Docstoc

Birokrasi dan Masyarakat

Document Sample
Birokrasi dan Masyarakat Powered By Docstoc
					BIROKRASI SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT (PUBLIK SERVANTS)

1. Latar Belakang
Istilah “Bureaucratie” (Perancis) pertama kali dipakai oleh Menteri perdagangan Perancis dalam abad
18, untuk menunjukan Tindakan dalam pemerintahan (Government in action). Sejak itulah istilah
tersebut kemudian menyebar ke Jerman yang dipakai oleh Max Weber dalam istilah Jerman
“Burocratie”.
Perdebatan mengenai birokrasi diperbincangkan oleh para ahli sehingga adanya pro-kontra mengenai
birokrasi itu sendiri. Selama tiga abad, sejak abad kedelapan belas hingga abad keduapuluh, birokrasi
dipercaya menjadi satu-satunya organisasi yang bisa mengatur mekanisme pemerintahan dengan
efisien. Bahkan sistem politik di pelbagai negara identik dengan birokrasi. Terutama negara-negara yang
menganut paham sosialisme atau negara yang disebut Blok Timur, kelompok yang kini telah
“Almarhum”. Karena birokrasi yang diidealkan oleh Weber ternyata berubah menjadi sebuah monster
yang kejam.
Istilah Birokrasi identik dengan cara kerja yang sama dengan cara kerja aparatur pemerintah. Artinya,
cara kerja aparatur pemerintah sendiri sudah dinilai tidak bekerja sebagaimana mestinya. Mereka
dianggap bukan menjadi pelayan masyarakat, tetapi menjadi kekuasaan yang harus dilayani oleh
masyarakat.
Alasan–alasan ini yang mendorong saya untuk menyampaikan makalah mengenai studi kasus
“BIROKRASI SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT (PUBLIC SERVANTS)”

2. Birokrasi: Suatu Pandangan Konseptual
Max Weber dalam Stephen P. Robbins (1994 : 337-338) memandang birokrasi sebagai hubungan kolektif
bagi golongan pejabat, yakni kelompok tertentu yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam
semua jenis organisasi. Selanjutnya, menurut Weber birokrasi merupakan proses yang tidak dapat
dihindari. Weber mengartikan birokrasi dengan pertumbuhan. Administrasi dalam bentuknya yang
paling rasional, terlebih dahulu mensyaratkan proposisi-proposisi menurut legitimasi dan otoritas, serta
memiliki ciri tertentu seperti :
1. Pembagian Kerja.
2. Hierarki kewenangan yang jelas.
3. Formalisasi yang tinggi.
4. Bersifat tidak pribadi (impersonal).
5. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan.
6. Jenjang Karier bagi pegawai.
7. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi.
Selanjutnya Friedrich (1963) dalam Sampara Lukman (2000 : 136) mendefinisikan birokrasi sebagai suatu
bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi yang tinggi
yang ditunjukan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran tersebut.
Michel Grozier dalam Riggs yang dikutip oleh Sampara Lukman, (2000 : 135) membedakan birokrasi
kedalam tiga pengertian, Yaitu: Pertama, yang paling tradisional, adalah pemerintahan oleh sejumlah
biro, yakni pemerintahan sejumlah departemen negara yang diisi oleh staf yang ditunjuk dan bukan
dipilih, diorganisasikan secara hierarkis dan keberadaannya bergantung pada otoritas yang mutlak.
Kekuasaan birokrasi dalam pengertian ini menggambarkan tentang berkuasanya hukum dan tatanan.
Kedua, pengertian yang diidentifikasi oleh Grozier yang dikemukakan oleh Weber. Pengertian ini telah
populer, yang menyatakan bahwa birokrasi Weber mengingatkan akan rasionalisasi kegiatan kolektif.
Ketiga, Mengingatkan akan sisi buruk negara yang wujudnya berbentuk kelambanan, kelemahan,
kerutinan, dan kerumitan prosedur yang secara terus-menerus mengecewakan karena peraturan
birokratik.
         Lebih lanjut Victor Thompson dalam Stephen P. Robbins,(1994 : 345) melihat birokrasi yang
sangat diformalisasi menciptakan ketidakpastian pada yang berwenang yang mengakibatkan apa yang
disebut Perilaku Biropatik.
        Kasus lemahnya birokrasi sudah lama dibahas habis, bahkan di negara yang pertama kali secara
kolosal menjalankan birokrasinya Weber, yakni Amerika Serikat. Pada tahun 1992 David Osborne dan
Ted Gaebler mengkritik peran birokrasi di Amerika dengan menuntutnya untuk melakukan “Reinventing
Government”. Menekankan sepuluh ciri pemerintahan baru yang kewirausahaan (enterpreneur),
dengan ciri ciri adanya kompetisi, adanya wewenang kepada masyarakat untuk mengontrol birokrasi,
berorientasi kepada hasil dan bukan kepada masukan, digerakan oleh misi dan bukan oleh ketentuan
dan peraturan, klien sebagai kostumer, lebih cenderung mencegah daripada mengobati setelah muncul,
tidak hanya membelanjakan uang tetapi juga mencari uang, mendesentralisasi wewenang dengan
mengedepankan pola yang partisipatif, menyukai mekanisme pasar, dan menjadi katalisator dari proses
yang ada di dalam masyarakat-antarorganisasidalam masyarakat, (David Osborne dan Ted Gaebler,
1996).
Bahkan, bukunya yang dirilis lima tahun kemudian oleh Gaebler dan Plastrik yang berjudul “Banishing
Bereucracy” yang mengedepankan lima strategi untuk “Reinventing Government”, yaitu menentukan
strategi inti (core strategy) melalui perumusan tujuan sistem dan organisasi pemerintah yang jelas,
menyusun strategi konsekuensi yakni menentukan sistem insentif pemerintah, strategi pelanggan yakni
memusatkan pada akuntabilitas, pertanggungjawaban, strategi kontrol yakni menentukan kekuasaan
pengambilan keputusan dalam sistem birokrasi, dan strategi budaya yakni menciptakan budaya
kewirausahaan di dalam birokrasi pemerintahan, (David Osborne dan Peter Plastrik,2000).Walaupun ada
perbedaan pendapat oleh para ahli namun Nugroho Dwidjowijoto, (2001 : 195) mengatakan Di masa
depan, birokrasi tidak perlu dihapus, seperti usul para radikalis seperti Osborne, Gaebler, Plastrik
(Reinventing Government dan Banishing Bereaucracy), menurut mereka karena birokrasi adalah satu-
satunya teknik untuk menjalankan organisasi yang sangat besar, yang bahkan setiap organisasi yang
secara alamiah semakin besar pun akan cenderung menjadi birokratis. Penyebabnya, pada organisasi
yang teramat besar maka cara pada akhirnya mengalahkan tujuan, karena begitu banyak ornamen di
dalam organisasi yang harus dikelola dan dikendalikan. Birokrasi harus mampu melihat fakta terkini
bahwa mereka perlu menyesuaikan diri “disini” dan “disana”.
Melihat kondisi birokrasi seperti diatas, apa yang diperlukan oleh sebuah organisasi pemerintahan
adalah penataan kembali manajemen yang mengacu pada lingkungan sekarang dan masa depan, yaitu
lingkungan yang berubah dengan sangat cepat. Tepatnya organisasi yang harus mengelola perubahan,
atau mengelola ketidakpastian, karena tidak ada satupun yang pasti. Satu-satunya yang pasti adalah
ketidakpastian itu sendiri.
         Apalagi dalam era globalisasi nanti yang sarat dengan ketergantungan, tanpa batas, pergeseran
nilai, kompetitif, adaptasi dan keunggulan. Tentunya masyarakat menghendaki adanya suatu bentuk
pelayanan birokrasi pemerintahan yang cepat, tepat dan praktis sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Perubahan Paradigama Birokrasi Pemerintahan

      Masa pemerintahan orde baru yang berlangsung selama ± 32 tahun telah menggiring
pemerintahan Indonesia kearah paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan
dari seluruh kebijakan pamerintahan. GBHN dan Repelita/Pelita sebagai instrumen utama
penyelenggaraan pemerintahan orde baru sarat dengan konsep dan rencana pembangunan. Karena itu
pemerintah mengambil peran sebagai agen utama dalam pembangunan nasional. Tujuannya jelas yakni
akselerasi pembangunan. Pilihan ini diambil karena dibawah pemerintahan Soekarno, ekonomi nasional
memang terpuruk dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Sebagai contoh inflasi yang
sudah mencapai 650% di tahun 1967, sektor agraria tetap menjadi andalan utama, tanpa terobosan
produksi yang membawa rakyat keluar dari lingkaran kemiskinan. Pengangguran semakin merajela
dimana-mana dan investasi asing hapir-hampir nihil. Karena itu ketika orde baru terbentuk, Soeharto
menghimpun para teknokrat dan ekonom dalam pemerintahannya dan mendeklarasikan pembangunan
sebagai misi utamanya, (Ryaas Rasyid dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi No.14 Tahun 2001).
       Menurut pemakalah, sebenarnya tidaklah salah dengan paradigma pembangunan itu, kita boleh
melihat bahwa pembangunan lima tahun (pelita) dari pertama sampai keempat telah menunjukan hasil
yang baik dimana titik berat pembangunan diletakan pada sektor agraria dengan dukungan sektor
industri. Hanya saja memasuki pelita kelima, hal ini berbalik dimana titik berat pembangunan dialihkan
pada sektor industri dengan dukungan sektor pertanian. Sebagai contoh berdirinya PT.PAL di surabaya,
IPTN di bandung yang tentunya menyedot dana negara yang sangat besar, dimana pembelian perangkat
lunak maupun keras lebih banyak merupakan hasil impor dengan nilai dolar USA, seiring dengan begitu
maraknya lahan-lahan pertanian dijadikan sebagai lahan industri karena tuntutan. Apa yang terjadi?
Krisis moneter melanda bangsa kita yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar
USA, berlanjut dengan krisis multidimensional. Hal inilah yang memporak-porandakan sistem
perekonomian bangsa kita.
         Peran Pemerintah yang terlalu menonjolkan pembangunan mengharuskan adanya sistem
perencanaan yang terpusat (Central planning). Kendali birokrasi pemerintahan dan pembangunan
berada di tangan pusat (sentralistik). Ini diperlukan agar pemerataan pembangunan berjalan dengan
lancar (Trilogi Pembangunan). Perencanaan dan pengendalian yang terpusat itu juga mengharuskan
adanya penyeragaman sistem organisasi pemerintahan daerah dan manajemen proyek yang ada di
daerah. Sebagai contoh penyeragaman nama desa, pola struktur minimal dan maksimal pemerintah
kecamatan, proyek bantuan presiden (Banpres), Inpres dan lain sebagainya. Tujuannya agar mudah
diukur, dikendalikan, diawasi dan dievaluasi.
               Akibat dari penerapan pembangunan dengan cara perencanaan terpusat itu adalah
semakin kuatnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Inilah akar dari hubungan pusat-
daerah yang bersifat patronisasi. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya kemampuan prakarsa serta
daya kreativitas pemerintah dan masyarakat daerah. Sebagai contoh dengan adanya budaya “minta
petunjuk” yang sering diperlihatkan oleh pemerintah daerah ketika menghadapi masalah yang
menyangkut pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
       Penerapan sistem birokrasi pemerintahan yang sentralistik itu ternyata mengalami kegagalan
dalam memahami berbagai tuntutan masyarakat daerah sehingga adanya upaya disintegrasi yang
dilakukan oleh beberapa propinsi yang menghendaki adanya keadilan dari pemerintah pusat.
Pemerintah pusat dianggap terlalu banyak campur-tangan sehingga terkuras waktu dan enerjinya hanya
terbuang untuk mengurus masalah-masalah domestik yang sebenarnya dapat diurus oleh pemerintah
daerah. Akibatnya, mereka tidak punya cukup waktu dan enerjinya untuk mempelajari kecendrungan-
kecendrungan global.
         Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah membawa “angin segar” dalam birokrasi pemerintahan Indonesia,
dimana pemerintah daerah lebih banyak diposisikan sebagai PELAYAN MASYARAKAT, dengan fungsi
utama menjadi fasilitator, pengendali serta penjaga kepentingan masyarakat luas. Sedangkan kegiatan
pembangunan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri.
   Ini tidak berarti bahwa pemerintah sudah tidak lagi memiliki komitmen pembangunan, tetapi
mendudukan tugas pembangunan itu diatas landasan nilai pelayanan. Artinya tidak akan ada lagi
kebijakan pembangunan yang mengandung nilai ketidak-adilan dan yang bersifat mematikan kreativitas
masyarakat.
               Selain itu mari kita melihat bahwa birokrasi kita, mau tak mau harus menyadari ada
perubahan global di dunia. Era globalisasi yang akan ditandai dengan liberalisme perdagangan dan
investasi di kawasan ASEAN (2003) dan Asia Pasifik (2020). Seperti disadari oleh semua pihak, lokomotif
kemajuan bangsa adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara
lebih khusus ditarik oleh masyarakat, untuk itu birokrasi harus berorientasi kepada masyarakat yang
merupakan pasar birokrasi. Artinya yang dilayani oleh birokrasi bukan saja pejabat pemerintah ataupun
pimpinan birokrasi itu sendiri tetapi masyarakat.
              Dengan demikian ukuran keberhasilan manajemen dari birokrasi bukan sejauh mana ia
memuaskan pejabat atau politisi yang terpilih, tetapi sejauh mana ia berhasil memuaskan
konstumernya, yaitu masyarakat. Masyarakat pun dalam arti luas: masyarakat awam, pelaku bisnis,
politikus, bahkan juga anggota birokrasi itu sendiri yang notabene pastilah warga negara yang menjadi
kostumer birokrasi. Dalam makna yang lebih luas, birokrasi harus dikelola sebagaimana sebagaimana
layaknya badan usaha. Dengan demikian, ia membawa konsekuensi untuk menciptakan kompetisi
antara departemen (Untuk pusat), antar kantor (untuk propinsi/kabupaten/kota, antar kecamatan dan
hingga sampai tingkat kelurahan.
      Seiring dengan peran birokrasi pemerintahan dengan tugas yang begitu kompleks dalam
persaingan pasar nanti, sudah waktunya birokrasi untuk berbenah diri dengan menyadari arogansinya
selama ini bisa mengerjakan semuanya seorang diri tidak ada gunanya. Dalam melakukan tugas dan
fungsinya melayani masyarakat, birokrasi justru bisa makin tanggap-efisien jika bermitra dengan
masyarakat yang dilayaninya.

4. Manajemen Pelayanan Umum Birokrasi Pemerintahan

         Penyelenggaraan birokrasi pemerintahan Indonesia merupakan pekerjaan yang kompleks dan
berkesinambungan, Untuk itu diperlukan manajemen yang baik. Dwight Waldo dalam Sampara Lukman,
(2000 : 2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk
mencapai hubungan kerjasama rasional dalam suatu sistem administrasi.
        Lebih lanjut Moenir, (2001 : 204) menjelaskan bahwa manajemen pelayanan umum adalah
manajemen proses yang kegiatannya diarahkan secara khusus pada terselenggaranya pelayanan guna
memenuhi kepentingan umum/kepentingan perorangan, melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan
pihak yang dilayani.
       Jadi, manajemen merupakan alat vital yang dipakai dalam memberikan pembaharuan-
pembaharuan dalam birokrasi pemerintahan guna memberikan pelayanan umum. Tanpa manajemen
pelayanan umum yang baik, tujuan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yakni pemberdayaan dan
pelayanan masyarakat merupakan sesuatu hal yang abstrak. Akan muncul sumber-sumber inefisiensi
dan inefektivitas serta ketidakadilan yang baru yang dapat memicu untuk terjadinya krisis
multidimensional lagi bagi bangsa indonesia.
          Sadu Wasistiono dalam “Orasi ilmiah: Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Daerah”
(2002), lebih lanjut mengatakan bahwa perubahan paradigma diatas perlu diikuti dengan pembaharuan
manajemen pelayanan umum melalui berbagai strategi sebagai berikut :
1. Mewajibkan semua paratur pemerintah memahami filosofi, strategi dan teknis pemberian
pelayanan umum dengan baik;
2. Menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk semua jenis pelayanan umum yang diberikan
oleh pemerintah daerah;
3. memperkuat unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
(Business Unit) seperti dinas daerah, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang
lebih memadai, mempermudah akses pada pengambil keputusan di tingkat puncak;
4. Mengembangkan iklim kompetisi diantara unit-unit pemberi pelayanan umum, dengan memberi
imbalan yang memadai bagi yang berprestasi;
5. Secara periodik mengadakan survey kepuasan konsumen untuk memperbaiki kinerja unit pemberi
pelayanan umum;
6. Membuka kotak pengaduan/kotak saran untuk menampung keluhan masyarakat konsumen;
7. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Manajemen pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya mempunyai dampak luas
dalam masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif. Oleh karena itu, boleh dapat dikatakan bahwa
melalui pembaharuan manajemen pelayanan umum yang memadai dan baik, penyelenggaraan birokrasi
pemerintahan akan dapat berjalan lancar dan dapat mendorong dinamika masyarakat untuk bergerak
maju.

5. Penutup
              Keberhasilan birokrasi dalam melakukan pembaharuan manajemen pemerintahan justru
akan membuat integrasi sosial yang semakin solid antara birokrasi sebagai pelayan masyarakat dengan
masyarakat yang dilayaninya. Hubungan keduanya dalam jangka panjang diharapkan laksana suami-istri
modern.
Untuk itu birokrasi pemerintahan harus dapat menampilkan citra yang terbaik dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat walaupun Penanganan terhadap masing-masing pelanggan mungkin
berbeda namun yang harus senantiasa diutamakan adalah sentuhan manusiawi karena manusia adalah
mahluk sosial yang perlu disentuh dengan rasa kasih sayang dan penuh perhatian.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:69
posted:10/5/2012
language:Malay
pages:5