BAPPENAS
www.dadangsolihin.com
2
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Materi
• • • • • • • • Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan DPRD’s Life Cycle Pilihan Karier Purnabakti Wirausaha Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Perwakilan Rakyat y
Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM
Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye Kebijakan dan program khusus LSM
Ormas
Agenda lobi dan tekanan politik
Sosial
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga
Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari
Kelembagaan
Pembuatan keputusan partisipatif
Pemda
KDH, Sekda, SKPD
DPRD
Lembaga Intermediary Parpol p
Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai
LSM
Ormas
Berbagai bentuk dan jenis Ormas
Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus
Berbagai bentuk dan jenis LSM
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender
Laki www.dadangsolihin.com 3 Perempuan
Ekonomi
Kaya Miskin
Domisili
Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap
Keamanan
Mapan Rentan
Organisasi
Kelompok Individual 4
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
DPRD’s Life Cycle y
•
Purnabakti
Pilihan Karier Purnabakti (1)
• • Medokumentasikan pengalaman sebagai anggota DPRD dalam sebuah buku otobiografi. Konsultan Lembaga Internasional
– UNDP, WB, GTZ, JICA, UNICEF, CIDA
Konsultan Pemda
– Sebagai mediator antar Pemda dan DPRD – Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
• •
Konsultan DPRD
– Penyusunan dan penetapan Perda, Pembahasan Anggaran,
Konsultan Pemberdayaan Masyarakat
– Penyusunan TOR dan Proposal, Penelusuran sumber-sumber pendanaan, sumber sumber Konsolidasi kelompok masyarakat
•
Konsultan Calon KDH dan Caleg
– Perumusan Visi-Misi, Strategi Kampanye, Penganggaran Kampanye, Pemetaan Pemilih, Membangun Isu Lokal,
www.dadangsolihin.com
5
www.dadangsolihin.com
6
Pilihan Karier Purnabakti (2)
• • • • • • Menjadi Narasumber di berbagai seminar Pengusaha Sektor Ril
– Property, Pertanian, Perdagangan, Perhubungan
Wirausaha
Definisi • Mewujudkan aspirasi kehidupan mandiri dengan landasan keyakinan dan watak yang luhur Sosok Wirausaha
Pengusaha Media g
– Surat Kabar, TV, Radio
Pengajar dan Dosen pada lembaga pendidikan formal dan nonformal Pengurus Forum Anggota DPRD Purnabakti Mempersiapkan diri untuk mengikuti lagi Pileg 2014-2019
1. 1 2. 3. 4.
7
Sikap Mental (Attitude) Kepemimpinan/Kepeloporan (Leadership) Ketatalaksanaan (Management) Keterampilan (Skill)
www.dadangsolihin.com 8
www.dadangsolihin.com
1.
• • •
Sikap Mental (1)
• • •
Sikap Mental (2)
Kebanyakan orang membatasi pikiran-pikirannya pada problemproblem dan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Gunakanlah imajinasi anda untuk meluaskan pikiran-pikiran anda dan cobalah berpikir yang besar-besar. Orang-orang yang dapat melihat gambaran besar adalah orang yang bersifat wirausaha dan merupakan calon-calon pemimpin bisnis maupun masyarakat. p y
Para wirausaha adalah orang-orang yang mengetahui bagaimana menemukan kepuasan dalam pekerjaan dan bangga akan prestasinya. Tunjukan sikap mental yang positif terhadap pekerjaan anda, karena sikap inilah yang akan ikut menentukan keberhasilan anda. Otak anda merupakan alat yang berdaya luar biasa. Menyediakan waktu beberapa saat setiap hari untuk renungan p p p g pikiran anda y g yang akan memungkinkan anda terarah pada kegiatan-kegiatan yang berarti.
www.dadangsolihin.com
9
www.dadangsolihin.com
10
Sikap Mental (3)
• Rasa humor ikut mengembangkan sikap mental yang sehat. Terlalu serius dapat merugikan pekerjaan anda dan tidak sehat. Menunjukan rasa humor berpengaruh terhadap orang lain dengan jalan menyebarkan optimisme dan suasana yang santai. Pikiran anda haruslah terorganisasi dengan baik sekali dan mampu memfokuskan pada pelbagai problem. Anda haruslah mampu memindahkan perhatian anda dari satu problem ke problem lain dengan upaya yang minim. • • • • •
Mengembangkan Sikap Positif (1)
Pusatkan perhatian anda sedemikian rupa dan gunakanlah pikiran anda secara produktif. Pilihlah saran-saran positif dalam pekerjaan anda. Bergaulah dengan orang-orang y g berpikir dan bertindak secara g g g g yang p wirausaha. Jauhilah pikiran dan ide-ide yang negatif. Sadarlah bahwa andalah yang mengendalikan pikiran anda dan gunakanlah pikiran anda secara produktif.
•
www.dadangsolihin.com
11
www.dadangsolihin.com
12
Mengembangkan Sikap Positif (2)
• Anda haruslah selalu awas terhadap peluang-peluang untuk meningkatkan situasi anda, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan kerja maupun dalam kehidupan masyarakat. Jangan takut meninggalkan suatu ide, jika tidak menghasilkan hasil yang benar. Lingkungan anda akan mempengaruhi prestasi anda. Percayalah pada diri anda dan bakat-bakat anda. y p Hilangkan beban mental dengan mengambil tindakan.
2.
•
Kepemimpinan (1)
Berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, merencanakan dan mencapai sasaran. – Merumuskan secara jelas peranannya sendiri maupun peranan stafnya. – Menentukan tujuan-tujuan yang sukar tapi dapat dicapai. – Melaksanakan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan, merencanakan mengarahkan membimbing dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan. – Berminat mencapai peningkatkan produktivitas.
• • • •
www.dadangsolihin.com
13
www.dadangsolihin.com
14
Kepemimpinan (2)
• Berorientasi pada orang, yang memotivasi dan membina hubungan manusiawi. manusiawi
– Menunjukan perhatian atas terpeliharanya keharmonisan dalam organisasi dan menghilangkan ketegangan, jika timbul. – Menunjukan perhatian pada orang sebagai manusia dan bukan sebagai alat produksi saja. – Menunjukan pengertian dan rasa hormat pada kebutuhan-kebutuhan, tujuan tujuan tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan, perasaan dan ide-ide karyawan. keinginan keinginan, ide ide – Mendirikan komunikasi timbal balik dengan staf. – Menerapkan prinsip penekanan ulang untuk meningkatkan prestasi karyawan. – Mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab, serta mendorong inisiatif. – Menciptakan suatu suasana kerjasama dan gugus kerja dalam organisasi.
www.dadangsolihin.com 15
Kepemimpinan (3)
Tindakan Kepemimpinan
• • Sekali anda telah mengambil keputusan ambil tindakan secepat mungkin keputusan, mungkin. Upaya-upaya anda dapat dilipatgandakan melalui bakat dan kemampuan staf anda. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, anda harus mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan kemampuan ini dari orang-orang yang mampu di sekitar anda dan menyokong serta percaya pada anda sebagai pemimpin. Anda akan memperoleh kepercayaan pada kemampuan kepemimpinan anda, jika anda memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan kekuatan-kekuatan anda. Jauhilah situasi di mana kelemahan-kelemahan anda akan tampak. Seorang pemimpin yang baik bersedia mengakui kesalahan kesalahan kesalahan-kesalahan dan mengubah rencana-rencana. Anda haruslah sadar bahwa keadaan selalu berubah dan penyesuaian-penyesuaian haruslah dibuat sewaktuwaktu.
www.dadangsolihin.com 16
•
•
3.
• •
Tata Laksana (Manajemen)
4.
•
Keterampilan (Skills)
Tata Laksana merupakan metode atau serangkaian cara dan prosedur. Gunanya untuk menghasilkan efektifitas dan efisiensi setiap pekerjaan, agar mendapatkan hasil yang baik dalam mutu serta tepat waktu dalam penyerahannya.
Dengan berbekal penguasaan ketrampilan, seseorang akan bisa diharapkan menjadi seorang wirausaha yang berhasil.
www.dadangsolihin.com
17
www.dadangsolihin.com
18
Karakteristik Wirausahawan (1)
• Keinginan untuk berprestasi. Penggerak psikologis utama yang memotivasi wirausahawan adalah kebutuhan untuk berprestasi, yang biasanya diidentifikasikan sebagai n Ach. Kebutuhan ini didefinisikan sebagai keinginan atau dorongan dalam diri orang yang memotivasi perilaku k arah pencapaian t j ti i il k ke h i tujuan. P Pencapaian i tujuan merupakan tantangan bagi kompetisi individu. Keinginan untuk bertanggung jawab. wirausahawan menginginkan tanggung jawab pribadi bagi pencapaian tujuan. Mereka memilih menggunakan sumber daya sendiri dengan cara bekerja sendiri untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab sendiri terhadap hasil yang dicapai Akan tetapi mereka akan dicapai. melakukannya secara berkelompok sepanjang mereka bisa secara pribadi mempengaruhi hasil-hasil. •
Karakteristik Wirausahawan (2)
Preferensi kepada resiko-resiko menengah. wirausahawan bukanlah penjudi. Mereka memilih menetapkan tujuan-tujuan yang membutuhkan tingkat kinerja yang tinggi, suatu tingkatan yang mereka percaya akan menuntut usaha keras tetapi yang dipercaya bisa bi mereka penuhi. k hi Persepsi pada kemungkinan berhasil. Keyakinan pada kemampuan untuk mencapai keberhasilan adalah kwalitas kepribadian wirausahawan yang penting. Mereka mempelajari faktafakta yang dikumpulkan dan menilainya. Ketika semua fakta tidak sepenuhnya tersedia, mereka berpaling pada sikap percaya diri mereka yang tinggi dan melanjutkan tugas tugas tersebut. tugas-tugas tersebut
•
•
www.dadangsolihin.com
19
www.dadangsolihin.com
20
Karakteristik Wirausahawan (3)
• Rangsangan oleh umpan balik. wirausahawan ingin mengetahui bagaimana hal yang mereka kerjakan, apakah umpan baliknya baik atau buruk. Mereka dirangsang untuk mencapai hasil kerja yang lebih tinggi dengan mempelajari seberapa efektif usaha mereka. Aktifitas enerjik. wirausahawan menunjukan enerji yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang. Mereka bersifat aktif dan mobil dan mempunyai proporsi waktu yang besar dalam mengerjakan tugas dengan cara baru. Mereka sangat menyadari perjalanan waktu. Kesadaran ini merangsang mereka untuk terlibat secara mendalam pada kerja yang mereka lakukan. •
Karakteristik Wirausahawan (4)
Orientasi ke masa depan. wirausahawan melakukan perencanaan dan berpikir ke depan. Mereka mencari dan mengantisipasi kemungkinan yang terjadi jauh di masa depan. Ketrampilan dalam pengorganisasian. wirausahawan menunjukkan ketrampilan dalam organisasi kerja dan orang-orang dalam mencapai tujuan. Mereka sangat obyektif dalam memilih individu-individu untuk tugas tertentu. Mereka akan memilih yang ahli bukan teman agar pekerjaan bisa dilakukan dengan efisien. Sikap terhadap uang. Keuntungan finansial adalah nomor dua dibandingkan arti penting dari prestasi kerja mereka. Mereka hanya memandang uang sebagai lambang konkret dari tercapainya tujuan dan sebagai pembuktian dari kompetensi mereka.
•
•
•
www.dadangsolihin.com
21
www.dadangsolihin.com
22
Potensi Wirausahawan (1)
• Kemampuan inovatif. Inovasi memerlukan pencarian kesempatan baru. Hal tersebut berarti perbaikan barang dan jasa yang ada, menciptakan barang dan jasa baru, atau mengkombinasikan unsurunsur produksi yang ada dengan cara baru dan lebih baik. Toleransi terhadap kemenduaan (ambiguity). Ini berarti kemampuan untuk berhubungan dengan hal yang tidak terstruktur dan tidak bisa diprediksi. Karakteristik ini berkaitan erat dengan proses inovatif. Keinginan untuk berprestasi. N Ach adalah tanda-tanda penting dari dorongan kewiraswastaan. Hal ini menandai para pemiliknya sebagai orang yang tidak mengenal menyerah di dalam mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan sendiri. •
Potensi Wirausahawan (2)
Kemampuan perencanaan realistis. Menetapkan tujuan yang menantang dan bisa diterapkan adalah tanda dari perencanaan realistis. Tujuan ditetapkan sesuai dengan n Ach dari wirausahawan. Kepemimpinan terorientasi pada tujuan. wirausahawan membutuhkan aktivitas yang mempunyai tujuan. N Ach yang tinggi memotivasi mereka untuk mengarahkan tenaga mereka dan rekan kerja serta bawahan mereka ke arah tujuan yang ditetapkan. Obyektivitas. wirausahawan obyektif di dalam mengarahkan pemikiran dan aktivitas kewiraswastaannya dengan cara pragmatis. wirausahawan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mempelajarinya dan menentukan arah tindakan dengan cara-cara praktis.
www.dadangsolihin.com 24
•
•
•
•
www.dadangsolihin.com
23
Potensi Wirausahawan (3)
• Tanggung jawab pribadi. Wirausahawan memikul tanggung jawab pribadi, mereka menetapkan tujuan sendiri dan memutuskan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dengan kemampuan mereka sendiri. Kemampuan beradaptasi. Para wirausahawan mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketika wirausahawan terhambat oleh kondisi yang berbeda dari apa yang mereka harapkan, mereka tidak menyerah, namun melihat situasi secara obyektif. Kemampuan sebagai pengorganisasi dan administrator. wirausahawan mempunyai kemampuan mengorganisasi dan administasi di dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan orangorang berbakat untuk mencapai tujuan. Mereka menghargai kompetensi dan akan memilih para spesialis untuk mengerjakan nt k tugas dengan efisien.
www.dadangsolihin.com
Wirausahawan Sukses
• • • • • • • Pemikiran luwes dan kreatif. Mampu merencanakan, mengambil resiko, mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Bersedia bekerja dalam keadaan konflik, perubahan dan keragukeragu raguan. Melakukan analisis diri sendiri dengan lingkungan. Mampu menyusun prioritas dalam sasaran sasaran prestasi. sasaran-sasaran prestasi Bersedia menawarkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Bersedia menciptakan kebutuhan lingkungan terhadap produk dan jasa.
•
•
25
www.dadangsolihin.com
26
Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.
www.dadangsolihin.com
28
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan).
Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
www.dadangsolihin.com
29
www.dadangsolihin.com
30
Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g g •
Pembangunan Daerah (3)
Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
•
www.dadangsolihin.com
31
www.dadangsolihin.com
32
Pembangunan Daerah (4)
• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
• •
Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal hal hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya.
www.dadangsolihin.com 33
Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
34
www.dadangsolihin.com
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police
CITIZENS
Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media
organized into:
Dunia Usaha Swasta
Nilai Pertumbuhan
Pemerintah
Masyarakat
Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan Pasar
BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good.
www.dadangsolihin.com 35
www.dadangsolihin.com
36
Troika
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat y
Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara
Masyarakat Pemerintah
VISI
Good Governance
Dunia Usaha D i U h
www.dadangsolihin.com
37
www.dadangsolihin.com
38
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDA
PEMDA
www.dadangsolihin.com
39
www.dadangsolihin.com
40
Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan e e ta as pe u a
Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah p gg y 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi).
www.dadangsolihin.com
41
www.dadangsolihin.com
42
Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur
Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g
www.dadangsolihin.com
43
www.dadangsolihin.com
44
Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, p yang g g terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.
Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
www.dadangsolihin.com
45
www.dadangsolihin.com
46
Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan p tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan y g telah ditentukan g j yang
www.dadangsolihin.com 48
Syarat Perencanaan y
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan 1 T j an akhir yang dikehendaki ang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya
www.dadangsolihin.com 49
Fungsi/Manfaat Perencanaan g
• • • • Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
www.dadangsolihin.com
50
Kegagalan Perencanaan (1) g g ( )
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com
52
Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan t j di k k l terjadi karena tid k b k it tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
Kegagalan Perencanaan (3) g g ( )
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin y melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com
53
www.dadangsolihin.com
54
Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai p g p g pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya p g y prakarsa individu dan p g pengembangan g kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). • •
Sistem Perencanaan yang Berhasil y g
Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. y
www.dadangsolihin.com
55
www.dadangsolihin.com
56
Perencanaan yang Ideal
• • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan dan terus-menerus kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 57
Perwakilan Rakyat
•
• •
Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang b ih k d b j N berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi y g yang menjadi wadah fungsional atas j g perjuangan kepentingan tertentu Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai ti k t nasional d i tingkat i l
www.dadangsolihin.com
Fungsi DPRD menurut UU
1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang j p p g APBD. 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap p p pelaksanaan p perda dan p peraturan lainnya, p g y , pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
Sumber: UU 32/2004
www.dadangsolihin.com 60
Mana yang paling dekat dengan rakyat d secara d k t dan nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana y g terkait g yang langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
59
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) (1966• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim. • •
Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
www.dadangsolihin.com 62
•
•
•
•
•
www.dadangsolihin.com
61
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di I d k hid h i h i Indonesia. i Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus t k t k b h k t t l k kh dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. •
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. t j i
•
•
•
www.dadangsolihin.com
63
www.dadangsolihin.com
64
Mengapa Hal Ini Terjadi?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.
www.dadangsolihin.com 65
Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek seharihari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.
•
•
•
•
•
www.dadangsolihin.com
66
Best Practices (1)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang Bermakna • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. masing masing.
Best Practices (2)
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui p g kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p g p y proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.
www.dadangsolihin.com
67
www.dadangsolihin.com
68
Best Practices (3)
Dengar Pendapat Publik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme p konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. • Ruang sidang p p g g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g p p p guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
Best Practices (4)
Transparansi Anggaran • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
www.dadangsolihin.com
69
www.dadangsolihin.com
70
Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa d k D b dukungan politik nyata d i litik t dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. politik
www.dadangsolihin.com
71
www.dadangsolihin.com
72
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan f t d fungsinya. i Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang d l li ik dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan update terhadap informasi dan program kerjanya. k j Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi di i apakah l i diri k h mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
www.dadangsolihin.com
73
www.dadangsolihin.com
74
Siklus Representasi Wakil Rakyat
Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
www.dadangsolihin.com 75 Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan p g Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi)
RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan) (k t kil )
DPRD
Fungsi Legislasi
MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP
Peningkatan Kesejahteraan Individu j dan Masyarakat 76
www.dadangsolihin.com
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( ) d ato e a sa aa a dat yang a (1)
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu i di id i id warga negara.
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( ) d ato e a sa aa a dat yang a (2)
Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadangsolihin.com
77
www.dadangsolihin.com
78
Tentang Narasumber
Terima Kasih
www.dadangsolihin.com
79
www.dadangsolihin.com
80