Leasing Dian Kartika 20090610121
Document Sample


Tugas Hukum Pembiayaan
“LEASING”
Nama: Dian Kartika
(20090610121)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Pengertian Leasing
• 1. Menurut The equipment Leasing Association di
London, Inggris sebagaimana disitir oleh Amin Widjaya
Tunggal dan Arif Djohan Tunggal
Leasing adalah perjanjian (kontrak ) antara lessor dan lesse untuk menyewa suatu
jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh lesse.
Hak atas pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor, adapun lesse hanya
menggunakanbarang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang
telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu
Pengertian Leasing
2. Menurut pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama
Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri
Perdagangan No. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974
tentang perizinan Usaha Leasing
◦ Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan
barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu,
berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) untuk
perusahaan tersebutuntuk mermbeli barang modal yang bersangkutan, atau
memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati
bersama.
DASAR HUKUM LEASING
Peraturan Lembaga Pembiayaan yang mengatur sewa guna
usaha antara lain adalah:
Keunggulan Leasing
1. Adanya fleksibelitas, fleksibelitas ini terutama dalam hal dokumentasi jaminan,
struktur kontraknya, besar dan jangka waktu pembayaran angsuran oleh lessee,
nilai residu, dan hak opsi bagi lessee.
2. Biaya relatif murah. Dalam sewa guna usaha relatif tidak memerlukan biaya
yang besar, karena prosedur dalam sewa guna usaha relatif sederhana.
3. Penghematan pajak, sistem perhitungan pajak untuk leasing yang meringankan,
sehingga pembayaran pajaknya lebih hemat.
4. Peraturannya tidak terlalu kompleks sebagaimana terhadap kredit bank,
perusahaan pembiayaan tidak perlu harus melakukan banyak hal, seperti
diwajibkan untuk bank.
Lanjutan Keunggulan Leasing:
Kriteria lessee yang longgar, dibandingkan dengan fasilitas kredit bank, persyaratan
dalam sewa guna usaha bagi lessee lebih lnggar.
Resiko pemutusan kontrak, lessee diberi hak berupa kemudahan untuk memutuskan
kontrak, tetapi lessor juga dapat menjual barang modal kapan saja dengan harga yang
dapat menutupi bakan melebihi sisa utang lessee.
Pembukuan yang lebih mudah, pembukuan dalam sewa guna usaha lebih mudah dan
menguntungkan bagi perusahaan lessee.
Pembiayaan penuh, tidak jarang pula pembiayaan sewa guna usaha diberikan sampai
dengan 100%
Perlindungan dampak kemajuan teknologi. Lesseedapat terhindar dari kerugian akibat
barang yang disewa mengalami ketinggalan model karena pesatnya kemajuan teknologi.
Kelemahan Leasing:
1. Biaya bunga yang tinggi, karena perusahaan sewa guna
usaha juga memperoleh biaya dari bank, maka kedudukan
lessor hanyalah sebagai perantara saja bagi lessee.
2. Biaya marginal tinggi, kedudukan lessor sebagai perantara
antara penyedia dana (bank) dengan pihak lessee.
3. Kurangnya perlindungan hukum, pengaturan sewa guna
usaha masih kurang memadai dibandingkan dengan
sektor perbankan.
4. Proses eksekusi yang sulit, dalam pembayaran cicilan
macet, tidak ada suatu prosedur yang khusus untuk
eksekusi sewa guna usaha, sehingga jika terjadi sengketa
diselesaikan melalui jalur pengadilan.
Pihak-pihak dalam sewa guna usaha
(leasing)
1. Pihak perusahaan sewa guna usaha (lessor), adalah pihak yang
memberikan jasa pembiayaan untuk pengadaan barang modal
kepada pihak yang membutuhkannya.
2. Pihak penyewa guna usaha (lessee), adalah pihak yang
memperoleh pembiayaan dari pihak lessor dalam bentuk barang
modal.
3. Penjual (supplier), adalah perusahaan atau pabrikan sebagai pihak
yang menyediakan atau menjual barang modal yang dibutuhkan
oleh lessee.
4. Bank, mnempunyai peranan yang penting dalam transaksi sewa
guna usaha.
5. Assuransi, sebagaimana halnya bank, asuransi juga bukan sebagai
pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian sewa guna
usaha.
Klasifikasi leasing:
1. Capital Lease
Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan.
Lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis
serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lessee juga mengadakan negoisasi
langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta hal-hal
lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut.
. Selanjutnya capital atau finance lease masih bisa dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Direct finance lease
Transaksi ini terjadi jika lessee sebelumnya belum pernah memiliki barang yang
dijadikan objek lease. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa lessor membeli
suatu barang atas permintaan lessee dan akan dipergunakan oleh lessee.
Lanjutan klasifikasi leasing
b. Sale and lease back
Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini lessee menjual barang yang telah
dimilikinya kepada lessor. Atas barang yang sama ini kemudian dilakukan suatu
kontrak leasing antara lessee dengan lessor. Dengan memperhatikan mekanisme
ini, maka perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan direct
finance lease. Di sini lessee memerlukan cash yang bisa dipergunakan untuk
tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya. Bisa dikatakan bahwa
dengan sistem sale and lease back memungkinkan lessor memberikan dana untuk
keperluan apa saja kepada kliennya dan tentu saja dana yang dibutuhkan sesuai
dengan nilai objek barang lease.
Lanjutan klasifikasi leasing
2. Operating Lease
Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada
lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik lessee membayar rental yang
besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah
dikeluarkan oleh lessor.
Di dalam menentukan besarnya pembayaran lease, lessor tidak memperhitungkan
biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir diharapkan harga barang
tersebut masih cukup tinggi. Di sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta
hak opsi bagi lessee.
3. Sales type lease (Lease Penjualan)
Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang
hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan lease diakui dua macam pendapatan yaitu
pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas jasa pembelanjaan selama
jangka waktu lease.
4. Leverage Lease
Pada leasing ini dilibatkan pihak ketiga yang disebut credit provider. Lessor tidak
membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang melainkan hanya antara
20% hingga 40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh credit
provider.
5. Cross Border Lease
Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang
dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian
antara lessor dan lessee terletak pada dua negara yang berbeda.
Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam cross
border lease meliputi nilai jutaan dollar Amerika Serikat. Seperti
Pesawat terbang bermesin jet dari Pabrikan Boeing dan Airbus.
Contoh kasus leasing:
Contoh soal: saya membeli sepeda motor dengan sistem leasing. Jika dalam beberapa bulan tidak
bisa membayar cicilan atau telat membayar cicilan, maka akan didenda bahkan jika tidak mampu
membayar cicilan lagi, sepeda motor itu akan diambil kembali oleh dealer. Bagaimana hukum
jual-beli seperti ini?
Artinya dalam jual beli motor dengan sistem leasing terdapat 2 akad, yaitu akad jual beli dan
sewa menyewa. Dari soal diatas dealer motor dan pembeli motor dengan harga 10 juta
rupiah dengan cicilan selama 2 tahun, tetapi bila di tengah jalan pembeli tidak dapat
melunasinya, maka barang tersebut tetap menjadi milik dealer dan uang yang telah pembeli
berikan kepada dealer dianggap uang sewa selama pembeli menggunakannya.”
Mekanisme Leasing
Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan
mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang
dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier
peralatan yang dimaksudkan.
2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka
dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap.
3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk
memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui
lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), setelah ini maka
kontrak lease dapat ditandatangani.
Lanjutan Klasifikasi Leasing
4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan
yang dilease dangan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum
dalam kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak
utama. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier
peralatan tersebut.
5. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lessee. Untuk
mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan
menandatangani perjanjian purna jual.
6. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada
suppplier.
7. Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lessee), bukti pemilikan
dan pemindahan pemilikan kepada lessor.
8. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier.
9. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran
yang telah ditentukan dalam kontrak lease.
Daftar Pustaka
Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan.
Jakarta: Sinar Grafika.
Soekadi, Eddy P. 1990. Mekanisme Leasing.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
http://dahlanforum.wordpress.com/2009/04/2
4/leasing-sewa-guna-usaha-pengertian/
Diunduh hari minggu tanggal 13 mei 2012,
pukul 13.35
Get documents about "