Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KATA-PENGANTAR

VIEWS: 33 PAGES: 13

									                                    KATA PENGANTAR


        Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan
hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Makalah ini tepat pada waktunya. Solawat beriring
salam tak lupa kami hadiahkan untuk junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, karena
berkat perjuangan dan jasa-jasa beliaulah kita dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu
pengetahuan seperti sekarang ini.
       Dalam penyusunan makalah ini penulis mengangkat tema tentang “Etika Administrasi
Dalam Praktek”. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan
baru kepada para pembaca serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca.
       Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak memiliki kekurangan
dan kelemahan di sana sini baik dalam segi penulisan maupun dalam segi menyajian materi yang
kami paparkan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun,
guna untuk memperbaiki kualitas makalah penulis selanjutnya.
                                                             DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR................................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
        I.a Latar Belakang................................................................................................ 1
        I.b Tujuan............................................................................................................. 1
        I.c Rumusan Masalah............................................................................................ 1
        I.d Metode Penulisan............................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN
        II.a Asas-Asas Umum Birokrasi Pemerintahan yang Baik....................................... 2
              II.a.1 Prinsip Demokrasi................................................................................. 2
              II.b.2 Keadilan Sosia dan Pemerataan............................................................. 3
              II.c.3 Mengusahakan Kesejahteraan Umum.................................................... 4
        II.b Mewujudkan Negara Hukum.......................................................................... 5
        II.c Dinamika dan Efesiensi.................................................................................... 7
        II.d Administrasi, Nilai-Nilai Yudisial Dan Norma Pengawasan............................... 8
        II.e Kearifan dan Kebijakan................................................................................... 9
        II.f Etos Kerja....................................................................................................... 10
BAB III PENUTUP
        III.a Kesimpulan.................................................................................................... 11
        III.b Saran............................................................................................................. 11
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................... 12
                                                BAB I
                                            PENDAHULUAN

     I.a Latar Belakang
             Konsep-konsep tentang nilai moral dan etika dalam administrasi pemerintahan
     dirumuskan untuk diterapkan dalam kehidupan kenegaraan dan lingkup administrasi yang
     sesungguhnya. Keanfaatan konsepsi etika tersebut hanya akan terasa apabila ia benar-benar dapat
     menjadi bagian dari dinamika administrasi modern. Dalam banyak hal, konsep dan teori filosofis
     mengenai moralitas dalam bidang administrasi negara itu juga berasal dari praktek adinistrasi
     sehari-hari. Oelh sebab itu, pembahasan mengenai etika administrasi negara tidak berada dalam
     ruang hampa, ia harus selalu menyertakan pembahasan tentang aplikasinya, bagaimana para
     birokrat dan administrator bertindak atau harus bertindak menurut kaidah-kaidah etis yang ada.
            Begitu banyak teori maupun konsep yang membahas tentang kaidah normative yang
     terdapat diantara penguasa negara. Demikian pula konsep-konsep seperti keailan, kedaulatan
     rakyat, kepentingan umum, norma-norma dan sebagainya. Namun terkadang uraian yang
     terdapat di dalamnya sangat abstrak sehingga sulit dipahami.
     I.b Tujuan
            Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
a.   Mengetahui penerapan konsep etika dalam administrasi
b. Mengetahui asas-asas birokrasi yang baik
c.   Mengetahui implementasi etika dalam praktek.
d. Memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi
     I.c Rumusan Masalah
            Adapun rumusan masalah yang kami kaji adalm makalah ini adalah tentang Bagaimana
     Penerapan Etika Administrasi Dalam Prakteknya,
     I.d Metode Penulisan
            Adapun metode penulisan yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah
     dengan mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan pokok bahasan, dimana materi-
     materi tersebut kami dapatkan dari berbagai media seperti, buku-buku rujukan, artikel-artikel,
     dan melalui media jaringan internet.
                                              BAB II
                                          PEMBAHASAN
                           ETIKA ADMINISTRASI DALAM PRAKTEK
   II.a Asas-Asas Umum Birokrasi Pemerintahan yang Baik.
          Merumuskan asas umum pemerintahan yang baik kedalam satu kata adalah upaya yang
   sangat sulit, dan upaya tersebut hampir mustahil apabila asas tersebut adalah asas untversal di
   setiap negara di bumi ini. Alasannya sederhana, karena setiap negara memiliki konteks budaya
   yang berbeda-beda, kebutuhan rakyat pada sewatu-waktu yang selalu berubah, dan masalah yang
   dihadapi masing-masing negara tentunya berbeda-beda pula.
          Tampaklah bahwa perkembangan situasi politik, social, dan budaya serta dinamika
   masyarakat turut mempengaruhi opini masyarakat tentang system administrasi pemrintah yang
   ideal. Akan tetapi diatas semua itu sesungguhnya masuh dapat ditemuka dasar-dasar bagi system
   pemerintahan yang secara umum dianggap sebagai system pemerintahan yang secara umum di
   anggap sebagai system pemerintahan yang baik. Walaupun interprestasi dan pendapat individual
   mempengaruhi wujud pemerintahan yang didambakan oleh masyarakat, namun landasan
   pemikiran yang disepakati oleh sebagian besar masyarakat akan dapat di pakai sebagai pedoman.
          II.a.1 Prinsip Demokrasi
          Tujuan rakyat dalam membentuk negara ini adalah untuk dipergunakan sebagai sarana
   guna mencapai cita-cita yang lebih tinggi yang semua itu terkandung dalam tujuan negara. Pilar
   utama prinsip demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan
   bahwa rakyatlah yang menentukan kehendak negara, dan rakyat yang akan menentukan pula
   bagaimana berbuatnya[1]. Maka dalam system pemerintahan yang memakai asas kedaulatan
   rakyat kepentingan rakyat menempati kedudukan yang paling tinggi.
          Seperti yang telah dikemukakan, system pemerintahan dan ketatanegaraan suatu negara
   dengan negara yang lain jarang sekali yang sepenuhnya sama walaupun asasnya sama yaitu
   penyelenggaraan system demokrasi dengan jalan perwakilan.
          Pada tataran makro, system pemerintahan demokratis suatu negara dapat digolongkan
   kedalam tiga macam bentuk, yakni :
1. System parlementer
2. System pemisahan kekuasaan
3. System referendum
       Ajaran trias polotica merupakan landasan pokok dalam system pemisahan kekuasaan.
Gagasan utamanya adalah bahwa antara kekuasaan lembaga eksekutif, lembaga legislative, dan
lembaga yudikatif harus ada pemisahan penuh. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh preseden
yang dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sebagai unsure
eksekutif yang benar-benar merupakan kepala pemerintahan, presiden di bantu oleh mentri-
mentri yang menjalankan secara langsung tugas-tugas pemerintahan itu. Lembaga perwakilan
mempunyai tugas di bidang legislative, yaitu merumuskan peraturan perundangan. Apabila
terdapat perselisihan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislative maka, lembaga yudikatif
yang akan memutuskannya. Ketiga macam kekuasaan negara itu masing-masing harus
dipisahkan dan tidak saling mempengaruhi karena di khawatirkan bahwa jika satu lembaga
mempunyai dua atau lebih kekuasaan akan ada penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
       Kekuasaan legislative dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kekuasaan eksekutif
dipegang oleh presiden dengan para mentri yang tergabung dalam cabinet, dan kekuasaan
Yudikatif dipekang oleh Mahkamah Agung bersama segenap jajaran kehakiman. Disamping
Indonesia memiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara, sebagai
perwujudan   prinsip   demokrasi,   asas   kedaulatan   rakyat   dijalankan   melalui   konsep
permusyawaratan-perwakilan.
       II.a.2 Keadilan Sosial dan Pemerataan
       Diantara ketiga sasaran yang termuat dalam trilogy pembangunan, masalah pemerataan
pembangunan dan hasil-hasil pembangunann agaknya merupakan masalah yang masih belum
terpecahkan. Indicator-indikator ekonomi dalam pembangunan yang membesarkan hati. Tetapi
seiring itu pula muncul persoalan keadilan social sebagai akibat distribusi hasil-hasil
pembangunan yang kurang merata. Oleh sebab itu salah satu asas umum pemerintahan dan
administrasi pembangunan yang perlu dapat perhatian lebih besar sekarang ini adalah yang
menyangkut keadilan dan pemerataan. Kedua konsep ini juga merupakan landasan pokok bagi
etika pembangunan dan merupakan ukuran moralitas bagi kebijakan public.
       Cita-cita keadilan distributive hanya akan tercapai apabila malalui program-program
pembangunannya pemerintah mampu mewujudkan keadilan dan menghindari ketimpangan-
ketimpangan social, politik, aupun ekonomis. Dalam lingkup negara, setidak-tidaknya ada dua
dimensi kepentingan yang harus diperhatikan. Pertama, kepentingan di antara kelompok-
   kelompok social yang berbeda dalam suatu negara. Ketimpangan ini terjadi karena kesengajaan
   antara pendapatan kelompok kaya dan kelompok miskin.
            Kedua, ketimpangan antara wilayah-wilayah geografis dalam suatu negara atau disebut
   juga ketimpangan regional. Berbagai ukuran yang menunjukkan ketimpangan regional.
            Maka yang diperlukan sekarang adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih
   menyentuh kelas masyarakat yang kurang beruntung atau kelompok yang tidak memiliki
   sumberdaya untuk mengembangkan dirinya. Kebijakan-kebijakan seperti ini disamping sangat
   dibutuhkan untuk komunitas pembangunan di masa mendatang ternyata juga mengandung
   landasan etis dan moral yang kuat bagi para pembuat keputusan itu sendiri.
            II.a.3 Mengusahakan Kesejahteraan Umum
            Salah satu prasyarat legimitasi kekuasaan negara adalah apabila negara, melalui aktivitas-
   aktivitas pemerintahan dapat mengusahakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat.
   Kewenangan aparatur negara untuk membebankan kewajiban-kewajiban tertentu kepada rakyat
   yang absah hanya apabila rakyat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan yang merata. Oleh
   karena itu setiap pejabat pemerintah harus memiliki komitmen tersebut bukan semata-mata
   karena mereka diberi amanat atau dibayar oleh negara melainkan karena mempunyai perhatian
   yang tulus terhadap kesejahteraan warga negara pada uumnya.
            Ada dua elemen kebutuhan pokok yaitu[2]:
1. Persyaratan-persyaratan minimum keluarga untuk konsumsi sendiri, seperti sandang, pangan dan
   papan.
2. Layanan-layanan esensial yang mendasar yang sebagian besar disediakan oleh masyarakat dan
   untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, sanitasi, kendaraan umum, fasilitas jesehatan
   dan fasilistas pendidikan.
            Persoalan lain yang harus dipecahkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum
   adalah menyangkut ketenagakerjaan dan kependudukan. Walaupun bidang-bidang pekerjaan
   baru telah diusahakan untuk dibuka dan diperluas, tingkat pengangguran dan setengah
   pengangguran masih tinggi.
            Meskipun masalah kependudukan dan ketenagakerjaan masih merupakan kendala besar
   bagi pemerintah, dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Masih
   banyak masalah-masalah yang mengenai kedua hal tersebut yang masih harus diselesaikan.
   II.b Mewujudkan Negara Hukum
             Didalam pembukaan maupun pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 memang tidak
     disebutkan secara eksplisit bahwa indonsesia adalah negara hukum. Akan tetapi sesungguhnya
     gagasan utama dan aturan-aturan dasar yang melandasi terbentuknya republic ini adalah sesuai
     dengan cita-cita negara hukum. Ini sejalan dengan pernyataan dalam penjelasan umum UUD
     1945 sendiri bahwa untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki
     pasal-pasal undang-undang dasarnya saja, tetapi harus menyelidiki juga bagaumana prakteknya
     dan suasana kabinetnya dari undang-undang dasar tersebut. Kecuali itu, pada penjelasan
     mengenai system pemerintahan negara juga telah pula ditegaskan :
1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
2.   System konstitusional, artinya negara berdasa atas hukum dasar tidak bersifat absolutisme
     (kekuasaan yang tidak terbatas).
            Jadi jelas bahwa konstitusi negara Indonesia amat menginginkan untuk mewujudkan
     negara hukum. Penegasan ini mengandung arti bahwa segenap rakyat bersama-sama dengan
     aparatur pemerintahan hendak mewujudkan suatu system pemerintahan yang dijalankan menurut
     kaidah-kaidah hukum.
            Aspek pokok bagi terciptanya negara hukum juga berarti ditaatinya Peraturan hukum
     dalam segenap aktivitas negara atau pemerintah. Unsru-unsur rule of law meliputi[3]:
a.    Keutaaman aturan-aturan tidak hanya kekuasaan yang sewenang-wenang dalam arti bahwa
     seseorang hanya boleh dihukum kalau memang melanggar hukum.
b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalil ini berlaku untuk orang biasa maupun pejabat.
c.    Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dasr serta keputusan-keputusan
     pengadilan.
            Selanjutnya unsure-unsur rule of law ini dapat dijabarkan kedalam gagasan-gagasan yang
     lebih elementer, misalnya saja ketentuan mengenai adanya badan kehakiman yang bebas,
     kebebasan untuk berseikat, berorganisasi dan beroposisi, kebebasan menyatakan pendapat,
     pemilihan umum yang bebas, dan lain sebagainya.
            Apabila system pemerintahan dapat melaksanakan konsep-konsep yang terdapat dalam
     idealisme negara hukum, maka control social akan dapat berjalan dengan sendirinya. Yang
     dimaksud dengan control social adalah penyataan sikap masyarakat baik secara perorangan
     maupun secara berkelompok yang diwujudkan dalam tingkah laku, lisan atau tulisan sesuai
     dengan kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam konstitusi dengan tujuan untuk mengadakan
perbaikan atas tindakan-tindakan pemerintah dalam bidang politik, social, ekonomi, budaya, dan
hamkam yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, rasa keadilan, dan tujuan pembangunan.
       Peraturan hukum yang paling relevan dengan kedudukan para pejabat pemerintah adalah
undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau yang disebut juga
dengan Peradilan Administrasi Negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menghadapi
kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara badan atau
pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat [4].
       Denagn demikian diberlakukannya undang-undang ini, adalah untuk menciptakan
aparatur pemerintah yang bersih (clean government) dan menjaga supaya administrasi
administrasi negara dapat terlaksana dalam suasana yang tertib berdasarkan hukum selama
mereka menjalankan tugas-tugas pemerintah dengan iktikad baik menurut pedoman aturan yang
berlaku.
II.c Dinamika dan Efesiensi
       Apabila semua orang mengamati suasana kerja di dalam organisasi-organisasi swasta dan
kemudian membandingkannya dengan suasana kerja dalam birokrasi pemerintahan, maka kesan
umum yang dirasakan adalah kurangnya dinamika dalam lingkungan kerja birokrasi pemerintah.
Kantor-kantor pemerintah memiliki kelompok sasaran yang lebih umum dan lebih luas
dibandingkan dengan organisasi swasta. Inilah yang sering menyebabkan bahwa para pejabat
atau pegawai dikantor-kantor pemerintah itu kurang bisa menafsirkan secara cepat tugas-tugas
yang diberikan kepadanya.
           Maka untuk menciptakan sosok birokrasi pemerintahan dan responsive terhadap
kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dinamika dalam melaksanakan tugas-tugas
negara merupakan prasyarat yang tidak boleh dilupakan. Tentu saja yang dimaksud dengan
dinamika di sini bukanlah perubahan-perubahan prosedur dan aturan yang terlalu sering sehingga
keampuan adaptasi organisasi yang lebih baik sehingga ia sanggup mengantisipasi perubahan-
perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat.
           Masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan
efesiensi masksimal memang begitu kompleks. Selain harus meelihara netralitas diatas
kepentingan-kepentingan yang berlainan, birokrasi pemerintah juga harus memecahkan disfungsi
birokrasi dalam organisasi yang diakibatkan oleh struktur yang tidak mendukung. Birokrasi
mungkin telah diperlengkapi dengan personalia yang professional dengan spesialisasi aturan
   yang bagus dan aturan yang cukup baik, namun struktur yang mendasarinya terkadang justru
   tidak rasional. Knott dan Miller mengatakan ada empat macam persoalan yang sering terdapat
   dalam beirokrasi pemerintah yaitu:[5]
1. Daur kekakuan aturan
   Karena struktur birokrasi yang kurang fleksibel, birokrasi pemerintah cendrung membatasi
   kapasitas kognitif dari aparat-aparatnya. Birokrat sering ragu-ragu dalam bertindak karena
   system senioritas dan aturan yang kaku. Sebelum bertindak kebanyakan birokarat menunggu
   orang lain untuk bertindak dan meyakinkan bahwa dulu apakah tindakan itu dibenarkan menurut
   prosedur.
2. Pengalihan Sasaran
   Kelemahan menejerial seringkali tidak berhasil memotivasi individu untuk mencapai tujuan-
   tujuan organisasional. Sebaliknya, system manajerial itu hanya merangsang individu untuk
   mengikuti aturan-aturan hirarkis dan prosedur-prosedur standard operasi. Itulah sebabnya sasaran
   atau tujuan organisasi sering bergeser, bukan untuk melaksanakan layanan umum secara efisien
   melainkan sekadar untuk melestarikan aturan-aturan yang ada.
3. Kurangnya kapasitas personil yang terlatih
   Yang dimaksud dengan kapasitas disini adalah kemampuan personil untuk melihat tugas-
   tugasnya dalam rangka proses organisasi secara keseluruhan. Dalam birokrasi public terdapat
   kecendrungan bahwa masing-masing personil melihat masalah dari perspektifnya sendiri, dan
   menganggap bahwa tidak ada sumbangan personil lain untuk memecahkan masalah tersebut.
4. System kewenangan berganda
   Apabila seorang pakar menentang otoritas hirarkis dari seorang atasan yang awam, yang terjadi
   seringkali bukan karena dia tidak sepaham dengan atasan tersebut dalam memecahkan masalah
   tertentu, melainkan karna ia ingin memperlihatkan otoritas professionalnya. Ketidak sepakatan
   seseorang bawahan terhadap atasannya acapkali sekedar untuk membuktikan kemampuan
   teknisnya apalagi kalai dia tahu bahwa dia memiliki pengetahuan teknisnya, apalagi kalau dia
   tahu bahwa dia memiliki pengetahuan teknis yang lebih unggul dibandingkan atasannya itu.
   Tampak disini adanya perbenturan dalam system kewenangan berganda, antara kewenangan
   structural dan kewenangan fungsional.
   II.d Administrasi, Nilai-Nilai Yudisial Dan Norma Pengawasan
       Pembuatan keputusan merupakan penopang utama kegiatan administrasi. Sebaigan besar
proses administrasi berupa serangkaian pemilihan alternative tindakan atau pengambilan
keputuasn. Waktu yang tersedia untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan tersebut
seringkali sangat sempit karena permasalahan yang ada mebutuhkan penaganan segera.
Sementara itu pertimbangan efesiensi terkadang tidak memungkinkan bagi para pejabat
pemerintah untuk berlama-lama memikirkan akibat dari suatu keputusan atau mencari landasan
legalitas dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Karena itulah para pejabat pemerintah
dituntut untuk mampu menjawab persoalan-persoalan secara pragmatis.
       Maka dalam menjalankan tugas-tugasnya para pejabat pemerintah selalu berada ditengah-
tengah kontradiksi antara pertimbangan pragmatis dan pertimbangan legalitas. Dia harus ampu
menyeimbangkan antrara preferensi pribadi, kemauan membuat undang-undang, serta peraturan-
peraturan yang berlaku dalam lembaga tempat ia mengabdi.
II.e Kearifan dan Kebijakan
       Perkembangan konstelasi politik dan ekonomi di Indonesia selama dasawarsa terakhir
menampakkan tiga kecendrungan utama. Pertama, meningkatnya kemakmuran dengan semakin
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Kedua, meluasnya kekuasaan birokrasi
pada setiap jenjang administrasi pemerintah. Dan yang terakhir, meningkatnya kekuatan politis
bagi para eksekutif berarti meningkat pula peranan birokrat dan administrator dalam penentuan
kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Di sebagian besar negara industry
terlihat pula bahwa para eksekutif pemerintah senantiasa menjadi sorotan public berkenaan
dengan kebijakan-kebijakan penting yang diambilnya.
       Apabila orang mempertanyakan landasan etis bagi kebijakan-kebijakan yang diambil
seorang pejabat pemerintah, yang pertama-tama dibicarakan adalah legitimasi kekuatan pemaksa
untuk mengatur sebagian dari hak-hak warga negara. Keharusan bagi setiap warga negara untuk
mengatur sebagian dari hak-hak warga negara.
       Makin tinggi kedudukan seorang pejabat, makin dituntut syarat kearifan itu karena ia
akan semakin banyak terlibat dalam bidang manajerial ketimbang teknis. Logikanya ialah bahwa
semakin tinggi jawatan seseorang semakin banyak orang lain yang akan dipengaruhi oleh
kepurusan-keputusan pejabat tersebut sehingga makin besar resiko ketidak puasan diantara
parabawahan atau masyarakat.
II.f Etos Kerja
        Pembicaraan yang berdasar atas filosofis dan sosiologis akan banyak dilibatkan kalau
orang membahas tentang etos kerja. Menurut Geertz,[6] etos kerja adalah “sikap yang mendasar
terhada diri dan dunia yang dipancarkan hidup”. Artinya etos kerja adalah aspek evaluative, yang
bersifat menilai.
       Dengan demikian yang dipersoalkan dalam etos kerja adalah kemungkinan-kemungkinan
sumber motivasi seseorang dalam berbuat apakah pekerjaan di anggap sebagi keharusan demi
hidup, apakah pekerjaan terikat pada identitas diri, atau apakah yang menjadi sumber pendorong
partisipasi dalam pembangunan. Etos juga merupakan landasan ide, cita, atau pikiran yang akan
menentukan system tindakan. Karena etos kerja menentukan penilaian manusia terhadap suatau
pekerjaan maka ia akan menentukan pula hasil-hasilnya. Semakin progresif etos kerja suatu
masyarakat, semakin baik hasil-hasil yang akan dicapai baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
                                           BAB III
                                          PENUTUP

III.a Kesimpulan
       Penerapan etika adminitrasi dalam prakteknya terutama dalam administrasi pemerintahan
meiliki banyak aspek-aspek yang harus dijalankan dengan sebaik- baiknya, seperti menjalankan
asas-asas birokrasi pemerintahan yang baik, dengan mewujudkan peinsip demokratis, keadilan
social dan pemerataan serta mewujudkan kesejahteraan umum.
        Berbicara masalah etika tentunya tidak terlepas dari factor sifat individu yang
menjalankan kegiatan baik itu dalam berorganisasi maupun kegiatan kesehariannya. Tentunya
dalam praktek menerapkan etika administrasi dalam pemerintahan perlu adanya kesadaran dari
masing-masing aparat birokrasi untuk benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
        Selain itu dalam upaya penerapan etika administrasi pemerintahan yang baik, perlu
adanya aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur para birokrat untuk tetap konsisten
menjalankan dan mengamalkan etikan yang baik dalam administrasi pemerintah.
       Jika dilihat kondisi Indonesia pada saat ini, melalui fakta-fakta yang ada, saat ini masih
banyak instansi-instansi pemerintah yang belum mampu menerapkan prinsip etika administrasi
yang baik, sekali lagi hal ini tertumpu pada kemauan individu-individu yang berkerja dalam
instansi tersebut untuk dapat merubah kebiasaan yang buruk dan mengantinya dengan penerapan
etika administrasi yang baik.
III.Saran
        Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini terdapat banyak sekali
kekurangan dan kelemahan baik dalam segi penulisan, penyusunan maupun materi yang
disajikan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadi
bahan introveksi penulis dalam membuat makalah-makalah selanjutnya.
                                     DAFTAR PUSTAKA


Kumorotomo, Wahyudi, Etika Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
Robert C., Solomon. 1987. Etika: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
K. Frankena, William. 1982. Ethics. New Delhi: Prentice-Hall.
H. De Vos. 1987. Pengantar Etika. Yogyakarta: Tiara Wacana.




[1] Joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Bina Aksara, 1984
[2] ILO, Employment, Growth, and Basic Need. Newyork, Preager, 1977
[3] A.V. Dicey, Introduction to the law of the constitution.Dikutip oleh E.C.S Wade.
[4] SF. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta,1988
[5] Jeck H. Kontt & G.J. Miller, Reformasi birokrasi dan Peilihan institusi politik. Hlm : 173-175
[6] Dikutip oleh Taufik Abdulah, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi, 1988. Hlm 3

								
To top