Docstoc

Posyandu

Document Sample
Posyandu Powered By Docstoc
					  TINJAUAN KEBIJAKAN TERKAIT PENGELOLAAN POSYANDU SEBAGAI
    MASUKAN DALAM PERUMUSAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
     DEPARTEMEN KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN POSYANDU

             Oleh: Ede Surya Darmawan, Departemen AKK FKMUI
    Disampaikan sebagai makalah pembahas dalam Lokakarya Perumusan Peran Dan
        Tanggung Jawab Departemen Kesehatan Dalam Pengelolaan Posyandu
                         Hotel Sahira Bogor, 23 Maret 2009

Latar Belakang
Dalam lokakarya ini telah dibahas Peran Sentral Posyandu dari berbagai pandang mulai
dari sejarah ”Posyandu dari Dulu Hingga Sekarang” oleh Prof. Soekirman, ”Peran
Posyandu dalam Pembangunan Kesehatan: Identifikasi Peran dan Tanggung Jawab
Departemen Kesehatan” oleh Dr. Agus Suwandono, ”Perumusan Paket Pelayanan Dasar di
Posyandu serta Alokasi Sumber Daya untuk Mendukung Pelaksanaan Paket Paket
Pelayanan Dasar di Posyandu” oleh Dr. Benny Soegianto, ”Hasil Studi Terkait Posyandu:
Implementasi Program Gizi di Cianjur dan Penyuluhan Gizi serta Program Tanaman
Pekarangan di Bogor” oleh Dr. Dadang Sukandar, serta ”Peran dan Fungsi Promosi
Kesehatan dalam Pembangunan Posyandu: Masalah dan Tantangan” oleh Kepala Pusat
Promosi Kesehatan. Dari berbagai pemaparan tersebut dapat ditarik benang merah
gambaran posisi dan situasi yang dihadapi Posyandu dalam pembangunan kesehatan di
Indonesia khususnya pada tingkat grassroot sebagai berikut:
• Posyandu telah berperan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan cakupan
    program kesehatan
• Posyandu pada akhir-akhir mengalami stagnasi karena banyak faktor antara lain:
    terdapat banyak program titipan, kader kurang aktif dan kurang semangat, ada
    pendekatan proyek yang melemahkan inisiatif masyarakat, dan kurangnya
    pemberdayaan, dan belum jelasnya siapa ”pemilik”posyandu, pokja dan pokjanal
    posyandu tidak berjalan.

Makalah dalam pembahasan ini tidak akan membahas permasalahan yang telah disebutkan
karena sudah jelas dan telah diketahui bersama. Makalah ini akan lebih diarahkan pada
pembahasan mengapa kejadian itu terus berlangsung selama bertahun-tahun, hasil riset
terkait manajemen Posyandu, dan kemudian mencoba memberikan alternatif jawaban yang
diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
posyandu.

Tinjauan Kebijakan Terkait Pembangunan Kesehatan dan Posyandu:

Saat ini atau periode Pemerintahan 2004-2009 sebenarnya peluang untuk peningkatan
kiprah dan peran Posyandu sangat besar. Hal ini karena telah jelas disebutkan dalam
kebijakan nasional tentang pembangunan kesehatan yang lebih menekankan pada upaya
pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dengan berperilaku sehat dan tinggal pada
lingkungan yang sehat. Beberapa kebijakan yang mendukung dimaksud sebagai berikut:

a. RPJMN 2004-2009 Bidang Kesehatan
   Dalam RPJMN 2004-2009 terlihat jelas bagaimana kesehatan mendapat proporsi
   perhatian yang besar, diantaranya sebagai berikut:

1|Page
  Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004–2009, yaitu:
  1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun
     dan damai;
  2) Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum,
     kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
  3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan
     penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan
     yang berkelanjutan.

  Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) Misi
  Pembangunan Nasional Tahun 2004–2009, yaitu
  1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
  2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
  3) Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

  Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional tersebut
  di atas telah ditetapkan 2 (dua) Strategi Pokok Pembangunan, yaitu:
  1) Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan
      sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan
      konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik
      Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama
      Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan
      Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan
      prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
  2) Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di
      segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam
      Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar
      rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

  Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas disusun 3 (tiga) kemudian
  disusunlah Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004– 2009, yaitu:
  1) Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
  2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
  3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

  Ketiga agenda pokok pembangunan tahun 2004–2009 tersebut selanjutnya
  diterjemahkan kedalam program-program pembangunan yang hendak dicapai dalam 5
  (lima) tahun.

  Untuk agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kemudian disusun dan
  ditetapkan 3sasaran pembangunan yaitu:

  1) Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta
     terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka
     menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang
     tetap terjaga.

  2) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran
     perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan
     kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-
2|Page
     daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang
     didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta
     meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota
     metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian
     pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.

  3) Meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari
     membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya
     pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama.

  Dari sasaran membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya
  pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama yang kemudian disusun 5 prioritas
  dan arah kebijakan. Pembangun kesehatan adalah prioritas dan arah kebijakan No. 2
  dengan penekanan sebagai berikut:

  Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang
  ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi
  dan kematian ibu melahirkan, dan perbaikan status gizi.
   Selanjutnya dalam Pembangunan Kesehatan dikembangkan kebijakan yang diarahkan
   untuk:
  1) meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat;
  2) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
  3) mengembangkan sistem jaminan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin;
  4) meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
  5) meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini; dan
  6) meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

  Adapun indikasi Program Pembangunan yang akan dilaksanakan terdiri atas 11
  program sebagai berikut:
  1) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
  2) Program lingkungan sehat
  3) Program upaya kesehatan masyarakat
  4) Program upaya kesehatan perorangan
  5) Program pencegahan dan pemberantasan penyakit
  6) Program perbaikan gizi masyarakat
  7) Program sumber daya kesehatan
  8) Program obat dan perbekalan kesehatan
  9) Program pengembangan obat asli indonesia
  10) Program pengawasan obat dan makanan
  11) Program penelitian dan pengembangan kesehatan


  Berdasarkan kesebelas (11) indikasi program tersebut terlihat dengan jelas bahwa
  Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdapat lebih dari setengah merupakan indikasi
  program yang berhubungan dengan Posyandu yaitu nomor 1 hingga nomor 6. Khusus
  untuk indikasi program upaya kesehatan masyarakat disebutkan bahwa Program ini
  ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan
  melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling


3|Page
   dan bidan di desa. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain
   meliputi:
   1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;
   2) Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
      jaringannya;
   3) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial;
   4) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya
      promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi,
      kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan
   5) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

   Sebagai upaya menterjemahkan RPJMN dalam bidang kesehatan di atas, Departemen
   Kesehatan kemudian menetapkan 4 grand strategy pembangunan sebagai berikut:
   1) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat
   2) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat
   3) Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan
   4) Meningkatkan pembiayaan kesehatan

   Berdasarkan strategi di atas, jelas sekali bahwa upaya pemberdayaan masyarakat
   merupakan strategi utama yang dilaksanakan Departemen KEsehatan.

b. Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
   Kebijakan yang menyangkut pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat, Provinsi,
   dan Kabupaten/Kota dapat ditelusuri mulai tahun 2000 ketika UU No. 22/1999 tentang
   Pemerintahan Daerah secara resmi dilaksanakan. UU ini kemudian diperjelas dengan
   terbitnya PP 25/2000 tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat, Provinsi,
   dan Kabupaten/Kota menyebutkan kewenangan Pemerintah di bidang kesehatan
   meliputi antara lain surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan
   penanggulangan wabah penyakit menular dan kejadian luar biasa. Kewenangan
   Propinsi meliputi surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan
   kejadian luar biasa.

   Setelah terbitnya revisi UU 22/1999 oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan
   Daerah, maka kewenangan pemerintahan tersebut direvisi dan diperjelas dengan
   terbitnya PP Nomor 38 tahun 2007 yang menetapkan kesehatan sebagai salah satu dari
   31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan
   dan/atau susunan pemerintahan. Terdapat klausul yang secara khusus menjelaskan
   bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber
   pendanaan, pengalihan saranan dan prasana, serta kepegawaian. Di dalam Pasal 14 UU
   No. 32 tahun 2004 telah menetapkan secara eksplisit 14 bidang berskala
   kabupaten/kota, termasuk di dalamnya bidang kesehatan (point e) yang menjadi
   kewenangan pemerintah daerah.

  Urusan kesehatan juga menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah propinsi dan
  kabupaten/kota. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan
  oleh pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan
  pelayanan dasar.
  Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
  Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
  pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup
4|Page
  minimal, prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat
  pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

  Agar urusan kesehatan dan urusan pemerintahan lain dilaksanakan dengan benar,
  Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang
  Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa
  urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan
  dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-
  undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional,
  kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka
  menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen
  nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

  Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
  dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara
  minimal. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
  digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam
  pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat
  pelayanan. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak
  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
  pemerintahan.

  Lebih lanjut, Pasal 2 PP 65 tahun 2005 menyebutkan bahwa SPM disusun dan
  diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah propinsi
  dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai
  dengan peraturan perundang-undangan..

  Pasal 4 ayat (1) PP No. 65 tahun 2005 menugaskan Menteri/pimpinan lembaga
  pemerintah non departemen menyusun SPM sesuai dengan urusan wajib sebagaimana
  dimaksud dalam pasal 2 ayat (2). Sebagai penjabarannya, untuk mendukung penerapan
  SPM, Menteri yang besangkutan menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan
  Peraturan Menteri (Pasal 8 ayat 1), dan pemerintahan daerah harus menerapkan SPM
  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 9 ayat 1). Pada
  saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
  SPM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
  dalam PP ini (Pasal 20).

  Sebelum PP No. 65 tahun 2005 ini dikeluarkan, Departemen Kesehatan secara pro aktif
  telah menyikapi kebutuhan akan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan
  dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
  berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003. Bahkan
  Depkes juga telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
  Kesehatan di Kabupaten Kota (Keputusan Menkes No. 1091/Menkes/SK/X/2004)
  Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan meliputi 9 urusan wajib, 31 jenis
  pelayanan, dan 54 indikator kinerja. Kebijakan ini telah disosialisasikan secara luas ke
  seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, dan telah diimplementasikan di
  beberapa daerah. Agar SPM Bidang Kesehatan tersebut dapat diimplementasikan di
  daerah, seharusnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
  tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
  Minimal. Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal ini
5|Page
   dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
   Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun dan menetapkan SPM sesuai lingkup
   tugas dan fungsinya.
   Berdasarkan peraturan perundanga-undangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
   peranan Departemen Kesehatan dalam pembangunan kesehatan adalah sebagai
   lembaga tingkat pusat yang berwenang menerbitkan:
      a. Norma
      b. Standard
      c. Prosedur
      d. Kebijakan

c. Kebijakan Terkait Pembangunan Pada Tingkat Desa/Kelurahan
   Kebijakan dan Peraturan terkait dengan pembangunan pada tingkat desa/kelurahan
   dapat dilihat pada Pasal 206 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
   pemerintahan Daerah menyebutkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
   desa mencakup Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa,
   Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
   pengaturannya kepada desa, Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
   dan/atau pemerintah kabupaten/kota, serta Urusan pemerintah lainnya yang oleh
   peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari
   Pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa
   disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia. Hal
   yang kurang lebih sama, sudah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun
   1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang dibatalkan oleh UU No. 32 tahun 2004) dan
   Kep Mendagri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai
   Desa.

   Kewenangan Desa tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
   tahun 2005 tentang Desa. Lebih jauh PP ini menetapkan pula wewenang kepala desa
   yang salah satu diantaranya adalah membina kehidupan masyarakat desa dan
   mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Kepala desa juga
   berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan urusan yang
   menjadi kewenangan desa, dan memberdayakan masyarakat.
   Departemen Dalam Negeri telah menyiapkan beberapa aturan mengenai pelimpahan
   urusan kabupaten/kota ke kelurahan dan desa. Aturan tersebut antara lain Peraturan
   Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan
   Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah. Ditetapkan bahwa pelimpahan urusan
   pemerintahan kepada lurah disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan
   memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelaksanaan urusan
   pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota tersebut disertai dengan sarana,
   prasarana, pembiayaan, dan personil. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang
   dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada lurah merupakan urusan wajib dan urusan
   pilihan.
   Aturan lain yang diterbitkan oleh Mendagri adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri
   Nomor 30 tahun 2006          tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan
   Kabupaten/Kota Kepada Desa. Salah satu Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang
   dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara adalah Bidang Kesehatan.
   Permendagri tersebut menyebutkan secara rinci urusan dalam bidang kesehatan
   meliputi:

6|Page
   1)  Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
   2)  Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
   3)  Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
   4)  Pemantaun terhadap dukun bayi;
   5)  Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan
       pemberian makanan tambahan pemulihan;
   6) Pengelolaan posyandu;
   7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
   8) Pengelolaan dana sehat;
   9) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
   10) Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
   11) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
   12) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
   13) Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
   14) Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
   15) Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
   16) Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
   Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa
   dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
   Sumber pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan
   retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
   daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah
   provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
   Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
   pemberdayaan masyarakat Desa. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai
   dengan kebutuhan dan potensi desa.
   Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pada Penjelasan Pasal 14
   ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
   kemasyarakatan yakni pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial
   budaya masyarakat seperti bidang kesehatan.

d. Kader Pemberdayaan Masyarakat
   Permendagri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
   menyebutkan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa
   dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk
   menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan
   pembangunan partisipatif. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang
   digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan
   kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
   bernegara. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mewujudkan kemampuan dan
   kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial
   budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa dan
   Kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
   KPM memiliki tugas membantu pemerintah desa atau lurah dan lembaga
   kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang
   meliputi antara lain menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi
   aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya, membantu masyarakat dalam
   mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalah, dan


7|Page
   membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang
   dihadapi secara efektif.

   Salah satu fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah pengkoordinasian
   pelaksanaan kegiatan kader teknis dalam pemberdayaaan masyarakat dan
   pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang
   dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan,
   pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta
   pengembangan tindaklanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan
   masyarakat. Ditargetkan terdapat 5 – 10 Kader Pemberdayaan Masyarakat di setiap
   desa. Hubungan kerja KPM dengan kepala desa atau lurah, lembaga kemasyarakatan,
   kader teknis, dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif. Hubungan
   KPM dengan kader teknis bersifat sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kegiatan
   pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

   Dalam Pedoman Pelaksanaan Kebijakan dan Program-Program Pemberdayaan
   Masyarakat dan Desa seperti tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
   410/656/SJ tertanggal 4 April 2006 dan ditujukan kepada seluruh
   gubernur/bupati/walikota dan pimpinan DPRD propinsi dan kabupaten/kota,
   disebutkan bahwa peningkatan peran aktif pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
   di desa/kelurahan melalui revitalisasi dan optimalisasi peran posyandu merupakan
   salah satu pokok program pemantapan ketahanan keluarga dan Peningkatan
   Kesejahteraan Keluarga.

e. Kebijakan Pengelolaan Posyandu
   Sampai saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan sebagai landasan
   dalam pengelolaan dan revitaliasi Posyandu yaitu:
   1) Tim Lintas Sektoral: TP PKK Pusat, Ditjen PMD-Depdagri, Ditjen Binkesmas-
       Depkes, PPKM-Depkes, Ditjen Diklusepora-Depdikbud, BKKBN, dan Unicef.
       Panduan Pelatihan Kader Posyandu. Jakarta, 1999
   2) SE Mendagri 411.3/2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu
   3) Ditjen PMD Depdagri, Pedoman Umum Manajemen Pokjanal Posyandu, 2004
   4) Departemen Kesehatan RI, Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Jakarta, 2006
   5) Permendagri 54/2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan
       Posyandu

Hasil-hasil Penelitian Terkait Pengelolaan Posyandu
Berdasarkan kebijakan diatas, mulai dari RPJMN, Renstra Depkes, Pembagian
Kewenangan Pemerintahan, Pengelolaan Desa, hingga kebijakan pengelolaan Posyandu,
dapat ditarik benang merah bahwa:
a. Arah pembangunan kesehatan sudah langsung pada keluarga di tingkat desa
   (grassroot)
b. Pengaturan/kebijakan tentang Desa sebagai manajer pembangunan tingkat desa
   termasuk pengelolaan Posyandu sudah cukup jelas
c. Persoalan Posyandu berjalan atau tidak, mestinya bukan lagi isu kebijakan operasional
   tapi lebih dikarenakan persoalan pelaksanaan (sumber daya)

Terkait dengan pengelolaan Posyandu yang menuntut perana dari pemerintahan desa
sebagai manajemen pembangunan tingkat desa dan persoalan sumber daya pendukung

8|Page
posyandu, 2 riset yang penulis pimpin dapat memberikan bukti nyata dari lapangan sebagai
berikut:
a. Analisis Kebijakan Kesiapan Petugas dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa
    Siaga (Darmawan dkk., Puskabangkes – PT Madep, 2007)
b. Studi Penerapan Sistem Informasi Posyandu (Darmawn dkk., Ditjen BPM – PT
    Makara Cita Cipta, 2008)

Dalam riset tentang desa siaga di atas diperoleh hasil bahwa daerah-daerah yang mampu
menerapkan desa siaga umumnya karena:
   Dukungan yang kuat dari Pimpinan dan Pemerintah Daerah
   Telah ada UKBM (Posyandu) yang berjalan baik
   Menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah
   Dedikasi petugas terutama Dinas Kesehatan dan Puskesmas
   Sangat berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat

Sedangkan daerah-daerah yang belum mampu menerapkan desa siaga kaena:
   Desa siaga kurang dukungan – kekuatan kebijakannya lemah, dalam UKS ada SKB 4
   Menteri, desa siaga setidaknya ada dukungan Menkes dan Mendagri
   Program desa siaga itu identik dengan program dadakan yang sosialisasinya sangat
   cepat, sehingga nomenclature pun belum dipahami oleh Gubernur/Bupati-Walikota dan
   menyulitkan dukungan dari Pemerintah Daerah
   Target ada dari pusat dan target jumlah desa ada di daerah, tapi di tengah kosong
   karena tak ada uang akibatnya target tidak tercapai
   Pengembangan desa siaga memang benar sentralistik.
   Proses desa siaga berbeda bergantung kesiapan dan karakteristik daerah

Berdasarkan penelitian diatas kemudian disusun rekomendasi sebagai berikut:
   Perubahan/penambahan institusi yankes membutuhkan perbaikan pada supported
   insitutions (revitalisasi Dinas & Puskesmas - SKMenkes 564/2006)
   Meningkatkan kemampuan menggalang dukungan lintas sektor terkait: dimulai di
   tingkat pusat
   Kemampuan mendorong kebijakan kesehatan menjadi kebijakan pemerintah dan
   kebijakan pemerintah daerah sehingga lebih ada jaminan dalam penyediaan sumber
   daya
   Format ketenagaan (tenaga kesehatan) tingkat desa yang lebih mampu memberdayakan
   masyarakat

Dalam riset tentang implementasi system informasi posyandu diketahui bahwa system
informasi posyandu tidak berjalan karena:
    1) Kebijakan terkait belum secara tegas mengatur dan memberikan dukungan sumber
       daya SIP dan Pokjanal Posyandu pada tingkat pusat hingga Pokja Posyandu di
       tingkat Desa/kelurahan
    2) Masing-masing sektor memiliki sistem informasi tersendiri sesuai dengan tugas
       pokok dan fungsi masing-masing sektor. Akibat dari hal ini adalah data pada
       tingkat posyandu bisa sama namun menjadi berbeda ketika data tersebut sudah
       berada pada masing-masing sektor
    3) Penyediaan program dan anggaran untuk mendukung operasionalisasi Posyandu
       masih belum memadai. Program dimaksud adalah program-program yang bertujuan
       untuk meningkatkan kemampuan dan retensi kader posyandu. Dukungan dari

9|Page
       pemerintah masih belum berkesinambungan dan sangat bergantung kepada
       kepemimpinan daerah (Misal: Proyek PAUD)
    4) Sumber Daya Manusia untuk mendukung Posyandu dan Sistem Informasi
       Posyandu masih tidak memadai utamanya pada tingkat Desa/Kelurahan,
       Kecamatan dan seterusnya (Tidak ada petugas khusus).
    5) Permasalahan yang ditemui dalam penerapan Sistem Informasi Posyandu masih
       erat kaitannya dengan pengelolaan posyandu dan operasionalisasi manajemen
       Posyandu oleh Pokja dan Pokjanal. Kesulitan, ketiadaan dukungan, dan
       permasalahan dalam Pokja dan Pokjanal akhirnya menular dan identik dengan
       permasalahan dalam penerapan Sistem Informasi Posyandu.

Rekomendasi:
     Perlunya penyediaan dukungan sumber daya yang memadai untuk operasionalisasi
     Pokja/Pokjanal Posyandu mulai dari penyediaan sekretariat dan dukungan sumber
     daya yang diperlukannya.
     Penguatan struktur dan manajemen pembangunan tingkat desa dan pemberian
     kapasitas agar desa dapat benar-benar menjadi penyedia pangkalan data untuk
     semua sektor pembangunan termasuk sektor-sektor yang menjadikan posyandu
     sebagai salah satu ujung tombak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat


Analisis Akar Masalah
       Disain program/fasilitas belum disertai disain sumber daya “Posyandu penting
       tapi kurang perhatian”
       Secara teknis: belum lengkap, misal Kebijakan Dasar Puskesmas belum ada
       Indikator (KPI) dan KPI belum menjadi KPI kepala desa/daerah
       Mentalitas project oriented:
               Ditolak: tak ada solusi (untuk kader tetap tak dibayar)
               Diterima: ada solusi ? (petugas bekerja bila ada proyek? Kader dibayar sbg
               bagian dari proyek? Pokjanal dibiayai?)
       Persoalan belum selesai ketika SK/Kebijakan selesai


Diskusi Peran Departemen Kesehatan dalam Pengelolaan Posyandu
Pada bagian akhir makalah ini, penulis mencoba mendiskusikan peranan yang dapat
dilakukan oleh Departemen Kesehatan dalam Pengelolaan Posyandu:

Kisi-kisi Peran Depkes menurut PP 38/2008:
1) Pengelolaan survailans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala nasional.
2) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang jaminan pemeliharaan
   kesehatan.
3) Pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional.
4) Pengelolaan tenaga kesehatan strategis (bagaiman dengan kader Posyandu dan tenaga
   fasilitator pemberdayaan masyarakat?)
5) Pembinaan dan pengawasanpendidikan dan pelatihan (diklat) dan Training Of Trainer
   (TOT) tenaga kesehatan skala nasional.
6) Pengelolaan promosi kesehatan skala nasional.
7) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan.
8) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala nasional

10 | P a g e
9) Pengelolaan dan pengembangan SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem
   informasi kesehatan daerah.

Disamping itu Departemen Kesehatan yang merupakan institusi penanggung jawab
kesehatan pada tingkat pusat (dan nasional) harus mengarahkan perannya untuk:
   Membuat disain Arsitektur Pelayanan Kesehatan pada tingkat Desa atau perdesaan.
   Departemen Kesehatan sudah waktunya membuat kejelasan tentang system kesehatan
   yang ada di tingkat desa.
   Kejelasan juga mengenai status Posyandu apakah merupakan bagian dari kegiatan
   masyarakat atau sebuah perpanjangan layanan posyandu sbg (community activity vs
   extension service?). Bila posyadu merupakan upaya pemberdayaan dan kegiatan
   masyarakat maka harus diterima bila ada variasi yang cukup jelas. Pada sisi lain kalau
   posyandu merupakan extension service maka harus jelas kedudukan ketenagaan agar
   tidak memberatkan masyarakat dan memperjelas siapa yang bertanggung jawab.
   Melakukan upaya Kapasitasi dan pemberian Dukungan Sumberdaya untuk Pelayanan
   Kesehatan di grassroot. Saat ini patut diakui bahwa Puskesmas sebagai “muara
   pelaksana” program nasional. Hampir seluruh program kesehatan diserahkan kepada
   Puskesmas dengan harapan semua program itu akan diperhatikan dan dilaksakanan
   dengan baik oleh para pegawai puskesmas. Hanya saja sampai sejauh ini belum jelas
   seberapa besar kemampuan puskesmas dalam melaksanakan program-program itu. Hal
   yang sama juga berlaku pada desa yang diperlakukan sebagai pelaksana untuk semua
   sektor pembangunan di desa, dan posyandu sebagai ‘pos segala layanan” yang intinya
   berikanlah hak mereka dan jangan hanya menuntut kewajiban dan kinerja. Hak mereka
   dalam hal ini adalah pemberian kapasitasi dan sumber daya yang memungkinkan
   pembangunan di tingkat desa termasuk layanan dalam posyandu berjalan lancar.
   Melakukan Advokasi kepada sektor terkait tingkat pusat-daearah: Departemen
   Kesehatan haruslah menjadi champion for health development and healthy people
   dengan melakukan advokasi tiada henti agar kesehatan menjadi bagian utama dalam
   proses pembangunan termasuk kegiatan di tingkat posyandu.

Sebagai penutup, penulis ingin mengakhiri dengan sebuah perenungan bahwa pada
dasarnya pengelolaan posyandu haruslah dilihat konteks besarnya yang ada di lapangan
dalam hal ini di tingkat desa. Itu artinya pengelolaan posyandu merupakan bagian dari
pengelolaan pemerintahan tingkat desa. Posyandu tidak bisa lagi dipisahkan dari
pengelolaan pemerintahan tingkat desa selaku ujung tombak dari pemberdayaan
masyarakat. Dengan demikian maka pemerintahan desa harus diberdayakan agar siap
untuk melakukan tugas meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung dengan salah
satunya melalui kegiatan posyandu yang ada di masyarakat.

Daftar Pustaka

Ditjen PMD Depdagri, Pedoman Umum Manajemen Pokjanal Posyandu, 2004

Departemen Kesehatan RI, Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Jakarta, 2006
Permendagri 54/2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu

Darmawan, Ede Surya dkk., Analisis Kebijakan Kesiapan Petugas dan Masyarakat dalam
Pengembangan Desa Siaga, Puskabangkes – PT Madep, 2007


11 | P a g e
Darmawan, Ede Surya dkk., Studi Penerapan Sistem Informasi Posyandu, Ditjen BPM –
PT Makara Cita Cipta, 2008)

Pedoman Pelaksanaan Kebijakan dan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa seperti tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/656/SJ tertanggal 4
April 2006

Permendagri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan
Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan
Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah

PP 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal

PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

TP PKK Pusat, Ditjen PMD-Depdagri, Ditjen Binkesmas-Depkes, PPKM-Depkes, Ditjen
Diklusepora-Depdikbud, BKKBN, dan Unicef. Panduan Pelatihan Kader Posyandu.
Jakarta, 1999

SE Mendagri 411.3/2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Ucapan Terimakasih:
Disampaikan kepada Bapak Dr. Arum Atmawikarta sebagai Direktur Kesehatan dan Gizi
Masyarakat Bappenas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi
pembahas dalam kegiatan Lokakarya Perumusan Peran Dan Tanggung Jawab Departemen
Kesehatan Dalam Pengelolaan Posyandu




12 | P a g e

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:113
posted:10/9/2012
language:
pages:12