Docstoc

GADAI EMAS SYARIAH

Document Sample
GADAI EMAS SYARIAH Powered By Docstoc
					             PRAKTEK GADAI EMAS DALAM
                PERSPEKTIF SYARI`AH
                          OLEH ; ABDULLAH TAUFIK,MH


Disampaiakan pada acara diskusi rutin
Di : -----------------------------------------
            STAIN-KEDIRI




                                                 Kediri,18 September 2012
                           GADAI SYARI`AH

A. Pendahuluan

         Unit gadai syariah merupakan salah satu produk dari layanan lembaga

  keuangan syariah.

         Kehadirannya di lembaga keuangan syariah, bisa dibilang masih relatif

  baru walaupun sebenarnya secara konvensional bangsa Indonesia telah lama

  mengenal lembaga gadai yaitu sejak zaman penjajahan Belanda (VOC).

         Masyarakat Indonesia saat itu telah terbiasa transaksi utang piutang

  dengan jaminan benda bergerak. Dalam perjalanan sejarahnya lembaga kredit

  dengan sistim gadai mendapat pengakuan pemerintah RI pada tahun 1967.

  Dua tahun kemudian berubah menjadi perusahaan jawatan berdasarkan

  Intruksi Presiden No. 17 Tahun 1969. Tidak lama kemudian status hukum

  lembaga gadai berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) melalui PP. No.

  10 Tahun 1990 dengan harapan perusahaan pegadaian mampu mengelola

  usahanya secara professional dan berwawasan bisnis minded.

         Sedangkan misi yang diembannya berdasar PP 103 Tahun 2000

  sebagai berikut :

  1. Turut meningkatkan      kesejahteraan masyarakat terutama golongan

     menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan

     bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

     berlaku;
      2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba dan pinjaman tidak

           wajar lainnya.1

               Unit layanan gadai syariah pertamakali diawali adanya kerjasama

      antara Perum Pegadaian dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dimana

      Perum Pegadaian sebagai kontributor sistem gadai sementara BMI

      memberikan kontribusi dana dan sistem syariah, namun demikian kasus

      tersebut juga dilakukan oleh bank-bank umum syariah lainnya seperti

      misalnya Bank Syariah Mandiri dengan meluncurkan produknya gadai emas

      Bank Syariah Mandiri (BSM). Sekitar tahun 2001 pada awal peluncurannya,

      gadai emas Bank Syariah membebankan fee 4% dari jumlah pinjaman untuk

      kemudian dibagikan kepada :

      1. Para deposan

      2. Biaya administrasi bank syariah

      3. Asuransi

               Tetapi kemudian mekanisme tersebut mendapat reaksi dari Dewan

      Syariah Nasional (DSN) bahwasanya praktek dengan mekanisme demikian

      dianggapnya sebagai praktek bisnis ribawi. Hingga akhirnya Dewan Syariah

      Nasional (DSN) menerbitkan fatwa-fatwa DSN No. 26/DSN/MUI/2002 yang

      menyatakan bahwa rohn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rohn.2

               Jadi prinsipnya selama gadai emas itu tetap mengindahkan ketentuan

      rohn dalam syariah maka prakteknya tidak dilarang oleh Dewan Syariah

      Nasional.

1
    Ali Hazanudin, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.
2
    Himpunan Fatwa DSN MUI (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), Cet. 3.
               Dengan terbitnya fatwa tersebut mekanisme yang diterapkan pada

      gadai emas syariah berubah menjadi pembebanan biaya pada penyimpanan

      barang gadai (deposit box)/ijarah.

               Namun demikian masih harus tetap masuk dalam koredor UU

      Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008. Sebab Undang-Undang

      tersebutlah yang menjadi payung hukumnya.

               Dalam perkembangan selanjutnya banyak perbankan syariah yang

      membuka unit gadai emas syariah dengan mengusung iconnya masing-

      masing:

      -    BNI Syariah dengan nama Gadai Emas IB Hasanah

      -    BRI Syariah dengan nama Gadai Emas Produktif

      -    Danamon Syariah dengan nama Solusi Emas Danamon Syariah

               Maraknya layanan unit gadai syariah di lingkungan perbankan syariah

      dipengaruhi oleh tiga hal berikut :

      1. Harga emas yang stabil naik dalam jangka panjang

      2. Meningkatnya kecenderungan masyarakat terhadap investasi emas

      3. Karakter masyarakat bangsa Indonesia yang menyukai emas disamping

           sebagai perhiasan juga digunakan sebagai simpanan3

               Dengan dibukanya layanan gadai emas syariah di beberapa bank

      syariah segera mendapat respon dari masyarakat. Karena masyarakat

      (terutama menengah ke bawah) menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh




3
    Laporan Utama, Sharing, Edisi 61 Thn. VI (Januari 2012), 17.
      pegadaian prosesnya cepat, lebih praktis, pencairan dananya tunai, dan

      terjangkau.

               Namun demikian ada yang perlu diwaspadai bahwa dibalik beberapa

      fasilitas kemudahan yang diberikan oleh lembaga gadai syariah adakalanya

      nasabah yang menyalahgunakan motivasi dari tujuan gadai itu sendiri

      sebagaimana yang terjadi pada gadai emas syariah, yang semula ditujukan

      untuk memberikan qord (pinjaman) kepada kelas menengah ke bawah yang

      terdesak untuk memenuhi kebutuhan ekonominya berbalik arah kepada oknum

      yang menjadikan gadai emas sebagai spekulasi bisnis dengan modifikasi top

      up atau (gadai ulang). Dimana bila gadai sudah jatuh tempo nasabah tidak

      mengembalikan pinjamannya tetapi hanya membayar ujrohnya saja dan begitu

      seterusnya sampai berkali-kali.4

               Sedangkan modifikasi lain yang lagi tren saat ini dikenal dengan

      sebutan gadai gulung (gadai berulang) dimana bila nasabah telah mendapatkan

      pinjaman dari gadai emasnya, maka ia belikan emas lagi untuk kemudian ia

      gadaikan lagi. Demikian seterusnya sampai berkali-kali, hingga banyak yang

Dari uraian diatas muncul dua persoalan jika dikaji dalam perspektif syari`ah ;

      1.Adanya praktek gadai emas dengan modifikasi top up (gadai berulang-

      ulang)

       2..Adanya modifikasi gadai gulung /gadai berulang ulang(investasi kebun

      emas dengan media gadai)




4
    Kompas.com, Sabtu, Pebruari 2012.
                                 PEMBAHASAN

A. Pengertian Gadai

           Pengertian secara umum tentang pegadaian adalah mengacu pada

    KUH Perdata pasal 1150 yang menyatakan gadai adalah suatu hak yang

    diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.

    Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh

    seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang

    mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan

    kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak

    yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang

    tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo.5

           Lembaga gadai telah menjadi satu badan resmi pemerintah atau

    perusahaan umum milik Negara yang telah mendapat izin operasionalnya

    melalui PP No. 90 Tahun 1990 yang diberi wewenang untuk menyalurkan

    dana pinjaman atas dasar hukum gadai.

           Dalam khazanah keislaman termasuk gadai disebut sebagai rahn.

    Pengertian rahn menurut ensiklopedia fiqh muamalah dalam pandangan emapt

    madzhab, rahn berarti tsubut (tetap), dawam (terus menerus), dan habs

    (menahan) sedangkan etimologi berarti menjadikan harta benda sebagai

    jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan

    harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya.6



5
 Sitohang, Ikhtisar Kitab UU Hukum Perdata (Jakarta: Kuda Emas Intra Asia, 1989), 317.
6
  Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab
(Terjemahan) (Yogyakarta: Maktabah Alhanif, 2004), Edisi I.
          Sementara menurut Sayid Sabiq rahn artinya menjadikan suatu benda

   yang mempunyai nilai dalam pandangan hukum untuk kepercayaan suatu

   utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari

   benda itu.

          Dari pengertian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa gadai

   (rahn) intinya adanya sebuah harta yang bernilai untuk dijadikan sebagai

   jaminan utang dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing.

B. Gadai Konvensional

          Lembaga     Pegadaian   atau   Perum    Pegadaian   sebagai   sumber

   pembiayaan jangka pendek (dengan tenor 4 bulan) kehadirannya dianggap

   sebagai alternatif penyelesaian masalah yang lebih mudah dan praktis,

   sehingga apabila calon nasabah ingin mendapatkan pinjaman dari lembaga

   pegadaian cukup datang ke kantor pegadaian dengan membawa barang

   bernilai yang akan digadaikan dilengkapi dengan surat bukti pemilikan barang

   dan Kartu Tanda Pengenal (KTP). Kemudian diproses untuk pencairan dana,

   sehingga calon nasabah hanya menunggu beberapa menit saja sudah mendapat

   pinjaman tunai.

          Perum Pegadaian selain memberikan jasa layanan gadai juga

   memberikan layanan lainnya;

   1. Jasa penitipan barang

                Yaitu layanan yang menerima penitipan barang berharga,

      perhiasan, surat berharga dan barang lainnya.

   2. Jasa taksiran
           Yaitu layanan yang menerima permintaan untuk menilai barang

    berharga terutama emas dan berlian dimana kriteria penilaian meliputi,

    kualitas, kwantitas, dan karakter lain yang dibutuhkan oleh masyarakat

    yang awam terhadap barang tersebut.

       Lembaga gadai dalam sejarahnya berdiri sejak 1 April 1901. Dalam

perkembangannya ternyata mendapat tempat di hati semua lapisan

masyarakat, sehingga pemerintahpun ikut memberikan perhatian khusus

terhadap eksistensi lembaga keuangan ini. Sedangkan bentuk perhatiannya

diantaranya dengan memberikan status hukum yang jelas. Oleh karena itu

pemerintah secara bertahap merevisi peraturan perundang-undangannya;

-   Tanggal 1 Januari 1967, pegadaian menjadi perusahaan Negara dibawah

    naungan Departemen Keuangan RI, berdasar PP No. 176 Tahun 1961.

-   Tanggal 1 Mei 1969, pegadaian tidak menunjukkan perkembangan yang

    baik, sehingga Negara mengalami kerugian, akhirnya melalui PP 17 Tahun

    1969 berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan).

-   Tahun 1990 melalui PP No. 90 Tahun 1990 status hukumnya mengalami

    perubahan lagi, dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum

    (Perum).

-   Tahun 2000 melalui PP No. 103 Tahun 2000 pemerintah tidak lagi

    merubah status hukum gadai akan tetapi hanya mempertajam misi dari

    Perum Pegadaian ini yaitu;

    1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan

       menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai
          dan bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

          undangan yang berlaku.

      2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak

          wajar lainnya.

          Dengan adanya kepastian hukum terhadap status lembaga gadai

   sebagai tersebut dalam PP No. 90 Tahun 1990 sebagai Perusahaan Umum

   (Perum) BUMN, maka lebih memperkuat posisinya sebagai lembaga yang

   mandiri di lingkungan Kementrian Keuangan RI yang diberi wewenang untuk

   menyalurkan dana pinjaman atas dasar hukum gadai.

C. Gadai Syariah

          Munculnya gadai syariah tidak lepas dari besarnya animo masyarakat

   terhadap prinsip syariah, dan didukung oleh adanya kebijakan pemerintah

   yaitu pengembangan praktek ekonomi dan lembaga keuangan yang

   menghindari praktek ribawi.

          Sementara itu lembaga peminjaman yang dekat dengan warga

   masyarakat menengah ke bawah adalah lembaga pegadaian (Perum

   Pegadaian) karena prosedur dan proses yang dilakukan bisa dijangkau oleh

   warga masyarakat. Oleh karena itu pemerintah berusaha mensinergikan antara

   lembaga pegadaian dengan spirit syariah.

          Maka pada tahun 2001 terjadilah kerjasama antara PT Bank Muamalat

   Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian dalam rangka mewujudkan

   lembaga pegadaian yang bercirikan syariah. Sedangkan bentuk kerjasama

   tersebut adalah PT Bank Muamalat Indonesia yang mempersiapkan sistem
   syariah dan pendanaannya sedang Perum Pegadaian yang melaksanakan

   sistem gadainya sehingga lahirlah unit layanan gadai syariah, yang

   operasionalnya masih satu atap dengan Perum Pegadaian. Realisasi pertama

   diujicobakan pada Perum Pegadaian Cabang Dewi Sartika.

D. Gadai Emas Syariah

          Seiring dengan dibukanya unit gadai syariah oleh kerjasama PT BMI

   dengan Perum Pegadaian, BNI Syariah juga memulai membuka layanan gadai

   syariah dengan istilah gadai emas Bank Syariah Mandiri (BSM). Dengan

   berbasis akad bai al-murabahah yaitu;

   1. Bank menahan harta gadai milik nasabah sebagai konsekuensi dari akad

      yang dilakukan

   2. Bank dapat menerima dan menahan barang jaminan yang diberikan dalam

      waktu pendek

          Mekanisme yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri pada saat itu

   pembebanan fee 4% dari jumlah pinjaman, akan tetapi mekanisme tersebut

   mendapat reaksi dari Dewan Syariah Nasional, yang menyatakan bahwa

   mekanisme tersebut tidak ada bedanya dengan mekanisme konvensional yakni

   mengandung     unsur   ribawi.   Dengan    adanya    reaksi   tersebut   maka

   mekanismenya berubah menjadi pembebanan biaya pada penyimpanan barang

   gadai (deposit box) yang didasarkan pada besar kecilnya resiko barang gadai.

          Hal ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

   26/DSN/MUI/2002 tentang Rahn Emas.
              Gadai emas syariah pada perbankan syariah yang pertama kali diawali

      oleh Bank Syariah Mandiri yang disebut sebagai gadai emas Bank Syariah

      Mandiri (BSM). Hanya saja dalam perkembangannya di lingkungan

      perbankan syariah menjadi bervariasi. Sesuai dengan visi misi yang

      dikembangkan oleh bank syariah masing-masing.

              Dengan demikian gadai emas ialah salah satu produk bank syariah

      yang berupa fasilitas pembiayaan atas dasar akad qord (utang) kepada nasabah

      dengan jaminan emas selanjutnya bank syariah mengambil upah (ujroh) atas

      jasa penyimpanan/penitipan atas emas berdasarkan akad ijarah (jasa).7

E. Aspek Legalitas Gadai Syariah

              Perkembangan perekonomian di bidang keuangan pada akhirnya

      melahirkan lembaga baru di perbankan syariah yaitu adanya lembaga gadai

      syariah, yang menawarkan berbagai fasilitas kemudahan kepada warga

      masyarakat di berbagai lapisan yang ada terutama warga masyarakat yang

      komit dengan prinsip syariah. Sedang praktek operasional dari gadai syariah

      ini didasarkan pada :

      1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI)

          a. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

              Isinya : Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai

              jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan

              sebagai berikut :




7
    Lihat Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas.
1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan

   marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan

   barang) dilunasi.

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya

   marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing

   rohin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya

   itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi

   kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin

   sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi

   kewajiban rahin.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh

   ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

5) Penjualan marhun;

   a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin

       untuk segera melunasi utangnya

   b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya maka

       marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

   c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya

       pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya

       penjualan

   d) Kelebihan        hasil   penjualan   menjadi   milik   rahin   dan

       kekurangannya menjadi kewajiban rahin
b. Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

   Isi putusan :

   1) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn

   2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh

       penggadai (rahin)

   3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada

       pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan

   4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad

       ijarah

c. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Ijarah

   Isi putusan : Rukun dan syarat ijarah

   1) Adanya ijab dan qabul

   2) Terdiri dari pemberi sewa dengan penyewa

   3) Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan

       asset

   4) Manfaat dari penggunaan asset dalam ijarah adalah objek kontrak

       yang harus dijamin

   5) Sighat ijarah, adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang

       berkontrak

   6) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa

   7) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam

       kontrak

   8) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan
9) Kesungguhan kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan

   sesuai dengan syariah

10) Manfaat harus dikenali secara spesifik

11) Spesifikasi manfaat harus dikenali dengan jelas

12) Sewa adalah suatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada

   LKS sebagai pembayaran manfaat

13) Pembayaran sewa atau upah berbentuk jasa (manfaat lain) dari

   jenis yang sama dengan objek kontrak

14) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan

   dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak

15) Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah :

   a) Kewajiban LKS (pemberi sewa)

       (1) Menyediakan asset yang disewakan

       (2) Menanggung biaya pemeliharaan asset

       (3) Menjamin bila terdapat cacat pada asset yang disewakan

   b) Kewajiban nasabah sebagai penyewa

       (1) Membayar sewa dan bertanggung jawab terhadap keutuhan

           barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak)

       (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifat ringan

           (tidak materiil)

       (3) Jika asset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran

           dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena
                            kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia

                            tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut

                        (4) Dalam mana terjadi perselisihan antara kedua belah pihak

                            diselesaikan melalui arbitrase syariah, setelah tidak tercapai

                            kesepakatan melalui musyawarah

      2. Landasan gadai menurut sumber hukum Islam (al-Qur'an, al-sunnah, ijma'

           ulama)

           a. Dasar hukum al-Qur'an

               Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 283


                                 ‫َ ن َ ب َة‬                                   ََ       ْ ‫ك‬
                                 ٌ ‫وَإِنْ ُنْتُم عَلَى سفرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فرِهَا ٌ مقُْوض‬
               "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)

               sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada

               barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."



           b. Dasar hukum al-sunnah8

               1) Hadits dari 'Aisyah yang mengatakan :


                    ‫ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى إىل‬
                                                  ‫اجل ورهنه درعا من حديد‬
                    "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan

                    berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah

                    baju besi kepadanya". (HR. Bukhori Muslim).


8
    Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunah (Beirut: Dar al-Kitab, 1971), 151.
         2) Hadits dari Abi Hurairah Nabi bersabda :


                   ‫ال يغلق املرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه‬
              "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang

              menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung

              resikonya." (HR. Asy-Syafi'i, Ad-Daruqutni, dan Ibnu Majah).

         3)
              ‫قال النىب صلى اهلل عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان‬
                                ‫مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة‬
              "Tunggangan kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan

              menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan

              dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya orang yang

              menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib

              menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR. Jamaah

              kecuali Muslim dan an-Nasai).

      c. Ijma' ulama'

         Mayoritas ulama bersepakat tentang dibolehkannya akad rahn.

      d. Kaidah usul fiqh


                    ‫االصل ىف املعامالت االباحة إال ان يدل دليل على حترميها‬
         Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada

         dalil yang mengharamkannya.

F. Prinsip Gadai Syariah
1. Gadai syariah dalam pelaksanaannya diikuti dengan proses pinjam

   meminjam, akan tetapi dalam proses pinjam meminjam penerima gadai

   tidak boleh menarik bunga gadai dari penggadai karena bunga gadai dalam

   syariah termasuk riba.

2. Dalam transaksi gadai syariah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan

   dari akad tersebut, karena pada dasarnya akad gadai adalah transaksi

   pinjam meminjam (qard) yang bersifat tabarru' (kebaikan) ta'awun (tolong

   menolong). Sehingga tidak diperkenankan mengambil manfaat dari

   kegiatan pinjam meminjam. Sebagaimana sabda Rasul :


                              ‫كل قرض جرمنفعة فهو وجه من وجوه الربا‬
   "Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat maka itu termasuk salah

   satu bentuk riba". (HR. Al-Baihaqi).

3. Biaya pemeliharaan penyimpanan dan keamanan barang gadai (marhun)

   menurut jumhurul ulama' menjadi tanggungan penggadai (rahin), hal ini

   didasarkan pada akad ijarah (sewa) dimana rahin menyewa tempat di bank

   untuk menyimpan barang gadaiannya atau marhun. Sehingga biaya-biaya

   untuk pemeliharaan dan keamanan barang gadai yang diterima pihak bank

   menjadi halal.

4. Dalam penyelesaian pelunasan hutang. Apabila masa gadai telah jatuh

   tempo maka rahin berkewajiban melunasi hutangnya, akan tetapi apabila

   rahin belum bisa melunasi hutangnya murtahin tidak boleh menjual paksa

   barang gadai tanpa sepengetahuan pihak rahin, sehingga apabila rahin

   betul-betul tidak bisa melunasi hutangnya maka barang gadai tersebut
   dijual untuk membayar pelunasan hutangnya, dan apabila ternyata barang

   yang dijual bersisa-sisa harus dikembalikan kepada penggadai sebaliknya

   bila setelah dijual masih kurang untuk menutup hutangnya maka

   kekurangannya tetap menjadi kewajiban rahin (penggadai).

5. Sebagaimana gadai syariah adalah merupakan salah satu produk layanan

   bank syariah, maka dalam kegiatan usahanya juga harus memperhatikan

   usaha-usaha yang berprinsip syariah tersebut dalam penjelasan pasal 2 UU

   21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menghindari unsur :

   -   Riba, yaitu pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam

       transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas,

       dan waktu penyerahan (fadh), atau dalam transaksi pinjam meminjam

       yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan

       dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya

       waktu (nasiah).

   -   Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang

       tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

   -   Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak

       diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat

       transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

   -   Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

   -   Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak

       lainnya.
G. Skema Gadai Syariah

   1. Skema rahn al bai muqoyyadah (barter)

       Pemberian pembiayaan untuk dibelikan barang demi keperluan investasi

       atas dasar akad jual beli sedangkan murtahin berhak memperoleh biaya

       pemeliharaan dan biaya administrasi.

   2. Skema rahn al mudharabah

       Yaitu pemberian pembiayaan oleh murtahin (penerima gadai) untuk

       digunakan modal kerja yang didasarkan pada akad kerjasama, sehingga

       murtahin (penerima gadai) berhak menentukan nisbah bagi hasil dari

       keuntungan pembiayaan mudharabah begitu juga berhak atas biaya

       pemeliharaan dan administrasi.

   3. Skema rahn al qardh

       Pemberian pembiayaan untuk tujuan memberikan pinjaman, sehingga

       murtahin (penerima gadai) berhak untuk menerima infaq berdasarkan

       keikhlasan nasabah disamping itu murtahin masih berhak mendapatkan

       biaya pemeliharaan barang gadai dan administrasi.

   4. Skema rahn al ijarah

       Yaitu pemberian pembiayaan dengan akad sewa sehingga murtahin berhak

       untuk mendapatkan keuntungan dari sewa begitu juga murtahin masih

       berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan barang gadai dan

       administrasi.

                             DAFTAR PUSTAKA


Ali, Zainudin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam
      Pandangan 4 Madzhab (Terjemahan). Yogyakarta: Maktabah al Hanif,
      2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

"Laporan Utama". Sharing, Edisi 61 Tahun VI Januari 2012.

Majlis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa DSN. Jakarta: CV. Gaung Persada,
       2006.

Nor, Dumairi et.al. Ekonomi Syariah Versi Salaf. Pasuruan: Pustaka Sidogiri,
      2007.

Qordowi, Yusuf et.al. Haruskah Hidup dengan Riba. Terj. Salim Basarahil.
      Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunah. Beirut: Dar al-Kitab, 1971.

Sitohang. Ihtisar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Kuda Emas
       Intra Asia, 1989.

Widodo, Hertanto et.al. Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil
      (BMT). Bandung: Mizan, 1999.

Wiroso. Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press, 2005.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:156
posted:10/3/2012
language:Unknown
pages:22