Docstoc

1. Konsep PBKL_ Revisi_2

Document Sample
1. Konsep PBKL_ Revisi_2 Powered By Docstoc
					                                      BAB I
                                  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

   Pada awal tahun dua ribu muncul arus perubahan paradigmatik, orientasi dan
   kebijakan pendidikan yang amat mendasar, yang kemudian melahirkan kebijakan
   pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skill) dengan pendekatan
   pendidikan berbasis luas (broad based education). Secara teoritik perubahan
   paradigma, orientasi dan perspektif pendidikan kecakapan hidup ini bukanlah
   kebijakan yang dilandasi oleh pragmatisme sesaat, akan tetapi lebih merupakan
   upaya reinventing school – penemuan kembali jati diri sekolah yang mesti
   dilakukan di dunia pendidikan. Oleh karena itu Departemen Pendidikan Nasional
   pada tahun 2002 mulai mengimplementasikan pendidikan berorientasi kecakapan
   hidup pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan baik di dalam dan luar
   sekolah, termasuk di SMA.

   Program pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan di SMA mengacu pada
   dua dimensi, yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life skill) dan
   kecakapan hidup spesifik (specific life skill). Dimensi generik meliputi kesadaran
   diri, kecakapan berpikir dan bernalar, serta kecakapan bekerja sama. Semua
   kecakapan ini dapat dikembangkan pada berbagai mata pelajaran. Sedangkan
   dimensi spesifik, yaitu kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan
   tertentu, yang mencakup kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.
   Kecakapan akademik terkait dengan konten akademik mata pelajaran tertentu,
   misalnya fisika, biologi, geografi dan lain-lain. Sedangkan kecakapan vokasional
   terkait dengan kejuruan tertentu, seperti tata boga, tata busana, grafika dan
   lain-lain. Untuk pelaksanaan program ini Direktorat Pembinaan SMA (Dikmanum,
   waktu itu) melalui Bagian Proyek BBE Life Skill selama tiga tahun (2002-2004)
   telah membantu sejumlah sekolah dengan dana block grant.

   Sebagai pengembangan dan perluasan program kecakapan hidup, khususnya yang
   bersifat vokasional sekaligus peningkatan mutu SMA di wilayah pesisir dan pantai,
   pada tahun 2006 dirintis SMA Berbasis Keunggulan Lokal Kelautan (BKLK). Semula
   program ini didesain bahwa aktivitas pembelajaran di SMA rintisan tersebut
   berorientasi kelautan. Artinya bahan ajar yang disampaikan guru diambil
   bernuansa kelautan, misalnya materi pembelajaran biologi diambil topik-topik
   yang berkaitan dengan tumbuhan di daerah pesisir dan biota laut. Begitu pula
   mata pelajaran olahraga, yang dikembangkan adalah olahraga air dan pantai. Di
   samping itu terdapat pula program vokasional, seperti budi daya hasil laut,
   perikanan, rumput laut dan lain-lain. Namun implementasi di sekolah berbeda,
   yang terjadi adalah hampir seluruh kegiatan pada program BKLK berisi vokasional.




                                                                                   1
Belajar dari berbagai pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa program
pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA, dalam rangka
mengakomodasi berbagai kebutuhan dan potensi daerah dalam penyelenggaraan
pendidikan di SMA ternyata tidak serta merta berjalan dengan baik. Seperti
penyelenggaraan BBE- Life Skill dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
Kelautan di sejumlah SMA belum memperoleh hasil yang optimal dan tidak
berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena unsur pendidik dan tenaga
kependidikan belum sepenuhnya memahami program tersebut. Di samping itu
program yang dilaksanakan tersebut pembelajarannya bukan menjadi bagian dari
struktur kurikulum. Oleh karena itu untuk pelaksanaan program Pendidikan
Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL), pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan,
baik perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

Kalau kita sadari bahwa proses belajar dapat terjadi pada setiap saat dan di
segala tempat. Setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa mengalami
proses belajar lewat apa yang dijumpai atau apa yang dikerjakan. Secara alamiah
setiap orang akan terus belajar melalui pengalaman berinteraksi dengan
lingkungan. Pendidikan sebagai suatu sistem, pada dasarnya merupakan bagian
dari sistem proses perolehan pengalaman belajar tersebut. Oleh karena itu secara
filosofis pendidikan diartikan sebagai proses perolehan pengalaman belajar yang
berguna bagi peserta didik. Pengalaman belajar tersebut diharapkan mampu
mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga siap digunakan
untuk memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. Pengalaman belajar
yang diperoleh peserta didik diharapkan juga mengilhami mereka ketika
menghadapi problema dalam kehidupan sesungguhnya (Senge, 2000).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada BAB III pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Pendidikan
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan
kemajemukan bangsa. Selanjutnya pada BAB X pasal 36 ayat (2) dinyatakan
bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan
prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta
didik, dan pada pasal yang sama ayat (3) butir c menyatakan bahwa Kurikulum
disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan
republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan
lingkungan. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan
menengah wajib memuat Keterampilan/Kejuruan (butir i) dan muatan lokal
(butir j).

David P. Ausubel (Ausubel, 1978) dan Jerome S. Bruner (Bruner, 1977),
mengatakan bahwa proses pembelajaran dalam pendidikan akan menjadi lebih
menarik, memberi kegairahan pada semangat belajar peserta didik, jika peserta
didik melihat kegunaan, manfaat, makna dari pembelajaran guna menghadapi


                                                                                2
berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya saat ini bahkan di masa depan.
Pembelajaran akan memberikan suasana yang menyenangkan (joyful learning)
jika berkait dengan potensi, minat, hobi, bakat peserta didik dan penerimaan
siswa bahwa apa yang dipelajarinya akan berguna bagi kehidupannya di masa
depan (contextual) karena siswa merasa mendapatkan keterampilan yang
berharga untuk menghadapi hidup.

Salah satu prinsip contextual teaching and learning (CTL) adalah prinsip saling
ketergantungan (the principle of interdependence). Prinsip saling ketergantungan
menyadarkan pendidik tentang saling ketergantungannya satu sama lain, kepada
siswanya, kepada masyarakat di sekitarnya dan dengan bumi tempatnya berpijak
(termasuk potensi lokal yang terkandung dalam bumi). Mereka berada dalam
suatu jaringan saling ketergantungan yang menciptakan lingkungan belajar.
Dalam suatu lingkungan belajar di mana setiap orang menyadari keterikatannya,
maka pembelajaran kontekstual mudah berkembang (Johnson, 2002). Di samping
itu bahkan pembahasan keunggulan lokal terkait dengan teori konstruktivisme.
Kontruktivisme menurut Bettencourt (dalam Suparno, 1997) menyatakan bahwa
kita tidak pernah mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis. Yang kita
mengerti adalah struktur konstruksi kita akan sesuatu objek. Dalam konteks ini
realitas yang ada di sekeliling siswa sehari-hari, misalnya yang berupa potensi
daerah yang menjadi keunggulan lokal, akan membantu mempercepat siswa
untuk mengkonstruksi pemikirannya menjadi suatu pengetahuan yang bermakna
bagi dirinya. Potensi daerah atau keunggulan lokal adalah potensi yang
kontekstual yang dapat diangkat sebagai bahan pembelajaran yang menarik di
sekolah.

Teori tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pada Bab III pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP) dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/
karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.
Seanjutnya pada BAB IV pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran
pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat,minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Ketentuan tersebut sejalan dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional
yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu tentang School Based Management atau
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS diartikan sebagai model manajemen
yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong
pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga
sekolah (pendidik, tenaga kependikan, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan
masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah (Fadjar, A. Malik dalam Ibtisam


                                                                               3
  Abu-Duhou, 2002). MBS diterapkan bertujuan untuk membangun sekolah yang
  efektif sehingga pendidikan berguna bagi pribadi, bangsa dan Negara. Dalam
  konteks ini, pengambilan keputusan harus memperhatikan potensi daerah yang
  dapat dikembangkan menjadi keunggulan lokal.

  Oleh karena itulah keunggulan lokal dapat dikembangkan di sekolah melalui
  Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana UU No. 20/2003 BAB XIV pasal
  50 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota mengelola
  pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
  Selanjutnya PP 19/2005 BAB III pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa untuk
  SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan
  berbasis keunggulan lokal. Selanjutnya PP 19 Tahun 2005 pada penjelasan pasal
  91 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu
  ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan
  pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan
  pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.

  Dengan demikian, berdasarkan pemikiran dan perundang-undangan tersebut di
  atas maka di SMA perlu dikembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
  (PBKL).

B. Landasan

  1. UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah.
  2. UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
      pemerintah pusat dan daerah.
  3. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
  5. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah
  6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  7. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
  8. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
  9. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permen 22 dan 23
      tahun 2006
  10. Permendiknas Nomor 6 thn 2007 tentang perubahan permen nomor 24 tahun
      2006
  11. Permendiknas nomor 12,13,16,18,tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan
      Tenaga Kependidikan .
  12. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
  13. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
  14. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
  15. Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
  16. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
  17.Renstra Depdiknas tahun 2005 – 2009.


                                                                             4
C. Tujuan

  Pengembangan PBKL di SMA memiliki karakteristik berbeda dengan di SMK, sebab
  SMA lebih mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan peserta didik
  untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu
  secara umum tujuan program PBKL di SMA adalah memberikan kesempatan
  kepada sekolah untuk mengembangkan pendidikan di sekolahnya dengan
  memasukkan kajian materi keunggulan lokal sesuai dengan kondisi dan potensi
  sekolah. Sedangkan secara khusus PBKL bertujuan agar peserta didik :

  1. mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan
     budaya daerah dimana siswa berada;
  2. memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan mengenai lingkungan daerah
     yang berguna bagi dirinya, masyarakat dan negara;
  3. memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan yang
     berlaku di daerah, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur
     budaya daerah dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
  4. berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan pemerintah daerah.




                                                                             5
                                 BAB II
       KONSEP DASAR PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PBKL)

A. Pengertian

  Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan
  yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi,
  ekologi, dan lain-lain. Sumber lain mengatakan bahwa Keunggulan lokal adalah
  hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam,
  sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah
  (Dedidwitagama,2007). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
  Keunggulan Lokal (KL) adalah suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari
  suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai
  tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif.

  Keunggulan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah adalah
  potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah. Sebagai contoh potensi
  kota Batu Jawa Timur, memiliki potensi budi daya apel dan pariwisata.
  Pemerintah dan masyarakat kota Batu dapat melakukan sejumlah upaya dan
  program, agar potensi tersebut dapat diangkat menjadi keunggulan lokal kota
  Batu sehingga ekonomi di wilayah kota Batu dan sekitarnya dapat berkembang
  dengan baik.

  Kualitas dari proses dan realisasi keunggulan lokal tersebut sangat dipengaruhi
  oleh sumber daya yang tersedia, yang lebih dikenal dengan istilah 7 M, yaitu Man,
  Money, Machine, Material, Methode, Marketing and Management. Jika sumber
  daya yang diperlukan bisa dipenuhi, maka proses dan realisasi tersebut akan
  memberikan hasil yang bagus, dan demikian sebaliknya. Di samping dipengaruhi
  oleh sumber daya yang tersedia, proses dan realisasi keunggulan lokal juga harus
  memperhatikan kondisi pasar, para pesaing, substitusi (bahan pengganti) dan
  perkembangan IPTEK, khususnya perkembangan teknologi. Proses dan realisasi
  tersebut akan menghasilkan produk akhir sebagai keunggulan lokal yang mungkin
  berbentuk produk (barang/jasa) dan atau budaya yang bernilai tinggi, memiliki
  keunggulan komparatif, dan unik.

  Dari pengertian keunggulan lokal tersebut diatas maka Pendidikan Berbasis
  Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA adalah pendidikan/program pembelajaran yang
  diselenggarakan pada SMA sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan
  memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis,
  budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses
  pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik.




                                                                                 6
B. Potensi Keunggulan Lokal

   Konsep pengembangan keunggulan lokal diinspirasikan dari berbagai potensi,
   yaitu potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), geografis,
   budaya dan historis. Uraian masing-masing sebagai berikut.

  1. Potensi Sumber Daya Alam
     Sumber daya alam (SDA) adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan
    dirgantara yang dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan hidup.
    Contoh bidang pertanian: padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dll.; bidang
    perkebunan: karet, tebu, tembakau, sawit, coklat dll.; bidang peternakan:
    unggas, kambing, sapi dll.; bidang perikanan: ikan laut, ikan air tawar, rumput
    laut, tambak, dll. Contoh lain misalnya di provinsi Jawa Timur memiliki
    keunggulan komparatif dan keragaman komoditas hortikultura buah-buahan
    yang spesifik, dengan jumlah lokasi ribuan hektar yang hampir tersebar di
    seluruh di wilayah kabupaten/kota. Keunggulan lokal ini akan lebih cepat
    berkembang, jika dikaitkan dengan konsep pembangunan agropolitan (Teropong
    Edisi 21, Mei-Juni 2005, h. 24).         Agropolitan merupakan pendekatan
    pembangunan bottom-up untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan
    pendapatan yang lebih cepat, pada suatu wilayah atau daerah tertentu,
    dibanding strategi pusat pertumbuhan (growth pole).

  2. Potensi Sumber Daya Manusia
     Sumber daya manusia (SDM) didefinisikan sebagai manusia dengan segenap
     potensi yang dimilikinya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk
     menjadi makhluk sosial yang adaptif dan transformatif dan mampu
     mendayaguna- kan potensi alam di sekitarnya secara seimbang dan
     berkesinambungan (Wikipedia, 2006). Pengertian adaptif artinya mampu
     menyesuaikan diri terhadap tantangan alam, perubahan IPTEK dan perubahan
     sosial budaya. Bangsa Jepang, karena biasa diguncang gempa merupakan
     bangsa yang unggul dalam menghadapi gempa, sehingga cara hidup, sistem
     arsitektur yang dipilihnya sudah diadaptasikan bagi risiko menghadapi gempa.
     Kearifan lokal (indigenous wisdom) semacam ini agaknya juga dimiliki oleh
     penduduk pulau Simeulue di Aceh, saat tsunami datang yang ditandai dengan
     penurunan secara tajam dan mendadak muka air laut, banyak ikan
     bergelimpangan menggelepar, mereka tidak turun terlena mencari ikan, namun
     justru terbirit-birit lari ke tempat yang lebih tinggi, sehingga selamat dari
     murka tsunami. Pengertian transformatif artinya mampu memahami,
     menerjemahkan dan mengembangkan seluruh pengalaman dari kontak sosialnya
     dan kontaknya dengan fenomena alam, bagi kemaslahatan dirinya di masa
     depan, sehingga yang bersangkutan merupakan makhluk sosial yang
     berkembang berkesinambungan.




                                                                                 7
  SDM merupakan penentu semua potensi keunggulan lokal. SDM sebagai sumber
  daya, bisa bermakna positif dan negatif, tergantung kepada paradigma, kultur
  dan etos kerja. Dengan kata lain tidak ada realisasi dan implementasi konsep
  keunggulan lokal tanpa melibatkan dan memposisikan manusia dalam proses
  pencapaian keunggulan. SDM dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas SDA,
  mencirikan identitas budaya, mewarnai sebaran geografis, dan dapat
  berpengaruh secara timbal balik kepada kondisi geologi, hidrologi dan
  klimatologi setempat akibat pilihan aktivitasnya, serta memiliki latar sejarah
  tertentu yang khas. Pada masa awal peradaban, saat manusia masih amat
  tergantung kepada alam, ketergantungannya yang besar terhadap air telah
  menyebabkan munculnya peradaban pertama di sekitar aliran sungai besar yang
  subur.

3. Potensi Geografis
   Objek geografi antara lain meliputi, objek formal dan objek material. Objek
   formal geografi adalah fenomena geosfer yang terdiri dari, atmosfer bumi,
   cuaca dan iklim, litosfer, hidrosfer, biosfer (lapisan kehidupan fauna dan flora),
   dan antroposfer (lapisan manusia yang merupakan tema sentral). Sidney dan
   Mulkerne (Tim Geografi Jakarta, 2004) mengemukakan bahwa geografi adalah
   ilmu tentang bumi dan kehidupan yang ada di atasnya. Pendekatan studi
   geografi bersifat khas. Pengkajian keunggulan lokal dari aspek geografi dengan
   demikian perlu memperhatikan pendekatan studi geografi. Pendekatan itu
   meliputi; (1) pendekatan keruangan (spatial approach), (2) pendekatan
   lingkungan (ecological approach) dan (3) pendekatan kompleks wilayah
   (integrated approach). Pendekatan keruangan mencoba mengkaji adanya
   perbedaan tempat melalui penggambaran letak distribusi, relasi dan inter-
   relasinya. Pendekatan lingkungan berdasarkan interaksi organisme dengan
   lingkungannya, sedangkan pendekatan kompleks wilayah memadukan kedua
   pendekatan tersebut.

  Tentu saja tidak semua objek dan fenomena geografi berkait dengan konsep
  keunggulan lokal, karena keunggulan lokal dicirikan oleh nilai guna fenomena
  geografis bagi kehidupan dan penghidupan yang memiliki, dampak ekonomis
  dan pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Contoh
  tentang angina fohn yang merupakan bagian dari iklim dan cuaca sebagai
  fenomena geografis di atmosfer. Angin fohn adalah angin jatuh yang sifatnya
  panas dan kering. Angin fohn terjadi karena udara yang mengandung uap air
  gerakannya terhalang oleh gunung atau pegunungan. Contoh angin fohn di
  Indonesia adalah angin Kumbang di wilayah Cirebon dan Tegal karena pengaruh
  Gunung Slamet, angin Gending di wilayah Probolinggo yang terjadi karena
  pengaruh gunung Lamongan dan pegunungan Tengger, angin Bohorok di daerah
  Deli, Sumatera Utara karena pengaruh pegunungan Bukit Barisan.




                                                                                   8
  Seperti diketahui angin semacam itu menciptakan keunggulan lokal Sumber
  Daya Alam, yang umumnya berupa tanaman tembakau, bahkan tembakau Deli
  berkualitas prima dan disukai sebagai bahan rokok cerutu. Semboyan Kota
  Probolinggo sebagai kota Bayuangga (bayu = angin, anggur dan mangga) sebagai
  proklamasi keunggulan lokal tidak lepas dari dampak positif angin Gending.


4. Potensi Budaya
   Budaya adalah sikap, sedangkan sumber sikap adalah kebudayaan. Agar
   kebudayaan dilandasi dengan sikap baik, masyarakat perlu memadukan antara
   idealisme dengan realisme yang pada hakekatnya merupakan perpaduan antara
   seni dan budaya. Ciri khas budaya masing-masing daerah tertentu (yang
   berbeda dengan daerah lain) merupakan sikap menghargai kebudayaan daerah
   sehingga menjadi keunggulan lokal. Beberapa contoh keunggulan lokal
   menghargai kebudayaan setempat yaitu upacara Ngaben di Bali, Malam Bainai
   di Sumatera Barat, Sekatenan di Yogyakarta dan Solo dan upacara adat
   perkawinan di berbagai daerah.

  Sebagai ilustrasi dari keunggulan lokal yang diinspirasi oleh budaya, misalnya di
  Kabupaten Jombang Jawa Timur, telah dikenal antara lain:
  a. Teater “Tombo Ati” (Ainun Najib)
  b. Musik Albanjari (Hadrah)
  c. Kesenian Ludruk Besutan
  d. Ritualisasi Wisuda Sinden (Sendang Beji)

5. Potensi Historis
   Keunggulan lokal dalam konsep historis merupakan potensi sejarah dalam
   bentuk peninggalan benda-benda purbakala maupun tradisi yang masih
   dilestarikan hingga saat ini. Konsep historis jika dioptimalkan pengelolaannya
   akan menjadi tujuan wisata yang bisa menjadi asset, bahkan menjadi
   keunggulan lokal dari suatu daerah tertentu. Pada potensi ini, diperlukan
   akulturasi terhadap nilai-nilai tradisional dengan memberi kultural baru agar
   terjadi perpaduan antara kepentingan tradisional dan kepentingan modern,
   sehingga aset atau potensi sejarah bisa menjadi aset/potensi keunggulan
   lokal.

   Salah satu contoh keunggulan lokal yang diinspirasi oleh potensi sejarah,
   adalah tentang kebesaran “Kerajaan Majapahit”, antara lain : Pemerintah
   Kabupaten Mojokerto secara rutin menyelenggarakan Perkawinan ala
   Majapahit sebagai acara resmi yang disosilaisasikan kepada masyarakat;
   a. Pada bulan Desember 2002, diadakan Renungan Suci Sumpah Palapa di
      makam Raden Sriwijaya (Desa Bejijong, Trowulan, Kab. Mojokerto) yang
      dihadiri Presiden RI K.H Abdurachman Wachid;



                                                                                 9
b. Festival Budaya Majapahit yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan
   dan Filsafat Javanologi dan Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan
   terhadap Tuhan Yang Maha Esa (BKOK) bekerjasama dengan Dinas
   Pariwisata dan Dinas P & K Kabupaten Mojokerto ( 27 Maret 2003).




                                                                      10
                                    BAB III
                                  PROFIL PBKL

Profil PBKL mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8
komponen, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar penilaian, dan standar pembiayaan. Stiap komponen terdiri
dari beberapa aspek dan indikator. Berikut ini diuraikan komponen, aspek dan
indikator yang menggambarkan profil PBKL.

A.   Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan

     Sekolah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang
     memuat komponen yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas
     Pendidikan Provinsi. Penyusunan KTSP dilakukan secara mandiri dengan
     membentuk Tim KTSP dan PBKL. Komponen KTSP memuat tentang visi, misi,
     tujuan, struktur dan muatan KTSP, yang mengakomodasi adanya program
     Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). KTSP dilengkapi dengan silabus
     yang penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan
     dan memuat program keunggulan lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang
     relevan, muatan lokal atau mata peljaran keterampilan. Aspek dan indikatornya
     adalah :

     1. Memiliki dokumen Kurikulum
        a. Dokumen KTSP disahkan Dinas Pendidikan Provinsi
        b. KTSP disusun dengan memperhatikan acuan operasional yang mencakup:
            Agama
            Peningkatan iman dan taqwa serta ahlak mulia
            Persatuan nasional dan nilai kebangsaan
            Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
            Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat
              perkembangan dan kemampuan peserta didik
            Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
            Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
            Dinamika perkembangan global
            Tuntutan dunia kerja
            Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
            Kesetaraan jender
            Karakteristik satuan pendidikan
        c. Proses penyusunan dokumen :
            Membentuk Tim Penyusun KTSP (Kasek, Guru/Konselor) disertai
              uraian tugas masing-masing unsur yang terlibat
            Menyusun progam dan jadwal kerja Tim Penyusun KTSP , yang
              mencakup: penyusunan draf, reviu, revisi, finalisasi, pemantapan,


                                                                               11
            penilaian keterlaksanaan KTSP, dan tindak lanjut hasil penilaian
            secara komprehensif dan tersistem
          Menganalisis konteks dan menyusun hasil analisis berupa :
            Identifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam menjabarkan menjadi
            Indikator, Materi Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Bahan
            Penilaian, dan Bahan/Media/Alat Pembelajaran, yang mencakup:
            - Analisis kondisi satuan pendidikan (peserta didik, pendidik, dan
               tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya dan program-
               program)
            - Analisis peluang dan tantangan (daya dukung : Komite Sekolah,
               Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan)
          Membentuk Tim Pengembang PBKL
          Menyusun program dan jadwal kegiatan Tim Pengembang PBKL
     c. Melakukan analisis program keunggulan lokal dengan kegiatan:
          Penelusuran potensi daerah yang mencirikan keunggulan lokal, yang
            mencakup :
            - Potensi Sumber Daya Alam (SDA)
            - Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
            - Potensi Geografis
            - Potensi Budaya
            - Potensi Historis
          Penelusuran bakat/minat dan kebutuhan peserta didik yang
            bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik
          Pengkajian jenis pendidikan berbasis keunggulan lokal yang dapat
            dilaksanakan oleh sekolah
          Penjajagan lembaga formal/non formal lain yang dapat menjadi
            mitra dalam pelaksanaan program pendidikan berbasis keunggulan
            lokal
2.    Komponen KTSP, memuat :
      a. Visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan strategi (mencerminkan upaya
         untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang berkualitas, dan
         didukung dengan suasana belajar dan suasana sekolah yang
         memadai/kondusif/menyenangkan dan mencirikan adanya program
         keunggulan lokal)
      b. Struktur dan muatan KTSP, yang mencakup :
            Mata pelajaran dan alokasi waktu berpedoman pada struktur
              kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi
            Program muatan lokal (mencakup : jenis program dan strategi
              pelaksanaan) dengan ketentuan :
              - Pemilihan jenis mulok disesuaikan dengan ciri khas dan potensi
                daerah
              - Menjadi      mata pelajaran tersendiri, yang SK/KD nya
                dikembangkan berdasarkan bahan kajian yang tidak sesuai
                menjadi bagian dari mata pelajaran lain


                                                                           12
 Kegiatan pengembangan diri yang diselenggarakan sebagai berikut:
  - Program      yang dilaksanakan bertujuan untuk memberi
    kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri
    sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat mereka, dan kondisi
    sekolah yang bersangkutan
  - Kegiatan Pengembangan Diri dibimbing oleh Konselor dan Guru
    atau tenaga kependidikan lain
  - Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan melalui kegiatan
    antara lain Pelayanan Konseling (masalah pribadi, sosial,
    belajar), Pengembangan karir, kepramukaan, kepemimpinan,
    KIR, olah raga, seni, dan lain-lain
 Pengaturan beban belajar yang mencerminkan adanya program
  keunggulan lokal diselenggarakan melalui strategi antara lain:
  - Terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan Mata pelajaran
    Muatan Lokal
  - Mata pelajaran Ketrampilan
  - Program pengembangan diri (kreativitas siswa/ekskul)
 Ketuntasan belajar minimal
  - KKM seluruh MP ≥ 75 % dan dilengkapi dengan rencana
    pencapaian kriteria ketuntasan ideal 100%.
  - Dilakukan melalui analisis Indikator, KD dan SK, dengan
    mempertimbangkan kemampuan rata-rata peserta didik (intake),
    kompleksitas SK/KD dan ketersediaan sumber daya dukung
 Kenaikan kelas dan kelulusan
  - Adanya kriteria kenaikan kelas yang disesuaikan dengan KKM yang
    telah ditetapkan dan karakteristik satuan pendidikan yang
    bersangkutan
  - Adanya kriteria kelulusan ≥ 75 %
 Penjurusan (adanya kriteria penjurusan dengan mempertimbangkan
  bakat, minat, prestasi siswa yang disesuaikan dengan KKM dan
  karateristik sekolah yang bersangkutan)
 Mutasi siswa (adanya ketentuan tentang mutasi ke dalam maupun
  ke luar sesuai ketentuan yang berlaku)
 Pendidikan kecakapan hidup yang mencakup jenis dan strategi
  pelaksanaan program di sekolah
  - Terintegrasi pada MP atau berupa paket/modul yang dapat
    menunjang program PBKL)
  - Menjadi salah satu program pengembangan diri
 Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, tersusunnya
  program PBKL sebagai berikut:
  - Strategi Pelaksanaan PBKL dengan cara:
     Mengintegrasikan Substansi/bahan kajian keunggulan lokal
         dalam mata pelajaran yang relevan



                                                                13
                       Menyusun SK/KD PBKL dalam program Muatan Lokal (menjadi
                        mata pelajaran tersendiri)
                     Mengintegrasikan SK/KD PBKL dalam mata pelajaran
                        Keterampilan
               - Penyelenggaraan pembelajaran PBKL, dilakukan pada:
                     Seluruh pembelajaran dilaksanakan di sekolah yang
                        bersangkutan
                     Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama
                        dengan satuan pendidikan formal lain
                     Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama
                        dengan satuan/lembaga pendidikan nonformal
                     Kalender pendidikan tingkat satuan pendidikan yang disusun
                      sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik sekolah
     3.    Penyusunan/pengembangan silabus
           a. Silabus disusun/dikembangkan secara mandiri oleh satuan pendidikan
                dengan melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan
           b. Memanfaatkan berbagai panduan dan contoh silabus yang
                dikembangkan oleh Pusat sebagai referensi dalam penyusunan/
                pengembangan silabus di sekolah
           c. Mengkaji keunggulan lokal/potensi daerah yang dapat:
                - Integrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan
                - Muatan Lokal
                - Mata pelajaran Keterampilan
           d. Silabus disusun/dikembangkan dengan memperhatikan SI/SKL yang
                telah mengintegrasikan materi keunggulan lokal pada mata pelajaran
                tertentu yang relevan
           e. Silabus disusun/dikembangkan melalui proses penjabaran SK/KD
                menjadi indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan
                penilaian hasil belajar untuk seluruh mata pelajaran, yang terdiri
                dari:
                - Mata pelajaran umum dan ciri program, dengan mengintegrasikan
                    bahan kajian keunggulan lokal, pada mata pelajaran tertentu yang
                    relevan
                - Muatan Lokal
                - Mata pelajaran Keterampilan
          f.    Silabus yang disusun telah mencakup seluruh mata pelajaran, baik
                yang SK/KD nya ditetapkan oleh pemerintah maupun yang disusun
                sekolah sesuai dengan kebutuhannya

B.   Standar Proses

     Sekolah mempunyai perencanaan pembelajaran yang telah mengintegrasikan
     program pendidikan berbasis keunggulan lokal, dalam melaksanakan
     pembelajaran sesuai dengan rencana, melakukan penilaian dengan berbagai


                                                                                 14
cara, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses
pendidikan yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapaian standar
kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada tujuh prinsip
pelaksanaan kurikulum. Aspek dan indikatornya adalah:
1.    Penyiapan perangkat pembelajaran
      a. Adanya perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap guru,
          antara berupa : RPP, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, baik untuk
          pembelajaran reguler maupun remedial dan pengayaan
      b. Adanya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), untuk seluruh mata
          pelajaran yang terdiri dari:
               Mata    pelajaran    umum      dan   ciri    program,    dengan
                mengintegrasikan bahan kajian keunggulan lokal, pada mata
                pelajaran tertentu yang relevan
               Muatan Lokal
               Mata pelajaran Keterampilan
     c.   RPP sekurang-kurangnya berisi/memuat tentang:Bahan cetak (modul,
          hand out, LKS, dll)
               Tujuan     pembelajaran,     materi   pembelajaran,      metode
                pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar
               Materi keunggulan lokal secara terintegrasi menjadi materi
                pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu atau menjadi mata
                pelajaran muatan lokal dan atau keterampilan
               Pemanfaatan perpustakaan secara terintegrasi dalam proses
                pembelajaran terutama dlm mendukung materi PBKL
               Pemanfaatan laboratorium secara terintegrasi dalam proses
                pembelajaran, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
     d.   Adanya Bahan Ajar dalam bentuk Cetakan (Modul, Hand Out, LKS dll),
          untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri dari:
               Mata    pelajaran    umum      dan   ciri    program,    dengan
                mengintegrasikan bahan kajian keunggulan lokal, pada mata
                pelajaran tertentu yang relevan
               Muatan Lokal
               Mata pelajaran Keterampilan
     e.   Adanya Bahan Ajar Berbasis IT (Modul, Hand Out, LKS, audio,visual,
          dll) untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri dari:
               Mata    pelajaran    umum      dan   ciri    program,    dengan
                mengintegrasikan bahan kajian keunggulan lokal, pada mata
                pelajaran tertentu yang relevan
               Muatan Lokal
               Mata pelajaran Keterampilan
     f.   Adanya program remedial sepanjang semester untuk seluruh mata
          pelajaran, secara berkelanjutan dan komprehensif.




                                                                            15
     g.    Adanya program dan perangkat penelusuran bakat, minat dan potensi
           peserta didik
     h.    Adanya program pembimbingan/layanan konseling akademik maupun
           non akademik bagi peserta didik
     i.    Adanya Jadwal pemanfaatan perpustakaan untuk menunjang
           pembelajaran PBKL
     j.    Adanya     program      dan    rancangan     pembelajaran    dengan
           mempertimbangkan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan
           beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks
           pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta
           didik untuk setiap pendidik
2.    Pelaksanaan proses pembelajaran
      a. Pembelajaran di sekolah diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
           menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk
           berpartisipasi aktif
      b. Proses pembelajaran di sekolah mendorong prakarsa, kreativitas dan
           kemandirian sesuai dengan program keunggulan lokal yang dipilih
           peserta didik
      c. Guru menerapkan aspek keteladanan selama proses pembelajaran
      d. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK
      e. Proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya
           membaca dan menulis, antara lain melalui pemanfaatan perpustakaan
           sebagai sumber belajar
      f.   Melaksanakan remedial secara berkelanjutan dan terprogram
      g. Pelaksanaan program pembimbingan/layanan konseling akademik
           maupun non akademik bagi siswa
      h. Melakukan penelusuran bakat dan minat peserta didik, dalam rangka
           pemilihan program keunggulan lokal oleh peserta didik
      i.   Proses Pembelajaran PBKL diselenggarakan melalui:
               Pengintegrasian bahan kajian keunggulan lokal kedalam mata
                pelajaran umum dan atau mata pelajaran yang menjadi ciri
                program yang relevan
               Muatan lokal (sebagai mata pelajaran tersendiri) sesuai dengan
                karakteristik PBKL yang diselenggarakan
               Mata pelajaran Ketrampilan, sesuai dengan karakteristik PBKL
                yang diselenggarakan
      j.   Proses pembelajaran PBKL harus dapat membekali peserta didik
           tentang: pengetahuan dan sikap menghargai sumberdaya dan potensi
           daerah setempat, serta mampu menggali dan memanfaatkannya agar
           dapat digunakan sebagai bekal hidup di masa datang.
      k. Proses Pembelajaran PBKL dapat dilakukan secara terintegrasi pada:
               Seluruh pembelajaran dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan
               Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama dengan
                satuan pendidikan formal lain


                                                                            16
                  Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama dengan
                   satuan/lembaga pendidikan nonformal
     3.   Pengawasan proses pembelajaran
          a.  Adanya program pengawasan           proses pembelajaran     secara
              komprehensif, tersistem dan berkelanjutan
          b.  Adanya perangkat pengawasan proses pembelajaran
          c.  Melaksanakan pengawasan pembelajaran yang intensif, melalui
              pemantauan, supervisi, evaluasi
          d.  Adanya laporan hasil pengawasan dan program tindak lanjut kegiatan
              pengawasan

C.   Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
     Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas
     dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah yang terdiri dari pendidik dan
     tenaga kependidikan. Tenaga pendidik secara kualitas harus memenuhi
     kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata
     pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas harus memenuhi
     ketentuan rasio guru dan siswa. Sedangkan tenaga kependidikan sekurang-
     kurangnya terdiri dari Kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga
     perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan. Tenaga
     kependidikan sekolah harus memenuhi persyaratan kompetensi yang
     dibutuhkan. Aspek dan indikatornya adalah :
     1.   Kualifikasi akademik tenaga pendidik
          a.   Melakukan analisis kualifikasi pendidik dan kependidikan untuk
               mendukung program pendidikan berbasis keunggulan lokal
          b.   Lebih dari 75 % pendidik berkualifikasi akademik minimal D IV/S1 dan
               mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan . Telah memiliki
               tenaga pendidik bersartifikasi propesi. Memiliki lebih dari 75% tenaga
               pendidik bersertifikat profesi guru untuk SMA/MA
          c.   Adanya program peningkatan kualifikasi dan spesialisasi/ kompetensi
               pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan, meliputi:
                Peningkatan kualifikasi D IV dan atau S1
                Peningkatan spesialisasi/kompetensi seluruh guru sesuai mata
                   pelajaran yang diajarkan
                Peningkatan spesialisasi/kompetensi guru sesuai dengan jenis
                   program PBKL yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
                Peningkatan kemampuan guru dalam pengkajian substansi
                   keunggulan lokal menjadi SK, KD dan Materi Pembelajaran pada
                   mata pelajaran yang relevan
                Peningkatan kemampuan guru dalam pengembangan silabus
                Peningkatan kemampuan guru dalam penyiapan RPP
                Peningkatan kemampuan pendidik dalam pengembangan bahan
                   ajar dalam bentuk cetakan


                                                                                  17
             Peningkatan kemampuan pendidik dalam pengembangan bahan
              ajar berbasis TIK
               Peningkatan kemampuan guru dalam pengembangan bahan ujian
               Peningkatan kemampuan dan peran guru BK
     d.    Adanya guru bimbingan konseling/konselor sesuai dengan rasio jumlah
           siswa per guru
     e.    Adanya pendidik untuk program PBKL yang memiliki kualifikasi
           keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang PBKL yang
           diselenggarakan oleh satuan pendidikan
     f.    Adanya tenaga ahli/pengajar dari satuan pendidikan formal lain atau
           lembaga pendidikan non formal di lingkungan setempat, yang dapat
           membantu pelaksanaan pembelajaran PBKL di sekolah
2.    Tenaga kependidikan
      a. Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas :
               Kepala sekolah
               Tenaga administrasi
               Tenaga perpustakaan
               Tenaga laboratorium
               Tenaga kebersihan
      b. Kualifikasi umum dan khusus tenaga kependidikan terpenuhi untuk:
               Kepala sekolah
               Tenaga administrasi
               Tenaga perpustakaan
               Tenaga laboratorium
               Tenaga kebersihan
      c. Jumlah tenaga kependidikan terpenuhi sesuai kebutuhan sekolah,
           yang meliputi :
               Tenaga administrasi
               Tenaga perpustakaan
               Tenaga laboratorium
               Tenaga kebersihan
     d.    Kepala Sekolah dibantu minimal tiga orang wakil kepala sekolah yang
           terdiri atas bidang Akademik, sarana prasarana, dan kesiswaan
     e.    Adanya program pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan
     f.    Adanya program peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi
           tenaga kependidikan, sesuai dengan tugas masing-masing untuk:
               Kepala sekolah
               Tenaga administrasi
               Tenaga perpustakaan
               Tenaga laboratorium
               Tenaga kebersihan




                                                                           18
D.   Standar Sarana dan Prasarana

     Sekolah memiliki sarana dan prasarana meliputi satuan pendidikan, lahan,
     bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Sekolah minimum
     memiliki 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Dimana
     SMA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 360 siswa. Lahan yang
     dimiliki sekolah memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap
     peserta didik yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana
     sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga. Lahan
     harus memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan, kemiringan, pencemaran
     air dan udara, kebisingan, peruntukan lokasi, dan status tanah. Bangunan
     gedung memenuhi rasio minimum luas lantai, tata bangunan, keselamatan,
     kesehatan, fasilitas penyandang cacat, kenyamanan, keamanan. Bangunan
     gedung dipelihara secara rutin. Kelengkapan sarana prasarana yang tersedia
     meliputi : 1) ruang kelas, 2) ruang perpustakaan, 3) ruang laboratorium biologi,
     4) ruang laboratorium fisika, 5) ruang laboratorium kimia, 6) ruang laboratorium
     komputer, 7) ruang laboratorium bahasa, 8) ruang pimpinan, 9) ruang guru, 10)
     ruang tata usaha, 11) tempat beribadah, 12) ruang konseling, 13) ruang UKS,
     14) ruang organisasi kesiswaan, 15) jamban, 16) gudang, 17) ruang sirkulasi, 18)
     tempat bermain/berolahraga. Aspek dan indikatornya adalah :
     1. Satuan pendidikan
          a. Memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan
               belajar
     2. Lahan
          a. Luas lahan sekolah memenuhi rasio minimum luas lahan terhadap
               peserta didik (m2/peserta didik)
          b. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan
               keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam
               keadaan darurat
          c. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam
               garis sempadan sungai dan jalur kereta api
          d. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan pencemaran air, kebisingan,
               pencemaran udara
          e. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Perda
               tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana
               lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan
               tanah dari Pemerintah Daerah setempat
          f.   Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin
               pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan
               peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu
               minimum 20 tahun
     3. Bangunan gedung
          a. Bangunan gedung memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai
             terhadap peserta didik (m2/peserta didik)


                                                                                  19
     b. Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan yaitu memiliki
        struktur yang stabil dan kukuh, ilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau
        proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran
        dan petir
     c. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan yaitu mempunyai
        fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang
        memadai, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung,
        bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung
        dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
     d. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah,
        aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat
     e. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan yaitu mampu
        meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan
        pembelajaran, memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak
        melebihi kondisi luar ruangan, setiap ruang dilengkapi dengan lampu
        penerangan
     f. Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan yaitu peringatan bahaya
        bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi
        bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, akses evakuasi yang
        dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas
     g. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300
        watt
     h. Bangunan secara berkala dilakukan pemeliharaan baik ringan maupun
        berat
4.   Ruang Kelas
     a. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan jumlah rombongan belajar
     b. Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik
     c. Rasio minimum luas ruang kelas 2 m2/peserta didik
     d. Ruang kelas dilengkapi sarana meliputi perabot (kursi dan meja peserta
        didik, kursi dan meja guru, lemari dan papan pajang), media pendidikan
        (papan tulis), perlengkapan lain (tempat sampah, tempat cuci tangan,
        jam dinding, soket listrik)
     e. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang
        memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke
        luar ruangan.
     f. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru
        dapat segera keluar runagan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci
        dengan baik saat tidak digunakan.
5.   Ruang perpustakaan
     a. Luas minimum sama dengan luas 1 ruang kelas dengan lebar minimum
        5 meter
     b. Ruang perpustakaan dikelola berbasis ICT/TIK dilengkapi dg. sarana:
         Buku (buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan,
           buku referensi, bahan ajar, dan sumber belajar lain)


                                                                             20
        Perabot (rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi
           baca, kursi kerja, meja kerja, lemari katalog, papan pengumuman,
           dan meja multi media)
         Peralatan Multimedia (komputer, server, CD player, dll)
         Bahan pembelajaran dalam bentuk cetakan dan berbasis TIK
           (software/CD)
         Peralatan pengelolaan perpustakaan berbasis TIK (hardware dan
           software)
         Perlengkapan lain (buku inventaris, tempat sampah, kotak kontak,
           jam dinding, kipas angin, AC, dll)
     c. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan
        yang memadai untuk membaca buku
     d. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai
6.   Laboratorium biologi
     a. Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar
     b. Rasio minimum ruang laboratorium 2,4 m2/peserta didik
     c. Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan untuk membaca
        buku dan mengamati obyek percobaan
     d. Ruang laboratorium Biologi dilengkapi dengan sarana:
         Perabot (kursi guru dan siswa, meja siswa, meja demontrasi, meja
           persiapan, lemari alat, lemari bahan), bak cuci
         Peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan)
         Media pendidikan (papan tulis)
         Bahan habis pakai
         Perlengkapan lain (kotak kontak, alat pemadam kebakaran,
           peralatam P3K, tempat sampah dan jam dinding)
7.   Laboratorium fisika
     a. Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar
     b. Rasio minimum ruang laboratorium 2,4 m2/peserta didik
     c. Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan untuk membaca
          buku dan mengamati obyek percobaan
     d. Ruang laboratorium Fisika dilengkapi dengan sarana:
               Perabot (kursi guru dan siswa, meja siswa, meja demontrasi,
                meja persiapan, lemari alat, lemari bahan), bak cuci.
               Media pendidikan (papan tulis)
               Perlengkapan lain (kotak kontak, alat pemadam kebakaran,
                peralatam P3K, tempat sampah dan jam dinding)
8.   Laboratorium kimia
     a. Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 romb. belajar
     b. Rasio minimum ruang laboratorium 2,4 m2/peserta didik
     c. Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan untuk membaca
          buku dan mengamati obyek percobaan
     d. Ruang laboratorium Biologi dilengkapi dengan sarana:
               Perabot (kursi guru dan siswa, meja siswa, meja demontrasi,


                                                                        21
             meja persiapan, lemari alat, lemari bahan), bak cuci
            Peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan)
            Media pendidikan (papan tulis)
            Bahan habis pakai
            Perlengkapan lain (kotak kontak, alat pemadam kebakaran,
             peralatam P3K, tempat sampah dan jam dinding)
9. Laboratorium komputer
    a. Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar
        yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang
    b. Rasio minimum ruang laboratorium 2,4 m2/peserta didik
    c. Ruang laboratorium komputer dilengkapi dengan sarana:
            Perabot (kursi dan meja peserta didik dan guru)
            Peralatan pendidikan (Komputer, printer, scanner, titik akses
             internet, LAN, stabilizer dan modul praktik)
            Media pendidikan (papan tulis)
            Perlengkapan lain (kotak kontak, tempat sampah, jam dinding)
10. Laboratorium bahasa
    a. Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar
        yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang
    b. Rasio minimum ruang laboratorium 2,4 m2/peserta didik
    c. Ruang laboratorium bahasa dilengkapi dengan sarana:
            Perabot (kursi, meja peserta dididk dan guru, lemari)
            Peralatan pendidikan (perangkat multi media)
            Media pendidikan (papan tulis)
            Perlengkapan lain (kotak kontak, tempat sampah, jam dinding)
11. Ruang pimpinan
    a. Luas minimum ruang 12 m2 dan lebar minimum 3 m
    b. Mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah
    c. Ruang pimpinan dilengkapi dengan sarana:
            Perabot (kursi dan meja pimpinan, kursi dan meja tamu, lemari,
             papan statistik)
            Perlengkapan lain (simbol kenegaraan, tempat sampah dan jam
             dinding)
12. Ruang guru
    a. Rasio minimum luas ruang 4 m2/pendidik, luas minimum ruang 72 m2
    b. Mudah dicapai dari halaman sekolah atau dari luar lingkungan sekolah
        dan dekat dengan ruang pimpinan
    c. Ruang guru dilengkapi dengan sarana:
            Perabot (kursi dan meja kerja, lemari, kursi tamu, papan
             statistik, papan pengumuman)
            Perlengkapan lain (tempat sampah, tempat cuci tangan, jam
             dinding)
    d. Pengaturan ruang guru memungkinkan untuk mobilitas MGMP rumpun
        mata pelajaran yang menunjang PBKL


                                                                        22
13. Ruang tata usaha
    a. Rasio minimum luas ruang 4 m2/petugas dan luas minimum ruang
        16 m2
    b. Mudah dicapai dari halaman sekolah atau dari luar lingkungan sekolah
        dan dekat dengan ruang pimpinan
    c. Ruang tata usaha dilengkapi dengan sarana:
             Perabot (kursi dan meja kerja, lemari, papan statistik)
             Perlengkapan lain (tempat sampah, mesin TIK/komputer, filing
              kabinet, brankas, telepon, jam dinding, kotak kontak, penanda
              waktu/bel)
14. Tempat beribadah
    a. Luas minimum ruang 12 m2
    b. Tempat ibadah dilengkapi sarana meliputi perabot, dan perlengkapan
        lain
15. Ruang konseling
    a. Luas minimum ruang 9 m2
    b. Ruang koseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin
        privasi peserta didik
    c. Ruang dilengkapi sarana sebagai berikut :
             perabot (meja dan kursi kerja, kursi tamu, lemari, dan papan
              kegiatan)
             peralatan konseling (instrumen konseling, buku sumber dan
              media pengembangan kepribadian)
             perlengkapan lain (jam dinding)
16. Ruang UKS
    a. Luas minimum ruang 12 m2
    b. Ruang UKS dilengkapi sarana meliputi :
             perabot (tempat tidur, lemari, meja dan kursi)
             perlengkapan lain (catatan kesehatan, perlengkapan P3K, tandu,
              selimut, tensimeter, termometer badan, timbangan badan,
              pengukruan tinggi banda, tempat sampah, tempat cuci tangan,
              dan jam dinding)
17. Ruang organisasi kesiswaan
    a. Luas minimum ruang 9 m2
    b. Ruang dilengkapi perabot (meja kursi, papan tulis, lemari) dan
        peralatan lain (jam dinding)
18. Jamban
    a. Minimum jamban setiap sekolah 3 unit untuk siswa dan guru
    b. Luas minimum 2 m2/jamban
    c. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah
        dibersihkan
    d. Tersedia air bersih di setiap unit jamban
    e. Jamban dilengkapi sarana perlengkapan lain (kloset jongkok, tempat
        air, gayung, gantungan pakaian, tempat sampah)


                                                                         23
19. Gudang
    a. Luas minimum 21 m2
    b. Gudang dilengkapi sarana perabot (lemari, rak)
    c. Gudang mudah dikunci dikunci
20. Ruang sirkulasi
    a. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan antar
        ruang bangunan sekolah dengan luas minimum 30% dari luas total
        seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m dan tinggi
        minimum 2,5 m
    b. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan
        baik,beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang
        cukup
    c. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi
        pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm
    d. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga, bangunan dengan panjang
        lebih dari 30 m dilengkapi minimum 2 tangga
    e. Jarak       tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan
        bertingkat tidak lebih dari 25 m
    f.  Lebar minimum tangga 1,8 m, tinggi maksimum 17 cm, lebar anak
        tangga 25 - 30 cm dilengkapi pegangan tangga dengan tinggi 85 - 90
        cm
    g. Tangga memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes
        dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga
    h. Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang
        cukup
21. Ruang bermain/berolahraga
    a. Memenuhi rasio luas minimum 3 m2/peserta didik
    b. Tempat bermain/berolahraga berukuran minimal 30mx 20m
    c. Tempat bermain/berolahraga berupa ruang terbuka sebagian ditanami
        pohon penghijauan
    d. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak
        menggangu proses pembelajaran di kelas
    e. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan sebagai tempat parkir
    f. Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana :
             Peralatan pendidikan (tiang bendera dan bendera, peralatan
              bola volley, peralatan sepak bola, peralatan basket, peralatan
              senam, peralatan atletik, peralatan seni budaya dan peralatan
              keterampilan
             Perlengkapan lain (pengeras suara dan tape recorder)




                                                                         24
E.   Standar Pengelolaan

     Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan
     rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem
     informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai
     dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja
     sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara
     tertulis dibidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan
     dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan.
     Disamping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan
     sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat. Aspek dan indikatornya
     adalah:
     1. Program Kerja Sekolah
          a.    Memiliki Dokumen Program Kerja sekolah yang mencakup program
                rutin dan program rintisan PBKL, yang memuat:
                    Identitas Sekolah dan Kepala Sekolah
                    Visi sekolah
                    Misi sekolah
                    Tujuan Sekolah
                    Sasaran/Hasil /Output Program
                    Rencana Program, Pembiayaan dan Jadwal Kegiatan Sekolah
                     selama 3 (tiga) tahun (TP. 2007/2008 s.d. 2009/2010)
                    Rencana Program, Pembiayaan dan Jadwal Kegiatan Sekolah 1
                     (satu) tahun (tahun pelajaran 2008/2009)
          b.    Memiliki program kerja sekolah dalam rangka pengembangan dan
                penyempurnaan dokumen KTSP secara komprehensif/ berkelanjutan
          c.    Menyusun program kerjasama dengan satuan pendidikan formal
                (pendidikan menengah dan atau tinggi), lembaga pendidikan non
                formal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada satuan
                pendidikan yang bersangkutan
     2. Penyiapan Perangkat/Panduan Operasional Oleh Satuan Pendidikan
          a.    Menyusun Panduan kalender pendidikan/akademik yang menunjukkan
                aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun yang meliputi jadwal
                pembelajaran, ulangan, ujian, ekstra kurikuler, dan hari libur pada
                satuan pendidikan yang bersangkutan
          b.    Menyusun struktur organisasi satuan pendidikan dilengkapi dengan
                uraian tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
          c.    Menyusun Peraturan akademik yang mencakup:
                    Penerimaan Siswa Baru
                    Penjurusan
                    Pindah Sekolah
                    Kenaikan kelas dan kelulusan
          d.    Menyusun Peraturan dan tata tertib satuan pendidikan bagi pendidik,
                tenaga kependidikan dan peserta didik


                                                                                 25
     e.   Menyusun panduan penyelenggaraan program rintisan PBKL, yang
          dilakukan secara terintegrasi dengan cara :
               Seluruh pembelajaran dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan
               Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama dengan
                satuan pendidikan formal lain
               Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama dengan
                satuan/lembaga pendidikan nonformal
     f.   Menyusun panduan pelaksanaan Pembelajaran untuk seluruh mata
          pelajaran, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang terkait
     g.   Menyusun panduan pembelajaran dan penilaian program PBKL yang
          dilaksanakan melalui:
     h.   Menyusun panduan pelaksanaan penelusuran dan analisis potensi dan
          keunggulan daerah
     i.   Menyusun panduan penetapan jenis program PBKL yang
          diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan
          ketersediaan daya dukung dan minat, bakat serta kebutuhan peserta
          didik
     j.   Menyusun Panduan penelusuran minat, bakat dan potensi peserta didik
     k.   Menyusun panduan pemilihan jenis program PBKL bagi peserta didik
     l.   Menyusun panduan pelaksanaan penilaian hasil belajar untuk
          memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk
          ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester,
          ulangan kenaikan kelas, dan rintisan uji kompetensi pada mata
          pelajaran tertentu
     m. Menyusun panduan pelaksanaan Pengembangan Diri dalam bentuk:
               Program Layanan Konseling bagi Peserta Didik (Akademik dan Non
                Akademik)
               Program pengembangan karir dan kreativitas peserta didik
     n.   Menyusun Dokumen kemitraan dengan lembaga formal/non formal
          lainnya dalam pelaksanaan program keunggulan lokal
3.    Melaksanakan Pengelolaan Ketenagaan
      a. Pengelolaan Kelengkapan administrasi kepegawaian pendidik dan
          tenaga kependidikan.
      b. Menyusun dan memiliki uraian tugas dan jadwal penugasan guru dan
          tenaga kependidikan dalam keseluruhan proses pelaksanaan
          pendidikan di sekolah
      c. Melaksanakan program pertemuan rutin dengan seluruh warga sekolah
          (Kasek, Wakasek, Guru, Karyawan, dan siswa)
      d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan/kemitraan guru
          dari lembaga formal/non formal lainnya untuk pelaksanaan program
          rintisan PBKL
      e. Menyusun/menetapkan Tim Pengembang &Pengelola program rintisan
          PBKL



                                                                           26
4.   Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
     a. Memiliki Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
          pendidikan
     b. Melaksanakan program pemberdayaan/kemitraan dengan lembaga
          formal/non formal lainnya dalam rangka pemanfaatan sarana
          prasarana untuk mendukung pelaksanaan program rintisan PBKL
     c. Menyusun program pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
          pendidikan pada satuan pendidikan
5.   Program Kesiswaan
     a. Menyusun program dan strategi peningkatan daya tampung
          penerimaan siswa baru
     b. Menyusun program kerja dan struktur organisasi OSIS
     c. Melaksanakan program pengembangan karir dan kreatifitas siswa
          antara lain kegiatan: MOS, Kepramukaan, Kewirausahaan,
          Kepemimpinan, KIR, Kelompok Belajar, Keagamaan, Bakti Sosial, Studi
          Banding, Pertukaran Pelajar, Olah Raga, Seni, Keterampilan, dan lain-
          lain
     d. Melaksanakan program layanan konseling bagi siswa baik akademik
          maupun non akademik
     e. Memprogramkan pemberian beasiswa bagi peserta didik yang
          berprestasi dan kurang mampu
     f.   Menyusun program penelusuran alumni
     g. Meningkatkan peran serta alumni untuk mendukung program kerja
          sekolah
6.   Peningkatan Kualitas Kinerja Sekolah
     a. Menyusun program dan strategi pelaksanaan pencapaian SNP, dalam
          rangka peningkatan kualitas kinerja satuan pendidikan
     b. Menyusun program peningkatan status akreditasi sekolah "A"
7.   Supervisi dan Evaluasi Keterlaksanaan program
     a. Melakukan program supervisi dan evaluasi diri terhadap kinerja
          sekolah
     b. Menyusun Perangkat Supervisi dan evaluasi diri terhadap kinerja
          sekolah
     c. Memiliki Tim Supervisi dan Evaluasi Diri terhadap Kinerja sekolah
     d. Melaksanakan supervisi dan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah
     e. Menyusun dokumen laporan hasil supervisi dan evaluasi diri serta
          program tindak lanjut
8.   Sistem Informasi Manajemen (SIM)
     a. Adanya program dan strategi pengelolaan SIM, untuk mendukung
          pelaksanaan pengelolaan pembelajaran, administrasi sekolah, dan
          layanan komunikasi baik internal maupun eksternal
     b. Adanya program pengembangan sekolah sebagai :
              Layanan Komunikasi dan Konsultasi bagi warga sekolah baik untuk
               kepentingan internal maupun eksternal


                                                                            27
                  Pusat Sumber Belajar Belajar (PSB) berbasis TIK
          c.   Adanya    fasilitas/sarana/infrastruktur   pendukung     pelaksanaan
               komunikasi dan layanan konsultasi berbasis TIK, yang mencakup:
                  Ruang kerja pengelola SIM
                  Tim Pengelola SIM (disesuaikan dengan butir 7.b)
                  Peralatan TIK (komputer, Server, Printer dll)
                  Jaringan/infrastruktur komunikasi berbasis TIK (Internet dan
                   Intranet)
                  Website Sekolah
                  Bahan ajar berbasis TIK (software/CD/DVD)

F.   Standar Pembiayaan

     Pembiayaan Sekolah didasarkan pada rancangan biaya operasional program
     kerja tahunan meliputi investasi, operasi, bahan atau peralatan dan biaya
     personal. Sumber pembiayaan sekolah dapat berasal orang tua siswa,
     masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya. Penggunaan dana harus
     dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Aspek
     dan indikatornya adalah :

     1.   Jenis dan Sumber pembiayaan
          a.   Sekolah mengalokasikan biaya pendidikan untuk biaya investasi
               (penyediaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja
               tetap), biaya operasi (gaji pendidik dan tenaga kependidikan), bahan
               atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak
               langsung), dan biaya personal (biaya pendidikan dari peserta didik)
          b.   Sekolah mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan
               untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan secara mandiri
          c.   Memliki program dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta
               memanfaatkan dana dari berbagai sumber (orang tua siswa,
               masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya) melalui laporan
               pertanggung-jawaban secara akuntabel dan transparan
          d.   Sekolah memiliki pedoman pengelolaan biaya investasi dan
               operasional yang mengacu pada standar pendidikan.
     2.    Rencana Anggaran, Program dan Biaya Sekolah (RAPBS)
           a. Menyusun program dan strategi sekolah menggali dan mengelola serta
               memanfaatkan dana dari berbagai sumber (orang tua siswa,
               masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya) melalui laporan
               pertanggung-jawaban secara akuntabel dan transparan
           b. Menyusun program dan strategi pengelolaan biaya investasi dan
               operasional yang mengacu pada SNP




                                                                                28
G.   Standar Penilaian Pendidikan

     Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses pengumpulan dan
     pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
     Penilaian mengacu pada prinsip penilaian dengan menggunakan teknik dan
     instrumen penilaian yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian
     terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan
     pemerintah. Aspek dan indikatornya adalah :

     1.   Penyiapan Perangkat Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik
          a. Menyusun program dan jadwal penilaian hasil belajar untuk memantau
               proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian,
               ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan
               kenaikan kelas, termasuk remedial
          b. Memiliki Perangkat Penilaian (berupa format penilaian)
          c. Adanya Bahan Ujian/Ulangan (berupa Kumpulan Soal Ujian/Ulangan),
               berbasis TIK
          d. Adanya Dokumen Laporan Hasil Belajar Siswa (Raport)
     2.   Pelaksanaan Penilaian Hasil belajar Peserta Didik
          a. Seluruh pendidik telah melakukan penilaian hasil belajar untuk
               memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk
               ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan
               ulangan kenaikan kelas
          b. Seluruh pendidik menerapkan teknik penilaian dilakukan sesuai dengan
               kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, dapat berupa tes tertulis,
               observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok
          c. Melakukan upaya/program kerjasama dengan lembaga pendidikan
               lain,    untuk    penerbitan     sertifikat  kelulusan     pada     mata
               pelajaran/program pembelajaran tertentu yang                kelulusannya
               dilakukan melalui uji kompetensi
          d. Melaksanakan ujian kompetensi untuk mata pelajaran tertentu, sesuai
               dengan karakteristik mata pelajaran yang terkait
     3.   Hasil Penilaian Pencapaian Kompetensi
          a. Rerata nilai UN tiga tahun terakhir minimum 7,00
          b. Persentase kelulusan UN ≥ 90 % untuk tiga tahun terakhir
          c. Melakukan Analisis daya serap hasil/soal ujian nasional
          d.    Adanya program dan strategi sekolah untuk meningkatkan mutu
               lulusan berdasarkan hasil analisis daya serap soal ujian nasional




                                                                                    29
                               BAB IV
     PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DI SMA

Pengembangan PBKL di SMA memiliki karakteristik berbeda dengan di SMK, sebab
SMA lebih mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan peserta didik
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal utama dalam
penyelenggaraan PBKL di SMA adalah peserta didik mengetahui keunggulan lokal
daerah dimana dia tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan
keunggulan lokal daerah tersebut, sehingga menjadi bagian dari kompetensi yang
dimilikinya. Kompetensi yang telah dimiliki peserta didik dapat dijadikan bahan
pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) rasa bangga terhadap daerahnya dan
keterampilan (psikomotorik) yang dapat mereka pergunakan, baik ketika mereka
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau menekuni suatu pekerjaan
tertentu. Dalam penyelenggaran program PBKL di SMA perlu memperhatikan strategi
pelaksanaan, identifikasi kondisi dan Kebutuhan daerah, identifikasi potensi satuan
pendidikan, identifikasi jenis keunggulan lokal, dan bagaimana melakukan kerja
sama dengan instansi lain.

A. Strategi Pelaksanaan PBKL di SMA

   Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di SMA merupakan bagian integral
   dari keseluruhan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah. Hal ini
   sesuai dengan pernyataan yang tertuang pada PP 19 Tahun 2005 BAB III pasal 14
   ayat (2) yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat
   merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
   mulia, pendidikan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian,
   pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan
   kelompok mata pelajaran estetika atau kelompok mata pelajaran pendidikan
   jasmani,olah raga dan kesehatan; dan ayat (3) Pendidikan berbasis keunggulan
   lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan
   atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. Oleh
   karena itu PBKL dapat diselenggarakan melalui tiga cara, yaitu pengintegrasian
   dalam mata pelajaran yang relevan, muatan lokal, dan mata pelajaran
   keterampilan.
   1. Pengintegrasian dalam Mata Pelajaran
      Bahan kajian keunggulan lokal dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran
      tertentu yang relevan dengan SK/KD mata pelajaran tersebut. Pelaksanaannya
      dapat dilakukan dengan mengkaji SK/KD mata pelajaran yang terkait
      dihubungkan dengan hasil analisis keunggulan lokal. Hasil pengkajian SK/KD
      tersebut dituangkan pada penyempurnaan silabus dan RPP. Kemudian dibuat
      bahan ajar cetak dan bahan ajar ICT yang mengintegrasikan PBKL pada mata
      pelajaran yang relevan. Pola pengintegrasian PBKL pada mata pelajaran dapat
      dilakukan melalui tahapan berikut ini.


                                                                                30
   a. Melaksanakan identifikasi SK/KD yang telah ada dihubungkan dengan hasil
      analisis keunggulan lokal, sehingga terpilih beberapa konsep pada mata
      pelajaran yang relevan.
   b. Menyempurnakan Silabus mata pelajaran pada konsep yang terpilih
      berdasarkan hasil identifikasi SK/KD yang dihubungkan dengan keunggulan
      lokal.
   c. Menyempurnakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) setiap mata
      pelajaran pada SK/KD yang terpilih.
   d. Membuat bahan ajar (modul,LKS dll) atau bahan ajar mata pelajaran yang
      mengintegrasikan PBKL dan berbasis ICT
   e. Membuat bahan/perangkat ujian dari konsep yang yang telah terpilih
      pengintegrasian PBKL-nya.

   Contoh :
   Di suatu tempat/sekolah sangat kental dipengaruhi oleh budaya religius,
   karena di sekitar sekolah banyak terdapat pondok pesantren, sehingga banyak
   siswa yang belajar di sekolah formal dan mengaji di pondok pesantren
   tradisional. Maka potensi budaya religius ini dapat diintegrasikan kedalam
   mata pelajaran, misalnya memasukan ayat-ayat suci Al Quran kedalam mata
   pelajaran Fisika, dimulai dengan memasukannya kedalam SK/KD, silabus, RPP
   dan bahan ajar. Contoh lain dilihat dari potensi geografis, suatu sekolah
   berada di daerah pertanian, maka di bagian mata pelajaran Kimia atau Biologi
   dapat memasukan konsep pembuatan pupuk, minyak kelapa dengan proses
   kimia atau pembudidayaan jamur, apotik hidup dll.

2. Mata Pelajaran Muatan Lokal
   Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan
   kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk
   keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata
   pelajaran yang ada. Kajian mata pelajaran muatan lokal dapat ditentukan
   oleh satuan pendidikan. Untuk itu terlebih dahulu harus disusun SK/KD, silabus
   dan Rencana Pembelajaran yang memungkinkan setiap satuan pendidikan
   dapat menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal. Dalam kurun waktu
   tertentu (semester/ tahun) sekolah dapat menyediakan 2, 3 atau beberapa
   jenis muatan lokal yang akan dipilih siswa. Dengan demikian siswa mempunyai
   pilihan untuk mengikuti lebih dari satu jenis program keunggulan lokal pada
   setiap tahun pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing
   serta program yang diselenggarakan oleh sekolah.

   Contoh : Muatan Lokal Seni Pahat
   Kerajinan ”cor perunggu dan patung batu” di Kecamatan Trowulan-Kabupaten
   Mojokerto adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Hasil kerajinan tersebut
   terpajang di pinggir jalan yang tersebar di Desa Jati Pasar, Jati Sumber, Wates
   dan Minak Jinggo. Di Desa Wates, salah satu Sentra Kerajinan di Trowulan.


                                                                               31
   Umumnya perajin di Trowulan memproduksi patung Budha, Ken Dedes,
   Ganesha, Syiwa dan Brahma sebagai pesanan dari Bali. Hasil kerajinan
   tersebut beredar luas kemana-mana, bukan saja di dalam negeri, namun juga
   ke mancanegara. Hasil kerajinan seniman Trowulan, juga menghiasi banyak
   art shop di Bali untuk selanjutnya di transfer ke banyak Negara.

   Kondisi tersebut dikaji oleh sekolah dari berbagai hal seperti kemampuan
   sekolah, bakat dan minat siswa serta ketersediaan SDM yang ada. Kemudian
   sekolah menetapkan bahwa seni pahat menjadi mata pelajaran muatan lokal
   di sekolah. Langkah selanjutnya yang dilakukan sekolah adalah menyusun
   SK/KD, menyusun silabus, menyusun bahan ajar, dan strategi penilaian. Setiap
   satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal
   dalam satu tahun. Dengan demikian siswa boleh mengikuti lebih dari satu
   jenis program keunggulan lokal pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan
   minat, program dan daya dukung sekolah.

3. Mata Pelajaran Keterampilan.
   Strategi ini digunakan untuk menyajikan materi atau substansi keunggulan
   lokal secara berdiri sendiri, bukan terintegrasi dengan mata pelajaran. Dengan
   demikian SK/KD dapat menggunakan mata pelajaran keterampilan sesuai
   dengan bahan ajar/substansi keunggulan lokal yang diselenggarakan. Apabila
   SK/KD yang tersedia tidak relevan dengan bahan ajar/substansi program
   keunggulan lokal, maka satuan pendidikan dapat mengembangkan sendiri
   SK/KD yang sesuai dengan kebutuhan. Siswa harus mengikuti pembelajaran
   secara komprehensif mulai kelas X sampai dengan kelas XII. Melalui
   pendekatan ini peserta didik akan lebih menguasai substansi keunggulan lokal
   yang diprogramkan di sekolah. Harus diingat bahwa program keterampilan di
   SMA bukan untuk menghasilkan produk keterampilan sebagaimana di SMK,
   tetapi sebagai pengenalan keterampilan yang terkait dengan keunggulan lokal
   untuk mempersiapkan pilihan jurusan di Perguruan Tinggi.

   Contoh :
   Bali merupakan daerah kunjungan wisata yang sangat dikagumi oleh
   wisatawan mancanegara. Salah satu SMA di Denpasar memprogramkan mata
   pelajaran bahasa Prancis yang diikuti oleh siswa kelas X, XI dan XII. Setelah
   siswa lulus SMA, mereka melanjutkan pendidikan di PT dengan mengambil
   jurusan bahasa Prancis. Bagi siswa yang tidak memperoleh peluang diterima di
   PT meraka dapat menjadi pemandu wisata bagi wisatawan Prancis di
   daerahnya.




                                                                              32
   B. Identifikasi Kondisi dan Kebutuhan Daerah

   Kegiatan identifikasi ini dilakukan untuk mendata dan menelaah berbagai kondisi
   dan kebutuhan daerah. Data dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait
   seperti Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi,
   dan Dunia Usaha/Industri. Kondisi daerah dapat ditinjau dari potensi daerah yang
   meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kekayaan alam. Kebutuhan daerah
   dapat diketahui antara lain dari:

   1. Rencana pembangunan daerah, termasuk prioritas pembangunan daerah, baik
      pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, maupun
      pembangunan berkelanjutan (sustainable development);
   2. Pengembangan ketenagakerjaan termasuk jenis-jenis kemampuan dan
      keterampilan yang diperlukan;
   3. Aspirasi masyarakat mengenai konservasi alam dan pengembangan daerah.

   Pengumpulan data untuk identifikasi kondisi dan kebutuhan daerah dapat
   dilakukan melalui wawancara atau pemberian kuesioner kepada responden.
   Data yang dikumpulkan oleh sekolah meliputi :

   1. Kondisi sosial (hubungan kemasyarakatan antar-penduduk, kerukunan
      antarumat beragama, dsb.);
   2. Kondisi ekonomi (mata pencaharian penduduk, rata-rata penghasilan, dsb.)
   3. Aspek budaya (etika sopan santun, kesenian daerah, bahasa yang banyak
      digunakan, dsb.);
   4. Kekayaan alam (pertambangan, perikanan, perkebunan, dsb.)
   5. Makanan khas daerah (gado-gado Jakarta, asinan Bogor, gudeg Yogya,
      rendang Padang, dsb.);
   6. Prioritas pembangunan daerah (pendidikan, kesehatan, pertanian,
      perkebunan, pengentasan kemiskinan, dsb.);
   7. Kepedulian masyarakat akan konservasi dan pengembangan daerah;
   8. Jenis-jenis kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang
      kebutuhan daerah (sebagai kota jasa, kota perdagangan, dan kota
      pariwisata), seperti kemampuan berbahasa asing, keterampilan komputer,
      dll.

C. Identifikasi Potensi Satuan Pendidikan

   Kondisi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di berbagai daerah sangat
   bervariasi. Oleh karena itu, untuk menentukan program PBKL yang akan
   dilaksanakan, setiap satuan pendidikan harus melakukan identifikasi terhadap
   potensi masing-masing. Kegiatan ini dilakukan untuk mendata dan menganalisis
   daya dukung yang dimiliki. Kegiatan yang dilaksanakan adalah analisis kekuatan,



                                                                                33
   kelemahan, peluang, dan tantangan yang ditekankan pada kebutuhan peserta
   didik yang harus memperhatikan:

   1.   lingkungan, sarana dan prasarana,
   2.   ketersediaan sumber dana,
   3.   sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik),
   4.   dukungan Komite Sekolah dan masyarakat setempat,
   5.   dukungan unsur lain seperti dunia usaha/industri,
   6.   kemungkinan perkembangan sekolah.

D. Identifikasi Jenis Keunggulan Lokal

   Berdasarkan kajian beberapa sumber, maka dapat dipilih/ditentukan jenis
   program keunggulan lokal yang memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan
   kebutuhan dan potensi pendidik dari satuan pendidikan. Penentuan jenis muatan
   lokal didasarkan pada kriteria berikut:

   1. kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik (fisik, psikis, dan
      sosial);
   2. ketersediaan pendidik yang diperlukan;
   3. ketersediaan sarana dan prasarana;
   4. ketersediaan sumber dana;
   5. tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa;
   6. tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan;
   7. diperlukan oleh lingkungan sekitar.

   Berbagai jenis keunggulan Lokal yang dapat dikembangkan misalnya:

   1. Kesenian daerah;
   2. Tata busana, tata boga, perawatan tubuh, dan sejenisnya;
   3. Elektronika (perakitan, perawatan, dan perbaikan alat-alat elektronik);
   4. Kewirausahaan, industri kecil (penyiapan, produksi, dan pemasaran);
   5. Pendayagunaan potensi kelautan;
   6. Lingkungan hidup (pengelolaan dan pelestarian);
   7. Pembinaan karakter (etika dan pemberian layanan prima);
   8. Komputer (yang tidak termasuk dalam SK/KD mata pelajaran TIK), misalnya
      perakitan & perbaikan komputer, desain grafis, komputer akuntansi, dan
      sejenisnya;
   9. Bahasa Asing (yang tidak termasuk dalam struktur kurikulum mata pelajaran
      bahasa Asing).




                                                                                  34
E. Kerjasama dengan Unsur Lain

  Pengembangan program PBKL di sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh
  karena itu, satuan pendidikan harus mempersiapkan berbagai hal untuk
  memperlancar pengembangan keunggulan Lokal yang akan dilaksanakan pada
  satuan pendidikan masing-masing. Sekolah dan komite sekolah mempunyai
  wewenang penuh dalam menentukan program PBKL yang akan dilaksanakan. Tim
  pengembang kurikulum yang sudah dibentuk di setiap satuan pendidikan,
  bertanggung jawab dalam pengembangan PBKL. Dalam hal ini, perlu
  dipertimbangkan pula masukan dari guru yang akan mengampu mata pelajaran
  Muatan Lokal, Keterampilan atau mata pelajaran lain yang relevan. Di samping
  itu, satuan pendidikan perlu menjalin kerjasama dengan unsur-unsur lain, seperti
  Tim Pengembang Kurikulum tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga
  Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lain
  misalnya dunia usaha/industri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pendidikan
  Luar Sekolah (PLS) dan Dinas lain yang terkait. Dalam kerjasama ini masing-
  masing unsur memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab tertentu.

   1. Peran, tugas, dan tanggung jawab tim pengembang Kurikulum Tingkat Satuan
      Pendidikan (KTSP) dalam pengembangan PBKL secara umum adalah sebagai
      berikut:
      a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah;
      b. Mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di satuan pendidikan;
      c. Mengidentifikasi jenis keunggulan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan
          potensi peserta didik dan satuan pendidikan;
      d. Menentukan jenis program PBKL yang akan dilaksanakan;
      e. Menyusun SK, KD dan Silabus Muatan Lokal dan mata pelajaran
          Keterampilan apabila SK/KD yang ada tidak relevan.

   2.    Peran Tim Pengembang Kurikulum tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota,
        Perguruan Tinggi, dan LPMP adalah memberikan bimbingan teknis dalam:
        a. mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah;
        b. mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di satuan pendidikan;
        c. mengidentifikasi jenis program PBKL yang sesuai dengan kebutuhan dan
            potensi peserta didik dan satuan pendidikan;
        d. menentukan jenis dan prioritas program yang akan dilaksanakan;
        e. menyusun SK, KD, dan Silabus Muatan Lokal dan mata pelajaran
            keterampilan;
        f. memilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat
            perkembangan peserta didik dan jenis program;
        g. mengembangkan penilaian yang tepat untuk program PBKL yang
            dilaksanakan.




                                                                               35
   3. Peran pemerintah daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota secara umum
      adalah:
      a. memberi informasi mengenai potensi daerah yang meliputi aspek sosial,
         ekonomi, budaya, kekayaan alam, dan sumber daya manusia di wilayah
         lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, serta prioritas
         pembangunan daerah di berbagai sektor yang dikaitkan dengan sumber
         daya manusia yang dibutuhkan;
      b. memberi gambaran mengenai kemampuan dan keterampilan yang
         diperlukan pada sektor-sektor tertentu;
      c. memberi sumbangan pemikiran, pertimbangan, dan bantuan dalam
         menentukan prioritas program PBKL sesuai dengan nilai-nilai dan norma
         setempat.

   4. Peran instansi/lembaga lain seperti dunia usaha/industri, SMK, PLS, dan Dinas
      terkait secara umum adalah:
      a. memberi informasi mengenai kompetensi yang harus dikuasai peserta
          didik untuk PBKL yang diprogramkan;
      b. memberi masukan dan atau contoh SK, KD, dan silabus yang dapat
          diadaptasi untuk muatan lokal dan keterampilan di SMA;
      c. memberi fasilitas kepada peserta didik untuk berkunjung/belajar/praktik
          di tempat tersebut guna memantapkan kemampuan/keterampilan yang
          didapat dalam program PBKL.

F. Pelaksanaan Penilaian Program PBKL

  Penilaian bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan
  kemajuan belajar peserta didik pada setiap Kompetensi Dasar (KD). Penilaian ini
  mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik        sesuai dengan jenis
  keunggulan lokal yang dilaksanakan oleh sekolah. Hasil penilaian digunakan
  sebagai dasar untuk menentukan peserta didik yang boleh melanjutkan ke materi
  pelajaran berikutnya dan peserta didik yang perlu mendapat layanan
  perbaikan/remedial.

  Pelaksanaan Penilaian Program Pembelajaran PBKL disesuaikan dengan
  karakteristik pembelajaran pendidikan keunggulan lokal yang dilaksanakan
  sebagai berikut, apabila:
  1. terintegrasi dalam mata pelajaran, maka penilaiannya menyatu dengan SK dan
     KD mata pelajaran yang terkait.
  2. menjadi mata pelajaran keterampilan, maka penilaiannya dilakukan secara
     mandiri sesuai dengan jenis program yang diselenggarakan.
  3. menjadi muatan lokal, maka penilaiannya dilakukan secara mandiri sesuai
     dengan jenis program yang diselenggarakan, sama halnya seperti pada mata
     pelajaran keterampilan.



                                                                                36
Penilaian hasil belajar peserta didik harus mendorong peserta didik untuk belajar
yang lebih baik. Prinsip penilaian yang digunakan adalah seperti berikut ini.
1. Sahih, yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan
   yang diukur.
2. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas,
   tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik
   karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku,
   budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. Terpadu, yakni penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen
   kegiatan pembelajaran.
5. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan
   keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek
   kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk
   memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
7. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan
   mengikuti langkah-langkah baku.




                                                                              37
                                DAFTAR PUSTAKA

Abu-Duhou, I., 2002. School Based Management, Jakarta: Logos.

Anonim, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
      tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ausubel, D.P. 1978. Educational Psychology: A Cognitive View, New York:
      Werbwl & Peck.

Bettencourt, A, 1989. What is Constructivism and Why Are They All Talking
      about It?,Michign State University.

Bruner, J.S, 1977. The Process of Education, Cambridge: Harvard University
      Press.

Johnson, E. B., 2002. Contextual Teaching and Learning, Thousand Oaks:
      Corwin Press, Inc.

Komariah, A. dan Triatna, C., 2005. Visionary Leadership, Jakarta: Bumi
     Aksara.

Sulaksana,U., 2004. Manajemen Perubahan, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.




                                                                             38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: pbkl, konsep
Stats:
views:20
posted:10/12/2012
language:Malay
pages:38
suhardi munir suhardi munir Teacher
About I'm a teacher at SMA SDI Silungkang, Silungkang Tigo, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Indonesia