Docstoc

article on education

Document Sample
article on education Powered By Docstoc
					                     Merenungkan Kembali Arah Pendidikan Indonesia
                               Daning Sumiarti, M. Ag*

       Membahas problem tentang tujuan pendidikan di Indonesia, perlu dibedakan tujuan
pendidikan secara ideal (sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang pendidikan
Indonesia (Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) dan
tujuan sebagaimana diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik pendidikan di
Indonesia. Artinya, tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam UU tentang sistem
pendidikan Nasional tersebut, apakah sepenuhnya telah dapat diterjemahkan dalam
kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia? Apakah tujuan yang dirumuskan dalam
Undang-Undang pendidikan sudah sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktek
pendidikan di Indonesia?
       Henry Y. Trueba (2000) mengemukakan bahwa : Different societies have their own
ways to carry on teaching of the young to preserve their life style and distribution of labor…
All societies have mechanism to teach their youngsters how to live in a social group and
enhance its survival through the transmission of knowledge accumulated over generations.
Artinya, setiap masyarakat memiliki “their own ways” (cara yang khas) dalam
kehidupannya. Artinya, masyarakat memiliki “konsep pendidikan” yang memiliki karakter
khas sesuai dengan karakter masyarakat. Jika demikian, setiap bangsa mestinya memiliki
konsep khas mengenai arah pendidikan yang dilaksanakan. Arah pendidikan yang akan
dicapai merupakan gambaran “manusia Indonesia ideal” yang akan dibentuk oleh bangsa
Indonesia. Karena merupakan “manusia Indonesia” yang akan dibentuk, maka pendidikan
mestinya dirumuskan haruslah berakar pada budaya Indonesia.
       Menurut Leslie M. Brown (1970 : x), pada dasarnya ada dua tujuan pendidikan, yaitu :
(1) Private or self-aims : yaitu tujuan pendidikan yang berkaitan dengan ‘individual
oriented’. Tujuan pendidikan individual misalnya berkaitan dengan pemuasan kebutuhan
pribadi (misalnya meningkatkan kemampuan pribadi dan penerimaan diri oleh orang lain)
dan pemenuhan keinginan sebagai persiapan kerja dan dapat hidup secara mandiri. (2)
Public aims : yaitu tujuan pendidikan yang ‘public oriented’ yang mempertimbangkan
kepentingan orang lain, masyarakat atau kepentingan manusia secara keseluruhan.
Pendidikan harus berorientasi pada pembangunan atau pengembangan manusia secara
individual (Indonesia memakai istilah “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya”) dan
pembangunan manusia sebagai masyarakat (pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya).
       Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional mengemukakan tentang lima (5)
asas yang disebut Pancadharma pendidikan, yaitu :
1. Kodrat Alam : hakikat menusia adalah bagian dari alam semesta, yaitu mengandung
     kebahagiaan dan kemajuan.
2. Kemerdekaan : yaitu mengembangkan pribadi yang kuat dan sadar dalam suasana
     perimbangan dan keselarasan dengan masyarakatnya.
3. Kebangsaan : seseorang harus merasa satu dengan bangsanya sendiri dan di dalam
     rasa tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas kemanusiaan.
4. Kebudayaan : perlunya memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional.
5. Kemanusiaan : tidak boleh ada permusuhan terhadap bangsa-bangsa lain, justru
     dengan keluhuran akal budi dan menimbulkan rasa cinta kasih kepada sesame
     manusia.
        Jika dirunut, perumusan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana termuat dalam
Undang-Undang pendidikan di Indonesia dengan kebijakan dan praktek pendidikan di
Indonesia saat ini, lebih bersifat positivistik dan kapitalis. Pengambilalihan (educational
borrowing) dan praktek pencangkokkan (transplantations) dilakukan oleh bangsa Indonesia,
baik secara resmi dilakukan dan diimplementasikan dalam kebijakan Negara, maupun
dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta.
        Henry A.Giroux dalam “Is There a Place of Cultural Studies in Colleges of Education?”
mempertanyakan mengapa begitu sedikit para akademisi yang mengintegrasikan studi
kultural ke dalam reformasi pendidikan, terutama dalam lembaga-lembaga pendidikan
guru. Giroux menyatakan hal tersebut disebabkan oleh :
(1) model ‘teknokratik sempit’ mendominasi kebanyakan struktur dan usaha reformasi
      pendidikan. Dalam tradisi teknokratik, isu menejemen menjadi lebih penting daripada
      mengembangkan sekolah sebagai institusi publik yang demokratis.
(2) Adanya kecenderungan untuk mengesampingkan perbedaan daripada memberi
      kesempatan kepada siswa untuk menyatakan ingatan sosialnya yang berbeda.
      Pandangan guru : harus professional, saintifik dan objektif.
(3) Studi kultural menolak pemahaman pedagogi sebagai teknik atau serangkaian
      keterampilan netral. Pedagogi adalah praktek budaya yang tidak terlepas dari
      pembahasan mengenai sejarah,politik, kekuasaan dan kebudayaan. Sekolah tidak bisa
      mengelak dari isu multikulturalisme, etnisitas, identitas, kekuasaan, etika dan makna
      kerja. Pedagogi perlu menjawab pertanyaan bagaimana mengajar siswa untuk hidup
      dalam dunia yang mengalami globalisasi, teknologi canggih, system komunikasi
      jaringan produksi dan semuanya berbeda dari periode sejarah manapun.
        Jadi, pendidikan di Indonesia dalam tataran praktek dan kebijakan                lebih
mencerminkan hal-hal sebagai berikut : (1) Penekanan pada domain kognitif : sebenarnya
yang ditiru adalah pendidikan Barat yang mengembangkan akal intelektual manusia, namun
dalam prakteknya direduksi menjadi semata-mata mengembangkan ranah kognitif, bahkan
kognitif tingkat rendah. Mestinya pendidikan di Indonesia tidak menekankan pada kognitif
rendah, misalnya berupa hafalan dan ingatan semata-mata, tetapi mengembangkan
peserta didik agar menjadi manusia yang ‘ready to learn’. (2) Pendidikan lebih menekankan
produk, bukan pada proses sehingga pendidikan tidak menjadikan anak didik mengalami
proses menjadi (learning to be) manusia seutuhnya sehingga dia memiliki kompetensi nilai
(values), pengetahuan (knowledge) dan keterampilan yang optimal. (3) Keberhasilan
pendidikan diukur tidak berdasarkan kapasitas dan kapabilitas seseorang, tetapi hanya dari
“angka” yang diperoleh dari hasil test. Beberapa hal yang dapat menunjukkan bahwa di
Indonesia terdapat kecenderungan liberalisasi dalam pendidikan Indonesia, terlihat dari
semakin maraknya komersialisasi pendidikan.
        Richard Pring (2004) mencatat dua poin utama tentang bagaimana menjembatani
orientasi pendidikan (sebagimana pembentukan manusia yang baik dan cerdas), yaitu (1)
pendidikan liberal dan (2) pendidikan vocational. Cara yang dapat ditempuh adalah: (1)
Mendefinisikan kembali pendidikan agar tidak melawankan pendidikan berorientasi
thinking dengan yang berorientasi “doing”. Tidak membedakan antara education versus
training, theoretical understanding versus intelligent doing. (2) Orientasi pendidikan pada
intellectual excellence (orientasi pendidikan yang bersifat kesempuraan pribadi) harus
diimbangi dengan adanya upaya membuat link (hubungan) antara individual excellence dan
social improvement (orientasi pendidikan yang bersifat sosial). Jadi apapun bakat dan
kapasitas individualnya harus dihubungkan, sebagaimana menghubungkan antara thinking
dengan doing, in feeling and appreciating, in forming relationship and in shaping the future.
      Jadi, belum terlambat jika kita akan memperbaiki kembali arah pendidikan Indonesia
agar kita dapat merekonstruksi kembali mengenai manusia Indonesia masa depan yang
akan kita bentuk. Wallahu a’lam.

*Dosen Jurusan Tarbiyah dan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan
Tarbiyah STAIN Purwokerto

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:10/6/2012
language:
pages:3