan Fisik dan Lingkungan. Pembenahan fisik di Madrasah

Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah dilakukan dalam dua bentuk atau difokuskan

dalam dua bagian, yaitu :

       Pertama, Gedung yang meliputi (1) Ruang Kelas 1 s/d 6 (2) Ruang

       Kepala Sekolah, (3) Ruang Guru, (4) Ruang Kantor, (5) Ruang

       Laboraturium : (a) Komputer, (b) Keterampilan (c) IPA (6) Ruang

       serbaguna, (7) Kamar Mandi dan WC (8) kantin, (9) Ruang Koperasi

       siswa.

       Kedua, Lingkungan yang meliputi : (1) Taman, (2) Papan Nama

       (Name Bord), (3) Pagar, (4) Plengsengan, (5) Bungaisasi dan

       penghijauan (Dok.13/19-9/2005).



       Hal tersebut dijeslakan oleh Kepala Madrasah urusan Sarana dan

Prasarana sebagai berikut : Pembangunan yang dilaksanakan di MI Al Hayatul

Islamiyah merupakan hasil swadaya

       Bahkan hampir-hampir tidak ada campur tangan pemerintah, karena

       semua dana ditangani langsung oleh Yayasan bekerjasama dengan

       pihak lain (jamaah-jamaah) dan keterlibatan langsung para siswa

       melalui dana infaq setiap hari, hal ini merupakan hasil kesepakatan
                                                                       122




       orang tua siswa dengan Komite Madrasah dan pihak MI Al Hayatul

       Islamiyah (W.15/19-9/2005).



Peningkatan data kelulusan.

       Kegiatan belajar mengajar adalah satu kegiatan yang akan menentukan

kualitas Output yang dikeluarkan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini

ditemukan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara maksimal, dengan cara

melakukan evaluasi sehingga diketahui kendala atau hambatan yang ada,

untuk diperbaiki supaya benar-benar sesuai dengan tujuan. Bimbingan belajar

dan Ulangan Tengah Semeter dilaporkan kepada orang tua siswa untuk

mengkondisikan sistem belajar yang lebih intensif melakukan kerja sama

dengan Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah dalam pengasramahan anak

didik. Selain itu Madrasah juga mengadakan Pondok Belajar UNAS untuk

menyiapkan para siswa dalam mengikuti Ebtanas. (Dok. 13/20-9/2005).

       Hal diatas sejalan dengan penjelasan Kepala Madrasah yang

mengatakan bahwa :

       Dalam peningkatan kualitas lulusan, banyak upaya yang kami lakukan
       diantaranya mengadakan Pondok UNAS untuk Kelas 6, dengan
       harapan proses pembelajaran lebih intensif, selain itu memperbanyak
       riyadah, sholat tasbih, Istigotsah setiap malam jum’at mulai pukul
       03.00 bekerjasama dengan pesantren Al Hayatul Islamiyah dengan
       masuk dan tinggal di pondok (W.16/20-9/2005).
                                                                          123




        Selain hal yang telah disebutkan di atas, dalam peningkatan kualitas

lulusan, Wakamad urusan Kurikulum mengatakan dilakukan hal-hal sebagai

berikut :

        Pengembagan Kurikulum. Penempatan, sudut pandang terhadap

keberadaan kurikulum yang ada harus di redeposisikan dan ditempatkan pada

pola pikir yang lugas dan wajar. Kurikulum nasional harus dipandang sebagai

salah satu bagian dari segala variabel/aspek yang seharusnya mampu kita

manfaatkan dan modifikasi pada pencapaian misi sekolah kita. Pertanyaan

selanjutnya adalah sampai sejauh mana kurikulum Nasional sebagai salah satu

aspek/komponen pendukung terhadap pencapaian visi dan misi MI Al Hayatul

Islamiyah.

        Pola pikir, cara pandang bahkan pencapaian target kurikulum adalah

tujuan utama pembelajaran, bukan suatu sikap yang terjebak pada pencapaian

alat/aspek yang semestinya bukan menjadi tujuan, tetapi merupakan salah satu

aspek yang seharusnya memberikan kontribusi pada misi sekolah.

        Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah identifikasi kendala-

kendala PBM yang ada sehingga mampu ditentukan arah cara pembelajaran

apa yang dijadikan basic/dasar dalam PBM MI Al Hayatul Islamiyah.

Pemilihan    model   pembelajaran    yang    telah   ditentukan   dikarenakan

karakteristik pembelajaran mensuport terwujudnya misi sekolah.

        Pembelajaran ditekankan pada keaktifan, kemandirian, melatih dan

mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah dari peserta

didik. Dihindari secara bijak perilaku transfer ilmu/informasi yang hanya satu
                                                                           124




arah dan bersifat indroktinasi. Mendidik adalah bagaimana potensi-potensi

yang ada pada diri siswa mampu teraktualisasi secara runtut, utuh dan wajar.

Siswa mampu menghasilkan suatu produk yang berasal dari diri mereka

sendiri sedangkan guru hanyalah membantu, menstimulasi agar kondisi-

kondisi yang mengarah kearah pencapaian itu kondusif.

       Akhirnya kurikulum harus bersifat fleksibel, karena bersifat sebagai

salah satu referensi yang memperkaya khasanah proses pembelajaran yang

ada. Beberapa keterbatasan dan hambatan yang terjadi di lapangan yaitu,

beban materi yang terlalu tinggi, penekanan yang tidak mengarah pada proses

belajar, model evaluasi yang tidak terintegratif yang ada hanya cenderung

pada pengertian kognitif, penambahan/pengurangan jam pada materi tertentu

dan   urutan   jam   materi   pelajaran.   Kendala-kendala    tersebut   diatas

membutuhkan solusi baik dari kajian teori, filosofi dan pendekatan yang

digunakan. Hal itu sesuai dengan pepatah Cina yang menjadi inspirasi, yaitu :

       “Lebih baik memiliki alat yang sederhana namun dipegang oleh

       seorang yang kreatif dari pada memiliki alat canggih tetapi dipegang

       oleh yang tidak kreatif. Kaitannya dengan topik yang kita bahas yaitu

       “Lebih baik memiliki kurikulum yang sederhana tetapi dipegang oleh

       guru yang kreatif dari pada memiliki kurikulum yang bagus tetapi

       dipegang oleh guru yang tidak kreatif “(Dok.14/21-9/2005).
                                                                           125




       Fleksibel dan modifikasi kurikulum yang digunakan dapat direalisasi

karena seorang guru memiliki hak untuk mengembangkan sendiri, hal itu

ditandaskan oleh seorang guru, yang menyatakan bahwa :

       (1) Guru dipandang sebagai seorang profesional, layaknya profesi
       lainya misalnya dokter sehingga dapat berkembang dengan wajar, (2)
       Kebebasan menginterprestasikan terhadap kuriklum, (3) Memilih dan
       menentukan sumber belajar, dan (4) Melakukan proses pembelajaran
       dan evaluasi (W.17/21-9/2005).



       Aspek-aspek yang perlu diperhatikan secara seksama dan menyeluruh.

Kepala Sekolah mengatakan dengan ditentukannya visi dan misi sekolah maka

aspek-aspek yang harus menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama

adalah, sebagai berikut :

       (1) Kerja sama secara komperatif dari semua komponen yang ada
       dengan mengedepankan dan menekankan pentingnya kebersamaan dan
       bukan menonjolkan pola persaingan yang kesemuanya harus bergerak
       pada pencapaian dan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi
       peserta didik, (2) Orientasi, kejelasan dan kepastian segala aktifitas
       pembelajaran harus tertuju pada visi dan misi sekolah, sehingga
       penentuan tujuan, target dan evaluasi yang dipilih harus merupakan
       realisasi   dan      cerminan   visi   yang   diemban,   (3)   Melakukan
       pemberdayaan secara terprogram dan menyeluruh terhadap semua
       aspek komponen, sumber-sumber belajar yang ada (W.18/21-9/2005).



Pengembangan dan pemberdayaan SDM.

       Salah satu komponen yang memiliki peran penting didalam

menentukan hasil proses pembelajran adalah SDM yang tersedia. Agar
                                                                      126




kebijaksanaan SDM yang akan ditentukan memiliki efek dan integritas yang

optimal terhadap visi dan misi sekolah, maka identifikasi yang berkaitan

dengan kebutuhan, kendala-kendala pada PBM, kemampuan, pengakuan

terhadap sebagai pendekatan dan metode mengajar perlu dilakukan dan

dipahami terlebih dahulu untuk selanjutnya dipilih sebuah alternatif

pemecahannya.

       Langkah efektif dapat membuat suatu angket yang bertujuan menggali,

mengidentifikasikan segala kendala yang dialami pada saat Proses Belajar

Mengajar. Harapan dari perlakuan diatas yaitu menemukan gambaran

permasalahan yang jelas dan langkah apa yang harus ditentukan.

       Proses identifikasi, pengumpulan data, kesimpulan serta langkah,

kebijakan yang akan diambil harus dilakukan oleh sebuah Tim yang mampu

memahami langkah dan tujuan yang akan dicapai, tentunya semuanya

bermuara pada visi sekolah.

       Kendala-kendala yang dihadapi tentu cukup komplek sehingga

membutuhkan pemilihan dan pemetaan yang jelas. Permasalahan yang masih

dapat di atasi dari dalam misalnya berkaitan dengan perkembangan model-

model pembelajaran, maka diharapkan cukup diatasi sendiri namun jika

memang sesuatu usaha perbaikan SDM harus menjalin kerja sama dari luar

maka tentu harus diprogramkan.

       Wakamad urusan kurikulum mengatakan, Beberapa alternatif pelatihan

dan pengembangan sumber daya manusia, yang di lakukan di MI Al Hayatul

Islamiyah antara lain :
                                                                         127




       (1) Seminar sehari, (2) Melakukan pelatihan, (3) Melakukan kerja
       sama dengan dunia usaha, swasta, LSM, (4) Mengadakan bimbingan
       pelatihan terjadwal, (5) Melakukan pendamping bidang studi, (6) Studi
       banding ( W. 19/21-9/ 2005 ).



       Untuk mencapai apa yang di harapkan tersebut di atas maka target

yang di tuju/hasil harus sudah di tentukan parameternya. Target yang di tuju

harus meliputi sesuatu yang mendasar dan vital, misalnya pola pikir seseorang

guru terhadap pendidikan, mendidik dan proses pembelajaran sehingga

membentuk paradigma yang benar tentang pandangan terhadap peserta didik,

pendekatan dan metode belajar mengajar.

       Jika out put yang di harapkan adalah sesuatu yang berkualitas, mandiri

maka guru harus memiliki kemampuan untuk memberdayakan kemandirian

siswa dalam proses belajarnya sehingga topik yang dilakukan pada pelatihan

adalah bagaimana guru dapat membantu kemandirian siswa. Mulai dari

perencanaan, skenario PBM, model pembelajaran dan sistem evaluasinya

harus memiliki dimensi, aspek tentang kemandirian siswa, akhirnya pelaporan

pada orang tua/wali menjadi jelas.

       Sudah saatnya orientasi kemandirian dan mutu guru itu bergeser dari

sekedar memenuhi target kurikulum yang bersifat mekanis dan kompetitif

yang bersifat multi dimensi, misalnya dengan mempertajam kemampuan

menulis. Menulis ini erat rangkaiannya dengan evaluasi dan penyusun

program berikutnya, bahkan termasuk penyusun buku, LKS, Artikel, atau

sebuah wacana. Jika persyaratan sedikit dipenuhi maka pola pikir, kerjasama
                                                                         128




dan kebersamaan itu akan mudah untuk dibangun dan dicapai, sebab

kemampuan menulis menuntut seorang untuk mau membaca, biasanya

memiliki rasa ingin tahu lebih dari yang lainnya dan efek selanjutnya

cakrawala berfikir dan kedewasaan guru terbentuk dengan sendirinya.

        Keuangan MI Al Hayatul Islamiyah diambil dari beberapa sumber,

berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan (bendahara) sebagai

berikut :

        (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (2) infaq shodaqoh dan
        jariyah siswa, (3) Badan usaha madrasah, (kantin, koperasi madrasah),
        (4) Sumbagan bantuan tidak mengikat dari masyarakat (W.20/21-
        9/1005).



        Setelah membicarakan keuangan, sarana prasarana, kurikulum,

kesiswaan, kepegawaian, maka diakhiri dengan pembahasan humas. Humas

sesuatu komponen yang sangat menentukan dalam peningkatan kualitas

pendidikan di Al Hayatul Islamiyah, wakamad urusan humas menjelaskan :

        Adapun humas di Al Hayatul Islamiyah adalah ; (1) memebantu kepala
        madrasah dalam menyampaikan kebijaksanaan ataupun segala
        keputusan yang diambil terhadap masyarakat maupun instansi terkait
        dan, (2) Menciptakan situasi kondusif dilingkungan Al Hayatul
        Islamiyah (W.21/26-9/2005).



Sistem Penilaiaan.

        Sebuah kajian tentang evaluasi ini dibahas, maka perlu adanya

persamaan persepsi atas apa sebenernya tujuan dan fungsi dari evaluasi itu

sendiri, termasuk parameter, filosofi yang melandasi. Apakah evaluasi
                                                                          129




bermakna untuk membuktikan bahwa anak itu mampu, apakah evaluasi itu

bertujuan untuk mengungkap kembali kemampuan daya ingat/menghafal

siswa terhadap pelajaran yang telah diberikan atau bertujuan mengukur

kemampuan pengetahuan semata/kognatif dengan tendesi yang terpenting

target kurikulum tercapai.

        Ketegasan sistem penilaian yang digunakan dengan segala parameter

adalah suatu kebutuhan agar proses belajar siswa dapat tergambar dengan

jelas, untuk itu ada beberapa faktor yang pelu diperhatikan, adalah : Pertama,

Independensi penilaian. Segala proses pembelajaran sejak awal proses

persiapan sewajarnya dipegang sepenuhnya oleh guru itu sendiri secara

mandiri. Landasan yang digunakan sangat logis dan wajar, karena seorang

itulah yang lebih tahu, mengerti dan memahami permasalahan yang dihadapi

oleh peserta didiknya. Sehingga guru sebagai seorang pendidik memiliki

kewenangan hak penuh untuk menilai proses belajar siswanya, bukannya

diserahkan pada orang tua pihak lain yang merasa lebih berkompeten karena

kebijakan, policy tertentu. Ini penting disadari dan dilakukan dan memang jika

sosok seseorang guru memang dianggap ssebagai suatu profensi yang

profesional seperti layaknya profesi lainnya misalnya dokter. Implikasi

psikologisnya yaitu guru akan lebih merasa dihargai sehingga dia akan terus

untuk belajar. Adalah ironis jika yang melakukan proses pembelajaran adalah

guru sendiri tetapi yang melakukan proses evaluasi justru orang atau pihak

lain.
                                                                             130




           Selama ini penilain-penilaian secara tertulis misalnya ulangan harian,

memang masih dipegang oleh guru namun untuk ulangan semester masih

jarang suatu sekolah yang berani dan mandiri menyelenggarakan sendiri,

walaupun peluang untuk kearah situ sudah dibuka oleh pemerintah. Bahkan

secara lebih jauh apakah ulangan semester itu masih harus dipertahankan.

Mungkin permasalahan ini membutuhkan pemikiran yang jernih dan luas

untuk berani mengambil sikap yang dianggap mendekati optimalisasi dan

efektif.

           Kedua, Parameter penilaian Sistem penilaian yang selama            ini

dilakukan mengacu pada tiga ranah, yaitu kognitif, efektif dan psikomotor.

Realita dilapangan menunjukkan bahwa ranah koknitif jauh lebih dominan

dibandingkan dengan kedua ranah lainnya.

           Kejelasan parameter penilaian harus dijabarkan secara operasional

perbidang studi sehingga target apa yang akan diukur dapat tergambar dengan

jelas .

           Kejelasan parameter harus ditunjukkan secara lebih operasional

perbidang studi sehingga target apa yang akan diukur dapat tergambar dengan

jelas. Ada beberapa persepsi yang perlu di renungkan kembali berkaitan

dengan mendidik termasuk di dalamnya adalah penilaian. Pandangan yang dan

utuh tentang mendidik siswa akan mengarahkan pada penilaian yang benar

terhadap apa yang harus di evaluasi. Hakekat mendidik/pendidikan adalah

suatu proses yang terus menerus sepanjang hidup dengan memposisikan

peserta didik sebagai manusia yang utuh.
                                                                         131




       Presepsi bahwa anak yang cerdas adalah anak yang mampu

mengerjakan soal matematika yang rumit dan mampu meraih peringkat atas

atau dapat di terima di perguruan tinggi favorit adalah tidak semuanya benar,

karena pandangan seperti ini justru akan mereduksi eksistensi kemanusiaan

anak itu sendiri ke dalam standart material dan kurang memperhatikan aspek-

aspek lainnya.

       Untuk itu seorang pendidik harus mampu meperhatikan faktor-faktor

lain selain yang tersebut di atas yag mampu menstimulasi potensi intelektual,

emosional dan spiritual anak sehingga penekanan penilaian semata-mata

kemampuan kognitif saja, itupun di domonasi dari hasil tes tulis dan di

wujudkan dengan angka-angka. Stressing yang di berikan seharusnya

memperhatikan ‘’proses belajar anak”, sehingga di harapkan fungsi dari

penilaian bertujuan untuk meningkatkan proses belajar anak bukan untuk

membuktikan anak itu bodoh atau pintar.

       Proses belajar siswa itu sewaktu-waktu dapat di tunjukkan pada siswa

dan orang tua, sehingga orang tua memiliki persepsi yang sama terhadap apa

yang di hadapi anaknya dan di harapkan ada solusi pemecahan bersama. Nilai

yang dapat di tanamkan pada anak didik yaitu anak didik sejak dini sudah

belajar menilai dirinya.

       Khusus untuk mata pelajaran agama, MI. Al Hayatul Islamiyah

mengadakan kerja sama dengan Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah,

misalnya setiap hari selasa malam rabu siswa diwajibkan mengikuti Ta’lim di

Pontren Al Hayatul Islamiyah, setiap malam jum’at mengadakan sholat tasbih,
                                                                          132




sehingga teori yang diberikan dibangku madrasah langsung diterapkan

didalam amIbtidaiyah sehari-hari, khususnya Al qur’an, siswa mendapatkan

bimbingan langsung dari ustadz yang hafidz (telah hafal Al qur’an) untuk

merangsung hafalan Al qur’an setiap siswa wajib hafal Juz 30 (Juz amma)

sebagai syarat pendaftaran ujian akhir sekolah. Dari semua proses yang terjadi

diharapkan “Pusat keunggulan” atau “Insan berkualitas” baik bidang IPTEK

dan IMTAQ yang tercantum pada visi sekolah, minimal dapat terwujud.

Masyarakat akhirnya dapat menilai bahwa lulusan MI Al Hayatul Islamiyah

memiliki “keunggulan” tertentu yang berbeda dengan sekolah lainnya dan

penilaiaan unggul, berkualitas itu muncul dari masyarakat sendiri sehingga

akuntabilitas publik berjalan.



Tahap-tahap penerapa MBS.

           Pada dasarnya, mengubah pendekatan manajemen penigkatan berutu

berbasis pusat menjadi manajemen penigkatan mutu berbasis sekolah

bukanlah merupakan proses sekali jadi dan langsung bagus hasilnya (one-

shotn and quik-fick), tetapi merupakan proses yang berlangsung secara terus

menerus dan semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaan

pendidikan persekolahan. Oleh karena perlu ada tahap-tahap yang harus

dilalui.

           Begitu juga dalam penelitian ini, seperti dijelaskan oleh Kepala

madrasah tentang tahap-tahap pelaksanaan MBS, di MI Al Hayatul Islamiyah

dalam penerapan MBS melalui tahap-tahap sebagai berikut :
                                                                         133




       (1) Mensosialisasikan MBS dalam rangka mewujudkan otonomi
       pendidikan, dengan mensosialisasikan MBS melalui : (Al Hayatul
       Islamiyah) rapat-rapat guru sebulan sekali setiap tanggal 15,
       bersamaan dengan itu keluar SK Dirjen kelembagaan Agama Islam
       Nomor      E/101/2001   tentang   pengangkatan    Kepala    Madrasah,
       ditentukannya Komite Madrasah yang anggotanya terdiri dari 50 %
       unsur guru dan 50 % dari orang tua siwa, tokoh masyarakat dan pakar
       pendidikan (b) mengikutsertakan guru dan karyawan pada seminar-
       seminar dan lokakarya tentang otonomi pendidikan MBS. (2) Sebelum
       program dibuat maka diadakan analisis bersama.        (3) Penyesuaian
       kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, yang menyekolahkan
       anaknya di MI Al Hayatul Islamiyah sebagaimana yang telah
       tercantum didalam tujuan Madrasah. (4) Evaluasi dari pelaksanaan
       program Madrasah dilakukan Komite Madrasah bersama Kepala
       Madrasah, dengan demikian kekurangan-kekurangan yang ada
       disempurnakan, serta dierbaiki sehingga menjadi lebih baik dari
       sebelumnya. (5) Aspirasi guru, wali murid baik yang tergabung
       didalam Komite Madrasah maupun yang tidak selalu diinventarisir dan
       diperhatikan untuk dijadikan masukan yang sangat berarti dalam
       rangka memperbaiki program Madrasah yang akan datang (W.22/26-
       9/2005).



Strategi Kepala Sekolah MI Al Hayatul Islamiyah           dalam penerapan

MBS.

       Mengikuti perkembangan       arus informasi yang memacu pesatnya

pertumbuhan IPTEK dan perkembangan lingkungan dimana madrasah berada

maka MBS sangat diperlukan sehinga Madrasah tidak hanya bergantung pada

birokrasi, dan sistem sentralisasi. Kepala Sekolah menjelaskan bahwa :
                                                                                 134




               Strategi yang di tempuh oleh MI. Al hayatul Islamiyah adalah : (1)
        Mengadakan pengembangan Koperasi dengan berbagai unit usaha antara
        lain : Simpan pinjam dan pertokoan, (2) Disamping itu bekerja sama
        dengan komite yang kemudian juga berupaya untuk menggali sumber dana
        dari : Para Donatur, Dunuia Usaha ( Kerja sama saling menguntungkan
        misalnya sistem seponsor ) ,pameran hasil kreasi yang bisa menarik minat
        masyarakat untuk membeli atau menggunakan hasil produksi ( misalnya
        hasil kerajinan tangan siswa, telor asin, jamu tradisional, dan sebagainya ).
        Pengaturan situsi lingkungan dan tata kerja serta pelayanan yang baik
        kepada pihak lain yang sangat di perlukan. ( W. 23/27-9/ 2005 )


E. Faktor-fktor Pendukung Dalam Implementasi MBS di MI Al Hayatul

  Islamiyah.

           Di dalam mengimplementasikan MBS, madrasah dituntut kesiapannya

  dari segala lini, baik berupa sarana maupun prasarana tentunya kesiapan

  tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kelompok sekolah, apakah

  sebagai kelompok sekolah yang tinggi, sedang atau manajemen rendah.

           Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, MI Al Hayatul Islamiyah

  memiliki faktor-faktor pendukung dalam megimplementasikan MBS sebagai

  berikut :

   a.     Adanya kerja sama elemen sekolah (terutama kepala madrasah) dengan

        pihak luar sekolah yakni komite sekolah, menurut keterangan Kepala

        Madrasah bahwa :

           Segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan sarana dan
           prasarana selalu melibatkan komite sekolah, bahkan kalau perlu Ketua
           Yayasan selalu bermusyawarah dengan BP2 YPPAI (Badan Pembantu
           Pengurus Yayasan), sehingga dapat dilihat hasilnya, suatu misal
                                                                          135




        bagunan yang berdiri kokoh dan tegak ini sudah menghabiskan dana 1
        milyard lebih, ini pun tidak ada campur tangan pemerintah atau hasil
        swadana ( W.24/28-9/2005).



        Bahkan lebih lanjut dikatakan oleh salah seorang wali kelas bahwa :

        Kami tidak enggan membantu program kepala madrasah dan Yayasan
        untuk menarik amal, shodaqoh jariyah setiap hari, walaupun hanya 100
        rupiah, tetapi hasilnya diluar dugaan program-program sekolah selalu
        lancar dan bergulir walau lamban tetapi pasti, salah satu contoh kamar
        mandi dan WC yang baru saja diresmikan telah menghabiskan dana 20
        juta lebih itupun dihasilkan dari swadana (W.25/28-9/2005).
b.     Adanya program kerja

        Semua aktifitas yang akan dilaksanakan di MI Al Hayatul Islamiyah

        telah melalui pemograman yang jelas, program-program tersebut

        sebelum dikerjakan disosialisasikan kepada semua pihak, sehingga ada

        kejelasan siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap

        pelaksanaan program tersebut.

c.     Adanya pelaku pendidikan yang terampil (kepada madrasah, guru, dan

     pegawai).

     Untuk memiliki pelaku pendidikan yang terampil diperlukan adanya

     pelatihan-pelatihan, oleh sebab itu MI Al Hayatul Islamiyah bekerja sama

     dengan Pontren Al Hayatul Islamiyah mengadakan pelatihan-pelatihan

     baik   yang   bersifat   keguruan   maupun   pengetahuan    umum     dan

     mendatangkan instruktur dari luar sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai

     dengan ucapan Wakamad urusan kurikulum sebagai beikut :
                                                                      136




     Untuk meningkatkan SDM yang ada di MI Al Hayatul Islamiyah kami

     sering mengadakan pelatihan bersama dengan lembaga-lembaga yang ada

     di bawah naungan YPP Al Hayatul Islamiyah. (W.26/28-9/2005)

d.     Letak Madrasah yang strategis

     Berada pada 3 km dari pusat kota yang tepatnya berada di Kecamatan

     Kedungkandang yang jaraknya hanya 1 km dari Kantor Kecamatan

     Kedungkandang, di Jl. Timur Sungai Kelurahan Kedungkandang

     Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

e.     MI Al Hayatul Islamiyah berada pada YPPAI

     YPPAI (Yayasan Pengembangan Pendidikan Al Hayatul Islamiyah).

     Yayasan ini mempunyai jenjang pendidikan terpadu TK, MI, MTs dan MA

     yang dilengkapi dengan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren. Sehingga

     sumber input siswa baru dari TK nya sendiri yang ditunjang siswa baru

     dari luar yang bermukim di Pondok YPPAI, yang didukung dengan

     basiswa bagiwa yang tidak mampu.

f.     Adanya dukungan dari masyarakat

     Masyarakat Kedungkandang bagian timur mempunyai sosialisasi yang

     homogen dan beragama islam sehingga sangat mendukung terhadap

     Pondok Pesantren terutama lembaga formal pendidikan yang berada di

     madrasah sebagi SD plus dengan tambahan muatan pembelajaran agama

     serta aplikasinya yang menjadi daya tarik masyarakat dalam memberikan

     dukungan pada Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah seperti yang

     dijelaskan   tokoh   masyarakat    Kelurahan   Kedungkandang   bahwa
                                                                       137




     pendidikan di Pondok dan Madrasah secara otomatis jika lulus sudah

     mempunyai dasar iman yang kuat dan dijamin ahlak serta moralnya

     mumpuni (baik)

g.        Memiliki sarana belajar yang memadai antara lain :

     1.     Gedung sekolah milik sendiri

     2.     Pondok sebagai Asrama bermukim milik sendiri

     3.     Lapangan upacara yang presentatif

     4.     Masjid sebagai sarana praktek pembelajaran milik sendiri

     5.     Laboraturium komputer

     6.     Marching Band

     7.     Alat-alat olah raga

     8.     Alat-alat kesenian (sholawat al-banjari)

     9.     Kantin siswa

     10. Perpustakaan sekolah

     11. Mading Madrasah

     12. Taman Belajar

h.        Prasarana

     1.     Jalan Raya sampai disekolah sudah beraspal sehingga memudahkan

            jalur transportasi TST, MT, dan PCT yang melalui jalan tembus

            menuju madrasah.

     2.     Jaringan Telepon yang memudahkan komunikasi

     3.     Jaringan PDAM yang mendukung sarana kebersihan Pondok serta

            Madrasah dan keperluan sehari-hari.
                                                                       138




i.        Adanya wadah promosi madrasah

     Wadah-wadah promosi madrasah di MI. Al Hayatul Islamiyah sebagai

     berikut :

     1.    Selasa malam rabu legi sebagai tempat atau waktu pengajian

           masyarakat dengan wali murid Pondok Pesantren yang dapat

           digunakan promosi tentang keunggulan-keunggulan MI Al Hayatul

           Islamiyah.

     2.    Kegiatan imtihan setiap akhir tahun yang selalu dihadiri seluruh

           masyarakat Kedungkandang terutama wali murid, Alumni Santri dan

           Tokoh-tokoh masyarakat serta pejabat pemerintah maupun TNI yang

           dapat menambah kegairahan dengan motifasi pada MI Al Hayatul

           Islamiyah.

     3.    Kegiatan lomba-lomba baik yang diadakan YPPAI maupun MI. Al

           Hayatul Islamiyah sebagai wadah promosi pada MI Al Hayatul

           Islamiyah ini.

j.        Adanya kekompakan keluarga Pondok sebagai pengasuh sekaligus

     Ustad dan Ustadzah pada MI Al Hayatul Islamiyah. Kekompakan keluarga

     Pondok merupakan motivasi utama terhadap kemajuan masing-masing

     lembaga pendidikan yang bernaung pada YPPAI karena banyak

     pengalaman adanya beberapa madrasah dipondok tetapi tidak memberikan

     motivasi pada santrinya untuk sekolah yang cenderung pada salafiyah

     sehingga adanya seluruh di pondok hanya digunakan sebagai pelengkap
                                                                            139




        saja yang menimbulan sekolah itu Wujuduhu ka adamihi (Hidup segan

        mati tak mau).

   k.     Adanya komitmen bersama para guru untuk merasa memiliki terhadap

        MI Al Hayatul Islamiyah. Hampir secara keseluruhan guru-guru di MI Al

        Hayatul Islamiyah guru honorer (guru tetap) di MI Al Hayatul Islamiyah

        yang bersedia dibayar sesuai dengan kemampuan YPPAI karena berprinsip

        bersatu berjuang untuk (li i’la likalimatillah) demi kemajuan Pondok dan

        pengembangan Islam.



F. Faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan MBS di MI Al

  Hayatul Islamiyah.

  a. Ekonomi masyarakat diseluruh madrasah termasuk kategori ekonomi

        lemah (masyarakat miskin).

        Ekonomi masyarakat sekitar madrasah sangat menentukan perkembangan

        madrasah sehingga jika ekonomi masyarakat sekitar madrasah pada posisi

        miskin atau kelas menengah kebawah sangat kesulitan mengikuti

        perkembangan madrasah, pada prinsipnya semakin bagus manajemen

        madrasah semakin banyak strategi perbaikan yang dilakukan pada

        madrasah yang pada ujungnya “Jerbasuki Mawa Beo” harus (mau tidak

        mau) diterapkan, contoh penerapan kurikulum 2004 (KBK), model

        pembelajaran dengan CTL perlu survey ketempat industri juga perlu biaya

        ujian-ujian UTS (ujian tengah semester) semester, UAN, Tray Out, UNAS
                                                                        140




   dan lain-lainnya tidak pernah ada istilah gratis, sehingga menghambat

   kemajuan MI Al Hayatul Islamiyah.

b. Banyaknya industri disekitar madrasah (pabrik-pabrik rokok dan lain-lain)

   Mayoritas beranimo lebih baik kerja dari pada sekolah sehingga meskipun

   ada program wajib belajar 9 tahun karena disekitar banyak industri yang

   membutuhkan banyak keryawan yang mau dibayar murah maka banyak

   anak usia sekolah kerja pada pabrik terutama (Pabrik rokok dan lain

   sebagainya) karena faktor ekonomi keluarga lemah maka keberadaan

   industri sangat membantu masyarakat sekitar. Tetapi disisi lain

   perkembangan madrasah mengalami kelambatan karena adanya usia

   sekolah yang bekerja akibat faktor keterpaksaan mengejar ekonomi.

c. Adanya sosiologi masyarakat yang homogen.

   Masyarakat sebagian besar di Kedungkandang Timur sungai adalah

   masyarakat madura yang mempunyai animo sebagian ialah jika anaknya

   ada yang meminang maka langsung dinikahkan tanpa pertimbangan faktor

   usia dan pendidikan. Hal ini sangat menghambat kelangsungan belajar

   anak.

d. Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang keberadaan YPPAI.

   Pada prinsipnya YPPAI adalah Yayasan Pondok dan Panti Asuhan yang

   sebagian besar siswanya bebas biaya sekolah sehingga secara mayoritas

   siswa baik tetapi kwalitas keuangan sekolah masih perlu adanya tunjangan

   dari berbagai pihak terutama minimnya bantuan dari Instansi Depag.

   Sehingga perlu adanya kerja sama yang lebih baik terhadap madrasah
                                                                      141




     swasta. YPPAI menerapkan yang penting anak bangsa dapat sekolah, hal

     ini perlu dukungan dari segala pihak tapi kemudahan Beasiswa itupun

     masih banyak masyarakat luar tidak tahu sehingga menghambat

     perkembangan di YPPAI.

e. Kurangnya perhatian Pemda terhadap pengembangan kawasan malang

     bagian timur.

     Pemda dalam pembagunan Kota Malang oleh sebagian besar masyarakat

     Kota Malang di nilai agak lambat dalam pengembagan wilayah timur

     sehingga banyak menghambat Perkembangan MI Al Hayatul Islamiyah

     yang berada di Kelurahan Kedungkandang di wilayah Kecamatan

     Kedungkandang. Padahal jika ada jembatan maka jarak sekolah dengan

     pusatnya hanya 1 km karena tidak ada jembatan harus berputar jalurnya

     menuju ke madrasah sehingga jaraknya menjadi jauh.

f.   Lambatnya perkembangan madrasah dibawah naungan Depag terutama

     sekolah-sekolah.

     Secara disadari Depag memang anggarannya sangat minim sehingga

     proyek-proyek pembangunan rehab dan lain-lain masih banyak yang tidak

     menyentuh MI swasta, hanya diutamakan MI-MI negeri . Keterbatasan ini

     menimbulkan kelambatan perkembangan MI swasta dibanding dengan

     sekolah-sekolah swasta di naungan Diknas. Kesenjangan tersebut perlu

     adanya pemikiran yang jernih agar MI-MI swasta dapat bersaing dengan

     SD dan MI yang lain.

g. Sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata.
                                                                            142




       MBS merupakan pada penerapan manajemen yang baru sehingga

       sosialisasinya perlu waktu. Hal ini dapat dirasakan pada elemen pelaku di

       MI Al Hayatul Islamiyah belum merata dalam mengetahui apa MBS itu.

   h. Kurangnya informasi MBS dari pihak Dep. Agama dan Diknas.

       Selama ini yang mendapat penataran MBS masih kepala sekolah adapun

       wakil kepala sekolah dimasing-masing urusan belum diberi penataran

       apalagi guru-guru nya, oleh sebab itu pengetahuan tentang MBS masih

       minim bagi pelaku pendidikan di MI Al Hayatul Islamiyah.



G. Hasil Penelitian

       Tahap akhir dari suatu penelitian kualitatif ialah peneliti harus

menafsirkan hasil-hasil penelitian, strategi pembahasan yang digunakan adalah

analisa komperatif berdasarkan hasil penelitian dengan asumsi-asumsi pokok

penelitian ini, antara teori dengan implikasi dilapangan yang sifatnya mungkin

menunjang, memperluas atau bertentangan.

       Hasil-hasil penelitian tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga muncul

kategori-kategori dan tema-tema pilihan yang menjadi pokok pembahasan.

Kategori-kategori dan tema-tema pikiran yang digunakan yang digunakan dalam

bab ini, menerangkan semua hasil penelitian sebagai berikut (1) Program

Kurikulum dan pembelajaran dalam penerapan MBS di MI Al Hayatul Islamiyah,

(2) Strategi Kepala Madrasah implikasinya di MI. Al Hayatul Islamiyah, (3)

Monitoring dan evaluasi penerapan MBS di MI Al Hayatul Islamiyah.
                                                                         143




1. Program Kurikulum dan Pembelajaran

           Dalam pelaksanaan program MBS maka program kurikulum dan

  pembelajaran adalah bagian dari komponen MBS yang memiliki peran yang

  sangat penting.

           Hasil penelitian ini memberikan gambaran secara komprehensip

  tentang program yang terpadu. Dalam mengembangkan kurikulum berbasis

  kompetensi yang fleksibel dan bernuansa khusus dengan sistem pembelajaran

  yang mantap dan bernuansa khusus antara lain : (1) Program umum, (2)

  program khusus (jangka panjang), (3) Program khusus (jangka pendek).

           Bila dilihat dari paparan sebelumnya menunjukkan bahwa MI Al

  Hayatul Islamiyah dalam peberapan MBS memiliki program dan arah yang

  cukup. Walaupun dalam penerapan MBS memerlukan dana dan prasarana

  sebagai persyaratan mutlak diantara persyaratan lainnya. MI Al Hayatul

  Islamiyah konsisten dalam pelaksanaan MBS Kepala Madrasah sebagai tim

  manajer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan secara langsung.

           Dalam rangka menunjang kelancaran program pengajaran di MI Al

  Hayatul Islamiyah maka dibentuklah Komite Sekolah dengan tujuan :

  a. Untuk dapat mencukupi kebutuhan sendiri tanpa tergantung pada

      pemerintah.

  b. Siswa tercukupi kebutuhannya dan tidak sampai terbengkalai kebutuhan

      pembelajarannya.

  c. Untuk menyesuaikan program sekolah sesuai dengan kebutuhan

      masyarakat.
                                                                          144




        Namun demikian sekolah tidak pernah lepas dari peran humas dalam

membantu Kepala Madrasah dalam menyampaikan kebijakan ataupun segala

keputusan yang diambil terhadap masyarakat dan menciptakan situasi kondusif

dilingkungan MI Al Hayatul Islamiyah. Dalam penelitian ditemukan program

humas sudah menggunakan beberapa teknik hubungan sekolah dengan mayarakat

yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah Open house, sekolah dapat melayani

masyarakat pada malam hari atau sore mulai jam 05.00-08.00 Wib.



   Strategi Kepala Sekolah Implikasinya dalam penerapan MBS

            Dari strategi Kepala Sekolah yang sudah tertera pada bab IV, untuk

   implikasi dalam penerapan MBS maka disini masih ditambahkan langkah-

   langkah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah antara lain :

   a. Mensosialisasikan tentang MBS kepada seluruh staf di MI Al Hayatul

       Islamiyah (baik guru maupun karyawan). Sekalipun MI Al Hayatul

       Islamiyah dibawah Departemen Agama yang tidak termasuk lembaga

       yang mengikuti Otonomi Daerah namun selaku lembaga pendidikan harus

       juga menetapkan otonomi pendidikan. Dalam hal ini mengutamakan

       kemandirian, pelayanan yang baik, transparansi dan akuntabilitas harus

       dilaksanakan.

   b. Pembentukan Komite Sekolah atas dasar SK Dirjen Binbaga Islam No.

       E/101/2001 tentang pedoman pengangkatan Kepala Madrasah .

   c. Bersama Komite Sekolah yang sudah terbentuk mengadakan sidang pleno

       untuk merumuskan pembagian tugas komisi-komisi Komite Sekolah.
                                                                        145




d. Masing-masing komisi harus membuat rancangan program dalam rangka

     kerja sama dengan lembaga dalam hal ini MI Al Hayatul Islamiyah sesuai

     dengan bidangnya masing-masing, namun mempunyai fokus yang sama

     yaitu mewujudkan visi dan misi Al Hayatul Islamiyah.

e. Menyusun program Madrasah baik jangka panjang maupun jangka pendek

     yang dilakukan oleh Kepala Madrasah bersama Komite Sekolah. Dalam

     hal ini diawali dengan adanya masukan-masukan yang disampaikan oleh

     seluruh guru dan karyawan di MI Al Hayatul Islamiyah, sehinga program-

     program yang dibuat betul-betul sesuai dengan apa yang diperlukan oleh

     masing-masing bagian secara menyeluruh.

f.   Kepala Madrasah bersama Komite Sekolah mencari rekan yang dapat

     diajak kerja sama dalam menciptakan sumber dana dan mengatur aset-aset

     yang di MI termasuk sistem penggalian dananya.

g. Menjalin kerja sama antara Kepala Madrasah terpadu di Yayasan

     Pengembangan Pendidikan Al Hayatul Islamiyah (YPPAI) dalam

     peningkatan profesionalisme guru untuk mengarah pada inovasi

     pembelajaran dan juga mencari trobosan penggalian dana.

h.   Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan siapapun yang harus

     dilakukan dengan sebaik-baiknya dan harus ditumbuhkan rasa simpati dari

     pihak lain terhadap MI Al Hayatul Islamiyah.

i.   Dalam setiap akhir kegiatan yang sudah terencana (terprogram) secara

     baik harus diadakan pelaporan yang di evaluasi oleh pihak yang

     berwewenang.
                                                                          146




2. Monitoring dan Evaluasi Penerapan MBS di MI Al Hayatul Islamiyah.

   Monitoring MBS

           Monitoring dan evaluasi merupakan integral pengelolaan pendidikan,

   baik ditingkat mikro (sekolah) makro (Kandep dan Kawil) maupun

   (Departemen). Hal ini, didasari oleh pemikiran, bahwa dengan monitoring dan

   evaluasi, kita dapat mengukur tingkat kemajuan suatu organisasi (Sekolah,

   Kandep, Kanwil, Departemen). Tanpa Pengukuran, tidak ada alasan untuk

   mengatakan apakah suatu sekolah mengalami kemajuan atau tidak.

   Monitoring dan evaluasi, pada umumnya, menghasilkan informasi yang cepat,

   tepat, dan cukup untuk mengambil keputusan.

           Penerapan MBS di MI Al Hayatul Islamiyah juga memerlukan

   monitoring dan evaluasi secara intensif dan dilakukan secara terus menerus.

   Dengan monitoring dan evaluasi kita dapat menilai apakah MBS di MI Al

   Hayatul Islamiyah benar-benar mampu meningkatkan mutu pendidikan. Jika

   program MBS kurang berhasil, apanya yang salah ? Konsep atau

   pelaksanaanya ? karena itu, dengan monitoring dan evaluasi juga dapat

   memperbaiki konsep dan pelaksanaan MBS.

             Didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi MI Al Hayatul

   Islamiyah memperhatikan komponen apa saja yang ada pada MBS terutama

   pada masalah input, proses output bahkan outcamnya .
                                                                                147




                                       BAB V

                                   PENUTUP



          Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin menarik beberapa kesimpulan

dari di berlakukannya Otonomi pendidikan yang berimplikasi kepada Otonomi

sekolah yang menuntut pelaksanaan MBS di lembaganya. Selanjutnya penulis

mengemukakan implikasi teoritis terhadap penemuan dalam penelitian ini, baik

dalam implementasi MBS, alasan penerapan maupun faktor pendukung seperti

sarana dan prasarana lainnya. Pada bab ini ada dua hal yang akan dikemukakan,

yaitu :

A. Kesimpulan

               Kesimpulan yang didapat yang ditarik dari fokus masalah dalam

    penelitian ini, sesuai dengan yang dikemukakan di lapangan, sebagai berikut:

   1. Alasan dalam pelaksanaan MBS di MI Al Hayatul Islamiyah terdiri dari

          (a) Alasan normati yaitu : firman Allah dalam surat Al-Maidah : 2 dan

          filsafat hidup gotong royong orang Indonesia. (b) Alasan praktis yaitu :

          komponen proses pendidikan (anak, guru, alat, kerikulum dan

          lingkungan). (3) Alasan sosiologis yaitu : tuntutan masyarakat terhadap

          sekolah sebagai lembaga pendidikan yang harus mampu menjawab dan

          mengantisipasi berbagai tantangan pada era globalisasi. (4) Alasan politis

          yaitu : UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU

          Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah
                                                                        148




   Pusat dan Pemerintah Daerah, yang diberlakukannya Otonomi Daerah

   yang berimplikasi kepada otonomi pendidikan dan sekolah sehingga

   dituntut untuk melaksanakan atau penerapan MBS.

2. Implementasi MBS di MI Al Hayatul Islamiyah dilakukan dengan tahap-

   tahap sebagai berikut : (a) Mensosialisasikan MBS melalui rapat-rapat

   guru, seminar dan lokakarya. (b) Penyesuaian kurikulum dengan harapan

   dapat mencapai visi dan misi madrasah serta dapat memenuhi harapan

   masyarrakat. (c) Evaluasi dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh

   Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah guna meningkatkan kualitas

   pendidikan di MI Al Hayatul Islamiyah. (e) Aspirasi guru dan wali murid,

   baik yang tergabung didalam majlis maupun yang tidak, selalu di

   invertarisir dan diperhatikan untuk dijadikan masukan yang sangat berarti

   dalam memperbaiki program madrasah yang akan datang. MI. Al Hayatul

   Islamiyah benar-benar sudah menerapkan MBS dilembaganya dengan ciri

   khas utama memaksimalkan peran masyarakat yang di akomodasi melalui

   Komite Sekolah.

3. Didalam implementasi MBS di MI Al Hayatul Islamiyah memiliki faktor

   pendukung diantaranya :

      a. Adanya kerja sama elemen sekolah (terutama kepala madrasah)
          dengan pihak luar sekolah yakni komite sekolah/madrasah.
      b. Adanya program kerja

      c. Adanya pelaku pendidikan yang terampil (kepada madrasah, guru,

          dan pegawai).

      d. Letak Madrasah yang strategis
                                                                         149




       e. MI Al Hayatul Islamiyah berada pada YPPAI

       f. Adanya dukungan dari masyarakat

       g. Memiliki sarana belajar yang memadai antara lain :

       h. Adanya wadah promosi madrasah

       i. Adanya kekompakan keluarga Pondok sebagai pengasuh sekaligus

           Ustad dan Ustadzah pada MI Al Hayatul Islamiyah.

       j. Adanya komitmen bersama para guru untuk merasa memiliki

           terhadap MI Al Hayatul Islamiyah.

     Namun     demikian     masih      banyak   faktor   penghambat   didalam

mensukseskan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MI Al Hayatul

Islamiyah diantaranya :

       a. Ekonomi masyarakat disekitar madrasah termasuk kategori

           ekonomi lemah (masyarakat miskin).

       b. Banyaknya industri disekitar madrasah (pabrik-pabrik rokok dan

           lain-lain).

       c. Adanya sosiologi masyarakat yang homogen.

       d. Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang keberadaan

           YPPAI.

       e. Kurangnya perhatian Pemda terhadap pengembangan kawasan

           malang bagian timur.

       f. Lambatnya perkembangan madrasah dibawah naungan Depag

           terutama sekolah-sekolah.

       g. Sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata.
                                                                         150




          h. Kurangnya informasi MBS dari pihak Dep. Agama dan Diknas.

       Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang tepat dari Kepala Madrasah

   apakah MI Al Hayatul Islamiyah tergolong sekolah tinggi, sedang, atau

   sekolah rendah didalam pelasanaan Manajemen Berbasis Sekolah, dari hasil

   penelitian penulis berkesimpulan MI Al Hayatul Islamiyah tergolong Sekolah

   Sedang.

   B. Saran-saran

         Dari akhir pelaksanaan penelitian penulis menyarankan dan memberi

masukan sebagai berikut :

   1. Kebijakan pemerintah didalam melaksanakan UU Nomor 22 Tahun 1999

       tentang pemeritah daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang

       perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

       yang akhirnya berimplikasi pada Otonomi Pendidikan hendaknya disertai

       dengan kesungguhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peraturan

       pemerintah (PP) tentang pendidikan, karena mau tidak mau nasib

       pendidikan mendatang tergantung kepada pemerintah daerah masing-

       masing.

   2. Bagi MI Al Hayatul Islamiyah harus menyadari sepenuhnya, bahwa

       Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pola atau sistem yang relatif

       masih baru, oleh sebab itu sekolah atau pihak manajer dituntut untuk

       menyiapkan pelaku-pelaku pendidik (stake holders) yang lebih mumpuni,

       maka Kepala Sekolah dituntut jangan berhenti mesosialisikan MBS
                                                                         151




   kepada semua elemen pendidikan dan selalu mengadakan terobosan dan

   inovasi pendidikan.

3. MI Al Hayatul Islamiyah sebagian murid, orang tua/wali muridnya

   tergolong SDM rendah, oleh sebab itu untuk mengangkat derajat

   implementasi MBS Tingkat Sedang Kesekolah Tingkat Tinggi perlu

   adanya peningkatan kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak

   masyarakat (Komite Sekolah) dan khusus untuk mengangkat murid yang

   tidak mampu (duafa’) perlu adanya sponsor dari luar atau pihak ke tiga.

            Demikian hasil penelitian penulis semoga skripsi ini bermanfaat

   bagi semua pihak terlebih lagi kepada penulis dan MI Al Hayatul

   Islamiyah.



                         --------- ********* ---------

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Contoh, Skripsi
Stats:
views:266
posted:10/28/2012
language:
pages:151