Docstoc

PKN SENDI

Document Sample
PKN SENDI Powered By Docstoc
					                            Batas-batas Wilayah
Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara karena wilayah adalah tempat
bangsa atau rakyat negara yang bersangkutan bertempat tinggal, secara yuridis, wilayah
negara meliputi :
1. daratan,
2. lautan,
3. udara,
4. ekstrateritorial, dan
5. batas wilayah Negara
Berdasarkan kelima komponen tersebut, sangat diperlukan adanya ketentuan tentang negara
mana yang berdaulat (menguasai) atas suatu wilayah, baik berupa daratan, lautan, maupun
udara. Penentuan tentang batas wilayah sangat penting bila dilihat dari sudut pertahanan,
keamanan, dan ekonomi demi kelangsungan, serta kelestarian kehidupan bangsa.

1. DARATAN
Penentuan secara pasti tentang batas-batas suatu wilayah daratan antara dua negara atau lebih
tidak akan menjadi masalah apabila sudah ada kepastian dan persetujuan.
Contoh :
a. perjanjian antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan garis-garis batas antara
Indonesia dengan Papua Nugini, yang ditanda tangani pada tanggal 12 februari 1973. batas
wilayah tersebut berada di pulau Papua, yang membagi Pulau Papua menjadi dua bagian,
yaitu bagian barata menjadi wilayah Indonesia dan bagian timur menjadi wilayah Papua
Nugini.
b. Perjanjian antara Belanda dan Inggris tentang penetapan batas wilayah Hindia Belanda di
pulau Kalimantan. Batas tersebut sekarang ditandai oleh sebuah tugu perbatasan , yaitu
wilayah pemerintah Hindia Belanda menjadi Wilayah Indonesia dan Wilayah pemerintahan
Inggris menjadi wilayah Malaysia.


2 LAUTAN
Lautan atau perairan territorial merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Sehubungan
dengan itu terdapat dua konsepsi pokok tentang wilayah laut yaitu :
a. Res Nullius, menyatakan bahwa laut yang tidak ada pemiliknya dapat diambil dan dimiliki
oleh tiap-tiap negara.
b. Res Communis, menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia sehingga
dapat diambil atau dimiliki oleh tiap-tiap negara.
Menurut konsep umum, demi menunjang keselamatan negara, setiap negara berhak atas
bagian tertentu laut yang berbatasan dengan wilayah daratan negaranya sebagai bagian
wilayah teritorialnya. dalam hal ini, yang diberlakukan adalah semua ketentuan atau
peraturan negaranya.
Batas laut territorial sesuai dengan Territoriale Zee en Maritim Kringen Ordonantie 1939.
yaitu lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis pantai terendah pada tiap-
tiap pulau Indonesia. Teori ini diajarkan oleh ahli hukum Belanda, yaitu Bynkershoek.
Pada zaman pemerintahan Hindi Belanda terdapat suatu konsepsi peraturan tentang wilayah
laut Indonesia, yaitu setiap pulau atau sekelompok pulau di Indonesia memilki wilayah laut
tersendiri. Peraturan ini mengakibatkan terpisahnya antar pulau dan sekelompok pulau yang
satu dengan yang lain. Secara geografis, hal tersebut tidak mendukung asas “Negara
keastuan” seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UUD 1945, stelah merdeka dan berdaulat
penuh, Indonesia mempunyai hak mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan
dan keselamatan negara. Langkah selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah
Indonesia megumumkan Deklarasi Djuanda yang menetapkan lebar laut wilayah Indonesia
12 mil diukur dari garis pantai. Konsep ini kemudian menjadi pangkal tolak terwujudnya
konsep Wawasan Nusantara.
Pada saat ini, penentuan batas wilayah laut telah memilki dasar hokum, yaitu menurut
Konfrensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 yang diprakarsai oleh PBB atau United
Nation Conference On The Law Of The Sea (UNCLOS) di Jamaica.

Penentuan batas-batas laut dapat kita ketahui dalam bentuk traktat multilateral sebagai
berikut.
a. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
ZEE merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batsnya 200 mil laut dari garis pantai.
Dalam wilayah itu, Negara mempunyai hak untuk meggali kekayaan alam dan melakukan
kegiatan ekonomi. negara lain bebas berlayar dan melakukan penerbangan di atas wilayah itu
serta bebas memasang kabel dan pipa di bawah lautan tersebut. negara pantai yang
bersangkutan berhak menagkap nelayan asing yang ketahuan menangkap ikan dalam ZEE-
nya.
b. Batas Laut Teritorial
Tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut territorial hingga 12 mil dari garis
pantai.
c. Batas Zona Bersebelahan
Penentuan batas zona bersebelahan adalah sejauh 12 mil laut di luar batas laut territorial atau
24 mil lautdari garis pantai. Dalam wilayah ini, negara dapat menindak pihak-pihak yang
melakukan pelanggaran terhadap undang-undang imigrasi, fiscal, dan bea cukai.
d. Batas Landasan Benua
Batas landas benua yaitu sejauh lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, negara dapat
melakukan eksplotasi dari ekplorasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan
masyarakat Internasional.

3. UDARA
Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat
dan wilayah laut teritorial suatu negara. Di forum internasional belum ada kesepakatan
tentang kedaulatan suatu negara atas wilayah udara. Dalam pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang
telah diganti dengan Konvensi Chicago 1944 dinyatakan, bahwa setiap negara mempunyai
kedaulatan utuh dan eksklusif di wilayah udaranya.
Ada beberapa teori tentang batas wilayah udara sebagai berikut.
a. Teori Negara Berdaulat di Udara
1) Teori Pengawasan
Kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengawasi ruang udara di atas
wilayahnya. Teori ini dikemukakan oleh Cooper (1951).
2) Teori Udara
Wilayah udara meliputi suatu ketinggian dari kemampuan udara untuk mengangkat
(mengapungkan) balon pesawat udara.
3) Teori Keamanan
Negara mempunyai kedaulatan terhadap udaranya, termasuk untuk menjaga keamanannya.
Teori ini dikemukakan oleh Fauchilli (1901) yang menentukan ketinggian wilayah udara
1.500 m. akan tetapi, pada tahun 1910 ketinggian tersebut diturunkan menjadi 500 m.
b. Teori Udara Bebas
1) Kebebasan Udara Terbatas
a) Untuk memelihara keamanan dan keselamatan, setiap negara berhak mengambil suatu
tindakan tertentu.
b) Negara hanya mempunyai hak sebatas wilayah teritorialnya.
2) Kebebasan Ruang Udara Tanpa Batas
Tidak ada Negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara sehingga ruang udara
itu bebas dan dapat dipergunakan oleh siapapun.

4. Ekstrateritorial
Daerah ektrateritorial adalah daerah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai
daerah kekuasaan suatu negara, meskipun daerah itu berada di wilayah kekuasaan negara
lain. Daerah ekstrateritorial meliputi :
a. Kapal yang Berlayar di bawah Bendera suatu Negara
Kapal yang berlayar dengan menggunakan bendera suatu negara dianggap sebagai wilayah
negara yang benderanya dikibarkan, baik ketika kapal itu sedang berlayar di laut lepas atau
berada di wilayah negara lain.
b. Kedutaan atau Perwakilan Tetap di wilayah Negara Lain
Di wilayah ini diberlakukan larangan terhadap alat negara, misalnya polisi atau pejabat
kehakiman yang memasuki suatu negara tanpa izin dari kedutaan. Setiap ada perwakilan
diplomatic disuatu negara, pasti terdapat daerah eksteritorial. Hal ini didasarkan pada hukum
internasional hasil Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Aachen tahun 1818.
5. Batas Wilayah Negara
Batas wilayah negara meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Pada umumnya batas wilayah
negara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Batas antara satu
negara dengan negara yang lain biasanya berupa :
a. Batas alam : sungai, danau, pegunungan, atau lembah;
b. Batas buatan : pagar kawat berduri, pagar tembok, dan tiang-tiang tembok; serta
c. Batas menurut geofisika : garis lintang dan garis bujur.
Maksud adanya penentuan batas wilayah negara yaitu agar setiap negara mengetahui
kejelasan batas wilayah kedaulatannya. Penentuan batas wilayah negara sangat penting bagi
keamanan dan kedaulatan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam
dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kejelasan status orang – orang yang berada dalam
negara tersebut
                              TEORI TENTANG TERBENTUKNYA NEGARA
  Banyak dijumpai teori tentang terbentuknya sebuah Negara. Diantara teori-teori tersebut adalah
                                 1. Teori kontrak sosial (sosial kontrak)
     Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa Negara dibentuk
  berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dan tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan
untuk tidak berpotensi menjadi Negara tirani, karna berlangsungnya berdasar pada kontrak-kontrak
  antara warga Negara dengan lembaga Negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Tomas
                                 Hobbes, Jhon Locke, dan J .J Rousseu.
                                     a. Thomas Hobbes (1588-1679)
MENURUT Hobbes kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada
   atau keadaan alamiah (Setatus Naturalis, state of nature) dan keadaan setelah ada Negara. Bagi
Hobbes keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera sebaliknya, keadaan
 alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa
 ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, di butuhkan kontrak
atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan
 meyerahkan semua hak-hak kodrat yang di milikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang di
                                             sebut Negara.

                                       b. John Locke ( 1632-1704)
  BERBEDA dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, John
 Locke melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen yang baik, saling menolong
 antara individu-individu di dalam sebuah kelompok masyarakat, sekalipun keadaan alamiah dalam
    pandangan Locke merupakan suatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut
 memiliki potensial terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat
    mengatur kehidupan mereka. Disini unsur pimpinan atau Negara menjadi sangat penting demi
      menghindari konflik di antara warga Negara bersandar pada alasan inilah Negara di dirikan.
  Namun demikian menurut Locke penyelenggaraan Negara atau pimpinan Negara harus di batasi
melalui suatu kontrak sosial. Dasar pemikiran kontrak sosial antara Negara dan warga Negara dalam
   pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pimpinan (penguasa) tidak
     pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Hal ini di sebabkan karena dalam melakukan perjanjian
    individu-individu warga Negara tersebut tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka.
 Menurut Locke terdapat hak-hak alamiah yang merupakan hak-hak asasi warga Negara yang tidak
                      dapat di lepaskan, sekalipun oleh masing-masing individu.
                                 c. Jean Jasques Rousseau (1712-1778)
 Berbeda Hobbes dan Locke, menurut rosseau keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian
warga Negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah yang di lakukan melalui organisasi
    politik,. Menurtnya, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi
politiklah yang di bentuk melalui kontrak, pemerintah sebagai pemimpin organisasi Negara di bentuk
    dan di tentukan oleh berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga Negara. Yang berdaulat
adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah tidak lebih dari suatu komisi atau
                        pekerja yang melaksanakan mandat bersama tersebut.
  Melalui pandangan ini, Rosseau di kenal sebagai peletak dasar bentuk Negara yang berdaulatnya
    berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga
sekaligus di kenal sebagai penggagas paham Negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan
   rakyat, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa Negara hanyalah merupakan wakil-wakil
                                   rakyat pelaksana mandat bersama.
                                      2. Teori Ketuhanan (Teokrasi)
   Teori ketuhanan di kenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini di temukan baik di timur
    maupun di belahan dunia barat. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna
dalam tulisan-tuliasan para sejarah Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk
                                membenarkan kekuasaan mutlak para raja.
  Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak pemerintah yang di miliki para raja berasal dari tuhan.
    Mereka mendapat mandat dari tuhan untuk bertahta sebagai pengusa. Para raja ini mengkliam
sebagai tuhan sebagai wakil tuhan di dunia mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada
     tuhan, bukan kepada manusia. Praktik kekuasaan model ini di tentang oleh kalangan monar
 chomach (penentang raja). Menurut mereka, raja tiran dapat di turunkan dari mahkotanya, bahkan
            dapat di bunuh,. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.
    Dalam sejarah tata Negara islam, pandangan Teokratis serupa pernah di jalankan oleh raja-raja
muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dengan mengklaim diri mereka sebagai wakil tuhan atau
   bayang-bayang Allah di dunia (khalifatullah fi al-ard, dzillullah fi al-ard), raja-raja muslim tersebut
      umumnya menjalankan kekuasaannya secara tiran. Serupa dengan raja-raja di Eropa abad
pertengahan, raja-raja muslim tidak harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat,
tetapi langsung kepada Allah. Paham teokrasi islam ii pada akhirnya melahirkan doktrin politik islam
  sebagai agama sekaligus kekuasaan (dien wa dawlah). Pandangan ini berkembang menjadi paham
 dominan bahwa dalam islam tidak ada pemisahan antara agama (church) dan Negara (state). Sama
     halnya dengan pengalaman kekusaan teokrasi di barat, penguasa teokrasi islam menghadapi
 perlawanan dari kelompok-kelompok anti kerajaan. Di pengaruhi pemikiran sekuler barat, menurut
  pandangan modernis muslim, kekuasaan dalam islam harus di pertanggung jawabkan baik kepada
                                          Allah maupun rakyat.
                                           3. teori ketuhanan
Secara sederhana teori ini dapat di artikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi Negara
    kuat mealui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (rasion d’ektre) dari
terbentuknya sebuah negar a, melalui proses penaklukan dan penduduk oleh suatu kelompok (etnis)
      atas kelompok tertentu di mulailah proses pembentukan suatu Negara. Dengan kata lain,
     terbentuknya suatu Negara karena pertarungan kekuaatan dimana sang pemenang memilki
                               kekuatan untuk membentuk sebuah Negara.
 Teori ini berasal dari kajian Antropologis atas pertikaian yang terjadi di kalangan suku-suku primitif,
  dimana si pemenang pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang di kalahkan. Bentuk
 penaklukan yang paling nyata di masa modern adalah penaklukan dalam bentuk penjajahan bangsa
   barat atas bangsa-bangsa timur. Setelah masa penjajahan berakhir di awal abad ke-20, di jumpai
    banyak Negara-negara baru yang kemerdekaannya banyak di tentukan oleh pengusa kolonial.
             Negara Malaysia dan Brunei Darussalam bisa di katagorikan ke dalam jenis ini.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:10/7/2012
language:
pages:6