KERANGKA ACUAN - DOC - DOC by R2k7n3e5

VIEWS: 149 PAGES: 19

									                               Lampiran Keputusan Kepala Bapemas Provinsi Jawa
                               Timur
                               Nomor       : 77 Tahun 2010
                               Tanggal : 01 Maret 2010


                                   BUKU VI
                       STANDAR PELAYANAN PUBLIK
    PROGRAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
                    PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010


I. PENDAHULUAN

  1.1.   Latar Belakang
         Sebagai upaya memperkuat otonomi desa antara lain adalah memberikan
         peluang kepada pemerintah desa untuk mendapatkan pendapatan, salah
         satu sumber pendapatan desa yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa
         adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu suatu
         lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan
         dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan
         profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah
         desa yang dipisahkan. Selain itu potensi dan aset desa yang sebenarnya
         sangat besar, namun belum didayagunakan secara optimal sehingga kurang
         memberi layanan kearah peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata
         maupun menopang kebutuhan pemerintahan desa terutama untuk
         peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selama ini kebanyakan
         mengandalkan dari bengkok/tanah kas desa. Dasar pemikiran tersebut
         sesuai dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
         Daerah, Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
         Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan
         Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
         Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan
         Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan
         Kemiskinan.

  1.2.   Maksud dan Tujuan
         Program pengembangan BUMDes dimaksudkan untuk mewadahi lembaga
         ekonomi desa yang bersumber dari program pemerintah atau sumber lain
         yang dikelola oleh masyarakat menjadi unit usaha milik BUMDes dan juga
         sebagai sarana pintu masuk (intry point) program–program Pemerintah/non
         Pemerintah, sedangkan tujuan :


                                       1
          a. Memajukan dan mengembangkan kegiatan perekonomian desa.
          b. Memperkuat kinerja lembaga ekonomi yang telah ada di desa.
          c. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.
          d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
          e. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa.
          f. Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada sesuai dengan kebutuhan
             masyarakat.
          g. Menjadikan BUMDes sebagai tulang punggung pertumbuhan dan
             pemerataan perekonomian desa.

II.   JENIS PELAYANAN
      2.1. Jenis Pelayanan
          Jenis pelayanan/produk pelayanan pemberdayaan masyarakat berupa
          Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah
          satu jenis pelayanan di Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat,
          meliputi:
          a. Bantuan dana untuk Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Kabupaten.
          b. Bantuan dana Kegiatan Pengembangan BUMDes melalui Dana Hibah.
          c. Pelatihan Pengelola Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
             (BUMDes).
          d. Pendampingan Program Pengembangan Usaha BUMDes.
      2.2. Ruang Lingkup Pelayanan
           Ruang lingkup Pelayanan Pengembangan BUMDes meliputi:
          a. Pembentukan/Pendirian BUMDes
             1) Rapat Persiapan pendirian BUMDes.
             2) Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa (LED).
             3) Analisis Penggabungan Lembaga Ekonomi Desa (LED).
             4) Rapat Penyepakatan Penggabungan Lembaga Ekonomi Desa (LED).
             5) Musyawarah Pendiri BUMDes.
          b. Pengembangan dan Pemberdayaan BUMDes
             1) Peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes.
             2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
             3) Pengembangan Pemberdayaan Usaha BUMDes.
          c. Pendampingan
               Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program
               sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem
               dan prosedur yang ada.




                                           2
   2.3. Prinsip Dasar
        Landasan gerak operasional BUMDes berlandaskan atas prinsip-prinsip
        sebagai berikut:
        1. Profesional, bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan secara baik dan benar
           dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan dikelola oleh sumber
           daya manusia yang memiliki kemampuan dan semangat kewirausahaan.
        2. Transparan, bahwa pengelolaan BUMDes dapat dipastikan diketahui oleh
           masyarakat luas, agar semua warga memiliki peluang luas dalam
           melaksanakan fungsi pengawasan.
        3. Akuntabel, bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan secara baik dan benar
           sesuai dengan kaidah-kaidah lembaga ekonomi dan peraturan yang
           berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
        4. Keswadayaan, bahwa pengembangan BUMDes didukung oleh partisipasi
           masyarakat dan otonomi lokal dengan mendayagunakan potensi dan
           kemampuan sumber daya lokal.
        5. Berkelanjutan, bahwa pengelolaan BUMDes mampu menumbuhkan peran
           serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan
           mengembangkan usaha kegiatan.


III. DASAR HUKUM PELAYANAN
   1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
      (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara
      Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
      Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
      Negara Nomor 4548).
   2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
      Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
   3. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
   4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
      Penanggulangan Kemiskinan.
   5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
      Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
      Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
   6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
      Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010.
   7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
      Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
      Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur.



                                        3
   8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
      Pembangunan Jangka Menenga Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
      2009 -2014.
   9. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/410/KPTS/013/2009
      tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa
      Timur.
  10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
      Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Desember 2009
      Nomor: 914/62/042/2010.

IV. PERSYARATAN PELAYANAN
   4.1. Persyaratan Lokasi
        a. Lokasi BUMDes adalah Desa di Jawa Timur yang mempunyai
           kelembagaan BUMDes atau UPK kategori sehat (ex Program Gerdu-Taskin
           Prov. Jatim).
        b. Sasaran utama BUMDes adalah penguatan dan pengembangan usaha
           ekonomi produktif yang berkaitan dengan pembukaan peluang kerja
           baru di desa dan peningkatan pedapatan APBDes.
        c. Sasaran kegiatan pengembangan unit simpan pinjam (USP)
           diprioritaskan bagi Rumah Tangga Miskin dan Mendekati Miskin.
        d. Sasaran kegiatan pengembangan Unit Usaha (sektor riil) diprioritaskan
           untuk membuka peluang kerja bagi Rumah Tangga Miskin.
   4.2. Persyaratan Pendamping
        Lembaga pendampingan BUMDes berasal dari Perguruan Tinggi (PT) atau
        Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memenuhi persyaratan sebagai
        berikut:
       a. Lembaga dimaksud telah berpengalaman dalam pendampingan program
          pemberdayaan masyarakat minimal 5 tahun terakhir dalam bentuk
          kerjasama dengan pemerintah atau lembaga internasional yang
          dibuktikan dengan copy Surat Perjanjian Kerja (SPK).
       b. Memiliki tenaga ahli pada bidang pemberdayaan masyarakat dari
          berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan
          pendampingan.
       c. Telah berdiri sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun (Akte Notaris),
          mempunyai kantor sendiri yang terpisah dengan kegiatan keluarga (bukti
          kepemilikian atau sewa), mempunyai alat-alat kelengkapan kantor yang
          memadai (Telpon, Faximail, Komputer, dll), mempunyai staf operasional
          kantor sekurang-kurangnya 5 orang yang bekerja secara penuh dan digaji
          oleh lembaga (bukan relawan), mempunyai NPWP dan rekening Bank
          atas nama lembaga.


                                      4
         d. Pimpinan lembaga berpendidikan sekurang-kurangnya S1, mempunyai
            pengalaman melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekurang-
            kurangnya 8 tahun secara terus menerus dan mempunyai track record
            baik.
         e. Sanggup menyediakan Tenaga Pendamping Masyarakat dengan
            kualifikasi : (a) Minimal D3 dan diutamakan dari jurusan
            ekonomi/akuntansi, (b) mempunyai pengalaman pendampingan
            pemberdayaan masyarakat minimal 1 tahun secara penuh, (c)
            mempunyai integritas moral yang baik (pernyataan integritas) dan (d)
            diutamakan berdomisili di daerah pendampingan.

    4.3. Persyaratan Pencairan Dana
         a. Persyaratan pencairan dana Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP)
            Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten:
            Persyaratan pengajuan Bantuan Keuangan BOP Badan/Dinas/Kantor
            Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten meliputi: a) surat permohonan
            pencairan bantuan keuangan ditandatangani oleh Bupati; b) Kwitansi
            rangkap 3 asli lembar pertama bermaterai cukup.
         b. Persyaratan pencairan dana kegiatan (dana hibah) BUMDes :
            Persyaratan pengajuan pencairan dana hibah BUMDes dilakukan dengan
            syarat membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur
            Jawa Timur diketahui Kepala Desa dan Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan
            Masyarakat Kabupaten, dilengkapi dengan: (i) Proposal/RAB, (ii) Legalitas
            Pengurus BUMDes, (iii) NPHD, (iv) Surat Pernyataan Tanggung Jawab
            Mutlak/Pakta Integritas, (v) kwitansi, (vi) fotocopy KTP Ketua dan
            Bendahara BUMDes dan (vii) fotocopy rekening Bank Jatim.

V. PROSEDUR PELAYANAN BUMDes
   Prosedur pelayanan pengelola Program Pengembangan BUMDes tahun 2010
   meliputi :
   1. Rapat Koordinasi Provinsi
      Rapat Koordinasi dilaksanakan demi mewujudkan koordinasi dan membangun
      komitmen bersama untuk melaksanakan program pengembangan BUMDes.
      Rapat Koordinasi dilaksanakan oleh Bapemas Provinsi yang difasilitasi oleh Tim
      Pendamping Provinsi yang diikuti oleh seluruh Badan/Dinas/Kantor
      Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten lokasi program.
   2. Sosialisasi Desa
      Sosialisasi   Desa dimaksudkan       sebagai   media informasi program
      pengembangan BUMDes kepada masyarakat desa. Pemerintah Desa
      mengambil inisiastif untuk menyelenggarakan sosialisasi dengan mengundang
      antara lain seperti: pengurus lembaga ekonomi desa, Kelompok usaha ekonomi

                                         5
   produktif yang berkembang, Organisasi kemasyarakatan (LKMD, PKK, Karang
   Taruna) dan tokoh-tokoh lain yang dianggap penting untuk dapat membantu
   pengembangan BUMDes di desa.
   Agenda Sosialisasi Desa: (i) Penjelasan Pembentukan dan Pengembangan
   BUMDes, (ii) Membangun Komitmen Bersama, dan (iii) Pembentukan POKJA
   BUMDes.
   POKJA BUMDes bertugas: (i) mengindentifikasi lembaga ekonomi desa yang
   memiliki kesiapan untuk pendirian/penguatan kelembagaan BUMDes, (ii)
   mempersiapkan rencana pendirian/penguatan BUMDes, (iii) memaparkan
   konsep pendirian/penguatan BUMDes pada Rapat Pembentukan BUMDes, (iv)
   mendokumentasikan dan menindaklanjuti penetapan pendirian BUMDes.
3. Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa
   Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa (LED) dilaksanakan oleh POKJA BUMDes
   difasilitasi oleh TPM. Adapun ruang lingkup kegiatannya meliputi: (i)
   mengidentifikasi lembaga ekonomi/usaha desa yang berasal dari berbagai
   program, (ii) menilai kondisi kesehatan dan perkembangan usaha masing-
   masing LED, (iii) menjajaki komitmen dan kesiapan masing-masing LED untuk
   berperan sebagai motor penggerak maupun berpartisipasi dalam pendirian
   BUMDes, (iv) membahas dan merumuskan pola pendirian dan pengembangan
   BUMDes.
4. Rapat POKJA BUMDes
   Rapat POKJA BUMDes bertujuan untuk membahas dan merumuskan pola
   pendirian dan pengembangan BUMDes berdasarkan hasil identifikasi LED yang
   telah dilaksanakan sebelumnya dengan langkah: (i) membahas kondisi
   kesehatan dan perkembangan usaha LED dan menentukan LED yang potensial
   untuk dikembangkan sebagai BUMDes, (ii) membahas komitmen dan
   kesediaan masing-masing LED untuk menjadi motor penggerak atau
   bergabung dalam pendirian BUMDes.
5. Musyawarah Pembentukan BUMDes
   Setelah disepakati perlunya dibentuk BUMDes dan Pokja telah melakukan
   persiapan, maka Pemerintah Desa segera melakukan Musyawarah
   pembentukan BUMDes. Musyawarah ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
   dan diikuti sejumlah peserta yang terdiri: (i) Pemerintah desa, (ii) BPD, (iii)
   LKMD, (iv) PKK, (v) RT-RW, (vi) seluruh perwakilan pengurus lembaga-
   lembaga ekonomi desa, (vii) Kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif
   yang berkembang, (viii) Organisasi kemasyarakatan meliputi LKMD, PKK,
   Karang Taruna, (ix) Pengusaha desa dan tokoh-tokoh lain yang dianggap
   penting untuk dapat membantu pengembangan BUMDes di desa.



                                     6
6. Orientasi Pengelola BUMDes
   Orientasi pengelola BUMDes dilaksanakan oleh Bapemas Provinsi Jawa Timur.
   Peserta Orientasi terdiri dari: (i) 1 (satu) orang Kepala Desa, (ii) 2 (dua) orang
   pengelola BUMDes, (iii) 1 (satu) orang dari Bapemas Kabupaten dan (iv) 1
   (satu) orang TPM.
7. Penataan Kelembagaan BUMDes
   Penataan kelembagaan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya mengoptimalkan
   peran kelembagaan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi
   yang ditujukan untuk peningkatan kinerja usaha. Penataan kelembagaan
   BUMDes dilaksanakan oleh pemilik saham bersama dengan manajer, Bagian
   Administrasi Keuangan dan seluruh Kepala Unit Usaha.
   Agenda penataan kelembagaan adalah: (i) Penataan Struktur Organisasi dan
   Pembagian Tugasnya, (ii) Pembahasan AD-ART dan Legalitas BUMDes, (iii)
   Penyiapan Administrasi Organisasi dan Keuangan BUMDes.
8. Rapat Kerja Pengurus BUMDes
   Rapat Kerja Pengurus BUMDes merupakan forum perumusan rencana kerja
   BUMDes yang sebagian akan diusulkan untuk didanai dari program
   Pengembangan BUMDes.
   Hasil Keputusan Rapat Kerja pengurus dituangkan dalam Berita Acara.
9. Penulisan Proposal
   Penulisan Proposal/Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan
   BUMDes perlu memperhatikan ketentuan sebagai-berikut:
   1) Proposal BUMDes berisi rencana kegiatan yang diambil dari rencana
      kegiatan tahunan BUMDes yang ditetapkan untuk didanai melalui
      Program Pengembangan BUMDes.
   2) Penulisan Proposal dilakukan oleh pengelola BUMDes, dan difasilitasi TPM.
   3) Setelah halaman judul (cover) Proposal, diberi Lembar Persetujuan, yang
      ditandatangani oleh Pengelola BUMDes, disetujui Kepala Desa, dan
      diketahui oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
   4) Proposal diberi Surat Pengajuan Permohonan Pencairan Dana, ditujukan
      kepada Gubernur Jawa Timur. Surat ini ditandatangani oleh pengelola
      BUMDes dan diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan Bapemas Kabupaten.
   5) Proposal dilengkapi dengan dokumen pencairan dana berupa NPHD, Pakta
      Integritas, kwitansi, fotocopy KTP dan fotocopy Rekening Bank Jatim
      yang telah dilegalisasi selanjutnya diserahkan kepada Bapemas Kabupaten
      untuk diverifikasi.




                                       7
10. Pencairan Dana
    a. Pencairan Dana BOP
       Biaya Operasional (BOP) Kabupaten yang bersumber dari APBD Provinsi
       Jawa Timur di alokasikan melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah
       Kabupaten.
      Mekanisme pencairan dana BOP Kabupaten dilakukan dengan tahapan :
      1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memberitahukan kepada Pemerintah
         Kabupaten dengan surat Gubernur tentang alokasi bantuan keuangan
         dengan peruntukannya.
      2) Masing-masing Kabupaten dengan dasar surat Gubernur Jawa Timur
         melakukan perubahan peraturan Bupati tentang perubahan
         penjabaran APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2010.
      3) SKPD yang membidangi, menyusun program/kegiatan sesuai
         Pedoman Pelaksanaan Pengembangan BUMDes yang diformulasikan
         ke dalam Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
         (RKA/DPA) dan selanjutnya di tampung dalam Peraturan Daerah
         tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, atau melalui
         Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD (apabila tanpa
         menunggu PAPBD).
      4) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP
         Bapemas Kabupaten kepada Bupati sesuai peraturan perundang-
         undangan yang berlaku.
      5) Persyaratan/kelengkapan pengajuan bantuan keuangan BOP
         Kabupaten meliputi: a) Surat Permohonan Pencairan Bantuan
         Keuangan ditandatangani oleh Bupati; b) kwitansi rangkap 4 (empat),
         lembar 1 tandatangan asli bermaterai cukup dan stempel basah,
         lembar 2,3,4 tandatangan asli stempel basah tanpa materai.
      6) Nilai bantuan keuangan BOP Kabupaten ditetapkan dengan
         Keputusan Gubernur.
    b. Pencairan Dana Kegiatan
      Dana Kegiatan Pengembangan BUMDes disalurkan langsung ke
      rekening BUMDes melalui Bank Jatim.
      Pengajuan pencairan dana melalui tahapan sebagai berikut :
      1) BUMDes mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada
          Gubernur Jawa Timur melalui Kabupaten, dilengkapi dengan: (i) Proposal,
          (ii) NPHD, (iii) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta
          Integritas, (iv) kwitansi, (v) fotocopy KTP Ketua dan Bendahara
          BUMDes dan (vi) fotocopy rekening Bank Jatim.




                                    8
      2) Bapemas Kabupaten setelah melakukan verifikasi proposal masing-
         masing UPK dan kelengkapan berkas pencairan dinyatakan sudah
         benar dan lengkap, segera digandakan rangkap 5 dengan rincian 3
         berkas dikirim ke Provinsi, 1 berkas untuk Kabupaten dan 1 berkas
         untuk arsip BUMDes.
      3) Bapemas Kabupaten segera memproses pengajuan pencairan dana
         kegiatan masing-masing BUMDes dengan membuatkan surat
         pengantar pengajuan pencairan dana kepada Gubernur yang
         ditandatangani oleh Bupati.
      4) Dokumen permohonan pencairan dana disampaikan kepada Gubernur
         melalui Bapemas Provinsi.
      5) Bapemas Provinsi melakukan verifikasi dokumen pencairan dana BOP
         Kabupaten dan Dana Kegiatan masing-masing BUMDes/UPK.
      6) Dokumen pencairan dana yang telah dinyatakan lengkap dan benar
         selanjutnya dibuatkan surat pengantar pengajuan pencairan dana ke
         Gubernur melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Timur.
      7) Realisasi dana kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi selambat-
         lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penerimaan dana di rekening UPK
      8) Bapemas Kabupaten, dan TPM perlu melakukan pemantauan dan
         pengendalian penyaluran dana oleh BUMDes.
11. Pelaksanaan Kegiatan
    a. Penguatan Kelembagaan
      Pelaksanaan Kegiatan pada aspek kelembagaan dimaksudkan untuk
      menguatkan kelembagaan BUMDes. Kegiatan ini meliputi:
      1) Pembenahan Struktur Organisasi dan Pengurus BUMDes.
      2) Penyempurnaan/Penyusunan AD-ART BUMDes.
      3) Peningkatan Legalitas BUMDes.
      4) Peningkatan Kapasitas Manajemen Organisasi Dan Usaha BUMDes.
      5) Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Administrasi Organisasi Dan
         Keuangan BUMDes.
      6) Pengembangan Jaringan Kerjasama.
    b. Pengadaan Sarana Prasarana BUMDes
      Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BUMDes akan membantu
      kelancaran pelayanan yang diberikan unit-unit Usaha BUMDes, seperti
      misalnya kepemilikan kantor/ruangan atau sekretariat beserta
      kelengkapannya.
      Untuk menjalankan operasionalnya BUMDes harus memiliki sekretariat
      atau ruangan khusus yang terpisah dari aktivitas lain, khususnya kegiatan
      pemerintahan desa. Ruangan ini harus dilengkapi dengan sarana
      prasarana kantor meliputi: mebeler (meja, kursi, lemari, rak), peralatan


                                   9
      kantor (komputer, kalkulator, mesin ketik, stempel). Juga melengkapi
      dengan sarana seperti: brankas, pengadaan kertas Kop, kwitansi,
      Stempel, Papan Nama, Papan Informasi, Papan Struktur, Buku Notulen
      Rapat, Buku Tamu, Buku Rekening Bank. Sedangkan Administrasi
      Keuangan antara lain buku mutasi kas harian, rekapitulasi kas harian,
      buku kas masuk, buku kas keluar, jurnal memorial, neraca percobaan
      dan laporan keuangan.
   c. Penguatan Usaha BUMDes
      Pengembangan usaha BUMDes dapat dialokasikan untuk memperkuat
      usaha yang ada pada unitnya, yaitu baik usaha pada bidang keuangan
      maupun usaha sektor riil. Dapat juga pengalokasian dana untuk
      pengembangan usaha ini meliput kedua usaha tersebut secara
      proporsional.
      Pembahasan dan pelaksanaan usaha BUMDes harus dilaksanakan secara
      terbuka, dan mendasarkan pada penguatan usaha yang benar-benar
      potensial untuk mendorong pengembangan usaha. Penggunaan dana
      penguatan usaha harus diikuti dengan perencanaan usaha (bussiness
      plan) yang matang seperti analisa usaha, pengelolaan usaha, maupun
      pengadministrasiannya.
12. RUPS Pertanggungjawaban
    Pertanggungjawaban BUMDes dilaksanakan dalam forum Rapat Umum
    Pemegang Saham atau Rapat Anggota BUMDes.
    Pertanggungjawaban BUMDes meliputi (i) Kegiatan Perkembangan Usaha,
    (ii) Laporan Keuangan, terutama Pembagian Deviden.
13. Pelaporan BUMDes
    Hasil RUPS selanjutnya disusun menjadi bahan laporan yang kemudian
    disampaikan kepada Badan/Dinas/Kantor yang menangani Pemberdayaan
    Masyarakat di Kabupaten dan Bapemas Provinsi.
    Untuk Pelaporan Kegiatan setidaknya harus memuat mengenai kemajuan
    pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes, berbagai masalah yang dihadapi dan
    upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah/kendala
    tersebut serta rekomendasi perbaikannya.
14. Pengendalian Pelayanan
    a. Pelaporan
       Pelaporan BUMDes didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk
       mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program mulai tahap
       persiapan,   perencanaan,  pelaksanaan     sampai    pada   tahap
       pertanggungjawaban dan pelestarian. Laporan dilakukan secara



                                 10
          berjenjang oleh pengelola Desa, pengelola Kabupaten, sampai pengelola
          Provinsi secara berkala.
       b. Pengawasan
          Masyarakat di Desa dapat melakukan pengawasan secara langsung dan
          tidak langsung untuk memastikan : (i) seluruh proses pelaksanaan
          kegiatan di Desa berjalan sesuai dengan aturan main serta ketentuan
          yang telah disepakati bersama, (ii) pengelolaan dana BUMDEs berjalan
          tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan. Pengawasan
          kepada pengelola program secara fungsional juga dilakukan oleh
          aparat pengawasan pemerintah

       c. Monitoring dan Evaluasi
          Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau
          perkembangan program, melakukan penilaian sekaligus menyusun
          tindakan perbaikan. Kegiatan Monev dilakukan secara partisipatif oleh
          masyarakat Desa sendiri, maupun dilaksanakan oleh Pengelola di
          Kabupaten dan Provinsi.


VI. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN
   Waktu penyelesaian pelayanan BUMDes meliputi 3 (tiga) tahap yaitu:
   1. Tahap Persiapan
     Pada tahap persiapan ini diawali dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
     sebagai berikut:
     a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur
        BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 2 (dua) minggu.
     b. Pemprosesan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang lokasi dan alokasi
        BUMDes melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
        memerlukan waktu pelaksanaan 2 (dua) minggu.
     c. Identifikasi pada calon lokasi BUMDEs memerlukan waktu pelaksanaan 2
        (dua) minggu.
     d. Rapat Koordinasi Provinsi memerlukan waktu pelaksanaan 2 (dua) hari.
     e. Sosialisasi BUMDes Tingkat desa memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu)
        hari.
     f. Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa memerlukan waktu pelaksanaan 3 (tiga)
        hari.
     g. rapat Pokja BUMDes untuk menjelaskan BUMDes pada masyarakat lokasi
        program, memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari.
     h. Musyawarah pembentukan BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 1
        (satu) hari.
     i. Orientasi pengelola BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 4 (empat) hari.


                                      11
        j. Penataan kelembagaan BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu)
           hari.
        k. Rapat Kerja pengurus BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari
        l. Penulisan Proposal kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu)
           minggu.
        m.Verifikasi    Proposal  dan    kelengkapan   pencairan   dana      oleh
           Badan/Dinas/Kantor yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
           memerlukan waktu pelaksanaan 6 (enam) hari.
        n. Perbaikan proposal dan kelengkapan pencairan dana memerlukan waktu
           pelaksanaan 6 (enam) hari.

    2. Tahap Pelaksanaan
       a. Kegiatan Persiapan memerlukan waktu pelaksanaan 2 (dua) hari.
       b. Pemetaan unit usaha memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) minggu.
       c. Rapat Pelaksanaan memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari.
       d. Proses pencairan dana di Provinsi memerlukan waktu pelaksanaan 6 (enam)
          hari.
       e. Pelaksanaan kegiatan BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 3 (tiga)
          bulan.
       f. Proses pelayanan pinjaman memerlukan waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari.
       g. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Realisasi Penggunaan Dana memerlukan
          waktu pelaksanaan 6 (enam) hari.
       h. Musyawarah Pertanggungjawaban memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu)
          hari.

    3. Tahap Pengendalian / Pengawasan
       Pada tahap ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev)
       pada lokasi program memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) bulan.

 VII. BESARNYA TARIF/BIAYA
      Dalam pelaksanaan pelayanan BUMDes tidak dipungut tarif/biaya apapun.

VIII. KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM
      Kompetensi Organisasi Pengelola Program
     1. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi
        Bapemas Provinsi adalah pelaksana kegiatan Pengembangan BUMDes di
        Provinsi.
        Adapun Tugas dan Tanggungjawabnya adalah:
         1) Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
            Prosedur (SOP) Program Pengembangan BUMDes.
         2) Mengidentifikasi calon lokasi program.



                                         12
   3) Melakukan sosialisasi, orientasi dan rapat koordinasi dalam rangka
      pengelolaan dan pengembangan BUMDes.
   4) Melakukan verifikasi proposal dan dokumen kelengkapannya.
   5) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pendampingan
      BUMDes.
   6) Melakukan monitoring dan evaluasi program.
   7) Melaporkan hasil pelaksanaan Pengembangan BUMDes kepada
      Gubernur.
2. Tim Pendamping Provinsi
   Tugas dan tanggung jawab Tim Pendamping Provinsi adalah :
   1) Membantu Bapemas Provinsi dalam memfasilitasi pelaksanaan tahap-
      tahap kegiatan pengembangan BUMDes sesuai kebutuhan.
   2) Melakukan rekrutmen dan pelatihan Tenaga Pendamping BUMDes.
   3) Menugaskan Tenaga Pendamping BUMDes ke masing-masing lokasi
      program.
   4) Melakukan koordinasi dan bantuan teknis dalam rangka pendampingan
      BUMDes sesuai kebutuhan.
   5) Melaksanakan monitoring pendampingan.
   6) Menyusun laporan berkala dan laporan akhir kegiatan pendampingan
      BUMDes.

3. Organisasi Pengelola Kabupaten
   Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
   Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten adalah pelaksana
   kegiatan Pengembangan BUMDes di Kabupaten.

   Adapun Tugas dan Tanggungjawabnya adalah:
   1) Melakukan identifikasi calon pengembangan BUMDes.
   2) Melakukan sosialisasi, orientasi dan rapat koordinasi dengan Pemerintah
      Provinsi, Dinas/Instansi terkait Kabupaten, Pemerintahan Desa,
      Pengelola BUMDes, dan stakeholders lainnya sesuai dengan kebutuhan.
   3) Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
      pengembangan BUMDes.
   4) Mengkoordinasikan      pelaksanaan     Pendampingan      Pengembangan
      BUMDes.
   5) Melaporkan hasil pelaksanaan Pengembangan BUMDes kepada kepada
      Bupati.

4. Organisasi Pengelola Desa
   a. Pemerintah Desa
      Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes mempunyai tugas dan
      tanggungjawab:

                                    13
  1) Membina dan mengembangkan BUMDes agar tumbuh dan berkembang
     menjadi lembaga dan atau badan usaha yang bermanfaat bagi
     masyarakat desa.
  2) Mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan yang adil dan
     proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  3) Memupuk kerjasama yang baik antara BUMDes dengan lembaga
     perekonomian lainnya.
  4) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUMDes.
b. Badan Permusyawaratan Desa
   1) Mendorong peningkatan status legalitas kelembagaan BUMDes.
   2) Mendorong pengelolaan BUMDes agar bermanfaat bagi peningkatan
      kesejahteraan warga desa.
   3) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUMDes.
c. Pengelola/Pengurus BUMDes
  Pengurus BUMDes terdiri dari: Pemilik Saham dan Pengelola. Pemilik
  Saham merupakan badan yang mewakili pendiri BUMDes, terdiri dari unsur
  Pemerintahan Desa dan Pihak-pihak lain yang memiliki saham. Sedangkan
  Pengelola merupakan badan pelaksana operasional, terdiri dari Pengurus
  UPKu, Pengurus lembaga ekonomi desa lainnya maupun tenaga
  profesional.
  1) Pemilik Saham
     Pemilik Saham bertugas :
       Merumuskan kebijakan pokok pengembangan BUMDes.
       Mengangkat dan memberhentikan Pengelola melalui forum Rapat
        Umum Pemegang Saham (RUPS).
       Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pengelola
        dalam pengelolaan BUMDes.
      Kewenangan
       Meminta laporan perkembangan pengelolaan usaha dan keuangan
        dari Pengelola.
       Meminta penjelasan dari Pengelola mengenai segala persoalan yang
        menyangkut pengelolaan usaha BUMDes.
       Memberikan nasehat dalam rangka menjaga kelangsungan usaha
        dan citra BUMDes.
       Memberikan teguran dan sanksi terhadap segala bentuk potensi
        penyimpangan pengelolaan usaha BUMDes oleh Pengelola. Dalam
        hal ini Pemilik Saham berwenang menyelenggarakan RUPS Luar
        Biasa untuk meminta pertanggungjawaban Pengelola.



                                14
    Memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah
     berprestasi dan berkontribusi nyata dalam memajukan BUMDes.
2) Manajer
   Manajer dipilih berdasarkan persyaratan antara lain:
    Memiliki kemampuan dan atau pengalaman dalam pengelolaan
     usaha.
    Berpendidikan minimal SLTA.
    Diprioritaskan dari warga setempat yang telah berdomisili sekurang-
     kurangnya 2 (dua) tahun.
    Berkepribadian jujur, cakap, dan memiliki perhatian dalam
     perkembangan perekonomian desa.
   Tugas Manajer:
   a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan usaha BUMDes dengan
      mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemilik Saham.
   b. Mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes.
   c. Mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat desa
      melalui usaha BUMDes.
   d. Memupuk kerjasama/kemitraan usaha dengan berbagai pihak atas
      dasar saling menguntungkan.
   e. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk
      meningkatkan pendapatan asli desa.
   f. Membuat laporan perkembangan usaha dan keuangan secara
      berkala maupun pada tutup buku.
   g. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan BUMDes
      kepada Pemilik Saham.

3) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)
   TPM adalah tenaga yang mendampingi BUMDes dalam melaksanakan
   kegiatan BUMDes di Desa.
   Tugas dan tanggung jawab TPM :
   a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi BUMDes di Desa.
   b. Memfasilitasi BUMDes dalam kegiatan perencanaan.
   c. Memantau pencairan, penyaluran dan realisasi penggunaan dana
      program di Desa.
   d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan BUMDes.
   e. Memberikan bimbingan administrasi organisasi dan keuangan
      BUMDes.
   f. Memberikan bimbingan usaha BUMDes.
   g. Memfasilitasi penyusunan laporan BUMDes.
   h. Memfasilitasi pertanggungjawaban dan pelestarian program.


                             15
                 i. Melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan
                    Masyarakat    Kabupaten   dan     Provinsi    berkaitan dengan
                    pelaksanaan tugasnya.
                 j. Menyusun pelaporan kegiatan fasilitasi secara berkala.
                 k. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan the best practices
                    hasil pendampingan.
                 l. Melaporkan dengan segera apabila terjadi penyimpangan
                    pengelolaan atau penyalahgunaan dana program.

IX.    SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
       Untuk melaksanakan BUMDes dibutuhkan sarana/ prasarana :
       1. Bagi Bapemas Provinsi:
          a. Kantor sebagai sekretariat yang dilengkapi dengan meja kursi, peralatan
             Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, faximile dan kendaraan operasional.
          b. Hotel sebagai tempat untuk pelaksanaan sosialisasi, rapat koordinasi,
             verifikasi proposal maupun pelatihan bagi Pengelola program.
          c. Biaya operasional (BOP) Sektap untuk menunjang setiap kegiatan.

       2. Bagi Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten:
          a. Kantor sebagai sekretariat yang dilengkapi dengan meja kursi, peralatan
             Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, faximile dan kendaraan operasional.
          b. Ruangan sebagai tempat untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan
             sosialisasi program tingkat Kabupaten.
          c. BOP Sektap untuk menunjang setiap kegiatan.

       3. Bagi BUMDes :
          a. Kantor sekretariat yang disediakan oleh Pemerintah           Desa   beserta
             kelengkapannya terdiri dari: meja kursi, lemari file, ATK.
          b. Buku Standar Operasional Prosedur BUMDes.
          c. Ruang kerja Pengurus BUMDes.

X. PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGGANAN PENGADUAN MASALAH
      1. Untuk menumbuhkan proses pengawasan publik agar dapat berjalan dengan
         baik, maka pengelola program di Desa perlu memberikan informasi yang seluas-
         luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan
         kegiatan melalui :
        a. Papan Informasi yang berisi :
           1) Nama Program
           2) Jenis Kegiatan yang dilaksanakan desa
           3) Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan



                                           16
  b. Forum-forum pertemuan yang dilakukan di desa merupakan sarana efektif
     dalam penyampaian laporan dan evaluasi kegiatan.
2. Dalam rangka memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam
   pengawasan pelaksanaan Program, dibuka Pos Pengaduan Masyarakat untuk
   menampung pengaduan dari masyarakat secara langsung. Pengaduan
   Masyarakat dapat dialamatkan
  a. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten setempat.
  b. Bapemas Provinsi dengan alamat Jl. A. Yani 152 C Surabaya
     Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, Email: ppkm.jatim@gmail.com
3. Jenis-Jenis Pengaduan meliputi :
   a. Pengaduan berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur.
   b. Pengaduan berkaitan dengan penyimpangan, penyalahgunaan atau
      penyelewengan dana.
   c. Pengaduan berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah
      negatif dan merugikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan
      program.
4. Prinsip Penanganan permasalahan antara lain :
   a. Berjenjang, permasalahan yang muncul di tingkat desa, diselesaikan oleh
      BUMDes dan Kepala Desa. Bila pengelola di tingkat desa tidak berhasil
      menangani, maka dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi.
   b. Transparan dan Partisipatif, sejauh mungkin masyarakat diberitahu dan
      dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada.
   c. Proporsional, penanganan masalah sesuai dengan jenis dan cakupan
      kasusnya. Jika kasus berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus
      pada tingkatan prosedur saja. Namun apabila permasalahannya berkaitan
      dengan penyimpangan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani
      diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya
      penyelesaian masalah sedapat mungkin dilakukan dengan mengedepankan
      musyawarah.
   d. Obyektif, pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui
      mekanisme uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data
      yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan
      salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.
   e. Rahasia, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.
5. Tahapan Penanganan pengaduan meliputi :
  a. Registrasi
     Yakni pencatatan yang berkaitan dengan :
     1) Tanggal Pengaduan,
     2) Identitas pengirim atau pengadu,
     3) Isi Pengaduan.

                                    17
  b. Uji silang dan Analisis
     1) Uji silang digunakan untuk mendapatkan, [i] Kepastian permasalahan
          yang menyangkut, subyek, lokasi, data kuantitatif dsb, [ii] mendapatkan
          informasi tambahan.
     2) Analisis dilakukan untuk menggambarkan, [i] hasil uji silang, [ii] risalah
          permasalahan hasil uji silang, [iii] rekomendasi penanganan.
  c. Tindak turun tangan (Investigasi)
     1) Klarifikasi masalah di lapangan.
     2) Investigasi lapang.
     3) Penyelesaian masalah.
     4) Jika ada unsur tindak pidana maka difasilitasi melalui jalur hukum.
  d. Pemantauan dan investigasi Lanjutan
     Pemantauan dimaksudkan sebagau kendali penanganan pengaduan, sehingga
     diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya, dengan pendekatan
     kunjungan lapangan atau investigasi apabila permasalahannya tidak kunjung
     selesai atau permasalahannya semakin luas.
6. Status Masalah
   Masalah dinyatakan selesai bila :
   1) Ada langkah-langkah nyata/kongkrit terhadap penanganan masalah,
      meliputi :
       Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prosedur termasuk adanya
          intervensi yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan
          program, maka prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang
          dilakukan berdasarkan intervensi negatif tersebut telah dikembalikan
          sesuai dengan aturan yang seharusnya.
       Kegiatan yang terbengkalai dapat diselesaikan sesuai dengan rencana
          yang telah disepakati.
       Jika ada penyimpangan dana, maka dana yang disimpangkan telah
          dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai
          peruntukannya.
       Terhadap masalah yang penangananya sudah sampai pada wilayah
          hukum, maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah pada pihak
          pengadilan.
   2) Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan
      pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.




                                      18
XI.PENUTUP
   Standar Pelayanan Publik BUMDes Tahun 2010 ini disusun sebagai landasan
   dan arah bagi implementasi pengelolaan program. Untuk mewujudkan
   keterpaduan pengelolaan Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan program
   penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi
   perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan program-program penanggulangan
   kemiskinan. Pemerintah Kabupaten bilamana perlu dapat menyusun kebijakan-
   kebijakan lokal sebagai jabaran Standar Pelayanan Publik ini dengan
   mengakomodasi keragaman karakteristik dan konteks permasalahan masing-
   masing Kabupaten.
   Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Pelayanan Publik ini, akan dijabarkan
   lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur BUMDes yang merupakan
   bagian tidak terpisahkan dari SPP ini.




                                                 KEPALA BADAN
                                           PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
                                              PROVINSI JAWA TIMUR




                                            TOTOK SOEWARTO, SH, M.Si
                                                 Pembina Utama Muda
                                             NIP. 19531229 198002 1 002




                                      19

								
To top