Docstoc

perjanjian internasioal

Document Sample
perjanjian internasioal Powered By Docstoc
					Alur Pembuatan Perjanjian Internasional
Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000

Oleh : Haidar Adam

Bagian I

Peristilahan
Bagian ini perlu dikemukakan demi memudahkan pemahaman mengenai istilah-istilah
yang digunakan dalam bahasan selanjutnya.
Istilah-istilah yang akan dipergunakan diambil dari ketentuan umum UU no. 24 tahun
2000 serta penjelasan dari Undang-undang tersebut.
Hal ini juga digunakan sebagai pembanding dari istilah yang ada pada konvensi Wina
tahun 1969 tentang perjanjian internasional (PI)
1.Perjanjian Internasional : perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam
hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban
dibidang hukum publik.
2.Pengesahan : perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjia
internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesesi, penerimaan dan persetujuan.
3.Surat kuasa (full powers) : surat yang dikeluarkan presiden atau menteri yang
memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republk
Indonesia untuk menendatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan
persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan atau menyelesaikan hal-
hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
4.Surat Kepercayaan (credentials letters) : adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden
atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili
pemerintah RI untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu
pertemuan internasional.
5.Pensyaratan (reservation) : pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima
berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat
ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian
internasional yang bersifat multilateral.
6.Pernyataan (declaration) : pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau
penafsiran mengenai suatu ketenyuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika
menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang
bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan
untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
7.Menteri : Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik
luar negeri.

                                       Bagian II

Pembentukan perjanjian internasional.
Dalam bagian ini akan diruntut tahapan pembentukan perjanjian internasional (PI), tidak
hanya pada saat proses pembentukan PI saja, juga proses-proses yang mendahuluinya.
Untuk itu tahapan-tahapan ini akan dibagi menjadi 3 yaitu :
   1. Pra-pembuatan PI
   2. Pembuatan PI
   3. Pemberlakuan PI



   1. Pra-pembuatan PI

Sebelum para pihak1 membuat suatu PI tentu saja ada isu permasalahan yang ada dan
dirasakan urgensinya bagi para pihak. Permasalahan tersebut tidak harus dalam bentuk
sengketa namun dirasakan kepentingannya bagi para pihak. Dari sudut pandang UU no.
24 tahun 2000 (selanjutnya disebut UU) hal ini bisa dilihat pada bagian konsideran huruf
a.
Huruf a bagian konsideran UU berbunyi “ bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara
Republik Indonesia ....pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat
internasional, melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam
PI”. Artinya bahwa kesediaan Pemerintah Indonesia untuk mengikatkan diri dalam suatu
PI adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara.
Setelah permasalahan tersebut dianggap perlu untuk ditindaklanjuti maka langkah
selanjutnya adalah menentukan posisi (stand point). Dalam menentukan posisi ini
pemerintah harus memberikan analisa mengenai dampak dari pengikatan diri negara
Indonesia dari berbagai aspek baik ekonomi maupun politik serta mengkonsultasikannya
dengan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu jika substansi PI berkenaan dengan
kepentingan Publik (lihat pasal 2). Jika pengusul rencana pembuatan PI berasal dari
Lembaga negara yang lain(semisal Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa
Keuangan, Mahkamah Agung) ataupun lembaga pemerintah (baik pusat maupun daerah)
maka harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan menteri terlebih dahulu (lihat pasal 5
angka 1).
Langkah selanjutnya adalah menuangkan sikap dari pemerintah Indonesia kedalam suatu
pedoman delegasi (PD) Republik Indonesia. Sejatinya, PD merupakan rambu-rambu
yang dibuat oleh pemerintah sebagai acuan bagi delegasi yang mewakili Pemerintah
Republik Indonesia.
Substansi dari PD menurut UU (pasal 5 angka 3) adalah :
latar belakang permasalahan
analisis permasalahan ditinjau dari aspek politik yuridis serta aspek lain yang dapat
mempengaruhi kepentingan Indonesia.
Posisi Indonesia, saran dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai
kesepakatan.
Dengan demikian Delegasi pemerintah dapat bermanuver dalam berdiplomasi asalkan
tetap dalam koridor PD yang telah ditetapkan.
Setelah PD terformulasi, maka pemerintah Indonesia bisa segera menunjuk perwakilan
yang akan dikirim untuk membuat PI melalui surat kuasa (full powers) ataupun surat
kepercayaan (credentials) maupun tanpa kedua-duanya2.

  2. Pembuatan PI
Tahapan pembuatan PI dalam UU ini bisa ditemukan dalam pasal 6 angka 1 yang
berbunyi “ pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan,
perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan.”
Ada lima tahapan dalam pembuatan PI menurut UU yaitu :
1.Penjajakan
Yang dimaksud dengan penjajakan adalah tahap awal yang dilakukan para pihak yang
berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu PI.
2.Perundingan
Merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang
akan disepakati dalam perjanjian internasional.
3.Perumusan naskah
Merupakan tahap merumuskan rancangan suatu PI
4. Penandatanganan
Merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah PI
yang telah disepakati oleh kedua pihak.
Untuk perjanjian multilteral, penandatanganan PI bukan merupakan pengikatan diri
sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap PI dapat dilakukan melalui pengesahan.
Penandatanganan dalam hal ini mempunyai dua makna yaitu persetujuan atas naskah
perjanjian internasional yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk
mengikatkan diri secara definitif terhadap suatu PI lihat UU pasal 6 angka 2 .

  3. Pemberlakuan PI
Dalam hal pemberlakuan PI Undang-undang mengatakan dalam pasal 15. Bunyi dari
pasal 15 tersebut adalah :
1.Selain PI yang perlu ditetapkan atau disahkan dengan undang-undang atau keppres
pemerintah RI dapat membuat PI yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran
dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati
oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
2.Suatu PI mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan
sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.


                 Alur Pembuatan Perjanjian Internasional Menurut
                           Konvensi Wina Tahun 1969


Sama seperti pada Alur di UU maka akan terlebih dahulu dikemukakan istilah-istilah
yang akan digunakan dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian
(selanjutnya disebut konvensi).
1.treaty : an international agreement concluded between states in written form and
governed by int’l law, whether embodied in a single instrument or in two or more related
instruments and whatever int particular designation;
2.full powers : a document emanating from the component authority of a state
designating a person or persons to represent the state for negotiating, adopting or
authenticating the text of a treaty, for expressing to consent of the state to be bound by
atreaty, or for accomplishing any other act with respect to atreaty.
3.Reservation : a unilateral statement, however phrased or named, made by a state, when
signing, ratifying, accepting, approving or acceding to atreaty, whereby it purports to
exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application
to that state.

Dalam konvensi ini tahapan-tahapan terkonsentrasi pada pembuatan PI sendiri.
Tahapan pertama adalah penunjukan wakil, dalam tahapan ini wakil dari suatu negara
bisa dengan surat kuasa penuh (full powers) ataupun tanpa surat kuasa penuh seperti yang
dimaksud pada pasal 7 angka 1 huruf b konvensi ini3. Atau seseorang yang karena
jabatannya tidak memerlukan surat kuasa seperti ketentuan pada pasal 7 angka 2.4
Selanjutnya dilakukan negosiasi mengenai formulasi obyek dari suatu PI kedalam sebuah
naskah. Maka setelah itu maka dilakukan pengadopsian (adoption of the text). istilah ini
sejajar dengan penerimaan naskah dalam UU. Mekanisme pengadopsian naskah ini
dalam suatu konferensi internasional melalui pungutan suara minimal dari dua pertiga
peserta yang hadir. Hal ini tidak berlaku jika forum tersebut dengan jumlah yang sama
menentukan lain (lih. Ketentuan pasal 9).
Otentikasi naskah merupakan langkah selanjutnya setelah pengadopsian naskah. Langkah
ini merupakan fiksasi dari pengadopsian sehingga tidak dimungkinkan adanya perubahan
lagi terhadap naskah tersebut sampai dengan pemberlakuan PI yang memungkinkan
adanya modifikasi atau amandemen. Mekanisme untuk otentikasi naskah PI adalah
melalui penandatanganan (lihat ketentuan pasal 10 konvensi)
Ungkapan pengikatan diri pada ketentuan suatu PI (consent to be bound) dilakukan
dengan berbagai cara seperti dalam ketentuan pasal 115 dan dirinci lagi dalam pasal 12
sampai dengan 16.
Pemberlakuan PI menurut konvensi bisa dilihat dalam pasal 24 yang pada intinya
mengatur kemungkinan-kemungkinan berlakunya suatu PI sesuai dengan keinginan para
pihak.


Hukum Perjanjian Internasional

   MENYOAL “RESERVATION “DAN “INVALIDITY OF TREATY” DALAM
                 KONVENSI WINA TAHUN 1969

                                   Oleh : Haidar Adam


a.Reservation
Reservation, (selanjutnya meminjam transliterasi dari I Wayan Parthiana, istilah
reservation ini disejajarkan dengan istilah pensyaratan ) merupakan salah satu pokok
bahasan dalam hukum perjanjian internasional. Pensyaratan ini mengandung pengertian
pernyataan sepihak dari suatu negara terkait dengan penerapan suatu perjanjian
internasional terhadap negaranya.
Dalam Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional, (selanjutnya disebut
konvensi) masalah pensyaratan diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 23.
Pasal 19 mengatur mengenai pengajuan(formulation) dari pensyaratan, dimana sutau
negara dapat mengajukan pensyaratan dalam suatu perjanjian internasional kecuali :
1.perjanjian tersebut melarangnya
2.perjanjian tersebut hanya memperkenankan pensyaratan tertentu.
3.Pensyaratan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan objek dari suatu perjanjian
internasional.
Ketentuan diatas merupakan derivasi dari konsiderans ke-tiga konvensi yang menyatakan
tentang prinsip-prinsip hukum umum yang dipakai dalam konvensi, seperti prinsip-
prinsip free consent, good faith, dan pacta sunt servanda.
Penerimaan dan keberatan terhadap suatu pensyaratan diatur dalam pasal 20 konvensi.
Hal ini tentu saja ditujukan untuk peserta lain. Pasal tersebut menguraikan tentang
penerimaan terhadap suatu pensyaratan oleh suatu negara dalam suatu perjanjian
internasional tidaklah diperlukan jika perjanjian tersebut memang
mengakomodirnya(dalam ketentuannya). Namun jika penerimaan terhadap suatu
persyaratan berpengaruh sangat signifikan terhadap pelaksanaan isi
perjanjian maka penerimaan terhadap suatu pensyaratan haruslah diamini oleh semua
pihak (peserta perjanjian).
Dalam hal suatu perjanjian timbul dalam suatu organisasi Internasional maka suatu
pensyaratan haruslah mendapatkan “restu” dari badan yang berwenang dalam organisasi
tersebut.
Pasal 21 mengatur mengenai akibat hukum dari pensyaratan dan penolakan terhadap
pensyaratan. Akibat hukum bagi negara yang melakukan pensyaratan adalah
(lingkupnya)sesuai dengan apa yang dipersyaratkan negara tersebut dalam suatu
perjanjian. Akibat hukum yang diterima oleh negara yang mengajukan pensyaratan tidak
lantas mengubah ketentuan perjanjian terhadap negara peserta yang lain.
Pasal 22 mengatur mengenai penarikan terhadap pensyaratan dan penarikan terhadap
penolakan terhadap pensyaratan. Pada prinsipnya penarikan baik terhadap pensyaratan
(oleh negara yang mengajukannya) dan penarikan atas keberatan terhadap suatu
penolakan pensyaratan bisa dilakukan kapan saja, sejauh hal tersebut tidak ditentukan
lain dalam perjanjian. Dan penarikan ini berlaku operasional jika catatan (mengenai
penarikan tersebut) diterima oleh negara peserta lain. Demikian pula mengenai penarikan
penolakan, berlaku operasional jika catatan (mengenai penarikan ini) diterima oleh
negara yang mengajukan pensyaratan.
Prosedur pengajuan pensyaratan haruslah tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 23. Dan
pengajuannya haruslah bersamaan atau pada waktu semua negara menyatakan
persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian.


b.Invalidity of a treaty (invaliditas/tidak-sahnya perjanjian)
Bahwa seperti perjanjian pada umumnya, yang mensyaratkan adanya hal-hal yang harus
dipenuhi dalam pembuatan suatu perjanjian. Diatur juga mengenai hal-hal yang membuat
suatu perjanjian menjadi tidak sah (invalid). Dan hal-hal ini bisa disejajarkan dengan
ketentuan perjanjian pada umumnya. Dalam perjanjian pada umumnya ketidaksahan dari
suatu perjanjian disebabkan oleh :
1.ketidak-cakapan berkontrak
2.tidak adanya persetujuan akibat kesalahan, tipu muslihat dan paksaan
3.bertentangan dengan hukum.
Hal ini rupanya diadopsi oleh konvensi dengan mengambil prinsip-prinsip ini untuk
dituangkan dalam konvensi antara pasal 46 sampai dengan pasal 53.
Pasal 46 mengatur tentang kewenangan untuk membuat perjanjian internasional, dimana
wakil-wakil yang telah ditunjuk tidak boleh bertindak diluar kewenangannya(seperti yang
termaktub dalam surat kuasa), kecuali hal tersebut memang lazim dilakukan dan
didasarkan atas itikad yang baik. Pasal 47 mengatur tentang pengecualian terhadap
pelampauan kewenangan akibat adanya pembatasan-pembatasan tertentu.
Pasal 48 mengatur tentang kekeliruan (error), dimana suatu negara berhak untuk
mengatakan suatu perjanjian tidak sah karena adanya kekeliruan yang meliputi kekeliruan
mengenai keadaan ataupun situasi yang menjadi dasar dari dibuatnya suatu perjanjian
internasional.
Hal selanjutnya yang menjadikan suatu keterikatan terhadap perjanjian internasional
menjadi tidak sah adalah tipu muslihat (fraud) dimana pengaturannya terdapat dalam
pasal 49. Tidak dijelaskan lebih lanjut dalam konvensi ini hal-hal yang termasuk tipu
muslihat.
Kecurangan (corruption) merupakan hal selanjutnya yang menjadikan keterikatan
terhadap suatu perjanjian menjadi tidak sah. Hal ini disebabkan karena negara peserta
lain melakukan kecurangan terhadap perwakilan sehingga membuat keputusan diluar
kewenanngannya.
Selanjutnya adalah paksaan yang ditujukan baik pada wakil yang berunding maupun
terhadap negara dengan ancaman atau denagn penggunaan kekuatan .
Yang terakhir, sebagai penyebab suatu perjanjian internasional invalid adalah bahwa
ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian maupun prosedur pembuatannya tidak
sesuai dengan norma jus cogens.


                  MENYOAL "LEGAL PERSONALITY" NATO

                                Oleh : Haidar Adam


                                     BAB I
                                LATAR BELAKANG

a.Sejarah terbentuknya NATO
North Atlantic Treaty Organization (NATO), didirikan pada tahun 1949. atau tepatnya
pada tanggal 4 April 1949, bersamaan dengan peng-aminan negara-negara yang
mengikuti pertemuan di Washington D.C terhadap North Atlantic Treaty (NAT).
Terdapat 12 Negara yang menandatangani NAT yaitu :
1.Belgia
2.Canada
3.Denmark
4.Perancis
5.Islandia
6.Italia
7.Luksemburg
8.Belanda
9.Norwegia
10.Portugal
11.United Kingdom (Inggris)
12.Amerika Serikat
Pada Tahun 1952 Turki dan Yunani turut pula bergabung menjadi Anggota NATO,
Jerman Barat (sekarang Jerman) bergabung pada tahun 1955, untuk kemudian setelah
reunifikasi antara Jerman barat dan Jerman timur digantikan oleh Jerman. Spanyol pada
akhirnya menggabungkan diri pada tahun 1982. Dan sampai sekarang tercatat 26 negara
yang menjadi negara anggota NATO1.
Dilihat dari tipologinya2 NATO merupakan Organisasi Internasional (OI) yang
bercirikan regional (dilihat dari sudut kewilayahan). Hal ini juga untuk membedakannya
dengan organisasi-organisasi lain yang bersifat universal. Dilihat diri sifatnya organisasi
ini termasuk dalam organisasi yang tertutup. Dikarenakan tidak semua negara bisa
menjadi Anggotanya. Harus ada persamaan visi serta kedekatan geografis untuk dapat
menjadi anggota organisasi ini.
Adalah hal yang tidak afdhol kalau tidak menyertakan fakta-fakta yang terjadi di sekitar
pembentukan NATO. Hal ini sangat diperlukan untuk lebih memberikan pemahaman
terhadap realitas yang terjadi pada waktu itu. Sebab, NATO tidak lahir dalam “ruang
hampa” yang steril terhadap fakta sejarah yang lain.

Sebagaimana dimahfumi, Perang Dunia II (PD II) telah mengubah tata-dunia sehingga
membentuk tata dunia baru. Tata dunia ini lalu melahirkan bipolaritas kekuatan, yang
merepresentasikan pemenang PD sekaligus dua ideologi yang berbeda. Di satu sisi ada
negara-negara pemenang PD II yang dipimpin Uni-Soviet dengan ideologi komunisnya,
sedangkan dilain pihak ada negara-negara lain yang dipimpin Amerika Serikat
mengibarkan bendera Liberalisme. Rivalitas antara keduanya menjadikan penyebab
terbentuknya aliansi-aliansi pertahanan yang kemudian di-institusionalisasikan menjadi
NATO sebagai pendukung liberalisme dan Pakta Warsawa pada tahun 1955 sebagai
pendukung komunisme3. Hal inilah yang kemudian disebut perang dingin.
Bukan sebuah rahasia lagi, jika NATO dibentuk untuk melindungi sekutu-sekutu
Amerika Serikat di Eropa barat dari kemungkinan serangan Soviet. Negara yang
memutuskan untuk menjadi anggota NATO meyakini bahwa Amerika sebagai negara
penggagas NATO, masih memiliki kekuatan militer terbesar. Sehingga dengan
penggabungan mereka diharapkan bisa membuat Uni-Soviet “pikir-pikir” kalau ingin
menyerang. Hal-hal pemicu yang sangat kasuistis telah terjadi di Jerman barat dan
Cekoslowakia4.
Pada pembukaan nya NAT menyatakan bahwa pihak yang tergabung dalam pakta (treaty)
ini setuju untuk membentuk sebuah pemerintahan yang damai selaras dengan tujuan
Perserikatan Bangsa Bangsa, menciptakan kestabilan dan kemakmuran di kawasan
Atlantik Utara, serta membentuk pertahanan terpadu dikawasan untuk menjaga
perdamaian dan keamanan kawasan (negara anggota).


b. Struktur NATO (gambaran sederhana)
Struktur dari Organisasi ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu :
struktur sipil (civilian structure)
struktur militer (Military structure)
Struktur sipil meliputi Dewan Atlantik Utara (North Atlantic Council :NAC), yang
merupakan otoritas tertinggi di NATO. Dewan tersebut terdiri dari kepala pemerintahan
masing-masing negara anggota NATO atau perwakilannya. Dewan ini dikepalai oleh
seorang sekretaris jendral (sekjen). Dan untuk masalah sekjen ini selalu berasal dari
negara Eropa.
Hasil keputusan dari dewan ini haruslah disepakati secara bulat oleh anggota-anggotanya.
Sedangkan untuk struktur Militernya, terdiri dari tiga komando yaitu Allied command
Atlantic, Allied command Channel, dan terakhir adalah Allied command Europe. Jantung
NATO sendiri terletak di Allied Command Europe. Komandan dari cabang militer ini
selalu dari Amerika. Komandan militer NATO bertanggung jawab ke komite militer
untuk kemudian diteruskan kepada Dewan Atlantik Utara. Komite militer terdiri dari
pimpinan militer dari perwakilan negara-negara Anggota.
berdasarkan informasi terakhir dari situs resmi NATO, struktur NATO akan di review
menjadi 6 divisi dan satu pusat keamanan (office of security).

c. Fungsi dan tujuan NATO
Politik dan hukum dalam sebuah hubungan internsional layaknya dua sisi dalam satu
mata uang, yang bisa dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Diatas telah dijabarkan
mengenai Fungsi dan tujuan NATO dari optik politis. Bagaimana optik hukum
melihatnya ?

Dapo Akande mengidentifikasi fungsi-fungsi Organisasi Internasional sebagai berikut5 :
1.providing a forum for identifying, debating, and deliberating upon matters of common
interest (of members).
2.Acting as vehicles for taking action on international or transnational problems.
3. Providing forum for adopting and developing rules on matters of common interest.
4.providing mechanism for promoting, monitoring, and supervising state compliance with
agreed rules, policies, and practices.
5.providing a forum for the resolution of international disputes.
Pengaturan mengenai hal-hal tersebut di atas bisa kita dapatkan di NAT.
Sedangkan tujuan dari NATO bisa jelas kita lihat di pembukaan NAT6,
The Parties to this Treaty reaffirm their faith .....They are determined to safeguard the
freedom, common heritage and civilisation of their peoples, founded on the principles of
democracy, individual liberty and the rule of law. They seek to promote stability and
well-being in the North Atlantic area.They are resolved to unite their efforts for collective
defence and for the preservation of peace and security.....
Secara garis besar tujuan dari NATO adalah untuk menciptakan stabilitas kawasan.
Melihat jumlah keanggotaan di NATO dan juga wilayah geraknya di bidang Pertahanan
dan bidang yang lain, bisa dipastikan organisasi ini memiliki jumlah pegawai (official)
yang banyak. Tercatat lebih dari 5500 pegawai sipil yang bekerja di seluruh dunia. Tentu
saja jumlah ini tidak termasuk anggota militernya. Pegawai-pegawai tersebut memiliki
tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing yang kesemuanya mendukung
peran dari NAC.

RUMUSAN PERMASALAHAN
Dari uraian mengenai latar belakang mengenai NATO di atas, terkait dengan hukum
Organisasi Internasional ada 2 rumusan permasalahan yang akan dibahas pada uraian
selanjutnya
1. Apakah NATO mempunyai legal Personalities (LP)?
2. Apa konsekuensi nya ?


                                      BAB II
                                   PEMBAHASAN

a. NATO, Organisasi Internasional ?
Status NATO sebagai organisasi Internasional bukan merupakan perdebatan lagi. Hal ini
dikarenakan dalam pasal 2 ayat 1 Vienna convention on the law of Treaties 1969 telah
memberikan pengertian dari OI secara definitif sebagai “..organisasi antar pemerintah”7.
Hal ini berarti bahwa anggota OI hanya terdiri dari pemerintah (government) atau dengan
kata lain adalah negara (state). Istilah yang muncul kemudian adalah International
governmental Organization (IGO) untuk merujuk pada OI, yang membedakan dengan
non-Governmental Organization (NGO)8.
Pembatasan yang minimalis ini memiliki konsekuensi bahwa jika suatu Organisasi
beranggotakan negara-negara maka organisasi tersebut layak menyandang predikat
sebagai OI. Bagaimana dengan NATO? Jelas sekali NATO merupakan OI dalam
pengertian ini.
Perdebatan selanjutnya adalah apakah OI dalam batasan yang demikian secara otomatis
memiliki LP. Sebelum menentukan apakah NATO memiliki LP atau tidak, yang harus
dipahami lebih dahulu tentunya pengertian dari LP itu sendiri.
LP adalah suatu kewenangan yang dimiliki suatu entitas (bisa person/natural person),
untuk menyandang hak-hak dan kewajiban yang didapat dari suatu aturan (hukum).
Dalam pengertian ini istilah LP bisa dipararelkan dengan bevoegheid yang disandang
oleh suatu subyek (hukum).
Dengan definisi seperti pada konvensi Wina di atas, banyak pakar yang menentang
pendapat sebuah OI akan secara otomatis memiliki LP. Karena tidak ada landasan hukum
bagi suatu organisasi tersebut untuk bertindak dalam lalu-lintas hukum internasioanal.
Selain itu, tidak adanya batasan yang tegas mengenai kedudukan negara dan organisasi,
menjadikan suatu organisasi tidak bisa memiliki LP. Untuk itu para pakar tersebut
kemudian menambahkan kriteria tambahan yang secara lengkapnya adalah sebagai
berikut9 :
1.Dibentuk melalui perjanjian Internasional
2.Memiliki organ-organ yang terpisah dari negara-negara anggotanya.
Bagaimana dengan NATO apakah Organisasi ini memenuhi ketentuan OI dalam
pengertian terakhir ?
Pertama, anggota NATO terdiri dari 26 negara yang merdeka
Kedua, pembentukan NATO didasarkan atas NAT
Ketiga, NATO memiliki Organ-organ yang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda
dengan negara Anggota.
Keempat. Dalam pembukaannya menegaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh
NATO selaras dan tidak berpretensi melawan piagam PBB.
Tak bisa dipungkiri lagi, bahwa NATO termasuk dalam pengertian OI yang terakhir. Dan
hal ini menegaskan bahwa NATO juga memiliki LP yang bersumber dari NAT.

b.Hubungan NATO dengan negara anggotanya
Dimuka telah dijelaskan mengenai LP yang dimiliki oleh NATO, dimana LP tersebut
membedakan entitas NATO dengan negara anggotanya. NAT yang merupakan konsensus
dari negara anggota, telah memberi wewenang kepada NATO untuk bertindak sendiri
demi mempertahankan kepentingan (negara anggota) NATO. Namun hal ini bukan
berarti Negara anggota tidak dapat bertindak secara unilateral mempertahankan
kepentingannya. Pasal 5 dari NAT memberi gambaran yang jelas mengenai hal ini.
NATO tetaplah sebuah organisasi yang berbeda dengan negara, sehingga memerlukan
teritori dari negara anggota untuk memperlancar tugas-tugasnya. Terkait dengan wilayah
operasinya di dalam suatu negara, NATO haruslah memiliki domestic legal personality
(DLP). Sehingga NATO memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum dalam
yurisdiksi suatu negara. Mengenai hak-hak dan kewajiban suatu OI dalam suatu negara
biasanya diatur dengan perjanjian bilateral. Misalnya antara NATO dengan Inggris.

c.Hubungan NATO dengan entitas lain
Entitas lain disini dimaknai negara non-anggota (NNA) dan OI lainnya. Untuk itu NATO
harus memiliki international legal personality (ILP). Dengan memiliki ILP tersebut maka
NATO dapat bertindak dalam lalu-lintas hukum internasional. Seperti menuntut suatu
entitas hukum internasional atas kepentingan organisasi. Dan sebaliknya bertanggung
jawab secara organisatoris ketika ada kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi yang
dianggap sebagai pelanggaran atas hukum internasional.
Namun kapasitas yuridik (legal capacity) saja tidak cukup untuk dapat berlalu-lintas
dalam hukum internasional. Karena dikenal prinsip hukum umum yang berbunyi “ pacta
sunt servanda”. Yang bisa diartikan sebuah perjanjian mengikat para pihak. Ada juga
prinsip “pacta tertiis nex nocent nec prosunt” yang berarti suatu perjanjian tidak dapat
menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi pihak ketiga. Dengan demikian NAT
mengikat secara eksklusif bagi NATO dan negara anggotanya, namun hal ini dapat
dikecualikan jika ada pihak ketiga yang menyetujui ketentuan tersebut.
Terkait dengan kapasitas sebuah OI untuk melakukan tindakan hukum dan
mempertanggung-jawabkan tindakannya, ada sebuah preseden yang dapat dijadikan
rujukan. Pada tahun 1948 Majelis Umum PBB telah meminta Mahkamah Internasional
untuk memberikan advisory opinion (pendapat hukum) terkait masalah kapasitas PBB
untuk menuntut ( to claim) suatu entitas yang terkenal dengan kasus “Reparations of
injuries “. Kasus ini terkait dengan terbunuhnya Count Folke Bernadotte, salah seorang
staff PBB yang bertugas di Palestina. Mahkamah International berpendapat “...in the
opinion of the court, the Organization was intended to exercise and enjoy......accordingly,
the court has come to the conclusion that the Organization is an international person..”.
10
Hal ini menjadi pangkal tolak dari semakin diakuinya OI sebagai subyek hukum
Internasional.
Salah-satu kasus yang dapat dijadikan pembahasan dalam hal ini adalah pengeboman
NATO atas Kosovo pada tahun 1999 yang digambarkan Kofi Annan “The inability of the
international community in the case of Kosovo to reconcile these two equally compelling
interests was a tragedy”..11

d.Hak-hak istimewa dan kekebalan
Status yang disandang oleh OI sebagai salah satu subyek hukum Internasional,
menjadikan kedudukannya hampir mirip dengan negara. Hal ini membuat OI juga
memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan, laiknya sebuah negara. Namun lingkupnya
lebih terbatas. Hal ini disebabkan karena OI belum mempunyai “kedaulatan” seperti yang
dimiliki negara-negara merdeka.
NATO dan juga pegawainya juga menyandang hak-hak istimewa dan kekebalan tersebut.
lebih pada upaya memperlancar tugas-tugasnya Yang pengaturannya tunduk pada hukum
Internasional.


                                      BAB III
                                    KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa NATO merupakan Organisasi
Internasional yang memiliki legal personality yang terbatas. Konsekuensinya NATO
memiliki kemampuan untuk bertindak dalam lalu lintas hukum internasional dan juga
hak-hak istimewa serta kekebalan yang terbatas. LP NATO mengikat kedalam.
Sedangkan untuk keluar harus dengan pengakuan dari entitas lain.


Daftar Pustaka
Buku-buku :
Jones, Walter.S , 1988 : The logics of International Relations, Scott Foresmann and co.
Mauna, DR. Boer, 2003 : Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam
Era Dinamika Global, Bandung penerbit Alumni.
Akande, D (2003) International Organization, New York : Oxford University Press
Wickremasinghe, Chanaka, (2003) Immunities of officials of State and International
Organization , New York : Oxford University Press
Kusumaatmadja, PROF. Mochtar, 1976, Pengantar hukum Internasional, penerbit
Binacipta Bandung
Holsti, KJ (1983), International politics, Prentice-hall inc.
Theodore a couloumbis & James. H Wolfe 1986 Introduction to International Relations,
Prentice –hall inc. NJ USA

Internet :
http://www.nato.int
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Legitimacy+of+NATO+bombing+of+Yugosla
via
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Kosovo+WarOrigins of the conflict
http://members.tripod.com/more_tra/1e_nato_txt.htm

Perjanjian internasional
UN Charter
North Atlantic Treaty

Lampiran 1:

The North Atlantic Treaty
Washington D.C. - 4 April 1949
The Parties to this Treaty reaffirm their faith in the purposes and principles of the Charter
of the United Nations and their desire to live in peace with all peoples and all
governments.
They are determined to safeguard the freedom, common heritage and civilisation of their
peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law.
They seek to promote stability and well-being in the North Atlantic area.
They are resolved to unite their efforts for collective defence and for the preservation of
peace and security. They therefore agree to this North Atlantic Treaty :
Article 1
The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any
international dispute in which they may be involved by peaceful means in such a manner
that international peace and security and justice are not endangered, and to refrain in their
international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the
purposes of the United Nations.
Article 2
The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly
international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better
understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by
promoting conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in
their international economic policies and will encourage economic collaboration between
any or all of them.

Article 3
In order more effectively to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, separately
and jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will maintain
and develop their individual and collective capacity to resist armed attack.
Article 4
The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial
integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened.

Article 5
The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North
America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that,
if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or
collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will
assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert
with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed
force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be
reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security
Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and
security .
Article 6 (1)
For the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties is deemed to
include an armed attack:
on the territory of any of the Parties in Europe or North America, on the Algerian
Departments of France (2), on the territory of or on the Islands under the jurisdiction of
any of the Parties in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer;
on the forces, vessels, or aircraft of any of the Parties, when in or over these territories or
any other area in Europe in which occupation forces of any of the Parties were stationed
on the date when the Treaty entered into force or the Mediterranean Sea or the North
Atlantic area north of the Tropic of Cancer.
Article 7
This Treaty does not affect, and shall not be interpreted as affecting in any way the rights
and obligations under the Charter of the Parties which are members of the United
Nations, or the primary responsibility of the Security Council for the maintenance of
international peace and security.
Article 8
Each Party declares that none of the international engagements now in force between it
and any other of the Parties or any third State is in conflict with the provisions of this
Treaty, and undertakes not to enter into any international engagement in conflict with this
Treaty.
Article 9
The Parties hereby establish a Council, on which each of them shall be represented, to
consider matters concerning the implementation of this Treaty. The Council shall be so
organised as to be able to meet promptly at any time. The Council shall set up such
subsidiary bodies as may be necessary; in particular it shall establish immediately a
defence committee which shall recommend measures for the implementation of Articles
3 and 5.
Article 10
The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position
to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North
Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the
Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United
States of America. The Government of the United States of America will inform each of
the Parties of the deposit of each such instrument of accession.
Article 11
This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance
with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be
deposited as soon as possible with the Government of the United States of America,
which will notify all the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into
force between the States which have ratified it as soon as the ratifications of the majority
of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg,
the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited and
shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of their
ratifications. (3)
Article 12
After the Treaty has been in force for ten years, or at any time thereafter, the Parties shall,
if any of them so requests, consult together for the purpose of reviewing the Treaty,
having regard for the factors then affecting peace and security in the North Atlantic area,
including the development of universal as well as regional arrangements under the
Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security.

Article 13
After the Treaty has been in force for twenty years, any Party may cease to be a Party one
year after its notice of denunciation has been given to the Government of the United
States of America, which will inform the Governments of the other Parties of the deposit
of each notice of denunciation.
Article 14
This Treaty, of which the English and French texts are equally authentic, shall be
deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly
certified copies will be transmitted by that Government to the Governments of other
signatories.

Footnotes :
1.The definition of the territories to which Article 5 applies was revised by Article 2 of
the Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of Greece and Turkey signed
on 22 October 1951.
2.On January 16, 1963, the North Atlantic Council noted that insofar as the former
Algerian Departments of France were concerned, the relevant clauses of this Treaty had
become inapplicable as from July 3, 1962.
3.The Treaty came into force on 24 August 1949, after the deposition of the ratifications
of all signatory states.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:169
posted:10/11/2012
language:Malay
pages:14
Description: Alur Permbuatan Perjanjian Internasioal