Laporan Keuangan Fiskal - Download as DOC by xew0j7Ic

VIEWS: 0 PAGES: 13

									SEMINAR PERPAJAKAN



         Modul 1


 Dosen       : Herman
 Ruang       : B-405
 Hari        : Minggu
 Jam         : 13:30 – 16:00
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
        Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor
privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan
mempengaruhi daya beli (purchasing power) dari sektor privat. Agar tidak terjadi
gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban
perpajakan harus di kelola dengan baik. Bagi Negara pajak adalah salah satu
sumber penerimaan penting yang akan digunakan membiayai pengeluaran Negara,
baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi
perusahaan,pajak merupakan beban yang akan merugi laba rugi.
        Minimalisis beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang
masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar
peraturan perpajakan. Upaya minimalkan pajak secara eufimisme sering disebut
dengan perencanaan pajak (tax planning) atau                tax sheltering. Umumnya
perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib
Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam
bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi
positif    sebagai      perencanaan     penemuaan    kewajiban      perpajakan   secara
lengkap,benar,dan tapat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber
daya.
        Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak
dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin
karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib
Pajak.     Di   dalam    pihak,   pemerintah   memerlukan    dana    untuk    membiayai
penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.
        Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk
mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal.Hal ini
dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan
peraturan pajak maupun sumber daya manusia(fiskus).
        Beberapa     faktor   yang    memotivasi   Wajib   Pajak    untuk    memerlukan
penghematan pajak dengan illegal, antara lain:
     A. Jumlah pajak yang harus dibayar.Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar
          oleh Wajib pajak.Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar
          pula kecendrungan Wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
     B. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus,
          semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran .




                                                                                      1
      C. Kemungkinan       untuk     ketahuan.Semakin         kecil   kemungkinan       suatu
           pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk
           melakukan pelanggaran.
      D. Besar      sanksi.Semakin    ringan     sanksi      yang     dikenalkan     terhadap
           pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan
           pelanggaran.


KONSEP MANAJEMEN STRATEGIS DAN PERENCANAAN STRATEGIS
         Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen.Secara
umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan)
dan kemudian menyajian (mengartikulasikan) dengan jelas strategis-strategis
(program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan)
yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.
Agar dapat mencapai tujuan, setiap perusahaan melakukan dua fungsi pokok,
yaitu:
      A. Funsi Bisnis yang meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan,
           sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya.
      B. Fungsi      manajerial    yang     meliputi       perencanaan,      pengorganisasi,
           penggerakan, dan pengawasan.
         Studi tentang manajemen strategis menekankan pada pemantauan dan
evaluasi kesempatan-kesempatan dan hambatan-hambatan lingkungan di samping
kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan perusahaan. Secara jelas studi
tentang      kebijakan    bisnis   dengan      orientasi     integratifnya   lebih    melihat
kedalamdengan berfokus pada pengguna kekayaan perusahaan secara efisien,
dan      kemudian    menekankan      formulasi    dari     pedoman     umum     yang    akan
menyelesaikan misi dan tujuan perusahaan secara lebih baik. Penelitihan
manajemen strategis dapat dikelompokan sebagai berikut:
    A. Adanya hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan perencanan
          strategis.Bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perencanaan
          strategis,ternyata lebih berhasil daripada perusahaan yang tidak terlibat
          dalam perencanaan strategis.
    B. Adanya hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan kondisi
          lingkungan perusahaan, bahwa dengan kondisi lingkungan yang berbeda,
          perusahaan membutuhkan lingkungan yang berbeda dari fungsi-fungsi
          organisasi untuk tindakan yang efektif.
    C. Adanya hubungan antara factor eksternal dan internal perusahaan dengan
          keberhasilan perusahaan, bahwa manajer dalam perusahaan yang berbeda


                                                                                                2
       dalam lingkungan yang cepat berubah perlu menyusun dan melaksanakan
       proses perencanaan strategis yang canggih agar perusahaan mereka
       berhasil (Martani Husaeni,1989).
TUJUAN PERUSAHAAN
     Tujuan ialah hasil akhir yang dicari organisasi melalui eksistensi dan
operasinya.   Sebagai    contoh,    kesinambungan       usaha/keuntungan,      efisiensi,
kepuasan dan kebinaan karyawan, mutu produk atau layanan bagi konsumen dan
pelanggan, menjadi anggota asosiasi perusahaan(corporate citizenship)yang baik
dan bertanggung jawab social, pimpinan di pasar (misalnya,menjadi pelopor di
pasar dengan penemuan yang baru) membuat keuntungan dan harga saham
menjadi maksimum untuk pemegang saham, pengendalian asset, penyesuaian diri
dengan mudah dan luwes dalam melayani kebutuhan masyarakat, dan lain-lain.
     Perusahaan     seharusnya      mempunyai        tujuan   untuk     memaksimalkan
kesejahteraan    pemegang        saham    (pemilik     perusahaan)       dengan    cara
memaksimalkan nilai perusahaan.Tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan
bagi para pemegang saham semata,namun juga akan memberikan manfaat yang
terbaik bagi masyarakat bagi lingkungan perusahaan.
     Ada empat faktor penyebab kenapa perusahaan mempunyai tujuan, hal ini
penting untuk manajemen strategis, yaitu:
   A. Tujuan     membantu    mendefinisikan     organisasi      dalam    lingkungannya.
       Sebagian besar organisasi perlu membenarkan keabsahan eksistensinya
       untuk mengesahkan diri dalam padangan pemerintah, konsumen, dan
       masyarakat luas. Dengan menetapkan tujuan, maka perusahaan akan
       menarik orang-orang yang mengenali tujuan ini sehingga mau bekerja
       untuk perusahaan. Jadi, tujuan berguna untuk mendefinisikan perusahaan.
   B. Tujuan membantu mengoordinasikan keputusan dalam pengembalian
       keputusan. Tujuan yang ditanyakan mengarahkan perhatian karyawan
       pada     norma   pelaku     yang   dihendaki.    Tujuan       dapat   mengurangi
       pertentangan     dalam      membuat   keputusan        jika   semua    karyawan
       maengetahui apa tujuan.
   C. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan presentasi
       organisasi.Tujuan merupakan norma terakhir untuk organisasi dalam niali
       dirinya.Tanpa tujuan, organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas uantuk
       meniali keberhasilannya.
   D. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada                     pernyataan
       misi.produk organisasi atau pelayanan yang diberikan (output) mungkin




                                                                                            3
       merupakan istilah yang paling akrab bagi masyarakat dalam kecendrungan
       mereka memikirkan tujuan atau sasaran (Martani Husaeni,1989).


RISIKO DAN PENGARUH PAJAK ATAS PERUSAHAAN
Beberapa risiko yang mungkin timbul karena inventasi, antara lain:
   A. Risiko penghasilan, timbul karena adanya ketidakpastian penerimaan
       operasi dari biaya saat ini, ketidakpastian atas harga keluaran (output)
       perusahaan dibandingkan dengan biaya (input) pada masa yang akan
       datang.
   B. Risiko modal, timbul karena tidak pastian ekonomi atas biaya depresiasi
       sebab asset yang cepat usang atau berganti mode. Akibatnya, asset
       diinvestasikan sudah ketinggalan zaman sehingga tidak mampu bersaing
       lagi.
   C. Risiko keuangan, timbul karena ketidakpastian tingkat biaya bunga atas
       dana pinjaman, akibatnya mungkin perusahaan tidak mampu membayar
       kembali pinjamanya dan bunganya.
   D. Risiko inflasi, timbul karena ketidakpastian tingkat inflasi pada masa yang
       akan dating. Ini akan berpengaruh terhadap penghasilan dan biaya untuk
       mengganti asset perusahaan di masa yang akan datang.
   E. Risiko atas keputusan yang tidak dapat diubah, timbul karena pembagian
       asset atau biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat digunakan untuk
       keperluan   lainnya.   Oleh   karena    itu,   investor   harus   betul-betul
       memperhitungkan masalah waktu.
   F. Risiko politik, timbul karena adanya perubahaan atas kebijakan pemerintah,
       misalnya kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan (tax policy) yang
       disesuaikan dengan kondosi perekonomiaan suatu Negara maupun untuk
       mencapai tujuan yang telah di tetapkan (Michael p.devereux,1996).


Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan
     Pajak perusahaan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah,
yang sebagian dipakai untuk penediaan barang dan jasa publik. Besar pajak
dipengaruhi oleh berbagi factor baik internal maupun eksternal. Secara
administrative pungutan pajak dapat dikelompokan menjadi pajak langsung
(indirect tax). Dari aliran sumber daya (flows of resources) pajak dapat dipungut
dari aliran masuknya (income) atau aliran keluar (expenditure) sumber daya (james
dan nobes,1985).




                                                                                       4
     Asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba (profit margin)
sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat
pengendalian atas inventasi (rate of return on investment). Status perusahaan
yang go public atau belum akan memengaruhi kebijakan pembagian dividen.
Perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada
perusahaan yang belum go public. Agar harga pasar sahamnya meningkat,
manajer perusahaan go public akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan
membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan
diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak
merupakan unsure pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinventasikan
kembali oleh perusahaan.


MANAJEMEN PAJAK
     Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan
melalui manajemen pajak.Namun perlu di ingat bahwa legalitas manajemen pajak
tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti
setelah ada keputusan pengadilan.
     Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua,yaitu:
     A. Menerangkan peraturan perpajakan secara benar.
     B. Unsur efiensi unuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya .
     Tujuan manajemen pajak dapat dicapai malaluli fungsi-fungsi manajemen
pajak yang terdiri atas:
     A. Perencanaan pajak (tax planning).
     B. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation).
     C. Pengendalian pajak (tax control).


Perencanaan Pajak
     Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada
tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitihan terhadap pereturan perpajakan
agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada
umumnya      penekanan     perencanaan     pajak   (tax   planning)   adalah    untuk
meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanan
pajak (tax planning) di bawah ini:
     A. Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at
         the minimization of tax liability in current and future tax periods (crumbley
         d.larry,friedman jack p,anders susan b,1994).




                                                                                         5
     B. Tax Planning is arrangements of a persn’s business and/or private affairs
         in order to minimize tax liability (lyons susan m,1996).
     Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax
burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang
ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang,maka perencanaan
pajak di sini sana dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomi keduanya
berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return)
Karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk
dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.Untuk
meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara,baik yang
masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan
perpajakan (unlawful). Isitilah yang sering digunakan adalah tax avoidance dan tax
evasion. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:
   A. Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax
       payer’s affairs so as to reduce his tax liability.It’s ofter to pejorative
       overtones, for example it is use to describe avoidance achieved by artifical
       arrangements of personal or business affair to take advantage of loopholes,
       ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed
       to counter avoidance has become more commonplace and often involves
       highly complex provivion.
   B. Tax evasion is the reduction of tax by illegal means.The distinction,
       however, is not always easy. Some example ofavoidance schemes include
       locating assets in affshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in
       low-tax foreign jurisdictions, ensuring that gainc are capital rather than
       income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate)
       spreading of income to other tax payers with lower marginal tax retes and
       taking advantages of tax incentives.
     Penghindaran pajak adalah rekayasa tax affairs yang masih tetap berada
dalam bingkai ketentuan perpajakn (lawful). Penghindaran pajak dapat terjadi di
dalam bunyi ketentuan atau tetulis di undang-undang dan berada di dalam jiwa dari
undang0undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang
tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.Komite urusan fiscal dari
organization for economic cooperation and development (OECD) menyebutkan
ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:
   A. Adanya unsure artificial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat
       didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak.




                                                                                            6
   B. Skema semacam ini sering dimanfaatkan loopholes dari undang-undang
       atau menerapkan ketentuan –ketentuan legal untuk berbagai tujuan
       padahal bukan itu yang sebetulnya dimasukan oleh pembuat undang-
       undang.
   C. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para
       konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran
       pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin(Council of
       Executive Secretaries of Tax Organizations,1991).
     Oleh karena itu setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak
atas setiap tindakan (taxable events)secara seksama. Dengan demikian bias
dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah prosse pengembalian faktor pajak
yang relevan dan faktor nonpajak yang material untuk menentukan :
   A. apakah
   B. kapan
   C. bagaimana, dan
   D. dengan siapa(pihak mana)dilakukan transaksi,operasi dan hubungan
       dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events
       yang   serendah   mungkin     dan   sejalan    dengan   tercapainya   tujuan
       perusahaan.


Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak
     Kewajiban    perpajakan    bermula    dari      implementasi   undang-undang
perpajakan. Oleh karena itu ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat
dikenakan saksi, baik saksi administrasi maupun sanksi pidana. Saksi administrasi
maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari
melalui suatu perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik
diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras
dengan pengelompokan hokum pajak aspek format administrasi maupun aspek
material substantive perlu untuk dimengetidan dipahami untuk dapat menghindari
sanksi administrasi maupun pidana.
     Pungutan pajak melalui Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pada undang-
undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang pajak
penghasilan (PPh), undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN) pajak
penjualan atas barang mewah (PPnBM) pajak bumi dan bangunan (PPB) bea
meterai,dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.Sebagai hukum positif
semua undang-undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan
pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan


                                                                                      7
direktoran jenderal (dirjen) pajak. Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran,
Dirjen Pajak mengeluarkan surat edaran. Saat ini jumlah aturan-aturan
pelaksanaan tersebut sudah sangat banyak.
     Aspek      administritif   dari   kewajiban   perpajakan   meliputi   kewajiban
mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan
pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) menyelenggarakan pembukuan atau
pencataan, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) di
samping memotong atau memungut pajak kewajiban perpajakan berakhir pada
saat pelunasan oleh wajib pajak.
     Dalam sistem perpajakan sealalu dipisahkan antara assessment dengan
sistem pembayaran (payment system). Assessment yang berlaku saat ini adalah
self assessment yaitu kewajiban untuk menghitung sendiri, membayaran sendiri,
dan melepor sendiri. Sedangkan sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan
sendiri oleh wajib pajak (self assessment system) maupun melalui pemotongan
oleh pihak ketiga (withholiding system).
     Agar pembanyaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, maka pembanyaran pajak harus direncanakan
secara   baik   supaya     tidak   terjadi   pemborosan.   Penyediaan   dana   harus
direncanakan supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu
yang tertentukan. Di samping penbayaran pajak masih ada kewajiban pelaporan
yang juga harus direncanakan supanya dapat selesai dan dilaporkan tepat pada
waktunya.


Aspek Material dalam Perencanaan Pajak
     Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berubah keadaan,
perbuatan, maupun peristiwa. Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Maka
untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan
pembayaran pajak yang tidak lebih karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi
sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang
merupakan pemborosan dana). Untuk itu ojek pajak harus dilaporkan secara benar
dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari
berbagai rekayasa negatif.


Penghindaran Sanksi Pajak
     Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya yang terjadi merupakan
pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut
merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan kearah yang lebih


                                                                                       8
produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar dan
mengerjkan yang seharusnya, selain harus bekerja keras dan bekerja secara
cerdas.
     Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan.Sanksi
tersebut merupakan denda keuangan (financial penalty) yang merupakan
pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan
denda keuangan.
     Sistem perpajakan menganut prinsip subtansi mengalahkan bentuk formal
(substance over form rule). Walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban
perpajakan secara formal, tetapi kalau ternyata subtasi menunjukan lain atau
motivasi rekayasa tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, administrasi
pajak (fiskus) dapat menganggap bahwa wajib pajak kurang patuh dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila terjadi perbedaan inertpretasi fakta
perpajakan,lembaga peradilan pajak (badan penyelesaian sengketa pajak) yang
akan memutuskan.
     Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu
perencanaan pajak:
   A. Tidak melanggar ketentuan perpjakan.Bila suatu perencanan pajak
       dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak
       merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam
       keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
   B. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian
       yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy)
       perusahaan, baik jangka panjang maupun pendek. Oleh karena itu,
       perencanaan pajak yang tidak masu akal akan memperlemah perencanaan
       itu sendiri.
   C. Bukti-bukti     pendukungnya   memadai,     misalnya   dukungan    perjajian
       (agreement), faktur (invoice), dan juga pelakuan akutansinya (accounting
       treatment).


Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
     Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui factor-faktor yang
akan dimanfaatkan untuk melakukan menghematan pajak, maka langkah
selanjutnya adalah mengimplentasikan baik secara formal maupun material. Harus
dipastikan bahwa pelaksanan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan
perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar




                                                                                     9
peraturan dan jika dalam pelaksanaan menyimpang dari peraturan yang berlaku,
maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.
     Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu di kuasai
dan dilaksanakan,yaitu:
Memahami ketentuan peraturan perpajakan dengan mempelajari peraturan
perpajakan seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri
keuangan, keputusan dirjen pajak, dan surat edaran dirjen pajak dapat diketahui
peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.
     Menyelenggarakan     pembukuan       yang     memenuhi   syarat   pembukuan
merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan
perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar
dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.
     Mengingat pentingnya pembukuan maka pasal 28 ayat 1 undang-undang
nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16
tahun 2000 tentang ketentuan imum dan tata cara perpajakan, telah menetapkan
bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.


Pengendalian Pajak
     Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak
telah dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan dan telah memenuhi
persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak
adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan
peraturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya
melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika
dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk
pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari pajak
terutang.


MOTIVASI DILAKUKANNYA PERENCANAAN PAJAK
     Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya
bersumber tiga unsur perpajakan, yaitu:
 A. Kebijakan perpajakan (tax policy)
 B. Undang-unadang perpajakan (tax law)
 C. Administrasi perpajakan (tax administration)
     Kegiatan unsur tersebut tejadi munurut proses sesuai dengan urutan waktu
penyusunan sistem perpajakan.


                                                                               10
Kebijakan Perpajakan
     Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai sasaran
yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak,
terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukanya suatu perencanaan pajak.




                                                                                11
Daftar Pustaka


Agoes, Sukrisno dan Estralia Trisnawati, 2007, Akuntansi Perpajakan, Salemba
       Empat, Jakarta.


Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2004, Perpajakan Indonesia, Konsep,
       Aplikasi, dan Penuntun Praktis, andi Yogyakarta, Yogyakarta.


Erly, Suandy, 2008, Perencanaan Pajak, Salemba Empat


Pardiat. 2005, Akuntansi Pajak, Mitra Wacana Media, Jakarta.


Undang-undang    Republik   Indonesia.   2008,   Nomor    36,   Tentang   Pajak
       Penghasilan.


Undang-undang Republik Indonesia. 2007, Nomor 28, Tentang Ketentuan Umum
       dan Tatacara Perpajakan.


Waluyo. 2009, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta




                                                                            12

								
To top