Get documents about "jbptunikompp gdl muhamadazi 19720 6 9 isi
Shared by: HC12100223544
-
Stats
- views:
- 4
- posted:
- 10/2/2012
- language:
- Malay
- pages:
- 95
Document Sample
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi dan telekomunikasi telah
mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan. Hal tersebut
menjadikan dunia sebagai suatu pasar tunggal bersama. Dalam era
perdagangan bebas dunia, Indonesia sebagai negara berkembang harus
mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi
segala perubahan serta kecenderungan global tersebut sehingga tujuan
nasional dapat tercapai dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian
dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan dan
investasi, singkatnya adalah dunia usaha.
Teknologi informasi dalam ruang lingkup hukum telematika merupakan cara
atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan
pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai
bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu
kehidupan manusia. Produk yang dihasilkan tersebut pada dasarnya
membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang paling sesuai
adalah dengan menerapkan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia
sebagai anggota dari WTO dan secara sah telah ikut dalam TRIPs telah
meratifikasi WTO Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia. Ratifikasi itu kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap
1
2
undang-undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2000 tentang Desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Kemudian dampak dari perkembangan teknologi telah memberikan manfaat
yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, globalisasi akan
sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, baik untuk perkembangan
ilmu pengetahuan maupun untuk kehidupan masyarakat.
Kemajuan teknologi informasi semakin memperlihatkan perkembangannya.
Perkembangan tersebut meliputi perkembangan di seluruh aspek kehidupan
yaitu ekonomi, budaya, hukum, agama, dan politik. Perkembangan teknologi
tersebut apabila dimanfaatkan secara tepat akan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan
kemakmuran masyarakat suatu negara.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan tekanan pasar, kebutuhan akan alat
telekomunikasi yang dilengkapi dengan teknologi semakin bertambah,
sehingga menimbulkan kemudahan bagi para pemakainya. Telepon
selular/telepon genggam, PDA (Personal Digital Assistant) adalah salah satu
alat komunikasi yang dapat memberikan kemudahan bagi para
penggunanya. Kombinasi antara teknologi yang mutakhir dengan suatu alat
komunikasi telah menimbulkan daya tarik tersendiri bagi para penggunanya.
Para produsen alat telekomunikasi saat ini saling berlomba dalam meraih
3
simpati pasar, yaitu dengan menciptakan alat telekomunikasi yang
dikombinasikan dengan berbagai macam teknologi terbaru. Beberapa inovasi
teknologi terus dilakukan oleh produsen alat telekomunikasi terhadap hasil
produknya. Salah satu inovasi terhadap teknologi tersebut yaitu dengan
mengaplikasikan teknologi Layar Sentuh (touch screen) pada suatu alat
telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan penggunanya dalam
berkomunikasi. Hal tersebut menyebabkan bidang Hak Kekayaan Intelektual
menjadi bidang yang sangat dinamis, Hak Kekayaan Intelektual saat ini tidak
lagi hanya menjadi perhatian pemerintah melainkan menjadi bisnis yang
besar. Salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh produsen alat
telekomunikasi adalah untuk memberikan kepuasan kepada para konsumen
pengguna jasa alat telekomunikasi yang dihasilkannya. Lebih dari itu, para
produsen alat telekomunikasi juga memandang hukum Hak Kekayaan
Intelektual menjadi lahan bisnis tersendiri. Upaya mendaftarkan suatu
temuan yang baru terhadap suatu teknologi yang dapat diaplikasikan pada
suatu alat telekomunikasi oleh suatu produsen alat telekomunikasi, dapat
menghasilkan keuntungan yang lain selain dari hasil penjualan produknya
yaitu berupa royalti. Produsen alat telekomunikasi dapat mendaftarkan
temuannya tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
khusunya Direktorat Paten untuk nantinya temuan tersebut dapat dilindungi
oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai dua ratus juta jiwa, menjadikan
Indonesia sebagai lahan bisnis bagi para produsen alat telekomunikasi.
Beberapa produsen alat telekomunikasi yang memasarkan produknya di
4
Indonesia yaitu Nokia, Sony Erikson, Motorolla, Samsung, dan produsen alat
telekomunikasi lainnya, terutama setelah masuknya produsen alat
telekomunikasi yang berasal dari China. Salah satu faktor untuk mendukung
keberhasilan produsen alat telekomunikasi tersebut dalam memasarkan
produknya, yakni teknologi yang diaplikasikan, kemudahan dalam
menggunakan alat telekomunikasi tersebut dan harga yang terjangkau
dengan konsumen.
Berbicara tentang teknologi Layar Sentuh (touch screen), berkembangnya
teknologi tersebut akhir-akhir ini membuat para produsen alat telekomunikasi
saling berlomba untuk mengaplikasikan teknologi tersebut pada produk yang
akan dipasarkannya. Di Indonesia saat ini, lisensi Hak Paten teknologi Layar
Sentuh (touch screen) dipegang oleh Motorola Inc. yang didaftarkan di
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Paten pada tahun
2003 dan telah dipublikasikan pada tahun 2005. Penemunya adalah Morton
Bruce Mc Kay dan Rollins Thomas James yang berasal dari Amerika Serikat.
Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali
permasalahan-permasalahan yang timbul dari penerapan teknologi Layar
Sentuh (touch screen) yang diaplikasikan terhadap produk yang dihasilkan
oleh produsen alat telekomunikasi. Salah satu contoh permasalahannya
adalah mengenai teknologi Layar Sentuh (touch screen) yang diterapkan
pada produk Nokia terbaru yaitu Nokia 5800 Express Music, dalam kaitannya
dengan pemegang lisensi hak paten teknologi Layar Sentuh (touch screen) di
Indonesia yang dipegang oleh Motorola Inc. Penerapan teknologi Layar
5
Sentuh (touch screen) tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum
terutama yang berkaitan dengan izin dari pemegang lisensi paten pada
teknologi tersebut. Masalah lain yang timbul adalah mengenai peranan
pemerintah selaku regulator dan supervisor dalam mengawasi mengenai
persaingan sehat dalam bidang perdagangan alat telekomunikasi. Hal ini
berkaitan dengan pemberian lisensi paten teknologi Layar Sentuh (touch
screen) kepada Motorola Inc. Untuk menghindari terjadinya monopoli
perdagangan terhadap penjualan alat telekomunikasi, maka diperlukan
adanya pengaturan mengenai pengalihan hak paten tersebut berdasarkan
perjanjian lisensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang
Paten.
Permasalahan di atas menggambarkan bahwa penerapan teknologi Layar
Sentuh (touch screen) dalam suatu alat telekomunikasi yang dilakukan
produsen alat telekomunikasi terhadap produknya yang akan dipasarkan
membutuhkan suatu perlindungan hukum atau peraturan yang mengaturnya
dengan jelas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis sangat
tertarik untuk meneliti permasalahan diatas berdasarkan sudut pandang
hukum Hak Kekayaan Intelektual, dengan melihat kepada Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan menuangkannya dalam penulisan
hukum dengan judul: TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK
PATEN TEKNOLOGI LAYAR SENTUH (TOUCH SCREEN)
BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN.
6
B. Identifikasi Masalah
Adapun masalah-masalah yang dirumuskan, sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengalihan Hak Paten Terhadap Pemegang Lisensi
Teknologi Layar Sentuh (Touch Screen) berdasarkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten terhadap pemegang Hak Paten
Teknologi Layar Sentuh (touch screen)?
C. Maksud dan Tujuan Penelitian
1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengalihan hak paten terhadap
pemegang lisensi teknologi Layar Sentuh (Touch Screen) berdasarkan
perjanjian lisensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan
oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten terhadap
pemegang hak paten teknologi Layar Sentuh (touch screen).
D. Kegunaan Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis
maupun secara praktis, yaitu :
1. Secara Teoritis
Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu hukum
terutama di bidang Hak Kekayaan Intelektual sehingga dapat menambah
referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.
7
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat
pembentuk undang-undang dan penegak hukum lainnya dalam
hubungannya dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
E. Kerangka Pemikiran
Para pencipta sebagai mahluk Tuhan yang dikaruniai akal dan budi pada
umumnya berkemampuan menciptakan berbagai ciptaan di bidang ilmu
pengetahuan, sastra dan seni seperti buku, program komputer, susunan
perwajahan yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. 1 Hasil
olahan tersebut berupa respon atau tanggapan yang berupa ucapan atau
tulisan yang biasa disebut sebagai hasil karya cipta.
Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana tercantum dalam alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu :
”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indoesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan ke depan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indoesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur”
Pembukaan alinea kedua ini nampak melekat dengan konsep pemikiran
utilitarianisme, terutama pada makna ”adil dan makmur”. Sebagaimana
bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi
1
Lindsey BA Tim, B.,Blit., dan Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,
Alumni, Bandung: 2003, hlm. 23.
8
masyarakat, sebagaimana tokoh dari aliran Utility (kebahagiaan) yaitu
Jeremy Bentham yang menjelaskan ”the great happiness for the greatest
numbers”. Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan
masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara
yuridis hal ini menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk
dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain,
seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai
hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran
oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.2
Berbicara mengenai Hak Kekayaan Intelektual, berarti turut menyinggung
mengenai unsur ekonomi yang dalam Penelitian ini diwujudkan dalam bentuk
pembayaran royalti yang dilakukan oleh pemegang lisensi kepada pemegang
hak paten teknologi layar sentuh (touch screen). Sesuai dengan makna ”adil
dan makmur” itu sendiri yang ada kaitannya dengan unsur ekonomi.
Kemudian selain dalam alinea ke 2, tujuan pembangunan nasional yaitu
untuk memajukan kesejahteraan umum juga tercantum dalam alinea ke 4
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
2
Otje Salman Soemadiningrat, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan membuka
kembali, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm 156-157.
9
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpi oleh hikmat kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri
dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan
individu, masyarakat dan penguasa. Alinea keempat pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena
mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak.
Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok,
baik agamis, ekonomis, ketatanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak
partikular. Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem
tentang segala hal, karena secara konseptual segala sesuatu yang tertuang
dalam sila-sila pancasila berkaitan erat dan tidak dapat untuk dipisahkan.
Sila-sila dalam pancasila seluruhnya dijiwai oleh oleh sila pertama. Apabila
dilihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar
pikiran dalam sila pertama, ketiga, dan kelima maka keseimbangan
merupakan substansi pokok yang terkandung didalam Pancasila.
Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan silanya adalah
keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan penguasa,
yang dituntun oleh ketuhanan.
Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut
adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Hak
Kekayaan Intelektual. Memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
secara adil dan merata maksudnya adalah dalam fungsi perlindungan Hak
10
Kekayaan Intelektual dalam hal ini kaitannya dengan perlindungan Hak Paten
yang dipegang oleh seseorang atas suatu temuannya berupa teknologi Layar
Sentuh (touch screen) bukan hanya mengejar kepentingan ekonomis saja,
tetapi juga sarat dengan fungsi-fungsi sosial.
Selain itu dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini
kaitannya dengan perlindungan Hak Paten yang dipegang oleh seseorang
atas suatu temuannya berupa teknologi Layar Sentuh (touch screen) harus
memperhatikan keaslian ide dari temuannya tersebut, dalam hal ini
penemuan tersebut merupakan ide asli dari penemu atau berasal dari orang
lain. Kemudian harus dilihat penemuannya tersebut sudah ada yang
mendaftarkan sebelumnya atau belum, dan penemuannya tersebut berupa
temuan yang baru atau pengembangan dari hasil penemuan yang sudah
ada.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi :
“Negara Indonesia adalah negara hukum”
Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa landasan adanya negara
hukum (rechstaat), adalah bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan
belaka (machstaat), sehingga segala kekuasaan dan alat-alat pemerintahan
didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh
hukum bukan oleh orang atau kelompok orang (a state that not governed by
men, but by laws). Supomo dalam bukunya UUDS RI mengartikan istilah
negara hukum sebagai negara yang tunduk kepada hukum, peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi segala alat negara, badan negara,
11
dan semua komponen negara3. Oleh karena itu dalam mewujudkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap karya cipta harus
mendapatkan perlindungan hukum karena Indonesia adalah Negara hukum
seperti apa yang telah dirumuskan dalam pasal tersebut.
Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (yang selanjutnya disebut RPJMN) yang
berkaitan terhadap teknologi Layar Sentuh (touch screen) terdapat pada Bab
9 yaitu mengenai Pembenahan Sistem dan Politik Hukum yang menyatakan
bahwa:
“Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945,
menegaskan kembali bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’.
Artinya. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang
berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan
(machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum
dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai
konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar
1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu
supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan hukum
dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.”
“Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur dan
sekaligus memperkuat hak warganegara. Pelaksanaan hukum yang
transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang
dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan
dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian hukum pada
dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan
menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati
dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi
potensi masyarakat.”
“Dengan demikian, penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat
mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera.
Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa
3
Supomo, Dikutip dalam Skripsi Juju Juhariah, Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana
Penipuan Finansial melalui Media Elektronik Dihubungkan dengan Pasal 378 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Komputer Indonesia, Bandung, 2007, hlm.9.
12
aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.
Ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian
masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat
antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan
akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.”
Berdasarkan huruf B Bab 9 RPJMN mengenai Sasaran dari Pembenahan
Sistem dan Politik Hukum yang menyatakan bahwa:
“Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, sasaran yang
akan dilakukan dalam tahun 2004-2009 adalah terciptanya sistem hukum
nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak
diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); terjaminnya konsistensi
seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta
tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan
kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih,
profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum
masyarakat secara keseluruhan.”
Dilanjutkan dengan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (yang selanjutnya disebut
RPJMN) yang berkaitan terhadap teknologi Layar Sentuh (touch screen)
terdapat pada Bab 22 yaitu mengenai peningkatan kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang menyatakan bahwa:
“Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka
membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era
globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (Techno-Economy Paradigm), teknologi
menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan
kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses
transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya
(Resource Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan
pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan
bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi
menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.”
“Pembangunan iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang
menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia (SDM),
yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing
ekonomi. Selain iptek menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses
transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai.
13
Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk
meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan
daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.”
Berdasarkan huruf B Bab 22 RPJMN mengenai Sasaran dari Peningkatan
Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu:
“ Sasaran dari Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
adalah:
1. Tumbuhnya penemuan iptek baru sebagai hasil litbang nasional yang
dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi
dan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari
dan bertanggung jawab.
2. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumberdaya
(SDM, sarana, prasarana dan kelembagaan) iptek.
3. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan
hasil litbang oleh dunia usaha dan industri, meningkatnya kandungan
teknologi dalam industri nasional, serta tumbuhnya jaringan kemitraan
dalam kerangka sistem inovasi nasional.
4. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas, sistem
pembinaan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, pengetahuan
lokal, serta sistem standarisasi nasional.”
TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) sebagai lampiran WTO
(World Trade Organitation) Agreement merupakan dokumen yang mengikat
Indonesia karena telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Berdasarkan hukum
internasional, persetujuan internasional yang telah diratifikasi merupakan
hukum nasional bagi negara itu sendiri4.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten merumuskan, bahwa:
4
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung, PT
Alumni, 2005, hlm 21.
14
“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas
hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.
Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang
Paten merumuskan, bahwa:
“Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif
serta dapat diterapkan dalam industri”.
Berdasarkan ketentuan isi dari pasal tersebut, teknologi layar sentuh (touch
screen) yang merupakan suatu invensi di bidang teknologi adalah salah satu
ciptaan yang dapat dilindungi karena teknologi layar sentuh (touch screen)
dapat diterapkan dan dapat dilaksanakan dalam kegiatan industri. Invensi
teknologi tersebut dapat didaftarkan sebagai hak paten dan hasilnya dapat
dipublikasikan kembali untuk umum sebagai ilmu pengetahuan baru pada
teknologi informasi, yaitu sebuah teknologi yang dapat memberikan
kemudahan di bidang telekomunikasi yaitu teknologi layar sentuh (touch
screen).
Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten merumuskan, bahwa:
“Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pemegang
Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di
Indonesia”.
15
Isi pasal tersebut menjelaskan pemegang paten memiliki hak khusus
melaksanakan paten yang dimiliki, dan melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya:
a. Paten Produk
Membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai,
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi
yang diberi paten.
b. Paten Proses
Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat
barang5.
Selanjutnya Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang
Paten, menjelaskan:
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain
yang berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Paten yang diberi perliindungan dalam jangka waktu dan
syarat tertentu”.
Berdasarkan isi pasal tersebut, maka terdapat jenis-jenis Lisensi Paten yaitu:
a. Lisensi Ekslusif
Penerima lisensi memiliki hak tunggal, membuat, mempergunakan atau
menjual produk paten.
b. Lisensi Noneksklusif
5
Sentosa Sembiring, Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di
Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm 29.
16
Penerima hak lisensi, membuat hak untuk mempergunakan temuan
tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak lain.
c. Lisensi Silang
Pemegang paten memberikan lisensi kepada ppihak lain, sebaliknya
pihak lain juga memberi lisensi.
d. Paket Lisensi
Pemegang paten membuat perjanjian lisensi dalam satu paket.
e. Dalam satu Pool (disamakan)
Biasanya jenis paket ini berlaku untuk perusahaan kecil6.
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang
menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena hingga saat ini Peraturan
Pemerintah tersebut belum ada maka segala ketentuan mengenai perjanjian
lisensi wajib dibuat dan tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-Undang Perdata (BW) dan kesepakatan para pihak,
selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya.
Di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1313 Jo.
Pasal 1320 Jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hal
itu berarti pengalihan hak paten berdasarkan perjanjian lisensi harus tunduk
mengikuti kepada ketiga pasal tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW), menyatakan bahwa:
6
Sentosa Sembiring, Loc. Cit
17
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”
Hal itu menyiratkan bahwa perjanjian lisensi paten teknologi layar sentuh
(touch screen) dapat dilakukan kepada satu orang atau lebih.
Dalam prakteknya lisensi dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang menjadi
landasan hukum bagi pihak pemegang lisensi untuk melaksanakan
perbuatan (lisensi/pengalihan hak paten). Isi perjanjian hanya dibuat
berdasarkan kesepakatan para pihak dan harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian. Berikut ini adalah syarat sahnya perjanjian:
Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),
menyatakan bahwa:
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”
1. Kesepakatan para pihak maksudnya adalah harus ada persesuaian
kehendak antara pihak yang membuat perjanjian baik diungkapkan
secara tegas maupun diam-diam. Apabila kesepakatan timbul karena
adanya paksaan, kekhilafan atau kekeliuran maka perjanjian dapat
dibatalkan artinya perjanjian masih berlaku sampai dibatalkan oleh hakim
atas permintaan para pihak, dengan demikian kesepakatan ini merupakan
salah satu syarat subjektif untuk sahnya perjanjian.
2. Kecakapan para pihak merupakan syarat umum untuk dapat melakukan
perbuatan hukum yang sah. Seseorang dikatakan cakap hukum
18
(rechtsbekwaamheid) apabila telah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak
dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dewasa menurut Pasal 47
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah telah
berusia 18 tahun atau telah menikah. Sehat akal pikiran artinya tidak
cacad mental, bukan pemboros,dan tidak berada di bawah pengampuan
sesuai Pasal 1330 jo 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
Apabila syarat kecakapan yang juga merupakan syarat subjektif ini tidak
terpenuhi dalam satu perjanjian makaperjanjian dapat dibatalkan
sebagaimana dijelaskan dalam pada bagian sebelumnya.
3. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek
suatu perjanjian yaitu barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana
diatur dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
yang menjelaskan bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian
tertentu harus tertentu atau setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya,
sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat
ditentukan dan diperhitungkan.
4. Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif lain untuk sahnya
perjanjian. Berdasarkan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (BW) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau
yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak
mempunyai kekuatan.
Hal itu menyiratkan apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi
maka perjanjian lisensi pengalihan hak paten teknologi layar sentuh (touch
screen) tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal
demi hukum.
19
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),
menyatakan bahwa:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.”
Hal itu menyiratkan, bahwa sesungguhnya kesepakatan perjanjian lisensi
pengalihan hak paten teknologi layar sentuh (touch screen) berlaku sebagai
undang-undang bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
Konsep teori hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah:
1. Bahwa hukum tidak boleh menghambat proses moderenisasi
2. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan
3. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa kemasyarakatan7.
Sehingga, ketiga teori tersebut dijadikan konsep negara hukum.
Hukum tidak boleh menghambat moderenisasi adalah hukum yang
berorientasi ke masa depan dan menciptakan manusia yang moderen yang
ukurannya adalah rasional, jujur, tepat waktu, efisien, status timbul (tidak
gengsi), hukum dalam hal ini tidak boleh mencegah perkembangan teknologi
yang sedang berkembang di negara Indonesia saat ini karena teknologi
merupakan ilmu pengetahuan yang dapat memajukan bangsa Indonesia
menjadi lebih baik sehingga dapat bergabung di dunia internasional sebagai
pengembang teknologi informasi terutama pada perkembangan teknologi
informasi komputer. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan,
7
R. Otje Salman. S, Filsafat Hukum, Catatan Perkuliahan, Fakultas Hukum, Universitas
Komputer Indonesia, Bandung, 2009.
20
artinya merubah alam pikiran masyarakat dari pikiran tradisional ke moderen
dengan menciptakan pengetahuan dari hasil karya cipta. Teknologi Layar
Sentuh (Touch Screen) yaitu suatu peranti elektronik seperti suatu telepon,
PDA (Personal Digital Assistant), atau penyeranta, mencakup suatu masukan
yang dapat dioperasikan secara manual seperti suatu tombol elastomerik
atau tombol, atau suatu Layar Sentuh yang tidak dengan sendirinya
memberikan umpan balik yang nyata atau pergerakkan, dan juga mencakup
suatu transduser elektromekanik yang mampu membangkitkan suatu impuls
energi mekanik yang dapat dirasakan. Sebagai tanggapan atas pendeteksian
pergerakkan masukan yang dapat dioperasikan secara manual, transduser
elektromekanik digerakkan untuk menghasilkan suatu impuls energi mekanik
yang menyebarkan ke masukan yang dapat dioperasikan secara manual dan
memberikan umpan balik yang nyata kepada seorang pengguna. Teknologi
Layar Sentuh (Touch Screen) merupakan salah satu penemuan yang baru di
bidang teknologi, maka harus diatur sesuai dengan ketentuan hukum positif
di Indonesia yang dilandasi dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dapat
berfungsi sebagai sarana rekayasa kemasyarakatan, rekayasa sama artinya
dengan alat (sarana industri dan informasi). Negara Indonesia saat ini
memiliki sarana untuk mendapatkan informasi secara global dan sudah
merupakan suatu industri baru, hal tersebut menyebabkan negara Indonesia
menjadi negara yang moderen sehingga dapat bermunculan kejahatan di
berbagai bidang termasuk bidang Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan
teknologi informasi yang pesat di Indonesia menyebabkan perlu adanya
peraturan yang melindungi suatu temuan yang baru di bidang teknologi.
Moderenisasi tersebut harus dibatasi oleh hukum karena hukum sebagai
21
social control (pengendalian masyarakat)8, dengan adanya kepastian hukum,
maksudnya peraturan tersebut benar-benar dilaksanakan yang didukung oleh
penegak hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di
Indonesia maka hukum sebagai pengaturan yang tegas dalam menghadapi
kejahatan yang lebih moderen sesuai dengan perkembangan zaman9.
Tujuan terhadap perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual
dalam hal ini perlindungan terhadap Hak Paten atas penemuan teknologi
Layar Sentuh (Touch Screen) adalah untuk mendorong kegiatan
perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan
kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan
memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar
bangsa.
F. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penulisan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu
dengan melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan
hukum sekunder berupa pendapat para ahli di bidang hukum serta di
bidang Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual, Direktorat Paten, juga data sekunder bahan hukum tersier
8
Otje Salman. S, Loc. Cit
9
www.dgip.ipdl.go.id, Publikasi Paten Touch Screen, diakses pada 11 Februari 2009.
Pukul 12.30 WIB
22
berupa artikel, majalah, koran, buku-buku dan data yang diperoleh
melalui media internet.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif
artinya penelitian yang didasarkan pada data sekunder dengan tujuan
untuk mengetahui hukum positif yang dapat diterapkan pada
permasalahan tertentu. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan
melakukan penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan
dengan kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-
undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Tahap Penelitian
Studi Kepustakaan (Library Research)
Peneliti dalam tahap penelitian ini, mendapatkan data melalui studi
kepustakaan, diantaranya :
a. Mencari data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
b. Mencari data sekunder bahan hukum sekunder berupa buku-buku
yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.
c. Mencari data sekunder bahan hukum tersier yaitu data berupa artikel
dari surat kabar yang diperoleh dari website-website di media internet
serta data dari instansi terkait.
23
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data diperoleh dari peraturan perundang-undangan,
buku-buku yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, artikel dari
beberapa surat kabar serta artikel yang diperoleh melalui website-website
di internet yang mana keseluruhannya berkaitan dengan materi dalam
pembahasan penulisan ini.
5. Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yang
bertujuan agar hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan,
peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lain, mencapai kepastian hukum
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun
2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk mencari
hukum tertulis dan tidak tertulis.
6. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penulisan ini
diantaranya:
a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia di kota Bandung
b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran di kota Bandung.
c. Kantor Wilayah Jawa Barat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual, Jl. Jakarta Nomor 27 Bandung 40272.
d. Kantor Notaris dan PPAT Herati Adibah, S.H, Jl. Jalaprang No. 91
Kota Bandung
24
d. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Jl. Daan Mogot
Km. 24 Tangerang15119 Banten
e. Website, dengan situs-situs sebagai berikut :
Publikasi Paten Touch Screen, http://www.dgip.ipdl.go.id
Definition of touch screen, http://www.wikipedia.com
Peralatan bergerak, http://id.wikipedia.org/wiki
Telepon genggam, http://id.wikipedia.org/wiki
Perkembangan Teknologi Telepon selular di Indonesia,
http://www.detik.com
Mengenal Layar Sentuh & Komponen utamanya,
http://www.okezone.com
Teknologi Tua yang Masih Elegan, http://www.kompas.com
Aplikasi layar sentuh pada peralatan elektronik jaman modern,
http://www.bloraku.com
Teknologi touch screen, http://www.blog.unila.ac.id
Definiton of touch screen, http://groups.google.co.id
25
BAB II
TINJAUAN TEORI MENGENAI PENGALIHAN HAK PATEN TEKNOLOGI
LAYAR SENTUH (TOUCH SCREEN) BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI
A. Ruang Lingkup Hak Paten
1. Pengertian dan istilah Hak Paten
Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, hak paten
adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut tanpa memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ide inventor yang dituangkan ke
dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi
(invensi), dapat berupa produk atau penyempurnaan dan pengembangan
produk atau proses. Suatu penemuan mengandung langkah inventif, apabila
penemuan tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian biasa
mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga
harus dilakukan dengan meperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan
permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan prioritas. Hak
prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal
dari negara yang tergabung dalam Paris Convention For Protection Of
Industrial Property atau Agreement Establishing The World Trade
Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di
negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota
salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan
26
dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention
tersebut.
Laten (latent) adalah kata dalam bahasa latin yang berarti terselubung.
Sedangkan lawan dari kata laten adalah paten (patent) yang berarti terbuka.
Arti kata terbuka di dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang
dimintakan paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut
harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang
dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada tahap
pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut,
diumumkan kepada publik dengan cara menempatkannya pada Berita Resmi
Paten dan pada sarana khusus yang disediakan oleh Dirjen10.
Pada dasarnya paten adalah hasil kreatifitas seseorang dalam bidang
teknologi yang membawa dampak pengembangan dalam ilmu pengetahuan
dan memiliki nilai ekonomis. Segala macam invensi dapat dipatenkan,
dengan syarat invensi tersebut berguna dan memang belum ada dalam
lapangan teknologi yang bersangkutan. Senyawa kimia, mesin, proses
pembuatan, bahkan jenis mahluk yang baru sekalipun dapat dipatenkan.
Hak yang diperoleh melalui paten adalah hak khusus untuk menggunakan
invensi yang telah dilindungi paten serta melarang pihak lain melaksanakan
invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang paten. Oleh karena itu,
10
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan
Intelektual, DIRJEN HKI DEPHUMHAM RI, Tangerang: 2006, hlm 23
27
pemegang paten harus mengawasi haknya agar tidak dilarang oleh pihak
lain.
Sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan paten, inventor harus
mempertimbangkan terlebih dahulu keuntungan dan kerugian dari
perlindungan paten tersebut. Selain itu, inventor juga harus mengungkapkan
seluruh rahasia dagang invensinya termasuk contoh bagaimana sebaiknya
menjalakan invensi tersebut yang tertuang dalam spesifikasi paten yang
diajukan.
Ada 4 (empat) keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan perannya
dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi, yaitu:
1. Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi suatu Negara;
2. Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya
industri-industri lokal;
3. Paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi negara lain
dengan fasilitas lisensi;
4. Paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara
berkembang11.
Selain keuntungan, terdapat juga kerugian dari sistem paten. Kerugian paten
tersebut adalah berkaitan dengan biaya paten yang relatif begitu mahal dan
11
Lindsey BA Tim, B.,Blit., dan Eddy Damian, Op. Cit, hlm. 184
28
jangka waktu perlindungan yang relatif singkat, yaitu 20 (dua puluh) tahun
untuk paten biasa dan 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana12.
2. Sejarah Hak Paten.
HaKI belum menjadi peranan yang penting di Indonesia sebelum tahun
1980an. Pada awal 1980an terobosan di bidang HaKI telah banyak dilakukan
oleh pemerintah seiring dengan berkembangnya perekonomian dan industri
di Indonesia. Kesadaran pemerintah akan arti penting HaKI bagi
pembangunan ekonomi menjadi faktor penyebab perubahan tersebut. Faktor
lainnya yang tidak dapat dikesampingkan adalah karena permintaan dari
negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang termasuk
Indonesia untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan perlindungan HaKI.
Permintaan tersebut juga disertai ancaman berupa beberapa fasilitas dagang
seperti Generalized System of Preference (GSP), jika pemerintah tidak
membuat undang-undang yang lebih moderen dan komprehensif.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka di buatlah beberapa peraturan
perundang-undangan di bidang HaKI seperti Undang-undang Hak Cipta pada
tahun 1982, Undang-undang Paten pada tahun 1989 dan Undang-undang
Merek pada tahun 1992. Kehadiran Undang-undang Paten dari ketiga
undang-undang mengenai HaKI merupakan sebuah momentum penting bagi
bangsa Indonesia. Berbeda dengan Hak cipta yang telah diatur oleh
Auteurswet 1912 serta Merek yang diatur dengan Undang-undang Merek
Tahun 1962, sejak tahun 1945 Indonesia belum memiliki undang-undang
satupun yang mengatur tentang paten. Sebelum kemerdekaan sebenarnya
12
Lindsey BA Tim, B.,Blit., dan Eddy Damian, Loc. Cit
29
sudah ada undang-undang yang mengatur tentang paten di wilayah Hindia
Belanda yang dikenal sebagai Oktroi . Akan tetapi undang-undang tersebut
tidak diberlakukan oleh pemerintah karena isi dari undang-undang tersebut
dianggap melanggar kedaulatan Indonesia sebagai negara yang baru
merdeka. Kekosongan perlindungan paten pada saat itu tidak dapat
dihindarkan, meskipun usaha untuk mengatasinya sudah dilakukan.
Contohnya pada tahun 1953 melalui Menteri Kehakiman, pemerintah
membolehkan para pemilik paten untuk mendaftarkan paten mereka di
Indonesia . Usaha tetap berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sehingga
pada tahun 1955 Rancangan Undang-undang (RUU) Paten berhasil disusun.
Pada akhirnya, RUU ini tidak ditindaklanjuti. Menyadari akan semakin
pentingnya peran paten dalam pembangunan, pemerintah kembali membuat
RUU Paten pada tahun 1965. Sama halnya dengan RUU Paten terdahulu,
RUU ini pun tidak sampai melahirkan sebuah undang-undang yang sangat
dinantikan oleh peneliti di Indonesia. Upaya untuk membuat sebuah Undang-
undang Paten kembali dirintis oleh pemerintah pada tahun 1984 dan
ditindaklanjuti dengan membuat tim khusus melalui Keppres Nomor 34 Tahun
1986 yang bertugas membuat Undang-undang Paten yang lebih moderen
dan sistematis. Usaha tersebut membuahkan hasil pada awal tahun 1989
ketika pemerintah mengajukan RUU Paten ke DPR. Pada akhir tahun 1989,
RUU Paten tersebut berhasil disahkan menjadi Undang-undang Nomor 6
Tahun 1989 yang diberlakukan secara efektif pada tahun 199113. Seiring
dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi, usaha untuk
menghadirkan Undang-undang Paten yang moderen dan sesuai dengan
13
Lindsey BA Tim, B.,Blit., dan Eddy Damian, Op. Cit, hlm. 204
30
kondisi perdagangan terus dilakukan oleh pemerintah. Terutama sejak
Indonesia meratifikasi persetujuan pembentukan WTO beserta dengan
perjanjian internasional yang terkait di dalamnya, salah satunya adalah
perjanjian TRIPs, usaha untuk menyempurnakan isi hukum paten merupakan
hal yang tidak terelakan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah
dengan mengamandemen beberapa ketentuan yang terdapat di dalam
Undang-undang Paten Tahun 1989 melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun
1997. Selanjutnya keinginan dari pemerintah untuk menyesuaikan
keseluruhan peraturan di bidang HaKI dengan ketentuan yang terdapat
dalam perjanjian TRIPs menjadi faktor pendorong diamandemennya Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten menjadi Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001 melalui banyak sekali penyempurnaan, penambahan,
dan penghapusan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan
perlindungan yang memadai terhadap paten14.
Pengaturan HaKI secara internasional adalah bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari sistem pengaturan HaKI Indonesia. Standar HaKI
internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HaKI di
Indonesia. Indonesia telah menjadi peserta aktif dalam pengembangan HaKI
Internasional saat ini, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai Negara
peserta dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) dan organisasi HaKI
dunia (WIPO). Peran serta Indonesia dimulai sejak tahun 1950, saat
Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah perjanjian di bidang Hak
Kekayaan Industri. Keikutsertaan Indonesia yang paling terakhir adalah ikut
14
Lindsey BA Tim, B.,Blit., dan Eddy Damian, Op. Cit, hlm. 205
31
mengambil bagian petama Putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai
dengan 1994 yang merupakan salah satu rangkaian terakhir perundingan
perdagangan multilateral termasuk menjadi peserta perundingan-
perundingan perjanjian pendirian WTO. Perundingan putaran Uruguay
menetapkan sebuah paket komprehensif yang mencakup aturan-aturan
perdagangan dan pembentukan WTO sebagai sebuah lembaga formal untuk
adminstrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah
dihasilkan oleh negara peserta pendiri (original member) WTO pada saat
organisasi tersebut didirikan pada tahun 199515.
Perjanjian internasional/traktat yang berkaitan dengan perlindungan Hak
Paten adalah :
A. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPs Agreement)
TRIPs merupakan instrumen hukum internasional. Pada hakekatnya, TRIPs
mengandung empat kelompok pengaturan yaitu:
1. Pertama yang mengaitkan Hak Kekayaan Intelektual dengan konsep
perdagangan internasional.
2. Kedua yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi
Paris Convention (Konvensi Paris) dan Berne Convention (Konvensi
Berne).
3. Ketiga menetapkan aturan atau ketentuan sendiri.
4. Keempat yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum
termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat didalam upaya
15
Lindsey BA Tim, B.,Blit., dan Eddy Damian, Op. Cit, hlm. 24
32
legislasi negara-negara anggota.
B. Paris Convention (Konvensi Paris)
Konvensi ini adalah konvensi pertama yang membicarakan perlindungan bagi
inventor. Konvensi ini merupakan dasar utama konsep industrial property
meliput paten, merek dan desain industri. Konvensi ini dilakukan di Wina
tahun 1873, kemudian konvensi ini diteruskan di Paris tahun 1878, dihadiri
sekitar 500 peserta termasuk 11 negara serta 48 wakil kamar dagang dan
industri serta masyarakat industri dan teknik yang berdiam di Paris. Pada
intinya ketentuan dalam konvensi ini mengandung 3 kelompok ketentuan
pokok, yaitu 16:
1. National Treatment
National Treatment adalah pemberian perlakuan yang sama dalam
kaitannya dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang
diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain. Akan
tetapi National Treatment tidak berlaku dalam kaitannya dengan prosedur
yudisial dan administratif suatu negara.
2. Hak Prioritas
Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang
berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the
protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World
Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal
penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan
yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut dilakukan
16
Achmad Zen Umar Purba, Loc Cit
33
dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam Paris Convention
tersebut. Hak Prioritas, yaitu hak yang diberikan oleh Negara dalam
rangka paten termasuk utility models, merek dan desain industri.
3. Ketentuan Umum (Common Rules)
Ketentuan-ketentuan umum menyangkut berbagai macam ketentuan
yang harus diikuti oleh semua negara anggota, misalnya mengenai paten,
invensi yang dilakukan oleh masing-masing negara bersifat independen.
Mengenai institusi adminstrasi Hak Kekayaan Intelektual, tiap-tiap negara
harus mempunyai kantor pusat yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat sehubungan dengan bidang-bidang hak kekayaan intelektual.
C. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994
Kaitannya dengan hak paten adalah GATT ini mengatur mengenai
penyelesaian sengketa.
D. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of
Disputes (Dispute Settlement Understanding/DSU)
Kaitannya dengan hak paten serupa dengan GATT yaitu mengatur mengenai
penyesaian sengketa.
Perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan
Perdagangan Kekayaan Intelektual (TRIPs), melahirkan beberapa ketentuan
yaitu 17:
17
Achmad Zen Umar Purba, Op Cit Hlm. 67
34
a. Invensi yang Dapat Dipatenkan
Paten diberikan pada setiap invensi baik produk maupun proses di semua
bidang teknologi asalkan invensi tersebut :
1). Baru;
2). Memiliki langkah inventif serta;
3). Keterterapan industrial.
Selain itu paten diberikan tanpa diskriminasi dalam kaitan dengan tempat
invensi bidang teknologi dan produk tersebut, berkaitan dengan produk impor
atau diproduksi secara lokal. Negara-negara anggota TRIPs diperbolehkan
untuk tidak mematenkan suatu invensi atas alasan perlindungan ketertiban
umum atau moralitas, termasuk perlindungan terhadap mahluk hidup seperti
manusia, hewan atau tanaman, atau kesehatan, atau untuk mencegah
gangguan terhadap lingkungan dengan pengertian pengecualian bukan
semata-mata karena pelaksanaan paten tersebut dilarang.
b. Mahluk Hidup
Anggota TRIPs juga dapat menerapkan dalam kebijakan nasionalnya
untuk tidak mematenkan hal-hal sebagai berikut :
1). Metode diagnostik, terapeutik dan peralatan untuk untuk
perawatan manusia atau hewan;
2). Tanaman dan hewan selain jasad renik;
3). Proses biologis yang penting untuk produksi tanaman atau hewan
selain proses nonbiologis dan mikrobiologis. Disebutkan pula
bahwa pengaturan bahwa pengaturan mengenai varietas tanaman
dapat dilakukan melalui sui-generis atau kombinasi dengan paten.
35
Secara khusus masalah mahluk hidup masih menjadi topik kontroversial,
terutama yang berkaitan dengan isu jasad renik. Negara-negara
berteknologoi tinggi seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara
Eropa lainnya menafsirkan bahwa unsur novelty juga dapat dikenakan
terhadap jasad renik yang tadinya terisolasi dan kemunculannya dapat
dideteksi. Beberapa negara berkembang menolak memberikan paten
terhadap produk semacam ini walaupun datang dari keadaan terisolasi.
c. Hak yang Diberikan
Paten memberikan hak ekslusif pada pemegangnya untuk melakukan
kegiatan-kegiatan berikut :
1). Paten produk, yaitu melarang pihak ketiga tanpa seizin pemegang hak
untuk membuat, menjual atau mengimpor;
2). Paten proses, yaitu melarang pihak ketiga tanpa seizin pemegang hak
untuk menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau
mengimpor produk yang dihasilkan oleh proses paten yang dilindungi
paten
Pemegang hak paten juga dijamin haknya untuk mengalihkan atau
memindahkan berdasarkan warisan serta menutup perjanjian lisensi.
d. Keterbukaan Invensi
Salah satu kondisi diberikannya paten adalah dibukanya invensi tersebut
sedemikian rupa sehingga jelas dan lengkap untuk diketahui oleh orang yang
ahli di bidang tersebut. Negara anggotapun bahkan dapat meminta pemohon
paten untuk memberikan informasi sehubungan dengan permohonan paten
untuk memberikan informasi sehubungan dengan permohonan paten di luar
negeri yang mungkin dilakukan oleh pemohon.
36
e. Pengecualian terhadap Hak yang Diberikan
Negara aanggota dapat menetapkan pengecualian terbatas terhadap hak
eksklusif yang melekat pada paten dengan pengertian bahwa pengecualian
itu tidak boleh bertentangan secara tidak masuk akal dengan penggunaan
normal dari paten dan tidak pula mengurangi secara tidak masuk akal
kepentingan sah dari pemegang paten, dengan tidak pula mengabaikan
kepentingan pihak ketiga.
f. Penggunaan tanpa Otorisasi Pemegang Paten
Negara anggota dapat pula mengizinkan penggunaan paten tanpa otorisasi
dari pemegang paten, termasuk penggunaan oleh pemerintah, atau pihak lain
yang ditunjuk oleh pemerintah.
g. Pembatalan
Keputusan pembatalan paten harus dapat ditinjau oleh badan peradilan
(judicial review)
h. Masa Perlindungan
Masa perlindungan paten adalah minimum 20 tahun sejak tanggal
dipenuhinya syarat formal permohonan paten.
i. Pembuktian terbalik Paten Proses
Hubungan pelanggaran paten dalam kaitannya dengan hukum perdata, maka
pengadilan dapat memerintahkan pemegang paten untuk membuktikan
bahwa proses guna menghasilkan produk yang identik berasal dari proses
yang dipatenkan.
37
3. Dasar Hukum Hak Paten
Indonesia sebagai negara berkembang menempatkan pembangunan sebagai
orientasi bagi kemasyarakatan sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 33
Undang-undang Dasar 1945. Mochtar Kusumaatmadja dalam teori
pembangunannya sebagai jawaban atas pertanyaan BAPPENAS mengenai
konsepsi hukum yang mendukung pembangunan yang kemudian dituangkan
dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengatakan:
a. GBHN 1973
Hukum tidak boleh menghambat proses modernisasi
b. GBHN 1978
Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan
c. GBHN 1993
Hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa kemasyarakatan.
Teori tersebut sesuai dengan tujuan Hak Paten yaitu memberikan
perlindungan hukum kepada penemu dibidang teknologi, untuk nantinya hasil
temuannya tersebut dapat dipergunakan oleh khalayak ramai dan dapat
dipergunakan sebagai sarana pendukung pembangunan. Artinya, Hak Paten
tidak menghambat proses modernisasi.
Hak Paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 yang menyatakan, bahwa :
“Hak Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor
atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.
38
Hak eksklusif yang dimaksud adalah hanya pemegang hak paten yang bebas
melaksanakan hak paten tersebut, sementara pihak lain dilarang
melaksanakan hak paten tersebut tanpa izin atau persetujuan pemegang hak
paten. Hak eksklusif pemegang hak paten di Indonesia termasuk kegiatan
menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mangalihwujudkan,
menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan,
mempertunjukan kepada public, menyiarkan, merekam, dan
mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.
Beberapa istilah yang sering digunakan dalam hak paten dirumuskan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tenatang Paten, antara lain :
a. Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten:
“Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah
inventif serta dapat diterapkan dalam industri”.
b. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten:
“Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai
nilai kegunann praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi,
atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk
paten sederhana”.
c. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten :
“Paten tidak diberikan untuk invensi tentang :
1) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau
kesusilaan;
2) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
39
3) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
atau
4) a) Semua mahkluk hidup, kecuali jasad renik;
b) Proses biologis yang esensial untuk memproduksi
tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau
proses mikrobiologis”.
d. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten :
“1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu
itu tidak dapat diperpanjang.
2) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan
diumumkan”.
e. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten:
“Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak
diperpanjang”.
B. Perjanjian Lisensi
1. Definisi Lisensi
Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang
Paten, menjelaskan:
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain
yang berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Paten yang diberi perliindungan dalam jangka waktu dan
syarat tertentu”.
Menururt Black’s Law Dictionary , lisensi adalah the sale of a license
permitting the use of patents, trademarks, or the technology to another firm.
Artinya lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” izin
(privilege) untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek
40
dagang) atau teknologi (di luar perlindungan paten dan rahasia dagang)
kepada pihak lain. Berdasarkan rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa lisensi merupakan hak privilege yang bersifat komersial, dalam arti
kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun
merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis18.
Betsy Ann Toffler dan Jane Imber dalam Dictionary of Marketing Terms,
mengemukakan bahwa Lisensi adalah “contractual agreement between two
business entities in which licensor permits the licensee to use a brand name,
paten or other proprietary right, in exchange for a fee royalti. Licensing
enables the licensor to profit from the skills, expansion, capital, or other
capacity of the licensee. Licensing is ofter used by manufacturers to enter
foreign markets in which they have no expertise. The licensee benefits from
the name recognition and creativity of the licensor.” Artinya bahwa lisensi
dalam pengertian lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian
(kontrak tertulis) dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi. Perjanjian ini
sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari
pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang,
paten atau hak milik lainnya (Hak atas Kekayaan intelektual)19.
Berdasarkan isi pasal tersebut, maka terdapat jenis-jenis Lisensi Paten yaitu:
a. Lisensi Ekslusif
Penerima lisensi memiliki hak tunggal, membuat, mempergunakan atau
menjual produk paten.
18
Gunawan Widjadja , Seri Hukum Bisnis Lisensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 8
19
Gunawan Widjadja, Ibid, Hlm 9
41
b. Lisensi Noneksklusif
Penerima hak lisensi, membuat hak untuk mempergunakan temuan
tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak lain.
c. Lisensi Silang
Pemegang paten memberikan lisensi kepada pihak lain, sebaliknya pihak
lain juga memberi lisensi.
d. Paket Lisensi
Pemegang paten membuat perjanjian lisensi dalam satu paket.
e. Dalam satu Pool (disamakan)
Biasanya jenis paket ini berlaku untuk perusahaan kecil20.
20
Sentosa Sembiring, Op. Cit, Hlm 30
42
2. Pengaturan Lisensi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten
Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Paten diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 73 Bagian kedua Bab V tentang
Lisensi, dan Pasal 74 sampai Pasal 87 Bagian Ketiga Bab V tentang Lisensi
Wajib. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 69, menyatakan bahwa:
“1. Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan
surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16.
2. Kecuali jika diperjanjikan lalin, maka lingkup lisensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, berlangsung selama jangka waktu lisensi
diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.”
Ini berarti Lisensi Paten memberikan hak kepada pemegang lisensi untuk :
a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau
diserahkan produk yang diberi paten;
b. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi
paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a.
c. Dalam hal paten proses, melarang pihak lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor produk yang semata-mata
dihasilkan dari penggunaan paten-proses21.
Pemberian lisensi oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, tidak secara
hukum melarang pemberi lisensi, sebagai pemegang paten untuk tetap
melaksanakan sendiri paten yang dimiliki olehnya, termasuk juga untuk
21
Gunawan Widjadja, Op. Cit, Hlm 58.
43
memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya untuk tetap
melaksanakan hak paten sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16
sebagaimana disebutkan diatas.
Pasal 70 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menentukan
bahwa pemegang paten untuk tetap melaksanakan sendiri atau meberi
lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan hak paten tersebut
dalam Pasal 16.
Pasal 72 ayat (1) mewajibkan perjanjian lisensi untuk dicatatkan pada Kantor
Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten. Atas pencatatan tersebut,
maka mereka yang mencatatkan paten dikenakan biaya pencatatan.
Perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten, maka perjanjian lisensi
tersenut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Rumusan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena hingga saat ini Peraturan
Pemerintah tersebut belum ada maka segala ketentuan mengenai perjanjian
lisensi wajib dibuat dan tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan kesepakatan para pihak, selama
tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku
termasuk rumusan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten yang dilarang dicantumkannya ketentuan dalam perjanjian lisensi yang
memuat ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat
44
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat
pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam
menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang
berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut. Oleh karena itu
Kantor Paten memiliki hak untuk menolak pencatatan lisensi paten atas
perjanjian lisensi yang memuat ketentua tersebut. Dimuatnya larangan Pasal
71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dapat membawa
konsekuensi tidak terlindunginya perjanjian lisensi tersebut22.
Ketentuan mengenai Lisensi Wajib diatur dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten Pasal 74 hingga Pasal 87. Menurut Pasal 74,
Lisensi Wajib diartikan sebagai lisensi untuk melaksanakan Paten yang
diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan
Intelektual. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh setiap orang setelah
lewatnya angka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal
pemberian paten dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak atas
Kekayaan Intelektual. Keputusan pemberian lisensi wajib harus diberikan
dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan
diajukan.
Permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan jika paten yang diberikan
perlindungan tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak
sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten atau dilaksanakan dalam
bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Artinya
22
Gunawan Widjadja, Ibid, Hlm 59.
45
permohonan lisensi wajib juga dapat diajukan meskipun paten telah
dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten atau pemegang lisensi
paten tersebut
Lisensi wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan bersamaan dengan
pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha yang menggunakan paten
yang bersangkutan atau karena pewarisan. Lisensi wajib yang beralih karena
pewarisan tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan ketentuan lainnya
terutama mengenai jangka waktu dan harus dilaporkan kepada Kantor Paten
untuk dicatat dimuat dalam Daftar Umum Paten.
Lisensi wajib berakhir dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan
dalam pemberiannya, dibatalkan atau dalam hal pemegang lisen wajib
menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor Paten
sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Kantor Paten mencatat Lisensi wajib
yang telah berakhir jangka waktunyadalam buku daftar Umum Paten,
mengumumkan dalam berita resmi Paten dan memberitahukannya secara
tertulis kepada pemegang patenserta Pengadilan Negeri yang memutuskan
pemberiannya. Batal atau berakkhirnya lisensi wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 dan Pasal 84 berakibat pulihnya hak pemegang paten atas
paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya dalam
Daftar Umum Paten.
Atas permintaan pemegang paten, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan
Intelektual dapat membatalkan lisensi wajib yang semula diberikan apabila :
46
a. Alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak ada
lagi;
b. Penerima lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut
atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segerea
melaksanakannya;
c. Penerima lisensi wajib tidak lagi menaati syarat dan ketentuan
lainnyatermasuk kewajiban pembayaran royalti yang ditetapkan dalam
pemberian lisensi wajib.
Kemudian pembatalan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Paten dan
diumumkan dalam pemberian lisensi wajib23.
23
Gunawan Widjadja, Ibid, Hlm 63.
47
C. Ruang Lingkup Layar sentuh (Touch Screen)
1. Definisi Teknologi Layar Sentuh (Touch Screen)
Ada berbagai macam definisi dari layar sentuh (touch screen). Layar Sentuh
(touch-screen) merupakan teknologi berupa layar yang dapat mendeteksi
lokasi berdasarkan sentuhan jari. Sensor berupa sentuhan tersebut,
memungkinkan layar tersebut dapat dijadikan sebagai perangkat input selain
fungsi terdahulunya yaitu perangkat output. Beberapa produk yang
menggunakan teknologi ini diantaranya monitor, PDA, sistem navigasi satelit,
maupun telepon selular. Menurut Wikipedia touchscreen atau touch panels,
atau touch monitor merupakan sebuah perangkat komputer yang biasanya
digunakan untuk menampilkan informasi grafikal dan visual yang merupakan
output dari sebuah perangkat komputer. Perbedaannya dengan monitor atau
layar televisi biasa adalah apa yang ditampilkan di dalamnya dapat secara
langsung berinteraksi fisik dengan penggunanya. Artinya, kita dapat langsung
menyentuh layar penampil tersebut dengan tangan atau alat bantu untuk
mengakses apa yang ditampilkan di dalamnya. Layar sentuh (touch screen)
dengan kata lain merupakan sebuah monitor yang sensitif terhadap sentuhan
dan tekanan (resistif), sehingga perangkat ini memiliki dua buah fungsi yaitu
sebagai perangkat output karena menampilkan informasi dan input karena
menerima informasi.24 Menurut Surahyo dalam blognya mengemukakan
teknologi touch screen adalah suatu display atau layar yang digunakan untuk
mengetahui keberadaan dan lokasi suatu “sentuhan” di dalam suatu area.
24
www.wikipedia.com, Definition of touch screen diakses pada 1 April 2009. Pukul 12.30
WIB
48
Terminologi ini mengacu pada kontak atau sentuhan pada layar dengan
menggunakan jari atau tangan. Teknologi ini juga dapat mengetahui
sentuhan dari obyek pasif seperti stylus dan sejenisnya. Menurut Dirjen HKI,
definisi teknologi layar sentuh (touch screen) yaitu suatu peranti elektronik
seperti suatu telepon, PDA (Personal Digital Assistant), atau penyeranta,
mencakup suatu masukan yang dapat dioperasikan secara manual seperti
suatu tombol elastomerik atau tombol, atau suatu layar sentuh yang tidak
dengan sendirinya memberikan umpan balik yang nyata atau pergerakkan,
dan juga mencakup suatu transduser elektromekanik yang mampu
membangkitkan suatu impuls energi mekanik yang dapat dirasakan. Sebagai
tanggapan atas pendeteksian pergerakkan masukan yang dapat
dioperasikan secara manual, transduser elektromekanik digerakkan untuk
menghasilkan suatu impuls energi mekanik yang menyebarkan ke masukan
yang dapat dioperasikan secara manual dan memberikan umpan balik yang
nyata kepada seorang pengguna.
2. Sejarah Teknologi Layar Sentuh (Touch Screen)
Interaksi antara pengguna dengan perangkat komputer memang terus
berevolusi dari waktu ke waktu. Proses interaksinya semakin nyata dan
mudah dari hari demi hari.
Pada awal-awal penggunaan komputer, interaksi manusia dengan perangkat
komputer hanya dapat dilakukan dengan punch card. Sebuah kartu yang
49
diberi lubang-lubang menjadi media penyimpanan data. Kartu tersebut
dilubangi oleh sebuah mesin bernama Keypunch25.
Keypunch merupakan sebuah mesin pelubang kertas yang dihubungkan
dengan keyboard seperti mesin ketik. Dengan mengetikkan sebuah kata,
maka lubang-lubang yang mewakilinya akan terbentuk. Menginput data pada
waktu itu tidak berbeda jauh dengan menulis dengan menggunakan mesin
ketik. Setelah diinput, kartu berlubang tersebut kemudian dibawa ke mesin
pembaca kartu yang terpisah dari mesin pelubangnya. Menginput dan
membaca data pada waktu itu sangat sulit dan memakan waktu yang lama26.
Evolusi perangkat komputer terus berlanjut. Jika dahulu masih banyak
terdapat hubungan yang bersifat fisik antara manusia dengan komputer,
sekarang hal tersebut semakin berkurang. Pada sekitar tahun 1980 komputer
sudah lebih nyaman untuk digunakan karena sudah menggunakan keyboard
dan monitor sebagai alat penginput dan penampil datanya. Namun tentu saja
masih memiliki kekurangan. Pada waktu itu anda hanya dapat melihat dunia
komputer dalam dua warna saja. Hitam dan putih, hitam dan hijau, hitam dan
jingga, dan banyak lagi. Data yang anda input dan ditampilkan juga masih
sangat terbatas. Pada era ini anda sudah dapat menginput data dengan
menggunakan keyboard yang sudah lebih nyaman dibandingkan mesin ketik,
namun kebanyakan keyboard pada zaman dahulu masih agak keras untuk
ditekan. Perkembangan terus berlanjut ke arah yang lebih baik. Anda mulai
dapat melihat warna yang bervariasi dalam monitor, keyboard sudah lebih
25
www.blog.unila.ac.id, teknologi-touch-screen, diakses pada tanggal 1 Mei 2009, Pukul
21.00 WIB
26
www.blog.unila.ac.id, Loc. Cit
50
nyaman digunakan, kemudian diciptakan sebuah perangkat bernama mouse,
joystick untuk bermain game. Namun, perkembangan tidak hanya sampai
disitu saja. Membludaknya kebutuhan akan komputer dalam kehidupan
sehari-hari, interaksi antara manusia dan komputer juga terus dipermudah.
Menggunakan komputer harus dibuat semudah mungkin dengan tujuan agar
informasi dapat cepat disampaikan atau pekerjaan dapat cepat diselesaikan.
Oleh karena itu untuk menjawab kebutuhan itu para inventor perangkat
komputer menciptakan sebuah perangkat interaksi yang sangat
memudahkan manusia untuk menggunakan komputer. Perangkat tersebut
adalah layar sentuh atau sering disebut dengan istilah touch screen27.
Teknologi touch screen bukan teknologi baru karena sudah tercipta sejak
1971 dan sudah digunakan secara luas pada era 90-an, Teknologi touch
screen terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya teknologi ini
dipatenkan oleh pihak-pihak tertentu, pada sekitar tahun 1980-an hak paten
tersebut telah berakhir dan teknologi ini menjadi milik umum yang bebas
dikembangkan. Oleh karena itu, teknologi ini cukup banyak berkembang
untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pada dasarnya teknologi touch screen
yg di aplikasikan pada telepon genggam itu sendiri adalah pengembangan
dari teknologi touch screen terdahulu. Oleh karena dalam hak paten,
teknologi touch screen pada telepon genggam tersebut termasuk kedalam
paten sederhana28.
27
www.kompas.com, Teknologi Tua yang Masih Elegan, diakses pada tanggal 1 Mei
2009, Pukul 21.00 WIB
28
www.bloraku.com, Aplikasi layar sentuh pada peralatan elektronik jaman modern,
diakses pada tanggal 21 Mei 2009, Pukul 15.00 WIB.
51
Pada awal tahun 1980, teknologi touch screen hanya dapat mengenali satu
titik sentuhan, tetapi dalam perkembangannya sekarang dapat mengenali
beberapa titik sentuhan (multi-touch).
3. Cara Kerja Teknologi Layar Sentuh (Touch Screen)
Teknologi berkembang sangat cepat. Semua hal yang dahulu hanya
sekedar mimpi sekarang dapat menjadi kenyataan, termasuk teknologi touch
screen. Dahulu, mungkin orang masih bertanya-tanya apakah mungkin
sebuah input informasi dimasukkan ke dalam komputer tanpa menggunakan
keyboard dan mouse, dengan kata lain pengguna dapat langsung kontak
dengan komputer (dalam hal ini monitor) untuk memasukkan input informasi.
Sekarang, semua itu sudah dapat dilakukan dengan teknologi touch screen.
Touch screen dapat didefiniskan sebagai layar tampilan komputer yang
sensitif terhadap sentuhan manusia, sehingga seseorang dapat berinteraksi
dengan komputer dengan cara menyentuh gambar atau tulisan yang
terpampang pada layar komputer. Di negara lain seperti Amerika Serikat,
touch screen dapat ditemui di bandara-bandara, rumah sakit, ataupun pada
ATM bank. Akan tetapi, kita tidak perlu jauh-jauh ke Amerika hanya untuk
melihat teknologi touch screen. Di indonesia pun, kita dapat melihat dan
mempergunakan touch screen pada berbagai jenis gadget, seperti telepon
genggam (Telepon selular), tablet PC, personal digital assistant (PDA),
mobil, motor, konsol game, mesin-mesin berat, pesawat terbang, dan
banyak lagi perangkat yang dilengkapi oleh teknologi touch screen saat ini29.
29
www.bloraku.com, Loc. Cit
52
Teknologi touch screen masuk ke dalam kategori micro computer system.
Karena teknologi ini masuk ke dalam alat (device) dari kategori information
appliance. Sama halnya seperti teknologi PDA yang masuk ke dalam
kategori tersebut juga.
Sebuah layar touchscreen yang paling sederhana terdiri dari tiga buah
komponen utama dalam bekerja. Komponen tersebut adalah sebagai
berikut:
Secara garis besar, cara kerja touch screen dapat digambarkan sebagai
berikut30:
30
www.okezone.com, Mengenal Layar Sentuh & Komponen utamanya, diakses pada
tanggal 15 Mei 2009, Pukul 17.00 WIB
53
1. Polyester Film
2. Upper Resistive Circuit Layer
3. Conductive ITO (Transparent Metal Coating)
4. Ower Resistive Circuit Layer
5. Insulating Dots
6. Glass/Acrylic Substrate
7. Dengan menyentuh permukaan, maka akan menyebabkan (2)
Upper resistive circuit layer bersentuhan dengan (4) Lower
Resistive Circuit Layer, kemudian akibat sentuhan tersebut
Maka akan diproduksi sinyal-sinyal perintah untuk kemudian
dikembalikan dalam bentuk reaksi pada layar tersebut.
8. Pengontrol touch screen akan mendapatkan sinyal-sinyal elektrik
akibat sentuhan diatas (7) melalui dua circuit layers dan di ubah
menjadi koordinat X dan Y dari area yang disentuh.
a. Touch Sensor
Touch sensor merupakan sebuah lapisan penerima input dari luar monitor.
Input dari touch screen adalah sebuah sentuhan, maka dari itu sensornya
juga merupakan sensor sentuh. Biasanya sensor sentuh berupa sebuah
panel terbuat dari kaca yang permukaannya sangat responsif jika disentuh.
Touch sensor ini diletakkan di permukaan paling depan dari sebuah layar
touch screen, dengan demikian area yang responsif terhadap sentuhan
menutupi area pandang dari layar monitor. Maka dari itu ketika menyentuh
permukaan layar monitor, input juga telah diberikan. Teknologi touch sensor
54
yang kini banyak digunakan terdiri dari tiga macam, yaitu Resistive Touch
Screen, Capasitive Touch Screen, dan Surface Wave Touch Screen. Semua
jenis sensor ini memiliki cara kerja yang sama, yaitu menangkap perubahan
arus dan sinyal-sinyal listrik yang ada pada sensor tersebut, merekamnya
dan mengubahnya menjadi titik-titik koordinat yang berada di atas layar,
sehingga posisi tepat dari sebuah sentuhan dapat langsung diketahui dengan
benar.
b. Controller
Controller merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk
menghubungkan antara sensor dengan perangkat komputer yang akan
memproses sentuhan-sentuhan tersebut. Ketika sensor-sensor merekam
sebuah even sentuhan, maka data yang dimilikinya diteruskan ke sebuah
controller. Controller tersebut kemudian akan melakukan penerjemahan
informasi dari sensor-sensor tersebut menjadi informasi yang dimengerti oleh
prosessor komputer. Setelah informasi masuk dan diproses oleh prosessor,
maka hasil akhirnya akan dikeluarkan lagi ke monitor untuk ditampilkan.
Kembali controller bertugas untuk menterjemahkan informasi dari prosessor
untuk diubah menjadi sebentuk gambar yang ditampilkan di atas layar
monitor.
c. Software driver
Software driver merupakan sebuah software pengatur yang diinstal pada
perangkat komputer atau personal computer (PC) yang tugasnya adalah
untuk mengatur agar perangkat touch screen dan komputer dapat bekerja
55
sama untuk digunakan dalam berbagai macam keperluan. Software driver
akan mengatur operating sistem dari perangkat komputer bagaimana
caranya menangani even-even sentuhan yang berasal dari sensor-sensor di
atas layar touch screen. Kebanyakan dari driver touch screen saat ini sudah
menggunakan driver yang hampir sama dengan driver sebuah mouse. Hal ini
akan membuat sebuah even sentuhan pada satu titik di layar monitor seperti
sebuah even klik pada mouse di posisi yang sama. Dengan menggunakan
driver dari perangkat mouse, maka para developer program tidak perlu
pusing-pusing lagi memikirkan bagaimana programnya dapat berinteraksi
dengan sebuah touch screen.
Berikut ini adalah beberapa teknologi touchscreen yang masing-masing
memiliki fungsi dan kegunaannya tersendiri dalam aplikasinya31:
1). Resistive Touchscreen
Touch screen yang termasuk dalam jenis ini adalah touch screen yang
layarnya dilapisi oleh sebuah lapisan tipis berwarna metalik yang bersifat
konduktif dan resistif terhadap sinyal-sinyal listrik. Maksud dari lapisan
yang bersifat konduktif adalah lapisan yang bersifat mudah
menghantarkan sinyal listrik, sedangkan lapisan resistif adalah lapisan
yang menahan arus listrik. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh sebuah
bintik-bintik transparan pemisah, jadi lapisan ini pasti terpisah satu sama
lain dalam keadaan normal. Pada lapisan konduktif tersebut juga mengalir
arus listrik yang bertugas sebagai arus referensi.
31
www.okezone.com, Loc. Cit
56
Ketika terjadi sentuhan kedua lapisan ini akan dipaksa untuk saling
berkontak langsung secara fisik. Karena adanya kontak antara lapisan
konduktif dan resistif maka akan terjadi gangguan pada arus listrik
referensi tersebut. Efek dari gangguan ini pada lapisan konduktif adalah
akan terjadi perubahan arus-arus listriknya sebagai reaksi dari sebuah
kejadian sentuhan. Perubahan nilai arus referensi ini kemudian dilaporkan
ke controllernya untuk di proses lebih lanjut lagi.
Informasi sentuhan tadi diolah secara matematis oleh controller sehingga
menghasilkan sebuah koordinat dan posisi yang akurat dari sentuhan
tersebut. Kemudian informasi ini diintegrasikan dengan program lain
sehingga menjadi aplikasi yang mudah digunakan.
Touch screen monitor yang dirancang dengan menggunakan media jenis
ini secara umum cukup nyaman digunakan, namun ada juga kekurangan
dari teknologi ini. Layar yang dihasilkan oleh teknologi ini hanya memiliki
tingkat kejernihan gambar sebesar 75% saja, sehingga monitor akan
tampak kurang jernih.
Kelemahan yang lainnya monitor dengan teknologi touch screen ini
sangat rentan dan lemah terhadap sentuhan benda-benda yang agak
tajam, sehingga penggunanya harus ekstra hati-hati. Teknologi ini tidak
akan terpengaruh oleh elemen-elemen lain di luar seperti misalnya debu
atau air, namun touchscreen ini akan merespon semua sentuhan yang
mengenainya, baik itu menggunakan jari tangan langsung maupun
menggunakan benda lain seperti stylus. Sangat cocok digunakan untuk
57
keperluan di dalam dunia industri seperti di pabrik, laboratorium, dan
banyak lagi.
2). Surface Wave Touchscreen.
Teknologi touch screen yang satu ini memanfaatkan gelombang
ultrasonik untuk mendeteksi kejadian di permukaan layarnya. Di dalam
monitor touch screen ini terdapat dua tranduser, pengirim dan penerima
sinyal ultrasonik. Selain itu dilengkapi juga dengan sebuah reflektor yang
berfungsi sebagai pencegah agar gelombang ultrasonik tetap berada
pada area layar monitor. Kedua tranduser ini dipasang dalam keempat
sisi, dua vertikal dan dua horizontal. Ketika panel touchscreen-nya
tersentuh, ada bagian dari gelombang tersebut yang diserap oleh
sentuhan tersebut, misalnya terhalang oleh tangan, stylus, tuts, dan
banyak lagi. Sentuhan tadi telah membuat perubahan dalam bentuk
gelombang yang dipancarkan.
Perubahan gelombang ultrasonik yang terjadi kemudian diterima oleh
receiver dan diterjemahkan ke dalam bentuk pulsa-pulsa listrik.
Selanjutnya informasi sentuhan tadi berubah menjadi sebentuk data yang
akan di teruskan ke controller untuk diproses lebih lanjut.
Data yang dihasilkan dari sentuhan ini tentunya adalah data mengenai
posisi tangan anda yang menyentuh sinyal ultrasonik tersebut. Jika ini
dilakukan secara kontinyu dan terdapat banyak sekali sensor gelombang
ultrasonik pada media yang disentuhnya, maka jadilah sebuah perangkat
touchscreen yang dapat anda gunakan.
58
Touch screen jenis ini diklaim sebagai jenis touch screen yang paling
canggih dan memiliki banyak keunggulan daripada kedua jenis touch
screen lainnya. Karena tidak menggunakan bahan pelapis metalik
melainkan sebuah lapisan kaca, maka tampilan dari layar touch screen
jenis ini mampu meneruskan cahaya hingga 90 persen, sehingga lebih
jernih dan terang dibandingkan dengan Resistive Touch Screen. Tanpa
adanya lapisan sensor juga membuat touch screen jenis ini menjadi lebih
kuat dan tahan lama karena tidak akan ada lapisan yang dapat rusak atau
haus ketika di sentuh, tidak ada lapisan yang akan rusak ketika terkena
air, minyak, debu, dan banyak lagi.
Namun touchscreen ini juga bukannya tanpa kelemahan. Meskipun
secara fisik kebal terhadap gangguan elemen-elemen luar, kinerja dari
touch screen ini dapat diganggu oleh elemen-elemen seperti debu, air,
dan benda-benda padat lainnya. Sedikit saja terdapat debu atau benda
lain yang menempel di atasnya maka touch sreen dapat mendeteksinya
sebagai suatu sentuhan. Sensor-sensor ultrasoniknya akan langsung
bekerja dengan baik. Maka itu touch screen jenis ini harus dijaga dengan
ekstra hati-hati. Touch screen jenis ini sangat cocok digunakan pada
ruangan training komputer, keperluan dalam ruangan untuk menampilkan
informasi dengan sangat jernih dan tajam, presentasi dalam ruangan, dan
banyak lagi.
59
3). Capasitive Touch Screen
Touchscreen jenis ini memiliki cara kerja yang cukup rumit, namun sangat
andal dalam ketahanan dan kejernihannya. Capasitive Touch Screen
memiliki sebuah lapisan pembungkus yang merupakan kunci dari cara
kerjanya, yaitu pembungkus yang bersifat kapasitif pada seluruh
permukaannya. Panel touch screen ini dilengkapi dengan sebuah lapisan
pembungkus berbahan indium tinoxide yang dapat meneruskan arus
listrik secara kontiniu untuk kemudian ditujukan ke sensornya.
Lapisan ini dapat memanfaatkan sifat kapasitif dari tangan atau tubuh
manusia, maka dari itu lapisan ini dipekerjakan sebagai sensor sentuhan
dalam touch screen jenis ini. Ketika lapisan berada dalam status normal
(tanpa ada sentuhan tangan), sensor akan mengingat sebuah nilai arus
listrik yang dijadikan referensi. Ketika jari tangan kita menyentuh
permukaan lapisan ini, maka nilai referensi tersebut berubah karena ada
arus-arus listrik yang berubah yang masuk ke sensor. Informasi dari
kejadian ini yang berupa arus listrik akan diterima oleh sensor yang akan
diteruskan ke sebuah controller. Controller ini berfungsi untuk
meneruskan informasi tersebut ke mesin pengalkulasi posisi dari
gangguan atau sentuhan tersebut. Proses kalkulasi posisi akan dimulai di
sini.
Kalkulasi ini menggunakan posisi dari ke empat titik sudur pada panel
touch screen sebagai referensinya. Ketika hasil perhitungannya didapat,
maka koordinat dan posisi dari sentuhan tadi dapat di ketahui dengan
60
baik. Akhirnya informasi dari posisi tersebut akan diintegrasikan dengan
program lain untuk menjalankan sebuah aplikasi.
Capasitive Touch Screen sangat berbeda dengan kedua jenis touch
screen sebelumnya. Touch screen jenis ini baru dapat bekerja jika
sentuhan-sentuhan yang ditujukan kepadanya berasal dari benda yang
bersifat konduktif seperti misalnya jari-jari anda. Tidak seperti Resistive
atau Surface Wave yang dapat disentuh dengan jari tangan ataupun
stylus, touchscreen ini hanya dapat dioperasikan dengan jari saja. Tetapi
dengan adanya sifat seperti ini, maka touchscreen ini tidak mudah
terpengaruh oleh gangguan dari benda-benda lain di atasnya seperti
misalnya debu atau air. Tampilan layarnya pun sangat jernih daripada
jenis Resistive touch screen sehingga sangat cocok untuk digunakan
dalam berbagai keperluan interaksi dalam publik umum seperti misalnya
di restoran, kios elektronik, lokasi Point Of Sales, dan banyak lagi.
61
BAB III
PENGGUNAAN TEKNOLOGI LAYAR SENTUH (TOUCH SCREEN) PADA
TELEPON SELULAR
A. Perkembangan Teknologi Telepon Selular dalam Industri Alat
Telekomunikasi
Perkembangan teknologi di Indonesia dapat dikatakan mengalami kemajuan
yang cukup pesat. Salah satu contohnya adalah perkembangan penggunaan
alat komunikasi seluler atau telepon selular telah mengalami masa
pergantian versi terbaru dalam tempo yang sangat singkat. Hal ini
dikarenakan para produsen alat komunikasi tersebut telah melihat pasar yang
sangat luas di Indonesia, karena Indonesia terkenal sebagai masyarakat
yang konsumtif (pada sebagian golongan masyarakat). Berdasarkan contoh
tersebut, hal positif yang dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa
mayarakat Indonesia telah memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk
mendukung pembentukan masyarakat informasi (dari segi kepemilikan alat
komunikasi).
Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia selalu berjalan dari masa
ke masa. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu
mengadaptasi berbagai teknologi informasi hingga saat ini. Teknologi adalah
hasil penemuan yang memudahkan seseorang dapat saling berhubungan,
berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Pada jaman dahulu sebelum
berkembangnya teknologi, orang-orang di Indonesia harus menempuh jarak
yang jauh untuk mengantarkan sebuah surat atau pesan kepada orang lain,
tetapi hal tersebut tidak berlaku pada jaman sekarang. Perkembangan itu
62
sendiri di Indonesia dimulai dengan Satelit Palapa pada tanggal 9 Juli 1976
yang memudahkan arus komunikasi dan teknologi, yakni telepon, fax, dll.
Perkembangan berikutnya dilanjutkan dengan berkembangnya jaringan
selular, yaitu GSM pertama di Indonesia, yakni sebuah teknologi komunikasi
bergerak yang tergolong dalam generasi kedua (2G). Menurut Menteri Riset
dan Teknologi Hatta Rajasa, melihat hasil penelitian human indeks dari 150
(seratus lima puluh) negara, Indonesia hanya ada di posisi ke 110 (seratus
sepuluh) dari negara yang mengaplikasikan dan menghasilkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang untuk selanjutnya disebut IPTEK.
Sedangkan dari achievement technology, Indonesia menduduki nomer 61
(enam puluh satu) dari 64 (enam puluh empat) negara. Maka dari itu,
Indonesia harus terus menerus berinovasi dan menghasilkan buah karya
atau produk dari IPTEK, sehingga penanaman IPTEK terhadap anak-anak
sebagai generasi penerus harus diupayakan sedini mungkin, sehingga pada
masa yang akan datang Indonesia pasti akan dapat menyaingi
negara-negara lainnya dalam hal teknologi.32
Teknologi telepon selular itu sendiri mulai digunakan tahun 1970 yang diawali
dengan penggunaan mikroprosesor untuk teknologi komunikasi. Dan pada
tahun 1971, jaringan telepon selular pertama kali dibuka di Finlandia yang
bernama ARP. Menyusul kemudian NMT di Skandinavia pada tahun 1981
dan AMPS pada tahun 1983. Penggunaan teknologi analog pada generasi
pertama menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti kapasitas
trafik yang kecil, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel
32
www.detik.com, Perkembangan Teknologi Telepon selular di Indonesia, diakses pada
18 Mei April 2009. Pukul 12.30 WIB
63
sedikit, dan penggunaan spektrum frekuensi yang boros. Selain itu,
meningkatnya jumlah pelanggan tidak bisa ditampung generasi pertama, dan
teknologi 1G hanya bisa melayani komunikasi suara, tidak seperti 2G yang
bisa digunakan untuk SMS. NMT atau Nordic Mobile Telephone adalah
jaringan telepon selular analog yang pertama kali digunakan secara
internasional di Eropa Utara. Jaringan ini beroperasi pada frekuensi 450 MHz
sehingga sering disebut NMT-450, ada juga NMT-900 yang beroperasi pada
frekuensi 900 MHz. Mengingat tuntutan pasar dan kebutuhan akan kualitas
yang semakin baik, lahirlah teknologi generasi ke dua atau 2G. Generasi ini
sudah menggunakan teknologi digital. Teknologi 2G lainnya adalah IS-95
CDMA, IS-136 TDMA dan PDC. Generasi kedua selain digunakan untuk
komunikasi suara, juga bisa untuk SMS dan transfer data dengan kecepatan
maksimal 9.600 bps (bit per second). Sebagai perbandingan, modem yang
banyak digunakan untuk koneksi internet berkecepatan 56.000 bps (5,6
kbps). Kelebihan 2G dibanding 1G adalah selain layanan yang lebih baik,
dari segi kapasitas juga lebih besar. Karena pada 2G satu frekuensi bisa
digunakan beberapa pelanggan dengan menggunakan mekanisme Time
Division Multiple Access (TDMA). Standar teknologi 2G yang paling banyak
digunakan saat ini adalah GSM (Global System for Mobile Communication),
seperti yang dipakai sebagian besar telepon selular saat ini. GSM beroperasi
pada frekuensi 900, 1800 dan 1900 MHz. GSM juga mendukung komunikasi
data berkecepatan 14,4 kbps. Setelah teknologi 2G, lahirlah generasi 2,5 G
yang merupakan versi lebih baik dari generasi kedua. Generasi 2,5 ini
mempunyai kemampuan transfer data yang lebih cepat. Yang terkenal dari
generasi ini adalah GPRS (General Packet Radio Service) dan EDGE.
64
Kemudian, komunikasi seluler mulai beralih kepada generasi berikutnya yang
diprediksikan akan menjadi teknologi komunikasi seluler yang menjanjikan.
Generasi 3 atau 3G merupakan teknologi terbaru dalam dunia seluler.
Generasi ini lebih dikenal dengan sebutan UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System) atau WCDMA (Wideband – Coded Division
Multiple Access). Kelebihan generasi terbaru ini terletak pada kecepatan
transfer data yang mencapai 384 kbps di luar ruangan dan 2 Mbps untuk
aplikasi indoor. Selain itu, generasi ini dapat menyediakan layanan
multimedia seperti internet, video streaming, video telephone, dan lain-lain
dengan lebih baik. Generasi ketiga ini menggunakan teknologi CDMA yang
awalnya muncul dari teknologi militer Amerika Serikat dan dikhususkan pada
standar IS-95. Beberapa paten pada jaringan-jaringan yang ada sekarang
yang berbasis pada teknologi CDMA dimiliki Qualcomm Inc., sehingga
pembuat peralatan membayar royalti. Teknologi CDMA membuat kapasitas
suatu sel menjadi lebih besar dibanding sistem GSM karena pada sistem
CDMA, setiap panggilan komunikasi memiliki kode-kode tertentu sehingga
memungkinkan banyak pelanggan menggunakan sumber radio yang sama
tanpa terjadinya gangguan interferensi dan cross talk. Sumber radio dalam
hal ini adalah frekuensi dan time slot yang disediakan untuk tiap sel. Sistem
komunikasi wireless berbasis CDMA pertama kali digunakan pada tahun
1995 dan sampai sekarang, CDMA merupakan saingan utama dari sistem
GSM di banyak negara. Pada tahun 1999, The International
Telecommunication Union (ITU) memilih CDMA sebagai standar teknologi
untuk generasi ketiga (3G). Varian CDMA yang banyak digunakan adalah
WCDMA dan TD-SCDMA. Pada bulan Mei 2001 sudah terdapat 35 juta
65
pelanggan CDMA di seluruh dunia. Dan pada tahun 2003, terdapat 100 juta
pelanggan yang menggunakan CDMA di seluruh dunia. Kelebihan utama
yang dimiliki generasi ketiga adalah kemampuan transfer data yang cepat
atau memiliki bit rate yang tinggi. Tingginya bit rate yang dimiliki
menyebabkan banyak operator CDMA dapat menyediakan berbagai aplikasi
multimedia yang lebih baik dan bervariasi, dan menjadi daya tarik tersendiri
bagi pelanggan. Saat ini, hanya dengan sebuah telepon selular, kita memiliki
fasilitas kamera, video, komputer, stereo dan radio. Selain itu, berbagai
fasilitas hiburan pun bisa dinikmati seperti video klip, keadaan lalu lintas
secara real time, teleconference, bahkan sekadar memesan tempat di
restoran, cukup dengan menekan tombol di telepon selular. Pada saat kita
duduk di rumah, kita masih bisa melakukan berbagai hal tanpa harus keluar
ruangan, seperti mememeriksa saldo pada bank, memesan makanan dan
lain-lain. Kedepannya, CDMA dan teknologi-teknologi lainnya seperti GSM
akan dibandingkan berdasarkan pada biaya total per pelanggan dari jaringan
infrastruktur dan harga pesawat telepon33.
Berdasarkan pengelompokan produknya, di Indonesia telepon selular,
diarahkan sebagai produk spesifik dengan kategori konsumennya. Adapun
ragam dan kegunaan telepon selular dimaksud mulai telepon selular kategori
fashion, telepon selular multimedia, telepon selular smart.
Telepon selular fashion saat ini, sosoknya tercermin dari desain dan material
khusus yang digunakan untuk mempercantik penampilan handset. Desain
unit telepon selular jenis ini tampak dari layar pembuka key pad yang dibuat
33
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam, Diakses pada tanggal 12 Mei 2009,
Pada pukul 19.00 WIB
66
memutar. Fiturnya pun sangat lengkap, dimulai dari kamera 1,3 megapixel,
efek suara 3D, stereo speaker, video ringtone, koneksi bluetooth & IR.
Kemudian juga telepon selular fashion yang didesain dalam bentuk candy bar
yang dilengkapi fitur kamera 1,3 megapixel, stereo FM, MP3 ringtone, push-
to-talk, X-ress adomessaging, handsfree, dan speaker phone. Ciri khas
telepon selular fashion lainnya adalah variasi warna yang sangat elok seperti
coffe brown dan warm amber.
Kategori telepon selular multimedia adalah telepon selular ini ditujukan untuk
konsumen yang gemar mendengarkan musik dan berbagai macam hiburan
multimedia lainnya. Telepon selular ini dilengkapi dengan jaringan generasi
ketiga (3G) dan handset imaging menarik, Selain itu telepon selular ini ada
pula yang didesain dengan desain putar (swivel) yang menawan. Kapasitas
memorinya dimulai dengan 1Gb dan mampu menampung 200 file-file musik
yang berformat MP3, AAC/AAC+, midi, WAV, XMF. Dengan fitur-fitur sangat
lengkap sepeti stereo musik playback, headphone jack, handsfree, dan HPM-
80. Dilengkapi pula dengan remote control dan dapat men-download music
pilihan. Fitur lain jenis ini dilengkapi inframerah, bluetooth, Java 3 D, graphic
accelelator, macromedia flashlite, dan lain-lain.
Kategori telepon selular smart adalah biasanya memiliki ukuran layar yang
besar yaitu 3.5 inches atau lebih dengan resolusi gambar dimulai 640x360
megapixels, kamera minimal diatas 2 megapixel, ada yang dilengkapi dengan
keyboard qwerty, HSDPA, Wi-Fi, memori onboard minimal diatas 1 GB
dengan standar baterai yang cukup untuk memutar lagu selama berjam-jam.
Telepon selular jenis ini juga dilengkapi dengan fitur layar sentuh TFT
67
resistive touchscreen, dengan 16 MB colors of touch screen dan dilengkapi
dengan jaringan ketiga (3G). Hal ini dilakukan berdasarkan pada sarana
teknologi informasi sebelumnya, yaitu telepon, televisi, radio, komputer
sampai internet yang juga tidak pernah berhenti dari proses inovasi. Oleh
karena itu untuk memenuhi keperluan itu semua maka operator
memperkenalkan teknologi EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
yang menandai masuknya layanan selular generasi ketiga (3G) di Indonesia.
Implementasi perkembangan teknologi tersebut, mengakibatkan
pengembangan ke arah Global System for Mobile Communication (GSM) dari
pada Code Division Multiple Access (CDMA). Penggunaan teknologi EDGE
tersebut, membuat operator seluler dapat memberikan layanan komunikasi
data dengan kecepatan lebih tinggi dibanding GPRS (General Packet Radio
Service), dimana GPRS hanya mampu melakukan pengiriman data dengan
kecepatan sekira 25 Kbps/ begitu juga bila dibandingkan platform lain,
kemampuan EDGE mencapai 3-4 kali kecepatan akses jalur kabel telepon
(biasanya sekira 30-40 Kbps) dan hampir 2 kali lipat kecepatan CDMA 2000
1X yang hanya sekitar 70-80 Kbps34.
Penggunaan layar sentuh (touch screen) pada telepon selular memang telah
menjadi sesuatu yang fenomenal, karena fitur layar sentuh (touch screen) ini
dahulu hanya ada pada PDA (Personal Digital Assistant) dan termasuk
kedalam sebuah fitur yang istimewa. Akan tetapi seiring dengan
perkembangan teknologi maka teknologi layar sentuh pun kini hadir di
34
http://id.wikipedia.org/wiki/Peralatan_bergerak, diakses pada tanggal 12 Mei 2009,
Pada pukul 17.00 WIB
68
telepon selular. Jenis-jenis teknologi layar sentuh (touch screen) itu sendiri
telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.
B. Peranan Pemerintah dalam Mengatur Pengalihan Hak Paten Teknologi
Layar Sentuh (Touch Screen)
Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum di bidang paten
secara khusus dan perlindungan hukum mengenai hak kekayaan intelektual
secara umum yaitu, diawali dengan meratifikasi beberapa konvensi
internasional dan ikut aktif dalam beberapa perundingan diantaranya, pada
tahun 1950 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah perjanjian
internasional dibidang hak kekayaan industri. Kemudian Indonesia ikut ambil
bagian dalam Putaran Uruguay sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1994,
yang merupakan rangkaian terakhir perundingan perdagangan multilateral.
Indonesia juga menjadi peserta perundingan-perundingan Perjanjian World
Trade Organization yang selanjutnya disebut WTO. Perjanjian tersebut
kemudian melahirkan Trade Related Intellectual Property Rights yang
selanjutnya disebut TRIPs. TRIPs hanya sebagian dari keseluruhan sistem
perdagangan yang diatur WTO. Selain menjadi anggota WTO, Indonesia juga
ikut serta dalam Organisasi HaKI Dunia yaitu, World Intellectual Property
Organization atau disingkat menjadi WIPO. WIPO sendiri beberapa kali
mengadakan perundingan yang kemudian menghasilkan WIPO Copyright
Treaty yang kemudian disebut WCT. WCT merupakan kemajuan besar yang
pertama dalam hukum HaKI internasional sejak dicetuskannya TRIPs dan
Indonesia adalah negara pertama yang meratifikasi perjanjian tersebut35.
35
Lindsey BA Tim, Blit dan Eddy Damian, Op. Cit, Hlm 25.
69
Berasal dari perjanjian dan perundingan tersebut Indonesia secara nyata
berusaha memberikan perlindungan hukum dibidang HaKI yaitu dengan
meratifikasi dan membentuk undang-undang yang berkaitan dengan bidang
HaKI.
Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang
Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
Berdasarkan hukum internasional, persetujuan internasional yang telah
diratifikasi merupakan hukum nasional bagi negara itu sendiri36. Hal tersebut
menjadi dasar bagi peraturan lainnya terutama Undang-Undang Nomor 14
tahun 2001 tentang Paten dan undang-undang lainnya dibidang hak
kekayaan intelektual.
Pemerintah selaku regulator telah telah berupaya untuk menjalankan
perannya dibidang Hak Kekayaan Intelekual terutama bidang Paten
mengenai pengaturan pengalihan Hak Paten Teknologi Layar Sentuh (Touch
Screen) yang dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten yaitu dalam Pasal 1 angka 13.
Rumusan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena hingga saat ini Peraturan
Pemerintah tersebut belum ada maka segala ketentuan mengenai perjanjian
lisensi wajib dibuat dan tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur
36
Achmad Zen Umar Purba, Loc. Cit
70
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kesepakatan para pihak,
selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya yang
berlaku. Termasuk rumusan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten yang dilarang dicantumkannya ketentuan dalam
perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang secara langsung maupun
tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian
Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya
dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut. Oleh
karena itu Kantor Paten memiliki hak untuk menolak pencatatan lisensi paten
atas perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut. Larangan dalam
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dapat
membawa konsekuensi tidak terlindunginya perjanjian lisensi tersebut37. Oleh
karena itu, kedepannya diperlukan adanya perbaikan mengenai pengaturan
perjanjian lisensi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang
Paten agar pengalihan hak paten berdasarkan perjanjian lisensi kedepannya
mendapatkan perlindungan hukum.
Di Indonesia sendiri, saat ini lisensi Hak Paten teknologi Layar Sentuh (Touch
Screen) dipegang oleh Motorola Inc. yang didaftarkan di Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Paten pada tahun 2003 dan telah
dipublikasikan pada tahun 2005. Penemunya adalah Morton Bruce Mc Kay
dan Rollins Thomas James yang berasal dari Amerika Serikat.
37
Gunawan Widjadja, Loc Cit.
71
Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali
permasalahan-permasalahan yang timbul dari penerapan teknologi Layar
Sentuh (touch screen) yang diaplikasikan terhadap produk yang dihasilkan
oleh produsen alat telekomunikasi. Salah satu contoh permasalahannya
adalah mengenai teknologi Layar Sentuh (Touch Screen) yang diterapkan
pada produk Nokia terbaru yaitu Nokia 5800 Express Music, dalam kaitannya
dengan pemegang lisensi hak paten teknologi Layar Sentuh (Touch Screen)
di Indonesia yang dipegang oleh Motorola Inc. Penerapan teknologi Layar
Sentuh (Touch Screen) tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum
terutama yang berkaitan dengan izin dari pemegang lisensi paten pada
teknologi tersebut. Hal ini merupakan sesuatu hal yang tidak melanggar
hukum, karena dalam bidang Hak Kekayaan intelektual mengenal istilah hak
prioritas yaitu hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal
dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of
Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organitation
untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal
merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu
dari kedua perjanjian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut38. Hal yang harus
dilakukan oleh pihak Motorola Inc. selaku pemegang Lisensi Paten teknologi
layar sentuh (touch screen) di Indonesia adalah melakukan perjanjian lisensi
dengan pihak Nokia terkait dengan Paten teknologi tersebut. Hal itu untuk
menghindari terjadinya sengketa atau permasalahan hukum dikemudian hari.
38
Wawancara yang dilakukan dengan Tety Yuniar Andriati., Kasubag. Tata Usaha
Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan
HAM, pada tanggal 29 Mei 2009, Pukul 10.00 WIB
72
BAB IV
ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGALIHAN HAK PATEN TEKNOLOGI
LAYAR SENTUH (TOUCH SCREEN) BERDASARKAN PERJANJIAN
LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG PATEN
A. Pengalihan Hak Paten antara Motorola Sebagai Pemegang Lisensi
Teknologi Layar Sentuh (Touch Screen) Dengan Nokia Selaku Pemohon
Lisensi Teknologi Layar Sentuh (Touch Screen) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
Lisensi merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau
kewajiban. Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang HaKI dalam
memilih untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak
ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang
Lisensi untuk eksploitasinya. Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak
yang melahirkan suatu perikatan, yang dapat bersifat ekslusif dan non
ekslusif. Sebagai suatu perikatan pemberian lisensi ini memberikan hak
kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi. Secara
umum dapat dikatakan bahwa kontra prestasi yang diharapkan oleh pemberi
lisensi dari penerima lisensi tersebut adalah suatu bentuk pembayaran (yang
disebut dengan license fee atau Royalti).
73
Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang
Paten menjelaskan, bahwa:
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain
yang berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Paten yang diberi perliindungan dalam jangka waktu dan
syarat tertentu”.
Berdasarkan isi pasal tersebut, maka terdapat jenis-jenis Lisensi Paten yaitu:
a. Lisensi Ekslusif
Penerima lisensi memiliki hak tunggal, membuat, mempergunakan atau
menjual produk paten.
b. Lisensi Non Eksklusif
Penerima hak lisensi, membuat hak untuk mempergunakan temuan
tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak lain.
c. Lisensi Silang
Pemegang paten memberikan lisensi kepada pihak lain, sebaliknya pihak
lain juga memberi lisensi.
d. Paket Lisensi
Pemegang paten membuat perjanjian lisensi dalam satu paket.
e. Dalam satu Pool (disamakan)
Biasanya jenis paket ini berlaku untuk perusahaan kecil39.
Motorola selaku pemegang lisensi paten teknologi layar sentuh (touch
screen) berkewajiban memberikan lisensi patennya terhadap pihak lain yang
ingin memanfaatkan Teknologi Layar Sentuh (Touch Screen) di Indonesia.
Salah satunya kepada Nokia yang memasarkan produk telepon seluler Nokia
39
Sentosa Sembiring, Op. Cit, Hlm 30
74
5800 xpress music di Indonesia yang dilengkapi dengan Teknologi Layar
Sentuh (Touch Screen). Lisensi yang diberikan kepada pihak Nokia adalah
Lisensi Eksklusif yaitu penerima lisensi memiliki hak tunggal, membuat,
mempergunakan atau menjual produk paten. Artinya dengan mendapatkan
Lisensi Ekslusif, Nokia berhak membuat, mempergunakan atau menjual
produknya di Indonesia, akan tetapi Nokia berkewajiban membayar royalti
kepada pihak Motorola sebagai pemegang hak paten teknologi tersebut di
Indonesia.
Lisensi diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 73, dan Pasal 74 sampai Pasal
87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Paten. Rumusan yang
diberikan dalam Pasal 69, menyatakan bahwa:
“(1). Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lain
berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2). Kecuali jika diperjanjikan lalin, maka lingkup lisensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, berlangsung selama jangka waktu lisensi
diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia.”
Ini berarti Lisensi Paten memberikan hak kepada pemegang lisensi untuk :
a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau
diserahkan produk yang diberi paten;
75
b. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi
paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a.
c. Dalam hal paten proses, melarang pihak lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor produk yang semata-mata
dihasilkan dari penggunaan paten-proses40.
Motorola selaku pihak yang memegang lisensi paten teknologi layar sentuh
(touch screen), berkewajiban memberikan lisensi patennya kepada Nokia
baik itu dalam hal paten produk yang mencakup membuat, menggunakan,
menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk
dijual atau diserahkan produk yang diberi paten, maupun dalam hal paten
proses yang termasuk menggunakan proses produksi yang diberi paten
untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dalam paten
produk. Nokia selaku penerima Lisensi berkewajiban menjalankan Lisensi
yang sudah didapat dengan sebaik-baiknya dan membayar royalti kepada
Motorola sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Pemberian lisensi oleh Motorola kepada Nokia, tidak secara hukum melarang
Motorola, sebagai pemegang paten untuk tetap melaksanakan sendiri paten
yang dimiliki olehnya, termasuk juga untuk memberikan lisensi lebih lanjut
kepada pihak ketiga lainnya untuk tetap melaksanakan hak paten
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 sebagaimana yang telah
disebutkan diatas.
40
Gunawan Widjadja, Op. Cit, Hlm 58.
76
Pasal 70 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menentukan
bahwa pemegang paten untuk tetap melaksanakan sendiri atau memberi
lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan hak paten tersebut
dalam Pasal 16.
Artinya, Nokia selaku penerima lisensi paten teknologi layar sentuh (touch
screen) dapat memberikan lisensi paten tersebut kepada pihak ketiga atau
pihak lain untuk melaksanakan lisensi paten tersebut.
Pasal 72 ayat (1) mewajibkan perjanjian lisensi untuk dicatatkan pada Kantor
Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten. Atas pencatatan tersebut,
maka mereka yang mencatatkan paten dikenakan biaya pencatatan.
Perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten, maka perjanjian lisensi
tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Pengalihan Lisensi Paten Teknologi Layar Sentuh (touch screen) antara
Motorola dengan Nokia, harus didaftarkan pada Kantor Paten dan dimuat
dalam Daftar Umum paten. Perihal biaya yang dikenakan atas pancatatan
tersebut, dapat dirundingkan oleh kedua belah pihak. Apabila pengalihan
lisensi tersebut tidak dicatatkan maka tidak akan mempunyai akibat hukum.
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang
menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena hingga saat ini Peraturan
Pemerintah tersebut belum ada maka segala ketentuan mengenai perjanjian
lisensi wajib dibuat dan tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur
77
dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan kesepakatan para pihak, selama
tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku.
Di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1313 Jo.
Pasal 1320 Jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hal
itu berarti pengalihan hak paten berdasarkan perjanjian lisensi harus tunduk
mengikuti kepada ketiga pasal tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW), menyatakan bahwa:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”
Hal itu menyiratkan bahwa perjanjian lisensi paten teknologi layar sentuh
(touch screen) dapat dilakukan kepada satu orang atau lebih.
Dalam prakteknya lisensi dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang menjadi
landasan hukum bagi pihak pemegang lisensi untuk melaksanakan
perbuatan (lisensi/pengalihan hak paten). Isi perjanjian hanya dibuat
berdasarkan kesepakatan para pihak dan harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian. Berikut ini adalah syarat sahnya perjanjian:
Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),
menyatakan bahwa:
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”
78
1. Sepakat artinya adalah:
a. Besarnya royalti harus ditentukan oleh kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian lisensi pengalihan hak paten teknologi layar
sentuh;
b. Cara pembayaran royaltinya harus ditentukan oleh kedua belah pihak
yang mengadakan perjanjian lisensi pengalihan hak paten teknologi
layar sentuh;
c. Lamanya lisensi paten yang akan diallihkan tersebut.
2. Kecakapan artinya adalah:
a. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus cakap dalam
melakukan perbuatan hukum;
b. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus dapat
mempertanggungjawabkan kontrak yang telah disepakati;
c. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan
kontrak yang telah disepakati.
3. Suatu hal tertentu artinya adalah hak paten yang akan dialihkan yaitu
paten teknologi layar sentuh (touch screen) harus dapat dijadikan sebagai
objek dalam perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal artinya adalah lisensi paten teknologi layar
sentuh (touch screen) yang akan dialihkan tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan
kesusilaan.
Berdasarkan pada penjelasan diatas, menyiratkan apabila salah satu dari
syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian lisensi pengalihan hak paten
79
teknologi layar sentuh (touch screen) tidak akan mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat dan batal demi hukum.
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),
menyatakan bahwa:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.”
Hal itu menyiratkan, bahwa sesungguhnya kesepakatan perjanjian lisensi
pengalihan hak paten teknologi layar sentuh (touch screen) berlaku sebagai
undang-undang bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang
dilarang dicantumkannya ketentuan dalam perjanjian lisensi yang memuat
ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan
akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan
yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan
mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan
penemuan yang diberi paten tersebut. Oleh karena itu Kantor Paten memiliki
hak untuk menolak pencatatan lisensi paten atas perjanjian lisensi yang
memuat ketentuan tersebut. Dimuatnya larangan Pasal 71 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dapat membawa konsekuensi tidak
terlindunginya perjanjian lisensi tersebut41.
Pengalihan Paten Teknologi Layar Sentuh (touch screen) berdasarkan
perjanjian lisensi antara Motorola dengan Nokia dapat dilakukan dengan
41
Gunawan Widjadja, Ibid, Hlm 59.
80
melihat kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu
mengenai “Asas Kebebasan Berkontrak”. Hal ini dikarenakan sampai saat ini
belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus
mengenai pengalihan hak paten berdasarkan perjanjian lisensi. Artinya
pengaturan perjanjian antara kedua belah pihak sepenuhnya berdasarkan
pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemerintah selaku regulator
yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
berhak menolak pencatatan lisensi paten atas perjanjian lisensi yang
dilakukan oleh kedual belah pihak yaitu Motorola dan Nokia apabila dapat
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat
pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam
menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang
berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut
Ketentuan mengenai Lisensi Wajib diatur dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten Pasal 74 hingga Pasal 87. Menurut Pasal 74,
Lisensi Wajib diartikan sebagai lisensi untuk melaksanakan Paten yang
diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan
Intelektual. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh setiap orang setelah
lewatnya angka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal
pemberian paten dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak atas
Kekayaan Intelektual. Keputusan pemberian lisensi wajib harus diberikan
dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan
diajukan.
81
Permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan jika paten yang diberikan
perlindungan tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak
sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang Paten Teknologi Layar Sentuh
(touch screen) di Indonesia yaitu Motorola atau dilaksanakan dalam bentuk
dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Artinya
permohonan lisensi wajib juga dapat diajukan meskipun paten telah
dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten atau pemegang lisensi
paten tersebut. Lisensi wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan
bersamaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha yang
menggunakan paten yang bersangkutan atau karena pewarisan. Lisensi
wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syarat pemberiannya
dan ketentuan lainnya terutama mengenai jangka waktu dan harus dilaporkan
kepada Kantor Paten untuk dicatat dimuat dalam Daftar Umum Paten.
Lisensi wajib berakhir dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan
dalam pemberiannya, dibatalkan atau dalam hal pemegang lisensi wajib
menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor Paten
sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Kantor Paten mencatat Lisensi wajib
yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku daftar Umum Paten,
mengumumkan dalam berita resmi Paten dan memberitahukannya secara
tertulis kepada pemegang paten serta Pengadilan Negeri yang memutuskan
pemberiannya. Batal atau berakkhirnya lisensi wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 dan Pasal 84 berakibat pulihnya hak pemegang paten atas
paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya dalam
Daftar Umum Paten.
82
Atas permintaan pemegang paten, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan
Intelektual dapat membatalkan lisensi wajib yang semula diberikan apabila :
(1) Alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak ada
lagi;
(2) Penerima lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut
atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera
melaksanakannya;
(3) Penerima lisensi wajib tidak lagi menaati syarat dan ketentuan lainnya
termasuk kewajiban pembayaran royalti yang ditetapkan dalam
pemberian lisensi wajib.
Kemudian pembatalan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Paten dan
diumumkan dalam pemberian lisensi wajib42.
42
Gunawan Widjadja, Ibid, Hlm 63.
83
B. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14
tahun 2001 Tentang Paten terhadap Motorola selaku pemegang Hak
Paten Teknologi Layar Sentuh (touch screen)
Pemerintah selaku regulator berupaya untuk memberikan perlindungan
hukum terhadap teknologi layar sentuh (touch screen) melalui Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Hal ini dimaksudkan agar
pemegang hak paten atas teknologi tersebut merasa aman dalam melakukan
kegiatannya di Indonesia dan terjamin hak-haknya. Pada dasarnya segala
macam invensi dapat dipatenkan selama invensi tersebut berguna dan belum
ada dalam lapangan teknologi yang bersangkutan. Menurut Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Paten diberikan untuk invensi
yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam
industri. Paten akan diberikan dengan syarat, inventor harus mengungkapkan
seluruh rahasia invensinya termasuk contoh bagaimana sebaiknya
menjalankan invensi tersebut yang tertuang dalam spesifikasi paten yang
diajukan. Hal ini berguna bagi negara dalam hal alih teknologi. Sesuai
dengan konsep Mochtar Kusumaatmadja yaitu teori pembangunan yang
terdapat dalam GBHN Tahun 1973, GBHN Tahun 1978 dan GBHN Tahun
1993 yaitu:
1. GBHN Tahun 1973 yaitu, “Bahwa hukum tidak boleh menghambat proses
moderenisasi”.
2. GBHN Tahun 1978 yaitu, “Hukum dapat berfungsi sebagai sarana
Pembangunan”.
84
3. GBHN Tahun 1993 yaitu, “Hukum dapat berfungsi sebagai sarana
rekayasa kemasyarakatan”.
Berkaitan dengan teknologi layar sentuh (touch screen), teknologi layar
sentuh (touch screen) bukan termasuk kedalam teknologi baru karena sudah
tercipta sejak tahun 1971 dan sudah digunakan secara luas pada tahun
1990-an, Teknologi touch screen terus berkembang dari waktu ke waktu.
Pada awalnya teknologi ini dipatenkan oleh pihak-pihak tertentu, pada sekitar
tahun 1980-an hak paten tersebut telah berakhir dan teknologi ini menjadi
milik umum yang bebas dikembangkan. Oleh karena itu, teknologi ini cukup
banyak berkembang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pada dasarnya
teknologi layar sentuh (touch screen) yang di aplikasikan pada telepon
genggam itu sendiri adalah pengembangan dari teknologi layar sentuh (touch
screen) terdahulu. Oleh karena itu dalam hak paten, teknologi touch screen
pada telepon genggam tersebut termasuk kedalam paten sederhana43.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten,
Perlindungan Paten dengan Paten sederhana memiliki perbedaan dalam hal
perlindungan hukumnya yaitu:
43
www.bloraku.com, Aplikasi layar sentuh pada peralatan elektronik jaman modern,
diakses pada tanggal 21 Mei 2009, Pukul 15.00 WIB.
85
No. KETERANGAN PATEN PATEN
SEDERHANA
1. Jumlah Klaim Invensi atau beberapa Invensi
Invensi yang
merupakan
satu kesatuan invensi
2. Masa Perlindungan 20 Th terhitung sejak 10 Th terhitung
tanggal penerimaan sejak tanggal
penerimaan
paten
3. Pengumuman 18 bulan setelah 3 bulan setelah
Permohonan penerimaan tanggal
penerimaan
4. Jangka waktu mengajukan 6 bulan sejak 3 bulan
Keberatan diumumkan terhitung sejak
diumumkan
5. Yang diperiksa dalam Kebaruan (novelty) Kebaruan
Pemeriksaan suntantif langkah inventif, dan (novelty),
dapat diterapkan dalam dapat
industry diterapkan
dalam bidang
industry
6. Lama pemeriksaan 36 bulan terhitung 24 bulan
Subtantif sejak terhitung sejak
tanggal penerimaan tanggal
Permohonan penerimaan
pemeriksaan permohonan
Subtantif pemeriksaan
subtantif
7. Objek paten Produk atau proses Produk atau
proses
Cara untuk menjamin kelangsungan paten tersebut dari tahun ke tahun yaitu,
pemegang paten harus membayar biaya. Berdasarkan Pasal 115 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyatakan bahwa paten
dinyatakan batal demi hukum jika kewajiban membayar biaya tahunan tidak
dipenuhi selama tiga tahun berturut-turut. Berarti pemegang paten teknologi
layar sentuh (touch screen) di Indonesia yaitu Motorola harus membayar
biaya setiap tahun walaupun pemegang paten tersebut belum tentu
menggunakan hak patennya tersebut untuk memproduksi suatu produk
86
misalnya. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi Motorola untuk memberikan
lisensi patennya kepada pihak lain yaitu Nokia melalui perjanjian lisensi.
Perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis dan didaftar di Kantor
Paten serta dimuat dalam Daftar Umum Paten. Perjanjian lisensi seharusnya
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pihak yang akan membayar tahunan untuk kelangsungan paten;
2. Pihak yang akan menangani jika ada gugatan terhadap pelanggaran
paten;
3. Adanya jaminan dari pemegang paten bahwa invensi yang dipatenkan
adalah baru;
4. Adanya jaminan dari pemberi lisensi bahwa patennya sah menurut
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
Kemudian dalam Pasal 16, 17 dan 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 Tentang Paten menyebutkan mengenai bentuk-bentuk perlindungan
paten, yaitu:
“Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang
dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,
menjual, mengimpor, menyerahkan, memakai, meyediakan untuk dijual atau
disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.”
“Paten Indonesia tidak dapat mencegah pembuatan invensi paten itu di
Negara lain.”
“Paten Indonesia melarang impor dan penjualan produk dari luar negeri
apabila produk itu dipatenkan dan dibuat di Indonesia.”
87
Berdasarkan ketentuan ketiga pasal tersebut dapat diartikan bahwa
pemegang paten dalam hal ini Motorola memiliki hak untuk melarang orang
lain tanpa persetujuannya mengimpor produk yang dipatenkan dengan syarat
produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang
dilindungi oleh paten. Hal tersebut untuk memberikan rasa aman kepada
pemegang paten di Indonesia khususnya pihak Motorola selaku pemegang
paten teknologi layar sentuh (touch screen) di Indonesia.
Apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan Hak Paten yang dipegang
oleh seseorang di Indonesia, maka pemegang Hak Paten tersebut dapat
menyelesaikan sengketanya tersebut melalui 2 (dua) jalur, yaitu :
1. Penyelesaian sengketa melalui Litigasi ataupun pengadilan. Penyelesaian
sengketa melalui jalur Litigasi ini dibedakan melalui dua cara yaitu secara
perdata dan secara pidana.
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi atau Alternatif
Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase.
Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dengan cara perdata, pemegang
hak paten dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.
Penyelesaian sengketa secara perdata biasanya diselesaikan melalui ganti
rugi. Pengadilan dapat memutuskan sengketa tesebut dengan melihat
kepada unsur novelty (penemuan baru) dan tanggal permohonan karena
dalam HaKI menganut sistem first to file yaitu pihak yang dianggap paling
pertama mendaftarkan. Akan tetapi apabila salah satu pihak merasa kurang
puas dan dapat menunjukkan bukti bahwa mereka yang menemukan
pertama kali teknologi tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai
88
dasar gugatan di Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, terhadap putusan Pengadilan Niaga,
para pihak hanya dapat mengajukan kasasi.
Apabila terdapat unsur pidana dalam pelanggaran tersebut, maka
penyelesainnya dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri dengan dilakukan
penyidikan terlebih dahulu oleh penyidik. Penyidik berdasarkan Pasal 129
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yaitu:
“Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya
meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan tindak pidana di bidang
Paten.
Sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi tidak menutup kemungkinan
juga untuk menggunakan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan
pelanggaran tersebut. Misalnya adalah pelanggaran terhadap persaingan
tidak sehat untuk menentukan sanksi pidanya dapat menggunakan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Larangan Praktek
Monopoli dan Undang-Undang Persaingan Tidak Sehat.
Berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang
Paten, selain Pengadilan Niaga para pihak juga dapat menyelesaikan
sengketa tersebut melalui jalur non Litigasi atau Alternatif Penyelesaian
Sengketa atau Arbitrase yaitu melalui Pengadilan Arbitrase atau Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang nomor 30
tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase,
89
“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak
yang bersengketa”. Pasal 1 Angka 3 undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase menyatakan, “Perjanjian arbitrase adalah suatu
kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu
perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau suatu
perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadinya
sengketa. Artinya, apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur Non
Litigasi yaitu melalui Arbitrase, maka harus ada kesepakatan antara kedua
belah pihak dalam hal ini adalah pihak pemegang hak paten dan pemegang
lisensi yang dituangkan melalui suatu perjanjian Arbitrase baik itu merupakan
bagian dari perjanjian secara perdata antara kedua belah pihak sebelum
terjadinya sengketa ataupun perjanjian tersendiri setelah terjadinya sengketa.
Selanjutnya menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, menyatakan bahwa,
“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak
melalui alternatif penyesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik
dengan menyelesaikan secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Artinya, selain
melalui arbitrase penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur
alternatif penyelesaian sengketa, diantaranya:
1) Melalui Negosiasi;
2) Melalui Mediasi, dan;
3) Melalui Konsiliasi
90
Penyelesaian sengketa melalui salah satu dari 3 (tiga) macam alternatif
penyelesaian sengketa tergantung kepada kesepakatan tertulis masing-
masing pihak yang bersengketa.
Kaitannya dengan pemegang hak paten teknologi (touch screen) di Indonesia
yaitu Motorola, apabila terjadi sengketa dengan pihak Nokia selaku
pemegang lisensi hak paten tersebut, maka dapat diselesaikan dengan jalur
non litigasi atau diluar jalur pengadilan yaitu melalui Arbitrase atau Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia sendiri, terdapat Badan Arbitrase
Indonesia (BANI) yang menangani penyelesaian sengketa melalui jalur
Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang yang
mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Ada beberapa keuntungan
apabila penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan melalui Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, yaitu:
1) Tidak memerlukan biaya yang banyak dibandingkan dengan
penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.
2) Penyelesaian sengketa tidak memakan waktu yang lama.
3) Kemungkinan tercapainya hasil win-win solution.
4) Kerahasiaan masing-masing pihak yang bersengketa terjaga (terhindar
dari publisitas).
5) Hukum acara arbitrase bersifat fleksibel.
6) Putusannya bersifat final dan binding (mengikat)
7) Terjaganya hubungan baik antara kedua belah pihak yang saling
bersengketa.
91
8) Hasil putusan diambil oleh orang yang ahli.
Hasil putusan melalui jalur non litigasi yaitu melalui Alternatif Penyelesaian
Sengketa atau Arbitrase biasanya berupa ganti kerugian sesuai dengan yang
sudah disepakati.
Pasal 125 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
menjelaskan bahwa para pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan
Penetapan Sementara Pengadilan.
Pengaturan HaKI di Indonesia dipengaruhi juga oleh Traktat Hukum Paten
(Patent Law Treaty) yang salah satu dari isi Traktat tersebut adalah setiap
negara tetap memberlakukan hak-hak yang diperoleh melalui Konvensi Paris
yaitu salah satunya adalah Hak Prioritas. Hak Prioritas itu sendiri adalah hak
pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang
tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau
Agreement Establishing the World Trade Organitation untuk memperoleh
pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal
prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian
tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan
Paris Convention tersebut. Kaitannya dengan kasus Motorola selaku
pemegang hak paten teknologi layar sentuh (touch screen) di Indonesia
dengan pihak Nokia yang memasarkan produknya yaitu Nokia 5800 di
Indonesia merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan. Inilah salah satu
kekurangan dari Pengaturan HaKI di Indonesia yang masih mengenal Hak
Prioritas dalam pengaturannya. Diketahui, Nokia juga telah mendaftarkan
teknologi layar sentuh (touch screen) pada produk telepon selularnya melalui
92
UPSTO yaitu Kantor Paten Di Amerika Serikat. Sehingga pengumuman di
Amerika Serikat tersebut merupakan pengumuman di Indonesia juga. Hal ini
dapat mengakibatkan ketidakjelasan pemegang hak paten teknologi layar
sentuh di Indonesia.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
menyebutkan bahwa barang siapa yang telah menjalankan sebuah invensi
pada saat invensi serupa dimintakan paten oleh pihak lain, orang tersebut
tetap menjalankan invensi tersebut sekalipun terhadap invensi yang sama
tersebut diberi paten. Artinya, dalam kasus ini apabila memang terbukti pihak
Nokia yang terlebih dahulu menjalankan teknologi layar sentuh (touch
screen) yang diterapkan dalam produk telepon selular yang dipasarkan di
Indonesia, berarti Nokia tetap dapat menjalankan kegiatannya tersebut
sekalipun terhadap invensi yang sama telah diberi paten. Akan tetapi Nokia
tetap harus melakukan perjanjian lisensi mengenai pengalihan hak paten
teknologi layar sentuh (touch screen) dengan Motorola selaku pemegang hak
paten teknologi tersebut.
93
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka dapat
diambil simpulan sebagai berikut :
1. Pengalihan Hak Paten antara Motorola Sebagai Pemegang Lisensi
Teknologi Layar Sentuh (Touch Screen) Dengan Nokia Selaku Pemohon
Lisensi Teknologi Layar Sentuh (Touch Screen)
Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten Pengalihan Hak Paten yang diberikan oleh Motorola selaku
pemegang Hak Paten teknologi Layar Sentuh (Touch Screen) di Indonesia
kepada Nokia selaku pemohon termasuk ke dalam lisensi eksklusif yaitu,
penerima lisensi memiliki hak tunggal, membuat, mempergunakan atau
menjual produk paten. Rumusan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten, menjelaskan akibat belum adanya Peraturan Pemerintah
yang mengatur mengenai perjanjian lisensi hingga saat ini, maka segala
ketentuan mengenai perjanjian lisensi wajib dibuat dan tunduk pada ketentuan
umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan
kesepakatan para pihak, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan
hukum lainnya Artinya pengalihan Paten Teknologi Layar Sentuh (touch
screen) berdasarkan perjanjian lisensi antara Motorola dengan Nokia dapat
94
dilakukan dengan melihat kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14
tahun 2001 Tentang Paten terhadap Motorola selaku pemegang Hak
Paten Teknologi Layar Sentuh (touch screen)
Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16, 17 dan 19
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Berdasarkan
ketentuan ketiga pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemegang paten dalam
hal ini Motorola memiliki hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya
mengimpor produk yang dipatenkan dengan syarat produk tersebut telah
dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi oleh paten.
Apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan Hak Paten yang dipegang
oleh seseorang di Indonesia, maka pemegang Hak Paten tersebut dapat
menyelesaikan sengketanya tersebut melalui 2 (dua) jalur, yaitu :
a. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ataupun pengadilan. Penyelesaian
sengketa melalui jalur litigasi ini dibedakan melalui dua cara yaitu secara
perdata dan secara pidana.
b. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau alternatif
penyelesaian sengketa atau arbitrase.
B. SARAN
1. Sebagai anggota aktif dari World Trade Organization (WTO), Indonesia harus
turut serta mewujudkan ketertiban dunia dengan melaksanakan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten sebagai konsekuensi dari
95
Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights yang
diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia, sehingga para inventor dapat terlindungi haknya dengan baik.,
2. Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa apabila belum ada aturan
secara khusus terhadap pengaturan pengalihan hak paten berdasarkan
perjanjian lisensi, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan selain
dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai
dasar hukum, hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat. Kedepannya, pemerintah harus memperbaiki
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, agar pengaturan
mengenai pengalihan hak paten berdasarkan perjanjian lisensi dapat lebih
jelas.
3. Apabila terjadi sengketa antara dua belah pihak, sebaiknya diselesaikan
melalui jalur non litigasi yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau
Arbitrase agar dapat tercapai keputusan yang saling menguntungkan (win-
win solution).
