OPTIMALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN MARITIM RI - PNG DALAM by 5Zq76Q

VIEWS: 355 PAGES: 114

									TERBATAS




TERBATAS
                                 TERBATAS


OPTIMALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN MARITIM RI - PNG
                 DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI


                                   BAB I

                              PENDAHULUAN


1.   Umum

     a.     Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga
     dan perbatasan maritim dengan sepuluh negara tetangga. Permasalahan
     perbatasan dengan negara-negara tersebut belum terselesaikan secara
     tuntas, seperti masih banyak permasalahan delimitasi batas wilayah,
     aktivitas berkaitan dengan ekonomi serta sosial budaya masyarakat yang
     tinggal di perbatasan   yang tidak menutup kemungkinan perlu dibuat
     kesepakatan bersama antar negara, dimana semua aspek permasalahan
     perbatasan tersebut akan berpengaruh pada bidang pertahanan keamanan
     negara.

     b.     Perbatasan maritim Indonesia dengan Papua New Guinea meliputi
     dua bagian, yaitu sebelah Utara Kabupaten Jayapura dan sebelah Selatan
     Kabupaten Merauke dimana merupakan kawasan perbatasan yang
     mempunyai posisi strategis serta dapat berdampak terhadap hankam.
     Fungsi wilayah perbatasan sebagai outlet terdepan Indonesia, dimana
     terjadi banyak pelintas batas dari Indonesia ke Papua New Guinea maupun
     dari Papua New Guinea ke Indonesia, disisi lain kurangnya pos lintas batas
     yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta sumber daya manusia sekitar
     perbatasan yang rendah memungkinkan munculnya ancaman pertahanan
     keamanan semakin besar.

     c.     Pengelolaan perbatasan maritim selama ini masih sangat dirasakan
     kurang optimal dan kurang terpadu, bahkan         terjadinya tarik-menarik
     kepentingan antara berbagai pihak secara horizontal, sektoral maupun
     vertikal.


                                                             / Penanganan …..

                                 TERBATAS
                                  TERBATAS


                                       2


            Penanganan masalah wilayah perbatasan bukan hanya tanggung
      jawab pemerintah pusat saja, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah.
      Selain itu Pengelolaan wilayah perbatasan   masih banyak terfokus pada
      perbatasan darat yang dirasakan mempunyai permasalahan yang lebih
      sering dan komplek. Namun kenyataannya permasalahan batas darat juga
      berdampak    pada   perbatasan   maritim.   Dengan   adanya   perubahan
      pandangan arah pembangunan ekonomi untuk saat ini dan dimasa depan,
      sektor kelautan lebih diutamakan (sea base oriented), maka kepastian
      hukum dan penegakan hukum        kegiatan di sektor laut perlu mendapat
      perhatian.

      d.    Kebijakan dalam berbagai pembangunan sektor riil di pulau-pulau
      kecil terluar maupun wilayah pesisir sekitar perbatasan sehingga kegiatan
      sosial budaya, ekonomi dan perdagangan tergantung pada negara tetangga
      dapat menimbulkan penurunan kecintaan terhadap negara serta keinginan
      disintegrasi dari NKRI. Untuk itu perlu adanya kajian perbatasan maritim
      untuk menjaga tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.    Maksud dan Tujuan
      Maksud Penulisan Kajian ini adalah mengkaji pengelolaan perbatasan
maritim antara Indonesia dengan Papua New Guinea dari aspek asta gatra yaitu
geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan. Adapun tujuan disusunnya kajian ini adalah
sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan stakeholder yang terkait dalam
menentukan kebijakan dalam pengelolaan perbatasan maritim, agar tetap tegaknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.    Ruang Lingkup dan Tata Urut
      Ruang lingkup Penulisan ini adalah mengkaji kondisi saat ini tentang
pengelolaan wilayah perbatasan maritim dan kondisi pengelolaan yang diharapkan
serta menganalisa permasalahan dari 8 aspek (asta gatra) khususnya wilayah
Kabupaten/kota Jayapura dan kabupaten Merauke.
                                                               / Sedangkan ....


                                  TERBATAS
                                     TERBATAS


                                          3


Sedangkan tata urut penulisan ini, disusun sebagai berikut :



      BAB    I      Pendahuluan
      BAB II        Landasan Pemikiran
      BAB III       Kondisi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Maritim RI - Papua
                    New Guinea saat ini
      BAB IV        Perkembangan Lingkungan Strategis
      BAB V         Kondisi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Maritim RI - Papua
                    New Guinea yang diharapkan
      BAB VI        Analisa
      BAB VII       Konsepsi Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan
                    Maritim RI - Papua New Guinea
      BAB VIII      Penutup

4.    Pengertian

      a.     Batas Maritim antar negara adalah garis batas laut (maritim) antar
      NKRI dengan negara - negara tetangga yang terdiri dari batas Laut Teritorial
      (laut wilayah), Zone Tambahan, Zone Ekonomi Eksklusif serta Landas
      Kontinen.

      b.     Laut Teritorial (Territorial Sea) adalah perairan yang membentang
      sejauh 12 mil laut kearah laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan
      (diukur dari titik-titik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi).

      c.     Zona Tambahan (Contiguous Zone) adalah daerah laut yang
      terbentang tidak lebih dari 24 mil laut diukur dari garis pangkal.




                                                                           / d. Zona .....


                                     TERBATAS
                               TERBATAS


                                    4


d.     Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah daerah laut yang membentang
sejauh 200 mil laut dan yang dihitung dari garis pangkal. Di zona ini negara
pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi
sumber-sumber energi laut serta konservasi dan mengurus sumber
kekayaan     alam    hayati dan non hayati       juga kewenangan mengatur
pemeliharaan lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan dan pembangunan
anjungan-anjungan serta pulau-pulau buatan di laut.          Selain itu negara
pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan
bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi.

e.     Landas Kontinen (Continental Shelf) adalah bagian dasar laut dan
tanah dibawahnya yang menyambung dari laut teritorial negara pantai,
melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai kepada ujung
luar dari tepian kontinen atau sampai dengan jarak 200 mil laut dari garis
pangkal dari mana laut teritorial diukur serta tidak melebihi 350 mil laut.

f.     Strategi adalah cara yang meliputi seni dan pengetahuan yang
diterapkan dalam mencapai tujuan.

g.     Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap
bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara.

h.     Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya
nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk
menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan
segenap bangsa dari segala ancaman dan gangguan.




                                                               / i. Kesatuan .....


                               TERBATAS
                                    TERBATAS


                                         5

     i.     Kesatuan wilayah adalah suatu kondisi dimana wilayah negara
     merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dipisah-pisahkan baik secara
     geografi, ekonomi, politik dan sosial budaya maupun yuridis. Sebagai suatu
     negara kepulauan, kesatuan wilayah Indonesia meliputi gugusan-gugusan
     pulau, termasuk bagian pulau-pulau, perairan diantaranya dan lain-lain
     wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya,
     sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan
     satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki dan secara historis
     dianggap demikian.

     j.     Konvensi adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
     Hukum Laut 1982.

     k.     Pertahanan Laut Nusantara merupakan strategi operasional TNI - AL
     yang bersifat spesifik serta teknis matra laut.


5.   Dasar.

     a.     Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI
     Nomor : Skep/1012/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Petunjuk
     Pelaksanaan     Program     dan   Anggaran        unit   Organisasi   Departemen
     Pertahanan T.A. 2007.

     b.     Surat Sekjen Dephan Nomor : R/1012/XII/2006 tanggal 26 Desember
     2006, tentang Alokasi Anggaran T.A. 2007.

     c.     Surat Keputusan Ditjen Strahan Dephan Nomor : Skep/02/I/2007
     tanggal 2 Januari 2007, tentang Program Kerja dan Anggaran Ditjen Strahan
     Dephan T.A. 2007.

     d.     Surat Perintah Dirwilhan Strahan Dephan Nomor : Sprin /1040/VIII/
     2007 tanggal 7 Agustus 2007, tentang Susunan Anggota Kelompok Kerja
     “Kajian Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Maritim RI – PNG”.


                                                                           / BAB II …..
                                    TERBATAS
                                     TERBATAS


                                       BAB II

                             LANDASAN PEMIKIRAN


6.     Umum

       Semua negara tidak bisa disebut sebagai negara yang merdeka dan
berdaulat apabila tidak mempunyai faktor eksistensial yang disebut wilayah tertentu
dengan batas-batas tertentu (a defined territory).       Kondisi obyektif Indonesia
sebagai NKRI secara geografis adalah sebuah negara yang memiliki wilayah
tertentu yang bukan merupakan sebuah benua atau daratan semata, tetapi sebuah
negara yang wilayah atau dimensi wilayah nasionalnya merupakan kesatuan dari
tiga dimensi wilayah yaitu darat, laut dan udara serta memiliki konfigurasi teritorial
dengan ciri khusus sebagai satu Negara Kepulauan.
       Negara Kepulauan Indonesia adalah sebuah negara yang sejak zaman
purba pun telah menjadi ‘tanah air’, ‘tumpah darah’ dan tempat tinggal, serta ruang
hidup (lebens raum) bangsa Indonesia. Hal ini secara historis dan geopolitis juga
telah tercantum dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sumpah Pemuda 28
Oktober 1928 tersurat dalam simbol perjuangan tersebut dengan sebutan “Tanah
Air” dan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan sebutan ”Tumpah Darah”
Indonesia.   Kondisi obyektif tersebut diperkuat dengan adanya Konvensi Hukum
Laut   Internasional (UNCLOS tahun 1982) yang pada pasal 46 secara tegas
mengakui adanya Negara Kepulauan atau archipelagic state dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dalam undang-undang
nasional.    Disisi lain secara konstitusional berkaitan dengan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang pada pasal 25.A UUD 1945, telah secara tegas
dinyatakan pada Bab IX A tentang wilayah negara bahwa, NKRI adalah sebuah
Negara Kepulauan yang berciri Nusantara.         Menurut hukum laut internasional,
yang dimaksud dengan Negara Kepulauan adalah sebuah negara yang terdiri dari
seluruhnya atau sebagian kepulauan dengan perbandingan luas perairan dan luas
daratan 1: 1 hingga 1: 9. Sedangkan yang dimaksud dengan kepulauan adalah
kelompok pulau-pulau, termasuk bagian dari pulau, air yang menghubungkan dan
yang berada di


                                                                         / sekitar …..

                                     TERBATAS
                                     TERBATAS


                                          7
sekitar pulau-pulau tersebut atau ciri-ciri alam yang lain (natural feature) yang
demikian erat kaitanya, sehingga pulau-pulau, perairan dan fenomena alam
tersebut membentuk satu kesatuan geografis, ekonomis dan politis yang bersifat
intrinsik atau karena secara historis memang telah diakui sebagai demikian
adanya.
      Konfigurasi wilayah nasional Indonesia yang sejak tanggal 17 Agustus 1945
kita proklamasikan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan kini telah
diperkuat oleh konvensi hukum Internasional sebagai suatu Negara Kepulauan
(archipelagic state), memiliki kedaulatan penuh atas semua yang ada didalamnya
sampai dengan batas-batas teritorial yang jelas selebar 12 mil laut dari garis dasar,
disamping itu NKRI memiliki hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan
landas Kontinen Indonesia sampai dengan            200 mil laut atau lebih       yang
mengelilingi seluruh NKRI. Lokasi, konfigurasi teritorial dan posisi geografis berikut
sumber daya nasional yang dimiliki itulah yang wajib dipakai sebagai landasan
untuk menyusun Pola dan Rencana Pembangunan NKRI. Orientasi pembangunan
yang tepat adalah yang didasarkan pada kondisi obyektif wilayah negara, sasaran
yang ingin dicapai dan dihadapan pada perkembangan lingkungan strategis yang
ada bagi NKRI sebagai suatu Negara Kepulauan yang berciri Nusantara yang
memiliki posisi strategis dalam mendukung kepentingan politik, ekonomi dan
pertahanan keamanan negara.        Perlu juga digaris bawahi disini bahwa dalam
menyusun Pola dan rencana Pembangunan, faktor wilayah tidak dapat dipisahkan
dari Pembangunan rakyat/masyarakat Indonesia, karena wilayah NKRI adalah
ruang hidup bangsa Indonesia yang turut mewarnai falsafah, pandangan hidup dan
ideologi nasional bangsa.      Begitu juga faktor rakyat dan wilayah tidak bisa
dilepaskan dari faktor Pemerintah Negara.
      Agar pengelolaan wilayah perbatasan tetap mengacu pada keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya suatu koridor sebagai
landasan yang komprehensif, integral dan terpadu          yaitu : Pancasila sebagai
Landasan Idiil, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Wawasan Nusantara
sebagai   Landasan     Visional   dan   Ketahanan    Nasional    sebagai   Landasan
Konsepsional serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagai landasan
operasional.
                                                                   / 7. Pancasila .....


                                     TERBATAS
                                        TERBATAS


                                             8


7.    Pancasila sebagai Landasan Idiil

      Dalam menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan wilayah, khususnya
wilayah perbatasan agar implementasinya tidak menimbulkan keraguan dan
konsisten terhadap keutuhan NKRI harus dilandasi nilai-nilai luhur yang terkandung
dalam setiap sila Pancasila.         Sila-sila dalam Pancasila terutama sila ke 3
“Persatuan Indonesia” dan sila        ke 5 yang menyebutkan “Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia” jelas terkandung makna agar dalam mengelola seluruh
wilayah Indonesia baik di perkotaan maupun daerah terpencil seperti wilayah
perbatasan harus dapat dirasakan adanya keadilan, kesejahteraan yang dapat
menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara profesional,                 sehingga dapat
mendukung persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.
      Disisi lain pengelolaan perbatasan dimaksudkan, agar NKRI tetap utuh
dan bebas dari berbagai bentuk dan jenis ancaman baik dari dalam maupun
negara lain. Pandangan Bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Bangsa
Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan, untuk mengisi
kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan wilayah, bangsa Indonesia rela
mengorbankan jiwa dan raganya.          Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan
terakhir yang terpaksa harus ditempuh apabila semua usaha penyelesaian
perdamaian gagal. Perang hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa guna
mempertahankan kemerdekaan kelangsungan hidup dan kedaulatan negara serta
tujuan nasional.         Pandangan Bangsa Indonesia tentang Pertahanan Negara,
adalah upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara,
keutuhan bangsa dan wilayah, serta terpeliharanya keamanan nasional dan
terciptanya tujuan nasional. Oleh karena itu wilayah perbatasan maritim RI - PNG
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI harus dapat
dipertahankan      dan    dikelola   agar   dapat   memberikan   nilai    tambah   bagi
kesejahteraan masyarakat dan khususnya masyarakat yang tinggal disekitarnya.
Dengan adanya masyarakat yang hidup sejahtera akan dapat meningkatkan
persatuan dan kesatuan bangsa dan dengan adanya persatuan dan kesatuan
bangsa akan mampu menjaga keutuhan NKRI.

                                                                            / 8. UUD …..

                                        TERBATAS
                                  TERBATAS


                                       9


8.    UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional

      Pengelolaan perbatasan suatu negara akan berhasil, apabila Pengelolaan
perbatasan itu dilaksanakan di dalam sebuah Pola dan Rencana Pengelolaan
perbatasan yang didasarkan kepada landasan yang tepat yaitu kondisi obyektif
negara yang bersangkutan. Bagi NKRI, kondisi obyektif yang dimaksud adalah
kondisi fisik dan non fisik yang dimiliki oleh bangsa. Non fisik berupa semangat
perjuangan, cita-cita perjuangan nasional 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD
1945, serta latar belakang sejarah. Landasan fisik dan non fisik tersebut
menyangkut terutama sendi-sendi eksistensial negara dan non eksistensial NKRI
tetapi esensial sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat
      Pola Dasar Pengelolaan perbatasan adalah Kerangka Dasar Pengelolaan
perbatasan berlandaskan pada faktor-faktor dasar yang eksistensial sifatnya bagi
suatu Negara. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Pola Dasar
dilandaskan kepada faktor obyektif yang bersifat eksistensial bagi kelahiran dan
pertumbuhan NKRI yang berupa faktor-faktor demografi, geografi, geopolitik,
geoekonomi dan geososial yang semua prinsip-prinsipnya tertuang di dalam
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yang secara singkat dikategorikan ke
dalam falsafah bangsa atau pandangan hidup dan cita-cita nasional. Terkait
dengan faktor-faktor tersebut adalah sejarah kelahiran NKRI yang puncaknya
adalah pada Proklamasi 17 Agustus 1945 yang sering disebut sebagai historical
background lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara. Mengabaikan faktor-faktor
tersebut dalam menyusun Pola Dasar dan Rencana Pengelolaan wilayah
perbatasan, maka Pengelolaan wilayah perbatasan yang dijalankan tidak
mempunyai arah yang jelas dan tujuan yang nyata.

      Sedangkan Pola Bidang Pengelolaan wilayah perbatasan adalah pola yang
diterapkan pada tiap-tiap bidang pembangunan kehidupan masyarakat       wilayah
perbatasan sebagai bangsa dan bernegara serta merupakan elaborasi dari Pola
Dasar yang difokuskan pada masing-masing bidang, yang prinsip-prinsip dasarnya
juga telah ditetapkan di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.



                                                                    / Secara …..

                                  TERBATAS
                                       TERBATAS


                                          10



      Secara substansial, tujuan akhir Pengelolaan wilayah perbatasan adalah
sesuai visi pengelolaan wilayah perbatasan yaitu :          “ Menjadikan wilayah
perbatasan antar Negara sebagai wilayah yang aman , tertib, menjadi pintu
gerbang Negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin
terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

      Untuk menjaga keutuhan NKRI terutama di wilayah perbatasan dari semua
bentuk dan jenis ancaman baik dari dalam maupun negara lain serta timbulnya
gerakan separatis, karena ketidakpuasan, sehingga mendorong terjadinya
disintegrasi bangsa. Maka pola pikir dan pola tindak dalam pengelolaan wilayah
perbatasan harus berlandaskan pada UUD 45 sebagai dasar konstitusionil
terutama yang termaktub dalam pasal-pasal berikut ini :
      a.     Alinea   I    Pembukaan       UUD    1945,   mengamanatkan   bahwa
      sesungguhnya           kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh
      sebab itu penjajahan        diatas dunia harus dihapuskan karena     tidak
      sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.

      b.     Alinea   IV     Pembukaan     UUD    1945,   mengamanatkan   bahwa
      pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap warga negara dan
      seluruh tumpah darah         Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
      mencerdaskan         kehidupan    bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
      dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial.


      c.     Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga
      negara berhak dan wajib ikut serta usaha pembelaan negara.

      d.     Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Perekonomian
      nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
      kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
      kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
      ekonomi nasional.
                                                                / 9. Wawasan …..

                                       TERBATAS
                                     TERBATAS


                                          11


9.       Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.


       Ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah,
bangsa dan negara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi
tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan.
         Dengan demikian usaha atau perjalanan bangsa Indonesia dalam
menentukan identitasnya telah dicapai. Hakekat kesatuan darat (tanah) dan laut
(air) ini sebenarnya telah lama ada dalam kesadaran bangsa Indonesia. Hal ini
tercermin dalam kata “tanah air”, suatu istilah atau ungkapan yang tidak ada di
bangsa lain.
         Perjuangan Bangsa Indonesia berkaitan dengan wilayah negara, khususnya
wilayah perairan telah dimulai pada tahun 1957 dan diundangkan pada tahun 1960
(Undang-undang No. 4/Prp tahun 1960), selanjutnya ditindaklanjuti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi
dan Garis Pangkal.
         Perbedaan konsep Negara Nusantara dengan negara Wawasan Nusantara
adalah bahwa konsepsi Nusantara (archipelago concept) merupakan suatu
konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan suatu
wawasan (konsepsi) kesatuan politik dari pada bangsa dan negara yang
didasarkan atas konsepsi kewilayahan tersebut.
         Dengan lain perkataan kesatuan tanah dan air yang terkandung dalam
konsepsi nusantara merupakan wadah fisik bagi pengembangan wawasan
nusantara. Wawasan Nusantara sebagai suatu wawasan kesatuan bangsa dan
negara     meliputi   bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial kebudayaan dan
pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan harus mengacu
kepada Wawasan Nusantara, yaitu konsep persatuan dan kesatuan, Bhinneka
Tunggal Ika, kebangsaan, negara kebangsaan, negara kepulauan dan geopolitik.




                                                                / a. Konsep …..


                                     TERBATAS
                               TERBATAS


                                   12


a.    Konsep Persatuan dan Kesatuan. Pengelolaan perbatasan harus
berpedoman kepada konsep persatuan dan kesatuan artinya Pengelolaan
perbatasan diarahkan guna menjaga keutuhan wilayah perbatasan untuk
tetap dalam bingkai NKRI dan mencegah setiap bentuk dan jenis ancaman
yang membahayakan      persatuan        dan kesatuan bangsa serta integritas
wilayah NKRI.


b.    Konsep Bhineka Tunggal Ika. Pengelolaan perbatasan berorientasi
kepada konsep Bhineka Tunggal Ika, artinya Pengelolaan perbatasan harus
berkaitan dengan    kemampuan dan sumber daya alam yang ada untuk
digunakan bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan suku atau wilayah
tertentu sehingga tercapai kesejahteraan untuk seluruh bangsa dan negara.


c.    Konsep Kebangsaan. Pengelolaan perbatasan harus berpedoman
pada konsep kebangsaan artinya, Pengelolaan perbatasan harus melibat-
kan segenap komponen bangsa dilandasi dengan semangat kebangsaan
dan nasionalisme Indonesia.


d.    Konsep Negara Kebangsaan. Pengelolaan perbatasan                harus
berorientasi kepada konsep negara kebangsaan, artinya, Pengelolaan
perbatasan   harus mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah. Hal ini
mengingat permasalah      perbatasan yang ada pada suatu wilayah akan
dirasakan juga oleh daerah lain sebagai permasalahan bersama dan
diselesaikan secara nasional


e.    Negara Kepulauan.        Indonesia   adalah negara kepulauan dimana
hak-hak dan kewajiban kedaulatan dijamin oleh Hukum internasional
(UNCLOS’82).




                                                                 / Dalam …..


                               TERBATAS
                                TERBATAS


                                   13


      Dalam Pengelolaan perbatasan harus mempertimbangkan bentuk
dan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsekuensi
dari negara kepulauan adalah adanya batas maritim dengan negara-negara
tetangga. Indonesia memiliki 10 perbatasan maritim dan 3 perbatasan darat
dengan negara tetangga. Permasalahan perbatasan maritim tidak hanya
permasalahan teknis delimitasi dan delineasi, tetapi     juga permasalahan
Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Untuk itu
diperlukan pengelolaan perbatasan secara komprehensif, integral dan
terpadu dari beberapa sektor.


f.    Geopolitik. Pengelolaan perbatasan harus memperhatikan geopolitik,
artinya Pengelolaan perbatasan, harus mempertimbangkan tiga elemen
Geopolitik Indonesia, yaitu :


       1)    Posisi strategis Indonesia terletak diantara dua Benua yaitu :
       Asia dan Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan
       Pasifik. Posisi tersebut pada satu sisi menempatkan Indonesia
       sebagai negara yang memegang peran cukup penting di kawasan
       regional Asia Tenggara, namun disisi lain sangat rawan terhadap
       masuknya     berbagai kepentingan, sehingga     mengandung potensi
       ancaman laten yang bisa masuk dari     berbagai     arah lewat laut.
       Disamping itu, wilayah Indonesia juga digunakan sebagai jalur
       penghubung terdekat antar negara-negara         yang ada di kedua
       kawasan tersebut, sehingga       seharusnya memperoleh beberapa
       keuntungan strategis baik Ekonomi, Sosial dan Budaya serta
       khususnya bagi pertahanan negara di laut, apabila peluang tersebut
       dimanfaatkan dengan baik.




                                                           / 2) Geografi .....



                                TERBATAS
                                   TERBATAS


                                         14


             2)     Geografi Indonesia berbentuk kepulauan. Dengan konstelasi
             geografi seperti ini, maka Indonesia terbuka dari berbagai arah dan
             berbagai bentuk ancaman yang dapat mempengaruhi kondisi
             pertahanan serta stabilitas keamanan negara. Konstelasi tersebut
             sekaligus    merupakan     hambatan    atau   tantangan   yang    perlu
             dipertimbangkan    dalam    menyusun    suatu   konsep    Pengelolaan
             perbatasan


             3)    Perairan yurisdiksi nasional. Luas perairan yang menempati
             dua pertiga wilayah nasional mengandung sumberdaya alam sangat
             potensial, sehingga dapat mengundang minat bangsa-bangsa lain
             untuk memanfaatkan secara illegal,      hal ini akan menjadi sumber
             konflik yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara
             yang oleh bangsa Indonesia sebagai wawasan atau cakrawala
             pandang dengan menganggap bahwa wilayah Indonesia berikut
             isinya sebagai satu kesatuan utuh, harus dapat dipertahankan
             termasuk wilayah perbatasan.


10.   Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional.


      Pengelolaan perbatasan      berpedoman kepada empat azas Ketahanan
Nasional yaitu azas kesejahteraan dan keamanan, azas komprehensip integral
atau menyeluruh terpadu, azas mawas ke dalam dan keluar serta azas
kekeluargaan.


      a.     Azas kesejahteraan dan keamanan, berarti bahwa Pengelolaan
      perbatasan jangan hanya dilihat dari pendekatan keamanan saja, namun
      juga dilihat dari   aspek kesejahteraan, dan keduanya harus ditempatkan
      secara berdampingan, seimbang, selaras dan serasi.




                                                                       / b. Azas .....

                                   TERBATAS
                                    TERBATAS


                                            15


      b.    Azas komprehensif integral, berarti bahwa Pengelolaan perbatasan
      harus mempertimbangkan         berbagai aspek kehidupan bangsa, yaitu :
      geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi,
      sosial budaya dan pertahanan keamanan secara komprehensif dan integral.
      Pengelolaan   perbatasan      tidak    hanya   menjadi   tanggungjawab    dan
      wewenang pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tugas dan kewajiban
      pemerintah daerah.


      c.    Azas mawas kedalam               dan keluar. Mawas kedalam, berarti
      Pengelolaan perbatasan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
      kemakmuran     masyarakat , sehingga dapat mencegah ancaman yang
      datang dari dalam negeri, sedangkan            mawas     keluar, pengelolaan
      perbatasan ditujukan untuk menghadapi semua bentuk dan jenis ancaman
      yang datang dari luar negeri, serta diharapkan dapat menjalin kerjasama
      antara negara tetangga sehingga terjalin hubungan bilateral dan multilateral
      secara harmonis menghindarkan dari perselisihan dan konflik antar negara
      serta saling menguntungkan


      d.    Azas    kekeluargaan,     berarti    bahwa   Pengelolaan    perbatasan
      merupakan tangung jawab          bersama segenap komponen bangsa, Oleh
      karena itu penyelenggaraan harus melibatkan segenap komponen bangsa
      dengan tidak melihat suku, agama, bahasa dan kebudayaan untuk
      kepentingan bersama.


      Ketahanan nasional bangsa Indonesia saat ini bila ditinjau dari berbagai
aspek Astagatra masih dalam kondisi yang belum stabil, kondisi tersebut apabila
tidak diatasi akan dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional
khususnya untuk pembangunan di wilayah perbatasan hingga pada akhirnya dapat
mengganggu keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI.




                                                               / 11. Perundang .....

                                    TERBATAS
                                 TERBATAS


                                      16


11.   Perundang-undangan.

      a.   Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara :

            1)    Bab III tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara pasal 8
            ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa komponen cadangan dan
            komponen pendukung antara lain terdiri dari Warga Negara, SDA,
            SDB serta Sarana dan Prasarana Nasional.


            2)    Bab V tentang Pembinaan Kemampuan Pertahanan pasal 20
            ayat (1), (2), menyatakan Pembinaan kemampuan pertahanan
            Negara ditujukan untuk terselenggaranya sistem pertahanan negara
            Indonesia yang dilakukan dengan mendayagunakan segala sumber
            daya nasional yang ada.


           3)      Pelaksanaan    pembangunan      di     daerah   juga   harus
           memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan.


      b.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.
            Beberapa pertimbangan perlu dikeluarkannya Undang-undang Nomor
      6 Tahun 1996 adalah :
            1)    Bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang
            bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan
            pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan
            Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4
            Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia telah menetapkan
            wilayah perairan Negara Republik Indonesia;
            2)    Bahwa bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan
            konsepsi hukum negara kepulauan dengan dimuatnya ketentuan
            mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam bab IV.


                                                                   / Konvensi…..


                                 TERBATAS
                            TERBATAS


                                 17


      Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang
      telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985
      tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the
      Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);

      3)     Bahwa pengaturan hukum negara kepulauan ditetapkan
      dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan
      Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim
      hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV
      Konvensi tersebut pada huruf b;

      d)     Bahwa sehubungan dengan itu, serta untuk menetapkan
      landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia,
      kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan
      Indonesia   dalam   rangka      pembangunan   nasional    berdasarkan
      Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4
      Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan
      Undang-Undang yang baru.

      Dalam Undang-Undang Nomor           6 Tahun 1996 Tentang Perairan
Indonesia bahwa kedaulatan perairan       Indonesia meliputi laut teritorial,
perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut
teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan
tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya.

      Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang
udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional
lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




                                                        / c.   Peraturan.....


                            TERBATAS
                              TERBATAS


                                  18


c.    Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang Hak dan
Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut
Kepulauan.
      Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan berkewajiban untuk
menyiadakan alur laut untuk kapal-kapal dan pesawat asing dalam melintasi
wilayah Indonesia. Hal tersebut telah dilakukan oleh Indonesia yang
menyediakan 3 alur laut ( ALKI) dengan percabangannya.
      ALKI tersebut dari segi pertahanan merupakan pagar batas bagi
kapal dan pesawat udara asing dalam melintasi wilayah perairan Indonesia.
Pelanggaran wilayah ALKI yang telah ditetapkan dapat diartikan sebagai
tindakan pelanggaran kedaulatan bangsa dan negara. Dalam Peraturan
Pemerintah ini selain memuat tentang hak          juga mengatur mengenai
kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan haknya
berlayar di ALKI.
      Pasal 2
      Kapal dan pesawat udara asing dapat melaksanakan Hak Lintas
AlurLaut Kepulauan, untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian
laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona
ekonomi eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.
      Pasal 3 ayat 1
      Pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilakukan melalui alur laut atau melalui udara di atas alur laut
yang ditetapkan sebagai alur laut kepulauan yang dapat digunakan untuk
pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tersebut sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 11.
      Ayat 2
      Pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini di bagian-bagian lain Perairan
Indonesia dapat dilaksanakan setelah di bagian-bagian lain tersebut
ditetapkan alur laut kepulauan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan
Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tersebut.
                                                                  / Pasal 4.....


                              TERBATAS
                            TERBATAS


                                 19
      Pasal 4 ayat 1
      Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur
Laut Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur
laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit
yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang.
      Beberapa larangan yang harus ditepati oleh kapal dan peasawat
udara asing yang disarikan dari pasal-pasal dalam PP nomor 37 Tahun
2002 diantaranya adalah :
      1)     Tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke kedua sisi
      dari garis sumbu dari 25 (dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi dari
      garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan
      pesawatudara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke
      pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik
      yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut
      kepulauan tersebut.

      2)     Kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan Hak
      Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau
      menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah,
      atau kemerdekaan politik Republik Indonesia.

      3)     Tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan
      menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan
      amunisi.

      4)     Kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah,
      pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan
      tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia.

      5)     Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan Hak
      Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau
      melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh
      melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang
      yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.
                                                            /6)   Kapal.....
                            TERBATAS
                           TERBATAS



                                 20


     6)     Kapal atau pesawat udara asing, tennasuk kapal atau pesawat
     udara riset atau survey hidrografi, sewaktu melaksanakan Hak Lintas
     Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan kegiatan riset kelautan
     atau survey hidrografi, baik dengan mempergunakan peralatan
     deteksi   maupun    peralatan    pengambil   contoh,   kecuali    telah
     memperoleh izin untuk hal itu.
d.   UU Nomor : 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
     UU tentang Landas Kontinen merupakan dasar dalam pengelolaan
perbatasan maritim selain Undang- Undang lain. Dalam undang–undang
Landas Kontinen menyebutkan bahwa :
     1)     Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah
     dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana
     diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 sampai
     dengan kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin
     diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

     2)     Kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa
     lainnya didasar laut dan atau di dalam lapisan tanah dibawahnya
     bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis
     silinder yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak
     bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau
     lapisan tanah dibawahnya.

     3)     Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di
     Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya pada Negara

     4)     Dalam hal ini landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-
     depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan
     dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan
     negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan
     untuk mencapai suatu perjanjian.


                                                                 /Namun.....
                           TERBATAS
                              TERBATAS


                                 21


       Namun demikian seharusnya UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas
Kontinen ini harus segera direvisi karena sudah tidak sesuai dengan
Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS’82) yang telah diratifikasi
dengan UU No. 17 tahun 1985


e.    Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif .

      Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti
zona ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan
memanfaatkan segenap sumber daya alam hayati maupun non hayati yang
terdapat di zona ekonomi eksklusif.
      Berhubungan dengan hal yang dikemukakan di atas maka untuk
melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan
kebutuhan ekonomi bagi rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di
bidang pemanfaatan sumber daya alam non hayati, perlindungan dan
pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan, Pemerintah
Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan
Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
      Rezim hukum internasional tentang zona ekonomi eksklusif telah
dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut Ketiga dan praktek negara (State
Practice) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari
bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh
kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas.
      Zona ekonomi eksklusif juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-
kepentingan negara pantai dibidang pelestarian lingkungan laut serta
penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber
daya alam di zona tersebut.




                                                            / Konvensi.....
                              TERBATAS
                             TERBATAS


                                  22


      Konvensi     Perserikatan   Bangsa-bangsa     tentang   Hukum       Laut
memberikan kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak
berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat
di zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan
pelaksanaan hak berdaulat tersebut.        Selain dari pada itu Indonesia
berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di zona ekonomi
eksklusif antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan serta
kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona ekonomi
eksklusif.
      Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam
hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka sesuai dengan Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, negara lain dapat ikut
serta memanfaatkan sumber daya alam hayati sepanjang Indonesia belum
sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati tersebut.
      Di     samping   pengumuman      asas-asas   dan   dasar-dasar    pokok
kebijaksanaan di atas yang terutama ditujukan kepada dunia luar dan
kebijakan tersebut perlu pula dituangkan dalam suatu undang-undang agar
mendapatkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat dengan
demikian tercapai pula kepastian hukum. Undang-undang ini menetapkan
ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dari
ketentuan undang-undang ini akan diatur dalam peraturan perundang-
undangan lainnya.




                                                                 / BAB III .....


                             TERBATAS
                                  TERBATAS


                                      BAB III

         KONDISI PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN MARITIM
                 INDONESIA - PAPUA NEW GUINEA SAAT INI

12.   Umum
      Posisi Propinsi Papua secara geografis berbatasan langsung dengan
Negara Papua New Guinea (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke) yang
memiliki pemasalahan perbatasan tersendiri. Permasalahan wilayah perbatasan
negara tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis (LINGSTRA) baik
internasional, nasional maupun regional. Dalam era globalisasi ini, dunia makin
terorganisasi dan makin tergantung satu sama lain serta saling membutuhkan.
Konsep keterkaitan dan saling ketergantungan (linkages and dependency) dalam
masyarakat internasional berpengaruh terhadap kondisi geografi, demografi,
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan (Hankam).
      Berbagai negara sambil tetap mempertahankan identitas serta batas-batas
teritorial negaranya, juga membuka hambatan fisik, administratif dan fiskal yang
membatasi gerak lalu lintas barang dan orang. Perkembangan kerjasama Republik
Indonesia dengan Papua New Guinea diharapkan akan dapat menciptakan
keterbukaan dan saling pengertian, sehingga dapat dihindarkan terjadinya konflik
perbatasan antar negara. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya hubungan
masyarakat perbatasan baik dari sudut sosial budaya maupun ekonomi.
      Pengelolaan perbatasan adalah semua program pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang meliputi
bidang   Ipoleksosbudhankam    guna     meningkatkan    taraf   hidup   masyarakat
perbatasan agar tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      Dalam pengelolaan perbatasan terdiri dari dua dimensi yaitu Uni lateral
dimana setiap stake holder yang terkait mempunyai program kegiatan masing-
masing yang diterapkan di perbatasan dan dimensi Bilateral yaitu hubungan
kerjasama antara negara yang berbatasan dalam          mencegah dan menangani
semua permasalahan yang terjadi di perbatasan sehingga terjalin hubungan antar
negara berbatasan yang saling menghormati kedaulatan wilayah dan saling
menguntungkan.
                                                                   / Hubungan .....

                                  TERBATAS
                                     TERBATAS


                                           24


       Hubungan kerjasama bilateral sejak dibukanya hubungan diplomatik antara
kedua negara mengalami masa pasang surut, namun secara umum berjalan cukup
baik, bahkan akhir - akhir ini terlihat semakin harmonis. Hal ini antara lain ditandai
dengan rencana penambahan bentuk-bentuk kerjasama disamping yang selama ini
sudah berlangsung. Kurun waktu kerjasama bilateral RI - PNG adalah sebagai
berikut :
       a.    Sebelum tahun 1973.
             Pada masa ini hubungan diplomatik antara kedua negara sudah
       terbuka namun masih dalam tahap-tahap awal menjalin hubungan, kantor
       perwakilan RI yang ada di PNG masih pada tingkat Konsulat Jenderal
       demikian pula sebaliknya.

       b.    Tahun 1973 - 1975.
             Pada periode ini hubungan diplomatik antara kedua negara semakin
       meningkat, hal ini ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk
       keperluan tersebut serta ditingkatkannya status Konsulat Jenderal menjadi
       Kedutaan Besar RI di Port Moresby.

       c.    Tahun 1975 - 1990.
             Periode ini merupakan masa peletakan dasar-dasar kerjasama
       bilateral yang antara lain ditandai dengan disepakatinya dua buah
       persetujuan dasar oleh kedua negara yaitu :

             1)     Persetujuan dasar mengenai pengaturan perbatasan yang
              disebut   sebagai    Basic    Agreement    on   Border    Arrangement
              yang ditandatangani tahun 1973 yang kemudian direvisi pada tahun
              1979, 1984 dan terakhir pada tahun 1990.

              2)    Persetujuan mengenai kerjasama persahabatan yang disebut
              sebagai   Treaty of Mutual Respects, Friendship and Cooperation
              yang disepakati oleh kedua negara pada tahun 1986.


                                                                     / Disamping .....


                                     TERBATAS
                             TERBATAS


                                 25


      Disamping dua persetujuan dasar tersebut diatas pada periode ini
disepakati pula sebanyak 25 (dua puluh lima) kesepakatan baik yang berupa
Agreement maupun dalam bentuk Memorandum of Understanding.


d.    Tahun 1990 - 1997.
      Setelah periode peletakan dasar-dasar kerjasama maka selanjutnya
pada periode ini dilakukan pengisian dan perluasan hubungan bilateral
berupa kerjasama ekonomi dan perdagangan serta transportasi, yang
ditandai dengan disepakatinya Persetujuan Hubungan Udara pada tahun
1990 dan persetujuan antar Kadin RI dan PNG pada tahun 1993.


e.    Tahun 1997 - 2000.
      Periode mempersiapkan peningkatan hubungan bilateral yang
langsung   dirasakan   rakyat   banyak    melalui   peningkatan     hubungan
perdagangan antara kedua negara. Sebagai wujud usaha peningkatan
tersebut ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan antara
kedua negara pada tahun 2000.


f.    Tahun 2000 sampai sekarang.
      Pada periode ini kedua negara sudah menuju kearah pemantapan
hubungan bilateral dimana pembahasan bentuk kerjasamanya semakin
diperluas antara lain adalah bahwa : pada saat ini sedang dibahas
kesepakatan Perjanjian Penghindaran Pemberlakuan Pajak Berganda
sebagai tindak lanjut kerjasama di bidang perdagangan, serta rencana
kesepakatan tentang       Air Service Agreement sebagai tindak lanjut
kerjasama di bidang transportasi udara.      Disamping itu juga semakin
memperluas kerjasamanya di bidang lain seperti bidang Penegasan Batas,
Bidang Keamanan, Bidang Kerjasama antara Daerah dan lain-lain.
Beberapa kerjasama perbatasan antara Indonesia – Papua New Guinea
yang hingga saat ini dilaksanakan adalah :



                                                                  /a. Joint .....


                             TERBATAS
                             TERBATAS


                                 26

a.    Joint Border Committee (JBC).
      Komisi ini dibentuk sebagai realisasi dari Basic Agreement on Border
Arrangement . JBC merupakan forum pada tingkat Menteri Dalam Negeri
kedua negara untuk merumuskan arahan dan prosedur bagi sub-komisi
kerjasama bilateral kedua negara sesuai bidang masing-masing serta
menyelesaikan masalah - masalah yang belum dapat diselesaikan pada
tingkat sub-komisi. JBC merupakan forum yang membawahi sub-komisi -
sub-komisi yang ada        dan mempunyai agenda untuk mengadakan
pertemuan paling sedikit satu kali dalam setahun yang diselenggarakan
secara reciprocal and balance. Untuk pihak Indonesia dibentuk berdasarkan
Keppres RI Nomor 2 tahun 1983, yang kemudian dirubah melalui Keppres
RI Nomor 10 tahun 1985 dan terakhir dirubah menjadi Keppres RI Nomor 57
tahun 1985 dan sebagai Ketuanya adalah Menteri Dalam Negeri. Sampai
dengan tahun 2006 Komisi ini sudah mengadakan pertemuan sebanyak 25
kali. Isu-isu yang dibicarakan dalam forum ini secara umum menindaklanjuti
hasil-hasil kerjasama yang dicapai dalam pertemuan beberapa sub-komisi
dan menyelesaikan permasalahan yang tidak terselesaikan pada tingkat
sub-komisi. Kerjasama sub komisi itu adalah :

      1)     Joint Technical Sub-Committee on Survey, Demarcation and
      Mapping (JTSC-SDM)
             Sub komisi ini menangani masalah teknis survei penegasan
      batas, dan pemetaan daerah perbatasan serta hal-hal lain yang
      berkaitan dengan demarkasi. Forum ini dibentuk berdasarkan Surat
      Keputusan Mendagri Nomor : SK.185.508.94 tanggal 8 Juli 1985
      yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor :
      185.05.604 tanggal    1 September1994.
             JTSC-SDM mengadakan pertemuan paling sedikit         1 (satu)
      kali setahun dengan prinsip reciprocal and balance. Hasil pertemuan
      tahunan JTSC-SDM dilaporkan pada saat pertemuan tahunan tingkat
      Menteri Dalam Negeri (JBC).
                                                             / 2) Joint …..



                             TERBATAS
                              TERBATAS


                                  27

       2)       Joint Sub-Committee on Security Matter (JSC-Sm)
                Organisasi ini merupakan Sub - komisi kerjasama bilateral
       antara RI - PNG di bidang kerjasama keamanan dalam rangka
       menciptakan stabilitas keamanan didaerah perbatasan antara kedua
       negara. Disamping itu juga membahas mengenai kerjasama antar
       Angkatan Bersenjata kedua negara baik dalam bidang penanganan
       masalah     Gerombolan    Pengacau    Keamanan     serta     kerjasama
       pendidikan militer. Sebagai Stake holder dari JSC-Sm ini adalah
       MABES TNI dalam hal ini adalah Staf Operasi dengan anggota dari
       beberapa instansi terkait. JSCSm mengadakan pertemuan paling
       sedikit 1 (satu) kali setahun dan hasilnya dilaporkan dalam pertemuan
       tahunan JBC.

       3)       Joint Technical Sub - Committee on Border Communication
       (JTSC-BC).
                Merupakan Sub-komisi yang menangani kerjasama bilateral
       dibidang pelayanan komunikasi antara kedua negara khususnya
       daerah yang berada di perbatasan, di pihak Indonesia ditangani oleh
       Departemen Perhubungan sedangkan dipihak PNG ditangani oleh
       PNG Post and Telecommunication. Pada pertemuan JBC ke-25 tahun
       2006 disepakati untuk mengaktifkan kembali sub-komisi ini untuk
       menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaturan
       frekuensi radio serta hal-hal yang terkait dengan komunikasi radio
       antar kedua negara.

b.     Joint Working Group (JWG)
       Adalah kerjasama RI - PNG berdasarkan pada yang dilakukan oleh
beberapa stakeholder yang terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing
antara lain :
       1)       Joint Working Group on illegal Movement of Third Country
       Nationals yang menangani masalah pelintas batas illegal yang
       berasal dari negara ketiga diluar RI dan PNG.


                                                                  / 2) Joint .....

                              TERBATAS
                              TERBATAS


                                  28

       2)    Joint Working Group on Cooperation in Education and Culture
       yang menangani masalah kerjasama dibidang pendidikan dan
       kebudayaan antar kedua negara.
       3)    Joint Working Group on Fisheries yang menangani masalah
       kerjasama antara RI - PNG dalam bidang pengaturan penangkapan
       ikan dan nelayan.
       4)    Joint Working Group on Land Transportation, Insurance and
       Customs. Kelompok ini menangani masalah kerjasama antara kedua
       negara di bidang Transportasi Darat, Asuransi dan Kepabeanan di
       perbatasan khususnya di pos-pos perbatasan.

       5)    Joint Working Group on Law and Order Matters. Menangani
       isu-isu pelanggaran dan penegakan hukum di daerah perbatasan
       kedua negara antara lain tentang transnational crime, pertukaran
       informasi dan kerjasama keamanan dan lain-lain. Forum ini ada pada
       tingkat Atase Pertahanan masing-masing negara.

       6)    Joint Working Group on the Radio Frequency Coordination.
             Kelompok ini menangani masalah kerjasama penggunaan
       frekuensi radio di wilayah perbatasan serta spesifikasi peralatan radio
       komunikasi yang digunakan oleh kedua pihak di wilayah perbatasan.
       Disamping itu kelompok ini diharapkan sebagai penggerak untuk
diaktifkannya kembali Sub Komisi Teknik bidang Komunikasi (Joint
Technical Sub-Committee on Communication) yang pada waktu lalu pernah
berjalan.

c.     Border Liasion Meeting (BLM)
       BLM adalah forum kerjasama bilateral antara RI - PNG pada tingkat
kerjasama pemerintah daerah dari masing-masing negara yang wilayahnya
saling berbatasan langsung. Forum ini membahas mengenai kerjasama
antar daerah di masing-masing negara di bidang ekonomi dan sosial budaya
serta permasalahan-permasalahan perbatasan yang terkait dengan bidang
tugasnya.
                                                                  / Untuk …..


                              TERBATAS
                                       TERBATAS


                                          29


             Untuk pihak Indonesia sebagai ketuanya dijabat oleh Gubernur
      Propinsi Papua dengan anggotanya adalah Staf KBRI , Konjen RI dan Staf
      jajaran Pemerintah Propinsi Papua serta beberapa Staf instansi terkait di
      Pusat. Forum ini mengadakan pertemuan secara reciprocal and balance .
      Apabila dipandang perlu forum ini dapat mengadakan pertemuan paling
      sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

13.   Pengelolaan Wilayah Perbatasan Maritim RI - PNG

      Batas maritim Negara Indonesia dengan Negara Papua New Guine telah
dimulai pada perjanjian maritim RI - Australia tahun 1971 kemudian dilanjutkan
pada perjanjian tahun - tahun berikutnya hingga disahkannya hasil perjanjian
dengan UU No. 6 Tahun 1973 dan Keppres No. 2 Tahun 1982.
      Berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 1973 tentang garis batas laut tertentu
dan Keppres No: 21/1982 tentang kelanjutan perjanjian RI - Australia Tahun 1971
maka batas maritim antara RI – PNG dapat disimpulkan sebagai berikut (Lampiran
1 peta Batas Maritim) :
       a.    Sebelah Selatan Pulau Irian B1 09º24’30’’ LS -140º49’30’’ BT menuju
       titik B2 09º23’00’’ LS -140º52’00’’ BT dan B3 09º08’08’’ LS -141º01’10’’ BT .

       b.    Sebelah Utara Pulau Irian adalah : C1 03º24’ 3’’ LS - 141º 00’00” BT ,
       C2 02º08’30’’ Ls -141º01’39’’ BT, C3 01º04’35” LS - 114º24’00” BT, C4
       00º44’10” LS – 140º49’10” BT, dan C5 01º01’05” LU - 140º48’35” BT.

Keppres No: 21/ 1982 juga menetapkan tentang :

       a.    Batas landas kontinen sekaligus sebagai garis ZEE        RI - PNG.

       b.    Pengakuan timbal balik atas hak tradisional para nelayan kedua
       negara untuk melakukan penangkapan ikan di perairan lainnya.

      Batas maritim disebelah Utara Propinsi Papua ditandai dengan berdirinya
menara suar milik Indonesia di Skouw dan menara suar dipinggir pantai milik
Negara



                                                                        / Papua .....


                                       TERBATAS
                                   TERBATAS


                                        30



      Papua New Guinea. Sedangkan batas maritim disebelah Selatan ditandai
dengan rambu suar di Muara Sungai Torasi Kabupaten Merauke milik Indonesia.
Perbatasan maritim antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Papua New
Guinea di Provinsi Papua terdiri 2 (dua) bagian yaitu perbatasan maritim disebelah
Utara Papua yaitu terdiri dari Kabupaten dan Kota Jayapura yang berbatasan
dengan Sanduan Province Papua New Guinea dan perbatasan maritim sebelah
Selatan Papua yaitu wilayah Kabupaten Merauke yang berbatasan dengan
Western Province Papua New Guinea.

      Membahas perbatasan maritim tidak terlepas dari membahas kondisi
geografi, demografi dan IPOLEKSOSBUDHANKAM ( Asta Gatra) daratan wilayah
Kabupaten /Kota Madya Jayapura dan Kabupaten Merauke, karena kedua wilayah
itu yang berbatasan langsung dengan wilayah maritim Papua New Guinea
(Lampiran 2 Peta Batas Administrasi).

      a.     Geografis
             Kota dan Kabupaten/kota Jayapura pada koordinat 1372700” s/d
      1410000” BT dan 012700” s/d 0349´00˝ LS, dengan luas daerah
      62.433Km2.. Batas-batasnya adalah :

             1)    Sebelah Utara              : Samudra Pasifik.

             2)    Sebelah Timur              : Negara Papua New Guinea

             3)    Sebelah Selatan            : Kabupaten Kerom

             4)    Sebelah Barat              : Kabupaten Sarmi.

             Wilayah kota dan Kabupaten Jayapura bentuk topografinya sangat
      bergelombang yang terdiri dari : dataran rendah, pantai, cekungan,
      perbukitan hingga pegunungan. Hal itu menyebabkan banyak sungai,
      danau, rawa dan hutan. Sedangkan Kabupaten Merauke sebagaian besar
      merupakan dataran rendah dengan kemiringan 00 s/d 80 terdiri dari rawa-
      rawa yang luas dan secara periodik tergenang air, ditumbuhi pohon bakau,
      rumput dan sebagian hutan.

                                                                         / Dari .....


                                   TERBATAS
                             TERBATAS


                                31



      Dari sepanjang pesisir ke daerah pedalaman merupakan dataran
rendah yang berawa-rawa dan banyak dialiri oleh sungai besar dan kecil
serta ditumbuhi hutan lebat. Semakin ke Utara keadaannya berbukit-bukit
dan tanah banyak mengandung batu-batuan serta banyak ditumbuhi pohon
lebat yang belum terjamah.

      Panjang pantai wilayah Kabupaten Jayapura  375 km yang
memanjang dari Tanjung Urville sampai dengan Perbatasan PNG (Kec.
Muara Tami). Bentuk pantai terdiri dari pantai terjal, landai dan berkelok-
kelok. Pantai ini terdapat dibagian Timur mempunyai teluk yang sangat
penting yakni Teluk Yos Sudarso, selain itu juga terdapat daerah Teluk
Tanah Merah dengan pelabuhannya Depapare.

      Dasar pantai wilayah Jayapura pada umumnya terdiri dari batu
karang dan pasir kecuali dibagian muara Sungai Mambramo, S. Apanwar
dimana sungai tersebut dasar pantainya berlumpur dan merupakan
endapan material yang terbawa oleh aliran sungai. Kedalaman laut relatif
curam dan langsung berhubungan dengan Samudera Pasifik, hal itu yang
menyebabkan garis batas maritim RI - PNG tidak diberi tanda pelampung
suar. Pada bulan Okober s/d April terjadi musim Barat yang mengakibatkan
gelombang laut mencapai 4 meter dan berangin kencang.

      Sedangkan Merauke merupakan kabupaten paling Timur wilayah
Indonesia   yang berada di bagian Selatan Provinsi Papua, pada posisi
137°30’ - 141° 00’ BT dan 05° 00’ - 09°00’ LS. Batas Kabupaten Merauke
adalah sebagai berikut :

       1)    Sebelah Utara          :   Kabupaten Boven Digul
       2)    Sebelah Timur      :       Papua New Guinea.
       3)    Sebelah Selatan    :       Laut Arafura
      4)     Sebelah Barat      :       Laut Arafuru dan Kabupaten Mimika




                                                                 / Luas …..
                             TERBATAS
                                TERBATAS


                                    32

       Luas Perairan Merauke sekitar 75.000 Km², secara alami telah
membentuk Fishing Ground yang kaya akan berbagai jenis ikan. Dasar laut
pada umumnya berlumpur dan berpasir, sehingga jarang ditemui rintangan
berupa koral atau karang namun banyak rintangan berupa gosong pasir
yang berpindah-pindah. Gelombang laut pada umumnya adalah Spulling
dengan tinggi gelombang mencapai 2 meter atau lebih sepanjang tahun.
Dasar laut di muara-muara sungai pada umumnya lumpur berpasir. Pantai
di wilayah Merauke sangat landai dan pada waktu air surut daerah pantai
bisa menjorok kelaut sekitar 9 km, sebaliknya pada saat pasang intrusi air
laut masuk kedaratan melalui sungai sampai sejauh 35 km.
       Kedalaman di pantai Selatan sangat dipengaruhi oleh keadaan
geografis yang datar dan aliran sungai yang cukup banyak. Jarak 2 mil dari
pantai kedalaman berkisar antara 1 s/d 5 meter, sedangkan pada jarak 10
mil dari pantai kedalaman 10 s/d 15 meter, kecuali daerah muara sungai
sangat bervariasi tergantung pada besar kecilnya sungai yang ada.
       Dari keadaan geografi terlihat bahwa pada wilayah sekitar perbatasan
maritim bagian Utara yaitu di Kota dan Kabupaten Jayapura keadaannya
sangat bertolak belakang dengan sekitar perbatasan maritim bagian Selatan
yaitu Kabupaten Merauke. Titik Dasar ( TD) sebagai dasar penarikan garis
batas maritim telah dibuat oleh Dinas Hidrografi Angkatan Laut di Sebelah
Utara maupun disebelah Selatan Papua. Ada 13 Titik Dasar yang
memungkinkan dapat digunakan sebagai Titik Dasar Indonesia – Papua
New Guinea 6 buah disebelah Utara dan 7 buah disebelah Selatan Papua.
Nomor dan posisi dapat dilihat di lampiran 3.

b.     Demografi

       Distrik di Kabupaten dan Kota Madya Jayapura yang berbatasan di
darat dan laut     dengan Provinsi Sandaun Negara Papua New Guinea
adalah Distrik Muara Tami, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, Abepura.
Distrik di Kabupaten Merauke adalah Distrik Merauke, Distrik Muting, Distrik
Elikabel, Distrik Ulilin dan Distrik Sota.

                                                                 / Tabel …..


                                TERBATAS
                       TERBATAS


                           33



 Tabel 3.3 Luas Distrik dan Jumlah Penduduk di Kota Jayapura


NO.        Distrik         Luas (km)        Jumlah        Kepadatan
                                           Penduduk       orang /Km²

1.    Abepura                     201,3       63.831         317

2.    Jayapura selatan             61         76.650         1.257

3.    Jayapura Utara               51         59.650         1.170

4.    Muara Tami                  626,7       10.548          17

           Total                   940        210.679        224




 Tabel 3.4 Luas Distrik Dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Merauke


                                                          Kepadatan
NO.       Distrik        Luas (km)         Jumlah
                                          Penduduk        orang /Km²


 1.        Muting         5.020            8.718               2

 2.        Ulilin         2.367            1.349              0,5

 3.        Elikobel       1.573            6.425               5

 4.        Sota           2.766            2.214              0,8

 5.        Merauke        2.113            60.594             29

           Total          13.839           79.300              6



                                                        / Penduduk …..


                       TERBATAS
                             TERBATAS


                                 34



       Penduduk yang tinggal di distrik-distrik tersebut kebanyakan masih
mempunyai hubungan kekerabatan atau suku dengan penduduk di Negara
Papua New Guinea khususnya diwilayah Vanimo propinsi Sanduan dan
Western Province Papua New Guinea, sehingga mobilitas penduduk lintas
batas tradisional dari Indonesia ke PNG dan dari PNG ke Indonesia cukup
tinggi. Mayoritas tingkat pendidikan penduduk di wilayah perbatasan sangat
rendah hanya tamatan SD bahkan tidak sekolah kecuali pada distrik
Jayapura Utara dan Jayapura Selatan serta Distrik Merauke karena wilayah
ini banyak pendatang dari luar Provinsi Papua. Rendahnya tingkat pendidikan
masyarakat telah menyebabkan banyaknya pengangguran dan minimnya
tingkat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan tingkat
kesejahteraan masyarakat perbatasan sangat jauh dari standar kemakmuran.

       Selain sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan pada
 wilayah perbatasan untuk saat ini memang sangat jauh dari memadai,
 demikian juga prasarana perhubungan darat yang belum menjangkau
 wilayah perbatasan karena medan yang heterogen dan ekstrem. Pada
 musim penghujan jalan wilayah perbatasan banyak yang longsor, patah dan
 berlumpur.

       Alternatif transportasi melewati laut dan udara yang tidak bisa
 dilakukan setiap hari dan setiap saat karena terbatasnya wahana yang ada
 serta membutuhkan dana yang besar. Hal tersebut merupakan salah satu
 penyebab program pemerintah untuk wilayah perbatasan banyak yang
 terhambat.

       Sektor lapangan pekerjaan diwilayah ini sangat minim walaupun
 sebetulnya wilayah Jayapura mempunyai potensi sumber kekayaan alam
 yang melimpah. Ketertarikan investor masih sangat rendah karena selain
 faktor alam juga dukungan sumber daya manusia diwilayah ini masih
 rendah, sehingga menyebabkan banyak pengangguran.



                                                           / c. Sumber …..


                             TERBATAS
                                 TERBATAS


                                     35



c.   Sumber Daya Alam

           Wilayah perbatasan memiliki sumber daya alam yang cukup besar,
 baik yang terdapat di darat maupun laut dan cukup potensial serta
 mempunyai prospek yang baik untuk menumbuh kembangkan ekonomi
 masyarakat di masa mendatang sejalan dengan pelaksanaan pembangunan
 yang ada. Potensi sumber daya alam yang ada tersebut hingga kini belum
 termanfaatkan secara optimal. Sumber alam tersebut antara lain :

     a.      Kekayaan alam di laut dan sungai : perikanan, terumbu karang,
     tambang dan wisata laut.

     b.      Kekayaan alam didarat : hutan, tambang, flora dan fauna.

     Pemanfaatan       sumber    kekayaan    perikanan   dilaut    belum    dapat
dioptimalkan, karena nelayan sekitar perbatasan masih menggunakan perahu
tradisional dalam menangkap ikan. Di wilayah perbatasan masih banyak
terjadi illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Philipina dan nelayan
Thailand     dengan menggunakan armada dan alat tangkap yang modern.
Hingga tahun 2003 jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan                di
Jayapura baru berkisar 1.164 rumah tangga, sedangkan hasil tangkap ikan
masih berkisar 44.429,4 ton / tahun.

     Sebagian daerah di perbatasan yang belum banyak dijamah oleh
kegiatan manusia, pada dasarnya masih memiliki potensi semberdaya alam
yang cukup besar. Salah satunya adalah sumberdaya hutan dengan segala
kekayaannya, Luas hutan di daerah perbatasan lebih kurang 2/3 dari luas
wilayah.

     Hutan yang ada di wilayah Merauke terbagi dalam : Hutan produksi
terbatas (103,33ha), hutan produksi konversi (3.886.837 ha), Hutan produksi
(4.899.870 ha), hutan lain-lain ( 92.332 ha). Hasil hutan berupa kayu Damar,
Rahai, Bus, Tanjung, Meranti, namun demikian masih banyak yang dilakukan
penebangan secara tidak resmi .

                                                                  / Disamping .....


                                 TERBATAS
                              TERBATAS


                                 36



     Di samping itu hasil tambang yang ada adalah minyak bumi dan emas.
Masyarakat Distrik khususnya yang bertempat tinggal didaerah perbatasan
secara tradisionil sudah lama menambang emas, dan hasilnya dapat
menunjang kehidupan masyarakat secara turun temurun.

     Jenis tanah didaerah perbatasan pada dasarnya sangat cocok untuk
mengembangkan subsektor pertanian tanaman pangan maupun perkebunan,
baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang, Hal ini sudah
dibuktikan dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit di Distrik Arso seluas
13.000 ha, sedangkan Distrik Waris sebagai Distrik yang berada         pada
ketinggian rata-rata 1000-2000 m diatas permukaan laut, dikembangkan
tanaman buah-buahan ataupun sayur-sayuran dataran tinggi.

     Distrik Muara Tami mempunyai kondisi tanah yang subur, cocok sebagai
daerah persawahan, sehingga daerah ini merupakan penghasil padi untuk
wilayah Jayapura . Pariwisata alam baik laut maupun wisata darat di
Kabupaten /Kota dan Kabupaten Jayapura mempunyai potensi yang sangat
bagus, pemandangan alam, peninggalan sejarah serta ilmu pengetahuan
banyak ditemukan diwilayah itu. Namun demikian disisi lain investor dari
dalam maupun luar negeri belum tertarik untuk menanamkan modalnya, salah
satu penyebabnya adalah belum terjaminnya sarana perhubungan yang
memadai untuk menuju ke dan dari Wisata alam Taman Nasional Wasir serta
wisata Sungai Bian.


d.   Ideologi
     Ideologi dan pandangan hidup masyarakat sekitar perbatasan      dalam
bernegara yang berlandaskan Pancasila, serta keinginan dalam menjaga
keutuhan NKRI cukup tinggi, tetapi karena situasi dan kondisi budaya yang
masih agak terbelakang, menyebabkan implementasi ideologi negara belum
bisa sepenuhnya diterapkan.




                                                                 / Sifat .....

                              TERBATAS
                              TERBATAS


                                  37


     Sifat moral dan pendapat umum sebagian masyarakat pendatang
maupun penduduk asli masih mempunyai sifat kesukuan yang cukup kuat,
sehingga timbul pertentangan antar suku dari masalah yang kecil dapat
menimbulkan perselisihan dan mudah meluas secara spontan yang didasari
atas setia kawan yang keliru, tanpa melihat persoalan benar atau tidak, yang
penting bersama-sama menyerang kelompok lawan.
     Pengaruh dan ketaatan kepada kepala suku atau ketua adat dalam
kehidupan bermasyarakat masih sangat penting dan dominan. Hukum dan
Undang - Undang pemerintah adakalanya kurang bisa diterapkan dan kurang
dianggap oleh masyarakat khususnya daerah perbatasan. Berbagai sengketa
telah terjadi antar suku, maupun suku dengan pemerintah,          tak dapat
diselesaikan, apabila tidak adanya keikutsertaan kepala suku atau tokoh adat
serta penyelesaian secara adat budaya setempat.
     Rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat sekitar perbatasan
akhirnya menyebabkan      pemahaman dan pengamalan Pancasila didalam
bermasyarakat kurang bisa dilaksanakan, sehingga ketahanan idiologi masih
rawan untuk dihadapkan pada pengaruh-pengaruh yang bersifat menjurus
fanatisme kesukuan dan agama.      Usaha pemerintah dalam memantapkan
Idiologi Pancasila masih terbatas dengan lingkungan pemerintah, hal ini
disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai
serta tingkat pendidikan masyarakat yang pada umumnya relatif rendah.

e.   Politik

        Masalah politik di daerah Papua pada umumnya sejak masa kolonial
Belanda selalu mengalami pasang surut yang berganti-ganti dan sering
melibatkan elit politik lokal, nasional maupun melibatkan pihak asing.
Berbagai persaingan elit politik ini sering menimbulkan kerugian bagi
masyarakat awam yang pada dasarnya tidak banyak menuntut dan
cenderung tidak tahu apa-apa, karena beberapa elit politik ada yang lebih
mengutamakan kepentingan golongannya sendiri dengan memanfaatkan
situasi dan kondisi masyarakat di Papua.


                                                                 / Salah .....

                              TERBATAS
                              TERBATAS


                                  38

     Salah satu wujud dari persaingan elit politik tersebut adalah masih
berlakunya tiga Undang-undang Pemerintahan Daerah di Papua yaitu :
Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Irian Jaya
menjadi tiga propinsi (Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah dan Papua),
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
     Disisi lain, masih seringnya terjadi kekisruhan khususnya dalam
penyelenggaraan Pilkada, baik tingkat propinsi maupun kabupaten serta
ketidaksiapan berbagai daerah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan
yang baru dari hasil pemekaran wilayah, sehingga secara tidak langsung
telah menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat rendah, kebutuhan
masyarakat yang lebih hakiki seperti kebutuhan primer dan sekunder menjadi
terabaikan, termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan akan adanya sarana
penghubung yang belum berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Sampai
dengan saat ini, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya
masih belum banyak, hal ini disebabkan karena umumnya pendidikan
masyarakat yang masih rendah. Hal-hal tersebut berakibat pada semakin
lemahnya pelaksanaan terhadap kebijaksanaan yang telah diterapkan dan
kurangnya konsistenitas komitmen bersama antara elemen-elemen pusat
maupun daerah dalam mewujudkan         suatu program pembangunan         yang
telah diprioritaskan
     Untuk itu dalam rangka percepatan penyelesaian pengembangan jalan
negara Jayapura-Wamena dituntut adanya suatu konsistenitas komitmen
bersama antara pusat dan daerah        yang kuat, solid dan nyata, mulai dari
pengeluaran kebijakan sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pembangunan jalan negara tersebut.         Hal tersebut mengingat,
dengan dapat diwujudkannya pembangunan dan pengembangan sarana jalan
negara Jayapura-Wamena, akan dapat membuka akses keterisolasian,
mendukung upaya peningkatan pendidikan          masyarakat, sehingga dapat
dicapai kualitas SDM yang memadai dan selanjutnya masyarakat setempat
akan dapat ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya dengan baik
dan benar, sesuai aturan serta ketentuan yang berlaku.
                                                             / Berlakunya .....
                              TERBATAS
                                   TERBATAS


                                         39


     Berlakunya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Tanah Papua telah memberikan berbagai perkembangan dalam
politik dan pemerintahan. Pemberian Otonomi Khusus bagi tanah Papua
dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakkan supremasi hukum,
penghormatan       terhadap       Hak     Asasi   Manusia    (HAM),     percepatan
pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di
tanah Papua dalam rangka keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.
     Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 terdapat beberapa
substansi yang mendasar yaitu : Pertama, pengaturan kewenangan antara
pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan
tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Kedua,
pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta
pemberdayaan secara strategis dan mendasar.                  Ketiga mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang bercirikan :

     1)     Partisipasi   rakyat        sebesar-besarnya    dalam     perencanaan,
     pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
     serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat,
     agama dan kaum perempuan.


     2)     Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya
     untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Tanah Papua dan
     penduduk Provinsi Papua Barat, umumnya dengan berpegang teguh
     pada       prinsip-prinsip     pelestarian     lingkungan,     pembangunan
     berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.


     3)     Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan
     yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.




                                                                        / Dalam .....



                                   TERBATAS
                               TERBATAS


                                     40


     Dalam    era    reformasi masyarakat Papua       mengalami berbagai
perubahan dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya undang- Undang
Nomor 26 Tahun 2002 tentang pemekaran wilayah, maka Propinsi Papua
terbagi dalam 2 propinsi yaitu : Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat.
Selain itu juga terdapat 5 kabupaten baru yaitu : Kabupaten Keereom,
Kabupaten Sarmi yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayapura
serta Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Diegol dan Kabupaten Mapi yang
merupakan pemekaran dari Kabupaten Merauke.
     Dalam pesta demokrasi Tahun 1999 dan Tahun 2004 diwilayah
Jayapura dan Merauke telah berdiri beberapa partai politik baru yang ikut
serta dalam pemilu, hal ini menunjukan adanya perkembangan kesadaran
politik dalam hidup bernegara walaupun suara yang terbesar di wilayah itu
masih berupa partai lama yaitu PDIP dan Golkar
     Disisi lain reformasi yang ditunjukan dalam tahap perkembangan era
demokrasi telah membawa kehidupan berpolitik di Kabupaten Jayapura dan
Merauke, menuntut adanya kebebasan dan transparansi, sehingga muncul
beberapa organisasi tidak resmi, yaitu OPM (Organisasi Papua Merdeka)
yang telah melakukan kegiatan secara terang-terangan di seluruh Papua
untuk memisahkan diri dari NKRI, dan tidak menutup kemungkinan ada
pengaruh pihak asing yang ikut berpolitik di Papua.
        Kesadaran hukum masyarakat pada saat ini semakin menurun, hal
tersebut dapat dilihat dengan adanya aksi-aksi melawan hukum, yaitu dengan
aksi pemalangan terhadap kantor-kantor pemerintah maupun swasta dengan
menuntut ganti rugi sejumlah uang. Peristiwa tersebut sangat bertentangan
dengan hukum positif di Indonesia.
     Secara umum kondisi sosial politik telah dapat mendorong     kegiatan
pembangunan didaerah, namun dibeberapa daerah kesadaran politik masih
rendah, hal ini akan memberikan peluang penggalangan oleh sisa-sisa GPK
OPM, sehingga upaya preventif masih perlu diantisipasi.



                                                                / Selain.....


                               TERBATAS
                               TERBATAS


                                   41

     Selain itu tingkat pendidikan/pengetahuan masyarakat khususnya
didaerah terpencil masih rendah, sulitnya alat komunikasi/transportasi, tingkat
kehidupan yang masih rendah, sehingga daya serap terhadap informasi dari
pemerintah masih sangat rendah.

f.   Ekonomi

     Sebagian besar Wilayah perbatasan terdiri       dari hutan tropis yang
mempunyai potensi kekayaan alam yang cukup besar, baik             berupa hasil
hutan, perikanan dan tanah subur yang dapat dikembangkan sebagai daerah
pertanian dan peternakan. Disamping itu dengan adanya tanah yang luas dan
jumlah penduduk yang relatif sedikit serta kehidupan ekonomi penduduk
khususnya yang tinggal dipedalaman masih sangat rendah dan terbelakang,
sehingga daerah ini merupakan daerah yang sangat potensial untuk dijadikan
pemukiman baru, baik untuk transmigran lokal maupun dari luar Papua yang
diharapkan dapat membawa contoh tata kehidupan sosial ekonomi yang baru,
sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat
setempat (Lampiran 4 Peta Sumber Daya Alam di RUTL Laut).

     Sektor ekonomi yang menunjang pembangunan wilayah perbatasan
dirasakan masih banyak ketertinggalannya, apabila dibandingkan dengan
wilayah pulau besar lainnya, yang sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi,
apabila melihat sumber daya alam yang ada. Ketertinggalan itu salah satunya
disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang belum memadai.
Saat ini sektor ekonomi wilayah Jayapura dan Merauke meliputi :
     1)   Pertanian
          Pembangunan      pertanian    tanaman    pangan      pada   prinsipnya
     bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan guna memantapkan
     pendapatan petani dan upaya pemerataan pembangunan pedesaan.
     Walaupun pengetahuan penduduk dalam bidang pertanian masih
     rendah, potensi pengembangan produksi pertanian cukup besar
     khususnya dibidang produksi pertanian pangan dan perkebunan, yang
     selanjutnya   dibidang    produksi    pangan,    petani     lebih   banyak
     menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri

                                                            / 2) Perkebunan .....

                               TERBATAS
                         TERBATAS


                             42



2)   Perkebunan

     Hasil perkebunan yang terdapat di wilayah Kabupaten Jayapura
dan Merauke meliputi kopi, pala, cengkeh, karet, kelapa, kelapa sawit,
jambu mente, kakao dan tanaman Industri (tebu, lada, kemiri, kapuk
randu dan kayu manis). Dari luas area perkebunan yang               ada,
pemanfaatan lahan terbesar untuk      kelapa, kelapa sawit dan kakao,
dimana produksi olahan     hasil perkebunan berupa kopra langsung
dikirim keluar daerah.

3)   Kehutanan

     Hasil hutan yang terdapat di wilayah perbatasan dimana sebagian
besar masih berupa hutan belantara adalah meliputi kayu bulat, kayu
gergaji, blok board, moulding, polywood, kulit masohi, kulit lawang,
rotan, kayu gaharu, sagu, arang, kemendangan, tali kuning. Sedangkan
beberapa perusahaan yang mendapat        HPH    di wilayah Kabupaten
Jayapura meliputi Djayanti Group, Barito Pasific Group, Wapoga Mutiara
Timber Group, Hanurata Group serta Group lain dapat ijin pemanfaatan
kayu (IPK). Hasil hutan ini berupa kayu olahan berupa triplek dan kayu
untuk bangunan.

4)   Peternakan

     Hasil peternakan di wilayah Kabupaten/Kodya Jayapura meliputi
sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi. Adapun jenis peternakan
unggas meliputi ayam kampung, ayam ras pedagang, ayam ras,
itik/entok. Dari tahun ke tahun perkembangan populasi ternak secara
umum mengalami peningkatan yang baik dan cukup tinggi (pada jenis
sapi angka peningkatan 48,89 % dan kerbau angka kenaikannya 47,53
%. Sebagian besar dari kedua jenis ternak tersebut adalah milik pribadi
peternak rakyat.




                                                     / 5) Perikanan .....


                         TERBATAS
                              TERBATAS


                                  43


5)    Perikanan

      Sektor perikanan merupakan potensi ekonomi yang paling besar
untuk      wilayah   Papua     pada    umumnya.      Banyaknya   perusahaan
penangkapan ikan menunjukkan bahwa potensi ikan sangat menjanjikan
untuk mendapatkan keuntungan yang besar.                  Disamping 5 (lima)
perusahaan penangkapan ikan,            didaerah Merauke terdapat usaha
perikanan sirip hiu perorangan dengan jumlah keseluruhan ada ± 45
Kapal. Pesatnya pertumbuhan usaha perikanan rakyat disebabkan
karena :

      a)     Potensi ikan air laut cukup besar.

      b)     Kelompok nelayan tersebar dan berdomisili dipesisir pantai
dan pulau-pulau .

      c)     Terdapatnya      perusahaan-perusahaan        perikanan     besar,
      menengah, sedang dan kecil yang dapat menampung hasil
produksi nelayan.

      d)     Terdapatnya koperasi perikanan.


6)    Industri.

      Investor yang tertarik dalam bidang industri dirasa masih kecil
sekali, hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana prasarana
transportasi sebagai salah satu penyebabnya. Industri yang ada masih
banyak industri yang bergerak bidang pengolahan hasil kayu. Macam
industri yang ada adalah Industri Besar dan Industri Kecil khususnya,
Industri kecil hasil pertanian dan kehutanan, Industri kecil (logam, mesin,
kimia), Industri Kecil Aneka.
     Prospek      kedepan     sektor   industri   cukup    potensial     seperti
pengembangan Industri Kerajinan Rotan maupun Industri Kulit                yang
hingga     kini   belum     dikembangkan    karena    belum   ada      pelatihan
pengembangan usaha.

                                                       / 7) Pertambangan .....

                              TERBATAS
                               TERBATAS


                                   44

     7)   Pertambangan

          Sektor pertambangan di wilayah Jayapura dan Merauke masih
     belum memberikan devisa yang cukup besar. Potensi tambang pada
     wilayah ini antara lain minyak, emas, nikel dan granit yang pada
     umumnya merupakan          tambang     galian serta masih dalam taraf
     eksplorasi belum pada taraf eksploitasi.

     8)   Perdagangan.

          Neraca perdagangan        wilayah Papua bersifat positip    artinya
     barang dari Papua banyak diekspor ke Negara Papua New Guinea
     dibandingkan import barang dari Papua New Guinea ke Papua.

          Perdagangan merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup
     besar, yang umumnya berasal dari hasil penjualan produk peternakan,
     pertanian dan perkebunan (dikonsumsikan masyarakat sendiri) maupun
     produk perikanan, kehutanan, industri dan pertambangan untuk
     diekspor.

          Harga kebutuhan bahan dasar           baik sembako maupun barang
     strategis lainnya mengalami kenaikan karena kurang lancarnya sarana
     dan prasarana transportasi.

     9)   Sektor Pariwisata.

          Belum dibentuknya        lembaga/Instansi Dinas Pariwisata untuk
     mengembangkan program kepariwisataan, mengakibatkan               sektor
     Pariwisata belum    dijadikan sektor unggulan dan menghasilkan nilai
     ekonomi yang tinggi. Pariwisata di Papua selain menyediakan wisata
     alam yang elok juga menyediakan wisata budaya dan seni yang
     mempunyai nilai sangat tinggi.

g.   Sosial Budaya

     Wilayah Papua umumnya dan wilayah perbatasan pada khususnya
terkait dengan kehidupan sosial budaya masyarakat masih belum banyak
dipengaruhi oleh budaya dari luar Papua.

                                                                 / Sosial .....

                               TERBATAS
                                TERBATAS


                                   45

        Sosial budaya asli, dengan masih teguh memegang peradaban nenek
moyang merupakan hal yang tersendiri sebagai aset.     Kekayaan       bangsa,
walaupun disisi lain merupakan hambatan bagi pembangunan khususnya
diwilayah perbatasan. Penduduk Papua banyak mempunyai hubungan
saudara dengan masyarakat PNG sehingga lahan garapan penduduk Papua
ada di wilayah PNG demikian juga sebaliknya, hal yang menyebabkan masih
adanya pelintas batas tradisional sering terjadi baik lewat darat maupun lewat
laut.

           Suku-suku asli yang tinggal di perbatasan tersebut adalah : Asmat,
Wagon, Yatai, Yakaba,Takai, Kanum, Mapi, Mindiptana, Yawa dan Jair.
Hamadi, Ireu, Hasso, Hababu, Hafar, Itar, Cebe, Yowe, Hai, Makane, Pui,
Meuraje.     Bahasa    yang ada antara lain; Asmat, auwiyu, Kondo, Yelmek,
Marle, Kelepon, Marin, Kanun, Yai, Uyaga, Jair, Sawi, Yawa. Penduduk
Wilayah perbatasan menganut berbagai macam agama, dimana 75 persen
adalah agama Nasrani yang saling bertoleransi antara pemeluk agama,
sehingga kerukunan hidup beragama tercipta diwilayah Papua. Hal tersebut
sebagai warisan dan telah menjadi tradisi nenek moyang mereka yang saling
kasih sayang, sehingga hal-hal yang menjurus sara sampai saat ini masih
tidak terjadi, walaupun di wilayah Papua lainnya khususnya wilayah Timika,
adakalanya terjadi perang antar suku maupun suku dengan pemerintah.
Dalam bidang pendidikan dan kesehatan penduduk wilayah perbatasan masih
sangat terbelakang. Sarana      dan prasarana pendidikan serta     kesehatan
masih sangat minim.        Hal itu disebabkan karena terpencilnya wilayah
perbatasan dengan kondisi alam yang ekstrem dan sarana tranportasi yang
terbatas dan belum memadai Perguruan Tinggi dan Rumah sakit hanya ada
di ibukota kabupaten seperti di Jayapura dan Merauke. Bidang transportasi
darat, laut dan udara dirasakan masih kurang dan frekwensi yang sedikit.
Kondisi geografi yang     heterogen bergelombang, bergunung, hutan lebat
serta daerah rawa menyebabkan transportasi waktu yang lama dan biaya
yang besar. Transportasi kewilayah perbatasan dan daerah terpencil yang
utama dilakukan lewat laut dan udara.

                                                          / h. Pertahanan .....


                                TERBATAS
                                TERBATAS


                                   46

h.   Pertahanan keamanan
     Papua dengan ibukota Jayapura berbatasan langsung dengan negara
tetangga PNG, sehingga dari aspek pertahanan negara wilayah Papua
memiliki nilai yang sangat strategis, namun disisi lain memiliki tingkat
kerawanan yang sangat tinggi.
     Secara bersamaan faktor kesamaan suku bangsa maupun budaya telah
menyebabkan masalah-masalah lintas batas sebagai hal yang dilematis dan
pelik, untuk itu diperlukan kejelian ekstra dari aparat baik unsur TNI, Polri
maupun Imigrasi dan institusi terkait lainnya dalam pengawasan lintas batas
penduduk     serta penegakkan hukum yang jelas dan tegas, agar tidak
disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan tertentu baik
di bidang politik maupun ekonomi. Di luar hal-hal tersebut Papua merupakan
salah satu daerah yang mempunyai kecenderungan melepaskan diri dari
NKRI dengan adanya suatu gerakan yang tergabung dalam Organisasi Papua
Merdeka (OPM).
     Untuk membatasi dan mengatasi gerakan tersebut, cara yang dapat
dilakukan adalah dengan membangun daerah Papua yang benar-benar
sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.        Sampai dengan saat ini
kelancaran tugas aparat Pertahanan dan Keamanan Negara masih banyak
terhambat oleh sulitnya medan yang dihadapi, baik untuk pergeseran
pasukan, dukungan logistik wilayah dan mobilitas operasi pelaksanaan
lapangan.
     Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan pembangunan sarana dan
prasarana    perhubungan yang diharapkan dapat mendukung kelancaran
aparat dalam melakukan tugas-tugasnya untuk mengamankan wilayah Papua
dari segala bentuk dan jenis ancaman.
     Secara umum kondisi keamanan disekitar perbatasan maritim RI - PNG
aman dan terkendali . Tidak ada gesekan nyata antar negara yang dapat
mengancam keutuhan NKRI yang disebabkan oleh negara tetangga. Walau
demikian patroli Angkatan Laut    maupun Polisi Air perlu untuk tetap rutin
dilakukan.

                                                             / Gangguan .....


                                TERBATAS
                                TERBATAS


                                     47



     Gangguan keamanan yang sering terjadi di laut adalah pencurian ikan
oleh negara asing seperti dari nelayan Philipina maupun nelayan Thailand.
Karena Indonesia dan Papua New Guinea belum mempunyai perjanjian Hot
Persuit maka pengejaran hanya dapat dilakukan sampai batas luar wilayah
Yuridiksi Indonesia. Oleh karena itu masih dijumpai adanya penangkapan
pelintas batas tradisional ilegal lewat laut oleh aparat keamanan RI dan disisi
lain adanya penangkapan nelayan tradisional oleh aparat keamanan Papua
New Guinea karena melewati batas maritim negaranya.

Satuan Pertahanan keamanan yang ada di Papua adalah :
     1)   Kodam XVII Trikora dan Jajarannya :

          a)   Korem     171/PVT di Sorong, Korem172 / PWY di Jayapura,
          Korem 173/ PVB di Biak, Korem 174/TW di Merauke

          b)   Yonif 751/ BS di Sentani, Yonif 752/VYS di Sorong, Yonif
          753/AVT       di Nabire, Yonif 754/ENK di Timika, Yonif 755/Yalet
          Merauke, Yonif 756/ WMS di Wamena.

     2)   Lantamal X Jayapura dan Jajarannya :

          a)   Lanal Merauke, Biak, Sorong, Timika,
          b)   Yon Mar Har Lan
          c)   BKO KRI Armatim
     3)   Lanud dan jajarannya :
          a)   Lanud Jayapura, Merauke, Biak, Timika
          b)   Satrad Jayapura, Sorong, Timika, Merauke, Kaimana
          c)   PasKas “Flght F” di Biak
     4)   Polda Jayapura dan Jajarannya :

          a)   Brimob Abepura
          b)   Satpol Air Jayapura
          c)   Polres


                                                              / 5) Pasukan …..




                                TERBATAS
                                    TERBATAS


                                        48



          5)   Pasukan pengamanan Perbatasan
          6)   Imigrasi dan Bea Cukai
          Lampiran 5 Peta Dislokasi Pasukan


14.    Implikasi pengelolaan Perbatasan          Maritim RI – PNG Terhadap
Pertahanan Negara

      Pengelolaan perbatasan RI – PNG telah dilakukan baik secara unilateral
maupun secara bilateral, namun secara spesifik pengelolaan perbatasan maritim
masih kurang. Beberapa stakeholder yang terkait kurang dapat melaksanakan
program kegiatannya untuk aspek maritim. Pos lintas batas yang sedikit jumlahnya
dan petugas patroli dilaut yang sangat terbatas baik ruang gerak dan waktunya
mengakibatkan penyelenggaraan penegakkan kedaulatan dan hukun dilaut
menjadi tidak optimal. Pelaksanaan dari Bakorkamla masih terbatas, pembinaan
masyarakat nelayan masih rendah, juga pembangunan sarana dan prasarana
maritim masih sangat kurang. Oleh karena itu kerjasama bilateral antara RI-PNG
terutama dibidang pertahanan keamanan dilaut menjadi sangat diperlukan dan
diharapkan dapat dilakukan       Hot Persuit   untuk pengejaran kapal pelanggar
hukum.

      Beberapa pengelolaan perbatasan yang ada sekarang cenderung masih
mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan aspek darat, karena permasalahan
batas darat masih dominan terjadi serta heterogen. Disisi lain kondisi yang ada
didarat akan berpengaruh juga pada kondisi di laut.

      Implikasi pengelolaan perbatasan maritim terhadap pertahanan keamanan
negara saat ini belumlah bisa dikatakan optimal untuk      dapat menanggulangi
berbagai bentuk dan jenis ancaman yang mungkin terjadi baik yang ada di alut
maupun di darat bahkan ancaman potensial maupun ancaman faktual.




                                                                  / Implikasi .....


                                    TERBATAS
                                    TERBATAS


                                        49


Implikasi langsung terhadap pertahanan dan keamanan negara antara lain :

      a.     Pendapatan ikan para nelayan menjadi berkurang, karena timbulnya
      keragu-raguan untuk menangkap di perairan perbatasan tersebut. Rawan
      terhadap infiltrasi maupun penyelundupan senjata yang berasal dari luar
      yang dapat mendukung kegiatan kelompok OPM untuk tetap kuat, sehingga
      mengakibatkan kelompok OPM sulit untuk ditumpas.

      b.     Pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat             dan menjadikan
      wilayah tersebut rawan terhadap kegiatan illegal fishing, illegal tradding dan
      illegal traficking, sehingga merugikan perekonomian negara khususnya
      perekonomian wilayah perbatasan.

      c.    Pemberdayaan nelayan dalam           rangka pengawasan wilayah laut
      menjadi tidak optimal.


      Adapun implikasi tidak langsung adalah :

      a.    Kurangnya kesadaran para nelayan terhadap kepemilikan kekayaan
      wilayah lautnya, sehingga membiarkan kegiatan pelanggaran dilaut yang
      dilakukan oleh bangsa asing itu terjadi. Hal ini bila terjadi terus menerus
      secara tidak langsung dapat mengancam kelangsungan hidup dan keutuhan
      bangsa dan negara.

      b.    Berkurang dan rusaknya sumber kekayaan alam laut adalah akibat
      pelanggaran kegiatan eksploitasi secara ilegal dan merusak lingkungan.
      Hal ini salah satu yang menyebabkan kesulitan nelayan tradisionil untuk
      dapat meningkatkan ekonominya. Selanjutnya karena         kondisi masyarakat
      hidup miskin dan terbelakang akan mudah diprovokasi untuk memisahkan
      dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Permasalahan pengelolaan perbatasan maritim Indonesia - Papua New
Guinea
    Kawasan perbatasan di Kabupaten Jayapura              dan Merauke       meliputi
perbatasan wilayah darat dan laut yang mempunyai pola keterkaitan pada daerah
                                                                   / perbatasan .....

                                    TERBATAS
                                   TERBATAS


                                       50


perbatasan darat antara wilayah Jayapura dengan Sandaun Province Papua New
Guinea dan antara Merauke dengan Western Province Papua New Guinea. Kedua
kawasan tersebut relatif berhubungan langsung satu sama lain karena mempunyai
perbatasan darat dan laut.
      Kondisi ekonomi yang berbeda satu sama lain, dimana wilayah Jayapura
dan Merauke relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah Papua New Guinea
menyebabkan interaksi antar wilayah perbatasan negara tak dapat dihindarkan.
     Batas maritim RI - PNG secara umum untuk saat ini tidak ada masalah yang
berarti artinya kesepakatan batas maritim sudah jelas dan telah disahkan dengan
UU No. 6 Tahun 1973 dan Keppres No. 2 Tahun 1982. Namun perlu diantisipasi
permasalahan kedepannya, mengingat perjanjian yang ada belum meliputi wilayah
ZEE dan Landas kontinen disebelah Selatan Papua. Permasalahan yang muncul
saat ini adalah berasal dari sisi geografi, sosial, ekonomi dan keamanan.


     Beberapa permasalahan yang terjadi pada perbatasan maritim antara
Indonesia dengan Papua New Guinea adalah :
     1)   Garis Batas maritim

           UU No 6 Tahun 1973 serta Keppres No 2 Tahun 1982 yang telah
     menetapkan garis batas maritim berupa laut wilayah, ZEE dan landas
     kontinen RI - PNG di bagian Utara dan di bagian Selatan berupa laut wilayah.
     Batas landas kontinen dan ZEE dibagian Selatan belum ditetapkan.
     Walaupun sampai dengan        saat ini tidak ada persoalan mengenai batas
     maritim diwilayah itu, namun untuk menjamin kepastian hukum berbagai
     kegiatan di landas kontinen dan ZEE, perlu adanya perundingan dan
     perjanjian, yang kemudian ditetapkan dengan perundang-undangan.

     2)   Tanda Batas Maritim

          Tanda - tanda yang digunakan sebagai awal penarikan batas maritim
     antara RI - PNG di bagian Utara Papua adalah Mercu Suar di Skouw milik
     Indonesia dan suar kecil (tinggi hanya 10 m) dipinggir pantai milik Papua New
     Guinea.
                                                                      / Kedua .....


                                   TERBATAS
                              TERBATAS


                                     51


     Kedua suar ini    tidak bisa kelihatan segaris dari jarak jauh di laut
sehingga nelayan Indonesia maupun nelayan Papua New Guinea sering tidak
menyadari    telah   melewati batas wilayah laut masing-masing, sehingga
terjadi penangkapan oleh aparat keamanan.
     Kondisi topografi dasar laut yang langsung terjal dan dalam diatas 200 m
menyebabkan tidak dapat dipasangnya bouy-bouy sebagai tanda batas
maritim.
     Batas maritim di sebelah Selatan Papua ditandai dengan rambu suar di
muara Sungai Torasi milik Indonesia, sedangkan Papua New Guinea hingga
saat ini belum memasang rambu suar di wilayahnya. Muara sungai Torasi
termasuk wilayah milik Indonesia, setelah muara hingga hulu sungai Torasi
adalah wilayah milik Papua Nugini.
     Keberadaan sungai Torasi sangat penting bagi penduduk Papua New
Guinea, karena merupakan sarana perhubungan untuk melintas ke wilayah
Indonesia dan sebaliknya.    Disekitar muara Sungai Torasi belum ada pos
lintas batas laut, maka penduduk Papua New Guinea yang hilir mudik
melewati muara sungai Torasi bebas tanpa pemeriksaan dan pantauan.
Kondisi ini dapat menyebabkan kerawanan di bidang keamanan khususnya
hal – hal yang berkaitan dengan pertahanan negara. ( Lampiran 6 foto Suar )


3)   Pos Lintas Batas dan Pelintas Batas
     Pos Lintas Batas Laut Terpadu Pantai Hamadi sebetulnya belum bisa
disebut “Terpadu” karena pegawai yang ada hanya 2 orang dari Imigrasi
dengan sarana dan prasarana yang minim. Jam pelayanan pos dari jam 08.00
– 16.00 menyebabkan pelintas batas menggunakan dermaga ilegal seperti di
Dok 8, Dok 7, Dok 2 dan pantai Beji dengan      tanpa pemeriksaan apabila
melintas diluar jam itu. Pos lintas batas laut di sebelah Selatan Papua belum
ada. Pos Kondo di Kabupaten Merauke yang sekarang ada letaknya begitu
jauh dari perbatasan maritim kedua negara, sehingga cenderung digunakan
sebagai pos lintas darat, sedangkan pelintas batas lewat laut sedikit sekali
yang melapor di Pos Kondo.
                                                                  / Letak .....


                              TERBATAS
                               TERBATAS


                                    52


     Letak pos lintas batas laut Pantai Hamadi maupun Pos Kondo dirasa
kurang tepat, karena letaknya yang sangat jauh dari perbatasan. Seharusnya
pos lintas batas laut disebelah Utara Papua adalah di Muaram Tami dan di
sebelah Selatan Papua adalah di sekitar Muara Sungai Torasi.
     Karena kondisi geografi Muara Tami dan Muara Sungai Torasi kurang
mendukung, maka pos yang sekarang ada masih dipertahankan. Perlintasan
batas terjadi, karena selain hubungan kesukuan dan persaudaraan yang kuat
dimana banyak suku di Papua yang masih saudara dengan suku di Papua
New Guinea sehingga banyak penduduk Papua yang mempunyai lahan di
Papua New Guinea mengolah lahannya yang ada diseberang, sebaliknya
demikian juga warga Papua New Guinea yang mempunyai lahan di wilayah
Indonesia, melintas perbatasan untuk mengolah lahannya.            Kondisi itu
diakibatkan adanya     perjanjian antara pemerintah kolonial yang membagi
pulau Papua menjadi 2 wilayah (RI dan PNG), dilakukan dengan menarik
garis lurus secara astronomis, tanpa melihat kondisi sosial budaya yang ada,
sehingga kepemilikan/harta benda (tanah, kebun, ladang) hak ulayat
masyarakat terbelah, ada yang berada di wilayah RI dan ada yang berada di
wilayah PNG. Minimnya sarana dan prasarana khususnya transportasi ke/dari
kawasan perbatasan menjadikan akses dari pusat ke daerah dan sebaliknya
menjadi sangat terbatas, tetapi dipihak lain akses yang disediakan oleh
pemerintah PNG lebih tersedia,           akibatnya ada beberapa kebijakan
Pemerintah PNG berjalan efektif di dalam wilayah RI.
     Karena yang berjalan adalah pemerintahan PNG, maka penduduk yang
tinggal di wilayah perbatasan lebih suka mengaku sebagai warga negara
PNG meski berdiam di wilayah RI. Dimasa lalu banyak warga RI disekitar
perbatasan RI - Papua New Guinea masuk ke PNG karena alasan politik dan
keamanan, namun sekarang mereka tidak diterima lagi, meskipun tidak
banyak. Secara berangsur-angsur mereka mulai kembali ke wilayah RI, oleh
karena itu hal ini seakan-akan pemerintah daerah Jayapura dan Merauke
membangun puluhan rumah dan memberi tunjangan hidup sehari-hari kepada
para pelintas batas yang pulang (repatriasi).

                                                               / 4) Sumber .....

                               TERBATAS
                                TERBATAS


                                     53

4)   Sumber daya manusia.

     Mayoritas kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar Wilayah perbatasan
maritim RI - PNG masih sangat terbelakang. Tingkat pengetahuan formal
penduduk yang rata - rata hanya lulusan SD (kecuali di kota dan pendatang),
angka pengangguran yang tinggi, tingkat kesehatan dan kesejahteraan
penduduk masih sangat rendah. Nelayan setempat hanya menggunakan
perahu tradisional, serta alat tangkap seadanya sehingga kalah bersaing
dengan nelayan asing yang telah menggunakan perahu motor yang
dilengkapi dengan sistem penangkapan yang lebih modern. Selain itu
kepedulian penduduk terhadap lingkungan. Khususnya lingkungan perairan
sangat kecil sehingga kerusakan lingkungan laut tidak dapat dihindari. Disisi
lain, banyak nelayan asing yang melakukan pencurian ikan atau menangkap
ikan dengan menggunakan alat peralatan yang dapat mengakibatkan
kerusakan lingkungan.

5)   Sumber daya alam kelautan

     Belum ada eksploitasi dan pengolahan sumber daya kelautan selain
perikanan seperti minyak, gas, tambang disekitar perbatasan maritim yang
dapat meningkatkan taraf ekonomi penduduk sekitar perbatasan. Kekayaan
perikanan yang melimpah cenderung diambil dan dimanfaatkan oleh bangsa
asing yang menggunakan bendera perusahaan Indonesia maupun yang
terang-terangan melakukan penangkapan secara tidak resmi, kondisi itu
mengakibatkan tingkat kehidupan penduduk sekitar perbatasan masih sangat
memprihatinkan.

6)   Illegal tradding dan Illegal Fishing

     Di sekitar perbatasan maritim RI – PNG di sebelah Utara Papua sering
terjadi penyelundupan barang-barang kebutuhan hidup masyarakat, bahkan
termasuk minuman keras, ganja yang dilakukan oleh warga Papua New
Guinea serta perdagangan illegal bahan       sembako, peralatan kapal dan
pertanian yang dilakukan oleh warga Indonesia.



                                                              / Diwilayah .....

                                TERBATAS
                                TERBATAS


                                    54


           Diwilayah ini juga sering terjadi pencurian ikan oleh nelayan asing
      terutama dari Thailand dan Philipina yang tinggal di Papua New Guinea.

      Permasalahan yang seringkali muncul disekitar perbatasan maritim di
sebelah Selatan Papua adalah bahwa nelayan Indonesia terutama nelayan
ikan Hiu sering ditangkap oleh aparat keamanan Papua New Guinea, karena
dianggap dengan sengaja menangkap ikan Hiu di wilayah Papua New
Guinea, selain karena mencuri juga melanggar kelestarian alam karena ikan
Hiu di PNG sebagai binatang yang          dilindungi. Laut diperairan Merauke
merupakan laut dangkal dengan material lumpur dan rawa yang terdapat
dipantai walaupun kaya ikan dan udang, namun keberadaan ikan hiu hanya
sedikit.
      Di sebelah Selatan Papua atau sekitar Merauke pernah terjadi dua kali
penangkapan dan deportasi warga Rusia yang sedang melakukan kegiatan
mencurigakan disekitar pantai, karena pantai sekitar Merauke keadaannya
sepi dan kurang terpantau oleh aparat keamanan.          Hal ini menunjukkan
bahwa pertahanan dan keamanan diwilayah ini masih lemah.


7)    Pertahanan dan keamanan

      Wilayah perbatasan maritim sering dijadikan sebagai jalur pelarian para
perlanggar hukum kriminal maupun gerakan separatis di Indonesia khususnya
di Papua New Guinea karena keberadaannya sebagai jalur pelintas batas
illegal. Petugas keamanan yang melakukan patroli sulit menangkap pelintas
batas illegal karena warna kulit yang sama, perahu sama jenisnya,
mempunyai KTP atau kartu Pos Lintas Batas ganda dan kepandaian
menggunakan bahasa Indonesia.
      Pengejaran kapal nelayan asing atau pelanggar hukum di laut oleh
aparat keamanan tidak bisa sampai tuntas dan hanya berhenti di perbatasan,
karena Indonesia dengan Papua New Guinea belum mempunyai perjanjian
“Hot Persuit” yang memungkinkan pengejaran dapat dilakukan sampai
melewati batas wilayah maritim masing- masing negara.
                                                                  / Aparat .....


                                TERBATAS
                              TERBATAS


                                  55


     Aparat keamanan serta penegak hukum di laut didalam melaksanakan
tugasnya kurang dapat maksimal hingga ke perairan ZEE sehubungan
dengan sarana dan prasarana yang dimiliki jumlahnya sedikit ( Lantamal X
memiliki 2 KRI klas FPB dan 4 KAL, Polisi Air 1 FPB dan 3 Speedboat, Bea
Cukai 1 Speedboat) dan tidak sesuai dengan kondisi laut diwilayah itu yang
mempunyai “stage gelombang tingkat 5” yang artinya pada musim tertentu
ketinggian gelombang dapat mencapai 5 m sehingga tidak mampu dilalui oleh
kapal kelas FPB (Fast Patrol Boat).
     Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam melaksanakan operasi
pengawasan di wilayah perbatasan sangat diperlukan, agar peran dan fungsi
instansi tersebut dapat lebih efektif. Bakorkamla sebagai badan koordinator
aparat pengamanan dilaut pada tingkat didaerah perbatasan masih dalam
taraf sosialisasi yang belum diaplikasikan dilapangan, sehingga terasa
pengawasan dan pengamanan di laut masih bersifat parsial dan kurang
terpadu.




                                                               / BAB IV .....



                              TERBATAS
                                   TERBATAS


                                    BAB IV
                 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS


16.   Umum.

      a.    Perkembangan lingkungan strategis yang terjadi sangat cepat baik di
      tataran global, regional maupun nasional dapat berpengaruh terhadap
      perkembangan berbagai aspek kehidupan nasional baik yang sedang
      berjalan maupun yang masih dalam perencanaan, diantaranya adalah
      aspek-aspek kehidupan nasional di bidang pertahanan dan keamanan
      (defence & security), serta bidang kesejahteraan (prosperity). Kedua aspek
      tersebut telah menjadi issue nasional terutama dalam hal pendekatan
      pembangunan nasional yakni “Prosperity & Security Approach” yang secara
      teori bila dapat ditempatkan dan diterapkan dengan benar, akan dapat
      membawa bangsa Indonesia menuju kepada cita-cita sebagaimana
      pembukaan UUD 1945.

      b.    Dihadapkan pada kenyataan yang terjadi, ternyata tidak mudah untuk
      mengimplementasikan “Prosperity & Security Approach” secara bersamaan,
      hal ini disebabkan karena kondisi nasional bangsa Indonesia saat ini masih
      berada pada titik yang rendah hampir dalam semua bidang kehidupan
      berbangsa dan bernegara mulai dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial
      budaya hingga bidang pertahanan dan keamanan.            Hal ini terlihat dari
      kondisi yang ada sampai dengan saat ini antara lain : demonstrasi kenaikan
      harga BBM dan kebutuhan bahan pokok, konflik sosial, konflik politik, beban
      hutang negara, budaya KKN, serta masih seringnya negara tetangga
      mencoba mengusik kedaulatan negara.

      c.    Sebagaimana masih adanya permasalahan yang telah dikemukakan
      pada Bab sebelumnya dan dalam rangka mencari solusi, maka perlu
      ditemukan peluang dan kendala yang didapat dengan cara mencermati
      berbagai perkembangan lingkungan strategis yang terjadi akhir-akhir ini. Hal
      ini sangat penting, karena setiap permasalahan yang ada pada umumnya
      bersifat negatif atau pesimis berupa kendala, sedangkan optimis berupa
      peluang.
                                                           / 17. Lingkungan .....


                                   TERBATAS
                                      TERBATAS


                                          57



17.   Lingkungan Global.

      a.      Globalisasi ekonomi digerakan oleh negara-negara kelompok delapan
      yang jauh memiliki keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi
      dan     permodalan    serta   wewenang      mereka   dalam      memerintah      dan
      mengendalikan        dunia    melalui    mekanisme    hutang.     Negara-negara
      berkembang, tidak terkecuali Indonesia, terjebak dalam apa yang disebut
      rejim hutang dunia (global debt regime).       Tiga lembaga utama rejim ini
      adalah Bank Dunia, IMF, dan WTO. Menurut hasil kajian yang dilakukan
      oleh Mc Michael (1996) bila negara-negara berkembang terutama negara
      miskin, gagal membangun walaupun sudah               berhutang begitu banyak,
      mereka akan tetap menilai kegagalan itu adalah karena kesalahan negara
      tersebut dalam menerapkan strategi yang telah ditetapkan/disepakati.

      b.      Dalam bidang lain, isu-isu tentang terorisme dan HAM telah
      menyebabkan berbagai negara di dunia mengubah strategi pertahanan dan
      keamanannya dari metode Deterrence (daya tangkal) dan Containment
      (daya tangkis) ke metode Ofensif dan Agresif yang berbentuk Pre-emptive
      Strike (serangan dini) dan Defensif Intervention (campur tangan defensif),
      salah satu contoh adalah kasus serangan Israel terhadap Libanon yang
      didukung oleh AS beserta sekutunya, demikian juga masalah gerakan
      separatis OPM yang belum dapat diatasi secara tuntas yang mana
      diindikasikan salah satu penyebabnya adalah karena adanya dukungan dari
      pihak asing.

      c.      Disisi lain, kemajuan Iptek terutama dalam bidang informasi
      mengakibatkan negara manapun yang menguasai informasi global                  akan
      dapat      mendominasi         pencapaian      tujuannya        dalam       bidang
      Ipoleksosbudhankam, sedangkan perkembangan IPTEK dalam bidang
      persenjataan dan kedirgantaraan telah menyebabkan negara-negara maju
      cenderung menciptakan senjata/alat penghancur yang semakin canggih
      (Precision Guided Missile / PGM) dan berusaha menguasai dirgantara serta
      Geo Stationery Orbit (GSO) bagi kepentingan nasional masing-masing.
                                                                              / Iptek .....

                                      TERBATAS
                            TERBATAS


                                58


      Iptek bidang       pembangunan     sarana   dan      prasarana juga
mengalami   berbagai kemajuan, hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan
untuk mengoptimalkan pengelolaan perbatasan maritim antara Indonesia
dengan negara-negara tetangga, khususnya antara Indonesia dengan
Papua New Guinea.


d.   Interest Dunia Internasional Terhadap Kekayaan Alam Papua.

     1)     Globalisasi yang ditunjang oleh semakin pesatnya kemajuan
     dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), mengintensifkan
     proses interaksi dan interdependensi dalam hubungan antar bangsa.
     Negara-negara maju yang menguasai IPTEK serta memiliki kekuatan
     ekonomi yang lebih tangguh akan terus mendominasi negara-negara
     berkembang dalam memaksakan kehendak demi kepentingannya.

     2)     Pertumbuhan negara industri perikanan maupun tambang,
     menunjukkan banyaknya kebutuhan dunia akan ikan dan          sumber
     daya mineral.   Sementara pada sisi lain, cadangan sumber daya
     kelautan dan mineral yang dimiliki beberapa negara seperti Jepang,
     China, Amerika dan Eropa semakin menipis, bahkan banyak negara
     yang amat miskin akan sumberdaya kelautan dan mineral. Negara-
     negara maju tersebut selalu akan mencari pasokan bagi kebutuhan
     sumber energinya termasuk dari Papua yang kaya akan perikanan,
     bahan tambang dan mineral.

            Kepentingan yang amat besar itu menjadikan perlunya faktor
     keamanan dalam proses suplai sumberdaya tersebut, sehingga
     mendorong negara-negara industri maju akan membina hubungan
     bilateral yang kuat dengan negara pengekspor, bahkan tidak jarang
     menyebabkan negara-negara industri maju yang kuat melakukan
     tekanan-tekanan politik, ekonomi bahkan militer kepada negara-
     negara   tertentu   yang   kaya   akan   sumberdaya    kelautan   dan
     mineralnya.

                                                        / 3) Kemajuan .....

                            TERBATAS
                        TERBATAS


                           59



3)     Kemajuan teknologi di tiga bidang, yaitu teknologi transportasi,
telekomunikasi dan informasi membuat dunia semakin transparan
sehingga memungkinkan setiap data atau peristiwa di berbagai
belahan dunia dapat langsung diketahui secara real time dan
senantiasa diikuti perkembangannya.
hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat bangsa
terutama kecenderungan meniru hal-hal negatif, termasuk kerusuhan
dan konflik-konflik yang sedang berkembang.

4)     Pengaruh    globalisasi    ekonomi   dan     industri,    disamping
menimbulkan persaingan yang ketat diantara negara-negara industri
untuk merebut dan menguasai pasaran dunia, disisi lain berkembang
pula kekuatan rakyat di tingkat bawah yang semakin tegas dan efektif
menuntut haknya.        Diseluruh dunia saat ini telah berkembang
gerakan masyarakat tingkat bawah yang memperjuangkan perubahan
fundamental dalam struktur politik, ekonomi dan sosial budaya.
Sejauh ini yang paling menonjol adalah semakin               menguat dan
militannya afiliasi etnik, kesukuan dan agama dari orang-orang yang
sebelumnya    telah    hidup    berdampingan   secara     damai      dalam
masyarakat yang multi suku bangsa dan multi agama serta multi
budaya. Militansi itu muncul dalam berbagai bentuk seperti upaya
pemisahan dari suatu bangsa yang sudah berdaulat, konflik antar
suku-suku bangsa dan konflik antar pemeluk agama tertentu.

5)     Pergeseran nilai berupa gerakan masyarakat di tingkat bawah
yang   menginginkan     perubahan     fundamental     juga      mempunyai
implikasi yang serius terhadap kondisi keamanan dunia. Paling tidak
akan merongrong kemampuan para pemimpin yang sekarang sedang
menduduki    jabatan    puncak    diberbagai   kawasan       dunia   untuk
menyingkir atau meletakkan jabatannya dengan tidak melihat hal-hal
positif atau keberhasilan-keberhasilan yang telah dapat dicapai.


                                                         / Diberbagai .....

                        TERBATAS
                             TERBATAS


                                  60


             Diberbagai tempat, proses itu menciptakan adanya konflik
      yang penuh dengan kekerasan antara pihak-pihak yang bertikai.
      Transisi dari rezim lama yang otoriter ke pemerintahan baru tidak
      selalu menghasilkan stabilitas sosial yang lebih baik dalam banyak
      kasus, prestasi rezim baru dalam pembangunan ekonomi tidak lebih
      baik dari yang terdahulu. Akibatnya timbul kekecewaan masyarakat
      yang meluas dan mendorong munculnya konflik serta kerusuhan
      politik hingga kekerasan antar etnik, terutama pada negara-negara
      multi etnik seperti Indonesia.


e.    Sikap Dunia Internasional terhadap Papua.      Badan dunia PBB
sampai saat ini tidak mempermasalahkan dan tidak ada intervensi terhadap
masalah tuntutan kemerdekaan dari gerakan separatis Papua, walaupun
beberapa oknum separatis mencoba mempengaruhi PBB untuk dijadikan
sebagai    salah satu agenda dengan melobi ke negara-negara Pasifik
Selatan.   Demikian juga pemerintah Amerika Serikat dan Australia yang
telah menyatakan bahwa masalah Papua adalah urusan dalam negeri
Indonesia, walaupun beberapa oknum partai Buruh Australia menyatakan
dukungannya terhadap gerakan separatis Papua, Inggris dan Uni Eropa
menanggapi hasil kongres Rakyat Papua II pada bulan Mei 2000 yang
menuntut merdeka, dengan sikap :


      1)     Mendukung negara Indonesia yang kuat, bersatu, menerapkan
      demokrasi dan sejahtera.

      2)     Mendukung integritas wilayah kesatuan RI dan upaya-upaya
      mengatasi ancaman disintegrasi yang timbul dengan cara damai.




                                                   / 18. Lingkungan .....




                             TERBATAS
                                   TERBATAS


                                      61


18.   Lingkungan Regional.

      a.    Masih belum selesainya permasalahan perbatasan maritim antara
      negara ASEAN, sedikit banyak telah mempengaruhi kebijakan pengelolaan
      batas maritim Indonesia - Papua New Guinea, sehingga hubungan kedua
      negara harus tetap terjaga dan saling menghormati kedaulatan masing-
      masing.

      b.    Terjadinya beberapa aksi separatisme bersenjata seperti di wilayah
      perbatasan Thailand Selatan dengan Malaysia, Kepulauan       Mindanau di
      Philipina, merupakan kecenderungan akan tuntutan penduduk wilayah itu
      untuk mendirikan negara tersendiri, karena merasa adanya ketidak sesuaian
      kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi wilayah disekitar perbatasan.

      c.    Perubahan yang terjadi dilingkup global membawa pengaruh baik
      dibidang politik maupun ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN dimana
      keduanya merupakan lingkungan regional terdekat dengan Indonesia.
      Pengaruh dibidang politik dapat dilihat dari kesadaran masyarakat negara-
      negara dikawasan Asia Pasifik dan ASEAN yang semakin berkembang
      berkaitan dengan ide kemerdekaan, demokratisasi, pluralisme politik,
      perlindungan hak-hak asasi manusia dan penegakkan hukum. Disisi lain
      komitmen ASEAN untuk menyelesaikan konflik antar anggota secara damai
      tanpa kekerasan senjata, hingga saat ini masih efektif, walaupun beberapa
      konflik-konflik tertentu di wilayah perbatasan masih dijumpai, serta dapat
      menjadi ganjalan dan potensi munculnya konflik yang lebih besar dimasa
      yang akan datang.
      d.    Perubahan       ekonomi   global,   selain   meningkatkan       saling
      ketergantungan      negara-negara    ASEAN    dibidang    ekonomi,      juga
      memperketat kompetisi, sehingga meskipun diatas permukaan tampak
      tenang-tenang saja, tetapi di bawah permukaan masing-masing negara
      akan mempergunakan peluangnya secara agresif. Hal ini dapat merupakan
      sumber utama konflik di antara negara-negara ASEAN.



                                                                  / e. Negara .....

                                   TERBATAS
                                  TERBATAS


                                     62

e.     Negara-negara kecil kawasan Pasifik Selatan terlihat interest untuk
menarik Papua ke dalam pengaruh solidaritas Melanesia. Hal ini terlihat
bahwa masyarakat Papua lebih aktif bergaul dengan kelompok Melanesia.
Paham “Melanesia Brotherhood” cukup intens dihembuskan di kawasan
Timur Indonesia khususnya di wilayah Papua.               Beberapa kelompok
masyarakat Australia khususnya Partai Buruh terlihat mendukung aktivitas
solidaritas Melanesia.     Demikian juga keterlibatan sebagian masyarakat
PNG selama berlangsungnya Kongres Rakyat Papua 2000, yang mana
diantara mereka banyak melakukan kegiatan yang merugikan pemerintah RI
dengan memberikan dukungan moril bagi kelompok Papua Merdeka.
Warga PNG yang terlibat antara lain Jhon Tekwe Gubernur Sandaun PNG,
Jim Kasti Gubernur Madang PNG, Daniel Kapi Gubernur Engga PNG, Matio
Sanggo Walikota Vanimo dan tiga orang stafnya atas nama Andrew Kasi,
Joseph Kalange serta Michael Sakele pada bulan Mei 2000. Kesemua
lingkungan strategis regional tersebut akan mempengaruhi perkembangan
konflik-konflik di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Oleh karena itu, diharapkan pengaruh lingkungan strategis regional selalu
dapat dibatasi pada tingkat yang tidak membahayakan identitas, integritas
dan eksistensi bangsa


f.     Tantangan yang dihadapi dalam lingkup regional semakin berat, hal
ini terlihat jelas dari isyarat    kearah pasar     bebas untuk kawasan Asia
Pasifik yang telah diagendakan terbuka pada tahun 2020, sedangkan dalam
kerangka perjanjian perdagangan bebas ASEAN (AFTA), pasar bebas
ASEAN sudah berlangsung sejak tahun 2003 dan hingga saat ini situasi
menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sekedar menjadi pasar empuk
bagi negara lain. Jadi meski pasar bebas sering diberitakan dapat memberi
peluang baru, maka hal itu bagi masyarakat Indonesia baru merupakan
wacana dan harapan yang belum dapat di implementasikan.             Karena itu
keterbukaan peluang usaha di era          tahun 2020 hanya akan bisa ditangkap
bila SDM Indonesia ditingkatkan kualitasnya menjadi manusia yang unggul
dan mampu bersaing dengan bangsa lain.

                                                                 / g. Dalam .....

                                  TERBATAS
                                   TERBATAS


                                       63



      g.     Dalam    bidang   pertahanan,    negara-negara    tetangga        terutama
      Singapura, Malaysia dan Australia terus giat membangun kekuatan maupun
      kemampuan pertahanannya sehingga mereka memiliki Bargaining Position
      dan Detterence Effect yang lebih tinggi dari Indonesia. Namun berkaitan
      dengan hal ini Indonesia diharapkan dapat terus berusaha untuk
      mengimbangi dari sisi yang lain seperti jumlah penduduk yang banyak,
      konstelasi geografi NKRI, wilayah darat maupun laut yang sangat luas
      dengan kandungan SKA yang berlimpah merupakan potensi yang berharga
      dalam mendukung pertahanan negara sebagai komponen cadangan
      maupun komponen pendukung, kreativitas dalam berbagai             strategi dan
      teknik untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI.

      h.     Dalam bidang kerjasama sosial budaya tampak negara-negara
      tetangga    cukup    memiliki    rasa    solidaritas   yang     tinggi     untuk
      membantu
      Indonesia dalam beberapa kali musibah yang dialami, seperti kejadian
      bencana alam dan kecelakaan transportasi darat, laut serta udara.



19.   Lingkungan Nasional.

      Landasan dasar pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional dan
pembangunan nasional adalah Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara dan
ketahanan nasional secara konseptual sudah cukup baik, namun pemahaman dan
pengimplementasiannya masih jauh dari yang diharapkan.        Sedangkan tekad dan
semangat nasionalisme dan patriotisme mengalami erosi, karena terkikis oleh sifat
dan perilaku kebendaan (materialistik) serta konsumtif, yang terjadi disemua aspek
kehidupan sehingga untuk mendukung kesinambungan kekuasaan politik, ekonomi
dilakukan dengan penyimpangan berupa kolusi, korupsi dan nepotisme, asal bapak
senang dan masih lemahnya manajemen dalam pembangunan.




                                                                    / Pemerintah .....


                                   TERBATAS
                                      TERBATAS


                                            64


     Pemerintah pada saat ini sedang berusaha dengan segala kemampuan untuk
melaksanakan reformasi di segala bidang dan secara terus menerus mengatasi
akibat dampak krisis moneter dan ekonomi yang sampai saat ini masih dirasakan.
     Kondisi       perekonomian    rakyat   golongan      bawah         masih     sangat
memprihatinkan akibat meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Unjuk rasa
yang brutal dan kerusuhan massal terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia,
diperkirakan sebagai kelanjutan dari adanya konflik kepentingan.                Semakin
maraknya gerakan separatis pada era reformasi seperti yang terjadi di Papua dan
disinyalir adanya indikasi munculnya gerakan RMS di Maluku, karena didorong
oleh tuntutan pembagian hasil kekayaan alam yang lebih adil, juga diperkirakan
mendapat dukungan dari luar negeri seperti dorongan disintegrasi di Yugoslavia
dengan latar belakang etnis dan agama.
     Kondisi obyektif alamiah bangsa dan wilayah Indonesia yang sarat dengan
kemajemukan suku, etnis, agama, budaya, adat istiadat dan kondisi geografis
dengan kandungan kekayaan alam yang tidak merata, bila tidak dikelola dengan
tepat dapat menimbulkan potensi konflik.
          Disamping itu penanganan kasus-kasus kerusuhan di daerah yang tidak
tuntas,     akan    mempengaruhi    kredibilitas   pemerintah   atau    aparat     dalam
penyelesaian konflik tersebut. Kondisi nasional yang dapat berpengaruh terhadap
pengelolaan perbatasan maritim adalah :

     a.      Masuknya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kedalam kedaulatan dan
     menjadi milik Malaysia.       Berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional
     yang mengesahkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan masuk                      kedalam
     kedaulatan dan menjadi milik Malaysia, menyebabkan base line (garis dasar)
     Malaysia berubah sehingga memunculkan keberanian                  Malaysia untuk
     mengklaim wilayah di Blok Ambalat semakin nyata, klaim sebelumnya telah
     dimulai dengan menerbitkan peta 79 yang mengklaim perairan wilayah
     Indonesia dan perairan wilayah Philipina, sehingga apabila hal itu tidak
     ditindaklanjuti dengan cermat dan tepat dapat merugikan Indonesia serta
     bukan tidak mungkin dapat menyebabkan terjadinya kerawanan konflik
     terbuka.

                                                                       / b. Pisahnya .....

                                      TERBATAS
                               TERBATAS


                                   65



b.   Pisahnya propinsi Timor Timur menjadi negara merdeka menyebabkan
garis dasar Indonesia di wilayah itu berubah yang implikasinya berbagai
perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dengan Australia termasuk
masalah batas landas kontinen dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dengan
Australia (Perjanjian Australia-Indonesia tanggal 14 Maret 1997), Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) serta penentuan batas yang baru menyangkut
wilayah Celah Timor batal, demikian juga beberapa kerjasama perbatasan
dengan Australia yang meliputi wilayah Timor Timur perlu ditinjau lagi.


c.   Isu separatisme. Mencermati perkembangan dan kecenderungan
lingkungan strategi dalam tataran nasional yang berdampak terhadap
keamanan nasional Indonesia, dapat dilihat dalam tiga kasus besar
gerakan separatis politik dan bersenjata yang kini mengarah pada upaya
pemisahan diri dari NKRI yakni, gerakan separatis bersenjata di Aceh,
Gerakan Aceh Merdeka/GAM (yang telah sepakat untuk mengakui dan
bergabung dalam NKRI), kelompok separatis politik (KSP) dan kelompok
separatis bersenjata (KSB/TPN) yang berinduk di bawah OPM di Papua,
serta upaya pembentukan kembali Republik Maluku Selatan (RMS)
melalui pembentukan organisasi RMS gaya baru yakni Forum Kedaulatan
Maluku (FKM).
     Dari karakteristik gerakan di ketiga wilayah tersebut, pada dasarnya
mempunyai pola-pola gerakan yang kurang lebih sama dengan modus
gerakan yang dilakukan oleh kelompok separatis Timor-Timur Fretelin
pada saat mereka berupaya memisahkan diri dari NKRI. Kesungguhan
Pemerintah dalam menuntaskan isu separatisme ini diharapkan akan
segera mendorong terwujudnya penyelesaian tuntas masalah ini dalam
waktu lima tahun ke depan.




                                                                 / Indikasi .....




                               TERBATAS
                                  TERBATAS


                                      66


        Indikasi   kuatnya     dukungan    politik   dari     Luar      Negeri   kepada
Pemerintahan baru diharapkan secara penuh dapat meredam kekuatan
kelompok pendukung separatis yang berbasis di Luar Negeri. Strategi
memposisikan gerakan separatis tersebut sebagai bagian dari gerakan
terorisme dinilai tepat, bila dilihat dari melemahnya dukungan politik dari
luar.

d.      Terorisme dan gerakan kelompok radikal.                 Sebelum terjadi aksi
peledakan bom 11 September 2001 di AS, berbagai aksi terorisme di
Indonesia sudah ada meski skalanya relatif kecil. Tercatat sejak 1999 hingga
peledakan bom di depan kedutaan Australia pada 9 Oktober 2004, telah
terjadi 16 kali peristiwa pemboman yang berskala menengah dan besar di
Indonesia. Namun setelah kasus pemboman di WTC AS, intensitas aktivitas
terorisme     di   Indonesia    semakin    meningkat.       Informasi    intelijen   yang
didapatkan menunjukkan bahwa aksi pemboman di tanah air akhir-akhir ini,
merupakan bagian dari kegiatan kelompok terorisme internasional yang
berkiblat pada kelompok organisasi terorisme Al Qaeda. Meskipun Hambali
sebagai operator di wilayah Asia Tenggara sudah tertangkap, dan DR. Azhari
telah tewas dalam suatu penggrebegan, namun belum tertangkapnya Nurdin
M. Top menunjukkan bahwa ancaman terorisme di Indonesia masih ada.
        Meski ruang gerak kelompok teroris ini sudah semakin sempit karena
adanya langkah-Iangkah yang diambil aparat keamanan, namun realitas
bahwa mereka masih eksis menunjukkan bahwa permasalahan terorisme
bukan masalah sederhana.          Permasalahan terorisme yang dilatarbelakangi
belum tuntasnya penyelesaian masalah politik di Timur Tengah, menjadi
semakin rumit karena telah berinteraksi dengan isu agama.                   Rendahnya
tingkat pendidikan masyarakat terutama di daerah dan pedesaan yang
terpencil, menjadikan mereka rentan terhadap segala bentuk manipulasi
agama yang digunakan oleh kelompok-kelompok teroris tersebut.




                                                                           / Dengan.....


                                  TERBATAS
                                  TERBATAS


                                    67


Dengan pola dan karakteristik tersebut, menjadi sulit bagi Indonesia untuk
mengelak dari sinyalemen pihak barat bahwa Indonesia merupakan lahan
subur berkembangnya terorisme internasional.


e.     Aksi kekerasan dan konflik komunal. Konflik-konflik komunal di
tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh akar konflik yang bersifat
ethnoreligius sebagaimana yang terjadi di sejumlah wilayah trouble spot di
Indonesia seperti di Aceh, Maluku (Ambon), Maluku Utara, Papua
(Abepura, Wamena, Timika Wasior), Poso, Sampit, Sambas, dan Polewali
Mamasa, telah berimplikasi pada aksi tindak kekerasan dan pelanggaran
HAM. Meski langkah-langkah penegakkan hukum telah diambil, namun
diperkirakan kasus-kasus kekerasan dan konflik-konflik komunal masih
akan terjadi secara insidentil.
       Menguatnya isu-isu agama, tensi etnisitas termasuk sejumlah konflik
yang    didasari   oleh   adanya   kesenjangan   sosial-ekonomi,   merupakan
fenomena konflik di beberapa negara berkembang yang lazim terjadi. Dalam
penanganan masalah tersebut, diawali dengan pendekatan pembangunan
kebangsaan, tanpa mengabaikan keberagaman budaya dan pada saat yang
sama dilaksanakan pembangunan kesejahteraan. Dari penelitian di sejumlah
wilayah konflik, diketahui bahwa saat ini telah mengalami kemajuan yang
berarti dalam suasana yang lebih kondusif.       Meskipun upaya peningkatan
kualitas proses politik dalam rangka normalisasi dan stabilisasi kehidupan
masyarakat disejumlah daerah konflik dan rawan konflik relatif berjalan
Iambat, tetapi perbaikan struktur dan proses politik menuju resolusi konflik
secara bertahap dapat berjalan dengan baik.


f.     Isu keamanan teritorial, perbatasan dan pulau terluar. Dari sejumlah
kecenderungan nasional, fokus isu keamanan lain yang berpotensi dan perlu
diantisipasi dalam memelihara integritas teritorial Indonesia adalah masalah
keamanan laut dan udara.


                                                                     / Hal …..

                                  TERBATAS
                                    TERBATAS


                                        68

            HaI ini erat kaitannya dengan terdeteksi dan tertangkapnya sejumlah
      kapal berbendera asing di wilayah perairan yurisdiksi nasional. Salah satu
      contoh aktual adalah kasus pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tempur
      AS (F-1 d Hornet) di atas Pulau Bawean yang secara jelas menunjukkan tidak
      adanya apresiasi terhadap eksistensi ALKI .
            Dalam isu keamanan perbatasan baik perbatasan darat maupun laut,
      terdapat sejumlah permasalahan tapal batas wilayah yang harus segera
      diatasi. Seperti perbatasan wilayah darat Indonesia dengan Papua New
      Guinea, Indonesia dengan Malaysia dan khususnya Indonesia dengan Timor
      Leste (Kasus Atambua & Oekusi) serta perbatasan wilayah laut yang antara
      lain; Indonesia dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia,
      Singapura, Filipina, Vietnam, India, Thailand. termasuk masalah batas landas
      kontinen dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dengan Australia (Perjanjian
      Australia-Indonesia tanggal 14 Maret 1997) dan penentuan batas yang baru
      menyangkut wilayah Celah Timor rnenyusul Iepasnya Timor-Timur.
            Isu keamanan perbatasan tersebut, juga meliputi adanya kondisi pulau-
      pulau terluar yang berada dan berbatasan langsung dengan beberapa
      negara tetangga yang sesungguhnya. Adapun pulau-pulau terluar tersebut
      yakni; Pulau Rondo (NAD), Pulau Berhala (Sumut), Pulau Nipa (Riau), Pulau
      Sekatung (Riau), Pulau Sebatik, Pulau Marore dan Pulau Miangas (Sulut),
      Pulau Fanildo, Pulau Bras (Papua).


20.    Peluang dan Kendala.

       a.     Peluang.          Dengan memperhatikan uraian perkembangan
       lingkungan strategis yang telah diuraikan di atas, didapat beberapa peluang
       yang dapat     dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pengelolaan perbatasan
       maritim guna mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
       peluang-peluang tersebut adalah :
              1)     Aspek Geografi.       Integritas kedaulatan wilayah NKRI yang
              telah diakui dunia internasional adalah negara kepulauan yang
              didukung oleh posisi geografis Indonesia dengan sumber kekayaan

                                                                      / 1) alam .....

                                    TERBATAS
                        TERBATAS


                           69


alam yang besar, dan apabila hal ini dapat dikelola dengan baik dan
benar, dapat dimanfaatkan sebagai dasar penetapan geopolitik
Indonesia serta modal dasar pembangunan nasional dalam upaya
mensejahterakan       masyarakat   maupun   kepentingan     pertahanan
negara. Wilayah Papua dan perairan sekitarnya dekat dengan
Samudera Pasifik dan Australia serta memiliki potensi tinggi untuk
dapat dikembangkan sehingga mampu mendukung ekonomi jangka
panjang. Disamping itu Papua sendiri pada umumnya dan daerah
sepanjang perbatasan khususnya, juga memiliki potensi sumber
kekayaan alam cukup besar, yang apabila dapat dikelola dengan baik
dan benar, hal tersebut akan merupakan potensi ekonomi yang dapat
mendukung kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya dalam
pembangunan daerah perbatasan.

2)    Aspek Demografi.      Daerah Papua yang cukup luas dengan
tingkat kepadatan penduduk relatif kecil dan apabila dihadapkan pada
ruang lahan yang cukup luas, masih dapat menampung/menerima
dan mengakomodasikan penduduk serta tenaga kerja dari luar,
khususnya dari wilayah lain di Indonesia yang sudah terlalu padat
penduduknya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan,
pendidikan dan kesejahteraan penduduk Papua khususnya yang
tinggal diperbatasan.


3)    Aspek Politik.     Sikap PBB dan masyarakat internasional tetap
mendukung integritas wilayah Indonesia dan tidak akan ikut intervensi
masalah    tuntutan     kemerdekaan   Papua,   serta   mengharapkan
Indonesia dapat mengatasinya melalui cara-cara damai.          Peluang
lainnya adalah bahwa daerah perbatasan adalah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari NKRI dan merupakan satu kesatuan
wilayah berdasarkan Wawasan Nusantara yang dapat memperkokoh
integritas bangsa.

                                                          / 4) Aspek ....

                        TERBATAS
                              TERBATAS


                                    70


      4)    Aspek Ekonomi.          Papua yang memiliki kekayaan alam
      melimpah apabila dapat dikelola, di tata dan dikembangkan dengan
      baik dan benar sebagai daerah penghasil dan produksi serta daerah
      pemasaran, akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
      maupun nasional dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta taraf
      hidup masyarakat Papua.

      5)    Aspek Sosial Budaya. Papua memiliki budaya, corak serta
      cara hidup khas yang memberikan salah satu kontribusi ragam
      budaya, sebagai identitas budaya bangsa Indonesia yang terangkum
      dalam budaya Indonesia. Disamping itu tokoh masyarakat, politik dan
      cendekiawan di Papua umumnya telah memahami pentingnya
      kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.

      6)    Aspek Hankam.       Papua yang berbatasan langsung dengan
      PNG sekaligus dapat berfungsi sebagai penyangga terhadap
      kemungkinan       datangnya        ancaman    dari   luar   dengan    cara
      mengembangkan potensi sumberdaya yang ada, untuk selanjutnya
      dikembangkan guna terwujudnya sistem pertahanan keamanan
      rakyat semesta.


b.    Kendala.      Dari uraian di atas ditemukan beberapa kendala yang
harus diantisipasi, dipahami, dihadapi dan          diatasi secara tepat agar,
pengelolaan perbatasan maritim dalam rangka demi keutuhan bangsa dapat
dilaksanakan sesuai dengan cita-cita bangsa. Kendala- kendala tersebut
adalah :

      1)    Aspek Geografi.         Pos lintas     batas   laut disebelah Utara
      maupun Selatan Papua belum sesuai letak lokasi yang seharusnya,
      hal itu karena lokasi yang paling dekat dengan perbatasan seperti di
      Muara Tami Jayapura dan Muara Sungai Torasi kondisi geografinya
      kurang memenuhi syarat.


                                                                   / Kondisi .....

                              TERBATAS
                        TERBATAS


                              71


      Wilayah Papua merupakan daerah bergunung-gunung yang
tertutup, hutan lebat, daerah-daerah yang terpisah satu sama lainnya,
berawa-rawa dan dikelilingi oleh perairan yang luas.          Penebangan
hutan secara liar dan kebiasaan berladang berpindah-pindah tempat,
mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan alam sekitarnya.
Disamping itu, dilaut pencurian ikan dan kekayaan laut masih saja
mewarnai kegiatan ilegal fishing di wilayah perairan Papua.
      Hingga saat ini garis batas maritim Indonesia dengan PNG
belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat setempat, sehingga
masih dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran baik oleh nelayan-
nelayan lokal maupun asing . Mercusuar yang berdampingan masih
belum dipakai oleh nelayan karena jarak tampak dari laut yang
pendek.

2)    Aspek Demografi.        Sumber daya manusia yang tinggal di
wilayah Papua pada umumnya dan khususnya yang tinggal di wilayah
perbatasan sangat rendah. Tingkat pendidikan yang sangat rendah,
pengangguran     yang       tinggi    menyebabkan   tingkat    kesehatan
memprihatinkan yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan penduduk
jauh dibawah rata-rata.            Jumlah penduduk yang sangat sedikit
dengan persebaran penduduk yang tidak merata, menyebabkan
program pemerintah khususnya peningkatan kesejahteraan              masih
sulit untuk dilaksanakan.


3)    Aspek Ideologi.         Pemahaman         masyarakat       terhadap
Pancasila sebagai ideologi negara masih kurang, sedangkan upaya
pemerintah untuk memasyarakatkan pancasila banyak menghadapi
kendala, baik sarana maupun prasarana dihadapkan dengan kondisi
geografi dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, sehingga
hal tersebut merupakan faktor penghambat bagi penghayatan dan
pemahaman bidang ideologis.

                                                               / Disisi .....

                        TERBATAS
                        TERBATAS


                              72



      Disisi lain, arus transformasi yang tidak kenal batas waktu dan
batas negara dengan membawa paham asing yang negatif, bahkan
ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,                     telah
mendorong pemikiran-pemikiran pada bentuk negara berbeda yang
dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa.

4)    Aspek Politik.    Perkembangan       kehidupan          masyarakat     di
Papua relatif tidak banyak berbeda dengan negara tetangga (PNG),
namun adanya hubungan etnis antar warga masyarakat Papua
dengan PNG yang erat satu sama lain memungkinkan munculnya
keinginan-keinginan menyeluruh ke wilayah negara PNG atau
sebaliknya    baik   untuk     memenuhi    kebutuhan          hidup   maupun
melibatkan diri dalam pelaksanaan Pemilu dan pada gilirannya akan
sangat merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

5)    Aspek Ekonomi. Taraf kehidupan dan kesejahteraan sosial
masyarakat masih relatif rendah, sehingga berpengaruh terhadap
tingkat pendidikan ketrampilan dan ketahanan mental ideologi.
Kondisi       infrastruktur    khususnya       transportasi    yang     sangat
terbatas mengakibatkan arus orang dan barang ke/dari daerah lain
kurang lancar.   Disisi lain stabilitas keamanan dalam negeri yang
dinilai belum mantap telah mempengaruhi investasi baik dari dalam
negeri maupun asing yang mau masuk dan ingin menanamkan
modalnya.
6)    Aspek Sosial Budaya.           Tingkat          pendidikan           dan
keterampilan penduduk relatif masih rendah dibanding dengan
tuntutan pembangunan          yang   semakin meningkat sesuai tujuan
pembangunan nasional Indonesia.           Beragamnya suku dan masih
adanya keterkaitan kerabat, famili, suku serta hubungan sesama etnis
Melanesia akan sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan
masyarakat.


                                                                / 7) Aspek .....

                        TERBATAS
                       TERBATAS


                           73



7)    Aspek Hankam.         Sarana dan prasarana pertahanan dan
keamanan sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas
serta jumlah personil aparat keamanan yang relatif kecil, penduduk
sedikit dan    persebaran yang tidak merata, terbatasnya sarana
dan prasarana transportasi serta komunikasi dan tidak adanya
jaminan dukungan logistik wilayah, sangat menyulitkan dalam upaya
pelaksanaan     pembinaan    perlawanan      rakyat   semesta.      Masih
terjadinya pelanggaran wilayah kedaulatan oleh pihak militer asing
maupun oleh pihak sipil asing dan pencurian kekayaan alam baik di
dan lewat darat ataupun laut, dapat mempengaruhi eksistensi dan
integritas NKRI di dunia internasional.
      Disisi lain, masih adanya peraturan perundang-undangan yang
tumpang tindih serta belum terpadunya Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW)     Nasional    dengan      RTRW      Propinsi     dan    RTRW
Kabupaten/Kota    maupun     dengan       RTRW   Pertahanan,         tidak
konsistennya   pelaksanaan      dilapangan   akan     berpengaruh    dan
menghambat jalannya pembangunan serta dapat menimbulkan
gesekkan bahkan benturan antar institusi maupun institusi dengan
masyarakat yang mengakibatkan terganggunya aspek pertahanan
dan keamanan.




                                                            / BAB V .....


                       TERBATAS
                                     TERBATAS


                                       BAB V

      KONDISI PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN MARITIM RI - PNG
                                YANG DIHARAPKAN


21.     Umum
       Wilayah perbatasan darat Papua, perbatasan maritim maupun pulau-pulau
kecil terluar    tidak dapat dilihat secara sepihak, tetapi harus dilihat secara
komprehensip dan terpadu.         Institusi-institusi yang terkait dengan    masalah
perbatasan      belum   mampu     melihat   kondisi   wilayah   perbatasan    secara
komprehensif, namun umumnya baru sebatas tanggung jawab dan kewenangan.
Kondisi ini disebabkan karena wilayah perbatasan secara geografis sangat sulit
untuk dijangkau. Padahal wilayah ini sangat rawan terhadap okupasi sumberdaya
alam oleh negara tetangga maupun pihak lain karena kurang diawasi, sehingga
rawan dan mudah memicu konflik dengan Negara tetangga maupun pihak lain,
apalagi hubungan masyarakat dengan penduduk di Negara tetangga sudah
terbuka.
       Pendekatan pembangunan yang harus dilakukan diwilayah ini perlu dilihat
secara holistic dan kontekstual. Secara holistic berarti pembangunan yang
dilakukan tidak parsial, tetapi terintegrasi antar sektor yang satu dengan sektor
yang lain. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah struktur pemerintahan
di propinsi yang cenderung melihat sesuatu untuk dibangun lebih, pada hal
sektoral, sehingga cenderung terjadi pembiasan karena bukan sektor dari suatu
lembaga yang menangani hal tersebut. Dengan demikian ego kelembagaan
menjadi lebih dominan daripada untuk mengatasi persoalan yang ada di wilayah
perbatasan. Untuk menghindari ego sektoral maka perlu dibuat kelompok kerja
baik ditingkat pemerintah maupun ditingkat sektor, supaya dapat meminimalkan
ego-ego pembangunan yang terjadi.
       Wilayah perbatasan tidak dapat dilihat dalam kawasan pemerintahan saja.
Sebab wilayah perbatasan merupakan lintas wilayah pemerintah. Hal ini mengingat
adanya jalur mobilitas penduduk, jalur hubungan kekerabatan dan wilayah
kepemilikan tanah. Oleh karena itu dalam mengelola pemerintahan di wilayah
perbatasan harus juga dilihat dalam arti kawasan dan bukan dalam arti wilayah
administrasi pemerintahan saja.
                                                                        /Namun ......
                                     TERBATAS
                                      TERBATAS


                                         75


      Namum      demikian    pembangunan         dengan   pendekatan       ini   bisa
mangakibatkan terjadi benturan kepentingan ditingkat daerah, antar daerah
maupun daerah dengan pusat. Oleh karena itu pendekatan kawasan perlu
diberikan kewenangan pada lembaga pengelola perbatasan, sehingga dapat
melaksanakan pembangunan lintas sektoral.
      Prinsip - prinsip pengelolaan wilayah perbatasan agar dapat optimal demi
tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah :

      a.    Prinsip akuntabilitas.
            Prinsip   akuntabilitas    adalah    pertanggungjawaban     pengelolaan
      perbatasan bukan hanya dalam birokrasi, tetapi lebih daripada itu
      masyarakat harus mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah
      dalam mengelola wilayah perbatasan. Masyarakat juga harus mengetahui
      sampai dimana pengelolaan wilayah perbatasan dilakukan. Demikian juga
      arah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu
      diketahui, agar partisipasi masyarakat dapat bersama-sama membangun
      wilayah perbatasan.

      b.    Prinsip transparansi
            Prinsip transparansi lebih ditujukan pada pengelolaan anggaran
      pemerintah terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Pengelolaan
      anggaran    harus     diarahkan    sebesar-besarnya    untuk      peningkatan
      kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah perbatasan.

      c.    Prinsip berkelanjutan dan pelestarian
            Pembangunan wilayah perbatasan harus memperhatikan kelanjutan
      dan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, kemandirian masyarakat
      serta sumberdaya masyarakat setempat.
            Dengan demikian semua hasil pembangunan yang bersifat fisik
      maupun non fisik dapat dijaga, dijalankan dan dipertahankan oleh
      masyarakat walaupun pada waktunya peran pemerintah akan berkurang
      dalam segala aspek pembangunan kawasan perbatasan.
                                                                      / d. Prinsip …..


                                      TERBATAS
                                     TERBATAS


                                         76



      d.      Prinsip penghargaan nilai-nilai lokal
              Penghargaan nilai-nilai lokal dilaksanakan dengan mengikutsertakan
      masyarakat dalam segala aspek pembangunan di wilayah perbatasan.
      Dalam aspek perencanaan pembangunan wilayah perbatasan, perlu
      memperhatikan kearifan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat
      yang diikutsertakan dalam pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan
      wilayah perbatasan tidak mengalami kendala dan memperoleh hasil yang
      memuaskan .

22.   Kondisi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Maritim Yang Diharapkan

      Berdasarkan kondisi wilayah perbatasan yang relatif masih tertinggal dan
terisolir maka pengembangan dan pengelolaan perbatasan mempunyai visi yaitu :
“ Menjadikan kawasan perbatasan antar Negara sebagai kawasan yang aman ,
tertib menjadi pintu gerbang Negara dan sebagai pusat petumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan
terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Didalam pernyataan visi
tersebut yang dimaksud dengan :

      a.      Aman, berarti terciptanya kondisi keamanan yang dapat dikendalikan
      dan kondusif bagi kegiatan usaha serta bebas dari kegiatan illegal.
      b.      Tertib, berarti seluruh aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di wilayah
      perbatasan dan sekitarnya sesuai peraturan perundang-undangan.
      c.      Pintu gerbang Negara, berarti wilayah perbatasan sebagai halaman
      depan     Negara    yang   harus    dijaga   kebersihannya,   ketertiban   dan
      keamanannya.
      d.      Pusat pertumbuhan, berarti wilayah perbatasan dapat dikembangkan
      sebagai kawasan ekonomi dan perdagangan bekerjasama dengan pihak
      investor dari dalam maupun luar negeri.




                                                              / e. Berkelanjutan …..


                                     TERBATAS
                                   TERBATAS


                                       77


      e.     Berkelanjutan, berarti bahwa seluruh proses pembangunan diwilayah
      perbatasan harus memperhatikan pengelolaan aspek sumber daya alam,
      seperti hutan lindung, terumbu karang dan laut secara seimbang dan
      memperhatikan daya dukung alam.
       f.    Meningkatkan     kesejahteraan    masyarakat,    berarti   dengan
      bekembangnya wilayah perbatasan, masyarakat lokal di perbatasan dan di
      daerah sekitarnya dapat memperoleh kesempatan melaksanakan kegiatan
      ekonomi, sehingga pendapatan dan kesejahteraan meningkat.
      g.     Terpeliharanya NKRI, berarti seluruh kegiatan pengembangan
      wilayah perbatasan baik darat maupun laut, tetap mengacu kepada
      peraturan dan perundangan serta menjaga terpeliharanya Negara Kesatuan
      Republik Indonesia.


      Untuk mencapai visi diatas maka pengembangan wilayah perbatasan harus
mempunyai misi yang harus dilakukan, yaitu :
      a.     Memacu     peningkatan     kesejahteraan   dan    memberdayakan
      masyarakat wilayah perbatasan yang sinergis dengan perekonomian
      wilayah Negara tetangga dan wilayah lainnya.
      b.     Meningkatkan efektifitas pembangunan wilayah perbatasan melalui
      asas desentralisasi dan pemberdayaan lembaga sosial, ekonomi dan
      kemasyarakatan.
      c.     Mengembangkan sumber daya manusia setempat sebagai modal
      pendorong untuk memperoleh manfaat pembangunan wilayah perbatasan.
      d.     Menata, membuka isolasi dan keterbelakangan wilayah perbatasan
      fisik maupun informasi dengan melengkapi struktur dan infrastruktur yang
      memadai.
      e.     Mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat
      setempat, pendapatan daerah dan nasional secara berkelanjutan.


                                                        / f. Mengembangkan …..




                                   TERBATAS
                                   TERBATAS


                                       78


      f.    Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara pemerintah
      pusat dengan pemerintah daerah, antar negara, maupun antara pelaku
      bisnis (investor) dengan pemerintah.

      Berdasarkan pada prinsip, visi dan misi pengembangan dan pengelolaan
wilayah perbatasan secara umum, maka kondisi permasalahan wilayah perbatasan
maritim yang sekarang ada haruslah dapat diselesaikan. Pemerintah dan beberapa
stakeholder yang bertanggung jawab, perlu segera mengambil kebijakan
pengelolaan wilayah perbatasan secara tepat serta dapat dilaksanakan dilapangan.
      Beberapa hal yang diharapkan dalam pengelolaan wilayah perbatasan
maritim Indonesia - Papua New Guinea          dalam rangka menjaga keutuhan,
persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah :


      a.    Melakukan perundingan mengenai garis batas maritim diluar dari
      perjanjian yang telah ada. Garis batas maritim antara Indonesia dengan
      Papua New Guinea hingga saat ini belum tuntas seluruhnya. Perjanjian
      yang ada belum meliputi batas maritim laut, landas kontinen dan ZEE
      dibagian Selatan Papua. Walaupun hingga saat ini kedua negara belum
      memprioritaskan pembahasan tentang         garis batas diluar yang telah
      disepakati tersebut, akan tetapi hal itu perlu diantisipasi, dipersiapkan,
      diagendakan dan segera dirundingkan agar ada kepastian hukum dilaut
      sebelum timbul benih konflik antar kedua negara.


      b.    Perlu sosialisasi tentang batas maritim RI – PNG ke semua pihak
      terkait dan masyarakat serta pemerintah dan publikasi melalui peta-peta laut
      maupun buku-buku nautika.         Karena kerancuan akan hal tersebut
      merupakan salah satu penyebab adanya pelanggaran batas-batas wilayah
      laut masing-masing negara.




                                                             / c. Peningkatan …..


                                   TERBATAS
                                 TERBATAS


                                     79

c.         Peningkatan sarana dan prasarana pertahanan baik darat, laut
maupun udara, sehingga dapat mendeteksi secara dini serta menangkal
setiap ancaman baik ancaman potensial yang mengancam kedaulatan
negara dan bangsa maupun ancaman faktual yang dapat merugikan
perekonomian negara dan bangsa. Peningkatan status Lanal Merauke
menjadi Lantamal perlu dilakukan. Penambahan dan peningkatan kekuatan
maupun kemampuan kapal patroli KRI dari klas FPB (Fast Paroli Boat)
menjadi klas Fregat atau Destroyer sehingga mampu mengarungi               laut
dalam cuaca buruk dan keadaan laut yang kurang menguntungkan
diperairan sekitar wilayah perbatasan dalam hal ini jarak jangkau yang
memadai dan ketahanan yang lama dilaut mutlak diperlukan untuk menjaga
eksistensi Negara. Satuan radar perlu ditempatkan disekitar perbatasan
maritim kedua negara yaitu di bagian Utara Papua di Distrik Muara Tami
Jayapura dan di Selatan Papua di Muara Sungai Torasi Merauke, sehingga
dapat mendeteksi semua kegiatan dilaut secara dini dan berkelanjutan serta
dapat mendukung operasi satuan kapal patroli secara efektif dan efisien.
Disisi lain juga diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas tentang
kewenangan dan wilayah kerja antara aparat keamanan dilaut, agar didalam
menjalankan tugas dapat kerjasama dan tidak tumpang tindih maupun Blank
Area. Bakorkamla yang sekarang ini masih bersifat sosialisasi di Papua,
segera dapat diterapkan dan difungsikan. Kerjasama dalam pengejaran
pelanggar hukum di laut kedua negara perlu segera dibuat dalam bentuk
MoU (Hot Persuit), sehingga ada payung hukum dan pengejaran terhadap
pelanggar bisa sampai tuntas.

d.         Perlu didirikan Pos Lintas Batas Laut Terpadu pada lokasi yang tepat
di dekat perbatasan beserta sarana dan prasarana yang memadai. Pos
lintas batas laut yang ada sekarang di Pantai Hamadi Jayapura dan di
Kondo Merauke terlalu jauh dari garis batas maritim, sehingga kurang
efektif.




                                                                   / e. Pos …..

                                 TERBATAS
                            TERBATAS


                                80


Pos lintas batas laut terpadu terdiri dari : instansi Customs, Imigration,
Quarantine, Security (CIQS) dimana security terdiri : Angkatan Laut, Polisi
dan pasukan pengaman perbatasan. Salah satu contoh Pos lintas batas
terpadu yang sudah berfungsi di Papua adalah Pos Lintas Darat di Skouw
Jayapura.

e.    Perlu adanya peningkatan kegiatan ekonomi sektor kelautan.
Peningkatan kualitas dan kuantitas kapal dan alat tangkap agar dapat
mengekploitasi perikanan dilaut secara optimal. Alternatif kegiatan ekonomi
lain seperti budi daya rumput laut, kerang mutiara, pengalengan ikan atau
eksploitasi sumber daya tambang dan mineral sangat diharapkan, sehingga
dapat meningkatkan ekonomi penduduk di wilayah perbatasan.

f.    Perlu adanya keberpihakan kebijakan yang nyata dari pemerintah
pusat maupun daerah kepada masyarakat perbatasan khususnya dan
penduduk Papua umumnya. Sehingga kekayaan sumber daya alam yang
ada tidak hanya dapat dinikmati oleh bangsa lain tetapi juga oleh bangsa
dan penduduk perbatasan sendiri.

g.    Peningkatan sumber daya manusia dengan meningkatkan pendidikan
dan kesehatan penduduk di wilayah perbatasan dan sekitarnya, sehingga
pendapatan penduduk meningkat dan selanjutnya ekonomi masyarakat
meningkat, yang pada akhirnya kesejahteraan penduduk makin meningkat,
sehingga keinginan untuk memisahkan diri dan provokasi dari pihak luar
dapat dihindarkan.


h.     Perlu   dibangun   dan   dikembangkan     sarana   dan    prasarana
transportasi menuju dan dari maupun sekitar wilayah perbatasan maritim
yaitu antara Kota Jayapura - Muara Tami serta Muara Sungai Torasi - Kota
Merauke agar dapat memperlancar roda perekonomian serta dapat
mengundang investor untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah
perbatasan.
                                                       / i. Peningkatan …..


                            TERBATAS
                                    TERBATAS


                                        81

      i        Peningkatan kerjasama perbatasan dengan Negara Papua New
      Guinea terutama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan
      keamanan dengan asas saling menguntungkan.

23.   Indikator Keberhasilan Pengelolaan Perbatasan Maritim

      Pengelolaan wilayah perbatasan maritim antara Indonesia - Papua New
Guinea dapat dikatakan berhasil dan mengenai sasaran apabila :

      a.       Tidak adanya ancaman potensial dan ancaman faktual yang berupa
      Illegal fishing , illegal tradding dan illegal traficking yang dilakukan oleh
      bangsa lain maupun bangsa sendiri, sehingga masyarakat yang tinggal
      diwilayah perbatasan dapat menjalankan kegiatan ekonomi di laut dengan
      aman dan optimal.

          b.   Tidak adanya kasus pelanggaran batas wilayah baik disengaja atau
      tidak disengaja, karena tanda dan koordinat titik-titik batas garis maritim
      sudah jelas.

      c.       Pengelolaan    wilayah   perbatasan          maritim      berhasil     bila
      pengembangan dan pengelolaan                  dapat     menumbuh kembangkan
      potensi      komponen      pertahanan         negara      baik komponen utama,
      cadangan,      maupun   pendukung      yang    selanjutnya      dapat   menumbuh
      kembangkan potensi ekonomi masyarakat sekelilingnya.

      d.       Pengelolaan perbatasan maritim        berhasil, bila pemanfaatan laut
      dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan maupun kepentingan
      kesejahteraan masyarakat, tidak menimbulkan konflik hubungan antar
      berbagai elemen masyarakat yang ada di Papua, justru dapat dijadikan
      sebagai acuan membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

      e.       Pengelolaan perbatasan maritim           berhasil bila permasalahan
      perbatasan maritim antar negara dapat diselesaikan dengan damai, tidak
      sampai menimbulkan gesekan bahkan konflik antar negara, sehingga
      hubungan antar kedua negara semakin erat dan saling menghormati
      kedaulatan negara masing-masing.

                                                                      f. Pengelolaan .....

                                    TERBATAS
                                   TERBATAS


                                         82



      f.    Pengelolaan perbatasan maritim berhasil bila kualitas dan kuantitas
      kegiatan gerakan OPM di laut atau lewat laut dapat dikurangi atau
      dihilangkan.

      g.    Pengelolaan     perbatasan    maritim          berhasil   apabila    tingkat
      kesejahteraan meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
      semakin meningkat dan tidak ada lagi kelaparan dan pengangguran.


24.   Kontribusi Pengelolaan Perbatasan Maritim RI – PNG                    Terhadap
Pertahanan negara .
      Kontribusi terlaksananya pengelolaan wilayah perbatasan RI - PNG di
propinsi Papua adalah terciptanya tidak adanya tumpang tindih dalam pengaturan
maupun pengelolahan, tidak terisolir, sarana dan prasarana yang dibutuhkan
masyarakat dapat dipenuhi, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat,
batas maritim dapat diselesaikan serta terjaganya kelestarian lingkungan, baik
wilayah darat maupun laut wilayah perbatasan.          Dengan kondisi tersebut, maka
keuntungan yang akan didapat adalah :
      a.    Eksplorasi dan eksploitasi Sumber Kekayaan Alam yang ada didarat
      maupun dilaut dapat dilakukan oleh pemerintah secara optimal.
      b.    Mencegah terjadinya IUU (Illegal, Unregulated, Unreported) fishing
      yang merugikan negara.
      c.    Mencegah terjadinya illegal loging yang secara ekonomi sangat
      merugikan negara dan telah merusak kelestarian lingkungan.
      d.    Terjaminnya     keamanan          maupun     keselamatan      pada     saat
      melaksanakan kegiatan di darat maupun di laut.
      e.    Minimalisasi   penyelundupan        baik   orang,   barang,   obat-obatan
      terlarang maupun senjata yang dilakukan di atau melalui darat dan laut.
      f.    Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan RI - PNG di propinsi
      Papua dapat mengoptimalkan penghasilan dari hasil melaksanakan
      kegiatannya.


                                                                          / Dengan .....

                                   TERBATAS
                                  TERBATAS


                                      83



      Dengan kondisi tersebut diatas, maka ekonomi masyarakat akan meningkat
dan berkembang serta dapat membawa kepada taraf kehidupan yang lebih baik.
Selanjutnya, dengan meningkatnya ekonomi masyarakat di daerah akan dapat
mendorong ekonomi nasional dan mantap serta kuatnya pertahanan negara.
Dengan demikian dapat menjamin stabilitas nasional dan seterusnya terciptanya
stabilitas nasional akan dapat menjada pertumbuhan ekonomi. Stabilitas nasional
yang kuat akan membawa dampak kepada :


      a.     Kesadaran bagi masyarakat Indonesia akan arti kepulauan nusantara
      sebagai ruang kehidupan adalah bukan merupakan media yang terpisah-
      terpisah, tetapi merupakan kesatuan wilayah yang dapat memberi
      kehidupan dan kesejahteraan, sehingga harus selalu dipertahankan dan
      dipelihara.


      b.     Kebhinekaan masyarakat Indonesia bukan merupakan kendala dalam
      membangun persatuan dan kesatuan bangsa, akan tetapi merupakan
      kekayaan yang dapat terus dimanfaatkan dalam menjaga keutuhan NKRI.

      c.     Terjaganya kedaulatan dan keutuhan NKRI yang dilakukan melalui
      pertahanan negara adalah menjadi tanggung jawab seluruh komponen
      bangsa.


      Dengan adanya pertahanan negara yang kuat dan mantap serta didukung
dengan ekonomi nasional yang meningkat, bangsa Indonesia akan dapat
melanjutkan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional yang
dapat dinikmati sampai keseluruh pelosok tanah air dan seluruh lapisan
masyarakat secara adil dan merata, akan mampu mendukung dan menjaga
keutuhan NKRI.




                                                                   / BAB VI .....


                                  TERBATAS
                                     TERBATAS


                                      BAB VI

                                     ANALISA




25.      Umum

         Sebagian besar wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga
Indonesia masih merupakan wilayah tertinggal dengan sarana serta prasarana
sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Berdasarkan pandangan di masa
lalu, bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara
ketat,   karena   pernah   menjadi    tempat   konflik   dan     persembunyian     para
pemberontak, sehingga      paradigma pembangunan wilayah             perbatasan lebih
diutamakan pada pendekatan keamanan daripada kesejahteraan.                  Akibatnya
wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi daerah yang tidak disentuh oleh
dinamika pembangunan, sehingga masyarakatnya menjadi terisolir, terbelakang
dan miskin, serta beberapa daerah secara ekonomi di wilayah ini lebih berorientasi
kepada negara tetangga.
         Dengan   diberlakukannya     perdagangan        bebas     internasional   dan
kesepakatan serta kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, maka peluang
ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka
dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan kawasan tersebut.
Kerjasama sub-regional seperti AFTA, IMS-GT, IMF-GT, BIMP-EAGA, dan AIDA
perlu dimanfaatkan secara optimal, sehingga dapat memberikan keuntungan kedua
belah pihak secara seimbang. Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi
internasional dan sub-regional tersebut, Pemerintah perlu menyiapkan berbagai
kebijakan dan langkah serta program pembangunan yang menyeluruh dan terpadu,
sehingga tidak tertinggal dari negara-negara tetangga maupun daerah-daerah lain
diluar perbatasan. Demikian pula sarana dan prasarana ekonomi serta sosial yang
dibutuhkan, perlu disiapkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan
sub-regional. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan kerja
keras dan alokasi anggaran yang tidak sedikit, untuk itu diperlukan agenda prioritas
baik lokasi, kebutuhan maupun waktu pelaksanaannya.


                                                                    / Kompleksitas .....

                                     TERBATAS
                                     TERBATAS


                                         85


       Kompleksitas permasalahan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
dan masyarakat di daerah perbatasan negara, seperti halnya Kabupaten Merauke
dan Jayapura sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan PNG (Papua
New Guinea), membutuhkan perhatian yang khusus dan serius dalam rangka
pengembangan dan peningkatan pembangunan, pemerintahan dan kehidupan
masyarakat yang tinggal di wilayah garis batas negara.
       Keberhasilan    pembangunan       selama     ini   belum    cukup    membuka
keterisolasian,   keterbelakangan     daerah,     khususnya    daerah      perbatasan.
Diperkirakan 88,14 % dari luas wilayah kabupaten Merauke merupakan hutan
tropis yang kaya dengan berbagai jenis kayu dan hasil hutan lainnya yang memiliki
nilai ekonomi tinggi, disamping potensi sumberdaya alam lainnya yang merupakan
leading sector untuk pengembangan perekonomian daerah dan nasional. Disadari
bahwa penyebab keterbelakangan pembangunan daerah terpencil dan perbatasan
di   kabupaten    Merauke,   merupakan     konsekwensi     logis   dari   keterbatasan
kemampuan anggaran negara, kondisi geografis daerah, sarana dan prasarana
transportasi serta luasnya wilayah pembangunan.
       Disisi lain, untuk mewujudkan pengelolaan batas maritim perlu adanya
pendukung berupa data dan informasi yang komprehensif, akurat dan terkini yang
diperoleh melalui pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder
berikut memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang berubah
secara cepat dan dinamis.        Dari uraian pada bab sebelumnya disampaikan
beberapa masalah yang telah didapatkan sebagai berikut :

       a)     Belum tuntasnya kesepakatan garis batas maritim
       b)     Tanda batas maritim yang kurang jelas
       c)     Pos lintas batas laut keberadaannya masih terbatas dan belum
       memenuhi syarat serta kebutuhan.
       d)     Sumber daya manusia masih jauh dari memadai
       e)     Sumber daya alam kelautan masih belum terolah secara optimal
       f)     Masih adanya Illegal tradding dan Illegal Fishing
       g)     Pertahanan dan keamanan dengan sarana dan prasarana minim dan
       belum sesuai dengan medan laut yang ada.
                                                                            / Oleh .....


                                     TERBATAS
                                   TERBATAS


                                       86


      Oleh karena itu dalam memproses untuk mencari solusi permasalahan
tersebut diatas, digunakan paradigma nasional dan peraturan perundang-
undangan yang terkait dan berlaku sebagai azas dasar serta koridor dalam
pelaksanaannya    dihadapkan pada peluang dan kendala yang ada, dengan
menggunakan pisau analisis wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan
tinjauan aspek-aspek Asta Gatra.


26.   Tinjauan Aspek Asta Gatra.

      a.    Aspek Geografi.

            1)     Wilayah laut
                   Batas wilayah laut RI-Papua New Guinea di Propinsi Papua
            terdiri dari : laut teritorial, ZEE dan landas kontinen, namun batas ZEE
            dan landas kontinen belum seluruhnya dapat ditetapkan dan
            diselesaikan oleh kedua negara.
                   Kondisi umum geografi perbatasan maritim RI – PNG bagian
            Utara Papua, selain berbatasan dengan negara Papua New Guinea
            juga berbatasan dengan negara Palau. Panjang pantai wilayah
            Kabupaten Jayapura  375 km yang memanjang dari Tanjung Urville
            sampai dengan Perbatasan PNG (Kec. Muara Tami). Pada umumnya
            konfigurasi bentuk dan keadaan pantai merupakan pantai yang terjal
            dan berkelok-kelok. Kedalaman laut di pantai sekitar garis batas
            maritim antara 10 s/d diatas 200 meter, dasar laut yang demikian
            curam tidak memungkinkan untuk dipasang buoy pelampung
            sepanjang garis batas maritim agar nelayan kedua negara tidak
            melanggar wilayah laut negara tetangga.        Kondisi pantai wilayah
            perbatasan maritim RI - PNG sebelah Selatan Merauke sangat landai
            dan berawa-rawa. Kedalaman laut sangat dangkal hingga ketengah
            lautan, pasang surut yang tinggi sehingga menyebabkan arus laut
            kuat dan menjadikan kapal-kapal yang melintasi wilayah itu         perlu
            penuh kewaspadaan.


                                                                        / Muara .....
                                   TERBATAS
                        TERBATAS


                             87


       Muara Sungai Torasi          yang merupakan bagian wilayah
Indonesia dan digunakan sebagai pintu masuk kewilayah PNG telah
didirikan suar baik sebagai tanda batas kepemilikan wilayah maupun
untuk kepentingan keselamatan navigasi. Selain itu juga telah
dibangun suar baru di Pulau Tanpa Nama yang terletak didepan
Muara Sungai Torasi dan berada disekitar garis batas maritim.
Keberadaan suar-suar itu sebagai referensi tambahan, agar tidak
terjadi pelanggaran wilayah laut oleh nelayan. Tidak adanya pos
lintas batas laut disekitar Muara Sungai Torasi akan membuat
kerawanan keamanan maupun pertahanan karena pelintas batas
bebas hilir mudik tanpa pengawasan. Kondisi geografi yang berawa
dan terbatasnya dari sarana dan prasarana yang telah ada,
menjadikan Pos lintas batas laut tidak memungkinkan didirikan pada
lokasi ini. Penangkapan nelayan Indonesia oleh aparat keamanan
PNG adalah dikarenakan nelayan Indonesia dengan sengaja mencuri
ikan khususnya ikan Hiu yang banyak terdapat diperairan PNG.
       Laut Pasifik di bagian utara dan Laut Arafuru di bagian selatan
terdapat batas maritim antara RI – PNG adalah merupakan laut lepas
yang dilayari kapal-kapal maupun pesawat-pesawat terbang asing
baik sipil maupun militer.      Disisi lain, kekayaan sumber daya alam
kelautan, perikanan dan berbagai mineral seperti minyak dan gas
bumi serta sumber-sumber kekayaan alam lain pada gilirannya akan
membutuhkan perhatian dan ruang untuk eksploitasi.
       Sampai dengan saat ini kekayaan alam laut hayati di perairan
tersebut banyak diambil oleh pihak lain secara ilegal yang tentunya
sangat merugikan masyarakat setempat yang kehidupannya adalah
nelayan    penangkap     ikan     dengan   masih   menggunakan     cara
tradisional.   Demikian juga hasil-hasil kegiatan ilegal yang dilakukan
di darat, menggunakan perairan ini untuk diselundupkan keluar
daerah maupun ke luar negeri.


                                                             / Dari .....


                        TERBATAS
                        TERBATAS


                           88

       Dari uraian diatas, wilayah laut Propinsi Papua yang masih
menyimpan permasalahan batas maritim sangat terkait dengan
pertahanan dan keamanan negara baik kedaulatan maupun hak
berdaulat berikut, sumber kekayaan alam yang ada didalamnya,
terkait dengan masih adanya pelanggaran wilayah serta kegiatan-
kegiatan ilegal.   Dengan demikian perlu adanya strategi pertahanan
yang tepat agar negara dan bangsa tidak kehilangan wilayah untuk
kedua kali, tidak ada pelanggaran wilayah baik militer maupun sipil,
amannya kehidupan masyarakat dan semua obyek vital yang ada
serta tidak adanya kegiatan-kegiatan ilegal.

2)     Wilayah Darat.

       Wilayah perbatasan darat Indonesia - Papua New Guinea
berbatasan langsung dengan wilayah Sandaun Province dan Western
Province meliputi garis batas sepanjang ± 770 Km, melintasi 5 ( lima)
Kabupaten yaitu : Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven
Digul dan Merauke.
       Topografi darat umumnya berupa bukit-bukit, bergelombang
dan merupakan hulu beberapa sungai yang bermuara di Lautan
Pasifik dan Laut Arafuru. Kondisi pemukiman desa yang satu dengan
desa yang lainnya terpisah berjauhan, sehingga daerah-daerah
tersebut merupakan daerah yang terisolir dan sulit berkomunikasi
dengan pihak luar, karena belum tersedianya sarana dan prasarana
transportasi   khususnya    jalan   darat,   sehingga   sungai   masih
merupakan sarana andalan bagi transportasi masyarakat setempat.
Disamping itu, masih adanya kewenangan pengelolaan yang
tumpang tindih, alih fungsi lahan, eksploitasi sumber kekayaan alam
yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung
geografi yang ada, telah menyebabkan rusaknya ekosistem serta
menurunnya keanekaragaman hayati.


                                                             / Dari .....



                        TERBATAS
                              TERBATAS


                                  89

      Dari seluruh panjang garis batas yang ada dan melintas di Kabupaten
      Jayapura hingga Merauke, baru mempunyai 2 (dua) pintu perbatasan
      antar negara yang resmi yaitu di Skouw kabupaten Jayapura dan di
      Sota kabupaten Merauke dengan fasilitas Costum, Imigration,
      Quarantine dan Security (CIQS) yang kondisinya relatif baik.
             Dari uraian diatas, pertahanan negara yang dihadapkan pada
      sulitnya medan yang ada, mengakibatkan upaya pertahanan negara
      menjadi tidak optimal. Keadaan seperti ini telah dimanfaatkan oleh
      orang-orang dan pihak-pihak lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan
      ilegal, merusak lingkungan, serta kegiatan ilegal yang didukung oleh
      masyarakat setempat akibat tingkat kehidupan mereka yang rendah
      dan bukan tidak mungkin terjadi pula pelanggaran wilayah oleh militer
      negara tetangga.
             Dengan demikian wilayah darat dilihat dari permasalahan-
      permasalahan yang ada seperti masih adanya kegiatan-kegiatan
      ilegal, terbatasnya sarana transportasi, pengelolaan yang tumpang
      tindih, alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang
      berlebihan serta belum selesainya penetapan batas wilayah antara
      kedua negara, perlu adanya strategi pertahanan yang tepat agar
      negara dan bangsa Indonesia tidak dirugikan.

b.    Aspek Demografi.
      Garis batas darat antara Indonesia dan Papua New Guinea berupa
garis batas buatan ( artifisial) yaitu berdasarkan garis Bujur 141º 00’ 00” BT
untuk bagian Utara Sungai Flay dan 141º 01’ 10” BT untuk bagian Selatan
Sungai Fly menyebabkan kondisi demografi yang terbelah menjadi dua,
dimana sebelumnya kondisi demografi itu satu budaya, satu suku dan satu
bahasa. Jumlah penduduk yang tinggal dipantai sekitar perbatasan maritim
sangat sedikit serta persebarannya tidak merata dan umumnya hidup secara
berkelompok, termasuk penduduk yang tinggal di pedalaman sekitar


                                                             / perbatasan .....



                              TERBATAS
                            TERBATAS


                                90

perbatasan, sehingga keadaan seperti ini kurang menguntungkan bagi
pengelolaan perbatasan khususnya berkaitan dengan pelintas batas
tradisional karena alasan kunjungan keluarga dan kegiatan mengolah lahan
miliknya.
      Kondisi seperti ini mengakibatkan kerawanan terhadap pertahanan
dan keamanan negara serta rawan terhadap infiltrasi dan pencurian sumber
kekayaan alam baik oleh pihak asing maupun oleh masyarakat Indonesia
sendiri. Disisi lain, kualitas SDM penduduk khususnya yang tinggal sekitar
perbatasan masih rendah, wawasan tentang kebangsaan dan nasionalisme
juga masih kurang, sehingga partisipasi masyarakat dalam mengembangkan
dan mengelola daerah perbatasan maritim belum sesuai dengan apa yang
diharapkan.
      Dari uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemahaman tentang
kewajiban bela negara dan pertahanan negara masih kurang dan hal ini
disebabkan kurangnya sosialisasi yang diberikan baik secara formal maupun
informal. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat sebagai komponen
cadangan pertahanan belum dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu
perlu peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dengan wajib
belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah serta latihan-latihan keterampilan
atau pendidikan non formal bagi penduduk diluar usia sekolah, sehingga
masyarakat sebagai salah satu unsur kekuatan pembangunan dan
pertahanan negara, dapat diberdayakan dan ikut serta berpartisipasi sesuai
dengan yang diharapkan.


c.    Aspek Sumber Kekayaan Alam (SKA).           Sumber daya alam laut
yang dimiliki masih perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah,
pengelolaan sektor maritim masih dirasakan sangat kurang, illegal fishing
masih sering dilakukan oleh bangsa asing ataupun oleh perusahaan
perikanan asing yang bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri,
penggunaan alat tangkap yang dilarang masih sering dilakukan.




                                                         / Pengelohan .....
                            TERBATAS
                            TERBATAS


                                 91


      Pengolahan sumber daya alam kelautan selain ikan seperti budidaya
rumput laut, mutiara, maupun bahan tambang belum dapat dilakukan karena
kurangnya pengetahuan dan keterampilan penduduk serta ketertarikan
investor untuk menanamkan modalnya belum ada.
      Disisi lain, adanya eksploitasi berlebihan kekayaan alam di darat,
perubahan peruntukan lahan yang tanpa diawali dengan penelitian,
konservasi hutan yang belum terlaksana, semakin memperparah keadaan.
Bila permasalahan diatas terus berlanjut tanpa disertai tindak lanjut
pencegahan    dan   penanggulangan     secara   nyata   dilapangan,   akan
mengakibatkan negara semakin dirugikan. Optimalisasi pengelolaan sumber
kekayaan alam yang ada di sekitar perbatasan akan semakin sulit untuk
diwujudkan
      Memperhatikan     uraian   diatas,   menunjukan   masih    lemahnya
penegakan hukum, kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat
yang hidup terisolir dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan rendah,
sehingga dengan mudah kekayaan alam yang dimiliki diambil dan
dimanfaatkan oleh bangsa asing yang tentunya tanpa mempertimbangkan
keseimbangan lingkungan.

d.    Aspek Ideologi.
      1)     Permasalahan pokok bidang ideologi masyarakat Papua
      berfokus pada masih rendahnya ketahanan ideologis masyarakat
      pedalaman     dalam   berhadapan     dengan   propaganda    gerakan
      separatis organisasi Papua Merdeka. Gerakan politik separatisme ini
      masih aktif dikampanyekan oleh oknum-oknum tertentu dalam
      masyarakat kelas menengah asli Papua. Mereka berpendapat bahwa
      pemisahan Papua dari NKRI adalah satu-satunya jalan untuk
      memperbaiki nasib masyarakat asli Papua.      Gerakan separatis ini
      dikemas dengan menggunakan berbagai isu kesenjangan dan gejala
      ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi yang masih mewarnai
      kehidupan masyarakat lokal di daerah Papua.


                                                                  / Isu .....

                            TERBATAS
                        TERBATAS


                           92


Isu yang paling menonjol adalah nasionalisme Papua yaitu bangsa
Papua yang merasa berhak untuk merdeka sendiri.                    Melihat
kenyataan masih adanya masyarakat Papua yang terpengaruh oleh
gerakan separatis, maka pemahaman atas ideologi Pancasila, bisa
ditafsirkan     masih   terbatas     sebagai      pengetahuan,      belum
terimplementasi dalam kehidupan dan tingkah laku masyarakat.

2)     Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
bangsa telah diterima oleh masyarakat Papua pada umumnya dan
masyarakat yang tinggal di daerah sekitar perbatasan pada
khususnya.      Namun   demikian,    implementasi      Pancasila    dalam
kehidupan sehari-hari belum begitu nampak, hal ini terlihat dari masih
adanya konflik antar suku, masih rendahnya wawasan kebangsaan
serta persatuan dan kesatuan, sampai adanya kelompok yang ingin
memisahkan diri dari NKRI.      Penyebab dari pada keadaan tersebut
diatas adalah karena pengelolaan dan pengembangan wilayah
perbatasan    belum     mampu      meningkatkan     taraf   kesejahteraan
masyarakat. Disisi lain masih rendahnya kualitas hidup masyarakat
tercermin dari kemampuan masyarakat mengamalkan nilai-nilai dari
pada Pancasila, sebaliknya adanya pengaruh ideologi dari luar
ataupun faham-faham asing yang bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila, menjadi sulit untuk dicegah. Demikian pula akibat dari
pada perkembangan dan kemajuan peradaban yang mengarah
kepada perilaku individualisme tanpa memperhatikan kepentingan
nasional, dapat mengakibatkan menurunnya pemahaman Pancasila.
Apabila keadaan berlangsung terus seperti ini, bukan tidak mungkin
akan menghambat optimalisasi pengelolaan wilayah perbatasan
khususnya wilayah perbatasan maritim RI – PNG yang tengah
dilaksanakan.     Hal ini menunjukkan belum optimalnya keberpihakan
dan perhatian pemerintah terhadap daerah terisolir dan tertinggal
khususnya wilayah perbatasan, utamanya implementasi berkaitan
dengan wawasan kebangsaan dan nasionalisme.
                                                            / e. Aspek .....
                        TERBATAS
                          TERBATAS


                                93


e.   Aspek Politik.

     1)      Papua yang berdampingan dengan negara Papua New Guinea
     dimana negara ini dalam melaksanakan kebijakan pemerintahnya
     banyak dipengaruhi oleh pihak lain atau negara tetangganya
     sehingga sangat terpengaruh oleh kegiatan         propaganda dan
     provokasi dari luar. Secara garis besar permasalahan garis batas
     maritim antara    RI-PNG belum muncul walaupun masih ada yaitu
     mengenai garis batas ZEE dan Landas Kontinen disebelah Selatan
     karena garis batas yang ada adalah garis batas laut wilayah antara
     titik B2 - B3 yang panjangnya 17,2 mil. Sedangkan disebelah Utara
     garis batas maritim yang terdiri laut wilayah, Landas Kontinen dan
     ZEE telah ditetapkan dengan Keppres 21/1982 yaitu meliputi titik C1
     - C5. Agar ada kepastian hukum terkait dengan kegiatan dilaut, maka
     perundingan garis batas maritim disebelah Selatan Merauke perlu
     mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia.


     2)      Secara umum kesadaran politik masyarakat Papua masih
     rendah, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat dan
     khususnya masyarakat yang tinggal di pedalaman masih dalam
     kondisi tertinggal dengan masyarakat yang tinggal di daerah lain.
     Berbagai konflik yang berlatar belakang SARA dalam beberapa tahun
     terakhir ini memberi kesan bahwa sebagian tertentu dari kelompok-
     kelompok yang ada dan hidup masyarakat        Papua masih rendah
     pengendalian dirinya, dan cenderung memilih cara-cara kekerasan
     untuk    mengekspresikan    pendapat    dan   keinginannya    serta
     menyelesaikan masalah mereka. Walaupun tokoh-tokoh masyarakat
     terutama dari kalangan pemimpin agama cukup disegani, mereka
     belum sepenuhnya dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pihak
     yang dapat ikut mencegah terjadinya tindakan-tindakan kekerasan
     dalam masyarakat.
                                                             / Guna .....



                          TERBATAS
                       TERBATAS


                           94



        Guna meng-counter       gerakan perlawanan politik OPM, perlu
dilanjutkan upaya dialog dan persuasif melalui penggalangan politik di
dalam negeri maupun di luar negeri. Disisi lain untuk mendorong
peningkatan kesadaran politik masyarakat Papua, perlu ditingkatkan
gerakan komunikasi politik dari aparatur pemerintah terkait dengan
terus-menerus mendekati dan membina semua kelompok sosial baik
dari sisi keagamaan, suku, ras maupun golongan agar mereka bisa
rukun    dan   mau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi
diantara mereka dengan cara-cara damai tanpa kekerasan.


3)      Pelaksanaan Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah, masih sering terjadi distorsi/bias. Keadaan ini
terjadi karena masih dijumpai adanya perbedaan pandangan
terhadap pengelolaan dan peruntukan Sumber Daya Nasional, serta
wilayah yang ada. Hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara,
dimana menurut daerah masalah pertahanan negara adalah menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat.        Oleh karena itu pemahaman
sampai dengan kebijakan terhadap pertahanan dan keamanan belum
menjadi suatu prioritas ataupun perhatian dalam pembangunan
didaerah.
        Mencermati uraian diatas, maka sosialisasi pemahaman
tentang pertahanan, bahwa sesungguhnya pertahanan negara itu
menjadi tanggung jawab dan kewajiban seluruh komponen bangsa
dan bukan milik institusi tertentu serta TNI,   dirasa masih kurang.
Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya gesekan bahkan
benturan kepentingan, diperlukan adanya pola pikir, pola sikap dan
pola tindak yang sama dalam merencanakan pembangunan dan
pengembangan aspek pertahanan dan kesejahteraan.




                                                         / f. Aspek .....


                       TERBATAS
                           TERBATAS


                               95


f.   Aspek Ekonomi.
     1)    Sumber daya alam darat dan laut        sangat besar, namun
     karena eksploitasi banyak yang dilakukan secara ilegal serta tidak
     dilakukan oleh masyarakat Papua, maka manfaatnya tidak dapat
     dirasakan oleh masyarakat sekitar, sehingga pertumbuhan ekonomi
     daerah ini masih berjalan lamban. Selain itu kondisi geografi yang
     sulit dan terbatasnya sarana transportasi khususnya transportasi
     darat menyebabkan arus perdagangan terhambat.
           Hasil bumi dan produksi, masih mengalami kesulitan dalam
     pemasaran serta    memerlukan biaya yang lebih besar dan waktu
     yang lebih lama, sehingga tidak seimbang dengan         keuntungan
     yang didapat. Kenyataan ini secara langsung mengakibatkan
     berkurangnya niat investor untuk masuk kewilayah ini, terlebih jika
     keadaan ini dikaitkan dengan keadaan lainnya seperti hasil produksi
     barang dan pelayanan jasa masih sulit bersaing dengan daerah lain
     yang kualitasnya lebih baik. Daya beli masyarakat yang rendah juga
     menyulitkan usaha-usaha peningkatan produksi yang sampai dengan
     saat ini masih mengandalkan pasar lokal sebagai sasaran untuk
     melakukan investasi. Kondisi seperti itu menyebabkan tingkat
     kesejahteraan masyarakat stagnan, bahkan cenderung menurun
     dalam bidang ekonomi.
           Menghadapi era globalisasi khususnya pertumbuhan ekonomi
     yang terjadi tidak saja dialami oleh benua Amerika dan Eropa, tetapi
     juga sudah bergeser ke Asia Pasifik yang ditandai dengan semakin
     efektifnya organisasi regional ASEAN, APEC, AFTA telah mampu
     menggugah negara-negara Asia pasifik serta etnis-etnis tertentu
     untuk lebih berperan.    Kondisi ini selain berpengaruh terhadap
     kebijakan ekonomi Indonesia juga dapat menimbulkan kecemburuan
     sosial dari kalangan masyarakat tertentu dan keinginan masyarakat
     seperti Papua untuk memisahkan diri guna mencapai cita-cita yang
     sesuai dengan persepsinya.
                                                     / 2) Pengelolaan ....


                           TERBATAS
                              TERBATAS


                                     96


     2)      Pengelolaan     wilayah         perbatasan      dengan        melakukan
     peningkatan    kegiatan        sektor   ekonomi      tidak    saja   mendorong
     perekonomian daerah, tetapi juga akan mendukung proses integrasi
     nasional guna menekan timbulnya gerakan separatis.                    Untuk itu
     diperlukan keterlibatan partisipasi aktif masyarakat lokal Papua ke
     dalam proses pembangunan daerah Papua.
             Disisi lain para investor khususnya investor asing meminta
     adanya jaminan keamanan, karena citra wilayah Papua sampai
     dengan saat ini masih diwarnai adanya               konflik    keamanan yang
     diperkirakan dapat mengganggu kegiatan investasi.
             Dari uraian diatas, terlihat bahwa sebenarnya masyarakat dan
     pemerintah    daerah      di    Papua      sangat    mengharapkan         bahwa
     pengelolaan wilayah perbatasan dapat segera dioptimalkan secara
     terpadu serta komprehensip, namun disisi lain pemerintah masih
     kesulitan dalam penyediaan anggaran serta implementasi rencana
     aksi serta antar stakeholder karena masih ada ego sektoral yang
     diutamakan.



g.   Aspek Sosial Budaya.

     1)      Masih rendahnya         tingkat    pendidikan        masyarakat     yang
     tinggal di wilayah perbatasan adalah sebagai salah satu penyebab
     utama, sehingga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rendah.
     Rendahnya tingkat pendidikan tersebut juga berpengaruh dalam
     menerima dan menterjemahkan kemajuan serta perkembangan dunia
     luar,   khususnya     teknologi      dan   informasi    berikut      kemampuan
     menyampaikan aspirasinya. Kultur budaya masyarakat Papua
     umumnya masih memegang kuat tradisi yang ada secara turun
     temurun, oleh karena itu kultur budaya masyarakat Papua sebagai
     salah satu potensi dari kekayaan budaya nasional harus dapat
     dipertahankan, dilestarikan bahkan dikembangkan.


                                                                             / Hal .....

                              TERBATAS
                         TERBATAS


                              97

      Hal tersebut mengingat, bahwa budaya yang dibawa bersama-
sama dengan kemajuan dan perkembangan teknologi akan dapat
mempengaruhi bahkan merubah cara hidup serta sosial budaya
masyarakat setempat.          Mencermati dari uraian diatas, dikaitkan
dengan pengembangan wilayah perbatasan                    serta pertahanan
negara, pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan perlu
segera diwujudkan untuk peningkatan kehidupan masyarakat dan
membuka keterisolasian.
      Disisi   lain   perlu   kewaspadaan        yang     tinggi   khususnya
pengaruh-pengaruh dari luar yang negatif bahkan bertentangan
dengan ideologi Pancasila, karena masyarakat masih rentan terhadap
pengaruh-pengaruh dimaksud.          Disamping itu, perlu meningkatkan
edukasi dan sosialisasi tentang wawasan nasional dan kebangsaan
kepada masyarakat baik secara formal maupun informal.


2)    Dalam     berbagai      kebudayaan,        penduduk     Papua      pada
umumnya mempunyai suatu budaya kebatinan yang disebut Cargo
Cults, atau di Biak dikenal dengan ”koreri” yang dianut oleh
masyarakat yang mendambakan kehadiran Sang Penyelamat Ratu
Adil yaitu dia yang akan membawa kehidupan sejahtera. Sekarang
pertanyaannya adalah siapakah Ratu Adil tersebut ?                    Mereka
mengharapkan penjajah Belanda adalah Ratu Adil, yang ternyata
mengecewakan.         Kemudian beralih mengharapkan pemerintah
Indonesia      sebagai    Ratu     Adil   yang    dapat    mensejahterakan
masyarakat Papua, namun pada kenyataannya rakyat tetap miskin.
Oleh gerakan separatis, hal ini diprovokasi untuk alasan-alasan lebih
baik merdeka dan mendirikan negara sendiri serta mencari Ratu Adil
dari kalangan Papua.       Jalan negara Jayapura – Wamena apabila
dapat diselesaikan akan menjadi salah satu perwujudan dari
pemerintah pusat dalam mensejahterakan masyarakat Papua,
dengan demikian Ratu Adil yang didambakan masyarakat dapat
diterima dan ada di Indonesia.
                                                               / h. Aspek .....
                         TERBATAS
                           TERBATAS


                              98

h.   Aspek Pertahanan dan Keamanan.

     1)    Adanya persamaan suku, persaudaraan, bahasa dan budaya
     antara penduduk sekitar perbatasan mengakibatkan lintas batas
     tradisional banyak terjadi. Selain itu karena kondisi ekonomi
     masyarakat di Papua lebih baik dibandingkan dengan masyarakat
     Papua New Guinea, maka kegiatan ekonomi mengalir dari wilayah
     Papua Ke Papua New Guinea. Karena sedikitnya pos lintas batas
     khususnya yang berkaitan dengan lalu-lintas laut di bagian utara
     Papua dan selatan Papua, maka kondisi seperti itu sering digunakan
     sebagai kegiatan perdagangan illegal yang dilakukan oleh penduduk
     Papua maupun Penduduk Papua New Guinea. Selain itu perairan
     sekitar perbatasan maritim yang kaya akan perikanan, maka
     mendorong nelayan asing terutama nelayan dari Philipina dan
     nelayan Thailand untuk melakukan pencurian.
           Kegiatan pengawasan dan patroli di wilayah perairan sekitar
     perbatasan maritim oleh aparat keamanan ( Lantamal X , Polri dan
     Bea cukai dan Imigrasi) mengalami kendala yang disebabkan oleh
     terbatasnya anggaran, sarana kapal patroli yang belum disesuaikan
     dengan kondisi laut yang ada sehingga patroli tidak sampai pada
     batas terluar ZEE. Patroli hingga batas luar ZEE hanya dapat
     dilakukan oleh KRI dari Armatim      yang     BKO ke Lantamal X
     Jayapura.. Bakorkamla sebagai Badan koordinator keamanan dilaut
     di Propinsi Papua masih dalam taraf sosialisasi. Sehingga terkesan
     bahwa pengamanan laut disekitar batas maritim masih terkesan
     sendiri-sendiri dan belum terpadu, bahkan masih adanya ego sektoral
     yang ditonjolkan yang mengakibatkan kecemburuan atau gesekan
     dalam tugas. Untuk itu perlu adanya peraturan perundang-undangan
     yang mengatur tugas serta fungsi aparat keamanan dan pertahanan
     dilaut secara jelas dan tegas.   Peningkatan status Lanal Merauke
     menjadi Lantamal diharapkan akan dapat meningkatkan pertahanan
     keamanan disekitar perbatasan maritim di bagian Selatan.
                                                         / Mengingat .....


                           TERBATAS
                          TERBATAS


                             99


       Mengingat jarak antara Merauke dengan negara tetangga
seperti Papua New Guinea dan Australia sangat dekat, sehingga
dikhawatirkan memungkinkan adanya penyusupan baik dari dan
menuju Papua sangat mungkin terjadi. Kondisi pertahanan keamanan
dilaut sangat mungkin dipengaruhi oleh situasi gangguan, ancaman
keamanan dan pertahanan yang terjadi               di darat. Masalah yang
sering terjadi adalah lintas batas ilegal baik manusia ataupun barang
melalui perbatasan antar kedua negara, konflik horizontal atau perang
antar suku yang dapat terjadi setiap saat serta wilayah perbatasan
dan    daerah-daerah        terpencil     digunakan        sebagai    tempat
persembunyian orang-orang yang tergabung dalam OPM atau yang
sering disebut gerakan pengacau keamanan.
       Mengalir dari uraian di atas menunjukkan bahwa aparat
pertahanan dan keamanan masih belum mampu bekerja secara
optimal.   Penyebab dari pada hal ini antara lain : medan yang berat
dan    masih   sulit   ditembus,     personel dengan persenjataan dan
perlengkapan     yang     masih    terbatas,      belum     dimanfaatkannya
kemajuan IPTEK khususnya penginderaan jarak jauh atau dengan
menggunakan satelit, belum dimanfaatkannya keuntungan geografis
daerah setempat, dukungan logistik untuk pasukan tidak lancar dan
jalan penghubung dari daerah yang satu kedaerah yang lainnya
sangat terbatas dan kurang memadai.             Kekuatan gerakan separatis
pada   awalnya     oleh    Belanda      tahun    1960     dibentuk   batalyon
sukarelawan Papua yang berkedudukan di Afai Manokwari. Batalyon
sukarelawan Papua tersebut, dibentuk guna mendukung keberadaan
partai-partai Papua yang diharapkan pada masa depan menjadi
tentara nasional Papua Barat yang dipersiapkan untuk menghadapi
Republik Indonesia sesudah Pepera. Pemberontakkan OPM tidak
hanya dilakukan         melalui kontak senjata dengan pemerintah
Indonesia, namun gerakan separatis juga melakukan aksinya melalui


                                                          / penyanderaan .....


                          TERBATAS
                      TERBATAS


                          100


penyanderaan dan penculikan terhadap aparat militer serta warga
sipil. Hal ini diharapkan agar supaya dengan cara ini dianggap dapat
mendapat perhatian dari dunia internasional.             Umumnya aksi
penyanderaan dilakukan di daerah PNG dan wilayah pegunungan
tengah.   Kemampuan      melaksanakan      aksi     penyanderaan       dan
penculikan terus dilakukan oleh gerakan separatis baik terhadap
warga sipil maupun militer dengan lokasi yang cukup tersebar di
daerah pantai utara, selatan, dan perbatasan, yang menunjukan
bahwa perlawanan bersenjata oleh gerakan separatis masih tetap
eksis. Walaupun kekuatan secara militer sudah banyak berkurang
namun     karena   mobilitasnya    cukup   tinggi    maka     seolah-olah
gerombolan bersenjata itu ada dimana-mana.



2)    Menghadapi     gerakan      perlawanan,     baik   politik   maupun
separatis bersenjata, perlu adanya pendekatan melalui dialog dan
dengan cara persuasif untuk menyadarkan pandangan yang keliru
tentang wawasan nusantara dan wawasan kebangsaan. Namun
disisi lain upaya tersebut perlu diikuti oleh upaya penegakkan hukum
guna menghindari jatuhnya korban disemua pihak terutama rakyat
yang tidak berdosa. Pemecahan masalah dengan menggunakan
pendekatan keamanan hanyalah merupakan upaya terakhir melalui
proses undang-undang yang berlaku.




                                                             / BAB VII .....


                      TERBATAS
                                   TERBATAS


                                    BAB VII

             KONSEPSI OPTIMALISASI PENGELOLAAN WILAYAH
                         PERBATASAN MARITIM RI - PNG

27.   Umum.

       Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa yang telah merdeka,
masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan RI-Papua New Guinea bertekad
mendukung terwujudnya cita-cita dan pencapaian tujuan Nasional sebagaimana
yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu : suatu kedamaian dengan
menginginkan adanya kehidupan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Untuk itu, masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan di propinsi Papua ingin
tetap mengatur dan menyelenggarakan kehidupannya dalam suatu sistem
kehidupan yang berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Ideologi
Nasional dan dasar negara serta UUD 1945 sebagai sumber dan norma dasar
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
      Dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupannya, masyarakat yang
tinggal diwilayah perbatasan RI–Papua New Guinea, tidak terlepas dari pengaruh
lingkungan   strategis   yang   terus   berkembang,    baik   dalam    lingkungan
Global,Regional maupun Nasional serta senantiasa dihadapkan pada berbagai
masalah yang harus dapat diatasi, sehingga dapat membangun masa depannya,
baik berkaitan dengan bidang Geografi, Demografi, SKA, Ideologi, Politik, Ekonomi,
Sosial Budaya maupun Pertahanan dan Keamanan.
      Dengan demikian konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu landasan
strategis dalam upaya untuk meningkatkan pertahanan negara.               Wilayah
perbatasan, khususnya wilayah perbatasan RI - Papua New Guinea pada saat ini
dari berbagai dimensi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara,
disisi lain dengan mengamati perkembangan lingkungan strategis, baik lingkungan
Global, Regional dan Nasional serta adanya peluang dan kendala dari berbagai
aspek kehidupan bangsa, maka dipandang perlu untuk menyusun




                                                                       / suatu .....



                                   TERBATAS
                                     TERBATAS


                                        102


suatu konsepsi tentang bagaimana menyusun strategi pertahanan wilayah
perbatasan, khususnya wilayah perbatasan maritim RI - Papua New Guinea,
sedang dan akan terus dibangun dengan berbagai kebijakan, strategi dan upaya
yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang,
sehingga secara bertahap diharapkan ada kemajuan. Hal ini mengingat, walaupun
telah ada wacana dan komitmen pemerintah untuk mempercepat jalannya
pembangunan, namun hasil nyata dilapangan belum menunjukkan hasil yang
diharapkan.     Disisi    lain,   keterbatasan   kemampuan     pemerintah   dalam
memberdayakan masyarakat perbatasan, adalah dikarenakan oleh keadaan
geografi, sarana dan prasarana infrastruktur dasar, persebaran penduduk, kualitas
sumber daya manusia serta masih lemahnya implementasi peraturan perundang-
undangan dan masih lemahnya bidang pertahanan keamanan.
      Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, dan dengan memperhatikan
kondisi pertahanan wilayah perbatasan saat ini serta permasalahan yang dihadapi,
terdapat kecenderungan lingkungan strategis yang dinamis dan menyadari
tantangan kedepan, dipandu paradigma nasional serta ketentuan            peraturan
perundang-undangan yang ada, maka dapat dikemukakan pemikiran tentang
bagaimana meningkatkan atau lebih mengoptimalkan pertahanan negara diwilayah
perbatasan maritim RI - PNG guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dalam memelihara keutuhan NKRI.
      Konsepsi ini berisikan rumusan kebijakan, strategi dan upaya yang
diperlukan untuk memberikan iklim yang kondusif terhadap terwujudnya kondisi
pertahanan negara diberbagai aspek kehidupan masyarakat perbatasan maritim RI
- PNG.

28.   Kebijakan.         Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan wilayah
perbatasan dihadapkan pada permasalahan dan peluang serta kendala yang ada,
maka kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :




                                                             / Mengoptimalkan .....


                                     TERBATAS
                                      TERBATAS


                                          103

“
       “ Mengoptimalkan pengelolaan wilayah perbatasan maritim melalui
       peningkatan stabilitas pertahanan keamanan, peningkatan ekonomi
       daerah,     pengaturan       kembali      peraturan   perundang-undangan,
       penerapan IPTEK dan peningkatan kualitas SDM guna menjaga
       keutuhan NKRI”.

29.    Strategi.     Dalam rangka mencapai tujuan dari kebijakan di atas
diperlukan strategi-strategi sebagai berikut :

      a.      Strategi I.     Optimalisasi pengelolaan wilayah perbatasan melalui
      peningkatan pertahanan keamanan, pengawasan di pos lintas batas guna
      mencegah ancaman dan gangguan yang membahayakan keutuhan NKRI.

      b.      Strategi II.      Meningkatkan ekonomi nasional melalui edukasi,
      inventarisasi, subsidi, regulasi, revitalisasi dan sosialisasi, agar sistem
      ekonomi kerakyatan dapat diwujudkan dan mampu mendorong serta
      menggerakan roda perekonomian daerah juga mendukung ekonomi
      nasional, yang selanjutnya kemajuan ekonomi nasional mampu mendukung
      pembangunan.

      c.      Strategi III.      Mengatur kembali peraturan perundang-undangan
      melalui inventarisasi, koordinasi, penyempurnaan, regulasi, sosialisasi,
      implementasi, pengawasan dan penindakan untuk penegakkan hukum.

      d.      Strategi IV.      Menerapkan IPTEK melalui edukasi dan trainning,
       inventarisasi, regulasi, sosialisasi dan implementasi ,agar pembangunan
       yang dilaksanakan tepat guna, berkualitas dan berdaya guna baik untuk
       kesejahteraan maupun pertahanan negara.

      e.      Strategi V.     Meningkatkan SDM melalui edukasi dan trainning untuk
      memperoleh masyarakat yang profesional dibidangnya dan mampu bersaing
      dengan tenaga-tenaga kerja lain baik dari luar maupun dari dalam negeri.




                                                                   / 30.   Upaya....

                                      TERBATAS
                                      TERBATAS


                                        104

30.   Upaya.         Untuk mengimplementasikan strategi-strategi tersebut di atas,
diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

      a.     Upaya dari Strategi I.      Peningkatan kekuatan serta kemampuan
      pertahanan dan keamanan baik di darat, laut maupun udara melalui
      inventarisasi, penyediaan    personel      dan    peralatan        yang     memadai,
      pembangunan        pos-pos lintas batas, membangun pangkalan dengan
      memanfaatkan keunggulan geografi, sehingga mampu melaksanakan
      pengawasan, penegakkan kedaulatan dan hukum secara optimal serta
      menindak setiap pelanggaran yang terjadi, ditempuh melalui :

             1)      Departemen     Pertahanan,        Markas     Besar         TNI,   Polri,
             Departemen Kehutanan dan institusi-institusi lain yang terkait baik
             pemerintah maupun swasta, menginventarisasi                 Pos Lintas Batas
             (PLB) dan Pos Pengawas Lintas Batas (PPLB) yang ada serta
             melengkapi dengan sarana dan prasarana                  yang dibutuhkan,
             membangun PLB/PPLB yang baru dan ideal sesuai kebutuhan dan
             keadaan geografi yang ada.

             2)      Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, dan institusi
             terkait lainnya menempatkan personil organik sesuai kebutuhan
             masing-masing Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pengawas Lintas
             Batas    (PPLB)    serta   melengkapi       dengan     persenjataan        dan
             perlengkapan pendukung yang memadai sesuai kebutuhan serta
             melakukan patroli secara periodik.

             3)      Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI dan institusi
             pemerintah lainnya yang terkait, membangun pangkalan-pangkalan
             Angkatan Laut dan Udara sesuai keadaan geografi yang ada serta
             memadai dan dapat mengakomodir kebutuhan 4 R yaitu ; Rest,
             Repair, Replenishment dan Recreation.

             4)      Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI mengadakan Alut
             Sista sesuai ancaman yang akan dihadapi, sesuai keadaan geografi
             dan kebutuhan.

                                                                  / 5)      Departemen....


                                      TERBATAS
                                  TERBATAS


                                     105


      5)     Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI menempatkan
      kapal-kapal perang, pesawat-pesawat udara organik di pangkalan-
      pangkalan Angkatan Laut dan Udara serta melakukan operasi/patroli
      secara periodik didaerah-daerah tertentu ataupun daerah-daerah
      yang dianggap rawan.

      6)     Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan Nasional,
      Departemen         Dalam     Negeri,    Departemen        Tenaga     Kerja     dan
      Transmigrasi, Departemen Sosial dan institusi-institusi pemerintah
      yang    terkait,     melaksanakan           koordinasi    dan     tindak     lanjut
      pemberdayaan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan upaya
      bela negara.

      7)     Menindak       secara        tegas    tanpa   pandang       bulu      setiap
      pelanggaran        yang     terjadi,   khususnya         pelanggaran       wilayah
      kedaulatan.

      8)     Melaksanakan pengejaran secara tidak terputus (Hot Pursuit)
      sesuai aturan dan ketentuan aturan pelibatan yang berlaku.

b.    Upaya dari Strategi II.             Meningkatkan ekonomi daerah melalui
edukasi, inventarisasi, regulasi dan sosialisasi agar sistem ekonomi
kerakyatan dapat diwujudkan dan mampu mendorong dan menggerakan
roda perekonomian daerah serta mendukung ekonomi nasional yang
selanjutnya kemajuan ekonomi nasional mampu mendukung pembangunan,
melalui upaya-upaya :

      1)     Pemerintah         melalui    Departemen      Pertanian,     Departemen
      Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kehutanan, Badan
      Pertanahan Nasional, melakukan pembinaan dan penyuluhan bidang
      pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang masih
      dilakukan secara tradisional oleh masyarakat untuk dapatnya
      dilakukan dengan cara modern dengan memanfaatkan kemajuan



                                                                           / IPTEK ....

                                  TERBATAS
                          TERBATAS


                                106



IPTEK serta tidak merusak lingkungan, memfokuskan pada sektor-
sektor ekonomi andalan yang memungkinkan untuk dikembangkan
dan mampu memberi keuntungan ekonomi yang lebih besar.

2)      Departemen        Perindustrian,         Departemen        Perdagangan,
Departemen         Tenaga       Kerja     dan     Transmigrasi,     Departemen
Kehutanan, Departemen Pertanian, Pemda setempat serta Institusi-
institusi   lain   yang     terkait     baik    pemerintah    maupun     swasta,
berkoordinasi dan bekerjasama untuk mendirikan pabrik-pabrik
pengolahan, sehingga barang-barang yang dipasarkan tidak masih
dalam bahan mentah/baku, tetapi sudah berupa barang jadi yang
dapat memberikan nilai tambah dan disamping itu dapat menyerap
tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat,
sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat .

3)      Departemen        Perindustrian,         Departemen        Perdagangan,
Departemen Pertanian, Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral dan Institusi-institusi lain yang terkait baik pemerintah
maupun swasta, melakukan kerjasama dengan menarik investor baik
asing maupun domestik, agar mau menanamkan modalnya dengan
prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, guna meningkatkan
ekonomi masyarakat didaerah, adanya alih teknologi dan yang
dikerjasamakan tidak dalam bentuk bahan baku.

4)      Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum,
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal, Departemen Sosial, Pemerintah
Daerah      dan     Institusi     terkait,      melakukan      koordinasi     dan
menindaklanjuti secara nyata dalam mewujudkan tersedianya sarana
dan prasarana dasar, antara lain jalan, bandara, dermaga, pasar
yang memadai dengan tidak meninggalkan kepentingan sektor lain
khususnya pertahanan negara.

                                                             / 5) Departemen .....


                          TERBATAS
                            TERBATAS


                                  107



      5)    Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Tenaga
      Kerja dan Transmigrasi, Departemen Perhubungan, Pemerintah
      Daerah   dan   Instansi     lain   baik   pemerintah   maupun   swasta
      bekerjasama untuk membangun, meningkatkan dan mengembangkan
      obyek-obyek pariwisata yang mampu menarik para turis baik asing
      maupun domestik, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat di
      daerah dapat meningkatkan pendapatannya. Dalam pelaksanaannya
      dapat dilakukan dengan cara pihak swasta yang mengelola dan
      pemerintah memfasilitasi.


      6)    Departemen          keuangan,       Departemen     Perindustrian,
      Departemen Perdagangan dan Institusi lain yang terkait, memberikan
      subsidi terhadap kebutuhan pokok untuk hidup masyarakat termasuk
      BBM, sehingga harga-harga yang ada dipasaran daerah sama
      dengan harga didaerah lain.        Pengaturan kembali ataupun subsidi
      tersebut dicabut setelah jalannya roda perekonomian daerah normal,
      swasta telah mampu mengambil alih, pendistribusian tepat waktu,
      aman dan lancar.


c.    Upaya Strategi III.         Mengatur kembali peraturan perundang-
undangan melalui inventarisasi, koordinasi, penyempurnaan, regulasi,
sosialisasi, implementasi, pengawasan dan penindakan untuk penegakan
hukum, melalui upaya :

      1)    Pemerintah melalui Departemen Pertahanan, Departemen
      Dalam Negeri, Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan
      Sumber Daya Mineral, Markas Besar TNI, Departemen Hukum dan
      HAM serta Institusi lain yang terkait, menginventarisasi kembali
      peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan
      daerah, RUTRW, pertanahan, pengelolaan hutan, pengelolaan
      pertanian dan perkebunan, pertambangan serta pertahanan negara.

                                                         / 2) Departemen .....
                            TERBATAS
                               TERBATAS


                                    108

      2)       Departemen Hukum dan HAM, Departemen Dalam Negeri,
      Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Pemerintah Daerah
      dengan melibatkan Institusi lain yang terkait, menyempurnakan,
      mengganti peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai,
      serta membuat peraturan perundang-undangan yang baru untuk
      peraturan perundang-undangan yang belum ada dalam hal ini perlu
      diwaspadai adanya tumpang tindih kewenangan, penjelasan yang
      tegas dan jelas terhadap bunyi pasal yang rancu, sehingga tidak
      menimbulkan persepsi lain.

      3)       Pemerintah    dalam        hal     ini   Departemen      Pertahanan,
      Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya
      Mineral, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam
      Negeri      dan   Institusi    lain       yang    terkait   dan    berwenang,
      mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui jalan formal
      maupun non formal.

      4)       Pemerintah    melalui      aparatnya      sesuai    dengan     lingkup
      kewenangannya, mengawasi                  dan     mengontrol      pelaksanaan
      implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
      aparat pemerintah yang berwenang, menindak dengan tegas dan
      tidak pandang bulu para pelaku pelanggaran.

d.    Upaya Strategi IV.            Menerapkan IPTEK melalui edukasi dan
trainning, penelitian dan inventarisasi, regulasi, sosialisasi dan implementasi
agar pembangunan yang dilaksanakan              tepat    guna,    berkualitas    dan
berdaya      guna   baik untuk kesejahteraan maupun pertahanan negara,
melalui upaya :

      1)       Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri, Kementerian
      Negara Riset dan Teknologi, Departemen Pendidikan Nasional,
      Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Penelitian dan
      Pengembangan Departemen terkait dengan melibatkan



                                                                     / Perguruan .....


                               TERBATAS
                             TERBATAS


                                  109



      Perguruan Tinggi, melakukan koordinasi dan bekerja sama dalam
      pembangunan dengan menggunakan IPTEK yang tepat guna.

      2)      Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Markas
      Besar    TNI,   Lembaga      Ilmu   Pengetahuan      Indonesia,       dengan
      melibatkan Institusi terkait lainnya dan Perguruan Tinggi melakukan
      penelitian dan pengkajian, selanjutnya hasil penelitian dan pengkajian
      diserahkan kepada pihak yang berwenang dan terkait untuk dipelajari
      dan diputuskan guna ditindak lanjuti atau tidak.

      3)      Apabila akan ditindak lanjuti, pemerintah dalam hal ini
      Departemen ataupun Institusi terkait menindak lanjuti dengan
      menggunakan kemajuan IPTEK yang ada serta tepat guna dan dalam
      hal ini Departemen/Institusi dimaksud dapat mengambil pengalaman
      dari daerah lain ataupun negara lain yang pernah melakukan
      kegiatan atau pembangunan dimaksud.

e.    Upaya Strategi V.      Meningkatkan SDM melalui edukasi, trainning
untuk memperoleh masyarakat yang profesional dibidangnya dan mampu
bersaing dengan tenaga-tenaga kerja lain baik dari luar maupun dari dalam
negeri melalui upaya :

      1)      Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional
      bekerjasama dengan          Departemen    dan      Institusi   lain     yang
      terkait, Pemerintah Daerah serta Swasta, menginventarisasi sarana
      dan prasarana pendidikan, dimana yang telah ada ditingkatkan dan
      dikembangkan serta yang belum ada diprogramkan dan dibangun.

      2)      Departemen Pendidikan Nasional, berkoordinasi dan bekerja
      sama dengan Departemen/Institusi lain yang terkait baik pemerintah
      maupun     swasta , serta     dengan     melibatkan Perguruan Tinggi
      Negeri/Swasta, menyiapkan tenaga-tenaga pendidik/ pengajar yang
      berkompeten sesuai dengan bidang studinya.



                                                              / Departemen .....

                             TERBATAS
                             TERBATAS


                                 110



3)      Departemen           Pendidikan    Nasional        bekerjasama    dengan
Institusi-institusi   lain     terkait   baik    pemerintah    maupun      swasta
menyiapkan        buku-buku         pelajaran,     alat     penolong     instruksi,
perpustakaan yang memadai sesuai kebutuhan.


4)      Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pertahanan,
Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Institusi lain yang terkait,
meningkatkan kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan yang ada
baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti : Pramuka, OSIS,
Kesenian, Olah Raga, Resimen Mahasiswa dan kegiatan-kegiatan
ekstra kurikuler lainnya.



5)      Departemen           Pendidikan         Nasional     menetapkan       dan
memasukan mata pelajaran/bidang studi PPKN (Kewarganegaraan,
Wawasan Kebangsaan dan Geografi sebagai mata pelajaran utama
dan penting).


6)      Pemerintah meningkatkan upaya wajib belajar 9 tahun untuk
anak-anak usia sekolah dan membekali masyarakat yang telah
berumur di atas usia sekolah dengan keterampilan tertentu.



7)      Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Pendidikan
Nasional, Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI dan Institusi-
institusi lain terkait untuk mengadakan kerja sama pendidikan dengan
institusi-institusi pendidikan lain, baik dalam maupun luar negeri untuk
meningkatkan kualitas SDM.




                                                                   / BAB VIII .....

                             TERBATAS
                                      TERBATAS


                                       BAB VIII

                                      PENUTUP

31.   Kesimpulan.

      a.     Optimalisasi    pengelolaan     wilayah    perbatasan     maritim    sangat
      diperlukan segera untuk membuka keterisoliran, meningkatkan taraf
      kesejahteraan kehidupan penduduk sekitar perbatasan yang akhirnya dapat
      digunakan sebagai faktor cadangan dan pendukung komponen pertahanan
      yang selalu siap dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan,
      sehingga tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia.

      b.     Pengelolaan batas maritim belum optimal, karena kurang adanya
      perhatian   pemerintah     pusat    dan    daerah    terhadap    kondisi   wilayah
      perbatasan, selain belum terwujudnya implementasi kebijakan pengelolaan
      perbatasan yang terpadu dan berlanjut.

      c.     Kondisi geografi sekitar perbatasan maritim yang ekstrem dan
      heterogen    menyebabkan        anggaran     biaya    yang    dibutuhkan      untuk
      pengelolaan sangat besar, sedangkan perekonomian negara masih dalam
      kesulitan karena berbagai pengaruh kondisi nasional, regional maupun
      kondisi global.

      d.     Situasi stabilitas pertahanan keamanan laut sekitar perbatasan
      maritim kedua negara sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya OPM di darat
      yang menginginkan berdirinya negara tersendiri.

      e.     Illegal fishing, illegal trading, dan illegal traficking yang terjadi di laut
      disebabkan karena kurang intensifnya pengawasan dan patroli yang
      dilakukan oleh aparat keamanan dilaut.

      f.     Pos lintas batas terkait dengan lalu lintas laut yang ada dirasakan
      masih sangat kurang dan belum efektif untuk dapat digunakan sebagai
      sarana pemantauan dan pengawasan pelintas batas tradisional, karena
      jumlah pos yang sedikit dan letaknya jauh dari perbatasan.


                                                                         / 32. Saran .....



                                      TERBATAS
                                       TERBATAS


                                         112




32.   Saran.


      a.    Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh komponen
      bangsa     terhadap kepentingan bela negara dan pertahanan Negara,
      disarankan      untuk    meningkatkan      sosialiasasi    tentang   pentingnya
      pertahanan      negara   dalam    pembangunan       nasional    terutama   dalam
      menunjang kesejahteraan masyarakat.


      b.       Guna     mengatasi      kendala    keterbatasan       anggaran    dalam
      pembangunan sarana pertahanan Negara, disarankan agar pemerintah
      bekerja sama dengan pihak lain/swasta melalui peningkatan ekonomi
      daerah.


      c.    Guna meningkatkan          pengawasan pelintas batas lewat laut, perlu
      dibangun Pos lintas batas laut terpadu di daerah yang paling dekat dengan
      garis perbatasan .



      d.    Guna pengawasan wilayah maritim sekitar perbatasan dapat dipantau
      secara terus menerus, perlu dibangunnya Satuan Radar yang berada di
      Jayapura dan Merauke.


                                               Jakarta,         Nopember 2007


                                          DIREKTUR WILAYAH PERTAHANAN




                                                      T.H. SOESETYO
                                                 LAKSAMANA PERTAMA TNI




                                       TERBATAS
TERBATAS




TERBATAS

								
To top