Docstoc

Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa

Document Sample
Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan          : Direktur Evaluasi Kinerja
                     Pembangunan Daerah
                     Bappenas
Alamat Kantor      : Jl. Taman Suropati No. 2
                     Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor    : (021) 392 6248
HP                 : 0812 932 2202
PIN BB             : 277878F0
Email              : dadangsol@yahoo.com
Website            :
 http://dadang-solihin.blogspot.com

                           dadang-solihin.blogspot.com   3
                                    Materi
•   Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
•   LKPJ Akhir Tahun Anggaran
•   Sistematika LKPJ Akhir Tahun
    Anggaran
•   LKPJ Akhir Masa Jabatan
•   Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan
•   Ketentuan Lain

Sumber:
1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Permendagri 35/2007 tentang Pedoman Umum Tata
   Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
   Penyelenggaraan Pemerintahan Desa




                                dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
        Apa itu Desa dan BPD?
                             Desa adalah:
                             •   Kesatuan masyarakat hukum.
                             •   Memiliki kewenangan untuk mengatur
                                 dan mengurus kepentingan
                                 masyarakat setempat.
                             •   Berdasarkan asal-usul dan adat
                                 istiadat setempat yang diakui dalam
                                 sistem Pemerintahan Nasional dan
                                 berada di Daerah Kabupaten/Kota.
BPD adalah:
•   Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
    penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
    pemerintahan desa.

                        dadang-solihin.blogspot.com                    6
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
•   Seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan
    pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada,
    meliputi:
    1.    Perencanaan.
    2.    Penetapan Kebijakan.
    3.    Pelaksanaan.
    4.    Pengorganisasian.
    5.    Pengawasan.
    6.    Pengendalian.
    7.    Pembiayaan.
    8.    Koordinasi.
    9.    Pelestarian.
    10.   Penyempurnaan dan Pengembangannya.


                         dadang-solihin.blogspot.com         7
Lingkup Laporan Kepala Desa
1. LPPD Kepala Desa
  1. LPPD Akhir Tahun Anggaran
  2. LPPD Akhir Masa Jabatan
2. LKPJ Kepala Desa
   1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran
  2. LKPJ Akhir Masa Jabatan
3. Penginformasian LPPD kepada masyarakat




                      dadang-solihin.blogspot.com   8
                        Muatan Laporan
1. Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul            7. tenaga kerja dan transmigrasi
   Desa                                        8. kesehatan
   Meliputi hak untuk mengatur dan             9. pendidikan dan kebudayaan
   mengurus kepentingan masyarakat
   setempat sesuai dengan asal usul, adat      10. sosial
   istiadat yang berlaku dan tidak             11. penataan ruang
   bertentangan dengan peraturan               12. pemukiman/perumahan
   perundang-undangan.
                                               13. pekerjaan umum
2. Urusan Pemerintahan yang
                                               14. perhubungan
   diserahkan Kab/Kota, yaitu Bidang-
   bidang:                                     15. lingkungan hidup
   1. Pertanian dan ketahanan pangan           16. politik dalam negeri dan administrasi
                                                   publik
   2. Pertambangan dan energi serta
      sumber daya mineral                      7. otonomi desa
   3. Kehutanan dan perkebunan                 8. perimbangan keuangan
   4. Perindustrian dan perdagangan            9. tugas pembantuan
   5. Koperasi dan usaha kecil dan             10. pariwisata
      menengah                                 11. pertanahan
   6. Penanaman modal                          12. kependudukan dan catatan sipil
                               dadang-solihin.blogspot.com                                 9
                           Muatan Laporan
13. kesatuan bangsa dan perlindungan           3. Tugas Pembantuan
    masyarakat dan Pemerintahan umum               a. tugas pembantuan yang diterima dari
14. perencanaan                                       Pemerintah
15. penerangan/informasi dan komunikasi            b. tugas pembantuan yang diterima dari
16. pemberdayaan perempuan dan                        Pemerintah Provinsi
    perlindungan anak                              c. tugas pembantuan yang diterima dari
17. keluarga berencana dan keluarga                   Pemerintah Kabupaten/Kota.
    sejahtera
18. pemuda dan olah raga                       4. Urusan Pemerintahan Lainnya
19. pemberdayaan masyarakat dan desa;             Meliputi urusan Pemerintahan yang
20. statistik                                     diserahkan kepada Desa berdasarkan
                                                  ketentuan peraturan
21. arsip dan perpustakaan                        perundangundangan




                               dadang-solihin.blogspot.com                          10
                         Materi Laporan
1. Urusan Berdasarkan Hak Asal-Usul            2. Urusan Pemerintahan yang
   Desa                                           diserahkan Kab/Kota
   a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat            a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat
      Desa, kerangka ekonomi desa,                    Desa, kerangka ekonomi desa,
      prioritas pembangunan desa,                     prioritas pembangunan desa,
      rencana kerja dan pendanaan                     rencana kerja dan pendanaan
   b. Penyelenggaraan urusan mencakup:             b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
     1. Pelaksanaan Kegiatan                          1. Pelaksanaan Kegiatan
     2. Tingkat pencapaian                            2. Tingkat pencapaian
     3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan                   3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan
        Desa                                             Desa
     4. Data Perangkat Desa                           4. Data Perangkat Desa
     5. Alokasi dan realisasi anggaran                5. Alokasi dan realisasi anggaran
     6. Sarana dan prasarana yang                     6. Sarana dan prasarana yang
        digunakan                                        digunakan
     7. Permasalahan dan Penyelesaian                 7. Permasalahan dan Penyelesaian




                               dadang-solihin.blogspot.com                            11
                    Materi Laporan
3. Tugas Pembantuan                      4. Urusan Pemerintahan
   a. Dasar Hukum                           Lainnya
   b. Instansi Pemberi Tugas                 a. Dasar Hukum
      Pembantuan                             b. Instansi pemberi urusan
                                                pemerintahan lainnya
   c. Pelaksanaan Kegiatan
                                             c. Pelaksanaan Kegiatan
   d. Realisasi Pelaksanaan
                                             d. Realisasi pelaksanaan program
      Program dan Kegiatan                      dan kegiatan
   e. Sumber dan jumlah                      e. Sumber dan jumlah anggaran
      anggaran yang digunakan                   yang digunakan
   f. Satuan Pelaksana Kegiatan              f.   Satuan Pelaksana kegiatan
      Desa                                        Desa
   g. Data Perangkat Desa                    g. Data Perangkat Desa
   h. Sarana dan prasarana                   h. Sarana dan prasarana
   i. Permasalahan dan                       i.   Permasalahan dan
                                                  penyelesaian
      penyelesaian
                         dadang-solihin.blogspot.com                          12
        Penyusunan dan Tata Cara
             Penyampaian
•   Penyusunan LKPJ Kepala Desa (LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ
    Akhir Masa Jabatan) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas
•   LKPJ Kepala Desa disusun dengan format dalam lampiran permendagri
    35/2007
•   Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran:
     – LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas
       Kepala Desa
     – Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana
       tugas Kepala Desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan
       Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir
       tahun anggaran yang bersangkutan.
•   LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan
    sosial budaya masyarakat setempat;
•   Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan
    pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan
    Desa.
                             dadang-solihin.blogspot.com                           13
                         Evaluasi
•   BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-
    lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ
•   Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan
    pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
•   Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
    selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ




                         dadang-solihin.blogspot.com                 14
dadang-solihin.blogspot.com   15
     LKPJ Akhir Tahun Anggaran
•   Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa
    adalah:
    – Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui
      Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    – Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
      fungsi
    – Meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-
      peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
      Desa.




                        dadang-solihin.blogspot.com                 16
         Ruang Lingkup LKPJ
1. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa
2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;
3. Tugas pembantuan
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
   undangan diserahkan kepada desa




                       dadang-solihin.blogspot.com              17
           Tata Laksana
     LKPJ Akhir Tahun Anggaran
•   Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib
    menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa
•   LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan
    Permusyawaratan Desa
•   Laporan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
    berakhirnya tahun anggaran




                         dadang-solihin.blogspot.com              18
dadang-solihin.blogspot.com   19
Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran
 BAB I PENDAHULUAN                             BAB III KEBIJAKAN UMUM
      A. DASAR HUKUM                                   PENGELOLAAN KEUANGAN
                                                       DESA
      B. GAMBARAN UMUM DESA
                                                        A. PENGELOLAAN PENDAPATAN
         1. KONDISI GEOGRAFIS                              DESA
         2. GAMBARAN UMUM                                    1. Intensifikasi dan
            DEMOGRAFIS                                          Ekstensifikasi
         3. KONDISI EKONOMI                                  2. Target dan realisasi
            a. Potensi unggulan Desa                            Pendapatan
            b. Pertumbuhan Ekonomi/                          3. Permasalahan dan
               PDRB                                             penyelesaian
 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN                             B. PENGELOLAAN BELANJA
        JANGKA MENENGAH DESA                               DESA
      A. Visi dan Misi                                       1. Kebijakan Umum Keuangan
      B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa                       Desa
         (sesuai Rencana Pembangunan                         2. Target dan realisasi Belanja
         Jangka Menengah Desa)                               3. Permasalahan dan
      C. Prioritas Desa                                         penyelesaian


                               dadang-solihin.blogspot.com                               20
Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran
 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN                BAB V TUGAS PEMBANTUAN
        PEMERINTAHAN DESA                            A. TUGAS PEMBANTUAN YANG
      A. URUSAN HAK ASAL USUL                           DITERIMA
         DESA                                               1.   Dasar Hukum
        1. Program dan Kegiatan                             2.   Instansi Pemberi Tugas
        2. Realisasi Pelaksanaan                                 Pembantuan
           Kegiatan                                         3.   Satuan Kerja Perangkat Desa

        3. Permasalahan dan                                 4.   Kegiatan yang diterima
           Penyelesaian                                     5.   Sumber dan Jumlah Anggaran
                                                            6.   Permasalahan dan penyelesaian

      B. URUSAN PEMERINTAHAN
         YANG DISERAHKAN                             B. TUGAS PEMBANTUAN YANG
         KABUPATEN/KOTA                                 DIBERIKAN
        1. Program dan Kegiatan                             1.   Dasar Hukum

        2. Realisasi Pelaksanaan                            2.   Urusan Pemerintahan yang
                                                                 ditugas pembantuankan
           Kegiatan
                                                            3.   Sumber dan Jumlah Anggaran
        3. Permasalahan dan
           Penyelesaian                                     4.   Sarana dan Prasarana


                              dadang-solihin.blogspot.com                                   21
Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran
 BAB VI URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA                            3. Sumber dan Jumlah Anggaran
      A. KERJASAMA ANTAR DESA                                  4. Antisipasi Desa
         1. Kebijakan dan kegiatan                             5. Potensi Bencana tang diperkirakan
         2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan                        terjadi

         3. Permasalahan dan penyelesaian
      B. KERJASAMA DENGAN PIHAK                           E.   PENYELENGGARAAN
         KETIGA                                                KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
                                                               UMUM
         1. Kebijakan dan kegiatan
                                                               1. Gangguan yang terjadi
         2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
                                                               2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
         3. Permasalahan dan penyelesaian
                                                               3. Data perangkatg Desa
      C. BATAS DESA
                                                               4. Sumber dan Jumlah Anggaran
         1. Kebijakan dan kegiatan
                                                               5. Penanggulangan dan Kendalanya
         2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
                                                               6. Keikutsertaan Aparat Keamanan
         3. Permasalahan dan penyelesaian                         Dalam penanggulangan
      D. PENCEGAHAN DAN
         PENANGGULANGAN BENCANA
         1. Bencana yang terjadi dan
            penanggulangannya
         2. Status bencana

                                     dadang-solihin.blogspot.com                                22
dadang-solihin.blogspot.com   23
            LKPJ Akhir Jabatan
LKPJ Akhir Jabatan adalah:
•   Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum
    berakhirnya masa jabatan
•   Meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.


Ruang Lingkup LKPJ
1. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
2. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
3. Hasil yang Dicapai, dan
4. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.



                        dadang-solihin.blogspot.com            24
              Tata Laksana
         LKPJ Akhir Masa Jabatan
•   LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan
    penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada
    Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD
•   Laporan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
    berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
•   LKPJ Akhir Masa Jabatan memuat materi:
    1. Dasar hukum
    2. Kebijakan umum Pemerintah Desa
    3. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas
    4. Hasil yang dicapai
    5. Dampak dari pelaksanaan kebijakan
    6. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan
    7. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah
       dalam pelaksanaan
    8. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan
                         dadang-solihin.blogspot.com                 25
Pembahasan LKPJ Akhir Masa Anggaran
   dan Akhir Masa Jabatan oleh BPD
•   BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan
    LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
•   LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD
•   LKPJ dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD
•   Berdasarkan hasil pembahasan, BPD menetapkan Keputusan BPD
•   Keputusan BPD disampaikan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah
    LKPJ diterima
•   Keputusan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna
    yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk
    perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan
•   Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ
    diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.



                            dadang-solihin.blogspot.com                     26
dadang-solihin.blogspot.com   27
Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan
BAB I PENDAHULUAN                             BAB III KEBIJAKAN UMUM
     A. DASAR HUKUM                                   PENGELOLAAN KEUANGAN
                                                      DESA
     B. GAMBARAN UMUM DESA
                                                       A. PENGELOLAAN PENDAPATAN
        1. KONDISI GEOGRAFIS                              DESA
        2. GAMBARAN UMUM                                    1. Intensifikasi dan
           DEMOGRAFIS                                          Ekstensifikasi
        3. KONDISI EKONOMI                                  2. Target dan realisasi
           a. Potensi unggulan Desa                            Pendapatan
           b. Pertumbuhan Ekonomi/                          3. Permasalahan dan
              PDRB                                             penyelesaian
                                                       B. PENGELOLAAN BELANJA
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN                                DESA
       JANGKA MENENGAH DESA                                 1. Kebijakan Umum Keuangan
     A. Visi dan Misi                                          Desa
     B. Strategi dan Arah Kebijakan                         2. Target dan Realisasi Belanja
        Desa (sesuai RPJM Desa)                             3. Permasalahan dan
     C. Prioritas Desa                                         Penyelesaian


                              dadang-solihin.blogspot.com                              28
Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN               BAB V     TUGAS PEMBANTUAN
       PEMERINTAHAN DESA                              A. TUGAS PEMBANTUAN YANG
     A. URUSAN HAK ASAL USUL                             DITERIMA
        DESA                                              1.   Dasar Hukum
        1. Program dan Kegiatan                           2.   Instansi Pemberi Tugas
                                                               Pembantuan
        2. Realisasi Pelaksanaan                          3.   Satuan Pelaksana Kegiatan
           Kegiatan                                            Desa
        3. Permasalahan dan                               4.   Pelaksanaan Kegiatan yang
                                                               Diterima
           Penyelesaian                                   5.   Sumber dan Jumlah Anggaran
                                                          6.   Permasalahan dan
                                                               penyelesaian
     B. URUSAN PEMERINTAHAN
        YANG DISERAHKAN
        KABUPATEN/ KOTA                               B. TUGAS PEMBANTUAN YANG
                                                         DIBERIKAN
        1. Program dan Kegiatan
                                                          1.   Dasar Hukum
        2. Realisasi Pelaksanaan                          2.   Urusan Pemerintahan yang
           Kegiatan                                            ditugas pembantuankan
                                                          3.   Sumber dan Jumlah Anggaran
        3. Permasalahan dan
                                                          4.   Sarana dan Prsarana
           Penyelesaian

                            dadang-solihin.blogspot.com                              29
Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan
BAB VI URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA                         3. Sumber dan Jumlah Anggaran
     A. KERJASAMA ANTAR DESA                               4. Antisipasi Desa
        1. Kebijakan dan Kegiatan
             Kebijakan dan kegiatan                        5. Potensi Bencana tang diperkirakan
        2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
             Realisasi Pelaksanaan Kegiatan                   terjadi

             Permasalahan dan penyelesaian
        3. Permasalahan dan Penyelesaian
     B. KERJASAMA DENGAN PIHAK                        E.   PENYELENGGARAAN
        KETIGA                                             KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
                                                           UMUM
             Kebijakan dan kegiatan
        1. Kebijakan dan Kegiatan
                                                           1. Gangguan yang terjadi
             Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
        2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
                                                           2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
             Permasalahan dan penyelesaian
        3. Permasalahan dan Penyelesaian
                                                           3. Data Perangkat Desa
     C. BATAS DESA
                                                           4. Sumber dan Jumlah Anggaran
             Kebijakan dan kegiatan
        1. Kebijakan dan Kegiatan
                                                           5. Penanggulangan dan Kendalanya
             Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
        2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
                                                           6. Keikutsertaan Aparat Keamanan
             Permasalahan dan penyelesaian
        3. Permasalahan dan Penyelesaian                      dalam penanggulangan
     D. PENCEGAHAN DAN
        PENANGGULANGAN BENCANA
             Bencana yang terjadi dan
        1. Bencana yang Terjadi dan
             penanggulangannya
           Penanggulangannya
             Status bencana
        2. Status Bencana

                                 dadang-solihin.blogspot.com                                30
dadang-solihin.blogspot.com   31
    Pembinaan dan Pengawasan
•   Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan
    Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa
    dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan,
    supervisi, dan pelatihan.
•   Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan
    pemerintahan Desa kepada Camat.
•   Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan:
    – Bupati/ Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan
      administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
      undangan;
    – Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran
      tertulis kepada Kepala Desa.


                         dadang-solihin.blogspot.com                32
Berhenti Sebelum Akhir Masa Jabatan
•   Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD
    dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau
    pelaksana tugas Kepala Desa
•   Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat
    pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa berdasarkan:
    – Laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang
      diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun
      anggaran yang bersangkutan.




                         dadang-solihin.blogspot.com                33
             Penyusunan Perda
•   Perda tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
    Kepala Desa dan BPD ditetapkan paling lambat satu tahun sejak
    Permendagri 35/2007 ditetapkan.
•   Sebelum Perda terbentuk, Bupati/Walikota dapat membentuk
    peraturan Bupati/walikota dan dilaporkan kepada DPRD
•   Perda Kab/Kota wajib memperhatikan kondisi sosial budaya
    masyarakat setempat.




                         dadang-solihin.blogspot.com                34
dadang-solihin.blogspot.com   35

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: desa
Stats:
views:369
posted:10/9/2012
language:Malay
pages:35
Description: Capacity Building Pemda Kabupaten Seruyan di Ever Green Puncak-Bogor, 8 Oktober 2012