SK PILKADES by bazerz

VIEWS: 632 PAGES: 11

									                       PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
                   BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
                         DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN PENGABUAN
           Alamat : Jl.Lintas Sultan Thaha                               Telp.081366872711



                                      KEPUTUSAN
                        BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG
                                  NOMOR : TAHUN 2012

                                           TENTANG

                        PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
                   KECAMATAN PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

                        BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG

    Menimbang          a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai
                          Baung Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu
                          dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
                       b. bahwa agar Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di
                          atas dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai dasar
                          pelaksanaannya perlu dituangkan dalam Keputusan Badan
                          Permusyawaratan Desa (BPD).
    Mengingat          a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
                          sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun
                          2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
                          Pemerintah Daerah;
                       b. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
                       c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 15 Tahun 2006
                          tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
                          dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
                       d. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang
                          petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang
                          Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
                          Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
                       e. Hasil Musyawarah BPD tanggal 21 September 2012 tentang panitia
                          pemilihan Kepala Desa Sungai Baung;

                                        MEMUTUSKAN :

MengMenetapkan :       KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG
                       TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
                       KECAMATAN PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.




                                             Pasal 1

    Dengan keputusan ini, membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Baung Kecamatan
    Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
    tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
                                         Pasal 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai
tugas :
1) Menyusun Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
2) Menyusun rencana anggaran biaya pemilihan dan mengelola pemilihan Kepala Desa secara
    efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
3) Menyusun tata tertib kampanye pemilihan Kepala Desa;
4) Melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
5) Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon sesuai persyaratannya;
6) Menerima pendaftaran Bakal Calon dan/atau persyaratannya;
7) Melaksanakan pendaftaran mata pilih, menandatangani daftar pemilih tetap dan
    mengumumkan daftar pemilih tetap;
8) Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
9) Melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih;dan
10) Membuat Berita Acara dan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

                                         Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Baung Tahun
Anggaran 2012, bantuan Anggaran Pemerintah Kabupaten melalui APBD, Swadaya
Masyarakat, dan bantuan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

                                         Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.


                                       Ditetapkan di     : Sungai Baung
                                       Pada Tanggal      : 24 September 2012

                                       BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG
                                                     KETUA,




                                                       B A S R I.D AM.Kep



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1) Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat.
2) Yth. Bapak Camat Pengabuan.
3) Yth. Sdr.Kepala Desa Sungai Baung.
4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sungai Baung.
    Lampiran         : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG
    Nomor            : 05 TAHUN 2012
    Tanggal          : 24 September 2012

                                           SUSUNAN
                            PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CISARUA
                         KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN CIAMIS


NO.           KEDUDUKAN DALAM PANITIA                        NAMA              DARI UNSUR

1      Ketua Merangkap Anggota                   Supangat                     Perangkat Desa
2      Wakil Ketua Merangkap Anggota             Marhat                       Tokoh Pemuda
                                                                                  Tokoh
3      Sekretaris Merangkap Anggota              Komaruddin S.pdi
                                                                                Masyarakat
4      Wakil Sekretaris Merangkap Anggota        Jajang Somantri              Perangkat Desa
5      Bendahara Merangkap Anggota               Mahpudin                     Perangkat Desa
7      Seksi-seksi
                                            a.    Dedi Iwa
       Kesekretariatan                      b.    Syarif Hidayatulloh,S.Pd.
                                            c.    Yadi Heryadi
                                            a.    Yayat Dahriyana,S.Sos.
       Humas
                                            b.    Ketua RW
                                            a.    PKK
       Konsumsi                             b.    Hj. Yayat Nurhayati
                                            c.    Fatayat NU
                                            a.    Saonudin
                                            b.    Sade
                                            c.    Suwarjo
       Akomodasi
                                            d.    Hansip
                                            e.    Karang Taruna
                                            f.    Banser
                                            a.    Kadus
       Usaha
                                            b.    RT
                                            a.    Sahlan Mujahid
                                            b.    Tatang
                                            c.    Novi Sumarni
       KPPS
                                            d.    Sarif
                                            e.    Masluhudin
                                            f.    Sukirman, S.Pd
                                            a.    Hansip
       Keamanan                             b.    Banser
                                            c.    Karang Taruna

                            BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CISARUA
                                          KETUA,
                            H. TETENG SUKIRMAN


                      PERATURAN DESA SUNGAI BAUNG
                            NOMOR.....TAHUN 2012
                                   TENTANG
                SUMBER PENDAPATAN DESA SUNGAI BAUNG
                          KECAMATAN PENGABUAN


                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                       KEPALA DESA SUNGAI BAUNG


Menimbang   :    a.   Bahwa berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Asli (
                      PAD ) Desa serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan
                      Belanja Desa, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa
                      dengan Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu menyusun
                      Anggaran Pendapatan Asli Desa ( PAD ) Desa Sungai Baung.
                 b.   Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Desa
                      dalam Pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan Pendapatan
                      Asli Desa maka dipandang perlu Pengelolaan Pasar Desa secara
                      profesional, transparansi dan akuntabilitas.
                 c.   Bahwa salah satu usaha untuk menstabilkan APB Desa Sungai Baung
                      dari defisit anggaran adalah stabilnya antara anggaran penerimaan
                      dengan anggaran pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
                      setiap tahunnya.
                 d.   Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
                      huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa Sungai Baung
                      tentang pengelolaan Pasar Desa.


Mengingat   :    1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah
                      Otonom Kabupaten di Provinsi sumatra Tengah ( Lembaran Negara
                      Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ), sebagaimana telah
                      diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
                      Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
                      Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia
                      Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
                      Indonesia Nomor 2755 );
                 2.   Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
                      Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
                      Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik
                      Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
                      Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan
                      Undang-undang Nomor 14 tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik
                      Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan lembaran Negara
                      Republik Indonesia Nomor 3969 );
3.   Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
     Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (
     Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 751,
     tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4.   Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (
     Lembaran Negara republik       Indonesia   tahun 2003 Nomor         47,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5.   Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
     Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
     Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355 );
6.   Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
     Peraturan   Perundang-undangan     (   Lembaran      Negara    Republik
     Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4389 );
7.   Undang-undang    Nomor    15   Tahun   2004      tentang   Pemeriksaan
     Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
     lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
8.   Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
     Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 4421 );
9.   Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
     Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
     )sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
     2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
     undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
     nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
     undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
     108,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentaang Perimbangan
     Keuangan    antara   Pemerintah    Pusat   dan    Pemerintah    daerah
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
     Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
     Nomor104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
     4578);
12. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (
     Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158,
     Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
     Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
     TAMBAHAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
                 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang
                      Pengesahan,     Pengundangan      dan   Penyebarluasan   Peraturan
                      Perundang-undangan.
                 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
                      Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
                 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 tahun 2006 tentang
                      Pengelolaan Pasar Desa.
                 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
                      Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.


                                      Dengan Persetujuan Bersama
                         BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG
                                                   dan
                                      KEPALA DESA SUNGAI BAUNG


                                             MEMUTUSKAN :
Menetapkan   :   PERATURAN DESA SUNGAI BAUNG TENTANG PASAR DESA SUNGAI
                 BAUNG
                                                  BAB I
                                            KETENTUAN UMUM
                                                 Pasal 1
                 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
                 1.   Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
                 2.   Pemerintah Provinsi adalah Provinsi sumatra Tengah
                 3.   Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
                 4.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung
                      Jabung Barat.
                 5.   Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
                 6.   Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah
                      Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
                 7.   Desa adalah Kesatuan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
                      dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan
                      Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
                 8.   Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai Unsur penyelenggara
                      Pemerintah Desa.
                 9.   Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan
                      oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus
                      kepentingan masyarakat setempat.
                 10. BPD adalah badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka
                      masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi membuat Peraturan.
                 11. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan pemerintah Desa dalam
                      penyelenggaraan Rumah Tangganya sendiri untuk mengatur dan
                      mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
                      dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan
                      Nasional dan berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. RAPB Desa adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
      yang dibuat dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa


                                  BAB II
                           MAKSUD DAN TUJUAN
                                  Pasal 2


Peraturan Desa ini dimaksud :
a.    Sebagai Pedoman pelaksanaan tertib Administrasi Pengelolaan Pasar
      Desa Sungai Baung.
b.    Sebagai Pedoman dan Kekuatan operasional dalam melaksanakan
      tugas bagi Pemerintah Desa, penghuni pasar dan petugas Pasar Desa.
Manfaat pasar Desa Sungai Baung bertujuan :
1.    Memasarkan hasil produksi perdesaan.
2.    Memenuhi kebutuhan masayarakat Desa.
3.    Melakukan Interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4.    Menciptakan lapangan kerja masayarakat.
5.    Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa.
6.    Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil
7.    Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar
      Desa.
8.    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


                                    BAB III
                                 ASET DESA
                                    Pasal 3
1. Salah Satu pendapatan Asli Desa berupa Pasar Desa sungai Baung
     yang terletak pada wilayah Desa yaitu Dusun Karya RT 09 Desa sungai
     Baung Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
     dengan Luas lahan ± 200 meter persegi.
2. Suatu area Pasar Desa Sungai Baung dengan batas-batas :
     Sebelah Utara : Tanah Pak Jailani
     Sebelah Timur          : Tanah Pak Jailani
     Sebelah Selatan        : Tanah GSB Jalan Lintas
     Sebelah Barat          : Tanah Pak Jailani


                                  Pasal 4
Pasar Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Desa
ini, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sungai Baung
dengan Sistem swakelola.


                                  BAB IV
                     STATUS PENGHUNI PASAR DESA
1. Orang atau kelompok usaha yang mendapatkan kewenangan dari
     Pemerintah Desa Sungai Baung untuk menempati lokasi Pasar Desa
     sungai Baung dengan sistem pencatatan surat keputusan berupa hak
     pakai.
2. Dalam upaya untuk penegasan hak yang termasuk dalam pasal 5 ayat
     1, maka setiap penghuni pasar Desa yang menempati stand lokasi
     Pasar Desa akan mendapatkan SK penerbitan hak pakai dari
     Pemerintah Desa sungai Baung.
3. Orang atau Kelompok usaha yang tidak mendapatkan SK penerbitan
     hak pakai dari Pemerintah Desa maka dapat dikatakan bukan penghuni
     pasar Desa Sungai Baung.




                                   BAB V
                     HAK DAN KEWAJIBAN PEMDES
                                  Pasal 6
1.    Pemdes mempunya tugas dan kewajiban dalam pembangunan pasar
      Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
2.    Pemdes bertugas untuk membantu ketertiban dan kenyamanan
      penghuni Pasar Desa sungai baung.
3.    Pemdes berhak memungut retribusi Pasar Desa serta mengelola
      retribusi yang masuk sesuai dengan Perdes APBD Desa setiap Tahun
      berjalan.


                                  BAB VI
                   KEWENANGAN PEMERINTAH DESA
                                  Pasal 7
 1. Menerbitkan Surat keputusan hak pakai penghuni Pasar Desa.
 2. Menentukan besaran dan memungut retribusi karcis pasar Desa.
 3. Bekerjasama dengan instansi dan pihak lain berkaitan dengan
      pengembangan dan kemajuan pasar Desa.
 4. Mengangkat dan atau memberhentikan petugas pasar Desa.
 5. Menetukan besaran atau gaji petugas pasar Desa.


                                 BAB VII
                  KEWAJIBAN PENGHUNI PASAR DESA
                                  Pasal 8


(1) Mentaati dan menjalankan semua aturan yang tertuang dalam Perdes
     BUMDES pasar Desa sungai Baung.
(2) Membayar retribusi pasar Desa secara tertib dan teratur.
(3) Menjaga, memelihara dan merawat fasilitas pasar Desa.


                                  BAB VIII
                  LARANGAN PENGHUNI PASAR DESA
                                  Pasal 9
(1) Merubah atau membangun bangunan bangunan pasar Desa tanpa
     koordinasi / seijin Pemerintah Desa Sungai Baung.
(2) Memindah tangankan status hak pakai penghuni pasar Desa kepada
     pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah desa sungai Baung.
(3) Mendirikan   bangunan     baru    diwilayah   pasar   Desa    tanpa   seizin
     Pemerintah Desa.
                                     BAB IX
                                     SANGSI
                                     Pasal 10
Bagi penghuni pasar yang melanggar ketentuan yang tersirat dalam pasal 9
BAB VIII maka akan diberikan teguran secara lisan, tulisan dan dicabut
penerbitan SK hak pakainya.


                                     BAB X
                 PENENTUAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
                                     Pasal 11
Adapun besaran tarif retribusi karcis pasar Desa di Kelompokkan dalam
beberapak Klas :
a.    Klas I                 : Rp.5000, perbulan
b.    Klas II                : Rp.2000, perbulan
c.    Karcis mingguan        : Rp.500, perminggu


                                      BAB XI
                          PENGELOLA PASAR DESA
                                      Pasal 12


1.    Yang menjadi Pengelola Pasar sebagai petugas Pasar desa sungai
      Baung adalah warga Desa Sungai Baung yang mempunyai dedikasi
      serta semangat dan kualitas dalam bekerja.
2.    Organisasi Pasar desa Terdiri dari :
      a.   Kepala Pasar
      b.   Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban.
      c.   Kepala Urusan administrasi dan Keuangan.
3.    Adapun syarat petugas Pasar Desa adalah :
      a.   Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
      b.   Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
      c.   Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
      d.   Sehat jasmani dan rohani.
      e.   Usia minimal 18 tahun dan berpengetahuan dibidang ekonomi.
4.    Petugas pasar Desa diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Desa
      Sungai Baung.
5.    masa kerja    petugas pasar Desa adalah 3 Tahun dan atau bisa
      diangkat kembali apabila memenuhi persyaratan.
6.    Apabila masa jabatan petugas pasar Desa sudah berakhir, maka
      Pemerintah Desa sungai Baung membuka kembali perekrutan tenaga
      kerja melalui mekanisme pendaftaran.
7.     Dan apabila sebelum masa kerja atau jabatan petugas pasar Desa
       habis,   ada   yang    mengundurkan      diri    atau    disebabkan    karena
       ketidakdisiplinan   (pemecatan)    maka         Pemerintah     Desa    berhak
       mengganti jabatan yang kosong dengan tenaga kerja yang baru.


                                     BAB XII
                HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PASAR DESA
                                    Pasal 13
     1. Setiap petugas berkewajiban melaksanakan tugas sebagai petugas
        pasar Desa dengan jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
     2. Koordinator petugas pasar desa wajib setor keuangan ke Bendahara
        Desa setiap bulan.
     3. Setiap petugas berhak menerima gaji serta perlindungan dari
        Pemerintah Desa Sungai Baung.


                                   BAB XIII
            LARANGAN DAN SANGSI PETUGAS PASAR DESA
                                   Pasal 14
     (1) Petugas Pasar Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan atau
        menyelewengkan keuangan pasar Desa.
     (2) Dilarang menjual atau mengedarkan karcis pasar desa dan kartu
        abonemen pasar desa sendiri ( kecuali karcis dan kartu abonemen
        yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sungai Baung ) tanpa
        koordinasi serta pengetahuan Pemerintah desa sungai Baung.
     (3) Sangsi atas penyimpangan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 diberikan
        peringatan baik lisan maupun tulisan maksimal 3 kali dan apabila
        masih terbukti melakukan penyimpangan lagi, maka Pemerintah desa
        Sungai Baung akan melakukan penonaktifan dan pemecatan.


                                    BAB XIV
                                 PENGAWASAN
                                     Pasal 15
 1.     Pengawasan atau monitoring pelaksanaan operasional pasar Desa
        dilakukan team independen yang ditunjuk dan dipilih oleh Pemerintah
        Desa Sungai Baung.
 2.     Yang    diawasi    dan   dimonitoring    adalah        kegiatan   operasional
        dilapangan, administrasi petugas pasar desa baik secara periodik
        maupun menurut kebutuhan.


                                   BAB XV
                             KETENTUAN PENUTUP
                                   Pasal 16


     (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka peraturan desa
        sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang
   pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.


                             Pasal 17
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap
orang dapat mengetahuinya.




                        Ditetapkan di   : Desa Sungai Baung
                        Pada tanggal    :……………………..


                        KEPALA DESA SUNGAI BAUNG




                                ABDUL HAMID

								
To top