Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PERMENDIKNAS no 63 SPMP LATEST

VIEWS: 26 PAGES: 38

									                               PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
                                           NOMOR 63/2009
                                             TENTANG
                             SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)


                                                   ISI POKOK:
BAB 1 KETENTUAN UMUM

1.   Bagian Kesatu: Batasan Istilah
2.   Bagian Kedua: Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan
3.   Bagian Ketiga: Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan
4.   Bagian Keempat: Cakupan Penjaminan Mutu Pendidikan
5.   Bagian Kelima: Pembagian Peran dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

BAB II PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INFORMAL

BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

1.  Bagian Kesatu: Acuan Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
2.  Bagian Kedua: Kerangka Waktu Penjaminan Mutu Pendidikan
3.  Bagian Ketiga: Tanggung Jawab dan Koordinasi Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan
4.  Bagian Keempat: Jenis Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan
5.  Bagian Kelima: Tanggung Jawab Menteri dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
6.  Bagian Keenam: Tanggung Jawab Departemen, Departemen Agama dan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Lainnya
    Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Bagian Ketujuh: Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Bagian Kedelapan: Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
9. Bagian Kesembilan: Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan
    dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Bagian Kesepuluh: Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan

BAB IV SANKSI

BAB V KETENTUAN PENUTUP
                         BAB I KETENTUAN UMUM

                         Bagian Satu: Batasan Istilah
                                  Pasal 1
Terdapat 15 penjelasan batasan istilah yang dipastikan terkait dengan Sistem
   Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pada prinsipnya menjelaskan tentang:

1. Makna Mutu Pendidikan, Penjaminan Mutu Pendidikan, Sistem Penjaminan
   Mutu Pendidikan (SPMP) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
   Standar Nasional Pendidikan (SNP) merujuk pada sumber hukum yang ada;

2. Peran dan fungsi penyelenggara pendidikan di tingkat pusat dan provinsi,
   kab/kota (LPMP, BPPNFI, P2PNFI, BSNP, BAN PT, BAN S/M, BAN PNF,
   BAP, Depdiknas dan Mendiknas) berdasarkan sumber hukum masing-masing
   tentang organisasi dan tata kerjanya serta PP No. 19/2005 tentang SNP
                           BAB I KETENTUAN UMUM

             Bagian Dua: Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan
                                Pasal 2

1. Tujuan akhir: tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sesuai UUD
   NRI tahun 1945 melalui penerapan SPMP
2. Tujuan antara: terbangunnya SPMP:
    A.   Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal-nonformal-informal;
    B.   Terbentuknya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan
         terkoordinasi baik antara pelaksana dan penyelenggara pendidikan tingkat
         pusat dan daerah;
    C.   Penetapan acuan mutu penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau
         nonformal secara nasional;
    D.   Terpetakannya mutu pendidikan formal dan nonformal berdasarkan provinsi,
         kabupaten/ kota, dan satuan atau program pendidikan;
    E.   Sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis IT dan
         komunikasi yang andal, terpadu menghubungkan satuan atau program
         pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, tingkat pusat
         dan daerah.
                       BAB I KETENTUAN UMUM

   Bagian Tiga: Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan
                              Pasal 3




1. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan:
   Pendidikan inklusif, pengembangan pendidikan yang berkelanjutan dan
   terpusat pada peserta didik utk menjadikan insan pembelajar mandiri yang
   kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan
2. Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan:
   Keberlanjutan, terencana-sistematis, menghormati otonomi satuan
   pendidikan formal dan nonformal, fasilitasi pembelajaran informal dan
   SPMP terbuka utk penyempurnaan lebih lanjut.
                             BAB I KETENTUAN UMUM

              Bagian Empat: Cakupan Penjaminan Mutu Pendidikan
                                  Pasal 4
Tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 2 ayat (1) mengacu pada mutu kehidupan manusia dan bangsa
   Indonesia yang komprehensif dan seimbang yang mencakup:

    1.   mutu keimanan (akhlak budi);
    2.   kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik, kinestetik, vokasional, dll;
    3.   muatan dan tingkat kecanggihan iptek, dan seni;
    4.   kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan;
    5.   tingkat kemandirian serta daya saing; dan
    6.   kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan lingkungannya.

Penjaminan mutu pendidikan meliputi:

    1. penjaminan mutu pendidikan formal;
    2. penjaminan mutu pendidikan nonformal; dan
    3. penjaminan mutu pendidikan informal.
                               BAB I KETENTUAN UMUM

     Bagian Lima: Pembagian Peran dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
                                Pasal 5

Pelaksana penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal adalah satuan atau program
pendidikan.
                                         Pasal 6
Kewajiban penyelenggara satuan atau program pendidikan yaitu menyediakan sumber daya yang
   diperlukan pelaksana penjaminan mutu untuk terlaksananya penjaminan mutu.

Penjelasan tentang Pihak penyelenggara satuan atau program pendidikan dimaksud adalah:
          a) pemerintah kabupaten atau kota;
          b) pemerintah provinsi;
          c) Pemerintah.

                                   Pasal 7 dan Pasal 8
 Penjelasan tentang Tugas dan Kewajiban Pihak penyelenggara satuan atau program pendidikan
         BAB II PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INFORMAL




                               Pasal 9
   Penjelasan tentang Macam atau bentuk penjaminan mutu pendidikan
informal dan bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat
                             atau daerah
  BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL


                           Bagian Kesatu
            Acuan Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

                                     Pasal 10
   Tiga angkatan acuan mutu penjaminan mutu pendidikan, yaitu:
       1. SPM;
       2. SNP; dan
       3. Standar mutu di atas SNP (standar berbasis keunggulan lokal dan
          standar internasional tertentu)
                                   Pasal 11
Diringkas, terdapat dua poin pembahasan:
     1. Sasaran SPM (satuan/program pendidikan; penyelengara satuan/program
        pendidikan; pemda prov dan kab/kota) dan SNP (satuan/program
        pendidikan)serta Standar Mutu Penddidikan di atas SNP
        (satuan/program pendidikan yg telah memenuhi SPM dan SNP)
     2. Rintisan pemenuhan Standar Mutu Pendidikan di atas SNP (berbasis
        keunggulan lokal) oleh Satuan pendidikan yg memenuhi SPM atau dlm
        proses memenuhi SNP
 BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL



                          Bagian Kesatu
           Acuan Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan



                                Pasal 12
Ketetapan SPM dan SNP oleh Mendiknas sedangkan Standar mutu di atas
    SNP dipilih oleh satuan/program pendidikan sesuai prinsip otonomi
                             satuan pendidikan
  BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

                            Bagian Kesatu
             Acuan Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
                                   Pasal 13
Acuan   mutu satuan/program pendidikan formal adalah:
   1.    SPM;
   2.    SNP; dan
   3.    Standar mutu di atas SNP yg dipilih satuan/program pendidikan.

Acuan mutu satuan/program pendidikan nonformal (lulusannya ditujukan untuk
  mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal):
   1. SPM;
   2. Standar: Isi, Proses, Standar Kompetensi Lulusan SNP; dan
   3. Standar mutu di atas SNP sesuai poin no. 2 di atas

Acuan mutu satuan/program pendidikan nonformal (lulusannya tidak ditujukan
  untuk mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal):
   1. SPM;
   2. SNP yang berlaku bagi satuan/ program studi PNF masing-masing;
      dan
   3. Standar mutu di atas SNP sesuai poin no. 2 di atas.
  BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL


        Bagian Dua: Kerangka Waktu Penjaminan Mutu Pendidikan

                                   Pasal 14
SPM wajib dipenuhi utk dapatkan izin definitif pendirian satuan/program
pendidikan, paling lambat 2 (dua) tahun setelah satuan atau program
pendidikan memperoleh izin prinsip untuk berdiri dan beroperasi.

                                 Pasal 15
SPM berlaku bagi penyelenggara satuan pendidikan dan pemda prov, kab/kota
  selama 5 tahun sejak ditetapkannya.

                                  Pasal 16
1. SNP dan Standar mutu di atas SNP dipenuhi secara sistematis dan
   bertahap dalam kerangka jangka menengah/ kerangka waktu yang
   ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan
2. Rencana strategis dimaksud di atas, menetapkan target-target terukur
   capaian mutu secara tahunan
   BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

  Bagian Tiga: Tanggung Jawab dan Koordinasi Pemenuhan Standar Mutu
                              Pendidikan

                                        Pasal 17
Tanggung jawab pemenuhan SPM adalah: pelaksana dan penyelenggara satuan atau
   program pendidikan formal atau nonformal; serta pemda prov, kab/kota.
                                    Pasal 18
Pemenuhan 8 SNP dan standar mutu di atas SNP menjadi tanggung jawab satuan
   pendidikan formal.

Pemenuhan Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan dalam SNP
   dan standar mutu di atas SNP menjadi tanggung jawab satuan atau program
   pendidikan nonformal (lulusannya ditujukan utk dapatkan kesetaraan dng pendidikan
   formal).

Pemenuhan SNP dan standar mutu di atas SNP menjadi tanggung jawab satuan atau
   program pendidikan nonformal (lulusannya tidak ditujukan untuk dapatkan kesetaraan
   dengan pendidikan formal)

Penyediaan sumber daya untuk pemenuhan Standar di Pasal ini (18) menjadi tanggung
   jawab penyelenggara satuan atau program pendidikan.
     BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

     Bagian Tiga: Tanggung Jawab dan Koordinasi Pemenuhan Standar Mutu
                                 Pendidikan

                                               Pasal 19
1.   Program koordinasi penjaminan mutu pendidikan secara nasional dituangkan ke dalam Renstra
     Diknas dengan menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunannya

2.   Program koordinasi penjaminan mutu pendidikan tingkat provinsi dituangkan ke dalam Renstra
     Pendidikan Provinsi dengan menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara
     tahunan dan sejalan dengan Renstra Diknas

3.   Program koordinasi penjaminan mutu pendidikan tingkat kab/kota dituangkan ke dalam Renstra
     Pendidikan Kab/Kota dengan menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara
     tahunan dan sejalan dengan Renstra Pendidikan Provinsi dan Diknas

4.   Program koordinasi penjaminan mutu pendidikan tingkat penyelenggara satuan atau program
     pendidikan dituangkan ke dalam Renstra Penyelenggara Satuan atau Program Pendidikan dengan
     menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Renstra
     Pendidikan Kab/kota bersangkutan, Provinsi bersangkutan dan Diknas

5.   Program penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan dituangkan dalam
     Rencana Strategis Satuan Atau Program Pendidikan dengan menetapkan target-target terukur
     capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Renstra Pendidikan penyelenggara
     satuan atau program pendidikan bersangkutan, Kab/kota bersangkutan, Provinsi bersangkutan dan
     Diknas
 BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL


       Bagian Empat: Jenis Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan


                                  Pasal 20
Prinsipnya, menjelaskan tentang dua hal, yaitu:
1. Jenis kegiatan penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal
(sekurangnya terdapat 20 jenis kegiatan yang disebutkan di dalam pasal 20)

2. Bentuk pengukuran ketercapaian standar mutu acuan
(sekurangnya terdapat 3 jenis kegiatan pengukuran yang disebutkan di dalam pasal 20)
  BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL


Bagian Lima: Tanggung Jawab Menteri Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

                                   Pasal 21
 1. Menetapkan regulasi nasional penjaminan mutu pendidikan;
 2. Menetapkan SPM;
 3. Menetapkan SNP;
 4. Menetapkan program koord penjaminan mutu pendidikan dalam Renstra
    Diknas;
 5. Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu pendidikan.
                                  Pasal 22
 Memetakan secara nasional pemenuhan SPM melalui Balitbang Depdiknas
 yang bekerja sama dengan LPMP, P2PNFI, BPPNFI, Departemen Agama, dan
 Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan,
 menyangkut Paud,Dikdas dan Dikmen
  BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL


Bagian Lima: Tanggung Jawab Menteri Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

                                  Pasal 23
Memetakan secara nasional pemenuhan SNP oleh satuan/program pendidikan
  melalui Balitbang Depdiknas yang bekerja sama dengan LPMP, P2PNFI,
  BPPNFI, Departemen Agama, dan Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya
  penyelenggara satuan pendidikan, menyangkut Paud,Dikdas dan Dikmen
                                  Pasal 24
Menyelenggarakan Ujian Nasional pendidikan dasar dan menengah melalui BSNP
  untuk mengukur ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan pendidikan formal
  dan nonformal kesetaraan.

Selanjutnya, memetakan capaian nilai Ujian Nasional, menurut:
        1. satuan pendidikan;
        2. kabupaten atau kota;
        3. provinsi; dan
        4. nasional.
   BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL


Bagian Lima: Tanggung Jawab Menteri Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan


                                   Pasal 25
Mengakreditasi satuan atau program pendidikan melalui BAN-S/M, BAN-PT, dan
  BAN-PNF.

Melalui Balitbang Depdiknas, memetakan secara nasional dan komprehensif mutu
   satuan atau program pendidikan formal dan nonformal menurut:
        1. satuan atau program pendidikan;
        2. kabupaten atau kota; dan
        3. provinsi;

       Pemetaan mutu Diknas merefleksikan:
          1. capaian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
             dan
          2. kualitas pelaksanaan pendidikan untuk perkembangan,
             pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan.
BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Bagian Enam: Tanggung Jawab Departemen, Departemen Agama, dan
           Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya
 Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Dalam Penjaminan Mutu
                          Pendidikan



                                Pasal 26
Peran Depdiknas, Depag dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya
penyelenggara satuan pendidikan, menetapkan regulasi teknis
penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing
menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.
  BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

  Bagian Enam: Tanggung Jawab Departemen, Departemen Agama, dan
             Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya
   Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Dalam Penjaminan Mutu
                            Pendidikan
                                     Pasal 27
Supervisi, pengawasan, evaluasi, dan pemberian fasilitasi, saran, arahan,
   bimbingan, dan/atau bantuan oleh Depdiknas kepada satuan atau program
   pendidikan dilaksanakan oleh unit kerja terkait

Inspektorat Jenderal Departemen melakukan audit kinerja terhadap Kantor Pusat
   Unit Utama Departemen,LPMP,P2PNFI,BPPNFI,BSNP,BAN-PT,BAN-S/M; dan
BAN-PNF

Departemen mengembangkan sistem informasi nasional mutu pendidikan formal
  dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu.

Menteri menetapkan standar sistem informasi mutu pendidikan untuk menjamin
  interoperabilitas sistem informasi untuk mengikat semua satuan/program dan
  penyelenggara pendidikan beserta pemerintah dan pemda
 BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

 Bagian Enam: Tanggung Jawab Departemen, Departemen Agama, dan
            Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya
  Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Dalam Penjaminan Mutu
                           Pendidikan

                                   Pasal 28
Supervisi, pengawasan, evaluasi, dan pemberian fasilitasi, saran, arahan,
   bimbingan, dan/atau bantuan oleh Depag kepada satuan atau program
   pendidikan dilaksanakan oleh unit kerja terkait

Inspektorat Jenderal Depag melakukan audit kinerja terhadap unit kerja di
   Departemen Agama yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, Kanwil
   Depag dan KanDepag Kabupaten atau Kota.

Depag mengembangkan sistem informasi nasional mutu pendidikan formal dan
  nonformal agama dan keagamaan berbasis teknologi informasi dan
  komunikasi yang andal, terpadu.

Sistem informasi dimaksud (Pasal 28) kompatibel dan memiliki interoperabilitas
   dengan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Bagian Enam: Tanggung Jawab Departemen, Departemen Agama, dan
           Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya
 Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Dalam Penjaminan Mutu
                          Pendidikan
                                   Pasal 29
Supervisi, pengawasan, evaluasi, dan pemberian fasilitasi, saran, arahan,
   bimbingan, dan/atau bantuan oleh kementerian/lembaga lain penyelenggara
   satuan pendidikan kepada satuan atau program pendidikan dilaksanakan
   sesuai peraturan perundang-undangan

Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Utama kementerian/lembaga pemerintah
   lainnya penyelenggara satuan pendidikan melakukan audit kinerja terhadap
   unit kerjanya yang terlibat dalam penjaminan mutu pendidikan.

Kementerian/lembaga lain penyelenggara satuan pendidikan formal
  mengembangkan sistem informasi mutu satuan pendidikan berbasis teknologi
  informasi dan komunikasi yang andal dan terpadu.

Sistem informasi dimaksud (Pasal 29) kompatibel dan memiliki interoperabilitas
   dengan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
 BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

  Bagian Enam: Tanggung Jawab Departemen, Departemen Agama, dan
             Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya
   Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Dalam Penjaminan Mutu
                            Pendidikan


                                  Pasal 30
Departemen, Departemen Agama, dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya
  penyelenggara satuan pendidikan menyediakan biaya akreditasi satuan atau
  program pendidikan formal atau nonformal sesuai kewenangannya masing-
  masing.


                                Pasal 31
Departemen, Departemen Agama, dan kementerian/lembaga pemerintah
  lainnya penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban mendukung
  sepenuhnya pemetaan mutu satuan atau program pendidikan yang
  dilakukan oleh Menteri.
  BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

 Bagian Tujuh: Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dalam Penjaminan
                          Mutu Pendidikan




                                 Pasal 32
1. Pemerintah provinsi menetapkan regulasi penjaminan mutu pendidikan
  sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

2. Keterlibatan pemerintah provinsi dalam penjaminan mutu satuan atau
  program pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan
     BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL
     Bagian Tujuh: Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dalam Penjaminan Mutu
                                   Pendidikan
                                               Pasal 33
Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan
   oleh pemerintah provinsi:
•  kepada satuan atau program pendidikan formal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) bekerjasama
   dan berkoordinasi dengan LPMP;

•    kepada satuan atau program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3)
     bekerjasama dan berkoordinasi dengan P2PNFI atau BPPNFI;

•    kepada satuan atau program pendidikan memperhatikan pertimbangan dari dewan pendidikan
     provinsi, BAN-S/M, dan/atau BAN-PNF;

•    Inspektorat provinsi melakukan audit kinerja terhadap unit pelaksana teknis daerah yang terlibat dalam
     penjaminan mutu pendidikan

•    Melalui BAP membantu BAN-S/M dalam pelaksanakan akreditasi satuan pendidikan formal di provinsi
     yang bersangkutan; dan

6.   membantu BSNP dalam pelaksanakan Ujian Nasional di wilayahnya dengan penuh kejujuran sesuai
     dengan peraturan perundang-undangan.

7.   mengembangkan sistem informasi (sesuai Pasal 27) mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis
     teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu (bekerjasama dengan LPMP dan P2PNFI,
     atau BPPNFI)
   BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL


  Bagian Tujuh: Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dalam Penjaminan
                           Mutu Pendidikan




                                   Pasal 34
Pemerintah provinsi berkewajiban mendukung sepenuhnya pemetaan mutu satuan
  atau program pendidikan yang dilakukan oleh Menteri.
  BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

   Bagian Delapan: Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten atau Kota
                 Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan


                                  Pasal 35

1. Pemerintah kab/kota menetapkan regulasi penjaminan mutu pendidikan
  sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

2. Keterlibatan pemerintah kab/kota dalam penjaminan mutu satuan atau
  program pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan
   BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

     Bagian Delapan: Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten atau Kota
                   Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
                                               Pasal 36
Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan
    oleh pemerintah kab/kota:
kepada satuan atau program pendidikan formal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dilakukan
    dengan mengikuti arahan dan binaan pemerintah provinsi dan LPMP;

kepada satuan atau program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dilakukan
    dengan mengikuti arahan dan binaan pemerintah provinsi dan P2PNFI atau BPPNFI;

kepada satuan atau program pendidikan memperhatikan pertimbangan dari dewan pendidikan kabupaten
    atau kota. ;

Inspektorat provinsi melakukan audit kinerja terhadap unit pelaksana teknis daerah yang terlibat dalam
    penjaminan mutu pendidikan

membantu BSNP dalam pelaksanakan Ujian Nasional di wilayahnya dengan penuh kejujuran sesuai
   dengan peraturan perundang-undangan.

mengembangkan sistem informasi (sesuai Pasal 27) mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis
   teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu (bekerjasama dengan LPMP dan P2PNFI,
   atau BPPNFI)
   BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

    Bagian Delapan: Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten atau Kota
                  Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan




                                  Pasal 37
Pemerintah kab/kota berkewajiban mendukung sepenuhnya pemetaan mutu
  satuan atau program pendidikan yang dilakukan oleh Menteri.
   BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Bagian Sembilan: Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan atau
        Program Pendidikan Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

                                               Pasal 36
Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan
oleh penyelenggara satuan/program pendidikan:

Kepada satuan atau program pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan ;

Menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana,
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan yang ditetapkan Menteri dalam
SNP;

Selanjutnya setelah memenuhi SPM dan SNP, menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk

Inspektorat provinsi melakukan audit kinerja terhadap unit pelaksana teknis daerah yang terlibat dalam
penjaminan mutu pendidikan

membantu BSNP dalam pelaksanakan Ujian Nasional di wilayahnya dengan penuh kejujuran sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

mengembangkan sistem informasi (sesuai Pasal 27) mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis
teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu (bekerjasama dengan LPMP dan P2PNFI, atau
BPPNFI)
BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Bagian Sepuluh: Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan
                     atau Program Pendidikan


                            Pasal 40

 (1)Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan menjadi
 tanggung jawab satuan atau program pendidikan dan wajib
 didukung oleh seluruh pemangku kepentingan satuan atau
 program pendidikan.

 (2)Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan
 dipimpin oleh pemimpin satuan atau program pendidikan.

 (3)Komite sekolah/madrasah memberi bantuan sumberdaya,
 pertimbangan, arahan, dan mengawasi sesuai kewenangannya
 terhadap penjaminan mutu oleh satuan pendidikan.
(4) Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dilaksanakan
   sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan untuk
   mendorong tumbuhnya budaya kreativitas, inovasi,
   kemandirian, kewirausahaan, dan akuntabilitas.

(5) Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan tinggi
   dilaksanakan sesuai prinsip otonomi keilmuan.

(6) Satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur
   operasional standar (POS) penjaminan mutu satuan
   atau program pendidikan.
BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Bagian Sepuluh: Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan
                     atau Program Pendidikan

                             Pasal 41

  Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan ditujukan
  untuk:
      a. memenuhi SPM dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun
         sejak ditetapkannya izin prinsip pendirian/pembukaan dan
         operasi satuan atau program pendidikan;
      b. secara bertahap dalam kerangka jangka menengah yang
         ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program
         pendidikan memenuhi SNP;
      c. secara bertahap satuan atau program pendidikan yang
         telah memenuhi SPM dan SNP dalam kerangka jangka
         menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis
         satuan pendidikan memenuhi standar mutu di atas SNP
         yang dipilihnya.
  BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

 Bagian Sepuluh: Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan
                      atau Program Pendidikan




                            Pasal 42

Semua satuan atau program pendidikan wajib melayani
audit kinerja penjaminan mutu yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten
atau kota sesuai kewenangannya.
BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Bagian Sepuluh: Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan
                     atau Program Pendidikan



                            Pasal 43

Semua satuan atau program pendidikan wajib mengikuti akreditasi
yang diselenggarakan oleh BAN-S/M, BAN-PT, atau BAN-PNF
sesuai kewenangan masing-masing.

                            Pasal 44

Satuan atau program pendidikan dapat mengikuti sertifikasi mutu
pendidikan untuk:
    a. lembaganya;
    b. pendidik atau tenaga kependidikannya; dan/atau
    c. peserta didiknya.
   BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

   Bagian Sepuluh: Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan
                        atau Program Pendidikan

                                  Pasal 45

(1) Satuan atau program pendidikan mengembangkan sistem informasi mutu
pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu,
dan dalam jejaring yang menghubungkan:
     a. penyelenggara satuan pendidikan;
     b. pemerintah kabupaten atau kota yang bersangkutan;
     c. pemerintah provinsi yang bersangkutan;
     d. Departemen Agama, bagi satuan atau program pendidikan agama dan
        keagamaan;
     e. kementerian/lembaga lain penyelenggara satuan atau program
        pendidikan; dan
     f. Departemen.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kompatibel dan
memiliki interoperabilitas dengan sistem informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4).
 BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

 Bagian Sepuluh: Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan
                      atau Program Pendidikan




                            Pasal 46

Satuan atau program pendidikan berkewajiban
mendukung sepenuhnya pemetaan mutu satuan atau
program pendidikan yang dilakukan oleh Menteri.
                            BAB IV SANKSI




                                Pasal 47
1. Pimpinan satuan atau program pendidikan yang melanggar peraturan
   ini disanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat atau fungsionaris penyelenggara satuan atau program
   pendidikan yang melanggar peraturan ini disanksi sesuai dengan
   peraturan perundang-undangan.
                                BAB V
                          KETENTUAN PENUTUP


                                Pasal 48
Semua peraturan yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

                                 Pasal 49
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                                               Ditetapkan di Jakarta
                                     pada tanggal 25 September 2009


                                  MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

                                                               TTD.

                                                BAMBANG SUDIBYO

								
To top