analisa permasalahan keppres ri no 34 tahun 2003 _tugas agraria_ by DeejaySatugusSusanto

VIEWS: 76 PAGES: 2

									Nama           : Satugus Susanto,SE.SH.

Nim            : 1292461019

Fakultas       : Hukum        Udayana

Jurusan        : Magister Kenotariatan

Semester       :1

Tahun          : 2012




  Analisis Permasalahan : Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003
     KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN
Kesimpulan :

Bidang pertanahan menurut sifatnya dan pada dasarnya adalah merupakan tugas pemerintah
pusat. Demikian dinyatakan di dalam penjelasan :

      Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG
                                   PERTANAHAN.

                                             Pasal 2

(1). Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh
     Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) .Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
        a. pemberian ijin lokasi;
        b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
        c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
        d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
           pembangunan;
        e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
           kelebihan maksimum dan tanah absentee;
        f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
        g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
        h. pemberian ijin membuka tanah;
        i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota

Dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 KEBIJAKAN NASIONAL DI
BIDANG PERTANAHAN. Semua persoalan tanah kewenangannya ada di pemintah pusat,
kecuali sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten / Kota
yaitu :
   1.   Izin Lokasi
   2.   Penyelenggaraan tanah untuk kepentingan pembangunan
   3.   Penyelesaian sengketa tanah garap
   4.   Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
   5.   Penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan
        maksimum dan tanah absentei
   6.   Penetapan penyelesaian masalah ulayat
   7.   Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
   8.   Pemberian izin membuka tanah
   9.   Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten / Kota



Saran :

       Dengan dilimpahkannya Kewenangan di bidang pertanahan, diharapkan pemerintah
        Kabupaten / Kota segera membentuk struktur Organisasi yang berkenaan dengan bidang
        tersebut. Tindak lanjut dari pelimpahan tersebut hendaknya Pemerintah Kabupaten / Kota
        segera membuat Peraturan Daerah yang berkenaan dengan hal tersebut sekaligus
        mengadakan sosialisasi penyuluhan hukum mengenai kewenangan uang dilimpahkan
        tersebut kepada masyarakat setempat.

       Penerbitan Keppres ini berdasarkan dasar-dasar pertimbangannya bersifat sentralistik.

       Sentralistik merupakan salah satu ciri dari Konfigurasi politik yang otoriter

       Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia

       Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA perlu
        diwujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu

       Kewenangan bidang pertanahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada,
        adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat/ merupakan urusan sentralistik

       Urusan-urusan perijinan yang berkaitan dengan pertanahan sebagian merupakan urusan
        pemerintah daerah/ desentralisasi

								
To top