Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah

File Presentasi ini bisa didownload di BAPPENAS http://www.ziddu.com/download/6793699/2009_046_HSU_RPJPMD.pdf.html www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • Perwakilan Rakyat Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal Penyusunan RPJD dan RPJMD www.dadangsolihin.com 3 Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye Kebijakan dan program khusus LSM Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Wadah Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang b ih k d b j N berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi y g yang menjadi wadah fungsional atas j g perjuangan kepentingan tertentu Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai ti k t nasional d i tingkat i l 5 www.dadangsolihin.com Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif Mana yang paling dekat dengan rakyat d secara d k t dan nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana y g terkait g yang langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? 6 Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Lembaga Intermediary Parpol p Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Berbagai bentuk dan jenis LSM Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) (k t kil ) Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Fungsi Legislasi Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan p g Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) DPRD Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP Peningkatan Kesejahteraan Individu j dan Masyarakat 7 www.dadangsolihin.com 8 www.dadangsolihin.com Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. www.dadangsolihin.com 10 How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan). Pembangunan Daerah (1) Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Pembangunan Daerah (2) Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g g • Pembangunan Daerah (3) Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. • www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Pembangunan Daerah (4) • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p Pergeseran Paradigma: From Government to Governance • • Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal hal hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya. www.dadangsolihin.com 15 Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 16 www.dadangsolihin.com Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary Legislature Public service Military Police CITIZENS Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Dunia Usaha  Swasta Nilai Pertumbuhan Pemerintah Masyarakat Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan Pasar BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good. www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Troika Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat y Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara Masyarakat Pemerintah VISI Good Governance Dunia Usaha D i U h www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Perumusan Visi Daerah Stakeholders Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA PEMDA www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang p gg y cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi). Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, p yang g g terutama pada kawasan y g berfungsi lindung. www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com 27 Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan p tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan g j yang 3. Arahan tindakan mengenai tujuan y g telah ditentukan www.dadangsolihin.com 29 Syarat Perencanaan y Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan 1 T j an akhir yang dikehendaki ang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya www.dadangsolihin.com 30 Fungsi/Manfaat Perencanaan g • • • • Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan 2. 2 Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala g p Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Tahapan Perencanaan 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah p pencapaian hasil, kemajuan dan kendala y g p , j yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan y g g di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. pembangunan www.dadangsolihin.com 33 Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 34 Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra K R t Kementerian / t i Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra S t R t Satuan Kerja K j Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) DAERAH Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan P t Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Peraturan P t Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 35 www.dadangsolihin.com Kegagalan Perencanaan (1) g g ( ) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan t j di k k l terjadi karena tid k b k it tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Kegagalan Perencanaan (3) g g ( ) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin y melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 39 Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai p g p g pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya p g y prakarsa individu dan p g pengembangan g kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 40 Sistem Perencanaan yang Berhasil y g • • • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. y • Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan terus-menerus kesejahteraan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 42 • • • www.dadangsolihin.com 41 Penyusunan RPJPD RPJP www.dadangsolihin.com 43 www.dadangsolihin.com 44 Step by Step Penyusunan RPJPD (1) Tahap Persiapan 1. Orientasi perencanaan daerah 2. 2 Pembentukan tim penyusun RPJPD 3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD 4. Identifikasi stakeholder 5. 5 Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD 6. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJPD p y y 7. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJPD 8. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD 9. Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD 10. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJPD www.dadangsolihin.com 45 Step by Step Penyusunan RPJPD (2) Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah 1. Pengumpulan data dan informasi 2. Penyusunan 2 Pen s nan profil daerah dan prediksi masa depan 3. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat 4. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota 5. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi 6. Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang 7. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka Panjang 8. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi 9. 9 Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang 10.FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang 11.Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD www.dadangsolihin.com 46 Step by Step Penyusunan RPJPD (3) Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah • Musrenbang RPJPD • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah • Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah • Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq pp p Bappeda Kabupaten • Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten • Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD • Penetapan Ranperda menjadi PERDA y g y • Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan www.dadangsolihin.com 47 Tata Cara Penyusunan RPJPD y Rancangan Visi & Misi Saran, tanggapan, Rekomendasi stakeholders Rumusan hasil kesepakatan & komitmen Prediksi Kondisi Umum Daerah - Geomorfologi & Rancangan Akhir RPJPD Rancangan RPJP Merumuskan gambaran awal Visi - Misi - Arah Pembangunan - - Visi lingkungan - Ekonomi & SDA - Demografi - Prasarana dan sarana - dll. Sosialisasi, S i li i Konsultasi Publik, dan jaring asmara - Misi Musrenbang Jangka Panjang Daerah - Arah Pembangunan Arahan Umum Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan Penetapan p Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang www.dadangsolihin.com 48 Outline RPJPD 1. Pendahuluan; 2. Gambaran Umum K di i D 2 G b U Kondisi Daerah; h 3. Analisis Isu-isu Strategis; 4. Visi dan Misi Daerah; 5. Arah Kebijakan; 6. Kaidah Pelaksanaan. Pasal 40 PP 8/2008 8/ Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (1) Bab I PENDAHULUAN 1.1 1 1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD 1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan RPJPD · UU No 25/2004 · UU No 32/2004 · SE Mendagri No 050/2020/SJ 1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen g g Perencanaan Lainnya · RPJP Nasional · RPJP Provinsi · RTRW Nasional · RTRW Provinsi 1.5 Sistematika Penulisan www.dadangsolihin.com 50 www.dadangsolihin.com 49 Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (2) Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa Kini 2.1.1 Pelayanan umum 2.1.2 2 1 2 Ketertiban dan keamanan 2.1.3 Ekonomi 2.1.4 Lingkungan hidup 2.1.5 2 1 5 Perumahan dan fasilitas umum 2.1.6 Kesehatan 2.1.7 Pariwisata dan budaya 2.1.8 Pendidikan 8 e dd a 2.1.9 Perlindungan sosial Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (3) 2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.2.2 2 2 2 Demografi 2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.2.4 Sosial Budaya dan Politik 2.2.5 Prasarana dan Sarana 2.2.6 Pemerintahan 2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan 2.3.1 2 3 1 Pelayanan umum 2.3.2 Ketertiban dan keamanan 2.3.3 Ekonomi 2.3.4 Lingkungan hidup 2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum 2.3.6 Kesehatan 2.3.7 Pariwisata dan budaya 2.3.8 2 3 8 Pendidikan 2.3.9 Perlindungan sosial www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52 Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (4) Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi 3 1 Vi i 3.2 Misi 3.3 Arah dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Panjang 3.3.1 3 3 1 Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang 3.3.2 Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah PENUTUP Checklist: RPJPD yang Berkualitas (1) RPJP 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah 2. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah masa kini 3. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja p j pembangunan daerah saat ini g 4. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan faktor- faktor eksternal di masa depan Bab IV Lampiran www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54 Checklist: RPJPD yang Berkualitas (2) RPJP 5. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama pembangunan daerah 6. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang merespon tantangan dan mengoptimasikan peluang masa depan 7. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, perempuan, lembaga p g penelitian, dan p g perguruan tinggi dalam semua tahapan gg p proses penyusunan RPJPD 8. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam dalam j y g p jaring aspirasi isu dan g p harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com 55 www.dadangsolihin.com 56 Step by Step Penyusunan RPJMD (1) RPJM Tahap Persiapan 1. Orientasi Perencanaan Daerah 2. 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJMD 3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD 4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 5. 5 Orientasi Renstra SKPD 6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD 7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD 8. 8 Identifikasi Stakeholder 9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik 10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD 11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD p p p p 12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD www.dadangsolihin.com 57 Step by Step Penyusunan RPJMD (2) RPJM Tahap Persiapan 13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. 14 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi FGD dan Musrenbang Aspirasi, FGD, RPJMD Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah 1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g p y gg 5 tahunan 2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan 3. Kajian terhadap RPJMD 4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih 5. Analisis keuangan daerah 6. Kajian RTRW-D 7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional 8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat g 9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD www.dadangsolihin.com 58 Step by Step Penyusunan RPJMD (3) RPJM Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah 10. FGDs untuk setiap Topik 11. 11 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs 12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD p y g Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD 1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan RPJMD 2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah p 3. Tupoksi RPJMD 4. Perumusan Visi dan Misi RPJMDM 5. Evaluasi Renstra RPJMD (Renstra Dinas) periode lalu 6. Review Renstra K/L dan Renstra RPJMD Provinsi 7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan 8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan) 9. Pembahasan Forum RPJMD www.dadangsolihin.com 59 Step by Step Penyusunan RPJMD (4) RPJM Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD 10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum RPJMD 11. 11 Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra RPJMD 12. Musrenbang RPJMD M 38Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra RPJMD 1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah 2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD 3. 3 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD 4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD www.dadangsolihin.com 60 Step by Step Penyusunan RPJMD (5) RPJM Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD 1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda p Kabupaten 2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten 3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD g p 4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD 5. Penetapan Ranperda menjadi Perda 6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan y 7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan Langkah Penyusunan RPJMD (1) Indikator Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) b) c) d) e) ) www.dadangsolihin.com 61 Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD P (5) Penetapan RPJMD (7) (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 62 www.dadangsolihin.com Outline RPJMD 1. Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi d 2 G b k di i daerah h 3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran 6. 6 Strategi dan arah kebijakan 7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 9. Penetapan indikator kinerja daerah 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Pasal 40 PP 8/2008 8/ www.dadangsolihin.com 63 Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1) Bab I Pendahuluan Latar Belakang Penyusunan RPJMD Landasan Hukum Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya y 1.5. Sistematika Penulisan 1.1. 1.2. 12 1.3. 1.4. www.dadangsolihin.com 64 Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (2) Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, capaian serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 21 2.2 2.3 2.4 2.5 25 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2 12 2.13 Kondisi Geografis Daerah Pelayanan Umum Ketertiban dan Ketentraman Ekonomi Lingkungan Hidup Li k Hid Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pendidikan Pariwisata dan Budaya Pendidikan Perlindungan sosial Keuangan Daerah Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com 65 Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (3) Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota(untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab B b IV Vi i Misi dan Agenda Pembangunan Daerah Visi, Mi i d A d P b D h Mengemukakan secara jelas visi, misi dan agenda (program) Kepala Daerah Terplih 4.1 Visi 4 1 Vi i 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada) www.dadangsolihin.com 66 Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (4) Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah daerah. 5.1 5.2 52 5.3 5.4 54 Tujuan Strategi St t i Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (5) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama masing masing program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 6 1 2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah ae a www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68 Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (6) Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja p j pencapaian p g p program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD www.dadangsolihin.com 69 Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (7) Lampiran Tabel-Tabel Penting ( (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: ) 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah 2. 2 Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah fungsi fungsi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah y 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah www.dadangsolihin.com 70 Checklist: RPJMD yang Berkualitas (1) 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah 3. Ada kesesuaian antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah 4. Ada kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan e ste a pembangunan daerah eksternal pe ba gu a dae a Checklist: RPJMD yang Berkualitas (2) 5. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah 6. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah 7. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah 8. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan kebijakan ke da a rumusan p o tas p og a pe ba gu a eb ja a e dalam u usa prioritas program pembangunan daerah www.dadangsolihin.com 71 www.dadangsolihin.com 72 Checklist: RPJMD yang Berkualitas (3) 9. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah 10. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal daerah 11. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional 12. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD Terima Kasih www.dadangsolihin.com 73 www.dadangsolihin.com 74 Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com 75