Docstoc

modul-logistik

Document Sample
modul-logistik Powered By Docstoc
					Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa
  dan Pendistribusian Barang Logistik
                Pemilu Kepala Daerah
            dan Wakil Kepala Daerah
Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa
  dan Pendistribusian Barang Logistik
                Pemilu Kepala Daerah
            dan Wakil Kepala Daerah




     KOMISI PEMILIHAN UMUM
                   Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa
                   dan Pendistribusian Barang Logistik
                   Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                                                                                                                                          KOMISI PEMILIHAN UMUM


                                                                                                                                           Sambutan
     Pengarah                                                                                                                     Ketua Komisi Pemilihan Umum
         Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A., Ketua KPU
         Sri Nuryanti, SIP., M.A., Anggota KPU
                                                                                                Assalamu’alaikum Wr. Wb.
         Dra. Endang Sulastri, M.Si., Anggota KPU
         I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., Anggota KPU                                           Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya Buku Panduan Pengadaan Barang/
         Dr. H. Abdul Aziz, M.A., Anggota KPU                                                   Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Panduan ini diharapkan
         Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, M.S., Anggota KPU                                       dapat menjadi acuan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman kerja penyelenggaraan
                                                                                                logistik pada pelaksanaan Pemilukada.
         Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Anggota KPU
                                                                                                Pengadaan Barang/Jasa terutama terkait Logistik Pemilu merupakan salah satu elemen penting dalam kesuksesan
     Editor                                                                                     Pemilu. Perencanaan dan pengaturan logistik yang baik wajib dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka
          Dr. H. Abdul Aziz, M.A                                                                melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil
                                                                                                (JURDIL).

     Pengarah Teknis                                                                            Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
         Dr. Dalail, M.S                                                                        Daerah ini merupakan penjabaran teknis dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan
                                                                                                Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Keppres No. 80 Tahun 2003 yang diubah
         Drs. H. Boradi                                                                         dengan Keppres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
         Dra. Farida Fauzia, M.Si.                                                              Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan
                                                                                                Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan
                                                                                                Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
     Penyusun dan Penerbit
ii       Komisi Pemilihan Umum dan Australian Electoral Commission                              Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala       iii
                                                                                                Daerah ini terdiri dari 6 (enam) bagian, yakni :
                                                                                                      Bab 1         Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                      Bab 2         Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                      Bab 3         Spesifikasi Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
          Publikasi ini didanai oleh Kemitraan Australia Indonesia. Sebagian atau seluruh isi         Bab 4         Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
          buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak atau direproduksi dengan syarat          Bab 5         Tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Penerimaan dan Pendistribusian Barang
          disebarkan secara gratis dan tidak diperjualbelikan.                                                      Logistik Pemilukada
                                                                                                      Bab 6         Penarikan Barang Logistik Pemilukada

                                                                                                Akhirnya saya ucapkan selamat bekerja dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan
                                                                                                bagi kita semua.

                                                                                                Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


     Informasi lebih lanjut hubungi                                                                                                                                     Jakarta, 4 Agustus 2010

          Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
          Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat 10310
          Telp. 021-31937223, Fax. 021- 3157759
          www.kpu.go.id
                                                                                                                                                                                 KETUA
          Cetakan Pertama                                                                                                                                       Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A.
          November 2011


                                                                                                                               Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                       Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     Daftar Isi

               Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum                                                 iii   Bab 3   Spesifikasi Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
               Daftar Isi                                                                           iv              Abstraksi                                                                               51
               Daftar Singkatan                                                                     vii             A. Pengantar                                                                            52
                                                                                                                    B. Isi                                                                                  52
     Bab 1   Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                                    C. Pengertian                                                                           52
               Abstraksi                                                                             1
                                                                                                                    D. Deskripsi                                                                            52
               A Pengantar                                                                           2                 1. Pedoman spesifikasi teknis surat suara                                            52
               B Isi                                                                                 2                 2. Pedoman spesifikasi teknis formulir                                               54
               C Pengertian                                                                          2                 3. Pedoman spesifikasi teknis segel                                                  55
                                                                                                                       4. Pedoman spesifikasi sampul kertas                                                 55
               D. Deskripsi                                                                          3
                                                                                                                       5. Pedoman spesifikasi teknis bilik suara                                            56
                  1. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa                                       3
                                                                                                                       6. Pedoman spesifikasi teknis kotak suara                                            57
                  2. Etika pengadaan barang /jasa                                                    4
                                                                                                                       7. Pedoman spesifikasi teknis tinta sidik jari                                       58
                  3. Persiapan pengadaan barang/jasa                                                 4
                                                                                                                       8. Pedoman spesifikasi teknis kartu pemilih                                          59
                  4. Para pihak dalam pengadaan barang/jasa                                          8
                                                                                                                       9. Pedoman spesifikasi teknis stiker nomor kotak suara                               59
                  5. Sumber pembiayaan pengadaan barang/jasa                                         8
                                                                                                                       10. Pedoman spesifikasi teknis daftar calon                                          60
                  6. Metode pengadaan barang/jasa                                                    9
                                                                                                                       11. Pedoman spesifikasi teknis alat bantu tuna netra (template)                      60
                  7. Tahapan Proses Pengadaan barang/jasa                                           13
                  8. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal                            26              Daftar Pemeriksaan:                                                                     60
iv                                                                                                                                                                                                               v
                  9. Pendelegasian pengadaan barang dan jasa logistik Pemilukada Provinsi           28
               Daftar pemeriksaan:                                                                  29    Bab 4   Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
                                                                                                                    Abstraksi                                                                               61
     Bab 2   Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik Pemilukada                                                       A. Pengantar                                                                            61
               Abstraksi                                                                            33              B. Isi                                                                                  61
               A. Pengantar                                                                         33              C. Pengertian                                                                           62
               B. Isi                                                                               33              D. Deskripsi                                                                            62
               C. Pengertian                                                                        34                 1. Penentuan skala prioritas daerah tujuan                                           62
                                                                                                                       2. Penentuan sarana angkutan                                                         62
               D. Deskripsi                                                                         34
                                                                                                                       3. Penentuan lama waktu pendistribusian                                              62
                  1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan pengadaan
                      dan pendistribusian logistik Pemilukada                                       34                 4. Penentuan target waktu                                                            63
                  2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilukada                                        35                 5. Penyusunan jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian                               63
                  3. Alat kelengkapan penyelenggaraan Pemilukada setiap tingkatan badan pelaksana   42                 6. Pelaksanaan pendistribusian                                                       63
                  4. Jumlah kebutuhan tiap jenis logistik pada setiap badan pelaksana Pemilukada    44                 7. Penerimaan Barang                                                                 66
                  5. Kesiapan data sebagai dasar penghitungan perencanaan pengadaan barang/jasa     48                 8. Penyimpanan                                                                       67

               Daftar pemeriksaan:                                                                  50              Daftar pemeriksaan:                                                                     68




                                                                                                                                   Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                           Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                                                                                                                                          Daftar Singkatan
     Bab 5   Tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Penerimaan
                                                                                                           APBD          :   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
             dan Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
                Abstraksi                                                                             71   BAST          :   Berita Acara Serah Terima
                A. Pengantar                                                                          71   BPK           :   Badan Pemeriksa Keuangan
                B. Isi                                                                                71
                                                                                                           DPT           :   Daftar Pemilih Tetap
                C. Pengertian                                                                         72
                D. Deskripsi                                                                          72
                                                                                                           HPS           :   Harga Perkiraan Sendiri
                   1. Alur penerimaan dan pendistribusian logistik Pemilukada                         72   Kabag         :   Kepala Bagian
                   2. Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penerimaan dan pendistribusian logistik          73
                   3. Tugas PPK dalam penerimaan dan pendistribusian barang logistik                  75   Kasubag       :   Kepala Sub Bagian
                   4. Tugas PPS dalam penerimaan dan pendistribusian barang logistik                  76   Keppres       :   Keputusan Presiden
                   5. Tugas KPPS dalam penerimaan barang logistik                                     76
                Daftar pemeriksaan:                                                                   77   KKN           :   Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
                                                                                                           KPPS          :   Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
     Bab 6   Penarikan Barang Logistik Pemilukada
                                                                                                           KPU           :   Komisi Pemilihan Umum
                Abstraksi                                                                             79
                A. Pengantar                                                                          79
                                                                                                           KWK           :   Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                B. Isi                                                                                79   Panwaslu          Panitia Pengawas Pemilu
vi              C. Pengertian                                                                         80                                                                                                vii
                                                                                                           Pemilukada    :   Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                D. Deskripsi                                                                          80
                   1. Tata cara penarikan logistik dari TPS                                           80   Permendagri   :   Peraturan Menteri Dalam Negeri
                   2. Logistik Pemilukada yang ditarik dari TPS                                       81   Perpres       :   Peraturan Presiden
                   3. Logistik Pemilukada yang ditarik dari PPK                                       82
                   4. Penyimpanan dan pemeliharaan barang logistik Pemilukada di KPU Kabupaten/Kota   82   PP            :   Peraturan Pemerintah
                   5. Penghapusan barang pakai habis                                                  82
                                                                                                           PPK           :   •	 Panitia	Pemilihan	Kecamatan
                Daftar pemeriksaan:                                                                   85                     •	 Pejabat	Pembuat	Komitmen

     LAMPIRAN                                                                                              PPS           :   Panitia Pemungutan Suara
                                                                                                           SPA           :   Surat Perintah Angkut
                                                                                                           SPP           :   Surat Perintah Penyerahan
                                                                                                           TPS           :   Tempat Pemungutan Suara
                                                                                                           UU            :   Undang-Undang




                                                                                                                               Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                       Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
       Pendahuluan                                                                                                                                                            Bab 1
        Buku Panduan ini disediakan untuk pengetahuan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/
        Kota maupun pejabat di sekretariat dalam membuat kebijakan dan melakukan kegiatan
                                                                                                                            Pedoman Dasar Pengadaan Barang
        pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada dan pendistribusiannya.
                                                                                                                                dan Jasa Logistik Pemilukada
        Buku Panduan ini terdiri atas enam bagian, diawali dengan penjelasan tentang prinsip-prinsip
        pengadaan barang/jasa Pemilukada, sampai dengan penghapusan barang logistik pakai
        habis. Hal-hal penting, seperti kejadian di lapangan, tip, dan dasar hukum yang dipedomani
        dimuat dalam box/kotak agar menarik untuk dibaca.
        Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota maupun pejabat di sekretariat diminta mempelajari
        buku panduan ini dengan cermat. Setelah mempelajari atau mendiskusikan atau melatihkan
        materi buku panduan ini, diharapkan memahami dengan baik tata cara pengadaan barang/
        jasa dan pendistribusian barang logistik Pemilukada, secara tepat jumlah, tepat, jenis, tepat
        kualitas, dan tepat sasaran, sesuai peraturan perundang-undangan pengadaan barang/ jasa
        yang berlaku.




viii                                                                                                                                                                                               1




                                                                                                        Abstraksi
                                                                                                           Untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilukada,
                                                                                                           pihak pengguna dan penyedia tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa
                                                                                                           yang berlaku, serta mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan
                                                                                                           jasa yang baku.
    A Pengantar                                                                                      D. Deskripsi

      Bab satu berisi paparan tentang pedoman dasar pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada,
      yakni memuat pengetahuan tentang hal-hal yang harus dipedomani oleh KPU Provinsi dan              1.   Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa
      KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada sesuai dengan                       Sesuai Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 beserta lampirannya, pengadaan
      peraturan perundang-undangan.                                                                          barang/jasa logistik Pemilukada harus dilaksanakan berdasarkan prinsip:

                                                                                                             a.   Efisien




                                                                                                                                                                                                       Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
      Tujuan bab ini adalah:                                                                                      Artinya barang/jasa logistik Pemilukada diadakan tepat jumlah, tepat waktu,
                                                                                                                  tepat kualitas serta tepat sasaran dengan harga yang wajar dan harus dapat
      Mengupayakan agar jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan                            dipertanggungjawabkan.
      pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada sesuai etika, norma, prinsip-prinsip, metode, dan
      proses pengadaan barang/jasa yang baku.                                                                     Yang dimaksud harga yang wajar, adalah harga patokan maksimum yang ditetapkan
                                                                                                                  KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai prosedur baku setelah dilakukan survei
                                                                                                                  harga pasar dan harga pantas sesuai kualitas barang serta tidak melebihi pagu
    B Isi                                                                                                         anggaran.

                                                                                                             b.   Efektif
      Materi yang dibahas pada bab ini, meliputi:
                                                                                                                  Artinya barang/jasa logistik Pemilukada diadakan sesuai kebutuhan badan
            1.   Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa                                                            penyelenggara Ad hoc dan jumlah pemilih, dan dapat memberikan manfaat sesuai
            2.   Etika pengadaan barang/jasa                                                                      sasaran yang telah ditetapkan.
            3.   Langkah-langkah pengadaan barang/jasa
                                                                                                             c.   Bersaing
            4.   Para pihak pengadaan barang/jasa                                                                 Artinya pengadaan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan memberikan
            5.   Sumber pembiayaan pengadaan barang/jasa                                                          kesempatan seluas-luasnya kepada publik/dunia usaha untuk berpartisipasi
            6.   Metode pengadaan barang/jasa                                                                     sesuai dengan kemampuannya berdasarkan ketentuan dan prosedur baku yang
                                                                                                                  transparan
            7.   Tahapan proses pengadaan barang/jasa
            8.   Pelaksanaan pengadaan barang/jasa                                                           d.   Transparan
2           9.   Pendelegasian pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada Provinsi                                 1) Informasi rencana pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada sifatnya terbuka                  3
                                                                                                                      bagi publik melalui media massa dan papan pengumuman resmi KPU Provinsi/
                                                                                                                      KPU Kabupaten/Kota
    C Pengertian
                                                                                                                  2) Informasi tentang syarat administratif, teknis, tata cara evaluasi, penetapan
                                                                                                                      calon penyedia barang/jasa terbuka bagi publik dapat diakses melalui papan
            1.   Pedoman dasar pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada adalah pedoman yang
                                                                                                                      pengumuman resmi KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
                 dipergunakan dalam pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada mengacu pada
                 peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa yang berlaku.                                 3) Seluruh proses pengadaan diawasi melalui pengawasan melekat, pengawasan
                                                                                                                      fungsional dan dapat melalui pengawasan masyarakat/publik
            2.   Pengadaan barang/jasa (logistik) Pemilukada adalah rangkaian kegiatan pengadaan
                 untuk pemenuhan kebutuhan barang/jasa (logistik) baik yang dilaksanakan secara              e.   Adil / tidak diskriminatif
                 swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.                                                   KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota memberi perlakuan yang sama bagi semua calon
                                                                                                                  penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada
            3.   Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/
                                                                                                                  pihak tertentu.
                 jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
            4.   Dokumen kontrak adalah naskah surat perjanjian yang ditanda tangani oleh pengguna           f.   Bertanggungjawab
                 barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan mencakup syarat-syarat                    Pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada dari aspek penggunaan dana, kualitas
                 umum dan syarat-syarat khusus kontrak serta semua dokumen lain yang ditetapkan                   dan kuantítas, serta keamanan barang, dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan
                 dalam surat perjanjian.                                                                          Pemilukada




                                                                                                                              Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                      Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    2.   Etika pengadaan barang /jasa                                                                            1
         Pengguna (KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota) dan penyedia barang/jasa logistik                                                                                                         2
         Pemilukada harus mematuhi etika pengadan barang/jasa, yaitu:
         a.   Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab
         b.   Bekerja secara professional dan mandiri;
         c.   Tidak saling mempengaruhi;




                                                                                                                                                                                                  Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
         d.   Menerima dan tanggung jawab atas segala putusan yang ditetapkan;
         e.   Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan;
         f.   Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan
              negara;
         g.   Menghindari dan mencegah penyelahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
         h.   Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberitahu
              menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada
              siapapun yang diketahuai atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/
              jasa.

    3.   Persiapan pengadaan barang/jasa
         a.   Sekretaris KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/kuasa
              pengguna anggaran (PA/KPA) mengangkat satu atau lebih Pejabat Pembuat
              Komitmen (PPK), panitia pengadaan barang/jasa, dan pejabat pengadaan barang/
              jasa.
         b.   Membentuk panitia pengadaan barang dan jasa, yang anggotanya terdiri dari
              personil yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan yang masih berlaku. Dalam
              hal disekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak cukup personil yang memiliki
              sertifikat ahli pengadaan dapat meminta bantuan kepada instansi terkait (pemerintah
4             daerah).                                                                                                                                                                                        5
                                                                                                                     3                                      4
         c.   Melakukan indentifikasi kebutuhan barang logistik Pemilukada sesuai dengan jumlah
              pemilih, jumlah TPS, jumlah badan penyelenggara di semua tingkatan, dan jumlah
              pasangan calon
         d.   Menetapkan jadwal dan tahapan pengadaan barang/jasa Pemilukada dan
              pendistribusiannya
         e.   Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilukada
              berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
         f.   Mengidentifikasi persoalan/kendala yang timbul                    dalam     pengadaan        dan
              pendistribusian barang/jasa logistik Pemilukada.

               Dalam hal jumlah pemilih, jumlah TPS serta jumlah pasangan calon belum ditetapkan, untuk
               keperluan proses pelelangan pengadaan logistik Pemilukada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/
               Kota membuat estimasi perkiraan jumlah pemilih, jumlah TPS serta jumlah pasangan calon (data          5                              6
               sementara), Dalam kontrak/surat perjanjian harus menggunakan data yang riil, hal yang demikian
               harus dijelaskan pada saat rapat penjelasan pelelangan atau dalam dokumen lelang.




                                                                                                                         Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                    Kriteria kualifikasi, tugas pokok dan tanggung jawab PPK                                 Kriteria, kualifikasi, tugas pokok dan tanggung jawab Unit Layanan Pengadaan/
                         sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010                                             Pejabat Pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

    1.   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                                                                 1.    Pejabat Pengadaan
         Pejabat yang diangkat oleh PA/KPA, sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas            Adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
         pelaksanaan pengadaan barang/jasa                                                                    melaksanakan pengadaan barang yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
                                                                                                              rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima
    2.   Kualifikasi PPK                                                                                      puluh juta rupiah)
         a. Memiliki integritas;




                                                                                                                                                                                                                Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                        2.    Kualifikasi ULP/Pejabat Pengadaan:
         b. Memiliki disiplin tinggi;
                                                                                                              a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
         c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta managerial dalam melaksanakan tugas;
                                                                                                              b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
         d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku
            serta tidak pernah KKN;                                                                           c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan;
         e. Menandatangani pakta integritas;                                                                  d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
         f.   Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan;                                                      e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkan ULP/Pejabat
                                                                                                                 Pengadaan;
         g. Memiliki sertifikat ahli pengadaan
                                                                                                              f.   Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa;
                                                                                                              g. Menandatangani Pakta Integritas.
         Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) adalah :
         a. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1);                                       3.    Tugas Pokok dan Wewenang ULP/Pejabat Pengadaan.
         b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat aktif dalam pengadaan barang/            a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
            jasa;                                                                                             b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
         c. Memiliki kemampuan kerja secara kelompok;                                                         c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
    3.   Tugas Pokok dan wewenang PPK                                                                         d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website instansi masing-masing dan
                                                                                                                 papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan
         a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
                                                                                                                 Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
                 1) spesifikasi teknis barang/jasa                                                            e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
                 2) harga perkiraan sendiri (HPS)                                                             f.   Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
              3) rancangan kontrak.                                                                           g. Khusus untuk ULP
         b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;                                                        1) Menjawab sanggahan;
         c. Menandantangani Kontrak;
                                                                                                                      2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
6        d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
                                                                                                                          a) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya yang bernilai paling
                                                                                                                                                                                                                            7
         e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;                                                                               tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), dan
         f.   Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
                                                                                                                          b) Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00
         g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara                              (sepuluh milyar rupiah)
            Penyerahan;
                                                                                                                      3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
         h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan
            pekerjaan kepada PA/KPA;                                                                                  4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
         i.   Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
         j.   Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.                  h. Khusus untuk Pejabat Pengadaan :
                                                                                                                      1) Menetapkan Penyedia barang/Jasa untuk :
    4.   Tanggungjawab PPK
                                                                                                                          a) Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung Paket Pengadaan Barang/
         Bertanggung jawab dari segi administrasi, keuangan serta fisik barang/jasa yang diadakan.                           Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00
         PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia                               (seratus juta rupiah)
         Barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat                        b) Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung Paket Pengadaan Jasa
         mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia.                                                            Konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
                                                                                                                      2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

                                                                                                              i.   Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa Pimpinan Instansi;
                                                                                                              j.   Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada
                                                                                                                   PA/KPA




                                                                                                                           Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                   Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    4.   Para pihak dalam pengadaan barang/jasa                                                                                       Alur Tanggung Jawab Pengadaan dan Distribusi
         Pengadaan barang dan jasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak pengguna anggaran/kuasa                                                   Barang Logistik Pemilukada
         pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak
         penyedia barang/jasa (rekanan).                                                                             KPU:
         a.    Pihak pengguna (pihak yang membutuhkan barang):                                                       Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian
               1) Pengguna barang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran adalah                              logistik Pemilukada
                   pihak yang membutuhkan barang/jasa dalam hal ini adalah ketua dan/atau




                                                                                                                                                                                                                                Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                   sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
                   Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada. Pengguna
                                                                                                                     KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota:                           KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota:
                   barang/anggaran menunjuk dan mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK).
                                                                                                                     Menetapkan kebijakan kebutuhan                             melaporkan pertanggungjawaban
               2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna                                                                                     kepada kepala daerah dan DPRD :
                   barang/anggaran yang bertanggung jawab baik secara administratif, keuangan                        pengadaan dan pendistribusian logistik
                                                                                                                                                                                •	 Penyelenggaraan	Pemilukada	
                   dan fisik atas barang/jasa yang diadakan untuk Pemilukada.                                        Pemilukada sesuai dengan peraturan                         •	 Penggunaan	anggaran	yang	
         b.    Pihak penyedia barang/jasa adalah suatu badan hukum atau perseorangan yang                            perundang-undangan yang berlaku                               diterima dari APBD
               memenuhi syarat berdasar peraturan perundang-undangan yang ditunjuk sebagai
               penyedia barang/jasa logistik Pemilukada.

    5.   Sumber pembiayaan pengadaan barang/jasa                                                                     Sekretaris KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
                                                                                                                     •	 Mengadakan	dan	mendistribusikan	logistik	Pemilukada	berdasarkan	norma,	standar,	
         Sumber pembiayaan pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada berasal dari:
                                                                                                                        prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian yang ditetapkan oleh KPU
         a.    Penganggaran belanja Pemilukada Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.                               •	 Secara	periodik	melaporkan	pelaksanaan	kegiatan	kepada	rapat	pleno	KPU	Provinsi/
         b.    Penganggaran belanja Pemilukada Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD                                      KPU Kabupaten/Kota
               Kabupaten/Kota.                                                                                       •	 Bertanggungjawab	kepada	rapat	pleno	KPU	Provinsi/KPU	Kabupaten/Kota
               Satuan biaya belanja barang/jasa mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh                         •	 Bertanggungjawab	dalam	hal	administrasi	keuangan	serta		pengadaan	barang	dan	
               pemerintah daerah setempat/keputusan kepala daerah dengan menyesuaikan                                   jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan
               dengan harga pasar setempat pada saat kegiatan berlangsung (Pasal 4 ayat (4) dan
                                                                                                                   Sumber:   Pasal 68 ayat (2) dan ayat (4) UU No.22 Tahun2007; Pasal 20, 22 Permendagri No. 44 tahun
8              ayat (6) Permendagri No. 57 Tahun 2009)
                                                                                                                             2007; Pasal 3 Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009; Pasal 41 (2)(4), 58 (2)(4), 66 (1)(2), 72 (4), 73               9
          •	   KPU	 Provinsi/KPU	 Kabupaten/Kota	 agar	 mengusulkan	 standarisasi	 harga	 barang/jasa	 logistik	             (4), 84 (2-5), 85 (2-5) Peraturan KPU No. 05 Tahun 2008
               Pemilukada untuk dimasukkan dalam peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang standarisasi
               biaya dan honorarium biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan      Keterangan:
               Provinsi/Kabupaten/Kota (Lihat Pasal 4 ayat (4) dan (6) Permendagri No. 57 Tahun 2009)
                                                                                                                                  : Laporan pelaksanaan
          •	   Usulan	tersebut	disampaikan	kepada	pemerintah	daerah	sebelum	tahun	anggaran	berjalan
                                                                                                                                  : Supervisi, pengarahan, koordinasi

          Untuk menghindari ketidaksiapan belanja Pemilukada, ada baiknya 3 tahun sebelum Pemilukada KPU
                                                                                                                                  : Laporan pertanggungjawaban
          Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyusun prakiraan kebutuhan belanja Pemilukada yang disampaikan
          kepada kepala daerah dan DPRD. Sesuai Pasal 15 Permendagri No. 44 Tahun 2007 sebagaimana telah
          diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009 pemerintah daerah dapat mengadakan dana cadangan                 6.    Metode pengadaan barang/jasa
          Pemilukada dalam hal ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah
                                                                                                                             Pada dasarnya untuk pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada dapat dilakukan dengan
                                                                                                                             dua cara yaitu melalui penyedia barang/jasa dan dengan swakelola.
                                                                                                                             Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta lampirannya, metode
                                                                                                                             pemilihan pengadaan barang/jasa dibagi menjadi dua yaitu:

                                                                                                                             a.   Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
                                                                                                                                  1) Pada prinsipnya pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
                                                                                                                                     dilakukan melalui pelelangan umum, yaitu metode pemilihan penyedia barang/
                                                                                                                                     jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui
                                                                                                                                     website Kementerian/ Lembaga/Departemen/Instansi dan papan pengumuman
                                                                                                                                     resmi serta Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Sistem
                                                                                                                                     Elektronik (LPSE) sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan
                                                                                                                                     memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.


                                                                                                                                                   Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                           Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     2)   Khusus pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah                         masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang
          penyediaannya terbatas, pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi dilakukan                       bertanggungjawab dibidang kesehatan;
          dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui                       e) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk Pemerintah
          website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan jumlah                          yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
          penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu.
                                                                                                    f ) Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses
     3)   Untuk pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dengan nilai paling tinggi                       oleh masyarakat, atau
          Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan:
                                                                                                    g) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau
          a) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang dan jasa lainnya. atau




                                                                                                                                                                                      Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                         tertutup lainnya dengan ketentuan dan cara pembayaran serta penyesuaian
          b) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.                                    harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
          Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses                5)   Untuk pekerjaan skala kecil dengan nilai maksimum Rp.100.000.000,00 (seratus
          pascakualifikasi diumumkan sekurang-kurangnya via website J/L/D/I dan papan               juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung, dengan ketentuan
          pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui                 sebagai berikut:
          LPSE, sehinga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi
                                                                                                    a) Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
          kualifikasi dapat mengikutinya.
                                                                                                    b) Teknologi sederhana;
     4)   Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan                    c) Resiko kecil dan/atau
          tertentu dan/atau pengadaan barang/pekerjaan/jasa lainnya yang bersifat
                                                                                                    d) Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Usaha orang-perseorangan dan/
          khusus dapat dilakukan dengan Penunjukkan Langsung, dengan mengundang
                                                                                                         atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan
          1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang dinilai mampu
                                                                                                         yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha
          dan/atau memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun
                                                                                                         Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.
          harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku
          dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.                                  b.   Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi adalah:
          Kriteria keadaan tertentu meliputi:                                                  1) Pemilihan jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan dengan seleksi
          a) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu                 umum. Dalam keadaan tertentu pemilihan jasa konsultansi dapat dilakukan
               penyelesaiannya harus segera/tidak bisa ditunda untuk:                             melalui seleksi sederhana, penunjukkan langsung, pengadaan langsung dan
               •	 Pertahanan	negara;                                                              sayembara.
               •	 Keamanan	dan	ketertiban	masyarakat;                                          2) Seleksi Umum adalah metode pemilihan jasa konsultansi yang diumumkan
                                                                                                  secara terbuka melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi
               •	 Keselamatan/perlindungan	masyarakat	yang	pelaksanaanya	tidak	dapat	
10                                                                                                untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga             11
                    ditunda/harus dilakukan segera.
                                                                                                  masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi
          b) Pekerjaan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti                   dapat mengikutinya, dan daftar pendek (short list) pesertanya berjumlah 5 (lima)
               komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;                  sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.
          c) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri                3) Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan jasa konsultansi yang bersifat
               Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban                  sederhana, dan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
               Masyarakat yang ditetapkan oleh Kapolri.                                           diumumkan secara terbuka melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman
          d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainya yang spesifik dan hanya dapat                resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga
               dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu)            masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi
               pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten.                                             dapat mengikutinya, dan daftar pendek (short list) pesertanya berjumlah 3 (tiga)
          Kriteria Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat           sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.
          khusus meliputi:                                                                     4) Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Jasa Konsultansi dengan
          a) Barang/Jasa Lainnya berdasar tarif resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;            menunjuk 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi yang dilakukan dalam keadaan
                                                                                                  tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Perpres 54 tahun 2010 dengan
          b) Pekerjaan Konstruksi Bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem
                                                                                                  melalui prakualifikasi.
               konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab resiko kegagalan bangunan
               yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan                 5) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultansi
               sebelumnya;                                                                        yang memiliki karekteristik sebagai berikut:
          c) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang                 a) Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I dan/atau
               hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya              b) Bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
               ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;                                                  PPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk
          d) Pekerjaan Pengadaan dan Distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan               memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk
               habis pakai dalam menjamin ketersediaan obat untuk peningkatan kesehatan           menghindari seleksi.



                                                                                                            Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                    Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
          6)   Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki                             e)  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan
               karakteristik sebagai berikut:                                                                        (UP)/Uang Muka Kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh
               a) Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode                           Pemerintah Pelaksanaan Swakelola;
                   pelaksanaan tertentu, dan                                                                     f ) Uang Persediaan/Uang Muka Kerja atau istilah lain yang disamakan,
               b) Tidak dapat ditetapkan berdasar harga satuan.                                                      dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
                                                                                                                 g) Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang
     c.   Swakelola                                                                                                  disesuaikan dengan penyerapan dana;
          1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan




                                                                                                                                                                                                  Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                                 h) Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicacat dan dievaluasi setiap bulan
             diawasi sendiri.                                                                                        yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
          2) Swakelola dapat dilaksanakan oleh:                                                                  i) Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang
             a) Pengguna barang/jasa                                                                                 ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
             b) Instansi pemerintah
             c) Kelompok masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperoleh                    7.   Tahapan Proses Pengadaan barang/jasa
                  hibah.
                                                                                                       a.   Pengumuman Pelelangan
          3) Pekerjaan yang dapat diswakelola:                                                              Panitia Pengadaan harus mengumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum
             a) pekerjaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan/atau                                    dengan pascakualifikasi atau dengan prakualifikasi melalui website Kementerian/
                  memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai                            Lembaga/Departemen/Instansi dan papan pengumuman resmi serta Portal
                  dengan tugas pokok Institusi (contoh penyelenggaraan pelatihan);                          Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) sehingga
             b) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi                           masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat
                  masyarakat setempat;                                                                      mengikutinya.
             c) pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaan tidak
                  diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
             d) pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih
                  dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan
                  menanggung resiko yang lebih besar (contoh distribusi logistik ke TPS, sortir
                  dan pelipatan surat suara).
             e) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau
12                penyuluhan;                                                                                                                                                                     13
             f ) pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat
                  khusus untuk mengembangkan teknologi/metode kerja yang belum dapat
                  dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
             g) pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
                  pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
             h) pekerjaan yang bersifat rahasia bagi institusi yang bersangkutan;
             i) pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
             k) penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau                                          (catatan mengingat pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada tidak termasuk
             l) pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alusista dan industri                  pengadaan yang kompleks sebaiknya dengan pelelangan umum dengan
                  almatsus dalam negeri.                                                                    pascakualifikasi).
          4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/I selaku
             Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:                       1)   Isi Pengumuman sekurang-kurangnya memuat:
             a) Pengadaan barang/jasa, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga                            a) Nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
                  ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, dengan berpedoman pada                              b) Uraian singkat pekerjaan yang akan diadakan;
                  ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;                                              c) Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
             b) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala                            d) Syarat-syarat peserta lelang; dan
                  berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;                               e) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan.
             c) Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak;                  2)   Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
             d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari                            a) Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi
                  dalam laporan harian;                                                                               pelelangan;


                                                                                                                         Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
               b) Pendaftaran harus dilakukan oleh:                                             c.   Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
                  (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;                                            1) Pemberian penjelasan dilakukan ditempat dan pada waktu yang ditentukan,
                  (2) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala                     serta dihadiri peserta yang terdaftar;
                        cabang yang nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian               2) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan
                        atau perubahannya;                                                              dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
                  (3) Kepala cabang yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan                  3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan
                        dokumen otentik; atau                                                           tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP;




                                                                                                                                                                                           Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                  (4) Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan          4) Bagi peserta perseorangan, kehadiran pada saat pemberian penjelasan tidak
                        yang bekerja sama.                                                              boleh diwakilkan dan menunjukkan tanda pengenal kepada ULP;
               c) Pendaftaran harus membawa asli dan/atau fotocopy/legalisir Akta Pendirian,         5) Dalam acara pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
                  Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Kontrak Kerja sama atau yang sejenis;            a) Metode pengadaan/pelelangan;
               d) Persyaratan lain yang sifatnya diskriminatif; dan                                     b) Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul);
               e) Persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor               c) Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
                  54 Tahun 2010.
                                                                                                        d) Pembukaan dokumen penawaran;
          3)   Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman maka kepada:
                                                                                                        e) Metode evaluasi;
               a) ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan
                                                                                                        f ) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
                  peraturan perundang-undangan; dan atau
                                                                                                        g) Jenis kontrak yang akan digunakan (kontrak harga satuan atau harga
               b) Peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan
                                                                                                            lumpsum);
                  sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
                                                                                                        h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas
     b.   Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan                                                     penggunaan produksi dalam negeri;
          1) Peserta melakukan pendaftaran, melalui:                                                    i) Ketentuan tentang penyesuaian harga;
             a) Pendaftaran langsung; atau                                                              j) Ketentuan dan sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan
             b) Pendaftaran tidak langsung, yaitu melalui:                                                  Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
                  1. faksimile;                                                                         k) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan
                                                                                                            penawaran.
                  2. e-mail; atau
14                3. pos/jasa pengiriman                                                                                                                                                   15
          2) Peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaan sesuai jadwal yang ditentukan
             dalam pengumuman;
          3) Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen
             Pengadaan;
          4) Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan ULP:
             a) Mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor
                  telepon, nomor faksimile atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi
                  untuk korespondensi;
             b) Memberikan Dokumen pengadaan dalam bentuk file (softcopy) dan atau
                  cetak (hardcopy); dan
             c) Dapat mengunggah (upload) Dokumen Pengadaan melalui website K/L/D/I
                  masing-masing yang dapat diunduh (download) oleh peserta;
          5) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta;
          6) Apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh direktur utama/
             pimpinan perusahaan, pendaftar harus melampirkan surat tugas dan kartu                  6)   Pemberian penjelasan isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta,
             pengenal;                                                                                    jawaban ULP, perubahan substansi dokumen harus dituangkan kedalam Berita
          7) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dan pendaftaran dan               Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) ditandatangani oleh Pokja ULP dan minimal
             pengambilan dokumen;                                                                         1 (satu) wakil dari perserta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
                                                                                                          Dokumen Pengadaan;
          8) Bagi peserta perseorangan yang melakukan pendaftaran tidak boleh diwakilkan,
             dan menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.                                              7)   Apabila tidak ada satupun peserta yang bersedia menandatangani BAPP,
                                                                                                          penandatanganan dilakukan oleh anggota pokja ULP yang hadir;


                                                                                                                  Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                          Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
          8)    Apabila dalam BAPP terdapat ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu         6)   ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran dan membuat tanda
                ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam Addendum Dokumen Pengadaan                        terima Dokumen penawaran;
                yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan;                        7)   Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup
          9)    Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar atau nilai total HPS,             pemasukan penawaran dengan mencoret tepat dibawah daftar peserta terakhir
                harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan ke dalam Addendum                    serta membubuhkan tanda tangan;
                Dokumen Pengadaan;                                                                   8)   Setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menolak Dokumen Penawaran
          10)   Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan tersebut, maka ULP                   yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta
                menyampaikan keberatan kepada PA/KPA untuk diputuskan, dan:                               membuka Dokumen penawaran yang masuk;




                                                                                                                                                                                           Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                a) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan, dan              9)   ULP tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan
                b) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan                  penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan
                     bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan                tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran harus dituangkan dalam
                     Addendum Dokumen Pengadaan;                                                          Addendum Dokumen Pengadaan.
          11)   Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan         e.   Pembukaan Dokumen Penawaran
                dalam Addendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan
                                                                                                     1) Pembukaan penawaran dilakukan dihadapan peserta yang dihadiri sekurang-
                tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen
                                                                                                        kurangnya 2 (dua) peserta sebagai saksi;
                Pengadaan awal;
                                                                                                     2) Apabila tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang hadir sebagai saksi,
          12)   Dalam Addendum Dokumen Pengadaan ULP dapat memberikan tambahan
                                                                                                        maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam;
                waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran;
                                                                                                     3) Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, hanya 1 (satu) atau tidak ada peserta
          13)   ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
                                                                                                        sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan
                Addendum Dokumen Pengadaan;
                                                                                                        menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP;
          14)   ULP wajib menyediakan salinan BAPP dan Addendum Dokumen Pengadaan (jika
                                                                                                     4) Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh
                ada) dan dapat mengunggah dokumen tersebut melalui website K/L/D/I masing-
                                                                                                        dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
                masing yang dapat diunduh oleh peserta.
                                                                                                     5) ULP membuka kotak/tempat pemasukkan Dokumen Penawaran dihadapan
     d.   Pemasukan Dokumen Penawaran                                                                   peserta dan meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran;
          1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus                        6) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran, memeriksa dan menunjukkan
             mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;                           dihadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi:
16        2) Dokumen Penawaraan meliputi:                                                               a) Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlakunya penawaran             17
             a) Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan                        dan harga penawaran;
                 mencantumkan harga penawaran;                                                          b) Jaminan Penawaran asli;
             b) Jaminan Penawaran asli;                                                                 c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga) apabila diperlukan;
             c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);                                   d) Surat kuasa dari pimpinan/direktur utama perusahaan kepada penerima
             d) Surat kuasa dari pimpinan/direktur utama perusahaan kepada penerima                         kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannnya
                 kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya                        (apabila dikuasakan);
                 (apabila dikuasakan);                                                                  e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
             e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);                            f ) Dokumen penawaran teknis;
             f ) Dokumen penawaran teknis;                                                              g) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila ada);
             g) Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)                 h) Dokumen isian kualifikasi, dan
                 (apabila ada);                                                                         i) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;
             h) Dokumen isian kualifikasi; dan                                                       7) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran
             i) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;                            kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran;
          3) Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari:              8) Salah satu anggota pokja ULP bersama satu orang saksi memparaf Dokumen
             dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai ”ASLI”              Penawaran asli yang bukan milknya;
             dan ”REKAMAN”.                                                                          9) ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang paling
          4) Dokumen penawaran dimasukkan dalam sampul dan ditulis ”Dokumen                             sedikit memuat:
             Penawaran”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan                  a) Jumlah dokumen penawaran yang masuk;
             kepada ULP dengan alamat sesuai Dokumen Pengadaan;
                                                                                                        b) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
          5) Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran langsung kepada ULP dan/atau
                                                                                                        c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
             melalui pos/jasa pengiriman sesuai jadwal yang ditentukan dalam Dokumen
             Pengadaan;
                                                                                                                  Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                          Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
              d) Keterangan lain yang dianggap perlu;                                                    (1) Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup,
              e) Tanggal pembuatan Berita Acara;                                                              kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
              f ) Tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi                 (2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan
                   yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta;                                  Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak
                                                                                                              sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
              g) Penyebab penundaan pembukaan penawaran (apabila ada).
                                                                                                     e) ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
          10) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditanda tangani oleh anggota pokja
              ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi;                                                    (1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan




                                                                                                                                                                                       Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                              penawaran; dan/atau
          11) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri
              Dokumen Penawaran.                                                                         (2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul, dan/atau
                                                                                                              sampul tidak dilak, surat penawaran tidak berkop perusahaan;
          12) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan
              dinyatakan gagal;                                                                      f ) Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP
                                                                                                         selama proses evaluasi;
     f.   Evaluasi Penawaran                                                                         g) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang
          1) Pada tahap awal ULP melakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:                           tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan)
              a) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga                        diantara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan
                   disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;                            salah satu peserta, maka:
              b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dan harga satuan                (1) Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang
                   pekerjaan maka diadakan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan                          terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;
                   yang ditawarkan tidak boleh diubah;                                                   (2) Anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti,
              c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk                       dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
                   dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar                   (3) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang
                   kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.                                                tidak terlibat (bila ada); dan
          2) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran, sehingga urutan                     (4) Apabila tidak ada peserta lain yang tidak terlibat dan memenuhi syarat,
              peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari peringkat semula;                   maka pelelangan dinyatakan gagal.
          3) Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sump yang melampirkan daftar             h) Kebenaran perkalian volume dengan harga satuan dan kebenaraan
              kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan                    penjumlahan terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan
              tanpa mengubah nilai penawaran;                                                            evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah
18        4) Evaluasi oleh ULP dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah                    terkoreksi                                                                    19
              terkoreksi;                                                                       8)   Evaluasi Administrasi:
          5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawaran yang          a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang
              menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan                  tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
              melakukan evaluasi penawaran                                                           b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: (lihat
          6) ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:                                             Lampiran II huruf B angka 1. huruf f angka 8) huruf b) Peraturan Presiden
              a) evaluasi administrasi;                                                                  Nomor 54 Tahun 2010)
              b) evaluasi teknis; dan                                                                c) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan
              c) evaluasi harga                                                                          meragukan;
          7) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:                                d) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan
                                                                                                         evaluasi teknis;
              a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah
                   kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/           e) Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2(dua) peserta yang memenuhi persyaratan
                   Pemilihan;                                                                            administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
              b) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/                  f ) Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka
                   atau mengubah isi Dokumen Penawaran;                                                  pelelangan dinyatakan gagal.
              c) Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan             9)   Evaluasi Teknis:
                   ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam             a) Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi
                   Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat pokok atau                    persyaratan administrasi;
                   penawaran bersyarat;                                                              b) Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam
              d) Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat                       Dokumen Pemilihan;
                   adalah:



                                                                                                              Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                      Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
         c)  Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai                      (2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80%
             berikut:                                                                                         (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
             1) Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan pemenuhan                                        (a) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus
                 persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;                                       bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima
             2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: (lihat                                  perseratus) dari nilai total HPS, dan
                 Lampiran II huruf B angka 1 huruf f angka 8) huruf c) angka (2) Peraturan                    (b) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan
                 Presiden Nomor 54 Tahun 2010)                                                                     nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan
                                                                                                                   Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam




                                                                                                                                                                                         Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
             3) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk
                 bahan/atau alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen                                    Daftar Hitam.
                 Pemilihan;                                                                                   (c) Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi
             4) Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan ambang batas                                  dalam negeri.
                 terhadap unsur teknis yang dinilai;
                                                                                             g.   Evaluasi Kualifikasi
         d) Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau
                                                                                                  1) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan
             meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat
                                                                                                      1 dan 2 apabila ada.
             menggugurkan penawaran;
                                                                                                  2) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
         e) Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi
             harga;                                                                               3) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: ( (lihat Lampiran II
                                                                                                      huruf B angka 1. huruf g angka 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010)
         f ) Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis,
             maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;                               4) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka
                                                                                                      dilakukanklarifikasi secata tertulis namun tidak boleh mengubah substansi
         g) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan
                                                                                                      formulir isian kulaifikasi;
             dinyatakan gagal.
                                                                                                  5) Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang
     10) Evaluasi Harga:
                                                                                                      kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
         a) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal pokok atau penting,
                                                                                                  6) Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal;
             dengan ketentuan;
                                                                                                  7) Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran.
             (1) Total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
                 (a) Apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan
                      gugur; dan
20                                                                                                                                                                                       21
                 (b) Apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan
                      dinyatakan gagal.
             (2) Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110%
                 (seratus sepuluh perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi;
                 Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran
                 tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk
                 volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
             (3) Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan
                 klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya
                 dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
             (4) Untuk kontrak lump sum;
                 (a) Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran
                      antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam
                      huruf;
                 (b) Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan
                      dalam huruf tidak jelas maka nilai yang diakui adalah nilai dalam      h.   Pembuktian Kualifikasi
                      tulisan angka; atau                                                         1) Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta
                 (c) Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka                       yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
                      penawaran dinyatakan gugur.                                                 2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen, dan
         b) dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:                     meminta salinannya.
             (1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri (TKDN)                     3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila
                 berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP;                                          diperlukan.


                                                                                                               Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                       Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
          4)   Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta              b) Apabila PA pada K/L/I tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA pada K/L/I
               digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perseorangan dimasukkan                    memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal;
               dalam Daftar Hitam;                                                                 3)   Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
          5)   Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang               a) Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
               dinyatakan gagal.
                                                                                                        b) Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran
     i.   Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)                                                    terkoreksi;
          1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga               c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);




                                                                                                                                                                                         Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
             yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari                   d) Hasil evaluasi penawaran.
             jumlah anggota pokja ULP.                                                             4)   Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah:
          2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan kontrak.                               a) Dokumen Pemilihan beserta addendum (apabila ada);
          3) BAHP memuat hal-hal sebagai berikut:                                                       b) BAPP;
             a) Nama semua peserta;                                                                     c) BAHP, dan
             b) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing                     d) Dokumen penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan
                 peserta;                                                                                   2 (apabila ada) yang telah diparaf anggota Pokja ULP dan 2 (dua) wakil
             c) Metode evaluasi yang digunakan;                                                             peserta.
             d) Unsur-unsur yang dievaluasi;                                                       5)   Apabila terjadi keterlambatan dalam penetapan pemenang dan mengakibatkan
             e) Rumus yang dipergunakan;                                                                surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan
                                                                                                        konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan
             f ) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
                                                                                                        Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat
                 pelaksanaan pelelangan;
                                                                                                        penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan
             g) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan             sanksi.
                 tanggal dibuatnya berita acara.
          4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan        k.   Pengumunan Pemenang Lelang
             pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus dilakukan pelelangan           ULP mengumumkan pemenang dan pemenang lelang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
             ulang. Apabila peserta yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka           di website K/L/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
             peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.                              yang memuat sekurang-kurangnya:
                                                                                                   1)   nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
22                                                                                                                                                                                       23
                                                                                                   2)   nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran
                                                                                                        terkoreksi;
                                                                                                   3)   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
                                                                                                   4)   Evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.




     j.   Penetapan Pemenang Lelang
          1) ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai
              dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
          2) Pengguna Anggaran pada Kementerian/Lembaga/Instansi membuat Surat
              Penetapan Pemenang untuk nilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar
              rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan:
              a) Usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/I yang
                  bersangkutan; dan



                                                                                                                Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                        Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     l.   Sanggahan Peserta Lelang                                                               3)   Peserta yang melakukan Sanggahan Banding harus memberikan Jaminan
          1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan                      Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2 %o (dua perseribu)
             pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman                   dari HPS atau paling tinggi Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan
             pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada                 masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan
             PPK, PA/KPA, APIP institusi yang bersangkutan.                                           banding.
          2) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-         4)   Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
             sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:            5)   Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Pimpinan Institusi atau
                                                                                                      disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan




                                                                                                                                                                                       Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
             a) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
                  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam              tetap harus ditindaklanjuti.
                  Dokumen Pemilihan;
                                                                                            n.   Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ)
             b) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang
                                                                                                 1) ULP menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat
                  sehat; dan/atau
                                                                                                    Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
             c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang
                                                                                                 2) PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
                  lainnya.
                                                                                                    a) Tidak ada sanggahan dari peserta;
          3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat
             5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan;                                  b) Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar, atau
          4) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal;               c) Masa sanggahan dan/atau sanggahan banding berakhir.
          5) Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa
             sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
     m. Sanggahan Banding
        1) Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat
           mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Pimpinan Institusi
           paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan
           tembusan kepada PPK, ULP, APIP Insitusi yang bersangkutan.
        2) Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban sanggahan secara tertulis atas
           semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat
24         sanggahan banding diterima;                                                                                                                                                 25




                                                                                                 3)   Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut dengan ketentuan:
                                                                                                      a) Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya
                                                                                                          masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara objektif oleh ULP,
                                                                                                          maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetor pada
                                                                                                          Kas Negara/daerah; atau
                                                                                                      b) Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya
                                                                                                          masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh
                                                                                                          ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutaan dicairkan dan disetor ke
                                                                                                          Kas negara/Daerah serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
                                                                                                 4)   Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukkan
                                                                                                      pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan
                                                                                                      peringkat, selama masa surat penawaran dan jaminan penawaran pemenang
                                                                                                      cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
                                                                                                 5)   Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan
                                                                                                      dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan PPK.



                                                                                                              Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                      Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
               6)  SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman                  g) Seluruh harga penawaran yang masuk untuk kontrak lump sum diatas HPS;
                   penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.                                              h) Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai
               7) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan                   dengan ketentuan Prepres 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata
                   dan sanggahan banding dijawab.                                                                    benar;
               8) Salah satu tembusan SPPBJ disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit                           i) Sanggahan peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan benar;
                   pengawasan internal (tanpa lampiran surat perjanjian).                                            dan
               9) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan                     j) Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan




                                                                                                                                                                                                  Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                   sebelum penandatanganan kontrak.                                                                  evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian
               10) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas                       klarifikasi.
                   penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan                    2)   PA/KPA menyatakan pelelangan gagal, apabila:
                   dengan ketentuan:                                                                             a) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ
                   a) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau                            karena proses pelelangan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
                       pelelangan dinyatakan gagal, atau                                                         b) Pengaduan masyarakat akan adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/
                   b) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan                              atau PPK benar;
                       pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk                       c) Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
                       mengeluarkan SPPBJ.                                                                           pelelangan dinyatakan benar oleh pihak yang berwenang;
          o.   Penandatanganan kontrak                                                                           d) Sanggahan Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur dalam Dokumen
               Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ,                 Pengadaan ternyata benar;
               dan penyedia barang/jasa telah menyerahkan jaminan Pelaksanaan.                                   e) Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
                                                                                                                 f ) Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dengan Dokumen
                                                                                                                     Pengadaan;
                                                                                                                 g) Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri;
                                                                                                                 h) Pelaksanaan pelelangan melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
                                                                                                            3)   Pimpinan institusi lainnya menyatakan pelelangan gagal, apabila:
                                                                                                                 a) Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur
                                                                                                                     dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA,PPK dan/atau ULP,
26                                                                                                                   ternyata benar;                                                              27
                                                                                                                 b) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata
                                                                                                                     benar.
                                                                                                            4)   Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada
                                                                                                                 seluruh peserta;
                                                                                                            5)   Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka ULP meneliti dan
                                                                                                                 menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah
                                                                                                                 selanjutnya, yaitu melakukan:
                                                                                                                 a) Evaluasi ulang;
     8.   Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
                                                                                                                 b) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
          a.   Pelelangan gagal                                                                                  c) Pelelangan ulang; atau
               1) ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila:                                                      d) Penghentian proses pelelangan.
                   a) Jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3
                                                                                                       b.   Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
                       (tiga);
                                                                                                            1) PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan
                   b) Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);
                                                                                                                gagal, antar lain:
                   c) Sanggahan peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
                                                                                                                a) Kemungkinan terjadinya persengkokolan;
                   d) Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
                                                                                                                b) Adanya persyaratan yang diskriminatif;
                   e) Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan
                                                                                                                c) Spesifikasi teknis terlalu tinggi;
                       tidak sehat;
                                                                                                                d) Spesifikasi teknis mengarah pada satu merk/produk tertentu, kecuali suku
                   f ) Harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan lebih
                                                                                                                    cadang;
                       tinggi dari HPS;


                                                                                                                         Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                    e) Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;                                                              •	   Ballpoint	warna	biru
                    f ) Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar, dan/atau                                   •	   Spidol	besar	dan	kecil	warna	biru
                    g) Kecurangan dalam pengumuman.                                                               c.     Dalam hal KPU Provinsi mendelegasikan pengadaan logistik Pemilukada Provinsi
               2)   Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan                       kepada KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi harus menerbitkan keputusan KPU
                    adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka pelelangan diproses seperti                                 tentang penugasan atau pendelegasian pengadaan barang/jasa dimaksud.
                    pelelangan baru;                                                                                     Dalam mendelegasikan pengadaan logistik Pemilukada Provinsi kepada KPU
               3)   ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut: (Lihat                        Kabupaten/Kota harus tetap memperhatikan karakteristik logistik Pemilukada itu
                                                                                                                         sendiri dan kapasitas KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.




                                                                                                                                                                                                                          Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                    Lampiran II huruf B angka 7 huruf b angka 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
                    2010)
                                                                                                                       Dalam membuat kebijakan desentralisasi logistik Pemilukada, KPU Provinsi harus mencermati
                                                                                                                       ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, dalam Peraturan KPU No. 67 Tahun
     9.   Pendelegasian pengadaan barang dan jasa logistik Pemilukada Provinsi                                         2009 ditentukan pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPUD (KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota)
          KPU Provinsi dapat mendelegasikan pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada Provinsi                         yang menyelenggarakan Pemilukada. Dalam hal demikian, apabila KPU Provinsi memutuskan untuk
                                                                                                                       mendelegasikan pengadaan kartu pemilih harus dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten/Kota serta
          kepada KPU Kabupaten/Kota, misalnya:                                                                         dikonsultasikan ke KPU

          a.   KPU Provinsi melaksanakan pengadaan:
               1) Surat suara;                                                                       Daftar pemeriksaan:
                                                                                                     Pedoman dasar pengadaan barang dan jasa logistik Pemilukada
               2) Daftar calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model BC-KWK);
               3) Formulir pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi                                                                                                   Pelaksanaan
               4) Segel;                                                                               No.                                 Kegiatan                                                     Keterangan
                                                                                                                                                                                 Ya       Tidak
               5) Stiker nomor kotak suara;
                                                                                                        1.   Dalam pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada apakah
               6) Tinta sidik jari;                                                                          telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut?
               7) Alat bantu tunanetra ;
                                                                                                             a. Efisien
               8) Panduan KPPS;
                                                                                                             b. Efektif
               9) Kartu pemilih
                                                                                                             c. Bersaing
          b.   KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan:
                                                                                                             d. Transparan
28             1) Kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu:                                                                                                                               29
                                                                                                             e. Adil
                  •	 Alas	pencoblosan	dan	alat	coblos
                                                                                                             f.        Bertanggung jawab
                  •	 Sampul	 kertas	 bertuliskan	 ”Kelompok	 Penyelenggara	 Pemungutan	 Suara”	
                      (model V.S-KWK)                                                                   2.   Apakah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan penyedia
                                                                                                             barang/jasa logistik Pemilukada mematuhi etika pengadan
                  •	 Tanda	pengenal                                                                          barang/jasa berikut?
                  •	 Tali	pengikat
                                                                                                             a. Jujur
                  •	 Lem
                                                                                                             b. Profesional
                  •	 Karet	gelang
                                                                                                             c. Tidak KKN
                  •	 Spidol	besar	dan	kecil	warna	biru
                  •	 Ballpoint	warna	biru                                                                    d. Komitmen terhadap peraturan, prosedur pengadaan, dan
                                                                                                                menandatangani pakta integritas
                  •	 Kantong	plastik	tempat	anak	kunci
                                                                                                             e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan,
                  •	 Kantong	plastik                                                                            kebocoran keuangan negara, dan penyalahgunaan
                  •	 Gembok	kotak	suara                                                                         wewenang
                  •	 Kotak	suara                                                                             f.        Tidak menerima/menawarkan/berjanji akan memberi/
                  •	 Bilik	suara                                                                                       menerima hadiah/imbalan jasa kepada siapapun yang
                                                                                                                       diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan
               2) Kelengkapan administrasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan di                         barang/jasa
                  KPU Kabupaten/Kota yaitu:
                  •	 Sampul	kertas	bertuliskan	“Panitia	Pemilihan	Kecamatan”	(Model	III.S-KWK),	
                      “KPU	Kabupaten/Kota”	(Model	II.S-KWK)
                  •	 Lem



                                                                                                                                         Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     Pedoman dasar pengadaan barang dan jasa logistik Pemilukada                                             Pedoman dasar pengadaan barang dan jasa logistik Pemilukada

                                                                                  Pelaksanaan                                                                                            Pelaksanaan
       No.                                 Kegiatan                                             Keterangan     No.                              Kegiatan                                               Keterangan
                                                                                  Ya    Tidak                                                                                            Ya    Tidak
           3.   Apakah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menempuh                                               5.     Dalam pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada,
                langkah-langkah pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada                                            apakah tahapan proses pengadaan barang/jasa berikut ini
                berikut?                                                                                             ditempuh?




                                                                                                                                                                                                                       Pedoman Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                a. Sekretaris  KPU           Provinsi/KPU     Kabupaten/Kota                                         a. Mengumumkan di media massa dan melakukan
                   mengangkat:                                                                                          pendaftaran peserta lelang
                     •	   Pejabat	pembuat	komitmen	PPK                                                               b. Melakukan penilaian kualifikasi
                     •	   Panitia	pengadaan	barang/jasa
                                                                                                                     c. Menyusun daftar peserta lelang, menyampaikan
                     •	   Pejabat	pengadaan	barang/jasa                                                                 undangan dan melayani pengambilan dokumen lelang
                b. Dalam membentuk panitia pengadaan barang/ jasa:                                                   d. Penjelasan lelang (Aanwijzing) dilakukan sesuai prosedur
                     •	   Anggota	 memiliki	 sertifikat	 ahli	 pengadaan	 yang	                                         baku
                          masih berlaku                                                                              e. Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran
                     •	   Meminta	 bantuan	 personil	 dari	 instansi	 terkait	                                          memperhatikan hal-hal berikut:
                          (pemda) dalam hal tidak ada personil yang memiliki
                                                                                                                          •	   Mencatat	 waktu,	 tanggal	 dan	 tempat	 penerimaan	
                          sertifikat ahli pengadaan yang masih berlaku
                                                                                                                               dokumen penawaran
                                                                                                                          •	   Tidak	 mengubah	 waktu	 penutupan	 penyampaian	
                                                                                                                               penawaran merubah
                c. Melakukan indentifikasi kebutuhan barang logistik
                                                                                                                          •	   Mengikuti	 prosedur	 baku	 pembukaan	 dokumen	
                   Pemilukada sesuai dengan jumlah pemilih, jumlah TPS,
                                                                                                                               penawaran
                   jumlah badan penyelenggara di semua tingkatan, dan
                   jumlah pasangan calon                                                                             f.   Melakukan evaluasi penawaran
                d. Menetapkan jadwal dan tahapan pengadaan barang/jasa                                               g. Melakukan pembuktian kualifikasi
                   Pemilukada dan pendistribusiannya
                                                                                                                     h. Membuat BAHP
                e. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
                   penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan norma,                                                     i.   Menetapkan pemenang lelang:
30                 standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh
                   KPU
                                                                                                                          •	   Menetapkan	 calon	 pemenang	           lelang	   yang	                                  31
                                                                                                                               menguntungkan bagi negara
                f.   Mengidentifikasi persoalan/kendala yang timbul dalam                                                 •	   Calon	 pemenang	 lelang	 harus	 sudah	 ditetapkan	
                     pengadaan dan pendistribusian barang/jasa logistik                                                        oleh panitia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
                     Pemilukada                                                                                                pembukaan surat penawaran
      4.        Dalam pengadaan barang/jasa Pemilukada apakah
                mempedomani metode pengadaan barang/jasa logistik                                                    j.   Pemenang lelang diumumkan, dan pemberitahuan
                Pemilukada yang ditentukan di Keppres No. 80 tahun 2003                                                   kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari
                beserta perubahannya?                                                                                     setelah diterimanya penetapan penyedia barang/jasa dari
                                                                                                                          pejabat yang berwenang
                a. Pelelangan umum
                                                                                                                     k. Peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan
                b. Pemilihan langsung hanya untuk pengadaan yang bernilai                                               pemenang diberikan kesempatan untuk menyanggah
                   sampai dengan Rp100.000.000,00                                                                       secara tertulis, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
                                                                                                                        setelah pengumuman pemenang
                c. Penunjukkan langsung hanya untuk pengadaan yang
                   bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00                                                           l.   Menerbitkan SPBJ
                d. Swakelola untuk pekerjaan yang operasi dan                                                        m. Melakukan penandatanganan kontrak paling lambat 14
                   pemeliharaannya memerlukan pastisipasi masyarakat                                                    (empat belas) hari setelah diterbitkan SPBJ, dan penyedia
                   setempat                                                                                             barang/jasa telah menyerahkan jaminan pelaksanaan

                                                                                                                     n. Menyatakan pelelangan gagal dalam hal ada persyaratan
                                                                                                                        yang tidak dipenuhi

                                                                                                                     o. Melakukan pelelangan ulang sesuai prosedur lelang
                                                                                                                        ulang




                                                                                                                                              Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                      Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     Pedoman dasar pengadaan barang dan jasa logistik Pemilukada



                                                                                                                                                                                   Bab 2
                                                                         Pelaksanaan
       No.                          Kegiatan                                           Keterangan
                                                                         Ya    Tidak
      6.     Apakah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota di dalam
             melaksanakan pengadaan surat suara melakukan langkah-
             langkah berikut?
                                                                                                                     Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik
             a. Sebelum dilakukan pencetakan massal meminta kepada
                semua pasangan calon untuk membubuhkan paraf
                persetujuan (approval) pada kolom foto, atau nama                                                                             Pemilukada
                pasangan calon pada hasil test print (cetak percobaan)
                surat suara

             b. Meminta bantuan aparat keamanan dari kepolisian
                setempat untuk melakukan pengawasan dan pengamanan
                terhadap surat suara baik selama proses pencetakan,
                penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.                                  Abstraksi
             c. Menempatkan petugas untuk melakukan pengawasan
                                                                                                       Untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilukada
                surat suara dalam proses pencetakan dan melakukan                                      sesuai jumlah dan jenisnya, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan
                verifikasi serta membuat dan menandatangani berita                                     perundang-undangan yang mengatur jenis logistik Pemilukada dan menetapkan jumlah
                acara verifikasi dan pengiriman surat suara.
                                                                                                       barang logistik sesuai kebutuhan berdasarkan data jumlah pemilih, badan penyelenggara,
             d. Mengamankan film separasi, dan plat cetak yang                                         serta jumlah calon
                digunakan untuk mencetak surat suara, sebelum dan
                sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

      7.     Apakah di dalam melakukan pendelegasian pengadaan                                        A. Pengantar
             barang dan jasa logistik Pemilukada Provinsi kepada KPU
             Kabupaten/Kota sudah ditempuh langkah-langkah berikut?
                                                                                                         Bab dua berisi paparan tentang apa saja perlengkapan penyelenggaraan Pemilukada yang
             a. Memperhatikan kapasitas KPU Kabupaten/Kota yang                                          dibutuhkan, dimana dapat ditemukan jenis serta jumlah perlengkapan tersebut, dan data apa
                bersangkutan
                                                                                                         saja yang diperlukan agar pengadaan perlengkapan tersebut tepat jumlah dan jenis.
             b. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota serta
                                                                                                         Tujuan bab ini adalah:
32              konsultasi ke KPU                                                                                                                                                                      33
             c. Menerbitkan keputusan KPU tentang penugasan atau                                               1.   Mengupayakan agar jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat
                pendelegasian pengadaan barang/jasa                                                                 melaksanakan pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada secara tepat jumlah dan
                                                                                                                    jenis
                                                                                                               2.   Mengupayakan agar seluruh pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)
                                                                                                                    mendapatkan surat suara untuk melaksanakan hak pilihnya


                                                                                                      B. Isi

                                                                                                         Materi yang dibahas pada bab ini, meliputi:
                                                                                                               1.   Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan pengadaan barang/jasa
                                                                                                                    logistik Pemilukada
                                                                                                               2.   Perlengkapan penyelenggaraan Pemilukada
                                                                                                               3.   Alat kelengkapan penyelenggaraan Pemilukada setiap tingkatan badan pelaksana
                                                                                                               4.   Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada di
                                                                                                                    TPS
                                                                                                               5.   Jumlah kebutuhan tiap jenis logistik pada setiap badan pelaksana
                                                                                                               6.   Kesiapan data sebagai dasar penghitungan perencanaan pengadaan barang/jasa
     C. Pengertian                                                                                         c.   Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan,
                                                                                                                Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
             1.   Pengadaan barang/jasa (logistik) Pemilukada adalah rangkaian kegiatan pengadaan               Kepala Daerah;
                  untuk pemenuhan kebutuhan barang/jasa (logistik) baik yang dilaksanakan secara           d.   Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi
                  swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.                                                Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
             2.   Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dalam pelaksanaan                   e.   Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan
                  pengadaan barang/jasa.                                                                        Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
             3.   Barang adalah benda yang dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan                    f.   Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum
                  Pemilukada yang spesifikasinya ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.               Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
             4.   Jasa adalah layanan penanganan pekerjaan meliputi pekerjaan pengepakan,                  g.   Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
                  penyimpanan, dan pendistribusian surat suara dan barang-barang keperluan                      Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan




                                                                                                                                                                                                             Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik Pemilukada
                  penyelenggaraan Pemilukada ke tempat tujuan, serta layanan pekerjaan yang                     Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
                  memiliki keahlian khusus/profesional, yang perencanaan teknis dan spesifikasinya              Wakil Kepala Daerah Di TPS;
                  ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.                                         h.   Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil
             5.   Dokumen kontrak adalah naskah surat perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna              Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
                  dan penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan mencakup syarat-syarat umum dan                    Kepala Daerah Oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Serta Penetapan
                  syarat-syarat khusus kontrak serta semua dokumen lain yang ditetapkan dalam surat             Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan;
                  perjanjian.                                                                              i.   Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
                                                                                                                Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur
     D. Deskripsi                                                                                               Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan
                                                                                                                Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
                                                                                                           j.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
        1.   Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan pengadaan dan                                    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan
                                                                                                                Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
             pendistribusian logistik Pemilukada                                                                Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
             KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota perlu mencermati semua peraturan perundang-
                                                                                                                 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang
34           undangan berikut sebelum melakukan pengadaan logistik Pemilukada:                                   Tata Cara Pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan tahapan Pemilukada mengacu pada peraturan    35
                                                                                                                 KPU yang relevan
             a.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
                  telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
                                                                                                      2.   Perlengkapan penyelenggaraan Pemilukada
             b.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
                                                                                                           Barang/jasa logistik yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilukada, terdiri atas:
                  Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun             a.   Peraturan perundang-undangan Pemilu, yaitu undang-undang bidang politik dan
                  2008;                                                                                         peraturan KPU yang merupakan tindak lanjut dari undang-undang bidang politik
             c.   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;                               berkenaan dengan Pemilukada
             d.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman                  b.   Barang-barang bahan sosialisasi Pemilukada, antara lain dalam bentuk:
                 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil                   1) Barang cetakan, seperti leaflet, spanduk, infosheet, spesimen surat suara, stiker,
                 Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009.                     poster, baliho, buku panduan, pengumuman di media cetak, dan lain-lain
             Mangacu pada pasal 8 ayat (3) huruf (a) UU No. 22 tahun 2007 yang mengatur bahwa                   2) Produksi dan penyiaran spot iklan layanan masyarakat di televisi, dan radio, debat
             dalam penyelenggaraan Pemilukada KPU menyusun dan menetapkan pedoman tata                              pasangan calon, dialog, dan lain-lain.
             cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-             c.   Formulir sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilukada yaitu:
             undangan, dalam pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada KPU Provinsi/KPU                         1) Tahapan pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih menggunakan
             Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada sejumlah Peraturan KPU sebagai berikut:                           formulir seri Model A-KWK.KPU yang terdiri dari:
             a.   Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur                        •	 Model	A1-KWK.KPU	Data	Pemilih
                  Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan                        •	 Model	A1-KWK.KPU	Daftar	Pemilih	Sementara
                  Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;                                             •	 Model	A.2-KWK.KPU	Daftar	Pemilih	Tambahan
             b.   Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan                             •	 Model	A3-KWK.KPU	Daftar	Pemilih	Tetap
                  Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
                                                                                                                    •	 Model	A.3.1-KWK.KPU	Perbaikan	Daftar	Pemilih	Sementara
                  Wakil Kepala Daerah Di TPS;

                                                                                                                              Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                      Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
          •	  Model	A3.2-KWK.KPU	Data	Pemilih	Tambahan                                      •	    Model	BB6-KWK.KPU	PARTAI	POLITIK	Surat	Pernyataan	Tempat	Tinggal	dalam	
          •	  Model	A3.3-KW.KPU	Tanda	Bukti	Telah	Didaftar	Sebagai	Pemilih	Tambahan               Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
          •	  Model	A4-KWK.KPU	Salinan	Daftar	Pemilih	Tetap                                 •		   Model	 BB7-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Keterangan	 Tidak	 Memiliki	
                                                                                                  Tanggungan Utang
          •	  Model	A5-KWK.KPU	Rekapitulasi	Jumlah	Pemilih	Terdaftar	Pemilukada	oleh	
              PPK                                                                           •		   Model	 BB8-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Keterangan	 Tidak	 Sedang	  	
                                                                                                  Dinyatakan Pailit
          •	 Model	A6-KWK.KPU	Rekapitulasi	Jumlah	Pemilih	Terdaftar	Pemilukada	oleh	
              KPU Kabupaten/Kota                                                            •		   Model	BB9-KWK.KPU	PARTAI	POLITIK	Surat	Keterangan	Tidak	Sedang	Dicabut	
                                                                                                  Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Penjara.
          •	 Model	A7-KWK.KPU	Rekapitulasi	Jumlah	Pemilih	Terdaftar	Pemilukada	oleh	
              KPU Provinsi                                                                  •		   Model	BB	10-KWK.KPU	PARTAI	POLITIK	Daftar	Riwayat	Hidup	Calon	Kepala	
                                                                                                  Daerah/Wakil Kepala Daerah
     2)   Tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah menggunakan formulir
          Model B-KWK.KPU yang terdiri dari:                                                •	    Model	 BB	 11-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Pernyataan	 Kesanggupan	
                                                                                                  Mengundurkan Diri ari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah/




                                                                                                                                                                               Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik Pemilukada
          •	 Model	B-KWK.KPU	PARTAI	POLITIK	Surat	Pencalonan
                                                                                                  Wakil Kepala Daerah
          •	 Model	 B1-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Pernyatan	 Kesediaan	 Menjadi	
                                                                                            •	    Model	BC	–KWK.KPU	PARTAI	POLITIK	Daftar	Calon	Pasangan	Kepala	Daerah/
              Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                                                                                                  Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada
          •	 Model	B2-KWK.KPU	PARTAI	POLITIK	Surat	Pernyatan	Partai	Politik/Gabungan	
                                                                                            •	    Model	B-KWK.KPU	PERSEORANGAN	Surat	Pencalonan
              Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Kepala Daerah
              dan Wakil Kepala Daerah                                                       •	    Model	 B1-KWK_KPU	 PERSEORANGAN	 Daftar	 Nama-nama	 Pendukung	
                                                                                                  Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilukada
          •	 Model	B3-KWK.KPU	PARTAI	POLITIK	Surat	Pernyatan	Kesedían	Menjadi	Calon	
              Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                                             •	    Model	 B2-KWK.KPU	 PERSEORANGAN	 Surat	 Pernyataan	 Kesediaan	 Menjadi	
                                                                                                  Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
          •	 Model	 B4-PWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Pernyataan	 Tidak	 Akan	
              Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala       •	    Model	 B3-KWK.KPU	 PERSEORANGAN	 Surat	 Pernyataan	 Tidak	 Akan	
              Daerah                                                                              Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
                                                                                                  Daerah
          •	 Model	 B5-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Pernyataan	 Kesanggupan	
              Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan         •	    Model	 B4-KWK.KPU	 PERSEORANGAN	 Surat	 Pernyataan	 Tidak	 akan	
              Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi                  Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
              Bidang Lain                                                                         Kepala Daerah
          •	 Model	 B6-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Pernyataan	 Pemberhentian	          •	    Model	 B5-KWK.KPU	 PERSEORANGAN	 Surat	 Pernyataan	 Tidak	 Aktif	 dari	
36                                                                                                Jabatan sebagai Pimpinan DPRD
                                                                                                                                                                               37
              Sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau Anggota
              Badan Pengawas Pemilu, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota        •	    Model	 B6-KWK.KPU	 PERSEORANGAN	 Surat	 Pernyataan	 Mengenal	 Daerah	
          •	 Model	B7-KWK.KPU	PARTAI	POLITIK	Surat	Pernyataan	Tidak	Aktif	dari	Jabatan	           dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya.
              Sebagai Pimpinan DPRD                                                         •	    Model	B7-KWK.KPU	PERSEORANGAN	Tanda	Terima
          •	 Model	B8-KWK.KPU	PARTAI	POLITIK	Surat	Pemberitahuan	Kepada	Pimpinan	           •	    Model	B8-KWK.KPU	PERSEORANGAN	Surat	Pernyataan	Tidak	Mendukung
              bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang          •		   Model	BA-KWK.KPU	PERSEORANGAN	Berita	Acara	Verifikasi	dan	Rekapitulasi	
              Mencalonkan Diri                                                                    Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
          •	 Model	 BB-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Pernyataan	 Bertaqwa	 Kepada	             Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS
              Tuhan Yang Maha Esa                                                           •	    Model	BA1-KWK.KPU	PERSEORANGAN	Berita	Acara	Verifikasi	dan	Rekapitulasi	
          •	 Model	BB1-KWK.KPU	PARTAI	POLITIK	Surat	Pernyataan	Setia	Kepada	Pancasila	            Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
              Sebagai Dasar Negara, UUD Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus            Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK
              1945 dan Kepada NKRI serta Pemerintah                                         •	    Model	BA2-KWK.KPU	PERSEORANGAN	Berita	Acara	Verifikasi	dan	Rekapitulasi	
          •	 Model	 BB2-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Pernyataan	 Mengenal	 Daerah	            Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
              dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya                                            Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota
          •	 Model	 BB3-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Pernyataan	 Belum	 Pernah	         •	    Model	BB1-KWK.KPU	PERSEORANGAN	Daftar	Riwayat	Hidup	Pasangan	Calon	
              Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali             Perseorangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
              Masa Jabatan yang Sama                                                        •	    Model	 BB2-KWK.KPU	 PERSEORANGAN	 Surat	 Pernyataan	 Belum	 Pernah	
          •	 Model	 BB4-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Pernyataan	Tidak	 Dalam	 Status	         Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali
              Sebagai Pejabat Kepala Daerah.                                                      Masa Jabatan yang Sama
          •	 Model	 BB5-KWK.KPU	 PARTAI	 POLITIK	 Surat	 Pernyataan	 Hasil	 Pemeriksaan	
              Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani.



                                                                                                      Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                              Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
         •	 Model	BB	3-KWK.KPU	PERSEORANGAN	Surat	Pernyataan	Bertaqwa	Kepada	             6)   Tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, menggunakan
            Tuhan Yang Maha Esa                                                                formulir Model DA-KWK.KPU, yang terdiri dari:
        •	 Model	 BB	 4-KWK.KPU	 PERSEORANGAN	 Surat	 Pernyataan	 Setia	 Kepada	               •	 Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
            Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi                Pemilukada di PPK
            17 Agustus 1945 dan Kepada NKRI serta Pemerintah.                                  •	 Model DA-A-KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan
        •	 Model	BB	5-KWK.KPU	PERSEORANGAN	Surat	Keterangan	Hasil	Pemeriksaan	        	            Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan.
            Kemampuan Rohani dan Jasmani                                                       •	 Lampiran Model DA-A-KWK.KPU Rekapitulasi Sertifikat Pemungutan dan
        •	 Model	 BB	 6-KWK.KPU	 PERSEORANGAN	 Surat	 Keterangan	 Tidak	 Memiliki	                 Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan atau
            Tanggungan Utang.                                                                      Sebutan Lainnya.
        •		 Model	 BB	 7-KWK.KPU	 PERSEORANGAN	 Surat	 Keterangan	 Tidak	 Sedang	              •	 Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
            Dinyatakan Pailit                                                                      Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK
        •		 Model	 BB	 8-KWK.KPU	 PERSEORANGAN	 Surat	 Keterangan	 Tidak	 Sedang	              •	 Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Uk kecil) Sertifikat Rekapitulasi Hasil




                                                                                                                                                                                 Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik Pemilukada
            Dicabut Hak Pilihannya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana              Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK
            Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara                                     •	 Lampiran Model DA1-KWK.KPU (UK. Besar) Rekapitulasi Hasil Penghitungan
        •		 Model	BC-KWK.KPU	PERSEORANGAN	Daftar	Calon	Pasangan	Kepala	Daerah	                     Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di PPK
            dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Tahun....                                 •	 Model DA2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang
     3) Tahapan kampanye menggunakan formulir Model AB-KWK yang terdiri dari:                      Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di
        •	 Model	AB-KWK.KPU	Nama	Tim	Kampanye	dan	Pelaksana	Kampanye                               PPK
        •		 Model	AB1-KWK.KPU	Peringatan	Tertulis/Penghentian	Kegiatan	Kampanye                •	 Model DA3-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi
                                                                                                   Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan.
     4) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan formulir
        Model C-KWK.KPU, yang terdiri dari:                                                    •	 Model DA4-KWK.KPU Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi
                                                                                                   Hasil Penghitungan Suara di PPK
        •	 Model	C-KWK.KPU	Berita	Acara	Pemungutan	Suara	dan	Penghitungan	Suara	
            Pemilukada di TPS                                                                  •	 Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak, Berkas, Kelengkapan,
                                                                                                   Administrasi dari PPK.
        •	 Model	 C1-KWK.KPU	 Catatan	 Pelaksanaan	 Pemungutan	 Suara	 dan	
            Penghitungan Suara Pemilukada di TPS                                               •	 Model DA6-KWK.KPU Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
                                                                                                   Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kecamatan.
        •	 Lampiran	Model	C1-KWK.KPU	Sertifikat	Hasil	Penghitungan	Suara	untuk	38	
            Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS                   7)   Tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota
38                                                                                             menggunakan formulir model DB-KWK.KPU yang terdiri dari:
                                                                                                                                                                                 39
        •	 Model	 C2-KWK.KPU	 (Ukuran	 Besar)	 Hasil	 Penghitungan	 Suara	 untuk	
            Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di TPS                        •	 Model	DB-KWK.KPU	Berita	Acara	Rekapitulasi	Hasil	Penghitungan	Pemilukada	
                                                                                                   di Tingkat KPU Kabupaten/Kota
        •	 Model	C3-KWK.KPU	Pernyataan	Keberatan	Saksi	dan	Kejadian	Khusus	yang	
            Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara                   •	 Model	DB1-KWK.KPU	Catatan	Pelaksanaan	Rekapitulasi	Hasil	Penghitungan	
            Pemilukada di TPS                                                                      Suara Pemilukada di Tingkat KPU Kabupaten/Kota
        •	 Model	 C4-KWK.KPU	 Catatan	 Pembukaan	 Kotak	 Suara,	 Pengeluaran	 Isi,	            •	 Lampiran	 Model	 DB1-KWK.KPU	 Sertifikat	 Rekapitulasi	 Hasil	 Penghitungan	
            Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen               Suara Pemilukada Tingkat KPU Kabupaten/Kota
            untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada di TPS                               •	 Model	DB2-KWK.KPU	Pernyataan	Keberatan	Saksi	dan	Kejadian	Khusus	yang	
        •	 Model	C5-KWK.KPU	Penggunaan	Surat	Suara	Cadangan	dalam	Pemungutan	                      Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di
            Suara di Tempat Pemungutan Suara                                                       KPU Kabupaten/Kota
        •	 Model	C6-KWK.KPU	Surat	Pemberitahuan	Waktu	dan	Tempat	Pemungutan	                   •	 Model	DB3-KWK.KPU	Surat	Pemberitahuan	Waktu	dan	Tempat		Rekapitulasi	
            Suara                                                                                  Suara Tingkat Kabupaten/Kota
        •		 Model	C7-KWK.KPU	Surat	Pernyataan	Pendamping	Pemilih                               •	 Model	DB4-KWK.KPU	Surat	Pengantar	Penyampaian	Berita	Acara	Rekapitulasi	
                                                                                                   Hasil Penghitungan Suara dan Lampirannya dari KPU Kabupaten/Kota
        •		 Model	C8-KWK.KPU	Daftar	Nama	Pemilih	yang	Memberikan	Suara	dari	TPS	
                                                                                                   Kepada KPU Provinsi
            Lain
                                                                                               •	 Model	 DB	 5-KWK.KPU	 Berita	 Acara	 Penerimaan	 Berkas,	 Kelengkapan,	
        •	 Model	 C9-KWK.KPU	 Surat	 Pengantar/Tanda	 Terima	 Penyampaian	 Berita	
                                                                                                   Administrasi dari KPU Kabupaten/Kota
            Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS
                                                                                               •	 Model	DB6-KWK.KPU	Tanda	Terima	Berita	Acara	dan	Sertifikat	Rekapitulasi	
     5) Formulir untuk PPS menggunakan formulir Model D4-KWK.KPU Surat Pengantar
                                                                                                   Penghitungan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat
        dan Model D5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dari PPS.
                                                                                                   Kabupaten/Kota




                                                                                                       Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                               Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
          8)   Tahapan pelaksanaan rekapitusai perolehan suara di KPU Provinsi menggunakan
               formulir model DC-KWK.KPU yang terdiri dari:
               •	 Model	 DC-KWK.KPU	 Berita	 Acara	 Rekapitulasi	 Hasil	 Penghitungan	 Suara	
                   Pemilukada di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi.
               •	 Model	DC1-KWK.KPU	Catatan	Pelaksanaan	Rekapitulasi	Penghitungan	Suara	
                   Pemilukada di Tingkat Provinsi.
               •	 Lampiran	Model	DC1-KWK.KPU	Rekapitulasi	Hasil	Penghitungan	Pemilukada	        Alat/paku pencoblosan            Alas/bantalan                 Bilik Suara
                   Tingkat Provinsi.                                                                                             pencoblosan
               •	 Model	DC2-KWK.KPU	Pernyataan	Keberatan	Saksi	dan	Kejadian	Khusus	yang	
                   Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di KPU
                   Provinsi.
               •	 Model	DC3-KWK.KPU	Surat	Pemberitahuan	Waktu	dan	Tempat	Rekapitulasi	




                                                                                                                                                                                    Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik Pemilukada
                   Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi.
               •	 Model	DC4-KWK.KPU	Tanda	Terima	Berita	Acara	dan	Sertifikat	Rekapitulasi	
                   Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Provinsi.
     d.   Sampul kertas yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara terdiri           Tanda pengenal KPPS             Lem/perekat               Karet/tali pengikat
          dari:                                                                                       dan saksi
          •	 Model V.S.1-KWK.KPU untuk memuat berita acara pemungutan dan penghitungan
               suara di TPS dan lampirannya
          •	 Model V.S.2-KWK.KPU untuk memuat surat suara sah
          •	 Model V.S.3-KWK.KPU untuk memuat surat suara yang tidak sah, rusak, dan keliru
               coblos
          •	 Model V.S.4-KWK untuk memuat surat suara tidak terpakai, termasuk cadangan
          •	 Model III.S.1-KWK untuk memuat berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara
               beserta lampirannya di tingkat kecamatan                                         Stiker nomor kotak suara       Spidol warna biru          Ballpoint warna biru
          •	 Model II.S.1-KWK untuk memuat berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara
40             beserta lampirannya di tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                        41
          •	 Model II.S.2-KWK.KPU untuk memuat surat suara termasuk surat suara cadangan
               yang belum digunakan (dimasukkan ke dalam kotak suara yang didistribusikan
               oleh KPU Kabupaten/Kota ke KPPS melalui PPK dan PPS)
          •	 Model I.S.1-KWK.KPU untuk memuat berita acara rekapitulasi hasil perolehan
               suara beserta lampirannya di tingkat Provinsi
     e.   Segel
                                                                                                    Kantong plastik        Gembok dan anak kunci          Alat bantu tunanetra
     f.   Daftar calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                      dalam plastik transparan
     g.   Daftar Pemilih Tetap
     h.   Kartu pemilih
     i.   Kotak suara
     j.   Bilik suara
     k.   Alat kelengkapan pendukung pemungutan dan penghitungan suara meliputi:




                                                                                                           Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                   Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     3.   Alat kelengkapan penyelenggaraan Pemilukada setiap tingkatan badan pelaksana                      •	   Dalam	 hal	 kotak	 suara	 dan	 bilik	 suara	 yang	 ada	 tidak	 cukup	 jumlahnya,	 atau	 tidak	 memenuhi	
                                                                                                                 persyaratan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau
                                                                                                                 perbaikan kotak suara yang ada. Untuk keperluan tersebut perlu diambil langkah-langkah KPU
                                                                                                                 Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sbb:
                                                                                                                 -   Melakukan pengecekan jumlah dan kondisi kotak suara yang ada dan bila jumlahnya kurang
                                                                                                                     dapat melakukan pengadaan baru atau melakukan perbaikan kotak yang kurang memenuhi
                                                                                                                     persyaratan
                                                                                                                 -  Melakukan pengecekan jumlah dan kondisi bilik suara yang ada dan apabila jumlahnya tidak
                                                                                                                    mencukupi dapat melakukan pengadaan baru atau melakukan perbaikan bilik yang tidak/
                                                                                                                    kurang menuhi persyaratan
                                                                                                            •	   Dalam	 hal	 tidak	 ada	 personil	 yang	 memahami	 cara	 menghitung	 HPS	 atau	 merencanakan	 dan	
                                                                                                                 menghitung keperluan barang cetakan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat meminta
                                                                                                                 bantuan tenaga ahli/profesional untuk memberikan asistensi perencanaan pengadaan dan
                                                                                                                 penyusunan HPS barang/jasa




                                                                                                                                                                                                                            Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                                 Contoh: KPU Provinsi Jawa Tengah meminta bantuan personil dari Pusat Grafika Indonesia,
                                                                                                                 Departemen Pendidikan Nasional guna memberi asistensi perencanaan pengadaan pelelangan
                                                                                                                 logistik barang cetakan, seperti surat suara, formulir, segel dll.


                                                                                                      b. Alat kelengkapan administrasi di PPS
                                                                                                         Berdasarkan Pasal 47 UU huruf (k), (l), (m) UU No. 22 tahun 2007 PPS tidak melakukan
          a.   Alat kelengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di                     rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat desa/kelurahan. Atas dasar
               TPS terdiri dari:                                                                         itu hanya ada dua jenis formulir yang disediakan di PPS, yakni formulir surat pengantar
               1) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara:                                        (model D4-KWK.KPU) (lihat Lampiran Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009), dan
                   •	 Kotak	suara	dengan	tempelan	stiker	nomor	kotak	suara                               formulir berita acara penerimaan kotak suara dari PPS (model D5-KWK.KPU), dan
                                                                                                         daftar calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
                   •	 Surat	suara
                   •	 Bilik	suara                                                                     c.   Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di
                   •	 Tinta	sidik	jari	warna	ungu                                                          tingkat kecamatan
                   •	 Segel                                                                                1) Formulir untuk berita acara, sertifikat, dan tanda terima (seri model DA-KWK.
                                                                                                               KPU)
                   •	 Alat/paku	pencoblosan
42                                                                                                         2)	 Sampul	kertas	bertuliskan	“Panitia	Pemilihan	Kecamatan”	(model	III.S-KWK.KPU)                                43
                   •	 Alas/bantalan	pencoblosan
                                                                                                           3) Segel
                   •	 Bilik	Suara
                                                                                                           4) Spidol biru
               2) Dukungan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara:
                                                                                                           5) Ballpoint biru
                   •	 Sampul	 kertas	 bertuliskan	“Kelompok	 Penyelenggara	 Pemungutan	 Suara”	
                       (model V.S-KWK.KPU)                                                                 6) Lem perekat
                   •	 Tanda	pengenal	KPPS,	saksi,	dan	petugas	pengamanan                                   7) Daftar calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
                   •	 Formulir	seri	model	C-KWK.KPU	beserta	lampirannya                               d. Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di
                   •	 Lem/perekat,	karet/tali	pengikat,	label,	spidol	biru,	sampul	kertas,	kantong	      tingkat Kabupaten/Kota
                       plastik, dan ballpoint biru                                                       1) Formulir untuk berita acara dan sertifikat (seri model DB-KWK.KPU)
                   •	 Gembok	dan	anak	kunci	dalam	plastik	transparan                                     2)	 Sampul	kertas	bertuliskan	“KPU	Kabupaten/Kota”	(model	II.S-KWK.KPU)
                   •	 Daftar	calon	pasangan	kepala	daerah	dan	wakil	kepala	daerah                        3) Segel
                   •	 Daftar	Pemilih	Tetap	(DPT)                                                         4) Spidol biru
                   •	 Panduan	teknis	pengisian	formulir	pemungutan	dan	penghitungan	suara	di	            5) Ballpoint biru
                       TPS, termasuk naskah sumpah/janji                                                 6) Lem perekat
                   •	 Alat	bantu	tunanetra/template                                                      7) Daftar calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
                   •	 Kartu	pemilih                                                                   e.   Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di
                                                                                                           tingkat Provinsi
                                                                                                           1) Formulir untuk berita acara dan sertifikat (seri model DC-KWK.KPU)
                                                                                                           2)	 Sampul	kertas	bertuliskan	“KPU	Provinsi”	(model	I.S-KWK.KPU)



                                                                                                                            Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                    Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                3)    Segel
                                                                                                                        No.               Jenis Logistik                                 Jumlah Per TPS
                4)    Spidol biru
                                                                                                                        7.    Segel                               15 (lima belas) buah untuk ditempel di:
                5)    Ballpoint biru
                                                                                                                                                                  •	   Sampul	Model	II.S.2-KWK.KPU,	2	(dua)	lembar
                6)    Lem perekat                                                                                                                                 •	   Sampul	Model	V.S-KWK.KPU,	1	(satu)	lembar
                7)    Daftar calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah                                                                                 •	   Sampul	Model	V.S.2-KWK.KPU,	2	(dua)	lembar
                                                                                                                                                                  •	   Sampul	Model	V.S.3-KWK.KPU,	1	(satu)	lembar;
     4.   Jumlah kebutuhan tiap jenis logistik pada setiap badan pelaksana Pemilukada                                                                             •	   Sampul	Model	V.4.S-KWK.KPU,	1	(satu)	lembar;
          a.    TPS                                                                                                                                               •	   Lubang	kotak	suara,	2	(dua)	lembar;
                                                                                                                                                                  •	   Gembok	kotak	suara,	2	(dua)	lembar
           No.                 Jenis Logistik                                Jumlah Per TPS
                                                                                                                        8.    Sampul kertas                       •	   Model	II.S.2-KWK.KPU,	2	(dua)	buah
           1.        Kotak suara dengan stiker nomor   1 (satu) buah
                     kotak suara                                                                                                                                  •	   Model	VS.1-KWK.KPU,	1	(satu)	buah




                                                                                                                                                                                                                      Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                                                                                  •	   Model	V.S.2-KWK.KPU,	2	(dua)	buah
           2.        Surat suara                       Sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan
                                                                                                                                                                  •	   Model	V.S.3-KWK.KPU,	1	(satu)	buah
                                                       DPT dan DPT tambahan untuk TPS, dan ditambah 2,5% (dua
                                                       setengah persen) dari DPT sebagai cadangan                                                                 •	   Model	V.S.4-KWK.KPU,	1	(satu)	buah	

           3.        Tinta sidik jari                  2 (dua) botol @ 30 cc/ml                                         9.    Tanda pengenal                      •	   KPPS,	7	(tujuh)	buah
                                                                                                                                                                  •	   Saksi	sebanyak	jumlah	pasangan	calon
           4.        Alat coblos/paku                  2 (dua) buah
                                                                                                                                                                  •	   Petugas	pengamanan	2	(dua)	buah	
           5.        Alas coblos                       2 (dua) buah
                                                                                                                        10.   Karet/tali pengikat                 1 (satu) ikat/gulung
           6.        Formulir seri model C-KWK.KPU     •	   Masing-masing	 1	 (satu)	 rangkap	 formulir	 seri	 model	
                                                            C-KWK untuk pemungutan dan penghitungan suara di            11.   Lem/perekat                         1 (satu) tube
                                                            TPS dan untuk dikirim ke PPK dalam sampul dan kotak
                                                                                                                        12.   Kantong plastik besar               Sesuai kebutuhan
                                                            suara tersegel, meliputi:
                                                            -    Model C-KWK.KPU                                        13.   Kantong plastik transparan kecil    Sesuai kebutuhan
                                                                                                                              tempat anak kunci
                                                            -	   Model	C1–KWK.KPU
                                                            -    Lampiran Model C1-KWK.KPU                              14.   Ballpoint                           Sesuai kebutuhan (warna biru)

                                                            -    Model C2-KWK.KPU ukuran besar                          15.   Spidol hitam ukuran besar           Sesuai kebutuhan (warna biru)
                                                            -    Model C3-KWK.KPU                                       16.   Spidol hitam ukuran kecil           Sesuai kebutuhan (warna biru)
44                                                          -    Model C4-KWK.KPU
                                                                                                                                                                                                                      45
                                                                                                                        17.   Alat bantu tunanetra/ template,     1 (satu) buah
                                                            -    Model C5-KWK.KPU
                                                                                                                        18.   Gembok dan anak kunci               1 (satu) buah
                                                            -    Model C7-KWK.KPU
                                                            -    Model C8-KWK.KPU                                       19.   Bilik suara                         2 (dua) buah
                                                            - Model C9-KWK.KPU                                          21.   DPT                                 •	   1	rangkap	untuk	pemungutan	suara	di	TPS
                                                       •	   Model	 C1-KWK.KPU,	 masing-masing	 1	 (satu)	 rangkap	                                                •	   1	rangkap	untuk	panwaslu	lapangan
                                                            untuk panwaslu lapangan dan setiap saksi
                                                                                                                                                                  •	   masing-masing	1	rangkap	untuk	setiap	saksi	
                                                       •	   Lampiran	 Model	 C1-KWK.KPU,	 masing-	 masing	 1	
                                                            (satu) rangkap untuk diumumkan di TPS, di PPS,              22.   Panduan teknis pengisian formulir   1 (satu) buah
                                                            dan disampaikan kepada setiap saksi, dan panwaslu                 pemungutan dan penghitungan
                                                            lapangan                                                          suara di TPS, termasuk naskah
                                                       •	   Model	C9-KWK.KPU,	1	(satu)	rangkap                                sumpah/ janji
                                                       •	   Model	C6–KWK.KPU,	sejumlah	pemilih	terdaftar	di	TPS         23.   Daftar calon pasangan kepala        1 (satu) lembar untuk ditempel di TPS
                                                                                                                              daerah dan wakil kepala daerah

                                                                                                                        24.   Kartu pemilih                       sebanyak jumlah pemilih




                                                                                                                                             Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                     Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     b. PPK                                                                                                   c.    KPU Kabupaten/Kota
     No.   Jenis Logistik                    Jumlah Per PPK                                                    No.                  Jenis Logistik                                    Jumlah
     1.    Formulir seri model D-KWK.KPU     •	   Model	D-5-KWK.KPU                                            1.     Formulir seri model DB-KWK.KPU            •	   1	rangkap	untuk	rekapitulasi	di	KPU	Kabupaten/
                                             •	   1	rangkap	untuk	rekapitulasi	di	PPK,	meliputi:                                                                     Kota, meliputi:
                                                  -    Model DA-KWK.KPU                                                                                              -    Model DB-KWK.KPU
                                                  -    Model DA-A-KWK.KPU                                                                                            -	   Model	DB1–KWK.KPU
                                                  -    Lampiran Model DA-A-KWK.KPU                                                                                   -	   Lampiran	Model	DB1–KWK.KPU
                                                  -    Model DA1-KWK.KPU                                                                                             -    Model DB2-KWK.KPU
                                                  -    Lampiran Model DA1-KWK.KPU kecil                                                                              -    Model DB3-KWK.KPU
                                                  -    Lampiran Model DA1-KWK.KPU besar                                                                              - Model DB5-KWK.KPU
                                                  -    Model DA2-KWK.KPU                                                                                        •	   Model	 DB3-KWK.KPU	 sebanyak	 jumlah	




                                                                                                                                                                                                                         Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                                                                                     undangan (di kirim kepada saksi, panwaslu
                                                  -    Model DA3-KWK.KPU                                                                                             Kabupaten/Kota, dan undangan lain)
                                                  -    Model DA4-KWK.KPU                                                                                        •	   dikirim	ke	KPU	Provinsi	dalam	sampul	dan	kotak	
                                                  -    Model DA5-KWK.KPU                                                                                             bersegel, meliputi:
                                                  - Model DA6-KWK.KPU                                                                                                -    Model DB-KWK -KPU
                                             •	   Model	 DA3-KWK.KPU	 sebanyak	 jumlah	 undangan	 (di	                                                               -    Model DB1-KWK.KPU
                                                  kirim kepada saksi, panwaslu kecamatan dan undangan                                                                -	   Lampiran	Model	DB1	–KWK.KPU
                                                  lain)
                                                                                                                                                                     -    Model DB2-KWK.KPU
                                             •	   dikirim	ke	KPU	Kabupaten/Kota	dalam	sampul	dan	kotak	
                                                  bersegel, meliputi:                                                                                                - Model DB4-KWK.KPU
                                                  -    Model DA-KWK.KPU                                                                                         •	   Masing-masing	 1	 (satu)	 rangkap	 untuk	 setiap	
                                                                                                                                                                     saksi, panwaslu Kabupaten/Kota, diumumkan
                                                  -    Model DA1-KWK.KPU                                                                                             oleh KPU Kabupaten/Kota
                                                  -	   Lampiran	Model	DA1	–KWK.KPU                                                                                   -    Model DB-KWK.KPU
                                                  -    Model DA2 KWK.KPU                                                                                             -    Model DB1-KWK.KPU
                                                  - Model DA-A-KWK.KPU
                                                                                                               2.     Sampul kertas model II.S.1-KWK            1 (satu) buah
                                             •	   Masing-masing	 1	 (satu)	 rangkap	 untuk	 setiap	 saksi,	
                                                  panwaslu kecamatan, diumumkan di PPK                         3.     Segel                                     •	   1	 (satu)	 lembar	 untuk	 di	 tempel	 di	 sampul	
46                                                -    Model DA-KWK.KPU                                                                                              kertas                                              47
                                                                                                                                                                •	   1	(satu)	lembar	untuk	ditempel	di	lubang	kunci/
                                                  -	   Model	DA1-KWK	–KPU
                                                                                                                                                                     gembok kotak suara
                                                  -    Lampiran Model DA1-KWK.KPU
                                                                                                               5.     Spidol                                    Sesuai kebutuhan (warna biru)
     2.    Sampul kertas model III.S.1-KWK   1 (satu) buah
                                                                                                               6.     Ballpoint                                 Sesuai kebutuhan (warna biru)
     3.    Segel                             •	   1	(satu)	lembar	untuk	di	tempel	di	sampul	kertas
                                             •	   1	(satu)	lembar	untuk	ditempel	di	lubang	kunci/gembok	       7.     Lem perekat                               1 (satu) tube
                                                  kotak suara                                                  8.     Daftar calon pasangan kepala daerah dan   1 (satu) lembar
     4.    Spidol                            Sesuai kebutuhan (warna biru)                                            wakil kepala daerah

     6.    Ballpoint                         Sesuai kebutuhan (warna biru)

     7.    Lem perekat                       1 (satu) tube

     8.    Daftar calon pasangan kepala      1 (satu) lembar untuk ditempel di tempat rapat PPK
           daerah dan wakil kepala daerah




                                                                                                                                  Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                          Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
          d. KPU Provinsi                                                                                                                    7)   Jumlah segel yang harus disediakan per Kabupaten/Kota;
           No.                   Jenis Logistik                                        Jumlah                                                8)   Jumlah tinta yang harus disediakan per Kabupaten/Kota;
                                                                                                                                             9)   Jumlah sampul kertas yang harus disediakan per model per Kabupaten/Kota;
           1.        Formulir seri model DC-KWK.KPU            •	   1	 rangkap	 untuk	 rekapitulasi	 di	 KPU	 Provinsi,	
                                                                    meliputi:                                                           b. Pengadaan alat kelengkapan administrasi Pemilukada Kabupaten/Kota oleh
                                                                    -    Model DC-KWK.KPU                                                  KPU Kabupaten/Kota
                                                                    -	   Model	DC1–KWK.KPU
                                                                                                                                           Dalam rangka perencanaan pelaksanaan pengadaan alat kelengkapan administrasi
                                                                                                                                           pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan
                                                                    -	   Lampiran	Model	DC1–KWK.KPU
                                                                                                                                           perolehan suara Pemilukada Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota yang
                                                                    -    Model DC2-KWK.KPU
                                                                                                                                           bersangkutan harus memiliki data yang jelas/valid tentang jumlah pemilih, jumlah
                                                                    -    Model DC3-KWK.KPU                                                 TPS, jumlah badan penyelenggara, dan jumlah peserta Pemilu, sebagai dasar untuk
                                                                    - Model DC4-KWK.KPU                                                    menghitung:
                                                               •	   Model	 DC3-KWK.KPU	 sebanyak	 jumlah	




                                                                                                                                                                                                                                                Jenis dan Jumlah Barang/Jasa Logistik Pemilukada
                                                                    undangan (dikirim kepada saksi, panwaslu                                 1)   Jumlah surat suara beserta cadangannya yang harus diadakan;
                                                                    Provinsi, dan undangan lain)
                                                                                                                                             2)   Jumlah formulir seri/model C-KWK.KPU yang harus disediakan untuk setiap TPS;
                                                               •	   Dimasukkan	dalam	sampul	bersegel,	meliputi:
                                                                                                                                             3)   Jumlah formulir seri/model C-KWK.KPU ukuran plano yang harus disediakan
                                                                    -    Model DC-KWK.KPU
                                                                                                                                                  setiap TPS;
                                                                    - Model DC1-KWK.KPU
                                                                                                                                             4)   Jumlah formulir model D-KWK.KPU yang harus disediakan setiap PPS dan model
                                                               •	   Masing-masing	 1	 (satu)	 rangkap	 untuk	 setiap	
                                                                    saksi, panwaslu Provinsi, diumumkan oleh KPU                                  DA-KWK.KPU untuk setiap PPK;
                                                                    Provinsi                                                                 5)   Jumlah daftar pasangan calon yang harus disediakan setiap TPS, PPS, PPK
                                                                    -    Model DC-KWK.KPU                                                    6)   Jumlah salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang harus disediakan disetiap TPS
                                                                    -    Model DC1-KWK.KPU                                                   7)   Jumlah segel yang harus disediakan disetiap TPS, PPK;
           3.        Sampul kertas model I.S-KWK               1 (satu) buah                                                                 8)   Jumlah tinta yang harus disediakan disetiap TPS;
           4.        Segel                                     1 (satu) lembar untuk ditempel di sampul                                      9)   Jumlah sampul kertas per model yang harus disediakan di TPS dan PPK
           5.        Spidol                                    Sesuai kebutuhan (warna biru)
                                                                                                                           Contoh: Jumlah dan jenis Formulir untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan
           7.        Ballpoint                                 Sesuai kebutuhan (warna biru)                                                            Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008
           8.        Daftar calon pasangan kepala daerah dan   1 (satu) lembar                                             No.      Jenis              Jumlah             Kab.                     Kab.                     Kab.
48                   wakil kepala daerah                                                                                           Barang                                Cilacap                 Banyumas                Purbalingga            49
                                                                                                                                                  Lbr     Rkp        TPS        Jumlah        TPS        Jumlah         TPS        Jumlah
     5.   Kesiapan data sebagai dasar penghitungan perencanaan pengadaan barang/jasa
                                                                                                                           I      TPS
          a.    Pengadaan alat kelengkapan administrasi Pemilukada Provinsi oleh KPU
                Provinsi.                                                                                                         Model C          3        6          2.810       50.580        2.843      51.174        1.436      26.334
                Dalam rangka perencanaan pelaksanaan pengadaan alat kelengkapan administrasi                                      Model C1         1        6          2.810       16.860        2.843      17.058        1.436       8.778
                pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
                                                                                                                                  Lamp.C1          2        9          2.810       50.580        2.843      51.174        1.436      26.334
                suara Pemilukada Provinsi, KPU Provinsi yang bersangkutan harus memiliki data yang
                jelas tentang jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah badan penyelenggara, dan jumlah                                  Model C6         1        1      1.351.729    1.351.729   1.225.456    1.225.456     668.502      668.502
                peserta pemilu, sebagai dasar untuk menghitung:                                                            II     PPS                                    PPS                      PPS                      PPS

                1)    Jumlah surat suara beserta cadangannya yang harus disediakan setiap Kabupaten/                              Model D4         1        2            284         568          331          662         239          478
                      Kota;
                2)    Jumlah formulir seri/model C-KWK.KPU yang harus disediakan per Kabupaten/
                                                                                                                           III    PPK                                   PPK                       PPK                      PPK
                      Kota;
                                                                                                                                  Model DA         2        6              24        288            27         324            18        216
                3)    Jumlah formulir seri/model C-KWK.KPU ukuran plano yang harus disediakan per
                      Kabupaten/Kota;                                                                                            Jumlah Formulir:
                4)    Jumlah formulir seri/model seri D-KWK.KPU yang harus disediakan per Kabupaten/                             Jumlah formulir ukuran folio              : 30.434.415 lembar
                      Kota;                                                                                                      Jumlah formulir ukuran plano              : 110.473 lembar
                5)    Jumlah daftar pasangan calon yang harus disediakan per Kabupaten/Kota;                                            Dalam hal jumlah pemilih, jumlah TPS serta jumlah pasangan calon belum ditetapkan, untuk keperluan
                                                                                                                                        proses pelelangan pengadaan logistik Pemilukada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota membuat estimasi
                6)    Jumlah salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT ) yang harus disediakan per Kabupaten/                                   perkiraan jumlah pemilih, jumlah TPS serta jumlah pasangan calon (data sementara). Dalam kontrak /
                      Kota;                                                                                                             surat perjanjian harus menggunakan data yang riil, hal yang demikian harus dijelaskan pada saat rapat
                                                                                                                                        penjelasan pelelangan atau dalam dokumen lelang


                                                                                                                                                            Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                                    Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     Daftar pemeriksaan:
     Jenis dan jumlah barang/jasa logistik Pemilukada

       No.                            Kegiatan
                                                                             Pelaksanaan
                                                                             Ya    Tidak
                                                                                           Keterangan
                                                                                                                                                                                 Bab 3
      1.     Apakah jajaran KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota telah
             mempelajari dengan baik peraturan perundang-undangan
             yang menjadi rujukan pengadaan dan pendistribusian logistik
             Pemilukada?
                                                                                                                            Spesifikasi Barang dan Jasa Logistik
      2.     Apakah jajaran KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengetahui
             dengan baik alat kelengkapan penyelenggaraan pemungutan
                                                                                                                                                    Pemilukada
             dan penghitungan suara di TPS yang dibutuhkan?

      3.     Apakah jajaran KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengetahui
             dengan baik alat kelengkapan administrasi rekapitulasi
             penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, di tingkat
             kabupaten, dan di tingkat Provinsi yang dibutuhkan?

      4.     Apakah bisa menghitung jumlah kebutuhan setiap jenis barang
             logistik Pemilukada pada setiap badan pelaksana?

      5.     Apakah tersedia data sebagai dasar penghitungan perencanaan
             pengadaan barang/jasa?




50                                                                                                                                                                                                     51




                                                                                                        Abstraksi
                                                                                                           Guna menjamin bentuk, ukuran, bahan, konstruksi dari barang/jasa logistik Pemilukada yang
                                                                                                           disediakan sesuai dengan kebutuhan, sebelum pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada
                                                                                                           dilaksanakan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan spesifikasi teknis dari setiap
                                                                                                           jenis barang/jasa logistik Pemilukada dengan berpedoman pada Peraturan KPU No. 66
                                                                                                           tahun 2009.
     A. Pengantar                                                                                              1) Jenis kertas            : HVS 80 Gram (non security paper atau security paper)

                                                                                                               2) Bentuk                  : Memanjang horizontal atau memanjang vertikal
        Bab tiga ini berisi paparan tentang spesifikasi teknis barang/jasa logistik Pemilukada, yakni
        menjelaskan spesifikasi teknis dari setiap jenis barang/jasa yang digunakan dalam setiap               3) Foto pasangan calon     : berwarna dengan latar belakang putih;
        tahapan penyelenggaraan Pemilukada berpedoman pada Peraturan KPU No. 66 tahun 2009.                    4) Warna kertas            : putih (minimal 90%); dan
        Tujuan bab ini adalah:                                                                                 5) Cetak                   : satu muka dan/atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.

        Mengupayakan agar jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di dalam menetapkan                      6) Security surat suara    : Dalam hal surat suara menggunakan kertas non security harus
        spesifikasi teknis barang/jasa Pemilukada berpedoman pada peraturan perundang-undangan                                              diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk microteks sebagai
                                                                                                                                            alat pengaman pada format surat suara, bentuk dan penempatan
        yang berlaku                                                                                                                        microteks diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
                                                                                                                                            setempat.

                                                                                                               7) Bentuk surat suara      : memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon
     B. Isi                                                                                                                                 paling banyak 5 (lima) pasangan, dengan cetak satu muka atau dua




                                                                                                                                                                                                                Spesifikasi Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                                                            muka;
        Materi yang dibahas pada bab ini, meliputi:                                                            8) Bentuk surat suara      : memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih
                                                                                                                                            dari 5 (lima) pasaangan, cetak dua muka.)
              1.   Pedoman spesifikasi teknis surat suara
              2.   Pedoman spesifikasi teknis formulir                                                       Catatan:
                                                                                                             KPU setempat dapat menambahkan detail spesifikasi teknis sesuai kebutuhan.
              3.   Pedoman spesifikasi teknis segel
              4.   Pedoman spesifikasi teknis sampul kertas                                             c.   Desain surat suara
                                                                                                             KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan desain surat suara Pemilukada.
              5.   Pedoman spesifikasi teknis bilik suara
                                                                                                             Misalnya desain surat suara Pemilukada dibuat sebagai berikut:
              6.   Pedoman spesifikasi teknis kotak suara
              7.   Pedoman spesifikasi teknis tinta sidik jari
              8.   Pedoman spesifikasi teknis stiker nomor kotak suara
              9.   Pedoman spesifikasi teknis kartu pemilih
              10. Pedoman spesifikasi teknis daftar calon
52            11. Pedoman spesifikasi teknis alat bantu tunanetra (template)                                                                                                                                    53

     C. Pengertian

        Yang dimaksud dengan spesifikasi teknis adalah ciri atau sifat khusus yang meliputi bentuk,
        ukuran, bahan, konstruksi dari suatu barang/jasa tertentu.


     D. Deskripsi

        1.    Pedoman spesifikasi teknis surat suara
              a.   Pengertian surat suara
                   Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk
                   lembaran kertas dengan desain khusus yang memuat nomor urut, foto, dan nama
                   pasangan calon peserta Pemilukada.
                   Surat suara tersebut akan digunakan pemilih untuk memberikan suara dengan cara
                   mencoblos pada foto salah satu pasangan calon pilihannya

              b. Spesifikasi teknis surat suara
                 Spesifikasi teknis surat suara Pemilukada mengacu pada Pasal 7 Peraturan KPU Nomor
                 17 Tahun 2010 dibuat dengan ketentuan:




                                                                                                                             Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                     Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     Contoh: Desain Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur                                                                         2. Formulir pendaftaran pasangan calon
        •	 Surat	suara	berbentuk	lembaran	persegi	empat	       •	 Pada	bagian	atas	kiri	surat	suara	memuat:
           memanjang, satu muka                                                                                                            B-PKWK.KPU                       Folio               HVS 70gr     Putih     Hitam satu muka
                                                                   - logo Komisi Pemilihan Umum sebelah kiri
        •	 Surat	suara	pada	halaman	depan	terdapat	2	(dua)	          dan logo Pemerintah Daerah Provinsi sebelah                           B1-PKWK.KPU                      Folio               HVS 70gr     Putih     Hitam satu muka
           bagian, yaitu disebut bagian atas dan bagian              kanan;
           bawah                                                                                                                           3. Formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS
                                                                   - tulisan yang terletak diantara logo Komisi
        •	 Pada	bagian	atas	surat	suara	terdapat	2	(dua)	            Pemilihan Umum dan logo Pemerintah                                    C-KWK.KPU                        Folio               HVS 70gr     Putih     Hitam satu muka
           bagian, yaitu disebut bagian atas kanan dan               Daerah Provinsi, terdiri 4 (empat) baris, yaitu:
           bagian atas kiri                                                                                                                Model C2-KWK.KPU ukuran          Plano (54 x84 cm)   HVS 70gr     Putih     Hitam satu muka
                                                                   - baris pertama: SURAT SUARA                                            besar
        •	 Pada	bagian	atas	kanan	surat	suara	memuat	
           tulisan:                                                - baris kedua: PEMILIHAN UMUM
                                                                                                                                           4. Formulir rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara
           - baris pertama: SURAT SUARA PEMILIHAN                  - baris ketiga: GUBERNUR DAN WAKIL
                                                                     GUBERNUR                                                              DA1-KWK.KPU                      Folio               HVS 70gr     Putih     Hitam satu muka
                UMUM
            -   baris kedua: GUBERNUR DAN WAKIL                              - baris keempat: NAMA Provinsi..... TAHUN.....                Model DA2-KWK ukuran besar       Plano (54 x84 cm)   HVS 70gr     Putih     Hitam satu muka




                                                                                                                                                                                                                                           Spesifikasi Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                GUBERNUR                                                •	   Pada	bagian	bawah	surat	suara	memuat	kotak	
                                                                                                                                           DB1-KWK.KPU                      Folio               HVS 70gr     Putih     Hitam satu muka
                                                                             pasangan calon yang terbagi dalam nomor urut,
            -   baris ketiga: NAMA Provinsi........ TAHUN.........
                                                                             foto, dan nama pasangan calon kepala daerah dan
            -   baris keempat: Garis pembatas sepanjang                      wakil kepala daerah
                tulisan
                                                                                                                                3.   Pedoman spesifikasi teknis segel
                                                                        •	   Ukuran	kotak	pasangan	calon	adalah	8	x	10,5	cm,	
            -   baris kelima: KELOMPOK PENYELENGGARA                         di dalam kotak memuat kotak nomor urut ukuran           a.   Pengertian segel
                PEMUNGUTAN SUARA (KPPS);                                     8 x 2 cm, foto pasangan calon kepala daerah dan              Segel adalah barang cetakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilukada,
            -   baris keenam: TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA                        wakil kepala daerah masing-masing ukuran 4                   yang digunakan untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
                (TPS);                                                       x 6 cm dan kotak nama pasangan calon kepala                  di TPS oleh KPPS serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU
                                                                             daerah dan wakil kepala daerah masing-masing
            -   baris ketujuh: KETUA; dan                                    ukuran 4 x 2,5 cm.
                                                                                                                                          Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
            -   baris kedelapan: TANDA TANGAN.                          •	   Ukuran	surat	suara	dengan	ketentuan	                    b. Spesifikasi teknis segel
                                                                             memperhatikan posisi lipatan yang tidak
                                                                             mengena pada foto pasangan calon yang dapat                Spesifikasi teknis segel Pemilukada berpedoman pada pasal 15 Peraturan KPU No. 66
                                                                             mengakibatkan kerusakan surat suara                        Tahun 2009 dibuat dengan ketentuan:

                                                                                                                                                                                                   Jenis         Warna       Warna
          2.    Pedoman spesifikasi teknis formulir                                                                                                      Bentuk                      Ukuran
                                                                                                                                                                                                  kertas         kertas     cetakan
54              a.   Pengertian formulir                                                                                                   Logo	KPU	dengan	tulisan	“Segel	Pemilu	   5 x 6 cm    Security       Putih       4 warna, satu   55
                     Formulir adalah lembar kertas isian yang digunakan untuk mencatat hasil kegiatan                                      Kepala Daerah Dan Wakil Kepala                       paper seal                 muka (4/0);
                     dan hal-hal lain berkenaan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang                                        Daerah Tahun......” di bagian bawah
                                                                                                                                           (lihat Lampiran I Peraturan KPU No. 66
                     digunakan pada setiap tahapan oleh badan penyelenggara di setiap tingkatan
                                                                                                                                           Tahun 2009)
                b. Spesifikasi teknis formulir
                   Spesifikasi teknis formulir Pemilukada berdasarkan pasal 22 Peraturan KPU No. 66                             4.   Pedoman spesifikasi sampul kertas
                   Tahun 2009 dibuat dengan ketentuan:
                                                                                                                                     a.   Pengertian sampul kertas
                     1)     Ukuran                      : folio dan plano;                                                                Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan
                     2)     Bahan kertas                : HVS 70 gr;                                                                      Pemilukada, berbentuk empat pesegi panjang (sampul) dan berbentuk kantong,
                                                                                                                                          untuk memuat surat suara, serta formulir-formulir yang dipergunakan untuk
                     3)     Warna kertas                : putih;
                                                                                                                                          pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi perolehan suara oleh PPK,
                     4)     Warna cetakan               : hitam                                                                           KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
                                               Contoh: spesifikasi teknis formulir
                       Model                                   Ukuran                 Bahan        Warna      Warna cetakan
                                                                                                                                     b. Spesifikasi teknis sampul kertas
                                                                                      kertas       kertas                               Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilukada berdasarkan pasal 26 Peraturan KPU No.
                                                                                                                                        66 tahun 2009 dibuat dengan ketentuan:
                       1. Formulir penyusunan daftar pemilih

                       A1-KWK                                  Folio                  HVS 70gr     Putih      Hitam satu muka             1)   Bahan: kertas Samson kraf 80 gram
                                                                                                                                          2)   Warna: coklat
                       A1.1-KWK                                Folio                  HVS 70gr     Putih      Hitam satu muka
                                                                                                                                          3)   Cetak: satu warna pada bagian muka sampul
                                                                                                                                          4)   Ukuran: disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan
                                                                                                                                               anggaran



                                                                                                                                                         Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                                 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                               Contoh: Spesifikasi sampul kertas Pemilukada                                                  b. Spesifikasi teknis bilik suara
           Model           Bahan           Warna            Cetak            Bentuk            Ukuran                           Sesuai pasal 18 (2) Peraturan KPU No. 66 tahun 2009, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/
                                                                                                                                Kota menetapkan spesifikasi teknis bilik suara berpedoman pada Peraturan KPU
     V.S.1-KWK.KPU      Kertas samson    Coklat       1 warna pada       Empat persegi    27,5x37,5 cm                          No. 28 tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam
                        Kraft 80 gr/m2                bagian muka        panjang
                                                                                                                                Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
     V.S.2-KWK.KPU      Kertas samson    Coklat       1 warna pada       Kantong          30x40x11 cm                           Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan
                        Kraft 80 gr/m2                bagian muka                                                               Peraturan KPUNo. 48 tahun 2008, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
     V.S.3-KWK.KPU      Kertas samson    Coklat       1 warna pada       Kantong          30x40x11 cm
                        Kraft 80 gr/m2                bagian muka                                                                               Spesifikasi Teknis Bilik Suara Dari Bahan Metal
                                                                                                                   •	    Bahan,	bentuk	dan	ukuran	bilik	suara                                dan bawah, yang dihubungkan dengan engsel,
     V.S.4-KWK.KPU      Kertas samson    Coklat       1 warna pada       Kantong          30x40x11 cm                                                                                        sehingga dapat dilipat dengan ukuran engsel
                                                                                                                         -   Bahan: metal berkualitas baik
                        Kraft 80 gr/m2                bagian muka                                                                                                                            sebagai berikut:
                                                                                                                         -   Panjang: 60 cm
     III.S.1-KWK.KPU    Kertas samson    Coklat       1 warna pada       Empat persegi    27,5x37,5 cm                                                                                       -   Panjang engsel: 7,5 cm
                                                                                                                         -   Lebar bilik kiri dan kanan: 50 cm
                        Kraft 80 gr/m2                bagian muka        panjang                                                                                                             -   Lebar tiap sayap: 3 cm (berarti 1 engsel 6 cm)




                                                                                                                                                                                                                                                       Spesifikasi Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                                                                                                                         -   Tinggi bilik sisi kanan dan kiri: 60 cm
     II.S.1-KWK.KPU     Kertas samson    Coklat       1 warna pada       Empat persegi    27,5x37,5 cm                                                                                       -   Tebal engsel: 1 mm
                        Kraft 80 gr/m2                bagian muka        panjang                                         -   Tebal bahan: 3 mm
                                                                                                                                                                                             - Bahan engsel: besi
                                                                                                                         -   Lebar bilik sisi tengah dan tinggi: 60 cm
     II.S2-KWK.KPU      Kertas samson    Coklat       1 warna pada       Kantong          30x40x11 cm                                                                                   •	   Posisi	engsel	dari	atas	dan	bawah	sisi	bilik	berjarak	
                        Kraft 80 gr/m2                bagian muka                                                        - Warna bilik suara: silver                                         5 cm.
                                                                                                                   •	    Sisi	bilik	suara	antara	sisi	kanan	dan	sisi	kiri	diberi	       •	   Sisi	 bilik	 suara	 bagian	 depan,	 bagian	 kanan	 dan	
     I.S.1-KWK.KPU      Kertas samson    Coklat       1 warna pada       Empat persegi    27,5x37,5 cm                   engsel penguat yang dibuat sedemikian rupa                          bagian kiri dihubungkan dengan engsel sebanyak
                        Kraft 80 gr/m2                bagian muka        panjang                                         sehingga dapat dilipat dan dipasang kembali.                        4 (empat) buah sedemikian rupa sehingga dapat
      Catatan: ukuran sampul di atas mengacu ukuran sampul Pemilu 2009                                             •	    Engsel	 penguat	 terdiri	 dari	 4	 (empat)	 buah	 posisi	           dilipat dan diberi penyangga bagian sisi kanan dan
                                                                                                                         sisi kiri, atas dan bawah, dan posisi sisi kanan, atas              kiri

      5.    Pedoman spesifikasi teknis bilik suara
                                                                                                                        Sumber: Pasal 6 Peraturan KPU No. 28 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 48 tahun 2008
            a.     Pengertian bilik suara                                                                               Catatan: Bilik suara dapat dibuat dari bahan plastik atau kayu atau kayu lapis atau metal (lihat pasal 2). Spesifikasi
                   Bilik suara adalah adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu                                      teknis bilik suara dari bahan kayu dan kayu lapis (lihat pasal 5), bahan plastik (lihat pasal 4)
                   terakhir dengan diberikan label Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu
                   Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.                                     6.   Pedoman spesifikasi teknis kotak suara
                   Dalam hal bilik suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU                               a.    Pengertian kotak suara
56                 Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau                                            Kotak suara adalah adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir                                          57
                   perbaikan bilik suara. Bentuk dan ukuran bilik suara Pemilu sebagaimana gambar                                  dengan diberikan label Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan
                   berikut:                                                                                                        Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
                                   Gambar Bentuk dan Ukuran Bilik Suara                                                            Dalam hal kotak suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU
                             Tampak Depan                                 Tampak Kiri                                              Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan
                                                                                                                                   kotak suara. Bentuk dan ukuran kotak suara pemilu sebagaimana gambar berikut:
                                                                                                                                                         Gambar Bentuk dan Ukuran Kotak Suara
                                                                                                                                                                                                                TampakBelakang
                                                                                                                                              TampakDepan           18 cm   50 cm

                            KPU                                      KPU
                                                                                                                                                                                    m
                                                                                                                                                                                10 c

                                                                                                                                                 60 cm
                                                                                                                                                               Pemilu
                                                                                                                                                            Kepala Daerah
                                                                     Tampak Belakang                                                                        & Wkl Kep.Drh

                          Tampak Kanan                                    60 cm
                                                             55 cm    5 cm                                                                                      40 cm
                                                                                                                                              Tampak Kanan                                                          Tampak Kiri
                                                                                         60 cm



                             KPU                    10 cm
                                                                                                                                                              KPU                                KPU
                                                                     Slup penguat


      Sumber: Lampiran Peraturan KPU No. 28 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 48 tahun 2008
                                                                                                                        Sumber: Lampiran Peraturan KPU No. 27 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 47 tahun 2008




                                                                                                                                                     Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                             Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
          b. Spesifikasi teknis kotak suara                                                                                                         b) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan
             Sesuai pasal 18 (2) Peraturan KPU No. 66 tahun 2009, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/                                                          tisue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
             Kota menetapkan spesifikasi kotak suara berpedoman pada Peraturan KPU No. 27                                                           c) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya
             tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota                                                              tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun,
             Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat                                                             detergen, alkohol maupun solvent lainnya
             Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 47 tahun 2008,
                                                                                                                                                    d) Dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (leakproof).
             dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                                                    e) Berwarna ungu
                                         Contoh Spesifikasi Teknis Kotak Suara Dari Bahan Metal
                                                                                                                                                                        Contoh Spesifikasi Teknis Tinta Sidik Jari
                    •	        Bentuk	kotak	suara	adalah	kotak	dengan	         •	   Pada	 sisi	 samping	 kanan	 dan	 kiri	 kotak	
                                                                                                                                    •	   Dikemas	dalam	botol	plastik	berisi	30	cc/30	ml:
                              ukuran sisi samping empat persegi                    suara diberi tulisan KPU, ukuran huruf
                              panjang, sisi atas dan bawah bujur                   tinggi 8 cm dan lebar 1 cm.                           -    Jenis pet (tahan panas dan tidak tembus matahari)
                              sangkar                                         •	   Pada	satu	sisi	vertikal	bagian	depan	setiap	          -    Berlubang untuk memasukkan jari
                    •	        Bahan:	Metal	warna	silver                            kotak suara ditempelkan 1 (satu) buah                 - Tahan tumpah (leakproof)




                                                                                                                                                                                                                                            Spesifikasi Barang dan Jasa Logistik Pemilukada
                    •	        Ukuran	 kotak	 suara	 adalah	 sebagai	               stiker bertulisan DPR, atau DPD, atau
                                                                                                                                    •	   Komposisi	tinta:
                              berikut:                                             DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/
                                                                                   Kota                                                  -    Pewarna ungu: 5%
                              -   Tinggi: 60 cm
                                                                                       Keterangan:                                       -    Ekstrat: 8%
                              -   Panjang: 40 cm
                                                                                       •	 Kotak	suara	dengan	spesifikasi	                -    Silver Nitrat AgNO3: 4%
                              -   Lebar: 40 cm
                                                                                          di atas untuk memuat 500                       -    Conditioner:
                              -   Panjang celah/lubang pada tutup
                                  kotak suara: 18 cm                                      surat suara Pemilu DPR, DPD,                   -    Oligomeric: 2-3%

                              -   Lebar celah/lubang pada tutup kotak                     DPRD                                           -    Emoliant: 5%
                                  suara: 1 cm.                                         •	 Kotak	suara	sisa	Pemilu	2004	                  -    Pelarut`Atsir: 20%
                              - Tebal: 0,6 mm s/d 1 mm                                                                                   - Air Distilasi: 52-55%
                                                                                          digunakan untuk memuat 400
                    •	        Pada	 sisi	 samping	 kanan	 dan	 kiri	 kotak	                                                         •	   Punya	hasil	uji	laboratorium	tinta	dari	Balai	Uji	Laboratorium	Pemerintah/	Deperindag
                              suara diberi pegangan yang terbuat dari                     surat suara Pemilu DPR, DPD,
                                                                                                                                    •	   Punya	sertifikat	dari	Balai	Pengawasan	Obat	dan	Makanan	(BPOM)
                              metal dengan panjang 10 cm.                                 DPRD
                                                                                                                                    •	   Punya	sertifikat	halal	(MUI)
                    •	        Pada	 sisi	 depan	 bagian	 tengah	 dipasang	
                              gantungan gembok (overpal) dilengkapi                                                                Sumber: Spesifikasi teknis tinta sidik jari Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008
                              dengan gembok dan anak kunci minimal
                              2 (dua) buah.                                                                                        8.    Pedoman spesifikasi teknis kartu pemilih
58                                                                                                                                                                                                                                          59
     Sumber: Pasal 7 Peraturan KPU No. 27 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 47 tahun 2008
                                                                                                                                         a.    Pengertian kartu pemilih
     Catatan: Kotak suara dapat dibuat dari bahan kayu atau kayu lapis atau plastik atau metal (lihat pasal 4). Spesifikasi                    Kartu pemilih adalah barang cetakan berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih,
                teknis kotak suara dari bahan kayu dan kayu lapis (lihat pasal 5), bahan plastik (lihat pasal 6)                               tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih yang diisi oleh KPU Provinsi/
                                                                                                                                               KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk digunakan pemilih
     7.   Pedoman spesifikasi teknis tinta sidik jari                                                                                          dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara
          a.   Pengertian tinta sidik jari                                                                                               b. Spesifikasi teknis kartu pemilih
               Tinta adalah cairan khusus                                                                                                   Sesuai pasal 27 Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/
               yang       digunakan     sebagai                                                                                             Kota menetapkan spesifikasi kartu pemilih berpedoman pada bentuk dan spesifikasi
               tanda kepada pemilih yang                                                                                                    kartu pemilih di Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana
               telah memberikan suara pada                                                                                                  diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
               Pemilukada di TPS, dilakukan
               dengan cara mencelupkan salah
               satu jari ke dalam botol tinta.                                                                                     9.    Pedoman spesifikasi teknis stiker nomor kotak suara
                                                                                                                                         a.    Pengertian stiker nomor kotak suara
                                                                                                                                               Stiker nomor kotak suara adalah barang cetakan untuk ditempel di kotak suara,
          b. Spesifikasi teknis tinta sidik jari                                                                                               digunakan untuk identitas kotak suara dengan memberi penomoran kotak suara
             Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 tidak mengatur spesifikasi teknis tinta sidik jari.
             Sesuai pasal 30 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota diberi kebebasan menetapkan                                                 b. Spesifikasi teknis stiker nomor kotak suara
             spesifikasi teknis tinta sidik jari, namun dengan memperhatikan hal-hal berikut:                                               Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 tidak mengatur spesifikasi teknis stiker nomor
                                                                                                                                            kotak suara. Dengan demikian, sesuai pasal 30 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
                         a)       Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak                                              diberi kebebasan menetapkan spesifikasi teknis stiker nomor kotak suara. Misalnya
                                  menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat                              ditentukan sebagai berikut:
                                  dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.


                                                                                                                                                                   Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                                           Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                                          Contoh: Spesifikasi teknis stiker kotak suara



                                                                                                                                                                                                    Bab 4
                                                                                   Jenis        Warna         Warna
                                        Bentuk                       Ukuran
                                                                                  kertas        kertas       cetakan
                      Empat persegi panjang, memuat tulisan:         23 x 18 cm   mirror        Putih         Separasi,
                                                                                                             satu muka
                      Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

                                                                                                                                                         Pendistribusian Barang Logistik
                      Daerah..... Tahun......; No TPS; No. Kotak ;
                      PPS ; PPK; dan KPU Kabupaten/Kota


             10. Pedoman spesifikasi teknis daftar calon
                 a.    Pengertian daftar calon
                                                                                                                                                                            Pemilukada
                       Daftar calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah barang
                       cetakan yang memuat nama, foto, partai politik/gabungan partai politik pengusung
                       atau indipenden yang telah ditetapkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagai
                       pasangan calon peserta Pemilukada
                                                                                                                          Abstraksi
                 b. Spesifikasi teknis daftar calon                                                                          Guna menjamin barang-barang logistik Pemilukada diterima oleh semua tingkatan badan
                    Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 tidak mengatur spesifikasi teknis daftar calon.                          penyelenggara secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, KPU Provinsi/KPU
                    Dengan demikian, sesuai pasal 30 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota diberi kebebasan
                                                                                                                             Kabupaten/Kota menetapkan berbagai kebijakan berkait dengan tata cara pendistribusian
                    menetapkan spesifikasi teknis daftar calon. Misalnya ditentukan sebagai berikut:
                                                                                                                             sampai dengan pelaporan, skala prioritas daerah tujuan dan target waktu sesuai jadwal
                       1)    Ukuran        :
                                         ½ plano                                                                             Pemilukada.
                       2)    Warna       - tulisan hitam
                                           :
                                         - foto pasangan calon berwarna                                                     A. Pengantar
                       3)    Kertas   : cetakan
                       4)    Jumlah pasangan calon disesuaikan dengan hasil penetapan KPU Provinsi/KPU                         Bab empat ini berisi paparan tentang pendistribusian barang logistik Pemilukada, yakni
                             Kabupaten/Kota                                                                                    bagaimana tata cara pendistribusian, pengawasan dan pengawalannya, siapa yang menerima,
                                                                                                                               dan bagaimana pelaporannya.
             11. Pedoman spesifikasi teknis alat bantu tuna netra (template)                                                   Tujuan bab ini adalah:
60                                                                                                                                                                                                                        61
                 a.    Pengertian template                                                                                     Agar jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memahami/mengerti tentang tata cara
                       Template adalah alat bantu berupa lempengan yang yang memiliki ukuran sama persis
                                                                                                                               pendistribusian logistik Pemilukada, sehingga diterima oleh setiap badan pelaksana tepat
                       seperti surat suara Pemilukada dan berhuruf braille. Dengan alat ini, penyandang
                                                                                                                               waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
                       tunanetra dapat memberikan suara tanpa dibantu oleh pendamping.

                 b. Spesifikasi template
                    Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 tidak mengatur spesifikasi teknis template. Dengan                      B. Isi
                    demikian, sesuai pasal 30 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota diberi kebebasan
                    menetapkan spesifikasi teknis template. Misalnya ditentukan sebagai berikut:                               Materi yang dibahas pada bab ini, meliputi:

                       1)    Ukuran      : menyesuaikan ukuran surat suara Pemilukada                                                1.   Penentuan skala prioritas daerah tujuan
                       2)    Warna       : separasi satu muka                                                                        2.   Sarana angkutan
                       3)    Kertas      : artpaper 210 gr                                                                           3.   Lama waktu pendistribusian
                       4)    Huruf braile untuk setiap lubang pasangan calon                                                         4.   Penentuan target waktu
     Daftar Pemeriksaan:                                                                                                             5.   Penyusunan jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian
     Spesifikasi barang dan jasa logistik Pemilukada
                                                                                                                                     6.   Pelaksanaan distribusi
                                                                                  Pelaksanaan
           No.                                 Kegiatan                                                  Keterangan                  7.   Penerimaan barang
                                                                                  Ya       Tidak                                     8.   Penyimpanan
      1.          Apakah jajaran KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota telah
                  mempelajari dengan baik Peraturan KPU No. 66 tahun
                  2009?

      2.          Apakah dalam menetapkan spesifikasi teknis barang
                  logistik Pemilukada sudah mempedomani Peraturan
                  KPU No. 66 tahun 2009?
     C. Pengertian                                                                                                c.   Dalam menetapkan lama waktu pendistribusian, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/
                                                                                                                       Kota mengacu target waktu logistik Pemilukada harus diterima PPS. Untuk itu,
        Distribusi logistik Pemilukada adalah pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-                          harus cermat memperhatikan jarak lokasi, letak geografis, tingkat kesulitan, dan
        barang logistik Pemilukada yang berasal dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan/                           tingkat keamanan bagi daerah tujuan.
        atau dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke TPS dan sebaliknya
                                                                                                        4.   Penentuan target waktu
        dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan dan mengacu pada target waktu yang
        ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota                                                      a.   Sesuai Pasal 12 ayat 5 Peraturan KPU No. 72 tahun 2009:
                                                                                                                  1) Surat suara beserta kelengkapan administrasi (dalam kotak suara tersegel) sudah
                                                                                                                      harus diterima KPPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tangal
     D. Deskripsi                                                                                                     pemungutan suara
                                                                                                                  2) Perlengkapan di TPS (di luar kotak suara/dikemas tersendiri) harus sudah diterima
        KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengangkutan dan pengiriman                                KPPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
        barang logistik Pemilukada ke daerah tujuan harus menetapkan kebijakan mengenai hal-hal                       suara;
        berikut:                                                                                             b.   Kartu pemilih, merujuk pada Peraturan KPU No. 67 tahun 2009, sudah harus diterima




                                                                                                                                                                                                                        Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
                                                                                                                  pemilih selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
        1.   Penentuan skala prioritas daerah tujuan                                                              suara. Sedangkan surat undangan memilih (formulir model C6-KWK), merujuk pada
             a.   Skala prioritas pengiriman barang logistik Pemilukada didasarkan pada jarak lokasi,             Peraturan KPU No. 72 tahun 2009, sudah harus diterima pemilih selambat-lambatnya
                  lama waktu, letak geografis, tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi,                3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
                  dan tingkat keamanan/kerawanan daerah tujuan                                               c.   Pengiriman dan pendistribusian barang logistik Pemilukada berpedoman kepada
             b.   KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan skala prioritas daerah tujuan                        Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang tahapan program dan jadwal
                  berdasarkan kriteria di atas                                                                    waktu penyelenggaraan Pemilukada

        2.   Penentuan sarana angkutan                                                                  5.   Penyusunan jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian
             a.   Pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik Pemilukada yang             Setelah ditetapkan perkiraan lama waktu dan target waktu distribusi, KPU Provinsi/KPU
                  berasal dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK,           Kabupaten/Kota menyusun jadwal waktu pelaksanaaan pengangkutan/pengiriman
                  dan dari PPK ke PPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan setempat               barang-barang logistik Pemilukada didasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.
                  yaitu moda angkutan darat, laut dan udara.                                                 Misalnya:
62                                                                                                                                                                                                                      63
             b.   Dalam keadaan sangat mendesak, pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman dapat               a.   Jadwal waktu pengiriman barang dari KPU Provinsi untuk dikirim ke KPU Kabupaten/
                  dilakukan dengan melalui angkutan udara/angkutan tercepat (charter)                             Kota.
             c.   Penetapan pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman ditetapkan oleh KPU Provinsi/            b.   Jadwal waktu pengiriman/distribusi barang-barang logistik Pemilukada dari KPU
                  KPU Kabupaten/Kota                                                                              Kabupaten/Kota ke PPK;
        3.   Penentuan lama waktu pendistribusian                                                            c.   Jadwal waktu pengiriman/distribusi barang-barang logistik dari PPK ke PPS dari PPS
             a.   KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota harus menetapkan batas waktu barang-barang                     ke KPPS.
                  logistik Pemilukada sampai di daerah tujuan misalnya ditentukan:                                 Dalam Pemilukada Provinsi, ada baiknya jadwal waktu distribusi barang logistik Pemilukada Provinsi
                  1) Pengiriman barang-barang logistik dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota                     tidak ditentukan rigid, namun ada keleluasaan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk mengatur lebih
                                                                                                                   lanjut berdasarkan pertimbangan keamanan dan efisiensi.
                       paling lama 5 (lima) hari
                                                                                                                   Contoh:
                  2) Pengiriman surat suara dan barang-barang dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK
                       (kecamatan) paling lama 3 (tiga) hari                                                       Bagi wilayah perkotaan, seperti Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Magelang di Jawa Tengah
                                                                                                                   yang hanya mempunyai 3-4 Kecamatan dan kemudahan transportasi, akan lebih efisien jika logistik
                  3) Pengiriman surat suara dan barang-barang dari PPK ke PPS (desa/kelurahan)                     Pemilukada di simpan di gudang KPU kota yang selanjutnya langsung didistribusikan ke TPS 1
                       harus sudah diterima di PPS paling lama (tiga) hari;                                        (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
             b.   KPU Kabupaten/Kota harus menetapkan batas waktu barang-barang logistik
                  Pemilukada sampai di daerah tujuan misalnya ditentukan:                               6.   Pelaksanaan pendistribusian
                  1) Pengiriman surat suara dan barang-barang dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK                 Untuk pelaksanaan pengangkutan/pengiriman surat suara dan barang-barang logistik
                     (kecamatan) paling lama 3 (tiga) hari                                                   Pemilukada ke daerah tujuan, dilakukan kegiatan:
                  2) Pengiriman surat suara dan barang-barang dari PPK ke PPS harus sudah diterima
                     di PPS (desa/kelurahan) paling lama 3 (tiga) hari




                                                                                                                                 Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                         Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                                                                                                          •	   Pengangkutan	 dan	 pengiriman	 logistik	 dapat	 sekaligus	 dilaksanakan	 oleh	 perusahaan	
                                                                                                               penyedia barang (satu paket dengan pengadaan sebagaimana tertuang dalam dokumen
                                                                                                               kontrak). Tata cara pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman surat suara dan barang-
                                                                                                               barang logistik Pemilukada tersebut mengikuti prosedur pengangkutan/ pengiriman
                                                                                                               barang logistik seperti uraian di atas
                                                                                                          •	   Pengangkutan	dan	pengiriman	barang	logistik	dilakukan	dengan	cara	yang	cepat,	aman,	
                                                                                                               murah sesuai dengan kondisi geografis dan transportasi daerah masing-masing
                                                                                                          •	   Biaya	 bongkar	 barang	 logistik	 di	 daerah	 tujuan	 sebaiknya	 dianggarkan	 tersendiri	 dan	
                                                                                                               menggunakan tenaga bongkar setempat

                                                                                                 d. Pengawalan dan pengawasan
                                                                                                    1) Pengawalan
                                                                                                       •	 Demi	keselamatan	dan	keamanan	barang-barang	logistik	Pemilukada	yang	
                                                                                                          dikirim ke daerah tujuan, bilamana tingkat kerawanan keamanan tinggi,
                                                                                                          maka pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik
                                                                                                          dimaksud, harus melibatkan petugas pengawalan yang personilnya berasal




                                                                                                                                                                                                                Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
                                                                                                          dari aparat keamanan
     a.   Persiapan                                                                                    •	 Pengawalan	terhadap	pelaksanaan	pengangkutan	dan	pengiriman	barang-
                                                                                                          barang logistik Pemilukada dilakukan sejak barang-barang logistik tersebut
          1) Menetapkan rute wilayah distribusi barang-barang logistik Pemilukada;
                                                                                                          mulai diangkut dan dikirim ke daerah tujuan sampai barang-barang logistik
          2) Menetapkan moda angkutan yang akan digunakan;                                                tersebut diserahkan kepada pihak yang menerimanya
          3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
          4) Menyiapkan dan menerbitkan surat perintah penyerahan(SPP) barang dan surat
              perintah angkut (SPA)
          5) Menyiapkan berita acara penyerahan barang.
          6) Melakukan pengepakan per jenis barang atau per paket alokasi barang logistik
              untuk daerah tertentu;
     b. Pengaturan penyimpanan dalam gudang sementara
        Penyimpanan barang-barang logistik dalam gudang diatur sebagai berikut:
64                                                                                                                                                                                                              65
          1)   Diletakkan sedemikian rupa sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara
               periodik
          2)   Disusun berdasarkan jenis dan kelompok secara terpisah, sehingga tidak tertukar
               satu sama lain
          3)   Diberi label nama barang dan jumlahnya
          4)   Ditumpuk berdasarkan wilayah daerah tujuan dan diberi jarak/antara untuk
               kelancaran mobilitas pengangkutan barang
          5)   Dibuat berita acara barang masuk-keluar gudang
     c.   Pemeriksaan dan penelitian
          1) Untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepakan, barang-                  2) Pengawasan
             barang logistik harus disusun dalam tumpukan/kapling yang akan diangkut dan                •	 Untuk	memberi	jaminan	bagi	kelancaran,	keamanan	dan	di	alamat	daerah	
             dikirim ke daerah tujuan                                                                      tujuan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap
          2) Barang-barang logistik Pemilukada yang akan dikirim, diatur menurut alokasi                   pelaksanaan pengangkutan/pengiriman
             daerah tujuan sesuai dengan jadwal waktu pengiriman secara berurutan                       •	 Pengawasan	dilaksanakan	dengan	cara:
          3) Jumlah barang-barang logistik yang dipetikan/dipak harus sesuai dengan daftar                 - Menempatkan petugas KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota di perusahaan
             pengepakan/pemetian                                                                               ekspedisi
          4) Barang-barang logistik yang akan dikirim ke daerah tujuan terlebih dahulu                     - Memperhatikan pelaksanaan pengiriman surat suara dan barang-barang
             diperiksa dan diteliti oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota                                       sesuai alokasi yang sudah ditetapkan
          5) KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugas di perusahaan                             - Mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula (preventif )
             ekspedisi untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara
             pengangkutan dan pengiriman surat suara dan barang-barang keperluan
             Pemilukada.

                                                                                                                    Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                            Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                        -   Mengecek setiap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman surat                c.   Pejabat penerima barang membuat laporan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/
                            suara dan barang-barang yang sudah mendapat kepastian dari                        Kota pengirim
                            perusahaan ekspedisi dengan jalan menyampaikan berita melalui
                                                                                                               Guna memastikan logistik yang diterima oleh pejabat penerima barang tepat jenis, tepat jumlah
                            radiogram/telepon ke alamat tujuan                                                 dan tepat kualitas, disediakan 2 (dua) model berita acara serah terima (BAST) barang, yakni BAST
                        - Mengecek surat suara dan barang-barang yang telah dikirim sesuai                     sementara dan BAST asli.
                            alamat tujuan penerima dengan utuh dan selamat                                     Pejabat penerima barang menandatangani BAST sementara berdasarkan jumlah peti/koli/packing
                   •	   Pengawasan	 terhadap	 pelaksanaan	 pengangkutan	 dan	 pengiriman	 surat	               barang yang diterima. Selanjutnya dalam waktu paling lama 2 x 24 jam pajabat penerima barang
                                                                                                               menandatangani BAST asli setelah menghitung secara rinci seluruh barang yang diterima, meliputi
                        suara dan barang-barang meliputi:
                                                                                                               jumlah, jenis, dan kondisi barang, serta membuat laporan dalam hal ditemukan kekurangan jumlah
                        - Surat perintah penyerahan (SPP) dan surat perintah angkut (SPA)                      dan jenis barang, atau rusak
                        - Ketepatan waktu pengiriman sampai di daerah tujuan masing-masing
                            disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan
                                                                                                    8.   Penyimpanan
                        - Pemberitahuan melalui faksimile/telegram kepada pejabat penerima
                                                                                                         Barang logistik Pemilukada yang diterima oleh pejabat penerima barang selanjutnya
                            barang
                                                                                                         disimpan sementara waktu di gudang. Penyimpanan dalam gudang diatur sebagai
                        - Berita acara serah terima (BAST) yang telah ditandatangani pejabat




                                                                                                                                                                                                                  Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
                                                                                                         berikut:
                            penerima di daerah tujuan masing-masing
                                                                                                         a.   Diletakkan sedemikian rupa sehingga mudah dikontrol dan dihitung
                        - Berita acara barang rusak, khususnya surat suara yang masih menjadi
                            tanggungan perusahaan                                                        b.   Disusun berdasarkan jenis barang
          e.   Pelaporan                                                                                 c.   Diberi label nama barang dan jumlahnya
               Secara berkala perusahan ekspedisi harus menyampaikan perkembangan (progress              d.   Ditumpuk dan diberi jarak/antara untuk kelancaran mobilitas pengangkutan barang
               report) pelaksanaan pengangkutan /pengiriman barang-barang logistik keperluan             e.   Dibuat berita acara barang masuk-keluar gudang.
               Pemilukada kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

     7.   Penerimaan Barang




66                                                                                                                                                                                                                67




          Barang-barang logistik Pemilukada yang dikirim ke daerah tujuan diterima oleh pejabat
          penerima barang di daerah tujuan. Sebelum menandatangani berita acara serah terima
          barang, pejabat penerima barang harus melakukan pemeriksaan terhadap:
          a.   Kesesuaian jumlah peti/koli/packing yang diterima dengan surat perintah penyerahan
               (SPP)
          b.   Pemeriksaan terhadap jumlah dan isi koli dilaksanakan dengan melakukan kegiatan:
               1) Membuka peti/koli/packing satu persatu untuk dicatat tulisan pada label peti/
                  koli/packing yang bersangkutan
               2) Memeriksa isi peti/koli/packing yang telah dibuka dan dicocokan dengan SPP
               3) Mencatat dan melaporkan nomor peti/koli/packing yang isinya tidak sesuai
                  dengan SPP




                                                                                                                             Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                     Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     Daftar pemeriksaan:                                                                                   Daftar pemeriksaan:
     Pendistribusian barang logistik Pemilukada                                                            Pendistribusian barang logistik Pemilukada
                                                                                Pelaksanaan                                                                                        Pelaksanaan
      No.                              Kegiatan                                               Keterangan    No.                            Kegiatan                                              Keterangan
                                                                                Ya    Tidak                                                                                        Ya    Tidak
     1.     Apakah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan skala                                               c. Pemeriksaan dan penelitian:
            prioritas pengiriman barang logistik Pemilukada berdasarkan                                              - Barang-barang logistik disusun dalam tumpukan/kapling
            pada jarak lokasi, lama waktu, letak geografis, tingkat kesulitan                                          yang akan diangkut dan dikirim ke daerah tujuan
            medan maupun sarana transportasi, dan tingkat keamanan/
                                                                                                                     - Barang-barang logistik yang akan dikirim, diatur menurut
            kerawanan daerah tujuan?
                                                                                                                       alokasi daerah tujuan sesuai dengan jadwal waktu
     2.     Apakah pengiriman barang logistik Pemilukada:                                                              pengiriman secara berurutan

            •	   Secara swakelola                                                                                    - Jumlah barang-barang logistik yang dipetikan/dipak harus
                                                                                                                       sesuai dengan daftar pengepakan/pemetian
            •	   Oleh pihak ketiga
                                                                                                                     - Barang-barang logistik yang akan dikirim ke daerah tujuan
     3.     Apakah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan lama                                                     terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh KPU Provinsi/




                                                                                                                                                                                                                 Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
            waktu pendistribusian dengan memperhatikan kapan batas                                                     KPU Kabupaten/Kota
            akhir barang-barang logistik Pemilukada harus sampai di daerah                                           - KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugas
            tujuan?                                                                                                    di perusahaan ekspedisi untuk menjadi saksi dalam setiap
                                                                                                                       pembuatan berita acara pengangkutan dan pengiriman
     4.     Apakah dalam menetapkan target waktu mempedomani
                                                                                                                       surat suara dan barang-barang keperluan Pemilukada
            Peraturan KPU No. 72 tahun 2009; Peraturan KPU No. 67 tahun
            2009; dan keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang                                       7.     Apakah pengawalan pengangkutan dan pengiriman barang-
            bersangkutan tentang tahapan program dan jadwal waktu                                                 barang logistik Pemilukada dilakukan dengan:
            penyelenggaraan Pemilukada?
                                                                                                                  a. Melibatkan petugas pengawalan yang personilnya berasal
     5.     Apakah jadwal pengangkutan/pengiriman barang-barang                                                      dari aparat keamanan?
            logistik Pemilukada disusun didasarkan skala prioritas yang
            telah ditetapkan                                                                                      b. Dilakukan sejak barang-barang logistik tersebut mulai
                                                                                                                     diangkut dan dikirim ke daerah tujuan sampai barang-
     6.     Apakah dalam melaksanakan pendistribusian dilakukan                                                      barang logistik tersebut diserahkan kepada pihak yang
            langkah-langkah:                                                                                         menerimanya?
            a. Persiapan:                                                                                         c. Apakah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
                 - Menetapkan rute wilayah distribusi barang-barang logistik                                         pengangkutan/pengiriman?
68                 Pemilukada;                                                                                                                                                                                   69
                                                                                                                  d. Pengawasan dilaksanakan dengan cara:
                 - Menetapkan moda angkutan yang akan digunakan;
                                                                                                                     - Menempatkan petugas KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
                 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.                                                       di perusahaan ekspedisi
                 - Menyiapkan    dan    menerbitkan       surat   perintah                                           - Memperhatikan pelaksanaan pengiriman surat suara dan
                   penyerahan(SPP) barang dan surat perintah angkut (SPA)                                              barang-barang sesuai alokasi yang sudah ditetapkan
                 - Menyiapkan berita acara penyerahan barang.                                                        - Mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula
                 - Melakukan pengepakan per jenis barang atau per paket                                                (preventif )
                   alokasi barang logistik untuk daerah tertentu                                                     - Mengecek setiap pelaksanaan pengangkutan dan
            b. Pengaturan penyimpanan dalam gudang:                                                                    pengiriman surat suara dan barang-barang yang sudah
                                                                                                                       mendapat kepastian dari perusahaan ekspedisi dengan
                 - Diletakkan sedemikian rupa sehingga mudah dikontrol                                                 jalan menyampaikan berita melalui radiogram/telepon ke
                   dan dihitung secara periodik                                                                        alamat tujuan
                 - Disusun berdasarkan jenis dan kelompok secara terpisah,                                           - Mengecek surat suara dan barang-barang yang telah
                   sehingga tidak tertukar satu sama lain                                                              dikirim sesuai alamat tujuan penerima dengan utuh dan
                 - Diberi label nama barang dan jumlahnya                                                              selamat
                 - Ditumpuk berdasarkan wilayah daerah tujuan dan diberi
                   jarak/antara untuk kelancaran mobilitas pengangkutan
                   barang
                 - Dibuat berita acara barang masuk-keluar gudang




                                                                                                                                        Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     Daftar pemeriksaan:


                                                                                                                                                                                          Bab 5
     Pendistribusian barang logistik Pemilukada
                                                                                  Pelaksanaan
      No.                               Kegiatan                                                Keterangan
                                                                                  Ya    Tidak


                                                                                                                              Tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK,
            e. Apakah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
               pengangkutan dan pengiriman surat suara dan barang-
               barang yang meliputi:
                 -   Surat perintah penyerahan (SPP) dan surat perintah
                     angkut (SPA)                                                                                        PPS, dan KPPS dalam Penerimaan dan
                 -   Ketepatan waktu pengiriman sampai di daerah tujuan
                     masing-masing disesuaikan dengan waktu yang telah
                     ditetapkan
                                                                                                                   Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
                 -   Pemberitahuan melalui faximile/telegram kepada pejabat
                     penerima barang
                 -   Berita acara serah terima (BAST) yang telah ditandatangani
                                                                                                             Abstraksi
                     pejabat penerima di daerah tujuan masing-masing                                            Guna menjamin barang-barang logistik Pemilukada diterima oleh semua tingkatan badan
            f.   Apakah secara berkala perusahan ekspedisi menyampaikan
                                                                                                                penyelenggara secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran KPU Kabupaten/
                 perkembangan (progres report) pelaksanaan pengangkutan                                         Kota memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam penerimaan dan
                 /pengiriman barang-barang logistik keperluan Pemilukada                                        pendistribusian barang logistik Pemilukada, yakni menjamin diterimanya seluruh logistik oleh
                 kepada    KPU    Provinsi/KPU    Kabupaten/Kota    yang
                 bersangkutan?
                                                                                                                KPPS secara tepat jenis, tepat, jumlah dan tepat waktu.
     8.     Apakah dalam menandatangani berita acara serah terima
            barang, pejabat penerima barang telah melakukan pemeriksaan                                        A. Pengantar
            terhadap:

            a. Kesesuaian jumlah peti/koli/packing yang diterima dengan                                           Bab lima ini berisi paparan tentang tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam
               surat perintah penyerahan (SPP)?
                                                                                                                  penerimaan dan pendistribusian barang logistik Pemilukada, yakni memuat bagaimana alur
            b. Jumlah dan isi koli?                                                                               penerimaan dan pengiriman logistik, apa saja tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
            c. Membuat laporan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota                                             Tujuan bab ini adalah:
70             pengirim?                                                                                                                                                                                       71
                                                                                                                  Agar jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memahami/mengerti tentang tugas KPU
     9.     Apakah pajabat penerima barang menandatangani BAST asli
            setelah menghitung secara rinci seluruh barang yang diterima,                                         Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam penerimaan dan pendistribusian barang logistik
            meliputi jumlah, jenis, dan kondisi barang, serta membuat                                             Pemilukada, sehingga barang logistik yang diterima dan yang didistribusikan tepat sasaran,
            laporan dalam hal ditemukan kekurangan jumlah dan jenis                                               tepat waktu, dan tepat jumlah.
            barang, atau rusak?

     10.    Apakah barang logistik Pemilukada yang diterima oleh pejabat
            penerima barang sementara waktu disimpan di gudang?                                                B. Isi
     11.    Apakah penyimpanan dalam gudang diatur sebagai berikut?

            a. Diletakkan sedemikian rupa sehingga mudah dikontrol dan
                                                                                                                  Materi yang dibahas pada bab ini, meliputi:
               dihitung                                                                                                 1.   Alur penerimaan dan pendistribusian logistik
            b. Disusun berdasarkan jenis barang                                                                         2.   Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penerimaan dan pendistribusian barang logistik
            c. Diberi label nama barang dan jumlahnya                                                                   3.   Tugas PPK dalam penerimaan dan pendistribusian barang logistik
            d. Ditumpuk dan diberi jarak/antara untuk kelancaran mobilitas                                              4.   Tugas PPS dalam penerimaan dan pendistribusian barang logistik
               pengangkutan barang
                                                                                                                        5.   Tugas KPPS dalam penerimaan barang logistik
            e. Dibuat berita acara barang masuk-keluar gudang
                                                                                                                        6.   Kesiapan Data
                                                                                                                                                                                                                                   Tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Penerimaan dan Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
     C. Pengertian                                                                                                   Alur penerimaan dan distribusi                                Alur penerimaan dan distribusi
                                                                                                                      logistik Pemilukada Provinsi                                       logistik Pemilukada
        KPU Kabupaten/Kota memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam penerimaan                                                                                             Kabupaten/Kota
                                                                                                                         KPU Provinsi (sekretaris)
        dan pendistribusian barang logistik Pemilukada, yakni menjamin diterimanya seluruh logistik                      • Mengadakan logistik
        oleh PPS secara tepat jenis, tepat, jumlah dan tepat waktu, yang selanjutnya didistribusikan                     • Mendistribusikan logistik                                KPU Kabupaten/Kota (sekretaris)
                                                                                                                                                                                    • Mengadakan logistik
        ke TPS secara tepat jenis, tepat, jumlah dan tepat waktu pula. Untuk itu, sangatlah penting                                                                                 • Mengepak/mengeset logistik
        pengetahuan tentang tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam                            KPU Kabupaten/Kota (sekretaris)                            • Mendistribusikan logistik
                                                                                                                         • Menerima logistik
        penerimaan dan pendistribusian barang logistik Pemilukada                                                        • Mengepak/mengeset logistik
                                                                                                                         • Mendistribusikan logistik
                                                                                                                                                                                     PPK
     D. Deskripsi                                                                                                                                                                   • Menerima logistik
                                                                                                                          PPK                                                       • Mendistribusikan logistik
                                                                                                                         • Menerima logistik
                                                                                                                         • Mendistribusikan logistik
        1.   Alur penerimaan dan pendistribusian logistik Pemilukada
             Alur penerimaan dan pendistribusian barang logistik Pemilukada sehingga siap digunakan                                                                                  PPS
             untuk pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut:                                              PPS                                                       • Menerima logistik
                                                                                                                         • Menerima logistik                                        • Mendistribusikan logistik
             a.   Barang-barang Pemilukada Provinsi didistribusikan oleh sekretariat KPU Provinsi                        • Mendistribusikan logistik
                  sampai ke sekretariat KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya oleh sekretariat KPU
                  Kabupaten/Kota didistribusikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS                                         KPPS                                                        KPPS
                                                                                                                         • Menerima logistik                                         • Menerima logistik
             b.   Barang-barang Pemilukada Kabupaten/Kota didistribusikan oleh sekretariat KPU
                  KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS
             c.   KPU Kabupaten/Kota harus sudah menerima surat suara selambat-lambatnya 20 hari
                                                                                                         2.   Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penerimaan dan pendistribusian logistik
                  sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
                                                                                                              a.   Pada Pemilukada Provinsi KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk membantu
             d.   KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara.
                                                                                                                   KPU Provinsi melakukan penerimaan dan pendistribusian barang-barang logistik
             e.   KPU Kabupaten/Kota melakukan pengiriman kotak suara yang berisi surat suara yang                 Pemilukada ke badan pelaksana tingkat dibawahnya (PPK, PPS dan KPPS), dan
                  sudah terlipat, formulir seri model C-KWK berikut alat kelengkapan administrasi, dan             membuat laporan penerimaan dan pendistribusian logistik
                  bilik suara kepada KPPS melalui PPK dan PPS
72                                                                                                            b.   Dengan pertimbangan efisiensi biaya dan efektitas waktu KPU Provinsi dapat                                      73
             f.   Dalam pendistribusian surat suara dan barang-barang/perlengkapan pendukung                       mendelegasikan pengadaan barang logistik Pemilukada kepada KPU Kabupaten/
                  Pemilukada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Pemerintah                         Kota
                  Daerah
                                                                                                              c.   Pejabat penerima barang di KPU Kabupaten/Kota meneliti dan mencocokkan barang
             g. Dalam melakukan pengamanan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat meminta                           logistik Pemilukada Provinsi yang diterima dengan surat perintah pengiriman (SPP)
                 bantuan/bekerja sama dengan aparat keamanan setempat.                                             barang dari KPU Provinsi dan menandatangani berita acara serah terima (BAST)
                                                                                                                   barang. Selanjutnya melaporkan hasil pengecekan logistik Pemilukada Provinsi
                                                                                                                   kepada KPU Provinsi
                                                                                                                                                        Pelaporan penerimaan logistik
                                                                                                                    KPU Kabupaten/Kota membuat 2 (dua) bentuk laporan yaitu:
                                                                                                                    •	     Laporan	 secara	 umum	 mengenai	 logistik	 Pemilukada	 yang	 telah	 diterima,	 paling	 lambat	 1	 X	
                                                                                                                           24 jam dengan bentuk format laporan memuat jenis/ item logistik yang diterima dan tanggal
                                                                                                                           penerimaan
                                                                                                                    •	     Laporan	 secara	 rinci	 mengenai	 logistik	 Pemilukada	 yang	 telah	 diterima	 memuat	 jenis	 /item	
                                                                                                                           logistik, kebutuhan barang, barang yang diterima, satuan barang (lembar atau buah atau botol)
                                                                                                                           kondisi	barang	(baik/lebih/kurang/rusak)	dan	tanggal	penerimaan	barang	paling	lambat	2	X	24	
                                                                                                                           jam sejak penerimaan logistik Pemilukada, dan laporan tersebut merupakan hasil pengecekan
                                                                                                                           atau penghitungan logistik Pemilukada yang diterima
                                                                                                                    •	     Laporan	 logistik	 ditandatangani	 oleh	 sekretaris	 KPU	 Kabupaten/Kota	 dan	 diketahui	 ketua	 KPU	
                                                                                                                           Kabupaten/Kota

                                                                                                              d.   KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja (pokja) penerimaan dan
                                                                                                                   pendistribusian logistik Pemilukada dengan keputusan KPU.




                                                                                                                                      Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                              Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                                                                                                                                                                                                                   Tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Penerimaan dan Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
          1)   Tugas pokja:                                                                                                     •	  Lem/perekat,	 karet/tali	 pengikat,	 label,	 spidol	 biru,	 sampul	 kertas,	
               •	 Melaksanakan	 penerimaan,	 penyortiran,	 pengesetan,	 dan	 pendistribusian	                                       kantong plastik, dan ballpoint biru
                    barang-barang logistik                                                                                  b) Barang logistik Pemilukada di luar kotak suara dan dikemas tersendiri,
               •	 Melaksanakan	 pengendalian	 distribusi	 dan	 pelaporan	 barang-barang	                                        adalah:
                    logistik                                                                                                    •	 Daftar	pasangan	calon
          2)   Susunan keanggotaan pokja, misalnya sebagai berikut:                                                             •	 Daftar	Pemilih	Tetap	(DPT)
               •	 Pengarah	                 :	 1	(satu)	orang	anggota	KPU	Kabupaten/Kota                                        •	 Tanda	pengenal	KPPS,	saksi,	dan	petugas	pengamanan
               •	 Ketua	                    :	 1	(satu)	orang	anggota	KPU	Kabupaten/Kota                                        •	 Panduan	 teknis	 pengisian	 formulir	 pemungutan	 dan	 penghitungan	
               •	 Sekretaris	               :	 1	(satu)	orang	anggota	KPU	Kabupaten/Kota                                            suara di TPS, termasuk naskah sumpah/janji
               •	 Koordinator	Penerimaan	 :	 1	(satu)	orang	kasubag                                                             •	 Gembok	dan	anak	kunci	dalam	plastik	transparan
               •	 Koordinator	Pengesetan	 :	 1	(satu)	orang	kasubag                                                             •	 Alat	bantu	tunanetra/template
               •	 Koordinator	Penyortiran	 :	 1	(satu)	orang	staf	yang	ditunjuk                                                 •	 Bilik	suara
               •	 Koordinator	Distribusi	 :	 1	(satu)	orang	kasubag                                                             •	 Surat	pemberitahuan/undangan	untuk	memberikan	suara	di	TPS	(model	
                                                                                                                                    C6-KWK.KPU)
               •	 Koordinator	Pelaporan	 :	 1	(satu)	orang	kasubag
                                                                                                                                •	 Kartu	pemilih
               •	 Anggota	                  :	 ..........	orang
               catatan: jumlah keanggotaan disesuaikan dengan volume pekerjaan dan berprinsip                          7)   Melakukan pengecekan akhir kelengkapan logistik per TPS, sebagai berikut:
               efesiensi dan efektivitas.                                                                                   a) PPK yang bersangkutan mengelompokkan kotak suara per PPS.
                                                                                                                            b) Meminta PPS melakukan pengecekan sebelum kotak suara digembok dan
     e.   KPU Kabupaten/Kota setelah menerima barang-barang logistik dari KPU Provinsi
                                                                                                                                disegel untuk memastikan ketepatan jumlah dan jenis logistik per TPS di
          (khusus untuk surat suara) melakukan:
                                                                                                                                wilayah kerja PPS yang bersangkutan.
          1) Pengecekan jumlah surat suara
                                                                                                                  g.   KPU Kabupaten/Kota mengirimkan kotak suara dan perlengkapan pendukung
          2) Memisahkan/mensortir surat suara yang rusak dan surat suara yang baik                                     pemungutan dan penghitungan suara ke PPS melalui PPK, dibuatkan berita acara
              melibatkan anggota PPK, PPS dan anggota masyarakat.
                                                                                                                       serah terima (BAST)
          3) Melipat surat suara menurut petunjuk;
                KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan pedoman teknis mengenai:                         3.   Tugas PPK dalam penerimaan dan pendistribusian barang logistik
                •	   Surat	suara	yang	dikategorikan	rusak	dan	tidak	lolos	sortir
74              •	   Cara	pelipatan	surat	suara
                                                                                                                  a.   PPK menerima barang logistik Pemilukada dari KPU Kabupaten/Kota, meneliti dan               75
                                                                                                                       mencocokkan dengan surat perintah pengiriman (SPP) dari KPU Kabupaten/Kota dan
                •	   Mekanisme	pelaporan	dalam	hal	ada	surat	suara	rusak	dan/atau	kurang	dari	jumlah	yang	
                     dibutuhkan
                                                                                                                       menandatangani berita acara serah terima (BAST)
                                                                                                                  b.   PPK menjaga keamanan barang logistik Pemilukada selama masa penyimpanan
     f.   KPU Kabupaten/Kota melakukan pengepakan/pengesetan barang logistik Pemilukada
                                                                                                                       di PPK dan pada saat pengiriman ke PPS, yakni tidak membuka, merusak, atau
          berdasarkan alokasi per TPS dan alokasi logistik untu PPK serta PPS dengan melibatkan
                                                                                                                       menghilangkan, dan disimpan pada tempat (gudang) yang memadai dan dapat
          PPK dan PPS yang bersangkutan, dengan kegiatan adalah sebagai berikut:
                                                                                                                       dijamin keamanannya
          1) Menghitung surat suara per TPS
                                                                                                                  c.   PPK mengirim barang logistik Pemilukada kepada PPS sesuai jadwal, berpedoman
          2) Menghitung formulir seri model C-KWK per TPS:
                                                                                                                       kepada Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang tahapan program dan
          3) Menghitung DPT per TPS (sesuai nama pemilih terdaftar di TPS yang                                         jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada, serta dibuatkan berita acara serah terima
              bersangkutan)                                                                                            (BAST)
          4) Menghitung alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara per TPS
                                                                                                                  d.   PPK melaporkan penerimaan dan pendistribusian barang logistik Pemilukada kepada
          5) Menghitung alat kelengkapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di                                  KPU Kabupaten/Kota
              PPK;
                                                                                                                  e.   Langkah-langkah PPK terkait dengan kegiatan menerima dan mendistribusikan
          6) Mengepak logistik per TPS:                                                                                logistik Pemilukada sebagai berikut:
              a) Barang logistik Pemilukada yang dimasukkan ke dalam kotak suara, adalah:                              1) Membentuk tim penerimaan dan pengendalian distribusi barang logistik
                  •	 Surat	suara	dalam	sampul	kertas	dan	disegel                                                            Pemilukada, susunan Keanggotaannya:
                  •	 Tinta	sidik	jari                                                                                       •	 Ketua	      :	 1	(satu)	orang	ketua	PPK	atau	anggota	yang	ditunjuk
                  •	 Alat	dan	alas	coblos                                                                                   •	 Sekretaris	 :	 1	(satu)	orang	sekretaris	PPK
                  •	 Segel                                                                                                  •	 Anggota	 :	 2	(dua)	orang	staf	pelaksana
                  •	 Formulir	seri	model	C-KWK	beserta	lampirannya	(tidak	termasuk	model	
                      C6-KWK.KPU)

                                                                                                                                     Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                             Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                                                                                                                                                                                                             Tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Penerimaan dan Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada
               2)   Melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu kecamatan dan aparat                              Alur Laporan penerimaan                             Alur Laporan penerimaan logistik
                    keamanan, untuk pengamanan barang-barang logistik mulai dari penerimaan,                    logistik Pemilukada Provinsi                            Pemilukada Kabupaten/Kota
                    penyimpanan sementara serta pendistribusian ke PPS.
               3)   Mendistribusikan barang logistik, dengan ketentuan:                                                 KPU Provinsi                                         KPU Kabupaten/Kota
                    •	 Mendahulukan	desa	terjauh	dan/atau	sulit	dijangkau
                    •	 Menyertakan	anggota	PPK	dan	petugas	pengamanan                                            KPU Kabupaten/Kota
                    •	 Menggunakan	alat	transportasi	cepat	dan	aman.                                                                                                         Ketua PPK melaporkan
                                                                                                                 (sekretaris)melaporkan
                                                                                                                                                                             logistik yang diterima
                                                                                                                 logistik yang diterima
     4.   Tugas PPS dalam penerimaan dan pendistribusian barang logistik
          a.   PPS menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima dari PPK, meneliti,
               mencocokkan dan menandatangani berita acara serah terima (BAST)                                                                                               Ketua PPS melaporkan
                                                                                                                  Ketua PPK melaporkan                                       logistik yang diterima
          b.   PPS menjaga keamanan barang logistik selama masa penyimpanan di PPS dan pada                       logistik yang diterima
               saat pengiriman ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan
               disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya
                                                                                                                  Ketua PPS melaporkan                                   Ketua KPPS melaporkan
          c.   PPS mengirim barang logistik kepada KPPS sesuai jadwal
                                                                                                                  logistik yang diterima                                  logistik yang diterima
          d.   PPS membuat berita acara serah terima (BAST) barang logistik dari PPS ke KPPS
          e.   PPS melaporkan penerimaan dan pendistribusian barang logistik kepada PPK                                                                                 Keterangan:
                                                                                                                 Ketua KPPS melaporkan
          f.   Langkah-langkah PPS terkait dengan kegiatan menerima dan mendistribusikan                                                                                               : Supervisi
                                                                                                                  logistik yang diterima
               barang logistik sebagai berikut:
               1) Melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, Panwaslu lapangan dan aparat
                   keamanan untuk pengamanan barang-barang logistik mulai dari penerimaan,
                                                                                                   Daftar pemeriksaan:
                   penyimpanan sementara serta pendistribusian ke KPPS
                                                                                                   Tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
               2) Menyampaikan kartu pemilih kepada pemilih paling lambat 5 (lima) hari sebelum    dalam penerimaan dan pendistribusian barang logistik Pemilukada
                   hari dan tanggal pemungutan suara, dan surat pemberitahuan untuk memberikan
                                                                                                                                                                                Pelaksanaan
                   suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) kepada ketua KPPS untuk diteruskan ke pemilih    No.                             Kegiatan                                                    Keterangan
                   di wilayah kerjanya, dengan ketentuan ketua KPPS harus menyampaikan surat                                                                                    Ya    Tidak
76                 pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih (Model C6-KWK.KPU),         1.     Apakah pendistribusian logistik Pemilukada mengikuti alur                                          77
                   paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.                 berikut ini?

                                                                                                          a. Barang-barang Pemilukada Provinsi didistribusikan oleh
     5.   Tugas KPPS dalam penerimaan barang logistik                                                        sekretariat KPU Provinsi sampai ke sekretariat KPU Kabupaten/
                                                                                                             Kota, selanjutnya oleh sekretariat KPU Kabupaten/Kota
          a.   Sesuai pasal 12 ayat 5 Peraturan KPU No. 72 tahun 2009 KPPS menerima perlengkapan
                                                                                                             didistribusikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS
               pemungutan dan penghitungan suara yang diperlukan di TPS dari PPS selambat-
               lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tangal pemungutan suara                           b. Barang-barang Pemilukada Kabupaten/Kota didistribusikan
                                                                                                             oleh sekretariat KPU KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS
          b.   KPPS menandatangani berita acara serah terima (BAST) dari PPS ke KPPS                         melalui PPK dan PPS
          c.   KPPS melaporkan penerimaan barang logistik kepada PPS                                      c. KPU Kabupaten/Kota sudah menerima surat suara selambat-
          d.   KPPS menjaga keamanan barang logistik selama masa penyimpanan di TPS, yakni                   lambatnya 20 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
                                                                                                             suara
               tidak membuka, merusak, atau menghilangkan (untuk alasan keamanan dapat
               disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya)                           d. KPU Kabupaten/Kota melakukan pernyortiran dan pelipatan
                                                                                                             surat suara

                                                                                                          e. KPU Kabupaten/Kota melakukan pengiriman kotak suara
                                                                                                             yang berisi surat suara yang sudah terlipat, formulir seri
                                                                                                             model C-KWK.KPU berikut alat kelengkapan administrasi,
                                                                                                             dan bilik suara kepada KPPS melalui PPK dan PPS

                                                                                                          f.   KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh
                                                                                                               pemerintah daerah untuk melakukan pendistribusian
                                                                                                               surat suara dan barang-barang/perlengkapan pendukung
                                                                                                               Pemilukada




                                                                                                                                  Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                          Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     Daftar pemeriksaan:


                                                                                                                                                                                       Bab 6
     Tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
     dalam penerimaan dan pendistribusian barang logistik Pemilukada
                                                                               Pelaksanaan
      No.                               Kegiatan                                             Keterangan
                                                                               Ya    Tidak
            g. KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan/
               bekerja sama dengan aparat keamanan setempat dalam
                                                                                                                                                     Penarikan Barang Logistik
               melakukan pengamanan logistik Pemilukada

            h. Dalam pendistribusian surat suara dan barang-barang/
                                                                                                                                                                  Pemilukada
               perlengkapan pendukung Pemilukada KPU Provinsi/KPU
               Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh pemerintah daerah

     2.     Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat laporan penerimaan
            logistik Pemilukada?

            a. Menyampaikan laporan yang sifatnya umum paling lambat                                      Abstraksi
               1 X 24	jam                                                                                    Guna menjamin barang-barang logistik Pemilukada dapat ditarik dari TPS secara tepat waktu,
            b. Menyampaikan laporan secara rinci mengenai logistik                                           jenis dan jumlah, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan berkait dengan
               Pemilukada yang telah diterima, memuat jenis /item logistik,                                  tata cara penarikan logistik Pemilukada dari TPS. Barang logistik Pemilukada yang ditarik dari
               kebutuhan barang, barang yang diterima, satuan barang
               (lembar atau buah atau botol) kondisi barang (baik/lebih/                                     TPS adalah milik negara yang berada di KPU Kabupaten/Kota, yaitu berupa barang inventaris
               kurang/rusak) dan tanggal penerimaan barang paling lambat                                     dan barang persediaan (umumnya adalah barang pakai habis). KPU Provinsi/KPU Kabupaten/
               2	X	24	jam	sejak	penerimaan	logistik	Pemilukada                                               Kota melakukan penghapusan logistik Pemilukada barang pakai habis sesuai norma dan
            c. Laporan logistik ditandatangani oleh sekretaris KPU                                           prosedur baku.
               Kabupaten/Kota dan diketahui ketua KPU Kabupaten/Kota

     3.     Apakah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan
            pedoman teknis mengenai:                                                                        A. Pengantar
            •	   Surat	suara	yang	dikategorikan	rusak	dan	tidak	lolos	sortir
            •	   Cara	pelipatan	surat	suara                                                                     Bab enam ini berisi paparan tentang penarikan barang logistik Pemilukada, yakni memuat
            •	   Mekanisme	pelaporan	dalam	hal	ada	surat	suara	rusak	dan/                                       materi tentang apa saja perlengkapan penyelenggaraan Pemilukada yang ditarik dari TPS,
78               atau kurang dari jumlah yang dibutuhkan                                                        dimana perlengkapan tersebut selanjutnya disimpan dan dipelihara, dan bagaimana tata cara     79
     4.     Apakah dilakukan supervisi terhadap pelaksanaan distribusi dan                                      penghapusan barang logistik Pemilukada yang tidak termasuk barang inventaris.
            penerimaan logistik Pemilukada?
                                                                                                                Tujuan bab ini adalah:
            a. KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota
                                                                                                                Agar jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai pengetahuan tentang tata
            b. KPU Kabupaten/Kota kepada PPK                                                                    cara penarikan barang logistik dari TPS dan tata cara penghapusan barang pakai habis
            c. PPK kepada PPS

            d. PPS ke TPS
                                                                                                            B. Isi

                                                                                                                Materi yang dibahas pada bab ini, meliputi:
                                                                                                                     1.   Tata cara penarikan barang logistik dari TPS
                                                                                                                     2.   Logistik Pemilukada yang ditarik dari TPS
                                                                                                                     3.   Logistik Pemilukada yang ditarik dari PPK
                                                                                                                     4.   Penyimpanan dan pemeliharaan barang logistik Pemilukada di KPU Kabupaten/Kota
                                                                                                                     5.   Penghapusan barang pakai habis
     C. Pengertian                                                                                                                                        Alur Penarikan Logistik Dari TPS
        Penarikan barang logistik Pemilukada dari TPS adalah pengangkutan/pengiriman barang                               - Menyerahkan sisa logistik
        logistik Pemilukada yang ada di TPS untuk ditarik ke PPK, selanjutnya dari PPK ke KPU                               ke Pemda                                KPU Provinsi             - Menyerahkan kotak suara
                                                                                                                                                                                               berisi BA & Sertifat
        Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah, jenis, waktu yang ditetapkan.                                                - Melakukan penghapusan                                              Pemilukada provinsi
                                                                                                                            logistik pakai habis seijin                                      - Menghapus logistik pakai
        Barang logistik Pemilukada yang ditarik dari TPS adalah milik negara yang berada di KPU                             Pemda dan persetujuan                                              habis berdasar
                                                                                                                            Kepala Arsip                                                       penugasan dari Pemda
        Kabupaten/Kota, yaitu berupa barang inventaris dan barang persediaan. Barang inventaris                                                                       KPU
                                                                                                                          - Menyetorkan hasil lelang                                         - Memelihara kotak & bilik
        harus dilakukan inventarisasi dan dicatat sebagai aset negara dan dimanfaatkan secara optimal                       logistik pakai habis ke kas           Kabupaten/Kota               suara
        untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu,                                daerah dan melaporkan ke
        sedangkan barang persediaan pada umumnya barang pakai habis dan setelah digunakan                                   Pemda
        dapat dihapuskan berdasarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                       - Menyerahkan kotak suara
                                                                                                                                                                        PPK                    berisi BA & Sertifat
                                                                                                                                                                                               tingkatPPK
     D. Deskripsi                                                                                                                                                                            - Menyerahkan kotak suara
                                                                                                                                                                                               berisi surat suara, BA &
                                                                                                                                                                                               Sertifikat tingkat TPS




                                                                                                                                                                                                                           Penarikan Barang Logistik Pemilukada
        1.   Tata cara penarikan logistik dari TPS                                                                                                                      PPS                  - Menyerahkan sisa logistik
                                                                                                                                                                                               di TPS yang ditarik
             a.   KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan petunjuk teknis barang logistik                                                                          Mengirim
                  Pemilukada apa saja yang di tarik dari TPS yang berupa barang inventaris;
             b.   Setelah rapat penghitungan suara di TPS selesai, KPPS menyerahkan seluruh barang                                                                                           - Menyerahkan kotak suara
                                                                                                                                                                                               berisi surat suara, BA &
                  logistik Pemilukada di TPS yang berupa barang inventaris ke PPK melalui PPS pada                       Keterangan:                                   KPPS                    Sertifikat tingkat TPS
                  hari dan tanggal pemungutan suara
                                                                                                                                      : Pengiriman                  Menyerahkan              - Menyerahkan sisa logistik
             c.   Setelah rapat rekapitulasi di tingkat PPK selesai, PPK menyerahkan seluruh barang                                                                                            di TPS yang ditarik
                                                                                                                                      : Supervisi
                  logistik Pemilukada di TPS kepada KPU Kabupaten/Kota
             d.   Setelah seluruh tahapan Pemilukada selesai, kotak suara dan bilik suara dilipat,
                  disimpan dan dipelihara di KPU Kabupaten/Kota untuk digunakan pada Pemilu
                                                                                                                    2.   Logistik Pemilukada yang ditarik dari TPS
                  berikutnya.
80                                                                                                                       a.   Barang logistik yang ditarik dari TPS yang dimasukkan ke dalam kotak suara dan               81
                  Surat suara yang telah digunakan dirapikan dan diikat per TPS, diberi identitas, dan
                                                                                                                              disegel adalah:
                  barang logistik Pemilukada lainnya dirapikan dan dikelompokkan sesuai jenisnya
                  sampai ada petunjuk lebih lanjut.                                                                           1) Sampul V.S.1-KWK.KPU, berisi berita acara beserta lampirannya dan disegel
                                                                                                                              2) Sampul V.S.2-KWK.KPU, berisi surat suara tidak sah dan disegel.
             e.   Pada Pemilukada Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melaporkan penarikan logistik
                  Pemilukada kepada KPU Provinsi. Selanjutnya KPU Provinsi menyerahkan sisa barang                            3) Sampul V.S.3-KWK.KPU, berisi surat suara tidak terpakai, rusak, atau keliru coblos
                  logistik Pemilukada kepada pemerintah Provinsi, dibuat berita acara serah terima                                dan disegel
                                                                                                                              4) Sampul V.S.4-KWK.KPU, berisi surat suara sah dan disegel
             f.   Pada Pemilukada Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menyerahkan sisa barang
                  logistik Pemilukada kepada pemerintah Kabupaten/Kota, dibuat berita acara serah                             5) Formulir C2-KWK.KPU-ukuran besar
                  terima                                                                                                      6) Formulir model C6-KWK.KPU (undangan)
             g.   Pemerintah daerah dapat menghapus dengan tindak lanjut di jual/lelang atau                                  7) Daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemungutan suara di TPS
                  dimusnahkan sisa barang logistik Pemilukada yang berupa barang pakai habis,                            b.   Barang logistik yang di kemas tersendiri (dalam kantung plastik yang disediakan) dan
                  antara lain surat suara terpakai, formulir, alas coblos, alat coblos, gembok dan anak                       diberi identitas/label, antara lain untuk digunakan lagi di Pemilukada putaran kedua
                  kunci. Pemerintah daerah dapat menugaskan KPU Kabupaten/Kota melakukan                                      adalah:
                  penghapusan dengan tidak lanjut di jual/ lelang atau dimusnahkan terhadap sisa                              1) Alat dan alas coblos
                  barang logistik Pemilukada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku                                 2) Tanda pengenal KPPS, saksi, petugas pengamanan
             h.   KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyimpan sebagian surat suara yang telah                                   3). Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS,
                  digunakan untuk arsip/dokumentasi                                                                               termasuk naskah sumpah/ janji
                   Pasal 32 Permendagri No. 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 57                  4). Bilik suara
                   Tahun 2009:
                   Sisa barang persediaan Pemilukada diserahkan ke pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan
                   setelah berakhirnya seluruh tahapan Pemilukada dan dilengkapi berita acara serah terima (BAST)



                                                                                                                                               Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                       Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     3.   Logistik Pemilukada yang ditarik dari PPK                                                     e.   Penghapusan Barang Milik Daerah untuk naskah dokumen negara (surat suara dan
                                                                                                             formulir yang digunakan) terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Kepala
          a.   Sesuai pasal 15  Ayat 1 Peraturan KPU No. 73 tahun 2009, PPK wajib menyerahkan
                                                                                                             ANRI atau Kepala Arsip Daerah
               kepada KPU Kabupaten/Kota kotak suara tersegel berisi :
               1) Surat suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS                       •	   Sesuai	 Pasal	 3	 (1)	 Peraturan	 KPU	 No.	 75	 tahun	 2009,	 jenis	 barang	 milik	 negara	 yang	 diadakan	
                                                                                                                   untuk pemilu yang dapat dihapuskan atau dikategorikan sebagai barang pakai habis meliputi:
               2) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
                                                                                                                   -   Kotak suara yang terbuat selain dari bahan metal/alumunium/seng
                   tingkat PPK
                                                                                                                   -   Bilik suara yang terbuat selain dari bahan metal/alumunium/seng
          b.   Apabila terjadi Pemilukada dua putaran barang-barang kategori pakai habis yang
                                                                                                                   -   Surat suara
               harus diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota bersamaan penyerahan kotak suara, antara
                                                                                                                   -   Tinta
               lain berupa:
                                                                                                                   -   Segel
               1) Alat dan alas coblos
                                                                                                                   -   Alat pemberi tanda pilihan
               2) Tanda pengenal KPPS, saksi, petugas pengamanan                                                   -   Formulir
               3) Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS,                      -   Sampul kertas
                    termasuk naskah sumpah/ janji                                                                  -   Tanda pengenal KPPS, saksi, petugas pengamanan
               4) Bilik suara                                                                                      -   Karet pengikat surat suara




                                                                                                                                                                                                                                 Penarikan Barang Logistik Pemilukada
                                                                                                                   -   Lem
     4.   Penyimpanan dan pemeliharaan barang logistik Pemilukada di KPU Kabupaten/Kota                            -   Kantong plastik
          a.   Setelah seluruh tahapan Pemilukada selesai KPU Kabupaten/Kota menarik seluruh                       -   Stiker nomor kotak suara
               logistik Pemilukada dari PPK sesuai jadwal                                                          - Alat bantu tunanetra
          b.   Pada Pemilukada Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melaporkan penarikan barang                       •	   Khusus	surat	suara	dan	formulir	terdiri	dari	dokumen	asrip	dan	non	arsip.	Yang	dimaksud	dengan	
                                                                                                                   dokumen arsip adalah dokumen yang telah digunakan, meliputi:
               logistik Pemilukada ke KPU Provinsi, selanjutnya KPU Provinsi menyerahkan seluruh
               sisa barang logistik Pemilukada yang pembiayaannya dari dana APBD Provinsi kepada                   -   surat suara
               pemerintah Provinsi, dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST)                              -   formulir seri model A-KWK.KPU

          c.   Pada Pemilukada Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menyerahkan seluruh sisa                         -   formulir seri model B-KWK.KPU

               barang logistik Pemilukada yang pembiayaannya dari dana APBD Kabupaten/Kota                         -   formulir seri model C-KWK.KPU
               kepada pemerintah Kabupaten/Kota, dituangkan dalam berita acara serah terima                        -   formulir seri model D-KWK.KPU

82             (BAST)                                                                                                                                                                                                            83
          d.   KPU Kabupaten/Kota menyimpan dan memelihara kotak suara dan bilik suara untuk            f.   KPU Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan penghapusan kepada KPU
               digunakan pada Pemilu berikutnya, secara berkala sekretaris KPU Kabupaten/Kota                Kabupaten/Kota. Di dalam melaksanakan kegiatan penghapusan sekretaris KPU
               melaporkan kondisi kotak dan bilik suara kepada Sekretaris Jenderal KPU                       Kabupaten/Kota selaku kuasa pengguna barang melakukan langkah-langkah
                                                                                                             berikut:
     5.   Penghapusan barang pakai habis
                                                                                                             1) Menginventarisir jumlah sisa barang logistik Pemilukada di wilayah kerjanya
          a.   Pemerintah daerah berdasarkan PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
               Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP No. 38 tahun 2008, dapat                     2) Membentuk panitia penghapusan surat suara yang terpakai dengan keputusan
                                                                                                                 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Peraturan KPU
               menghapus sisa barang logistik Pemilukada yang tidak termasuk barang inventaris;
                                                                                                                 No. 75 tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan
          b.   Yang dimaksud dengan barang inventaris adalah barang yang dapat digunakan                         dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagai Barang
               berulang-ulang yang diadakan dan dikelola oleh KPU untuk penyelenggaraan Pemilu,                  Milik Negara di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan
               berupa barang bergerak yang berada dalam penguasaan dan kepengurusan KPU                          Luar Negeri dalam Pemilihan Umum.
          c.   Yang dimaksud dengan barang pakai habis adalah barang persediaan yang                         3) Melaksanakan proses penghapusan berdasarkan ketentuan peraturan
               penggunaannya hanya sekali pakai dan tidak dicatat sebagai barang inventaris yang                 perundang-undangan yang berlaku
               meliputi sisa surat suara, surat suara terpakai, tinta, alat dan alas coblos, formulir        4) Pada Pemilukada Kabupaten/Kota, maka:
               seri model C-KWK, sampul, alat bantu tunanetra/template, dan alat kelengkapan                     •	 KPU	 Kabupaten/Kota	 menyetorkan	 uang	 hasil	 pelelangan	 ke	 kas	 daerah	
               administrasi lainnya yang digunakan dan/atau berada di TPS, PPS, PPK, KPU                              Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
               Kabupaten/Kota/ KPU Provinsi                                                                           yang berlaku
          d.   KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam                      •	 Melaporkan	 pelaksanaan	 tugas	 pelelangan	 surat	 suara	 disertai	 foto	 copy	
               melaksanakan penghapusan barang milik daerah untuk naskah dinas dan bukan                              bukti setor uang hasil pelelangan ke kas daerah Kabupaten/Kota kepada
               naskah dokumen negara (surat suara dan formulir yang digunakan dan yang tidak                          pemerintah Kabupaten/Kota, bukti setor asli disimpan untuk keperluan
               digunakan) dalam Pemilukada                                                                            pemeriksaan keuangan oleh BPK


                                                                                                                               Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                       Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     5)   Pada Pemilukada Provinsi, maka                                                                       Daftar pemeriksaan:
          •	 KPU	 Kabupaten/Kota	 melaporkan	 pelaksanaan	 tugas	 kepada	 KPU	 Provinsi	                       Penarikan Barang Logistik Pemilukada
              disertai bukti setor uang hasil pelelangan ke kas daerah Provinsi                                                                                                              Pelaksanaan
          •	 KPU	Provinsi	melaporkan	pelaksanaan	tugas	pelelangan	surat	suara	disertai	                         No.                                Kegiatan                                                Keterangan
                                                                                                                                                                                             Ya    Tidak
              foto copy bukti setor uang hasil pelelangan ke kas daerah Provinsi kepada
              pemerintah Provinsi, bukti setor asli disimpan untuk keperluan pemeriksaan                         1.    Apakah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan
                                                                                                                       petunjuk teknis barang logistik Pemilukada yang di tarik dari
              keuangan oleh BPK                                                                                        TPS?
          •	 KPU	 Provinsi	 melakukan	 supervisi	 terhadap	 KPU	 Kabupaten/Kota	 dalam	
                                                                                                                 2.    Apakah secara berjenjang dilakukan supervisi penarikan logistik
              melaksanakan kewenangan pelelangan.                                                                      Pemilukada dari TPS?
           Kewenangan dan mekanisme penghapusan                                                                  3.    Apakah sisa barang persediaan Pemilukada telah diserahkan ke
           •	     Kewenangan	penghapusan	barang	perlengkapan	dan	dukungan	perlengkapan	Pemilukada	                     pemerintah daerah:
                  dilakukan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota                                                       •	   dilaksanakan	paling	lambat	3	(tiga)	bulan	setelah	berakhirnya	
           •	     Penjualan	 untuk	 barang	 perlengkapan	 dan	 dukungan	 perlengkapan	 Pemilukada	 yang	                    seluruh tahapan Pemilukada
                  pembiayaannya berasal dari APBD dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis                •	   Ada	berita	acara	serah	terima	(BAST)
                  dari pemerintah daerah
           •	     KPU	 Provinsi/KPU	 Kabupaten/Kota	 berkoordinasi	 dengan	 Pemerintah	 Daerah	 dalam	           4.    Apakah penghapusan barang pakai habis dilakukan mengikuti




                                                                                                                                                                                                                         Penarikan Barang Logistik Pemilukada
                  melaksanakan penghapusan barang milik daerah untuk naskah dinas dan bukan naskah                     sesuai prosedur berikut:
                  dinas, yaitu surat suara dan formulir yang digunakan dan yang tidak digunakan dalam                  a. Mendapat persetujuan tertulis dari pemda
                  Pemilukada
           •	     Penghapusan	barang	milik	daerah	untuk	naskah	dinas,	yaitu	surat	suara	dan	formulir	yang	             b. Memperoleh persetujuan dari Kepala ANRI atau Kepala Arsip
                  digunakan, terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kepala ANRI atau Kepala Arsip                    Daerah
                  Daerah yang bersangkutan
                                                                                                                       c. Menyusun jadwal retensi arsip
           •	     Penghapusan	naskah	dinas	atau	arsip	surat	suara	dan	formulir	yang	digunakan,	dilakukan	
                  setelah terlebih dahulu KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun jadwal retensi arsip (JRA).             d. Penghapusan dengan penjualan lelang melalui Kantor
                  Jadwal retensi arsip adalah jangka waktu penyusutan arsip, memuat jangka waktu arsip                    Pelayanan Piutang dan Lelang
                  aktif dan inaktif
                                                                                                                       e. Hasil penjualan disetor ke kas daerah
           •	     Penghapusan	 dengan	 penjualan	 lelang	 dengan/tanpa	 melalui	 Kantor	 Pelayanan	 Piutang	
                  dan Lelang, berpedoman pada peraturan yang berlaku                                             5.    Apakah panitia penghapusan melakukan kegiatan berikut:
           •	     Hasil	penjualan	disetor	ke	kas	daerah                                                                a. Melakukan pemeriksaan barang yang akan dihapus
           •	     Untuk	melakukan	penghapusan,	sekretaris	KPU	Provinsi/KPU	Kabupaten/Kota	membentuk	
84                panitia penghapusan dengan unsur yang membidangi perlengkapan, umum dan keuangan                     b. Menyusun jadwal pelaksanaan penghapusan                                                        85
                  serta dapat menunjuk dari instansi teknis sesuai dengan jenis barang yang akan dihapus.
                                                                                                                       c. Menyelesaikan        kelengkapan         administrasi   usulan
                  Tugas panitia penghapusan:
                                                                                                                          penghapusan
                  -   Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi:
                                                                                                                       d. Mengajukan usulan penghapusan kepada kuasa pengguna
                      -   Menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus                                              barang untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang
                      -   Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus
                                                                                                                       e. Mengkoordinasikan dengan Kantor Pelayanan Piutang dan
                      -   Menetapkan perkiraan nilai/harga limit barang                                                   Lelang
                  -   Menyusun jadwal pelaksanaan penghapusan
                                                                                                                       f.   Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil
                  -   Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan                                             pelaksanaan tindak lanjut penghapusan
                  -   Mengajukan usulan penghapusan kepada kuasa pengguna barang untuk selanjutnya
                                                                                                                       g. Melaporkan hasil tindak lanjut penghapusan kepada
                      disampaikan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang
                                                                                                                          pengguna barang paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan/
                  -   Mengkoordinasikan dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang setempat dalam hal                     serah terima dilakukan
                      penghapusan ditindaklanjuti dengan penjualan lelang
                  -   Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut
                      penghapusan
                  -   Melaporkan hasil tindak lanjut penghapusan kepada pengguna barang yang
                      menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 30 hari setelah
                      pelaksanaan/serah terima dilakukan, dilampiri dengan:
                      -   Surat ijin/persetujuan penghapusan dari pejabat yang berwenang
                      -   Surat pembentukan panitia penghapusan
                      -   Berita acara penelitian/pemeriksaan
                      -   Berita acara pelaksanaan tindak lanjut penghapusan
                (Sumber: Peraturan KPU No. 75 Tahun 2009)



                                                                                                                                                Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                        Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     LAMPIRAN




86              87
     Lampiran 1                                                                                          Contoh Format BAST                                                    Kebutuhan         Diterima           Kondisi Barang        Tanggal
                              BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG LOGISTIK
                                                                                                                                          No            Jenis Barang         (lembar/buah/    (lembar/buah/                               Diterima
                    PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008                                                                                                                                  Rusak    Kurang    Lebih
                                                                                                                                                                                 botol)           botol)                                   Barang
                               KPU KABUPATEN/KOTA........................................
             Pada hari ini …………….. tanggal.................. bulan...................... tahun....................., kami yang bertanda         d. Model       C2-KWK.KPU
     tangan dibawah ini:                                                                                                                           Plano

                                                                                                                                                e. Model C3-KWK.KPU
      I    Nama                 :
                                                                                                                                                f.   Model C4-KWK.KPU
           NIP                  :
                                                                                                                                                g. Model C5-KWK.KPU
           Jabatan              :
                                                                                                                                                h. Model C6-KWK.KPU
           Alamat               :
                                                                                                                                                i.   Model C7-KWK.KPU
         Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota................                                                         j.   Model C8-KWK.KPU
         Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA
     Menyerahkan barang logistik Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 kepada:                                              k. Model C9-KWK.KPU

      II   Nama                 :                                                                                                         9.    Tanda Pengenal

           Jabatan              :                                                                                                               a. Tanda Pengenal KPPS
                                                                                                                                                     -Ketua KPPS
           Alamat               :
                                                                                                                                                     -Anggota KPPS

                                                                                                                                                b. Tanda Pengenal Saksi
           Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan.....................                                         c. Tanda       Pengenal
          Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA                                                                                            petugas pengamanan
     Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA menyepakat dan menyetujui membuat berita acara serah
                                                                                                                                          10.   Stricker Kotak Suara
     terima dengan ketentuan sebagai berikut:




                                                                                                                                                                                                                                                     Lampiran
         1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang logistik Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa                                       11.   Sampul TPS
             Tengah Tahun 2008 kepada PIHAK KEDUA.
                                                                                                                                                a. Sampul V.S.1- KWK.KPU
         2. PIHAK PERTAMA bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan pengecekan/ pemeriksaan jenis barang/
             item barang, kondisi barang dan penghitungan volume barang logistik Pemilu Gubernur Dan Wakil                                      b. Sampul V.S2- KWK
88           Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 sebagai berikut:
                                                                                                                                                c. Sampul V.S3- KWK.KPU
                                                                                                                                                                                                                                                     89
     A. Alat Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya di TPS                                                                              d. Sampul V.S4- KWK.KPU
                                              Kebutuhan              Diterima                  Kondisi Barang               Tanggal             e. Sampul II.S2.KWK.KPU
      No            Jenis Barang            (lembar/buah/         (lembar/buah/                                             Diterima
                                                botol)                botol)             Rusak       Kurang       Lebih      Barang       12.   Plastik kecil tempat anak
                                                                                                                                                kunci
     1.     Surat Suara
                                                                                                                                          13.   Tinta
     2.     Kotak Suara
                                                                                                                                          14.   Tali Pengikat (Benang
     3.     Segel                                                                                                                               Kasur)

     4.     Tinta                                                                                                                         15.   Lem/Perekat

     5.     DCT                                                                                                                           16.   Kantong Plastik

     6.     Template                                                                                                                            (Transparan)

     7.     DPT                                                                                                                           17.   Kantong Plastik (Biru)

     8.     Formulir Model C                                                                                                              18.   Ballpoint

            a. Model C-KWK.KPU                                                                                                            19.   Spidol Besar (Tinta Biru)

            b. Model C1-KWK.KPU                                                                                                           20.   Spidol Kecil (Tinta Biru)

            c. LampiranModel          C1-                                                                                                 21.   Gembok dan Anak Kunci
               KWK.KPU




                                                                                                                                                                            Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                                                    Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                                            Kebutuhan        Diterima        Kondisi Barang         Tanggal
                                                                                                                                                     ....................................,................... 2008
      No             Jenis Barang         (lembar/buah/   (lembar/buah/                             Diterima
                                              botol)          botol)      Rusak   Kurang   Lebih     Barang                   PIHAK KEDUA                                                                   PIHAK PERTAMA
     22.    Panduan KPPS

     23.    Bilik Suara                                                                                         .....................................................                             ..................................................
     B. Formulir di PPS
                                            Kebutuhan        Diterima         Kondisi Barang        Tanggal
      No             Jenis Barang         (lembar/buah/   (lembar/buah/                             Diterima
                                              botol)          botol)      Rusak   Kurang      Lebih Barang

      1.        Model D4-KWK.KPU

      2.        Model D5-KWK.KPU

      3.        Daftar calon

     C. Alat Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya di PPK
                                              Kebutuhan      Diterima      Kondisi Barang           Tanggal
      No                Jenis Barang        (lembar/buah/ (lembar/buah/                             Diterima
                                                botol)        botol)    Rusak Kurang Lebih           Barang
      1         Segel

      2         Daftar calon

      3         Formulir Model DA

                a. Model DA-KWK.KPU




                                                                                                                                                                                                                                                       Lampiran
                b. Model DA-1 KWK.KPU

                c. Lampiran Model DA-1
                   WK-KPU

90              d. Model DA-A-KWK.KPU                                                                                                                                                                                                                  91
                e. Model DA-B-KWK.KPU

                f.   Model DA-2 KWK Plano

                g. Model DA-3 KWK.KPU

                h. Model DA-4 KWK.KPU

                i.   Model DA-4 KWK.KPU

                j.   Model DA-5 KWK.KPU

                k. Model DA-6 KWK.KPU

                l.   Model DA-7 KWK.KPU

      4         Sampul III.S1. KWK.KPU

      5         Lem/Perekat

      6         Ballpoint

      7         Spidol kecil

      8         Spidol Besar

           3.   Atas dasar pengecekan/pemeriksaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka para
                pihak menyatakan dan menyetujui bahwa barang logistik Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa
                Tengah Tahun 2008 dalam kondisi baik dan jenis / item barang serta jumlah cukup.




                                                                                                                                                 Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                         Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     Lampiran 2                                            Contoh Format Laporan Umum
                                      LAPORAN PENERIMAAN LOGISTIK
                PEMILUKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008
                                  KPU KABUPATEN/KOTA............................
                                         TANGGAL................... 2008
     Barang Logistik Pemilukada dari KPU Provinsi Jawa Tengah
                                        Kebutuhan             Diterima
                                                                                  Tanggal di
     No              Jenis Barang     (lembar/buah/      (lembar/buah/ botol
                                                                                Terima Barang
                                          botol)      sesuai BAST dari Rekanan)
     1.   Surat Suara


                                        Kebutuhan             Diterima                                                                              Kebutuhan              Diterima
                                                                                  Tanggal di                                                                                                   Tanggal di
     No              Jenis Barang     (lembar/buah/      (lembar/buah/ botol                    No               Jenis Barang                     (lembar/buah/       (lembar/buah/ botol
                                                                                Terima Barang                                                                                                Terima Barang
                                          botol)      sesuai BAST dari Rekanan)                                                                       botol)       sesuai BAST dari Rekanan)
     2.   Segel                                                                                      a. Model DA KWK.KPU

     3.   Tinta                                                                                      b. Model DA-1 KWK.KPU

     4.   Daftar calon                                                                               c. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU

     5.   Template                                                                                   d. Model DA-A-KWK.KPU

     6.   Stiker nomor kotak suara                                                                   e. Model DA-B-KWK.KPU

     7.   Buku panduan                                                                               f.   Model DA2-KWK.KPU Plano

     8.   Formulir Seri C untuk TPS                                                                  g. Model DA-3 KWK.KPU

          a. Model C KWK.KPU                                                                         h. Model DA-4 KWK.KPU




                                                                                                                                                                                                                                            Lampiran
          b. Model C1 KWK.KPU                                                                        i.   Model DA-5 KWK.KPU

          c. LampiranModel C1 KWK                                                                    j.   Model DA6-KWK.KPU

92        d. Model C2 KWK.KPU Plano                                                                  k. Model DA7-KWK.KPU                                                                                                                   93
          e. Model C3 KWK.KPU                                                                                                                                      ....................................,............................ 2008
                                                                                                                     MENGETAHUI,
          f.   Model C4 KWK.KPU                                                                                         KETUA KPU                                                SEKRETARIS KPU
          g. Model C5 KWK.KPU
                                                                                                          KABUPATEN/KOTA.........................                 KABUPATEN/KOTA.................................
                                                                                                              .......................................               .......................................................
          h. Model C6 KWK.KPU

          i.   Model C7 KWK.KPU

          j.   Model C8 KWK.KPU

          k. Model C9 KWK.KPU

     9.   Formulir Seri D untuk PPS

          a. Model D4-KWK.KPU

          b. Model D5-KWK.KPU

     10. Formulir Seri DA untuk PPK




                                                                                                                                    Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                            Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
     Contoh Format Laporan Terinci




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ....................................,............................ 2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lembar Evaluasi Buku Panduan Pengadaan Barang/




                                                                                                                                                                                                                                          Tanggal Di Terima Barang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik Pemilukada

                                                                                                 Pengadaan Barang Logistik Pemilukada Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 dari KPU Provinsi Jawa Tengah




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA.................................
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mari berpartisipasi dalam Demokrasi Indonesia!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bagaimana pendapat Anda terhadap buku panduan ini:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1. Apakah penulisan panduan ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .......................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        kelompok penggunanya?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2. Ilustrasi apa yang perlu diubah atau ditambahkan agar mempermudah para pengguna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        memahami pesan yang disampaikan dalam panduan ini?
                                                                                                                                                                                                                                                            Lebih




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3. Apakah penyusunan topik bahasan sudah sesuai dengan urutan-urutan tahapan yang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        benar sehingga alurnya mudah diikuti?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4. Apakah muatan panduan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
                                PEMILUKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ketentuan lain yang terbaru?
                                                                                                                                                                                                                         Kondisi Barang




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5. Apakah aspek kearifan lokal sudah terwakili pada panduan ini?
                                                                                                                                                                                                                                                            Kurang




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6. Bagaimana menurut Anda agar kualitas buku panduan ini dapat lebih ditingkatkan? Tolong
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        berikan saran perbaikan dan perubahan berikut contoh dan rinciannya.
                                                KPU KABUPATEN/KOTA............................
                                                 LAPORAN PENERIMAAN LOGISTIK


                                                   TANGGAL........................... 2008




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kirimkan saran dan masukan Anda ke:
                                                                                                                                                                                                                                                            Rusak




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   •	 Melalui	POS	ke:




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lampiran
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Setjen Komisi Pemilihan Umum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Up. Biro SDM KPU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat 10310
94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         atau                                                                                       95
                                                                                                                                                                                                                           (lembar/buah/
                                                                                                                                                                                                                              Diterima




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Australian Electoral Commission (AEC)
                                                                                                                                                                                                                               botol)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Menara Topas Lantai 8, Unit 808
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KETUA KPU KABUPATEN/KOTA.........................




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jl. MH. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat 10350

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   •	 Melalui	EMAIL	ke:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .......................................




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AEC Indonesia <info@aecindonesia.org>
                                                                                                                                                                                                                           (lembar/buah/




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MENGETAHUI,
                                                                                                                                                                                                                             Kebutuhan

                                                                                                                                                                                                                               botol)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kami tunggu saran dan masukan Anda! Mari berpartisipasi dalam Demokrasi Indonesia!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan Australian Electoral Commission
                                                                                                                                                                                                                                          Jenis Barang




                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tinta sidik jari
                                                                                                                                                                                                                                                                     Surat Suara




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Template
     Lampiran 3




                                                                                                                                                                                                                                                                                   Segel



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DCT



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ........

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          dst
                                                                                                                                                                                                                                          No


                                                                                                                                                                                                                                                                     1

                                                                                                                                                                                                                                                                                   2

                                                                                                                                                                                                                                                                                           3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
96
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat 10310
Telp. 021-31937223, Fax. 021- 3157759
Website : www.kpu.go.id

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:379
posted:10/17/2012
language:Malay
pages:55