Contoh - Download Now DOC by ns42j3

VIEWS: 130 PAGES: 24

									                    MATA KULIAH : AKUNTANSI PERPAJAKAN

                    MODUL 6. BIAYA DAN PENGELUARAN (Lanjutan)

                    Dosen : Muhammad Laras, SE, Ak, MM




          Akuntansi Perpajakan
‘12   1                                        Pusat Pengembangan Bahan Ajar
          Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                               Universitas Mercu Buana
Fiskal Luar Negeri (FLN)
No.390/KMK.04/2000, KEP-535/PJ/2000
Orang pribadi yang akan pergi dari wilayah Indonesia keluar negeri dibedakan antara:
a.       Yang tidak wajib membayar FLN - No.555/KMK.04/2000
b.       Yang wajib membayar FLN:
             Lewat udara sebesarRp 1.000.000
             Lewat laut sebesar Rp 500.000


FLN merupakan angsuran pembayaran PPh (tidak Final):
        FLN       atas   nama        pegawai         qq     nama      dan      NPWP         perusahaan,      yang     dibayar
         perusahaan          untuk         pegawai          yang      ditugaskan            ke     LN    merupakan       PPh
         Pasal       25       perusahaan.             Bukti        FLN        ditulis       nama/NPWP          Penanggung
         Pajak
        FLN       atas      nama          keluarga         pegawai         bukan        merupakan         PPh-Pasal       25
         perusahaan.
        FLN       yang      dibayar        sendiri        oleh    pegawai          tidak        dapat   dikreditkan    padal
         PPh-Pasal         21,      tapi     dapat         dikreditkan      pada        SPT.       Tahunan     PPh      orang
         pribadi pegawai yang bersangkutan.


SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN.
Pasal 9 (1) UU NO.17/2000:
Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang
berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang perpajakan dibidang perpajakan, tidak dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto,antara lain:
Pasal 7 UU. No.28 Tahun 2007.
Atas keterlambatan atau tidak menyampaikan                                  SPT dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar:
            Rp      500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN;
            Rp     100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya;
            Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan;
            Rp     100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh. WP Orang Pribadi.




                      Akuntansi Perpajakan
     ‘12       2                                                   Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                      Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                   Universitas Mercu Buana
KERUGIAN KARENA PENGALIHAN HARTA
Kerugian yang diderita karena penjualan atau pengalihan barang dan/atau hak yang dimiliki dan
dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak
digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebagai
contoh, segala biaya yang menyangkut rumah dinas yang disediakan untuk pegawai
perusahaan dalam rangka pemberian kenikmatan, tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal.
Demikian pula apabila rumah dinas tersebut dijual rugi maka kerugian tersebut tidak boleh
dikurangkan sebagai biaya fiskal. Ketentuan ini yang membedakan antara perpajakan
dengan akuntansi komersial.


PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Pasal 3 PP. No. 138 Tahun 2000:
(1) Pajak         Masukan            yang        tidak       dapat         dikreditkan             berdasarkan          ketentuan
   Pasal         9     ayat      (8)        Undang-undang            Pajak       Pertambahan            Nilai    Barang          dan
   Jasa          dan     Pajak         Penjualan          atas     Barang        Mewah         dapat        dikurangkan          dari
   penghasilan bruto, kecuali:
    a.   Pajak         Masukan          sebagaimana              dimaksud       dalam        Pasal      9     ayat      (8)     huruf
         f       dan       huruf        g     Undang-undang                Pajak        Pertambahan             Nilai         Barang
         dan         Jasa      dan      Pajak       Penjualan         atas      Barang        Mewah,         sepanjang          tidak
         dapat          dibuktikan           bahwa         Pajak       Masukan           tersebut       benar-benar             telah
         dibayar;
    b.   Pajak          Masukan             berkenaan            dengan        pengeluaran             yang      tidak         dapat
         dikurangkan              dalam          menentukan             besarnya          Penghasilan           Kena           Pajak
         sebagaimana                 dimaksud             dalam       pasal        9      ayat        (1)     Undang-undang
         Pajak Penghasilan.
(2) Pajak            Masukan            yang         boleh         dikurangkan             dari        penghasilan             bruto
   sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat                                    (1) sehubungan dengan pengeluaran
   untuk memperoleh harta berwujud dan atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya
   yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-undang Pajak Penghasilan, terlebih dulu harus


                     Akuntansi Perpajakan
   ‘12       3                                                     Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                     Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                   Universitas Mercu Buana
    dikapitalisasi dengan pengeluaran /biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau
    amortisasi.


PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DENGAN
PAJAK KELUARAN
Pasal 3 PP138/2000
Bagi perusahaan yang bukan pengusaha kena pajak, misalnya: Hotel, Be Asuransi, Rumah Sakit
dan sebagainya, PPN yang dibayar pada wa perolehan atau pembelian BKP/JKP tidak dapat
dikreditkan dengan pajak keluaran, perlakuannya:
    Dapat       dikurangkan           dari        penghasilan           sesuai         pasal       6    UU       PPh-1984,
     apabila     masa        manfaatnya            lebih      dari      satu       tahun         pembebanannya       melalui
     penyusutan          atau       amortisasi,           atau       dikapitalisasi          pada       harga      perolehan
     aktiva yang diperoleh atau dibeli.
    Tidak       dapat       dikurangkan               dari   penghasilan             bruto,       apabila       pengeluaran
     tersebut     termasuk         Pasal       9       UU     PPh-1984,          misalnya         PPN     atas     pembelian
     bahan-bahan yang disumbangkan.
Bagi perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP PPN atas perolehan atau pembelian
BKP/JKP dibedakan antara PM yang dapat dikreditkan dengan PK dan PM yang tidak dapat
dikreditkan dengan PK, perlakuan; seperti pada pengusaha yang bukan PKP ditambah untuk
Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat atau kurang lengkap dalam pengisiannya tidak dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto.


CADANGAN
Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No.17 Tahun 2000. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena
Pajak bagi WPDN dan BUT tidak boleh dikurangkan. Pembentukan atau pemupukan dana
cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha
dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan, yang ketentuan dan syarat - syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
Ketentuan tentang pembentukan cadangan yang dapat dikurangkan diatur:
    Keputusan MKRI No.80/KMK.04/1995 s.t.d.t.d No.204/KMK.04/2000.
    Surat        Edaran           Direktur             Jenderal          Pajak:          No.SE-20/PJ.42/1995,
     No.SE-09/PJ.42/1999,SE-21/PJ.42/2000.


                  Akuntansi Perpajakan
    ‘12      4                                                   Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                  Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                 Universitas Mercu Buana
Cadangan Piutang Tak Tertagih (CPTT) untuk Usaha Bank.
•    CPTT       yang          dibentuk       pada           akhir        tahun        200A,          telah         diaudit       oleh
     Akuntan         Publik     yang        menyatakan                telah      sesuai           dengan          ketentuan        BI,
     dapat      dikurangkan          dari      penghasilan              bruto;        yang         tidak         sesuai        dengan
     ketentuan BI tidak dapat dikurangkan.
   Piutang      yang     nyata       -     nyata         tidak       dapat     ditagih      pada         tahun        200B     yang
    memenuhi         ketentuan     KEP-238            /   PJ      /   2001     dibebankan           ke     CPTT,        yang     tidak|
    sesuai dengan KEP-238/PJ/2001 tidak dapat dibebankan ke CPTT
   Apabila          terdapat       kekurangan                 CPTT           merupakan             biaya          yang         dapat
    dikurangkan          pada       tahun         200B            dan      apabila        terdapat           kelebihan           CPU
    merupakan objek PPh.
   Pada       akhir    tahun       200B        membentuk               CPTT        yang          dapat     dikurangkan           dari
    penghasilan bruto.


Cadangan Piutang Tak Tertagih (CPTT) untuk Usaha Sewa Guna Usah Dengan Hak Opsi
    Lessor       (Lembaga            Keuangan              Bukan             Bank)        dapat           membentuk             CPT
     setinggi    -     tingginya      2,5%       (dua          setengah        persen)        dari        rata     -    rata    saldo
     awal dan saldo akhir piutang SGU - Dengan Hak Opsi.
    Mekanisme selanjutnya sama dengan Bank.


Cadangan Premi untuk Usaha Asuransi
Peraturan MKRI No.83/PMK.03/2006,29 September 2006, Pasal 4:                                                           Perusahaan
Asuransi dapat membentuk atau memupuk cadangan premi untuk menutup klaim
yang akan jatuh tempo atau sebab lainnya, dengan ketentuan:
   Besarnya           Cadangan             Prem i         ditentuk an            sesuai           dengan              perhitungan
    aktuaria     dan      mendapat           pengesahan                dari    Badan         Pengawas             Pasar        Modal
    dan      Lembaga          Keuangan          sesuai            dengan       ketentuan            yangberlaku           dibidang
    usaha perasuransian:
   Kenaikan         jumlah      saldo       akhir         dibanding          dengan         saldo         awal        tahun     dari
    Cadangan           Premi       merupakan               biaya        dalam         tahun         yang          bersangkutan;
    penurunan merupakan penghasilan dalam tahun yang bersangkutan.
   Klaim       yang      dibayarkan/terutang                     merupakan            biaya        dalam          tahun        yang
    bersangkutan.



                 Akuntansi Perpajakan
    ‘12    5                                                      Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                 Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                  Universitas Mercu Buana
a.    Cadangan       premi       untuk        perusahaan      asuransi         kerugian      pada    prinsipnya
     merupakan jumlah premi yang diterima terlebih dahulu (" unearned premium”)
     oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima terlebih
     dahulu tersebut baru akan merupakan Objek Pajak Penghasilan pada tahun pajak
     berikutnya.
     Dengan demikian untuk perusahaan asuransi kerugian, seluruh premi asuransi
     tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dala m satu tahun pajak wajib
     dimasukkan       kedalam          Penghasilan       Kena       Pajak       pada      tahun     pajak   yang
     bersangkutan, dan kemudian sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah
     premi yang diterima tersebut merupakan cadangan premi yang dapat dibebankan
     sebagai biaya pada tahun pajak tersebut. Jumlah cadangan premi tersebut akan
     merupakan Objek Pajak Penghasilan untuk tahun pajak berikutnya.
      Yang dimaksud dengan premi asuransi tanggungan sendiri adalah premi bruto
      dikurangi dengan premi reasuransi.
b.    Disamping      cadangan           premi,       perusahaan        asuransi         keruj diperkenankan juga
      untuk membentuk cadangan klaim untuk menut klaim asuransi yang sudah dilaporkan akan
      tetapi penghitungan da atau pembayaran klaim tersebut masih dalam proses. Besarnya
      jumlah cadangan klaim tersebut ditetapkan sebesar perkiraan penghitungan klaim yang
      akan dibayar sesuai dengan penghitungan perusaha asuransi yang bersangkutan.
      Perlu ditegaskan bahwa khusus untuk klaim - klaim yang kemungkina akan diajukan tetapi
      belum dilaporkan oleh tertanggung ("incurred bu not reported" atau IBNR) tidak dapat
      dibentuk cadangan klaimnya Dengan demikian walaupun perusahaan asuransi sudah
      mengetaht adanya peristiwa yang akan menimbulkan klaim akan tetapi tertanggun belum
      melaporkan adanya peristiwa tersebut belum dapat dibentu cadangan klaim.
      Setiap akhir tahun, perusahaan asuransi kerugian wajib membua perbandingan atas
      besarnya cadangan klaim yang telah dibebai sebagai biaya tahun lalu dengan besarnya
      realisasi pembayaran klaii tahun ini. Dalam hal terdapat selisih cadangan klaim maka juml
      kelebihan tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan pada tahun ii sedangkan apabila
      jumlah cadangan klaim tersebut tidak mencukuj untuk menutup pembayaran klaim pada
      tahun ini maka kekuranga tersebut dapat dibebankan sebagai biaya.


c. Perusahaan asuransi jiwa dapat membentuk atau memupuk dana cadangan premi
     tanggungan sendiri. Berbeda dengan cadangan premi yang dibentuk oleh perusahaan



                Akuntansi Perpajakan
     ‘12   6                                            Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                        Universitas Mercu Buana
   asuransi kerugian, cadangan premi yang dibentuk oleh perusahaan asuransi jiwa dibentuk
   atau dipupuk untuk menutup klaim yang pasti akan terjadi atau jatuh tempo.
   Besarnya saldo cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa setiap tahun harus dihitung
   oleh aktuaris dan harus mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan,
   Departemen Keuangan. Oleh karena itu untuk menghitung besarnya cadangan premi yang
   dapat dibebankan sebagai biaya dalam satu tahun, perusahaan asuransi yang bersangkutan
   wajib menyertakan perhitungan cadangan premi
   yang telah disyahkan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, dan besarnya cadangan
   premi yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah kenaikan jumlah saldo akhir dibandingkan
   dengan saldo awal cadangan premi tahun yang bersangkutan.
   Perlu ditegaskan juga bahwa dalam menghitungbesarnya saldo cadangan premi setiap akhir
   tahun, perusahaan asuransi harus memperhitungkan pembayaran klaim asuransi yang sudah
   jatuh tempo atau karena meninggalnya tertanggung pada tahun yang bersangkutan, dengan
   demikian pembayaran klaim tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.


Cadangan Biaya Reklamasi untuk Usaha Pertambangan.
a. Perusahaan pertambangan yang menurut kontrak dengan pemerintat diharuskan untuk
   melakukan reklamasi atas tanah yang telat dieksploitasi dapat membentuk atau
   memupuk cadangan biaya reklamasi sejak tahun mulainya produksi komersial.
   Yang dimaksud dengan produksi komersial adalah apabila perusahaan tersebut telah
   melakukan penjualan atas basft pertambangan tersebut.
   Besarnya cadangan biaya reklamasi yang dapat dibebankan sebagai biaya setiap tahun
   dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi dengan memperhatikan perkiraan
   seluruh kandungan hasil tambang yang akan diperoleh serta perkiraan biaya reklamasi atas
   tanah dimana hasil tambang tersebut dieksploitasi.
b. Cadangan biaya reklamasi yang dibentuk dan dipupuk oleh perusahaan pertambangan wajib
   disimpan dalam bentuk deposito di BankPemerintah yang pencairannya akan diatur lebih
   lanjut. Besarnya biaya reklamasi yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan
   pertambangan dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi. Apabila setelah
   berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih yang terjadi
   antara pengeluaran yang sebenarnya dengan jumlah cadangan biaya reklamasi yang telah
   dibentuk dan dipupuk, maka selisih tersebut diperhitungkan dengan laba rugi perusahaan
   pada akhir tahun pajak tersebut.



              Akuntansi Perpajakan
  ‘12    7                                         Pusat Pengembangan Bahan Ajar
              Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                   Universitas Mercu Buana
KERUGIAN PIUTANG USAHA
Penjualan kredit menimbulkan piutang usaha.
Contoh:
PT. ABC (PKP) menjual kredit pada Toko Rejeki:
Harga barang                                        Rp. 50.000.000
PPN (Pajak Keluaran)                                           5.000.000
Jumlah Piutang Usaha                                Rp 55.000.000
Apabila piutang usaha tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih dan secara akuntansi
dihapuskan atau merupakan kerugian piutang, perl akuan perpajakannya:
a.    PPN yang telah disetorkan ke Kas Negara tidak dapat diminta kembali.
b.    PPh        berdasarkan        Pasal       6        (1)     h     UU        No.     17/2000       dan     KEP-238/PJ/2001
      dapat dikurangkan dengan syarat:
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-238/PJ./2001, tanggal 28 Maret 2001 \ Penghapusan Piutang
yang nyata-nyata tidak dapat ditagih:
1) Dalam           penghitungan            besarnya              Penghasilan             Kena         Pajak,     Wajib     Pajak
     dapat         membebankan                 penghapusan                   piutang          yang        nyata-nyata       tidak
     dapat ditagih sebagai biaya dengan syarat:
           a)     telah      dibebankan              sebagai               biaya         dalam         laporan     rugi     laba
                  komersial; dan
           b)     telah       diserahkan                 perkara           penagihannya                kepada      Pengadilan
                  Negeri      atau       Badan           Urusan          Piutang        dan      Lelang       Negara     (BUPLN)
                  atau      adanya           perjanjian              tertulis      mengenai            penghapusan        piutang
                  pembebasan            utang            (perjanjian            restrukturasi         utang    usaha)     antara
                  kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan
           c)     telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
            d) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata nyata tidak dapat
                  ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dilampirkan dalam SPT. Tahunan PPh.
2) Penyerahan                   perkara                  penagihan                  piutang             yang           memenuhi
     persyaratan            atau         kriteria                 sebagai              piutang        negara      berdasarkan
     peraturan             perundang-undangan                           yang            berlaku          dapat         dilakukan
     kepada Pengadilan Negeri atau kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
     (BUPLN) adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Departemen
     Keuangan. Penyerahan perkara penagihan piutang selain piutang negara hanya dapat
     dilakukan pada Pengadilan Negeri.

                    Akuntansi Perpajakan
     ‘12     8                                                        Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                    Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                      Universitas Mercu Buana
3)   Perjanjian           tertulis        mengenai           penghapusan               piutang          atau        pembebasan
     utang         (perjanjian            restrukturisasi           utang        usaha)            antara       kreditur       dan
     debitur        hams           memuat           secara         jelas       data       dan         informasi         mengenai
     kreditur,          debitur,       pihakketiga          terkait,          pinjaman         dan       bentuk           perjanjian
     restrukturasi yang dilakukan, serta hams disahkan oleh Notaris.
4)   Yang dimaksud dengan penerbitan umum atau khusus adalah:
      a)   Penerbitan           Koran/majalah               atau       media          massa           cetak      yang         lazim
           lainnya yang berskala nasional; atau
      b)   Penerbitan           khusus          Himpunan              Bank-Bank            Milik         Negara (HIMBARA)
           persatuan          Bank-Bank           Swasta           Nasional (PERBANAS); atau
      c)   Penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia.


5)   Kewajiban              penyerahan               daftar           piutang           yang           nyata-nyata            tidak
     dapat         ditagih           dilakukan           kepada         Kepala           Kantor         Pelayanan            Pajak
     tempat         Wajib          Pajak        terdaftar,          bersama            dengan          penyampaian             SPT
     Tahunan            Pajak        Penghasilan            tahun        pajak        yang          bersangkutan           (sebagai
     lampiran).                            Daftar        piutang      memuat        data      dan       informasi         mengenai
     debitur,        yaitu:        nama,          alamat,          Nomor         Pokok         Wajib          Pajak       (NPWP),
     serta jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
6)   Keharusan              Pencantuman                  NPWP           dalam          "Daftar          Piutang"           berlaku
     bagi:
      a)     Seluruh debitur Wajib Pajak Badan;
      b)     Debitur        Wajib         Pajak          orang        pribadi         yang          jumlah       kredit        atau
             utangnya lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
      c)     Debitur        Wajib         Pajak          orang        pribadi         yang          jumlah       kredit        atau
             utangnya         tidak       lebih      dari        Rp        100.000.000             (seratus      juta       rupiah)
             sepanjang telah memiliki NPWP
7) Dalam           hal      jumlah         debitur         lebih       dari      100       (seratus)          dan      sepanjang
     nilai        piutang          yang      nyata-nyata              tidak       dapat            ditagih     dari        masing-
     masing         debitur          tidak      lebih       dari       Rp        5.000.000            (lima     juta       rupiah),
     daftar        piutang           dapat        dibuat           secara        kumulatif            dengan          menyajikan
     data         dan      informasi         debitur        yaitu:       jumlah         debitur        kecil        dan     jumlah
     total nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.



                    Akuntansi Perpajakan
     ‘12      9                                                    Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                    Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                   Universitas Mercu Buana
    Wajib Pajak harus dapat menunjukkan bukti pendukung masing-masing debitur apabila
    diminta atau diperlakukan untukkepentingan pemeriksaan pajak.
8) Kewajiban          penyerahan             daftar        piutang        yang        nyata-nyata          tidak      dapat
   ditagih      harus        disertai       pula        dengan        fotokopi        bukti      penyerahan         perkara
   penagihannya            ke     Pengadilan            Negeri       atau      Badan          Usaha       Piutang      dans
   Lelang         Negara            (BUPLN)              atau        fotokopi          perjanjian         restrukturisasi
   utang        usaha       yang        telah         dilegalisir     oleh      Notaris,         dan     fotokopi      bukti
   pengumuman dalam penerbitan umum atau khusus.
9) Penghapusan              piutang          yang          nyata-nyata           tidak        dapat       ditagih       dan
   telah         memenuhi                persyaratan                sebagai        biaya          dapat          dilakukan
   sekaligus        oleh        kreditur        Wajib        Pajak       dalam         negeri      meskipun          debitur
   memperoleh              perlakuan              penundaan              penghasilan              atas         keuntungan
   karena        pembebasan               utang          berdasarkan          Keputusan           Direktur         Jenderalj
   Pajak Nomor KEP-237/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001.
10) Penghapusan                 piutang          yang           nyata-nyata              tidak         dapat        ditagih
   kreditur        bank          dan        sewaguna             usaha         dengan            hak      opsi       harusl
   dilakukan          melalui                         pembentukan              cadangan            yang         diperkenai
   untuk itu.
11) Apabila di kemudian hari penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
    dan dibebankan sebagai biaya dilunasi oleh debitur seluruhnya atau sebagian,
    maka jumlah piutang yang dilunasi tersebut merupakan penghasilan bagi kreditur
    pada tahun pajak diterimanya pelunasan.


Penyisihan Kerugian Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk pada akhir tahun buku, menurut
akuntansi diakui sebagai kerugian sedangkan menurut PPh tidak dapat dibiayakan; kecuali
untuk Bank dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi bagi Lessor.


BIAYA BUNGA
Pasal 6 (1) a UU No.l7/2000, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan
(deductible).


Penjelasan:




                 Akuntansi Perpajakan
   ‘12     10                                                 Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                 Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                              Universitas Mercu Buana
Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan
sebagai biaya sepanjang deviden yang diterima bukan merupakan objek pajak, biaya bunga
tersebut dapat dikapitalisasikan pada harga perolehan saham.
Contoh:
PT. A (distributor) meminjam uang sebesar Rp 10.000.000.000 untuk membeli saham (setoran
modal) sebesar 25% dari modal yang ditempatkan PT.B (pabrikan) seharga Rp 10.000.000.000
Bunga tahun 2001 sebesar 20 % = Rp2.000.000.000 tidak dapat dikurangkan sebagai biaya,
tetapi dapat dikapitalisasi pada harga perolehan saham PT. B menjadi Rp 12.000.000.000
SE.46/PJ.04/1995,5-10-1995 (belum dicabut)
Perlakuan biaya bunga apabila WP menerima bunga deposito/tabungan
yang dikenakan PPh-Final:
Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besar atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana
yang ditempatkan sebagai deposito/tabungan, maka seluruh biaya bunga tidak dapat
dibebankan (non deductible). Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah
rata-rata dana yang ditempatkan dalam deposito/tabungan, maka seluruh biaya bunga yang
dapat dikurangkan adalah biaya bunga rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata
deposito/tabungan.
Contoh:
Pada tahun 1995 PT. ABC mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum
sebesar Rp 200.000.000 dan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut telah diambil
pada bulan Pebruari sebesar Rp 125.000.000 pada bulan Juni diambil Rp25.000.000; dan
pada bulan Agustus diambil sebesar Rp 50.000.000; sampai akhir tahun tidak ada
pembayaran.
Disamping itu WP mempunyai dana yang didepositokan: dari Pebruari s.d. Maret sebesar
Rp 25.000.000; dari bulan April s.d. Agustus sebesar Rp46.000.000 dan dari bulan
September s.d. Desember sebesar Rp 50.000.000
Perhitungan:
Rata-Rata pinjaman perbulan =
1/12 x (125.000.000 x 4 + 150.000.000 x 2 + 200.000.000 x 5) = Rp 150.000.000
Rata-Rata Deposito perbulan =
1 /12 x (25.000.000 x 2 + 46.000.000 x 5 + 50.000.000 x 4) = Rp 40.000.000
Biaya Bunga Pinjaman yang dapat dikurangkan
= 20% x (Rp.150.000.000 - Rp40.000.000) = Rp22.000.000



               Akuntansi Perpajakan
   ‘12    11                                        Pusat Pengembangan Bahan Ajar
               Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                    Universitas Mercu Buana
Biaya Bunga Pinjaman dapat seluruhnya dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan
syarat:
    Dana       pinjaman        tersebut        disimpan        /    ditempatkan           dalam       bentuk   rekening
     giro yang atas jasanya telah dipotong PPh-final;
    Adanya       keharusan           bagi       WP       untuk       menempatkan               dana    dalam      jumlah
     tertentu    pada        suatu       bank          dalam    bentuk        deposito         berdasarkan      ketentuar
     perundang-undangan                  yang          berlaku,       sepanjang            jumlah       deposito     dan
     tabungan        tersebut          semata-mata             untuk        memenuhi            keharusan       tersebut,
     misalnya        cadangan            biaya         reklamasi        yang         harus       ditempatkan       dalam
     bentuk deposito atau tabungan di Bank Pemerintah;
    Dapat      dibuktikan          bahwa         penempatan            deposito         atau      tabungan      tersebut
     dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah pajak.
Biaya bunga atas pinjaman untuk membangun bangunan, dikapitalisasi ke harga perolehan
bangunan.
Pembayaran bunga ke WPDN & BUT, wajib memotong PPh. Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah
bruto; kecuali pembayaran bunga ke Bank yang berlokas di wilayah R.I. Pembayaran bunga
ke WPLN, wajib memotong PPh. Pasal 2 sebesar 20% dari jumlah bruto; kecuali ke WPLN
yang berdomisili dinegar yang sudah ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B = Tax
Treaty) dengan R.I, dengan Surat Keterangan Domisili dari tax office negara yang
bersangkutan, PPh. Ps.26 sesuai tarif (lihat daftar tarif PPh. Ps.26 dalam P3B)


BIAYA PROMOSI, SUMBANGAN, ENTERTAINMENT
Penjelasan pasal 6 (1) a UU. No.17/2000.
Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar
dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan.
Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promo boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
a. Biaya promosi yang didukung dengan bukti-bukti (iklan, papan reklame dsb.) dapat
     dikurangkan dari penghasilan bruto.
b. Sumbangan yang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, penguasaan atau kepemilikan,
     bagi yang menerima bukan objek PPh dan bagi yang memberi bukan biaya.
c. SE-27/PJ. 22/1986.
    Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan,
    menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh, daftar nominatif dan
    dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh.

                  Akuntansi Perpajakan
    ‘12   12                                                   Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                  Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                               Universitas Mercu Buana
     Daftar Nominatif Entertainment:
          Nomor urut,
          Tanggal diberikan,
          Nama/tempat entertainment diberikan,
          Alamat entertainment,
          Jenis entertainment,
          Jumlah,
          Relasi: nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.
d. SE-33/PJ.421/1996,2 September 1996
     Biaya bea siswa dalam rangka GerakanNasional OrangTua Asuh (GN-OTA) dapat
     dikurangkan, dengan syarat WP harus dapat menunjukkan bukti setoran/transfer uang, yang
     ditujukan ke BRI atas nama lembaga GN-OTA.
e. Keputusan MKRI. No.609/PMK.03/2004 tanggal 28 Desember 2004 dan No.l4/PMK.03/2005,
      tanggal 21 Pebruari 2005: Sumbangan yang diberikan oleh WP dalam rangka bantuan
      kemanusiaan bencana alam di Nanggroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara pada bulan
      Desember 2004 dapat dibiayakan melalui penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak
      yang bersangkutan. Sumbangan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang sah dan
      dapat diuji kebenarannya. Sumbangan tersebut harus ditampung, disalurkan
      dan/atau dikelola oleh Instansi Pemerintah serta pihak-pihak lain yang dapat
      dipertanggungjawabkan kebenarannya termasuk PMI, Media mass cetak dan
      elektronik, dan organisasi sosial dan/atau keagamaan:
     a.    Wajib mendaftarkan diri ke KP-DJP
     b.    Wajib       melaporkan             penerimaan           dan        penyaluran               sumbangan            untuk
           setiap triwulan (formulir laporan)
f.    Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.03/2006 tanggal 1 Oktober 2006:
          Sumbangan           yang       diberikan       oleh      Wajib       Pajak          dalam      rangka          bantuan
           kemanusiaan          bencana          alam     gempa        bumi       di        Provinsi     Daerah          Istimewa
           Yogyakarta         dan       sebagian         Provinsi      Jawa        Tengah          yang         terjadi     pada
           tanggal     27     Mei      2006      serta    gempa       bumi       dan        tsunami      di     pesisir    pantai
           selatan pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan.
          Rincian        wilayah-wilayah               yang      terkena         bencana              gempa        bumi       di
           Provinsi       Daerah         Istimewa         Yogyakarta          dan           sebagian          Provinsi      Jawa
           Tengah       serta       gempa          bumi     dan       tsunami          di      pesisir        pantai      selatan



                   Akuntansi Perpajakan
     ‘12    13                                                 Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                   Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                               Universitas Mercu Buana
           pulau     Jawa         adalah        sebagaimana     tercantum          dalam   Lampiran   I   dan
           Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.


SELISIH KURS VALUTA ASING
a.    Pasal 4 (1) 1 UU. No.17/2000 (tidak ada perubahan UU.No.l0/1994)
      Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek pajak.
      Penjelasan:
      Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau
      adanya kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh
      karena fluktuasi kurs mata uang asing pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem
      pembukuan yang dianut oleh WP dengan syarat dilakukan secara taat asas.
b. Pasal 6 (1) e UU. No. 17/2000 (tidak ada perubahan UU. No.10/1994).
      Kerugian dari selisih kurs mata uang asing dapat dikurangkan dari PPh bruto.
      Penjelasan:
      Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi
      kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah dibidang
      moneter.
     Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs,
     pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus
     dilakukan secara taat asas. Apabila WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan
     kurs tetap (kurs historis) pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat
     terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila WP menggunakan
     sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah B.I atau kurs yang sebenarnya berlaku pada
     akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah
     B.I atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Rugi selisih kurs karena
     kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan
     sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi
     mata uang asing tersebut.


ZAKAT
Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-163/PJ/2003, tanggal 10 Juni 2003
Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak
Penghasilan:



                   Akuntansi Perpajakan
     ‘12   14                                            Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                   Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                         Universitas Mercu Buana
1) Zakat          atas      penghasilan           yang          nyata-nyata         dibayarkan            oleh        Wajib      Pajak
     orang        pribadi     dalam        negeri        pemeluk          agama      Islam         dan     atau       Wajib      Pajak
     Badan         dalam         negeri       yang        dimiliki       oleh     pemeluk           agama         Islam        kepada
     badan        amil      zakat      atau     lembaga           amil     zakat     yang          dibentuk       atau       disahkan
     oleh     Pemerintah            sesuai        ketentuan          Undang-undang            Nomor         38        Tahun      1999
     tentang        Pengelolaan            Zakat,          boleh          dikurangkan         dari         penghasilan           bruto
     Wajib       Pajak      badan       atau      penghasilan            neto     Wajib     Pajak         orang       pribadi     yang
     bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
2) Penghasilan              bruto       adalah           penghasilan            yang       merupakan              Obyek         Pajak
     yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final,
3) Besarnya              zakat      yang       dapat        dikurangkan            dari     Penghasilan               Kena      Pajak
     adalah        sebesar        2,5      %      (dua          setengah        persen)      dari         jumlah       penghasilan
     bruto.
4) Zakat          atas      penghasilan         wanita          kawin      dan      penghasilan           anak        yang      belum
     dewasa          yang         mengenakan               pajaknya             dengan       penghasilan               suami/orang
     tua     kecuali        zakat      atas       penghasilan            tersebut      pada        nomor         5,    dikurangkan
     penghasilan suami atau orang tuanya.
5) Zakat          atas       penghasilan            wanita         kawin         yang       dikenakan             pajak        secara
     terpisah        atau         penghasilan             yang       semata-mata             diterima         atau           diperoleh
     dari     1     (satu)        pemberi          kerja         yang      telah      dipotong            pajak       berdasarkan
     ketentuan           Pasal       21       Undang-undang                Pajak        Penghasilan              dan         pekerjaan
     tersebut        tidak       ada      hubungannya                dengan         usaha          atau     pekerjaan           be bas
     suami        atau      anggota        keluarga         lainnya,       serta     zakat         atas     penghasilan          anak
     yang        belum      dewasa         dari      pekerjaan          yang      tidak     ada       hubungannya              dengan
     usaha        orang       yang        mempunyai              hubungan         keluarga         baik     sedarah           maupun
     semenda         dalam        garis       keturunan           lurus     dan     atau      kesamping               satu     derajat,
     hanya         dapat         dikurangkan             dari     penghasilan           yang         bersangkutan              apabila
     terdaftar sebagai Wajib Pajak.
6) Pengurangan                zakat        atas          penghasilan             dilakukan          dalam          tahun        pajak
     dilaporkannya            penghasilan            tersebut            dalam       Surat          Pemberitahuan               (SPT)
     Tahunan             Pajak      Penghasilan             Wajib          Pajak       yang         bersangkutan,               sesuai
     dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan.
7)   Apabila         dalam          tahun          pajak         dilaporkannya             penghasilan                dalam       SPT
     Tahunan,             zakat         atas         penghasilan                tersebut     belum            dibayar,           maka


                    Akuntansi Perpajakan
     ‘12    15                                                     Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                    Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                   Universitas Mercu Buana
     pengurangan          zakat       atas       penghasilan           dapat       dilakukan        dalam       tahun     pajak
     dilakukannya           pembayaran              sepanjang             Wajib         Pajak       dapat        menunjukkan
     bahwa        penghasilan         tersebut          telah      dilaporkan        dalam         SPT      Tahunan       tahun
     pajak sebelumnya.
8)   Wajib        Pajak       yang         melakukan              pengurangan             zakat       atas       penghasilan,
     wajib       melampirkan           lembar           ke-1      Surat       Setoran         Zakat      atau      fotokopinya
     yang        telah     dilegalisir         oleh        Badan          Amil      Zakat         atau     Lembaga         Amil
     Zakat       penerima        setoran         zakat          yang      bersangkutan            kepada     SPT        Tahunar
     Pajak       Penghasilan            tahun           pajak      dilakukannya            pengurangan           zakat     atas
     penghasilan tersebut.
9)   Surat       Setoran        Zakat        yang         dapat        diakui       sebagaibukti         sekurang-kurangnya
     harus dimuat:
          Nama lengkap Wajib Pajak;
          Alamat jelas Wajib Pajak;
          Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
          Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya;
          Sumber/jenis penghasilan bulan/tahun perolehnya;
          Besarnya penghasilan;
          Besarnya zakat atas penghasilan.


PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UU No.18/1997 junto UU. No34/2000,
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-027PJ.42/2002, tanggal 18 Pebruari 2002
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
a. Jenis pajak Propinsi terdiri dari:
          Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
          Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
          Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
          Pajak         Pengambilan           dan        Pemanfaatan             Air      Bawah         Tanah      dan     Air
           Permukaan
 a. Jenis Pajak Kabupaten /Kota terdiri dari:
          Pajak Hotel;
          Pajak Restoran;


                   Akuntansi Perpajakan
     ‘12    16                                                    Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                   Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                  Universitas Mercu Buana
          Pajak Hiburan;
          Pajak Reklame;
          Pajak Penerangan Jalan;
          Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
          Pajak Parkir.
c.   Retribusi dibagi atas 3 golongan:
          Retribusi Jasa Umum;
          Retribusi Jasa Anggota;
          Retribusi Perizinan Tertentu.
d. Berdasarkan            Pasal        6     ayat        (1)     hurufa      UU       No.l7/2000besarnya            Penghasilan
     Kena        Pajak        bagi     Wajib        Pajak        dalam      negeri         dan      bentuk       usaha        tetap,
     ditentukan          berdasarkan            penghasilan             bruto      dikurangi          antara       lain        biaya
     untuk         mendapatkan,              menagih            dan        memelihara              penghasilan,        termasuk
     antara       lain    pajak        kecuali       Pajak        Penghasilan.         Berdasarkan           Pasal        9     ayat
     (1)      UU         No.17/2000,           untuk           menentukan           besarnya           Penghasilan             Kena
     Pajak       Bagi     Wajib      Pajak      dalam          negeri     dan     bentuk      usaha       tetap    tidak       boleh
     dikurangkan antara lain Pajak Penghasilan.
e. Pajak         Daerah         dan         Retribusi          Daerah      dapat          dibebankan         sebagai           biaya
     dalam         penghitungan              Penghasilan                Kena       Pajak           sepanjang         memenuhi
     syarat-syarat sebagai berikut:
          Memenuhi             ketentuan                sebagaimana             diatur           dalam         Undang-undang
           Nomor         18     Tahun        1997         tentang       Pajak      Daerah          dan     Retribusi          daerah
           sebagaimana               telah        diubah           dengan           Undang-undang                 Nomor          34
           Tahun 2000;
          Berkaitan          langsung          dengan            kegiatan         untuk          mendapatkan,            menagih
           dan      memelihara              penghasilan           yang          merupakan           Obyek         Pajak        yang
           dikenakan           Pajak        Penghasilan            tidak        bersifat      final       dan      atau        tidak
           berdasarkan                     Norma                Penghitungan                      Penghasilan      Neto/Norma
           Penghitungan Khusus;
          Tidak         termasuk          pengeluaran             untuk        sanksi        berupa         bunga,           denda
           dan atau kenaikan.




                    Akuntansi Perpajakan
     ‘12    17                                                    Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                    Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                  Universitas Mercu Buana
BIAYA KANTOR
Biaya kantor terdiri dari alat tulis kantor, kertas, klip dan sebagai merupakan biaya yang
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Biaya listrik, telpon, air yang pembayaran dapat dibuktikan dari tagi PLN, TELKOM, PAM,
merupakan biaya yang dapat dikurangkan penghasilan bruto. Apabila ada biaya listrik,
telepon, air pemegang saham atau pemilik yang dibayar perusahaan, tidak dapat
dikurangkan merupakan dividen terselubung.


BIAYA JASA KE WPDN (PROFESIONAL FEE)
Biaya jasa ke WPDN dibedakan antara yang terutang PPN dan tidak terutang PPN serta yang
merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh-Pihak lain (PPh. Ps. 21, PPh. Ps. 23, PPh. Ps. 4
(2) Final) dan yang bukan.
Walaupun jasanya merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) kalau pemberi jasa masih termasuk
pengusaha kecil (jumlah peredaran satu tahun kurang dari Rp 600.000.000), tidak terutang PPN.
Mulai tahun 2001, jasa yang dipotong PPh. Pasal 4 (2) Final adalah jasa dari Pengusaha Kecil bagi
kontraktor dengan syarat:
   Sertifikat usaha kontruksi sebagai pengusaha kecil.
   Jumlah kontrak per proyek kurang dari Rp 1.000.000.000 (satu milyard)
Besarnya potongan PPh. Pasal 4 (2) Final dihitung dari jumlah bruto termasuk harga bahan / material
   Pelaksanaan konstruksi = 2%
   Perencanaan konstruksi = 4%
   Pengawasan konstruksi = 4%


Tarif PPh. Pasal 23 berdasarkan Keputusan DirekturJenderal Pajak No.I 170/PJ/2002 tanggal
28 Maret 2002 (mulai berlaku 1 Mei 2002), dig dengan PER-70/PJ/2007 mulai berlaku tanggal
9 April 2007, diantara (dihitung dari jumlah bruto jasa tidak termasuk PPN):
Jenis jasa
    Konsultasi, kecuali konsultasi konstruksi
    Akuntansi / pembukuan
    Penilai
    Aktuaris
    Teknik/manajemen
    Pelaksanaan konstruksi


                Akuntansi Perpajakan
    ‘12   18                                         Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                     Universitas Mercu Buana
     Perencanaan konstruksi
     pengawasan konstruksi
     Pembasmian hama / pembersihan
     Catering
• dari jumlah bruto termasuk harga bahan/material


BIAYA JASA KE WPLN
Biaya Jasa yang dibayarkan ke WPLN dibedakan antara WPLN yang berasal dari negara yang
sudah ada P3B dengan R.I. dan yang belum ada P3B, serta dibedakan antara jasa yang terutang
PPN dan yang tidak terutang PPN.
a. Biaya jasa ke WPLN dari WPLN yang belum ada P3B dengan dipotong PPh. Ps. 26
      sebesar 20% dari jumlah bruto, walaupun seluruh pekerjaan di lakukan di L.N.
b. Biaya jasa ke WPLN dari WPLN yang sudah ada P3B dengan R.I.:
          Seluruh         pekerjaan         dilakukan           di       L.N.      atau       dilakukan          di     R.I.        kurang
           dari      time       test,     dengan           surat         keterangan            Domisili        dari          Tax     Office
           Negara          yang     bersangkutan,            tidak          dipotong        PPh        -     Pasal       26         maupun
           PPh.Ps.23.
          Pekerjaan              dilakukan       di      R.I.          sudah            melebihi          time        test          sudah
           merupakan              BUT,       apabila         sudah               ada       NPWP            dipotong           PPh.Ps.23
           sesuai tarif yang berlaku.
c.   Biaya        jasa     ke      WPLN         yang       jasanya           merupakan           JKP,       apabila          dimanfaatkan
     di     Indonesia        termasuk         dikawasan               Berikat      terutang       PPN          10%,          yang     harus
     dibayar        oleh        perusahaan         Indonesia;            dalam          SSP,      NPWP            ditulis:      0.000.000.
     XXX.OOO (xxx-kode KPP dimana perusahaan berdomisili):
          Merupakan              PM-DDK               (Pajak             Masukan              yang          dapat            dikreditkan
           dengan pajak keluaran) bagi perusahan yang merupakan PKP
          Merupakan              PM-TDDK              (PM        tidak          dapat         dikreditkan             dengan          PK),
           bagi      perusahaan            yang        bukan           PKP,        misalnya:           Bank,       Hotel,          Asuransi,
           Rumah sakit dsb.
d. Biaya          jasa      LN       yang       dibayar          dalam           valuta        asing,       dirupiahkan             dengan
     Kurs         Menteri       Keuangan           pada          akhir        bulan        terutangnya            atau        kurs     M.K
     pada        tanggal        pembayaran          mana          yang          lebih     dulu     untuk          pemotongan           PPh.
     Pasal 26; untuk PPN Kurs Menteri keuangan pada waktu pembayaran.
     Contoh:

                     Akuntansi Perpajakan
     ‘12    19                                                         Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                     Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                       Universitas Mercu Buana
     1)   BCA          (Bukan       PKP)        membayar             jasa      Konsultan          (JKP)            ke       XYZ-Corp        di
          Singapura,            seluruh         pekerjaan             dikerjakan          di      Indonesia                 kurang        dari
          time       test,    besarnya        Fee         SGD       20.000      Kurs       MK         per    SGD            =     Rp    5.000
          XYZ-Corp             menyerahkan                surat       keterangan              Domisili         dari          Tax        Office
          Singapura,                BCA       tidak        memotong            PPh.        Pasal         26,        BCA           membayar
          PPN-Jasa LN sebesar 10% = Rp 10.000.000
     2) PT.          KLM       (PKP)        membayar               royalty     ke       Jepang           tahun             2004     sebesar
          USD. 100,000.- kurs Menteri Keuangan Rp 9.000


                PT.         KLM     memotong             PPh.       Pasal         26     berdasarkan              tarif        dalam     P3B
                 sebesar = 10% = Rp 90.000.000
                PT.KLM            membayar         PPN-Jasa            LN         sebesar       10%           =        Rp        90.000.000
                 merupakan PM yang dapat dikreditkan dengan PK.


BIAYA SEWA
Biaya Sewa yang berhubungan langsung dengan usaha perusahaan dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto dan merupakan objek pemotongan PPh. Ps. 23 atau PPh. Ps.4 (2) Final.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan:
a. Kendaraan angkutan darat, dipotong PPh. Pasal 23 sebesar 1,5% (satu setengah persen).
a. Tanah         /     bangunan        dipotong           PPh.      Pasal      4    (2)       Final     sebesar            10%      (sepuluh
     persen).
b. Selain            kendaraan          angkutan            darat        dan        tanah/bangunan,                     dipotong        PPh.
     Pasal 23 sebesar 4,5% (empat setengah persen).


Sewa terutang PPN sebesar 10%, kecuali:
    Yang        menyewakan              masih        termasuk          pengusaha              kecil        (omset          1     tahun     <
     Rp 600.000.000)
    Jasa       dibidang        angkutan         umum             didarat    dan        air     baik        yang           diselenggarakan
     oleh pemerintah maupun swasta.


BIAYA YANG DIBEBANKAN ATAU DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU ATAU ANGGOTA
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) b UU No.17 Tahun 2000, biaya tersebut tidak dapat
dikurangkan. Biaya tersebut merupakan praktek akuntansi tidak sehat, misalnya:

                     Akuntansi Perpajakan
    ‘12    20                                                        Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                     Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                     Universitas Mercu Buana
a.    Biaya        listrik,      telpon,         air        rumah       pemegang             saham            yang   dibayar
      perusahaan          dan       dibukukan            dalam      perkiraan         Biaya        Listrik,     Telpon     dan
      Air.
b.    Biaya        pengobatan            pemegang             saham        dan        keluarganya             yang   dibayar
      perusahaan dan dibukukan dalam perkiraan Biaya Pengobatan.
c.    Biaya        perjalanan          pemegang              saham         dan       keluarganya              yang   dibayar
      perusahaan dan dibukukan dalam perkiraan Biaya Perjalanan.
d.    Biaya        pendidikan           pemegang             saham         dan       keluarganya              yang   dibayar
      perusahaan dan dibukukan dalam perkiraan Biaya Pendidikan.
e.    dan sebagainya
•
BIAYA LAIN-LAIN
Biaya Iain-lain atau macam-macam biaya harus dibuat rinciannya dan dibedakan
antara yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapai dikurangkan.
Apabila tidak ada rinciannya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, tidak dapat
dikurangkan.


KOMPENSASI RUGI FISKAL
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU.PPh-1984, rugi fiskal dapat dikompensasikal dengan
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampa dengan 5 (lima) tahun.
Angka rugi fiskal yang dapat dikompensasikan:
a.    Menurut        SPT.        WP,        sepanjang         belum       dilakukan         pemeriksaan          pajak     atau
      belum diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)
b. Menurut            SKP,        walaupun             WP     mengajukan            keberatan         tapi      belum      ada
      putusan keberatan.
c.   Menurut          putusan          keberatan,           walaupun          WP         mengajukan            banding      ke
     Pengadilan Pajak tapi belum ada Putusan Pengadilan Pajak.
d. Menurut           Putusan         Pengadilan           Pajak,       walaupun         WP       mengajukan          PK     ke
     Mahkamah Agung tapi belum ada putusan M.A.
e. Menurut Putusan M.A.


SE-03/PJ.3/2004,3 Maret 2004:
a. Kerugian           fiskal        adalah         kerugian         fiskal       berdasarkan            ketetapan         pajak
     yang         telah       diterbitkan       oleh        Direktur      Jenderal         Pajak       maupun        kerugian

                    Akuntansi Perpajakan
     ‘12     21                                                  Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                    Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                 Universitas Mercu Buana
     fiskal        berdasarkan        SPT.       Tahunan             WP      (self     assessment)            dalam       hal     tidak
     atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.
b. Kerugian           fiskal      dari      penghasilan          yang          bersumber             di    luar    negeri        hanya
     dapat          dikompensasikan              dengan          penghasilan              dari        sumber          yang       sama
     diluar         negeri       (tidak      dapat          dikompensasikan               dengan            penghasilan          dalam
     negeri atau penghasilan dari negera lain)
c.   Kerugian           fiskal       dari       penghasilan               yang         dikenakan             PPh       final      atau
     penghasilan             yang         bukan           merupakan           objek        pajak           PPh,       tidak      dapat
     dikompensasikan                 dengan           penghasilan               lainnya          yang         dikenakan           PPh
     berdasarkan ketentuan umum (PPh-tidak final)


BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA
Pasal 7 PPNo.138 Tahun 2000: Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dapat ditetapkan saat
pengakuan penghasilan dan biaya dalam hal-hal tertentu dan atau bagi WP tertentu sesuai
kebijaksanaan Pemerintah (cukup jelas).
KEP-184/PJ/2002 dan SE-08/PJ.42/2002:
1.    Penghasilan            bank     berupa         bunga       kredit        non      performing           diakui     pada       saat
      penghasilan            bunga          tersebut         diterima          oleh       bank            (cash-basis).         Debitur
      menangguhkan biaya bunga sampai pada saat pembayaran.
2.    Bank           dan     Debitur       yang            terkait        terlebih          dahulu           harus        membuat
      perjanjian         tambahan            atau          addendum            atas       perjanjian          kreditnya,         untuk
      memperlakukan                 setiap         pembayaran                yang         dilakukan            sebagai          cicilan
      pokok         kredit     hingga         lunasnya         pokok          kredit      seluruhnya           dan      pembayaran
      berikutnya diperlakukan sebagai pembayaran bunga;
3. Dalam hal terjadi gagal bayar atau (default) oleh debitur sehingga bar melakukan
      penghapusan piutang tak tertagih atas bunga yang belu dibayar
          Bagi bank, bukan merupakan kerugian,
          Bagi        debitur,           bukan           merupakan            keuntungan                 karena      pembebasan
           utang.


SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI
    Keputusan MKRI. No.l 169/KMK.01/1991 dan SE-29/PJ.42/1992
     Bagi LESSEE (yang menyewa), tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal
      (aktiva tetap) yang disewa guna usahakan; jumlah sewa guna usaha yang dibayarkan atau

                     Akuntansi Perpajakan
     ‘12      22                                                     Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                     Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                     Universitas Mercu Buana
      yang terutang dapat dikurangkan dengai syarat barang modal tersebut digunakan untuk
      memperoleh penghasilai yang merupakan objek PPh-tidak final.
    Ketentuan tersebut sama dengan akuntansi, karena pada hakekatnyi merupakan sewa-
     menyewa biasa. LESSOR merupakan perusahaan sewa menyewa, apabila sudah dikukuhkan
     sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP wajib memungut PPN sebesar 10%.
    LESSEE yang merupakan WP Badan atau BUT wajib memotong PPH.Ps.2! sebesar 6% (4,5%)
     kecuali untuk jenis kendaraan dipotong PPh.Pasal 2 sebesar 3% (1,5% mulai 9 April 2007).
    Apabila yang disewa guna usahakan berupa tanah atau bangunan, dipoton] PPh. Pasal 4 ayat
     (2) sebesar 10% bersifat final.


SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI
Keputusan MKRI. No.ll69/KMK.01/1991 dan SE-29/PJ.42/1992                                    •
Perlakuan PPh bagi LESSEE:
a. Tidak         boleh      melakukan           penyusutan           atas       barang           modal           yang     diperoleh
     dengan        SGU       dengan         hak         opsi    sampai       saat      LESSEE             menggunakan          hak
     opsi        untuk      memperoleh              barang          modal          tersebut.        Penyusutan              Fiskal
     dilakukan       mulai        tahun         pajak          digunakannya           hak        opsi,       kecuali        barang
     modal berupa tanah tidak dapat disusutkan.
b. Dasar          penyusutan           fiskal       yang         dipakai       setelah           LESSEE            menggunakan
     hak    opsi     untuk       membeli          barang        modal      tersebut      adalah          nilai     sisa    (residual
     value) barang modal yang bersangkutan.
c. Jumlah          angsuran          SGU         dengan          Hak       Opsi       (pokok        dan           bunga)      yang
     dibayarkan          atau      terutang         pada         tahun      buku        yang        bersangkutan             dapat
     dikurangkan, kecuali tanah.
Hal tersebut berbeda PSAK.No.30, yang merupakan beban atas SGU dengan hak opsi terdiri dari
penyusutan Aktiva Tetap SGU dan Bunga SGU.


BIAYA YANG BELUM DIATUR SECARA JELAS DALAM KETENTUAN
PERPAJAKAN
Didalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dap dikurangkan dari
penghasilan bruto, dibedakan antara:
a.    Wilayah Putih (White Area),
      Biaya       yang       sudah         jelas         dapat      dikurangkan             dari     penghasilan             bruto
      seperti yang tercantum dalam Pasal 6 (1) UU No.17/2000.

                   Akuntansi Perpajakan
     ‘12    23                                                   Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                   Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                                 Universitas Mercu Buana
b.    Wilayah Hitam (Black Area),
      Biaya yang sudah jelas tidak dapat dikurangkan dari penghasilan brute seperti yang
      tercantum dalam Pasal 9 (1) UU No.17/2000
c.    Wilayah Abu-Abu (Grey Area)
      Biaya yang tidak jelas perlakuannya, misalnya: seragam staf, makan dalam perjalanan
      dinas, makan pada waktu lembur atau untuk penjaga malam dan sebagainya, yang
      memerlukan penafsiran.
Penafsiran yang menguntungkan fiskus, termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto; penafsiran ini pasti benar karena dalam pemeriksaan pajak tidak
mungkin dilakukan koreksi negatif menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto
Penafsiran yang menguntungkan WP, termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto. Penafsiran yang menguntungkan WP belum tentu benar; apabila tidak dilakukan
pemeriksaan dalam jangka waktu 10 tahun mulai tahun 2008 berubah menjadi 5 (lima)
tahun. penafsiran tersebut benar dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Apabila
dilakuka pemeriksaan pajak, kemungkinan tidak dilakukan koreksi fiskal posit if berarti benar;
kemungkinan dilakukan koreksi fiskal positif menjadi biaya yang tidak dapat dikurangkan.
Apabila WP tidak setuju koreksi tersebu dapat memberikan tanggapan/sanggahan yang
akan dibahas dalam Clossing Conference. Apabila Pemeriksa Pajak tidak menerima
(menolak) tanggapan WP akan diterbitkan SKP (SKP LB, SKP NIHIL, SKP KB).
Apabila WP tidak setuju atas SKP tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal
Pajak melalui KPP yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal
SKP diterbitkan.
Keputusan Keberatan akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima lengkap oleh KPR Apabila WP masih merasa tidak puas atas keputusan
keberatan, dapat mengajukan banding ke Pengadilan pajak dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Keputusan Keberatan.
Sampai dengan tahun 2007, apabila banding atas SKPKB/SKPKBT, WP harus membayar dulu
50% dari pajak yang terutang. Putusan banding akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 12
bulan sejak surat permohonan banding dari WP diterima oleh Pengadilan Pajak. Apabila terdapat
suatu Putusan Banding yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, baik
oleh WP maupun oleh DJP



                Akuntansi Perpajakan
     ‘12   24                                        Pusat Pengembangan Bahan Ajar
                Muhammad Laras Widyanto SE, Ak.,MM
                                                     Universitas Mercu Buana

								
To top