RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN by Tj0iyk

VIEWS: 200 PAGES: 52

									                                                                                                                               1



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                   :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                 :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP              :   XI / I (GANJIL) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                  :    2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                      :   1 (pertama)

STANDAR KOMPETENSI
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia.
KOMPETENSI DASAR
1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.
 Mendeskripsikan macam-macam budaya politik.
 Mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik
 Menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya.
 Mengidentifikasi perkembangan budaya politik
 Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian budaya politik.
 Siswa mampu mendeskripsikan macam-macam budaya politik.
 Siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik.
 Siswa mampu menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya.
 Siswa mampu mengidentifikasi perkembangan budaya politik
 Siswa mampu menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat.

MATERI PEMBELAJARAN
 BUDAYA POLITIK
    Nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiaman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa
      yang harus dilakukan oleh pemerintah (Samuel Beer)
    Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan po9litik yang dihayati oleh para anggota suatu system
      politik (Rusadi Sumintapura)
    Suatu sikap orientasi yang khas dari warga Negara terhadap system politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap
      terhadap peranan warga Negara yang ada dalam system itu (Gabriel A. Almond)
    Pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Budaya politik leboh
      menguitamakan dimensi psikologis dari suatu system politik, yaitu sikap, system kepercayaan, symbol yang dimiliki
      individu dan yang dilaksanakannya dalam masyarakat (Marbun, 2005 : 84).

     MACAM – MACAM BUDAYA POLITIK
       Budaya politik parokhial,
       Budaya politik Kaula,
       Budaya politik Partisipan,

       CIRI - CIRI BUDAYA POLITIK
        BUDAYA POLITIK PAROKIAL              BUDAYA POLITIK KAULA                       BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
       Tingkat partisipasi politiknya Masyarakat relatif maju baik sosial             Kesadaran politik sangat tinggi karena
       masih sangat rendah, karena maupun ekonomi, tetapi perhatian                   informasi politik yang cukup banyak
       faktor kognitifnya (pendidikan) terhadap politik masih bersifat pasif          dan variatif.
                                       karena pemerintahan yang otoriter.



      FAKTOR PENYEBAB BERKEMBANGNYA BUDAYA POLITIK
        Tingkat pendidikan (kognitif), status sosial, ekonomi dan pranata sosial kemasyarakatan lainnya
        Sistem politik pemerintahan

      INDENTIFIKASI PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK
        Indentifikasi perkembangan budaya politik berdasarkan macam-macam budaya politik, ciri-ciri budaya politik dan
          faktor penyebab perkembangan budaya politik yang terdapat pada suatu masyarakat.

      BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT
        Perkembangan budaya politik masyarakat disimpulkan berdasarkan pada Indentifikasi perkembangan budaya politik
          (yang berdasarkan tipe - tipe budaya politik, ciri-ciri budaya politik dan faktor penyebab perkembangan budaya
          politik yang terdapat pada suatu masyarakat).




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                         2




METODE PEMBELAJARAN
  Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o    Guru membuka pelajaran dengan salam. . (Religius)
            o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
     ● Kegiatan Inti ( 60 menit). , (Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
            ○     Menganalisis literatur tentang pengertian budaya politik, tipe – tipe budaya politik
            o Menentukan ciri-ciri budaya politik, dan faktor yang menyebabkan perkembangan budaya politik
            o (Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komuniktif, Tanggung-jawab)
      Kegiatan Penutup (15 menit)
            o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                 menganalisis pengertian budaya politik, macam-macam budaya politik.
            o    Post tes
            o    Informasi pembelajaran berikutnya
            o    Menutup pelajaran dengan salam. (Religius)

SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
       Jenis Instrumen
             Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

       Bentuk Instrumen
             Laporan tertulis dan uraian
      o         Instrumen laporan tertulis
                       Indentifikasikan tipe budaya politik yang berkembang pada masyarakat di sekitar tempat tinggal
                           anda
                       Tipe budaya politik manakah yang domiman, mengapa demikian?.

             o Instrumen uraian
                                Jelaskan pengertian budaya politik.
                                Jelaskan perbedaan antara budaya politik parokial, kaula dan partisipan !



                                                                                       Kalaena ,             2011



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                           Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                               NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                              3



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                              :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                            :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                         :   XI / I (GANJIL) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                             :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                                 :   2 (kedua)

STANDAR KOMPETENSI
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia.
KOMPETENSI DASAR
1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik
 Mengidentifikasi tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indoensia.
  Menganalisis perkembangan tipe politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa dapat mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik
 Siswa dapat mengidentifikasi tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indoensia.
  Siswa dapat menganalisis perkembangan tipe politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku.
MATERI PEMBELAJARAN
 BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
    Hirarkis yang Tegar/Ketat ; Sebagaian masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis.
      Stratifikasi(tingkatan) sosial yg hirarkis tampak dari adanya pemisahan/pemilahan tegas antara penguasa (elit politik)
      dengan rakyat kebanyakan. Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang ketat. Alalm fikiran dan sopan
      santun sangat disesuaikan dengan kedudukan masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa “kasar”, sedangkan
      rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa “ halus”. Penguasa mencitrakan diri sebagai
      pemurah, pelindung dan baik hati, namun pada saat yang sama mereka juga cenderung merendahkan rakyatnya –
      karena penguasa pemurah, pelindung dan baik hati – maka rakyat harus patuh, tunduk setia dan taat kepada penguasa.
      Rakyat berada pada pihak yang tidak berdaya, karena kedudukannya yang berada di bawah penguasa. Implikasi negatif
      lainnya rakyat disisihkan dalam proses penentuan kebijakan publik namun dipaksakan menjalani seluruh ketentuan
      kebijakan itu. Hal ini memunculkan gelaja “asal bapak senang” (ABS) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,
      akhirnya yang beruntuing adalah yg dekat/kolusi dengan penguasa.

       Kecenderungan Patronage ; Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di indonesia.
           Oleh James Scott (1976) hubungan macam ini disebut sebagai patronclient. Pola hubungan ini bersifat individual
           antara si “patron” dan si “Client” yang menimbulkan interaksi timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya
           masing-masing. Si Patron memiliki kekuasaan, kedudukan, jabatan, perlindungan bahkan materi, sedangkan si Client
           memiliki tenaga, dukungan, dan kesetiaan. Pola hubungan (budaya politik) ini akan tetap terpelihara selama kedua
           belah tetap memiliki sumber daya masing-masing. Jika tidak demikian maka Patron atau Client akan mencari pihak lain.
           Oleh karena Patron memiliki sumber daya yang lebih besar maka pada umumnya patron lebih diuntungkan dengan pola
           budaya politik seperi ini. Pada mayarakat dengan budaya politik seperti ini seringkali Client (rakyat) memperoleh
           pekerjaan, karir politik, dan jabatan-jabatan birokrasi sangat ditentukan oleh kecerdikannya memelihara dan
           memanfaatkan hubungan pribadi dan hubungan politik dengan pemegang kekuasaan.

       Kecenderungan Neo-patrimonialistik ; meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti
           birokrasi, namun perliku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial
           (tradisional). Ciri-ciri organisasi dan birokrasi modern : (1) adanya struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian
           wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi (2) adanya posisi, kedudukan dan jabatan yang tegas (3) adanya aturan,
           regulasi yang mengatur kinerja personal dan orgtanisasi (4) Personil yang secara teknis memenuhi syarat,
           dipekerjakan atas dasar karir dengan promosi yang proporsional. Dalam kehidupan politik di Indonesia, budaya politik
           Neo-patrimonialistik telah menyebabkan kekuasaan tidak terkontrol. Akibatnya negara menjadi sangat kuatdan
           peluang munculnya civil sosiety terhambat. Contoh budaya politik Neo-patrimonialistik : (1) Pejabat Negara
           membangun rumah dinas dengan biaya 7,5 milyar, sekalipun mendapatkan kritikan dan tantangan dari berbagai lapisan
           masyarakat. (2) anak – anak pejabat menjadi pengusaha besar karena memanfaatkan jabatan orang tua mereka dan
           memperoleh perlakuan yang istimewa. (3) munculnya anak – anak pejabat yang menempati posisi strategis jabatan
           politik karena proses rekrutmen politik tidak terbuka.

     PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
       Menyimak informasi/berita melalui media massa tentang perkembangan politik teraktual yang memiliki kaitan dengan
         tipe-tipe budaya politik yang ada

METODE PEMBELAJARAN
  Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o   Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o   Kegiatan Awal/Pendahuluan




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                           4



      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o Menganalisis literatur tentang tipe-tipe budaya politik dan perkembangan budaya politik di
            o Indonesia(Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
            o Mendiskusikan hasil penggalian informasi tentang perkembangan tipe budaya politik sesuai dengan
                  perkembangan sistem politik yang berlaku (informasi dari media massa). (Demokratis, Rasa Ingin Tahu,
                  Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)
      Kegiatan Penutup (15 menit)
            o     Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                  menganalisis perkembangan budaya politik di Indonesia
            o     Post tes
            o     Informasi pembelajaran berikutnya
            o     Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.
EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
       Jenis Instrumen
             Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
       Bentuk Instrumen
             Laporan tertulis dan uraian
             o Instrumen laporan tertulis
                      Deskripsikan kecenderungan tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia saat ini !
             o Instrumen uraian
                      Rumuskan kembali tentang pemahaman tipe-tipe budaya politik baik berdasarkan sikap yang
                                 ditunjukkan maupun orientasi politiknya !
                           Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan masyarakat dapat muncul budaya politik yang
                                 memiliki sikap mental absolut !
                           Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan masyarakat ada sebagian yg memiliki budaya
                                 politik parokial !
                           Jelaskan dengan alasan, bagaimana dalam kenyataan di dalam masyarakat terdapat munculnya budaya
                                 politik campuran parokial – partisipan !
                           Berikan penjelasan singkat perbedaan pokok model-model kebudayaan antara demokratik industrial
                                 dengan demokratis pra-industrial !

                                                                                         Kalaena ,              2011



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                             Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                              Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                 NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                             5



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                            :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                          :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                       :   XI / I (GANJIL) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                           :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                               :   3 (ketiga)

STANDAR KOMPETENSI
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia.
KOMPETENSI DASAR
1. 3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan makna sosialisasi politik.
 Menguraikan mekanisme sosialisasi politik.
 Menyimpulkan sarana sosialisasi politik.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan makna sosialisasi politik.
 Siswa mampu menguraikan mekanisme sosialisasi politik.
 Siswa mampu menyimpulkan sarana sosialisasi politik.
MATERI PEMBELAJARAN
 SOSIALISASI POLITIK
       Cara bagaimana masyarakat meneruskan budaya politiknya (Kenneth P. Langton)
       Sosialisasi merupakan pola pengenalan dan pemahaman akan nilai dan sikap yg dianut masyarakat pada generasi yg
         lebih muda serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yg ingin mereka jalankan kelak telah dewasa.
         Sosialisasi politik adalah bagian proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, sikap dan tingkah laku
         politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem
         politik. (Nur Wahyu Rochmadi, 9: 2007)
      MEKANISME SOSIALISASI POLITIK
        Sosialisasi politik berjalan terus menerus sepanjang hidup seseorang sejak dari bayi hingga dewasa, mulai dari
          keluarga, sekolah sampai pada lingkungan masyarakat. Selain itu sosialiasi politik berwujud pada “ tranmisi atau
          pengajaran” yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan contoh sifat
          langsung dari sosialisasi politik, sedangkan sikap dan perilaku politik terhadap negara yang ditunjukkan orang tua
          terhadap anaknya merupakan contoh sosialisasi politik tidak langsung.
      SARANA SOSIALISASI POLITIK
        Keluarga ; Sekolah ; Kelompok Pergaulan ; Tempat kerja, Media Massa ; Kontak-kontak politik langsung ;
METODE PEMBELAJARAN
    Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
         Kegiatan Awal (15 menit)
                o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
                o    Kegiatan Awal/Pendahuluan

      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o Menganalisis literatur tentang pengertian sosialisasi dan mekanisme politik(Kerja Keras, Kreatif, Mandiri,
                  Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
            o Mendiskusikan tentang mekanisme sosialisasi politik dan sarana sosialisasi politik. ).(Demokratis, Rasa
                  Ingin Tahu, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)
      Kegiatan Penutup (15 menit)
            o     Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                  menganalisis pengertian sosialisasi dan mekanisme politik serta sarana-sarana yang dapat digunakan
                  sebagai alat sosialsasi politik
            o     Post tes
            o     Informasi pembelajaran berikutnya
            o     Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.
EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
       Jenis Instrumen
             Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                              6



       Bentuk Instrumen
             Laporan tertulis dan uraian
      o         Instrumen laporan tertulis
                       Indentifikasikan sarana-sarana yang dapat digunakan sebagai alat sosialsasi politik
             o Instrumen uraian
                       Jelaskan pengertian sosialisasi politik !
                       Deskripsikan mekanisme sosialisasi politik !



                                                                                 Kalaena ,             2011



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                      Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                       Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                         7



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                          :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                        :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                     :   XI / I (GANJIL) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                         :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                             :   4 (keempat)

STANDAR KOMPETENSI
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia.
KOMPETENSI DASAR
1. 4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan bentuk partisipasi politik.
 Memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
 Mendemonstrasikan budaya politik partisipan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan bentuk partisipasi politik.
 Siswa mampu memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
 Siswa mampu mendemonstrasikan budaya politik partisipan.
MATERI PEMBELAJARAN
 PARTISIPASI POLITIK
       Partisipasi (Inggris : Participation) berarti ambil-bagian atau ikutserta atau berperanserta dalam suatu usaha
         bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Suatu kegiatan pembangunan politik adalah usaha bersama
         yang membutuhkan kerja sama. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala
         keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Ramlan Surbakti)
       Perilaku politik : (a) Radikal. (b) Liberal (c) Moderat (d) Status Quo (e) Reaksioner f) Konservatif
 BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
       Partisipasi dikatakan positif apabila partisipasi itu mendukung kelancaran usaha bersama untuk mencapai tujuan yang
         diinginkan. Sebaliknya partisipasi dikatakan negatif jika menjadi beban, dan penghalang atau memperlambat lajunya
         kegiatan atau usaha bersama.
       Penerapan budaya politik partisipasif berwujud penggunaan hak-hak politik secara bertanggungjawab. Sebagai warga
         negara ia berhak dipilih dan memilih dalam pemilu. Negara-negara yang mempunyai budaya politik yang sudah matang
         akan menopang demokrasi yang stabil dan sebaliknya. Kepribadian dan kedaran individu merupakan penentu bagi
         seseorang untuk mampu melakukan aktivitas politik secara mandiri, hal ini berkaitan erat dengan hasrat dan minat
         yang kuat untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Tanpa kesadaran politik yang kuat seorang individu cukup puas
         dengan peran politik yang pasif.
 DEMONTRASI BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
       Siswa bermain peran layaknya orator yang tengah berkampaye, berdebat sebagai calon pejabat publik, dan peran-
         peran politik lainnya yang dapat diresensi dari media massa.
METODE PEMBELAJARAN
    Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o   Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o   Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o Menganalisis literatur tentang bentuk partisipasi politik (Kerja Keras, Kreatif, Mandiri,
                 Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
            o Mendiskusikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
                (Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)
      Kegiatan Penutup (15 menit)
            o   Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                menganalisis bentuk partisipasi politik dan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan
                bermasyarakat berbangsa dan bernegara
            o   Post tes
            o   Informasi pembelajaran berikutnya
            o   Menutup pelajaran dengan salam.(religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                                  8




EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
                  Demonstrasikan contoh budaya politik partisipan di depan kelas!
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
       Jenis Instrumen
             Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
       Bentuk Instrumen
             Laporan tertulis dan uraian
             ○ Instrumen laporan tertulis
                            Deskripsikan budaya politik partisipan yang terdapat pada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat
                             dan pemerintahan !
             o   Instrumen uraian
                        Jelaskan dengan memberi alasan bagaimana metode yang kerap diterapkan dalam sosialisasi politik di
                            negara-negara berkembang pada umumnya !
                        Jelaskan bagaimanakah penggolongan budaya politik ditinjau dari sikap, nilai-nilai, informasi, dan
                            orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahannya !
                        Menurut Anda bagaimanakah hubungan sistem politik dengan Budaya Politik di suatu negara,
                            khususnya di Indonesia ?
                        Jelaskan bagaimana pandangan Hyman tentang hubungan antara sosialisasi politik dengan komunikasi
                            politik !
                        Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa jika pernyataan umum dari salah satu pimpinan partai
                            politik/tokoh masyarakat yang bernada militan, dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan
                            konflik dalam suatu masyarakat luas !



                                                                                           Kalaena ,                2011



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                               Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                                Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                   NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                          9



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                            :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                          :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                       :   XI / I (GANJIL) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                           :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                               :   5 (kelima)

STANDAR KOMPETENSI
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
KOMPETENSI DASAR
 2. 1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan pengertian demokrasi
 Mendeskripsikan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian demokrasi
 Siswa mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
MATERI PEMBELAJARAN
 PENGERTIAN DEMOKRASI
       Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” (etimologis) yg berarti “rakyat” dan “kratos” yg berarti
         “pemerintahan” demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan
         rakyat.
       Abraham Lincoln; demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
           (government of the people, by the people, for the people)
       Paham demokrasi modern memiliki ciri utama, yaitu mengakui pendapat/aspirasi rakyat dalam pemerintahan melalui
           wakil-wakilnya. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kemampuannya sendiri tetapi
           tetap patuh pada hukum yang berlaku. Sehingga lahir sistem demokrasi yang membatasi kekuasaan penguasayang
           mutlak dan sewenang-wenang. Pembatasan ini dapat dilakukan dengan konstitusi mapun melalui hukum kebiasan.

     PRINSIP – PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI
       Suprapto dkk : 2007 Bumi Aksara : (1) Pemerintah yang terbuka dan bertanggungjawab (2) Dewan Perwakilan
         Rakyat(DPR) yang representatif (3) Peradilan yang bebas dan merdeka (4) pers yang bebas (5) Menganut prinsip
         negara hukum (6) Sistem dwipartai/multipartai (7) Pemilu yang demokratis (8) Prinsip mayoritas (9) Jaminan hak-hak
         dasar dan hak-hak minoritas.
       Nur Wahyu Rochmadi : 2007, Yudhistira : (1) Pemerintah berdasarkan konstitusi (2) Pemilu yang demokratis (3)
         pemerintahan lokal/Otomoni daerah (Desentralisasi kekuasaan) (4) Pembuatan undang-undang (5) Sistem peradilan
         yang independen (6) kekuasaan lembaga kepresidenan (7) Media massa yang bebas (8) Kelompok-kelompok
         kepentingan (9) Transparansi (10) perlindungan hak-hak minoritas (11) Kontrol sipil atas militer

METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o   Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o   Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o Menganalisis literatur tentang pengertian demokrasi(Kerja Keras, Kreatif, Mandiri,
                 Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
                Mendiskusikan prinsip-prinsip budaya demokrasi(Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Menghargai Prestasi,
                Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)
      Kegiatan Penutup (15 menit)
            o   Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                menganalisis tentang pengertian demokrasi dan mendiskusikan prinsip-prinsip budaya demokrasi
            o   Post tes
            o   Informasi pembelajaran berikutnya
            o   Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.




EVALUASI


Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                                                       10



     Penilaian
       Penilaian Proses
                      KEGIATAN DALAM PBM
       Penilaian Hasil
     Alat Penilaian (Instrumen)
       Jenis Instrumen
             Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
       Bentuk Instrumen
             Laporan tertulis dan uraian
             o Instrumen laporan tertulis
                      Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian Demokrasi (Pengertian Umum dan Pemikiran
                        Tentang Demokrasi) dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :
                                   1.    Berikan ulasan pengertian kembali tentang “demokrasi” sesuai pendapat anda dan tokoh-
                                         tokoh terkenal ! Pendapat anda tentang demokrasi ?
                                   2. Abraham Lincoln, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
                                         rakyat, dan untuk rakyat. Berikan penjelasan singkatnya !
                                         a. Dari rakyat : ..............................................................................................
                                         b.Untuk rakyat : ...........................................................................................
             o    Instrumen uraian
                      Jelaskan pengertian demokrasi
                        Deskripsikan prinsip-prinsip budaya demokrasi




                                                                                                          Kalaena ,                      2011



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                                               Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                                                Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                                   NIP,19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                       11



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                         :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                       :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                    :   XI / I (GANJIL) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                        :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                            :   6 (keenam)

STANDAR KOMPETENSI
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
KOMPETENSI DASAR
 2. 1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
INDIKATOR
 Menjelaskan makna budaya demokrasi.
 Menjelaskan tentang prinsip-prinsip budaya demokrasi
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu menjelaskan makna budaya demokrasi.
 Siswa mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip budaya demokrasi
MATERI PEMBELAJARAN
 MAKNA BUDAYA DEMOKRASI
       Budaya demokrasi : (Bambang Suteng dkk : 2007) adalah pola-pola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari
         nilai-nilai dasar demokrasi dan yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga dari sistem politik demokrasi.
       Unsur-unsur Budaya Demokrasi (Bambang Suteng dkk : 2007 Erlangga) : (1) Kebebasan (2) Persamaan (3)
         Solidaritas             (4) Toleransi (5) Menghormati kejujuran (6) Menghormati penalaran (7) Keadaban.
 PRINSIP – PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI
       Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung pada unsur-unsur budaya demokrasi masayarakat pendukung demokrasi dapat
         mengembangkan budaya demokrasinya. Nilai-nilai itukemudian dijabarkan lebih rinci dan operasional dalam kehidupan
         berdemokrasi. Menurut Henry B Mayo (Budiarjo : 1980) ada sejumlah nilai operasional pelaksanaan demokrasi :
          Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga
          Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai
          Menyelenggarakan pergantian pimpijan secara teratur
          Membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin
          Mengakui dan ,menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam
             keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkahlaku
METODE PEMBELAJARAN
    Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
         Kegiatan Awal (15 menit)
                o     Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
                o     Kegiatan Awal/Pendahuluan
         Kegiatan Inti ( 60 menit).
                o Menganalisis literatur tentang makna budaya demokrasi. (Kerja Keras, Kreatif, Mandiri,
                      Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
                      Mendiskusikan prinsip-prinsip budaya politik. (Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Menghargai Prestasi,
                      Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)
         Kegiatan Penutup (15 menit)
                o     Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                      menjelaskan makna budaya demokrasi dan mendiskusikan prinsip-prinsip budaya politik.
                o     Post tes
                o     Informasi pembelajaran berikutnya
                o     Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                        12



EVALUASI
 Penilaian
      Penilaian Proses
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian dijadikan
laporan tertulis
     1.  Rumuskan kembali tentang pemahaman ciri-ciri dan prinsip-prinsip demokrasi !
     2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan bernegara dalam sistem politik demokrasi, legitimasi
         pemerintah sbg dukungan rakyat banyak, sangat penting !
     3. Berikan penjelasan pentingnya “keterlibatan warga negara dlm pembuatan keputusan politik”, di dalam suatu negara !
     4. Jelaskan yang dimaksud dengan “demokratisasi” pada negara yang menerapkan sistem politik demokrasi !
     5. Berikan penjelasan singkat perbedaan antara ciri-ciri demokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasi !

       Penilaian Hasil
     Alat Penilaian (Instrumen)
       Jenis Instrumen
           Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

       Bentuk Instrumen
         Laporan tertulis dan uraian
         o Instrumen laporan tertulis
         o Instrumen uraian
                 Jelaskan makna budaya demokrasi !
                 Deskripsikan hubungan antara budaya demokrasi dan budaya politik



                                                                                     Kalaena ,               2011



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                          Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                           Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                              NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                       13



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                         :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                       :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                    :   XI / I (GANJIL)2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                        :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                            :   7 (ketujuh)

STANDAR KOMPETENSI
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
KOMPETENSI DASAR
2. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
.INDIKATOR
 Mendeskripsikan pengertian masyarakat madani.
 Mengidentifikan ciri-ciri masyarakat madani.
 Menjelaskan proses menuju masyarakat madani.
 Mengidentifikasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani.
 Menjelaskan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian masyarakat madani.
 Siswa mampu mengidentifikan ciri-ciri masyarakat madani.
 Siswa mampu menjelaskan proses menuju masyarakat madani.
 Siswa mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani.
 Siswa mampu menjelaskan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat
      madani.
MATERI PEMBELAJARAN
 PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI
       Masyarakat demokratis disebut juga dengan istilah “cicil society”. Atau masyarakat madani (kota : arab).
         Demokratisasi mengarah pada terbentuknya masyarakat madani atau civil society. Istilah madani mula-mula
         dimaksudkan untuk mengganti istilah masyarakat sipil yang merupakan terjemahan civil society yang memiliki dua
         pandangan :
          Sebagai masyarakat yang beradab (civilized), dan memiliki peradaban (civility), yang membedakan dengan
           masyarakatyang tidak memiliki peradaban
          Suatu masyarakat yang secara prinsipil bersifat mandiri, terlepas dari kekuasaan Negara. Masyarakatnya mampu
           mengisi ruang public dengan melakukan partisipasi politik dalam rangka mempengaruhi penentuan kebijakan negara.
 CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI
       Moh. A.S. Hikam (1996), Civil Society (masyarakat madani) memiliki cirri-ciri : (1) Kesukarelaan; (2)
         Keswasembadaan; .(3) Kemandirianjyang tinggi terhadap negara; (4) Keterkaiatan pada nilai-nilai hukum;
     KENDALA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI
       Dewasa ini konsep masyarakat madani sebagaian besar masih sekadar wacana, ide, gagasan dan cita-cita untuk
             diwujudkan di Indonesia. Pada dasarnya demokrasi merupakan sesuatu yang tidak statis(tetap) akan tetapi
         demokrasi pasca Perang Dunia ke-2 telah memiliki pandangan bahwa negara tidak semata-mata tidak terbatas
         megurusi kepentingan bersama atau sebagai “penjaga malam” namun negara harus turut bertanggungjawab atas
         kesejahteraan rakyat dan kerena itu ia harus aktif berusaha menaikkan taraf hidup masyarakat. Sehingga
         demokrasi tidak terbatas pada aspek politik saja, melainkan mencakup segi-segi ekonomi (demokrasi ekonomi) dan
         aspek kebutuhan masyarakat lainnya.
     UPAYA MENGATASI KENDALA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI
       Agar konsep masyarakat tidak sekadar wacana, ide, gagasan dan cita-cita diperlukan upaya untuk mengatasinya.
       Salah satu upaya itu adalah “membangun komunikasi” yang intens antara warga dengan negara. Sehingga demokrasi
       tidak terbatas pada aspek politik saja, melainkan mencakup segi-segi ekonomi (demokrasi ekonomi) dan aspek
       kebutuhan masyarakat lainnya. Komunikasi dimaksud biasanya berwujud tuntutan dan dukungan kepada negara atau
       pemerintah. Komunikasi dalam wujud tuntutan pada masyarakat demokratis sangat diperlukan dan dianggap sangat
       penting, karena tuntutan warga merupakan dasar bagi negara dalam menentukan langkah dan pembangunan munuju
       terwujudnya cita-cita bersama negara. Selain itu dukungan masyarakat dapat pula berwujud pada kritik yang
       sifatnya partisipatif dan objektif dan pemerintah harus dapat mengakomodasi sehingga menjadi suatu akumulasi
       kepentingan dan ditindaklanjuti dalam bentukl kebijakan. Sehingga peran masyarakat dalam mewujudkan prinsip-
       prinsip demokrasi sebagai bagian dari masyarakat madani dapat terealisasi.
METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius )
            o    Kegiatan Awal/Pendahuluan




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                    14



      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o Menganalisis literatur tentang pengertian masyarakat madani dan ciri-ciri masyarakat madani. Kerja Keras,
                 Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
                Mendiskusikan proses menuju masyarakat madani, kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam
                mewujudkan masyarakat madani dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam
                mewujudkan masyarakat madani. (Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Menghargai
                Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)
      Kegiatan Penutup (15 menit)
            o Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                menjelaskan pengertian masyarakat madani dan ciri-ciri masyarakat madani serta hasil diskusi tentang
                proses menuju masyarakat madani, kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat
                madani dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat
                madani.
            o   Post tes
            o   Informasi pembelajaran berikutnya
            o   Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
                  Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi
                       tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
    Bentuk Instrumen
       Laporan tertulis dan uraian
       o Instrumen laporan tertulis
                 Deskripsikan proses menuju masyarakat madani
                 Deskripsikan kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani dan cara
                  mengatasinya !
       o Instrumen uraian
                Jelaskan pengertian masyarakat madani!
                Sebutkan ciri-ciri masyarakat madani !

                                                                                  Kalaena ,               2011



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                       Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                        Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                           NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                              15



                                             RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                                     NAMA SEKOLAH                      : SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                    : PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                 : XI / I (GANJIL) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                     : 2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                         : 8 (kedelapan)

STANDAR KOMPETENSI
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
KOMPETENSI DASAR
 2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama. orde baru dan reformasi.
INDIKATOR
 Menguraikan prinsip demokrasi Pancasila.
 Membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan reformasi.
 Membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orde lama, orde baru dan reformasi.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu menguraikan prinsip demokrasi Pancasila.
 Siswa mampu membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan reformasi.
 Siswa mampu membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orde lama, orde baru dan reformasi.
MATERI PEMBELAJARAN
 RPINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA
      Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila telah termaktub dengan tegas dan terperinci dalam nilai-nilai Pancasila,
        khususnya sila keempat. Akan tetapi, karena sifat dari Pancasila yang “hierarki pyramidal” , maka nilai-nilai yang
        terurai dalam sila keempat harus sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila lainnya, atau nilai-
        nilai demokrasi Pancasila yang terdapat pada sila keempat meliputi dan diliputi oleh nilai sila-sila yang lainnya. Adapun
        prinsip-prinsip demokrasi Pancasila itu adalah : (1) Setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban
        yang sama      (2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil
        keputusan (4) Musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan (5) menghormati dan menjunjung tinggi
        setiap keputusan musyawarah (6) Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan keputusan
        musyawarah (7) Mengutamakan kepentingan bersma diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. (8)
        Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur (9) Keputusan yang diambil harus
        dapat dipertanggungjwabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harka dan martabat manusia, nilai-
        nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan perstauan dan kesatuan demi kepentingan bersama (10) Memberikan
        kepercayaan kepada wakil-wakil yangt dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
 PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA
        (A)    Orde Lama,
        (B) Demokrasi parlementer di masa RIS (UUDS 1950),
        (C) Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-1966)
        (D) Orde Baru : 11 Maret 1966 s/d 21 Mei 1998
        (E) Orde transisi/Reformasi : 22 Mei 1998 s/d sekarang
METODE PEMBELAJARAN
    Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
       Kegiatan Awal (15 menit)
               o   Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
               o   Kegiatan Awal/Pendahuluan
       Kegiatan Inti ( 60 menit).
               o Menganalisis literatur tentang prinsip demokrasi Pancasila. Kerja Keras,
                    Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
        Mendiskusikan perbandingan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan reformasi
             serta pelaksanaan pemilu pada masa orde lama, orde baru dan Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Menghargai
             Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab) Kegiatan Penutup (15 menit)
               o Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                   menguraikan prinsip demokrasi Pancasila, membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada
                   masa orde lama, orde baru dan reformasi serta pelaksanaan pemilu pada masa orde lama, orde baru dan
                   reformasi
               o   Post tes
               o   Informasi pembelajaran berikutnya
               o   Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                        16



EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
                  --
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

       Bentuk Instrumen
         Laporan tertulis dan uraian
         o Instrumen laporan tertulis
                 Deskripsikan perbandingan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan
                  reformasi !
                 Deskripsikan perbandingan pelaksanaan pemilu pada masa orde lama, orde baru dan reformasi !
         o Instrumen uraian
                  Deskripsikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila !




                                                                                   Kalaena ,               2011



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                        Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                         Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                            NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                      17



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                         :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                       :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                    :   XI / I (GANJIL) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                        :    2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                            :   9 (kesembilan)

STANDAR KOMPETENSI
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
KOMPETENSI DASAR
2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama. orde baru dan reformasi.
INDIKATOR
 Mendemonstrasikan pelaksanaan pemilihan umum (pejabat publik) .
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendemonstrasikan pelaksanaan pemilihan umum (pejabat publik) .
MATERI PEMBELAJARAN
 PEMILIHAN UMUM
     Pengertian Pemilu, adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang diselenggarakan untuk mewujudkan
        gagasan kedaulatan rakyat atau system pemerintahan demokratis. Oleh karena rakayat tidak mungkin memerintah
        secara langsung, maka diperlukan cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara
        selama jangka waktu tertentu.
     Fungsi Pemilu,
         Memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan)
         Sarana pertanggungjawaban pejabat publik,
         Sarana pendidikan politik rakyat,
     Asas pemilu (LUBER),
         Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil
METODE PEMBELAJARAN
    Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
       Kegiatan Awal (15 menit)
              o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
              o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
       Kegiatan Inti ( 60 menit).
              o Mensimulasikan pelaksanaan pemilihan umum/pejabat publik dengan berpedoman pada definisi pemilu,
                   fungsi pemilu dan asas pemilu.Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif,
                   Tanggung-jawab)
        Kegiatan Penutup (15 menit)
              o Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                   mensimulasikan pelaksanaan pemilihan umum/pejabat publik dengan berpedoman pada definisi pemilu,
                   fungsi pemilu dan asas pemilu.
              o    Post tes
              o    Informasi pembelajaran berikutnya
              o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.
EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
                 Simulasikan pelaksanaan pemilihan umum/pejabat publik dengan berpedoman pada definisi pemilu,
                     fungsi pemilu dan asas pemilu di depan kelas !




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                          18



       Penilaian Hasil
     Alat Penilaian (Instrumen)
       Jenis Instrumen
           Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
       Bentuk Instrumen
           Laporan tertulis dan uraian
        a.       Instrumen laporan tertulis
                          Tuliskan tanggapan anda terhadap proses simulasi berdasarkan fungsi pemilu dan asas pemilu !
           o Instrumen uraian
                       1.Uraikan pengertian Pemilu
                       2.Driskripsikan fungsi Pemilu !
                       3.Jelaskan asas Pemilu sebelum dan sesudah era reformasi!



                                                                                       Kalaena ,                2011



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                            Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                             Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                   19



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                       :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                     :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                  :   XI / I (GANJIL) 2009/2010
                                     ALOKASI WAKTU                      :    2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                          :   10 (kesepuluh)

STANDAR KOMPETENSI
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
KOMPETENSI DASAR
2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
INDIKATOR
 Mengidentifikasi perilaku budaya demokrasi.
 Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah
 Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mengidentifikasi perilaku budaya demokrasi.
 Siswa mampu menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah.
 Siswa mampu menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat
MATERI PEMBELAJARAN
 PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI
    Gerakan reformasi telah menumbuhkan kesadaran baru dalam budaya berdemokrasi. Bentuk demokrasi yang semula
    ditabukan kini menjadi hal yang lazim bahkan menjadi kebutuhan
     Kebebasan mengeluarkan pendapat,
     Kebebasan berserikat dan berkumpul,
     Pemilihan pejabat publik secara langsung, Kesetaraaan Wanita dan Laki-laki (Gender),
 PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI DALAM LINGKUNGAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT
     Lingkungan Keluarga,
     Lingkungan Sekolah,
     Lingkungan Masyarakat,
METODE PEMBELAJARAN
    Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
        Kegiatan Awal (15 menit)
              o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
              o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
        Kegiatan Inti ( 60 menit).
              o Mendiskusikan perilaku yang mendukung budaya demokrasi Kerja Keras,
                   Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
              o Meresensi informasi dari media massa tentang perilaku yang sesuai dan bertentangan dengan budaya
                   demokrasi. Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)
        Kegiatan Penutup (15 menit)
              o Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                   mendiskusikan perilaku yang mendukung budaya demokrasi dan hasil resensi informasi dari media massa
                   tentang perilaku yang sesuai dan bertentangan dengan budaya demokrasi.
              o    Post tes
              o    Informasi pembelajaran berikutnya
              o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.
EVALUASI
 Penilaian
     Penilaian Proses
     Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
     Jenis Instrumen
         Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                                 20



       Bentuk Instrumen
          Laporan tertulis dan uraian
       a.      Instrumen laporan tertulis
                         Identifikasilah perilaku budaya demokrasi melalaui resensi informasi dari media massa tentang
                          perilaku yang sesuai dan bertentangan dengan budaya demokrasi.
                         Tagihan Tugas :
                        Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang
                         ada dibenak anda !
                        Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang munculnya “demokrasi di Indonesia tanpa demokrat”
                         dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia !
                        Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa budaya demokrasi di Indonesia belum menyentuh pada
                         cita-cita ideal kesejahteraan, dan keadilan sosial !
                        Tentukan langkah-langkah nyata bagaimana agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia mampu
                         memberikan otoritas kepada pemimpinan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial
                        Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna mewujudkan demokrasi yang sebangun
                         dengan cita-cita ideal di Indonesia, jika anda :
                        Sebagai ketua organisasi pemuda !
                        Sebagai ketua suatu partai politik !
                        Sebagai pejabat kepala pemerintahan (presiden) !
                   
          o Instrumen uraian
                                Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia & Pemilu
                                 Sebagai Sarana Demokrasi, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan :
                                 1.Berikan ulasan kembali tentang pelaksanaan sistem politik demokrasi di Indonesia era orde lama,
                                   orde baru dan era reformasi sesuai pendapat anda secara umum !
                                 2, Pada masa berlakunya demokrasi liberal antara tahun 1950 s.d. 1959, hal-hal yang menonjol adalah
                                 tumbuh suburnya partai-partai politik dan ketidak stabilan pemerintahan, berikan penjelasan dgn
                                 singkat !
                                     A.Tumbuh suburnya partai-partai politik : .................................................
                                     B.Ketidak stabilan pemerintahan : ..........................................................
                                 3. Selama Pemerintahan orde lama pernah diberlakukan “demokrasi liberal” dan “demokrasi
                                    terpimpin”. Jelaskan maksudnya !. .............



                                                                                             Kalaena ,                2011



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                                  Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                                   Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                      NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                           21



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                            :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                          :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                       :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                           :    2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                               :   11 (kesebelas)

STANDAR KOMPETENSI
3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
KOMPETENSI DASAR
3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan.
 Mengidentifikasi macam-macam keadilan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan.
 Siswa mampu mengidentifikasi macam-macam keadilan.
MATERI PEMBELAJARAN
 PENGERTIAN KETERBUKAAN DAN KEADILAN
     Istilah “keterbukaan” atau “transparansi” berasal dari kata dasar “terbuka” atau ‘transparan”. Istilah tersebut
       berasal dari kata bahasa Inggris “transparent” yang secara harfiah berarti “jernih”, ‘tembus cahaya”, “nyata”, “jelas”,
       “mudah dipahami”, tidak ada kekeliruan”’ “tidak ada kesangsian atau keragu-raguan”, Demikianlah istilah
       “keterbukaan” atau “transparansi” menunjuk pada “tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah
       dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya”. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan
       atau transparansi berarti “kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai
           hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan”
       Istlah “keadilan” berasal dari kata “adil” yang berarti;tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang
      benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.
  MACAM-MACAM KEADILAN (Aristoteles)
    Keadilan Distributif, keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa berdasarkan kerja dan kemampuan. Seseorang
      memperoleh keadilan karena memiliki jasa atau kemampuan kerja/skill terhadap sesuatu, misalnya : upah bagi buruh
      yang telah bekerja.
    Keadilan Komutatif, keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat
      jasa-jasa atau kinerja perseorangan. Misalnya penggunaan fasilitas umum (jalan raya) tanpa melihat apakah orang yang
      bersangkutan dibebani membayar pajak atau tidak dibebani membayar pajak.
    Keadilan Kodrat Alam (Hukum Tuhan), keadilan yang bersumberkan hukum kodrat alam/Tuhan. Misalnya keadaan
      jasmani dan rohani sesorang ketika dilahirkan merupakan taqdir yang ditentukan oleh Tuhan.
    Keadilan Konvensional, keadilan yang mengikat warga negara sebab keadilan itu didekritkan/diputuskan melalui suatu
      kekuasaan. Misalnya perbedaan beban pajak yang ditanggung oleh warga negara.
METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o Mengkaji dari berbagai sumber tentang pengertian keterbukaan dan keadilan. Kerja Keras,
                 Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
            o Menggali berbagai informasi tentang macam-macam keadilan.Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Menghargai
                 Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)
      Kegiatan Penutup (15 menit)
            o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                 mengkaji pengertian keterbukaan dan keadilan serta macam-macam keadilan
            o    Post tes
            o    Informasi pembelajaran berikutnya
            o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                     22



EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
    Bentuk Instrumen
       Laporan tertulis dan uraian
          a. Instrumen laporan tertulis
       o Instrumen uraian
      SOAL ESSAY/URAIAN
      Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
   1.  Berikan penjelasan singkat, mengapa keterbukaan selalu berkaitan erat dengan masalah keadilan !
   2. Berikan contoh 3 (tiga) keadilan yang didasarkan pada ketentuan hukum menurut Notonegoro !
   3. Mengapa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikembangkan prinsip keterbukaan dan keadilan ?
   4. Identifikasi 3 (tiga) kondisi yang dapat menumbuhkan sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara !
   5. Jelaskan perbedaan keadilan dalam arti formal dan material dan berikan contohnya masing-masing !
   6. Jelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan.
   7.   Mengapa keterbukaan memiliki keterkaitan dengan keadilan ?
   8.   Deskripsikan macam-macam keadilan!




                                                                                 Kalaena ,               2012



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                      Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                       Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                     23



                                             RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                                     NAMA SEKOLAH                      : SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                    : PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                 : XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                     : 2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                         : 12 (keduabelas)

STANDAR KOMPETENSI
3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
KOMPETENSI DASAR
3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
INDIKATOR
 Medeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 Mengidentifikasikan ciri-ciri keterbukaan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 Siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri keterbukaan.
MATERI PEMBELAJARAN
 PENTINGNYA KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
     Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kemungkinan
       terjadinya penyelewengan kekuasaan. Dan, umumnya penyelewengan kekuasaan itu terjadi dan semakin merajalela
       bilamana tidak ada keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itulah sebabnya negara-negara demokratis
       sangat menekankan perlunya keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan agar
       tidak terjadi penyelewengan kekuasaan (abuse of power) maupun tata pemerintahan yang tidak baik (bad governance).
     Keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi. Hal itu
       akan menjadikan warga egara memiliki pemahaman yang jernih dan baik terhadap proses penyelenggaraan
       pemerintahan. Sehingga warga negara dapat “berpartisipasi aktif” dalam mempengaruhi agenda politik. Keterbukaan
       merupakan syarat mutlak bagi adanya partisipasi yang konstruktif dan rasional.
 CIRI-CIRI KETERBUKAAN
    UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (pasal 3)
    penyelenggaraan pemerintahan yang baik/transparan harus :
     Asas kepastian hukum,
     Asas tertib penyelenggaraan negara,
          Asas    kepentingan umum
          Asas    keterbukaan,
          Asas    proporsionalitas,
          Asas    profesionalitas,
          Asas    akuntabilitas,
METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o   Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o   Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o Mendiskusikan hasil kajian tentang makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerja
                 Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab)
            o Menggali informasi tentang ciri-ciri keterbukaanDemokratis ,Rasa Ingin Tahu Menghargai
                Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)
      Kegiatan Penutup (15 menit)
            o   Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                mendiskusikan makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta ciri-ciri keterbukaan
            o   Post tes
            o   Informasi pembelajaran berikutnya
            o   Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                             24




EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
                   Siswa memberikan ulasan pengertian kembali tentang “adil atau keadilan” sesuai pendapat anda dan
                       tokoh-tokoh terkenal ! Pendapat anda tentang Keadilan ? .................................................
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
    Bentuk Instrumen
       Laporan tertulis dan uraian
             o Instrumen laporan tertulis
            o Tuliskan tanggapan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di desa anda berdasarkan kriteria
                  cirri-ciri keterbukaan
      Instrumen uraian
                    Mengapa keterbukaan dianggap penting dalam proses pemerintahan?
                    Sebutkan ciri-ciri keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan !




                                                                                        Kalaena ,                 2012



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                             Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                              Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                 NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                               25




                                             RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                        :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                      :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                   :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                       :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                           :   13 (ketiga belas)

STANDAR KOMPETENSI
3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
KOMPETENSI DASAR
3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
INDIKATOR
 Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.
 Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.
 Siswa mampu mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
MATERI PEMBELAJARAN
 CONTOH PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN
       Pemerintah menyediakan berbagai informasi        faktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah
        dibuatnya.
       Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.
       Terbukanya rapat-rapat pemerintahan bagi publik dan pers. .
       Adanya konsultasi publik yang dilakukan secra sistematik oleh pemerintah.
     PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
      UNDP (United Nations Development Programme) atau Program pembangunan PBB, penyelenggaraan pemerintahan
      yang tidak transparan :
       Partisipasi masyarakat rendah,
       Aturan hukum tidak efektif,
       Tidak transparan,
       Daya tanggap pemerintah rendah,
          Tidak    berorientasi konsensus
          Tidak    berkeadilan,
          Tidak    eketif dan efesien,
          Tidak    akuntabilitas,
          Tidak    bervisi startegis,
          Tidak    saling terkait,

METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o   Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o   Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o Mendiskusikan tentang contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan penyelenggaraan
                pemerintahan yang tidak transparan. Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca,
                Tanggung-jawab),Demokratis ,Rasa, Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif,
      Kegiatan Penutup (15 menit)
            o Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                mendiskusikan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
            o   Post tes
            o   Informasi pembelajaran berikutnya
            o   Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                              26




EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

       Bentuk Instrumen
         Laporan tertulis dan uraian
           a. Instrumen laporan tertulis
                       Tuliskan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan!
                    Diskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan !

             o Instrumen uraian
                          Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian
                          lakukan hal-hal berikut :
                                    Rumuskan kembali pemahaman tentang pemerintah dan kepeme-rintahan !
                                   Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan berbang-sa dan bernegara sangat penting
                          dilaksanakan “pemerintahan yang bersih” atau “good governance” !
                                  Berikan penjelasan huubungan antara jaminan keadilan, transpa-ransi dan pemerintahan yg bersih
                          dalam penyelenggaraan negara !
                                   Jelaskan konsepsi kepemerintahan (governance) menurut panda-ngan Kooiman dalam hubungannya
                          dengan sistem sosial politik dalam suatu negara !
                                  Berikan penjelasan hubungan keberadaan aktor-aktor dalam kepe-merintahan yang mencakup : a)
                          negara dan pemerintahan, b) sek-tor swasta, dan c) masyarakat madani !



                                                                                           Kalaena ,               2012



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                                Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                                 Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                    NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                    27




                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                       :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                     :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                  :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                      :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                          :   14 (keempatbelas)

STANDAR KOMPETENSI
3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
KOMPETENSI DASAR
3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
INDIKATOR
 Menemukan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
 Menyimpulkan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu menemukan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
 Siswa mampu menyimpulkan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
MATERI PEMBELAJARAN
 FAKTOR PENYEBAB PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
    Berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk
    pemerintahan yang potensial melahirkan pemerintahan tertutup atau tidak transparan yang pada akhirnya merugikan
    kepentingan publik. Secara konseptual mungkin dewasa ini jarang ditemukan bentuk pemerintahan yang bercorak
    tertutup/tidak transparan, namun secara kontekstual tidak sedikit praktik pemerintahan yang bercorak tertutup/tidak
    transparan.
     Monarki Absolut, Tirani, Autokrasi (Otokrasi , Oligarki, Diktatoris, Oklokrasi,
 DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
    UNDP (United Nations Development Programme) atau Program pembangunan PBB, penyelenggaraan pemerintahan
    yang tidak transparan berdampak :
     Partisipasi masyarakat rendah,
     Aturan hukum tidak efektif,
     Tidak transparan,
     Daya tanggap pemerintah rendah,
     Tidak berorientasi konsesnsus,
     Tidak berkeadilan,
     Tidak eketif dan efesien,
     Tidak akuntabilitas,
     Tidak bervisi startegis,
     Tidak saling terkait,
METODE PEMBELAJARAN
    Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
       Kegiatan Awal (15 menit)
              o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
              o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
       Kegiatan Inti ( 60 menit).
              o Mengkaji dari berbagai sumber tentang faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang
                   tidak transparan.(Kerja Keras, Kreatif,    Mandiri, Rasa Ingin Tahu,      Gemar Membaca, Tanggung-
                   jawab,Demokratis ,Rasa, Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif.)
              o Mendiskusikan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.(Demokratis ,Rasa,
                   Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif,tanggungjawab)
        Kegiatan Penutup (15 menit)
              o Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                   mengkaji faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan hasil
                   diskusi tentang dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
              o    Post tes
              o    Informasi pembelajaran berikutnya
              o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                      28




EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
    Bentuk Instrumen
       Laporan tertulis dan uraian
          a. Instrumen laporan tertulis
                   Tuliskan tanggapan anda terhadap dampak yang muncul akibat penyelenggaraan pemerintahan yang
                      tidak transparan pada NKRI
       o Instrumen uraian
                    Simpulkan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.



                                      KORUPSI ADALAH AKSI TERORISME

          Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan korupsi merupakan bentuk tindakan terorisme atau tak lebih
dari perbuatan teroris yang menghancurkan peradaban dunia. “Korupsi itu adalah terorisme”, ujar Hidayat dalam
deklarasi Aksi Resolusi dan Referandum Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap kejahatan yang
diselenggarakan di Makassar.
          Pemerintah, katanya, telah menghukum para koruptor dan menusakambangkan mereka. Meski demikian,
pemerinah jangan cepat berbangga diri atau puas terhadap keberhasilan yang telah dilakukannya, sebab para
koruptor yang berhasil ditahan tersebut adalah mereka yang tingkat korupsinya baru mencapai miliaran rupiah.
“Masih banyak koruptor trilliunan rupiah yang lari ke luar negeri dan ini menjadi masalah dan pekerjaan rumah bagi
aparat hukum,” ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini.
                                                                             Sumber : Media Indonesia, 9/12/2004.


                                                                                      Kalaena ,                2012



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                           Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                               NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                    29




                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                        :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                      :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                   :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                       :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                           :   15 (kelimabelas)

STANDAR KOMPETENSI
3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
KOMPETENSI DASAR
3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
INDIKATOR
 Mengidentifikasi sikap keterbukaan dan keadilan.
 Menunjukkan contoh sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
 Memberikan apresiasi/penilaian terhadap sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mengidentifikasi sikap keterbukaan dan keadilan.
 Siswa mampu menunjukkan contoh sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
 Siswa mampu memberikan apresiasi/penilaian terhadap sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan
    bernegara..
MATERI PEMBELAJARAN
 MENGIDENTIFIKASI SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN
     Bentuk-bentuk keterbukaan yang ditampilkan oleh media massa baik cetak maupun elektronik
 CONTOH SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DILINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT
     Nilai-niali moral yang terkandung pada sila IV dan V dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan sikap
       keterbukaan dan keadilan
        Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menentukan keputusan bersama
        Keputusan yang diambil berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
        Bersedia melaksanakan seluruh keputusan hasil musyawarah mufakat
        Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
        Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
        Menghormati hak orang lain
        Tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah
        Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain
        Suka bekerja keras
        Menghargai karya orang lain
        Mewujudkan kemajuan yang berkeadilan social
        Mengembangkan suasana kegotongroyongan dan kekeluargaan
 APRESIASI TERHADAP SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DILINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT
     Berusaha mengetahui dan memahami berbagai hal mendasar atau elementer yang berkenaan dengan prinsip
       keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
     Bersedia secara aktif mencermati berbagai kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
     Berdasarkan informasi yang dimilki, berusaha menilai perkembangan kondisi keterbukaan dalam kehidupan berbangsa
       dan bernegara
     Menghargai tindakan pemerintah dan berbagai pihak yang konsisten dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan
     Melalui berbagai saluran yang ada, berusaha mengajukan kritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip
       keterbukaan dan keadilan serta mengajukan solusi alternative untuk mewujudkan adanya jaminan terhadap
       keterbukaan dan keadilan
     Menumbuhkan dan mensosialisasikan budaya keterbukaan dan keadilan yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah,
       masyarakat berbangsa dan bernegara.
 METODE PEMBELAJARAN
    Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o   Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o   Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o Mengkaji berbagai informasi dari media massa tentang contoh sikap yang mencerminkan keterbukaan dan
                keadilan. .(Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)
            o Mendiskusikan hasil informasi tentang sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan masyarakat, sekolah,
                bangsa dan negara.(Demokratis ,Rasa, Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif,tanggungjawab)




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                      30



      .Kegiatan Penutup (15 menit)
             o Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                  mengkaji berbagai informasi dari media massa tentang contoh sikap yang mencerminkan keterbukaan dan
                  keadilan, serta hasil diskusi tentang sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan masyarakat, sekolah,
                  bangsa dan negara.
             o    Post tes
             o    Informasi pembelajaran berikutnya
             o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan
EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
    Bentuk Instrumen
       Laporan tertulis dan uraian
          a. Instrumen laporan tertulis
                    Diskripsikan contoh sikap keterbukaan dan keadilan yang dipublikasikan oleh media massa.
                    Tentukan sikap kelompok anda terhadap contoh keterbukaan dan keadilan yang dipublikasikan oleh
                       media massa!
       o Instrumen uraian
             a. Rumuskan kembali yang dimaksud dgn jaminan keadilan !
             b. Berikan contoh wujud partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan !
             c. Carilah perbandingan dengan salah satu negara tentang contoh-contoh partisipasi warga negara dalam
                  upaya peningkatan jaminan keadilan !
             d. Buat analisis partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan pada masa orde lama, orde
                  baru, dan era reformasi !




                                                                                   Kalaena ,               2012



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                        Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                         Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                            NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                         31



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                           :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                         :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                      :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                          :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                              :   16 (keenambelas)

STANDAR KOMPETENSI
4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.
KOMPETENSI DASAR
4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional.
 Mendeskripsikan dampak suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan antar bangsa.
 Menguraikan pentingnya hubungan internasional
 Menyimpulkan sarana-sarana hubungan internasional
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian hubungan internasional.
 Siswa mampu mendeskripsikan dampak suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan antarbangsa.
MATERI PEMBELAJARAN
 PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL(Suprapto dkk : 105, PT Bumi Aksara)
     Buku Rencana Strategis Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Rentra), hubungan internasional adalah hubunngan
       antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara
       tersebut
     Hubungan internasional merupakan kegiatan interaksi manusia antar bangsa baik secara individual maupun kelompok.
       (hubungan antar bangsa). Hubungan internasional dapat dilakukan baik melalui kontak langsung maupun komunikasi
       tidak langsung. Hubungan antar bangsa tersebut dapat terjadi atas prakarsa individu, organisasi non pmerintah
       ataupun melalui kegiatan atau organisasi yang secara resmi diatur oleh pemerintah atau negara. Isi hubungn tersebut
       dapat menyangkut kepentingan individu, umum, pemerintah maupun organisasi swasta non-pemerintah. (Bambang
           Suteng : 99. Erlangga)
   DAMPAK BAGI NEGARA YANG MENGUCILKAN DIRI DARI PERGAULAN ANTAR BANGSA
     Kehidupan bangsa-bangsa di dunia sangat beragam, tetapi di antara mereka saling membutuhkan dalam memenuhi
       berbagai kebituhan hidupnya.Kemakmuran dan kemiskinan berada dalam lingkup yang tiada batas (no limitation), saling
       membutuhkan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya. Hal itu menyebabkan perbedaan potensi tingkat
       kehidupan, misalnya dalam bidang kesehatan, kondisi pangan, gizi, fasilitas pendidikan, pendapatan, kesempatan kerja,
       pertambahan penduduk, atau harapan hidup (life expectancies) . Perbedaan ini menyebabkan terjadinya kerja sama
       antarnegara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (kebutuhan nasional)
       Sehingga negara yang tidak membuka diri terhadap hubungan dengan bangsa atau negara lain maka akan kesulitan
       dalam mememnuhi kebutuhannya. (Nur Wahyu Rochmadi : 53 s/d 54, PT Yudistira.
 METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
       Kegiatan Awal (15 menit)
             o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
             o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
       Kegiatan Inti ( 60 menit).
             o    Menggali dari berbagai sumber tentang pengertian hubungan internasional dan mendeskripsikan dampak
                  suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan antarbangsa. (Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin
                  Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)
       .Kegiatan Penutup (15 menit)
             o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                  mengkaji dari berbagai sumber tentang pengertian hubungan internasional dan mendeskripsikan dampak
                  suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan antarbangsa.
             o    Post tes
             o    Informasi pembelajaran berikutnya
             o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                                   32



EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
    Bentuk Instrumen
       Laporan tertulis dan uraian
          a. Instrumen laporan tertulis
                    Deskripsikan pengertian hubungan internasional !
                    Bagaimanakah dampak yang dialami oleh suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan antar bangsa ?
             o Instrumen uraian
                            Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Pen-tingnya dan Sarana-sarana Hubungan
                             Internasional Bagi Suatu Negara, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai
                             berikut:.....................................
                             1.Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan
                             dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Berikan
                             penjelasan singkatnya !

                                 2.Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor penentu berupa ; kekuatan
                                 nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom
                                dibawah ini kaitannya dengan hubungan internasional !

                                            jumlah penduduk                        letak geografis
                                     …………………………………………………………………             …………………………………………………………………..




                                                                                              Kalaena ,                 2012



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                                   Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                                    Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                       NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                        33



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                          :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                        :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                     :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                         :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                             :   17 (ketujuhbelas)

STANDAR KOMPETENSI
4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.
KOMPETENSI DASAR
4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional.
 Mendeskripsikan dampak suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan antar bangsa.
 Menguraikan pentingnya hubungan internasional
 Menyimpulkan sarana-sarana hubungan internasional.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu menguraikan pentingnya hubungan internasional
 Siswa mampu menyimpulkan sarana-sarana hubungan internasional.
MATERI PEMBELAJARAN
 PENTINGNYA HUBUNGAN INTERNASIONAL

       Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena factor : (1) Faktor Internal, yaitu
        adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi/invansi dari negara lain.
        (2) Faktor Eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri
        endiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan
        masalah-masalah ekonomi, politik, hukum social budaya, pertahanan dan keamanan. (Suprapto dkk : 106 - 107, PT Bumi
           Aksara)
     Disamping itu hubungan dan kerja sama internasional juga penting untuk :
      1.   Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain
      2. Mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau persengketaan yang mengancam perdamain
           dunia sebagai akibat adanya kepentingan nasional yang berbeda diantara bangsa dan negara
      3. Mengembangkan cara penyelesaian maslah secara damai melalui perundingan dan diplomasio yang lazim ditempuh
           negara-negara beradab, cinta damai dan berpegang kepada nilai-nilai etik dalam pergaulan antar bangsa.
      4. Membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa
      5. Membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat pelanggaran atas hak-hak kemerdekaan yang
           dimiliki
      6. Berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
           dan keadilan social
      7. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kelangsungan keberadaannya dan kehadirannya di tengah-
           tengah bangsa lain. . (Bambang Suteng : 102 s/d 103. Erlangga)
 SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL (Bambang Suteng : 102 s/d 103. Erlangga)
     Diplomasi, Propaganda, Ekonomi, Kekuatan Militer dan Perang,
 METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o     Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius )
            o     Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o     Berdiskusi hasil temuan informasi tentang pentingnya hubungan internasional(Kerja Keras, Kreatif,
                  Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)
            o     Menyimpulkan hasil identifikasi sarana-sarana hubungan internasional.(Kreatif,kerja
                   keras,mandiri,tanggungjawab)
      .Kegiatan Penutup (15 menit)
            o     Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                  mendiskusikan hasil temuan informasi tentang pentingnya hubungan internasional dan kesimpulan
                  identifikasi sarana-sarana hubungan internasional.
            o     Post tes
            o     Informasi pembelajaran berikutnya
            o     Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                          34



EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

       Bentuk Instrumen
         Laporan tertulis dan uraian
            a. Instrumen laporan tertulis
       Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan internasional diperlukan adanya asas “pacta sunt
        servanda” !
       Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara negara maju dengan negara berkembang dalam hubungan
        internasional perihal faktor-faktor penentu “kekuatan nasional” dan “sumber daya” di bawah ini !

                                   persamaan                                  perbedaan
                         ……………………………………………………………………….              ……………………………………………………………………



             o Instrumen uraian
                            Mengapa hubungan internasional dianggap penting ?
                            Tuliskan hal-hal yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan hubungan ienternasional!




                                                                                           Kalaena ,               2012



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                                Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                                 Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                    NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                       35




                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                         :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                       :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                    :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                        :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                            :   18 (kedelapan belas)

STANDAR KOMPETENSI
4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.
KOMPETENSI DASAR
4.2 Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan makna perjanjian internasional
 Menjelaskan macam-macam istilah perjanjian internasional.
 Menguraikan tahapan perjanjian internasional
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan makna perjanjian internasional
 Siswa mampu menjelaskan macam-macam istilah perjanjian internasional.
 Siswa mampu menguraikan tahapan perjanjian internasional
MATERI PEMBELAJARAN
 MAKNA PERJANJIAN INTERNASIONAL . (Bambang Suteng : 108 s/d 109. Erlangga)
     Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat
        bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu . Subjek yang melakukan perjanjian
        termasuk juga lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.
     Perjanjian internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih subyek hukum internasional (lembaga
        internasional, negara) yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang
        membuat kesepakatan.
 MACAM-MACAM ISTILAH PERJANJIAN INTERNASIONAL
    Menurut UU no 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Indonesia, terdapat beberapa istilah :
    1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional
       yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
    2. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk
       ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance), dan persetujuan (approval)
    3. Surat kuasa (full power), ialah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri yang member kuasa kepada seorang
       atau beberapa orang yang mewakili pemerintrah RI untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian,
       menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan menyelesaikan hal-hal lain yang
       diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
    4. Surat Kepercayaan (credentials), ialah surat yang dikeluarkan presiden atau menteri yang memberi kuasa kepada
       seseorang atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah RI untuk menghadiri, merundingkan dan atau menerima hasil
       akhir suatu pertemuan internasional
 TAHAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (Suprapto dkk : 108 - 109, PT Bumi Aksara)
      Menurut Konvensi Wina Thn 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional
      a. Perundingan (negotiation),
      b. Penandatanganan (signature),
      c. Pengesahan (ratification),

METODE PEMBELAJARAN
  Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            o    Menggali informasi dari berbagai sumber tentang makna perjanjian internasional Kerja Keras, Kreatif,
                 Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)
            o    Menggali informasi tentang istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Kerja Keras, Kreatif, Mandiri,
                 Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)
            o    Berdiskusi untuk mengklasifikasikan tahapan-tahapan dalam perjanjian internasional.(Kreatif,kerja
                 keras,mandiri,tanggungjawab,demoktatis,komunikatif,menghargai)
      .Kegiatan Penutup (15 menit)
            o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                 menggali informasi dari berbagai sumber tentang makna perjanjian internasionaldan istilah-istilah dalam
                 perjanjian internasional serta hasil diskusi tentang tahapan-tahapan dalam perjanjian internasional
            o    Post tes
            o    Informasi pembelajaran berikutnya
            o    Menutup pelajaran dengan salam.(religius)




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                                        36



SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

       Bentuk Instrumen
          Laporan tertulis dan uraian
             a. Instrumen laporan tertulis
       Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan
         hal-hal berikut :
      1.  Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional !
      2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting !
      3. Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu
          diratifikasi !
      4. Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) !
      5. Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional
          akan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan.
          o Instrumen uraian
                                    Jelaskan makna perjanjian internasional
                                    Jelaskan istilah-istilah berikut : Perjanjian Internasional, Pengesahan,Surat kuasa,Persyaratan, dan
                                     Surat Kepercayaan
                 Rumuskan kembali pemahaman tentang proses ratifikasi hukum Internasional menjadi hukum nasional !
                 Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam pelakasanaan perundingan suatu perjanjian internasional terlebih
                     dahulu dilakukan oleh delegasi yang dipimpin serorang menteri !
                 Berikan penjelasan makna “penandatangan” suatu perjanjian internasional !
                 Berikan penjelasan, mengapa suatu ratifikasi (pengesahan) perjanjian internasional ada yang dengan Undang-
                     Undang dan ada yang cukup dengan Keputusan Presiden !
                 Berikan penjelasan bagaimana ratifikasi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 !




                                                                                                   Kalaena ,                2012



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                                        Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                                         Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                             NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                          37



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                           :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                         :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                      :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                          :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                              :   19 (kesembilan belas)

STANDAR KOMPETENSI
4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.
KOMPETENSI DASAR
4.3 Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan pengertian perwakilan diplomatik
 Menguraikan tingkatan perwakilan diplomatik
 Menemukan perbedaaan antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler
 Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian perwakilan diplomatik
 Siswa mampu menguraikan tingkatan perwakilan diplomatik
 Siswa mampu menemukan perbedaaan antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler
 Siswa mampu menganalisis fungsi perwakilan diplomatik
MATERI PEMBELAJARAN
 PENGERTIAN PERWAKILAN DIPLOMATIK . (Bambang Suteng : 115. Erlangga)
     Perwakilan suatu negara memang memainkan peran penting dalam hubungan antarbangsa. Mereka tidak saja
         diperlukan dalam proses pembuatan sebuah perjanjian internasional, melainkan juga dalam keseluruhan kegiatan
         hubungan antar bangsa. Seluruh kegiatan dalam hubungan antar bangsa/antar negara pada hakikatnya adalah
         diplomasi, yaitu usaha memelihara hubungan antar negara. Kegiatan diplomasi dilaksanakan oleh para diplomat, yaitu :
         orang-orang yang menjadi wakil resmi suatu negara dalam hubunganresmi dengan negara lain. Para wakil itu
         “diakreditasi” atau diakui secara resmi sebagai wakil negaranya baik oleh negara pengirim maupun oleh negara
         penerima.
 TINGKATAN PERWAKILAN DIPLOMATIK (Suprapto dkk : 117 - 118, PT Bumi Aksara)
    Menurut ketetapan Kongres Wina 1815 dan Kongres Auz La Chaella 1818 (Kongres Achen), terdapat tingkatan perwakilan
    diplomatik,yaitu
    1. Duta besar berkeuasa penuh (Ambassador),
    2. Duta (Gerzant),
    3. Menteri residen,
    4. Kuasa usaha (Charge d’Affair). Kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan atas :
        a. Kuasa usaha tetap menjabat kepala dari suatu perwakilan
        b. Kuasa usaha sementara yang melaksanakan pekerjaaan dari kepala perwakilan, ketika pejabat ini belum atau
             tidak ada di tempat.
    5. Atase-atase, adalah pejabat pembantu dari duta besar yang berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua bagian :
        a. Atase pertahanan,
        b. Atase teknis.
    Selain itu dalam persoalan nonpolitik, hubungan satu negara dengan negara lain diwakili oleh “korps konsuler” terbagi
    dalam kepangkatan sebagai berikut :
    1. Konsul Jenderal,
    2. Konsul dan Wakil Konsul,
    3. Agen Konsul,
 PERBEDAAN ANTARA PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULER (Suprapto dkk : 119, PT Bumi Aksara)
    Baik perwakilan diplomatic maupun perwakilan konsuler merupakan utusan dari suatu negara tertentu untuk mewakili
    kepentingan negaranya di negara lain, namun memiliki perbedaan :
                                                          PERBEDAAN
                          Korps Diplomatik                                           Korps Konsuler
      1. Memelihara       kepentingan    negaranya    dengan 1. Memelihara         kepentingan      negaranya      dengan
         melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat         melaksanakan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat
         pusat                                                     daerah (setempat)
      2. Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik      2. Berhak mengadakan hubungan yang bersifat nonpolitik
      3. Satu negara hanya memiliki satu perwakilan 3. Satu negara dapat memiliki lebih dari satu perwakilan
         diplomatic saja dalam satu negara penerima                konsuler dalam satu negara penerima
      4. Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada 4. Tidak mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk
         pelaksanaan/ketentuan kekuasaan peradilan)                pada pelaksanaan/ketentuan kekuasaan peradilan)




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                            38



  FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK (Suprapto dkk : 117, PT Bumi Aksara)
   Keputusan Kongres Wina 1961, disebutkan fungsi perwakilan diplomatic :
   1. Mewakili negara pengiri di dalam negara penerima
   2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yg diizinkan oleh
       hukum internasional
   3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
   4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan UU dan melaporkan kepada
       pemerintah negara pengirim
   5. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.
   METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
             o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
             o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
             o    Menggali informasi tentang pengertian perwakilan diplomatik Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin
                  Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)
             o    Menggali informsi tentang macam-macam perwakilan diplomatik Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin
                  Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)
             o    Menggali informsi tentang macam-macam perwakilan konsuler Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin
                  Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)
             o    Berdiskusi tentang fungsi perwakilan diplomatik Kreatif,kerja
                  keras,mandiri,tanggungjawab,demoktatis,komunikatif,menghargai)
       .Kegiatan Penutup (15 menit)
             o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa
                  dalammenggali informasi dari berbagai sumber tentang pengertian perwakilan diplomatik, macam-macam
                  perwakilan diplomatik, dan macam-macam perwakilan konsuler serta hasil diskusi tentang fungsi perwakilan
                  diplomatik
             o    Post tes
             o    Informasi pembelajaran berikutnya
             o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

       Bentuk Instrumen
         Laporan tertulis dan uraian
           a. Instrumen laporan tertulis
                           Simpulkan fungsi perwakilan diplomatik menurut kelompok anda!.
         o Instrumen uraian
                                    Jelaskan pengertian perwakilan diplomatik
                                    Tuliskan tingkatan perwakilan diplomatik
                                    Mengapa perwakilan diplomatik berbeda dengan perwakilan konsuler ?

                                                                                               Kalaena ,             2012
             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                                    Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                                     Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                        NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                         39



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                           :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                         :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                      :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                          :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                              :   20 (keduapuluh)

STANDAR KOMPETENSI
4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.
KOMPETENSI DASAR
4.4 Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional.
INDIKATOR
 Mendeskripsikan makna organisasi internasional
 Menyimpulkan macam-macam organisasi internasional
 Menguraikan peranan dan tujuan organisasi internasional PBB
 Menjelaskan tujuan ASEAN..
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan makna organisasi internasional
 Siswa mampu menyimpulkan macam-macam organisasi internasional
 Siswa mampu menguraikan peranan dan tujuan organisasi internasional PBB
 Siswa mampu menjelaskan tujuan ASEAN
MATERI PEMBELAJARAN
 MAKNA ORGANISASI INTERNASIONAL (Bambang Suteng : 119. Erlangga)
    Hubungan kerja sama internasional dapat dilakukan melalui berbagai cara. Seperti halnya bahwa kerja sama dapat
    dilakukan dengan cara membuat perjanjian internasional atau saling menukar pengiriman korps diplomatic atau konsuler.
    Selain itu, kerja sama juga dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi internasional, seperti PBB dan badan-badan di
    bawahnya, atau oraganisasi kewilayahan seperti ASEAN. Dengan demikian subyek perjanjian internasional dan para pihak
    yang dapat membuatnya bukan hanya terbatas pada negara-negara saja tetapi termasuk di dalamnya adalah organisasi-
    oraganisasi internasional.
 MACAM – MACAM ORGANISASI INTERNASIONAL
    1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara resmi lahir tanggal 24 Oktober 1945. Sesungguhnya upaya mendirikan PBB
        sedah dimulai ketika Perang Dunia II masih berlangsung. Kemuadian tgl 26 juni 1945 ditetapkan “Charter of Peace”
        (Piagam Perdamaian) di San Fransisco AS) yang hakikatnya piagam itu adalah sebuah Perjanjian Internasional
        sehinngga memerlukan ratifikasi oleh negara anggota sehingga perjanjian dapat efektif berlaku. Pada tanggal dimana
        Piagam diratifikasi oleh sebagian besar dari 51 negara anggota mula-mula dinyatakan sebagai hari berdirinya PBB.
    2. Association of South East Asian Nations (ASEAN), dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tgl 8 Agustus 1967.
        Deklarasi itu ditandatangani oleh lima tokoh pendirinya yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia),
        Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narsico R. Ramos (Filipina). ASEAN terlahir karena
        tumbuhnya kesadaran perlunya kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup diantara bangsa-bangsa sekawasan,
        sekaligus meredakan perasaan saling curiga, mendorong mereka mengupayakan perkembangan kerja sama.
 PERANAN DAN TUJUAN PBB
     Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
     Mengembangkan hubungan persaudaraan di antara bangsa-bangsa
     Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, social budaya dan HAM
     Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama
 TUJUAN ASEAN (Suprapto dkk : 119, PT Bumi Aksara)
     Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan social, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
     Memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara tanpa ikut campur terhadap masalah Negara anggota.
     Negara-negara anggota saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan
        laui-lain.
     Meningkatkan kerjasama melalui pemberian sarana pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, pertanian,
        kesehatan, dan lain-lain.
     Meningkatkan kerjasama melalui penggunaan hasil pertanian, industry dan perdagangan untuk meningkatkan taraf
        hidup rakyat di kawasan Asia Tenggara.
     Meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya.(Bumi Aksara hal : 128)
    METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
        Kegiatan Awal (15 menit)
               o   Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
               o   Kegiatan Awal/Pendahuluan
        Kegiatan Inti ( 60 menit).
               o   Menggali informasi dari berbagai sumber tentang pengertian organisasi internasional Kerja Keras, Kreatif,
                   Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                    40




                 Melakukan studi literatur dari berbagai sumber tentang tentang macam-macam organisasi internasional
                   o
                 Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)
            o     Menggali informasi dari berbagai sumber tentang peranan dan tujuan PBB Kerja Keras, Kreatif, Mandiri,
                  Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)
            o    Melakukan studi literatur tentang tujuan ASEAN Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingin tahu
                 ,mandiri,tanggungjawab,demoktatis,komunikatif,menghargai)
      .Kegiatan Penutup (15 menit)
            o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                 menggali informasi dari berbagai sumber tentang pengertian organisasi internasional, macam-macam
                 organisasi internasional, peranan dan tujuan PBB, dan tujuan ASEAN
            o    Post tes
            o    Informasi pembelajaran berikutnya
            o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

       Bentuk Instrumen
         Laporan tertulis dan uraian
           a. Instrumen laporan tertulis
                Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian
                lakukan hal-hal berikut :
      1. Rumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggara mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN !
      2. Berikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangi berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 !
      3. Berikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebih dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi,
         kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan !
      4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA !
      5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negara Indonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikan
         organisasi ASEAN !
         o Instrumen uraian
                           Jelaskan pengertian organisasi internasional!
                           Sebutkan macam-macam organisasi internasional
                 Deskripsikan peranan dan tujuan organisasi internasional PBB
                 Deskripsikan tujuan ASEAN




                                                                                  Kalaena ,               2012

             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                       Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                        Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                           NIP.190720 199512 2 002




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                         41



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                           :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                         :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                      :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                          :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                              :   21 (keduapuluh satu)

STANDAR KOMPETENSI
4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.
KOMPETENSI DASAR
4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia
INDIKATOR
 Mengidentifikasi bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain
 Menjelaskan manfaat kerjasama antar bangsa
 Memberikan contoh perjanjian internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia..
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mengidentifikasi bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain
 Siswa mampu menjelaskan manfaat kerjasama antar bangsa
 Siswa mampu memberikan contoh perjanjian internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia
MATERI PEMBELAJARAN
 BENTUK KERJA SAMA INDONESIA (Bambang Suteng : 119. Erlangga)
    1. Perjanjian Bilateral (Bumi Aksara hal : 129)
       Perjanjian bilateral bersifat khusus (treaty contract) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan
       kedua negara saja, oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya, tertutup kemungkinan bagi Negara
       lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.
    2. Perjanjian Multilateral (Bumi Aksara hal : 129)
       Perjanjian ini sering disebut law making treaties karena mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan
       bersifat terbuka. Perjanjian multilateral tidak saja mengatur kepentinan Negara-negara yang mengadakannya, tetapi
       juga kepentingan Negara lain yang tidak turut (bukan peserta) dalam perjajian multilateral tersebut.
 MANFAAT KERJA SAMA ANTAR BANGSA
      Manfaat kerjasama internasional sebagai berikut :
      1. Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948.
      2. Kovenan Internasinal tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, tahun 1966.
      3. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966.
      Ketiga dokumen itu sangat bermanfaat sebagai pedoman dalam pengaturan dan penegakan aturan tentang jaminan Hak
       Asasi Manusia di Indonesia.
      4.Dewan Keamanan PBB Pernah berperan dalam mendukung upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan
       dari Agresi Militer Belanda terhadap berbagai kota di Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 juli 1947, dan pada tanggal
       1 Agustus 1947 DK-PBB memerintahkan agar kedua belah pihak menghentikan tembak-menembak, selanjutnya
       diadakan arbitrase untuk mencari jalan damai.
      5.PBB juga berperan berperan penting dalam proses pengembalian Irian Barat dari tangan Belanda ke pemerintah
       Republik Indonesia pada tahun 1962.
      6.Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik, yang berfungsi sebagai perantara dalam pertikaian Indonesia-
       Belanda. Komisi ini terdiri tiga anggota berasal dari tiga Negara, satu Negara yang ditunjuk oleh Republik Indonesia,
       satu oleh Belanda, dan Negara ketiga ditunjuk oleh dua Negara anggota Komisi Jasa Baik tersebut. Komisi disebut
       Komisi Tiga Negara (KTN). Hasil KTN adalah terselenggaranya perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda
       yang berlangsung di kapal Amerika bernama Renville. (Erlangga hal : 128)
 CONTOH PERJANJIAN INTERNASIONAL YG BERMANFAAT BAGI BANGSA INDONESIA
      Usaha bangsa Indonesia memperjuangkan wawasan nusantara yang dilandasi konsepsi “Negara                    Kepulauan”
       (Archipelagic State).dalam Konvensi Hokum Laut 1982, yang berhasil memasukkan kaidah-kaidah yang bersifat
       universal tentang Negara Kepulauan dan diterima secara sah oleh masyarakat bangsa-bangsa.Ketentuan-ketentuan
       Konvensi Hukum Laut tahun 1982 :
       o Pengakuan atas batas 12millaut sebagai laut territorial nnegara pantai dan kepulauan.
       o Pengakuan batas 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif.
       o Pengakuan hak Negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan.
    METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
       Kegiatan Awal (15 menit)
              o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
              o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
       Kegiatan Inti ( 60 menit).
              o    Menggali informasi berbagai sumber tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional Kreatif,kerjasama
                   gemar membaca.rasa ingin tahu ,mandiri,tanggungjawab,demoktatis, komunikatif,menghargai)
              o    Mendiskusikan tentang hasil kerjasama internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia
                  Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif,
                   menghargai)




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                          42




           .Kegiatan Penutup (15 menit)
                 o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                      menggali informasi dari berbagai sumber tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional dan hasil diskusi
                      tentang hasil kerjasama internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia
                 o    Post tes
                 o    Informasi pembelajaran berikutnya
                 o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

       Bentuk Instrumen
         Laporan tertulis dan uraian
           a. Instrumen laporan tertulis
                1.Berikan ulasan kembali tentang “Makna KTT Asia Afrika” bagi negara Indonesia khususnya, sesuai pendapat
                anda secara umum ! Pendapat anda tentang KTT Asia Afrika ?
                2.Salah satu isi Dasasila Bandung sebagai hasil dari KTT Asia Afrika tahun 1955 adalah Menghormati
                kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Berikan penjelasn singkatnya !
               3.Mengidentifikasi contoh perjanjian internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
         o Instrumen uraian
                           Identifikasikan bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain
                           Deskripsikan manfaat kerjasama antar bangsa




                                                                                        Kalaena ,              2012



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                             Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                              Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                 NIP19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                         43




                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                           :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                         :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                      :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                          :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                              :   22 (keduapuluh dua)

STANDAR KOMPETENSI
5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.
KOMPETENSI DASAR
5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional
INDIKATOR
 Mengemukakan makna hukum internasional
 Menjelaskan hakekat hukum internasional
 Menjelaskan asas-asas hukum internasional
 Menyimpulkan sumber-sumber hukum internasional
 Menyimpulkan subyek-subyek hukum internasional
 Mendeskripsikan peranan lembaga peradilan internasional
 Menguraikan kewenangan Mahkamah Internasional
 Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional dalam perannya sebagai lembaga peradilan internasional.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mengemukakan makna hukum internasional
 Siswa mampu menjelaskan hakekat hukum internasional
 Siswa mampu menjelaskan asas-asas hukum internasional
 Siswa mampu menyimpulkan sumber-sumber hukum internasional
 Siswa mampu menyimpulkan subyek-subyek hukum internasional
MATERI PEMBELAJARAN
 MAKNA HUKUM INTERNASIONAL
      Hukum Internmasional ialah sekumpulan hokum yang mengatur yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan
         peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh Negara-negara, dan oleh karena itu
         harus ditaati dalam hubungan antar negara (Bumi Aksara hal : 139)
      Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan
         atau persoalan yang melintasi batas Negara, antara Negara dengan Negara, dan Negara dengan subjek hokum lain
         bukan Negara, atau subjek hokum lain selain Negara.(Erlangga hal : 139)
 HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL
 Berdasarkan pengertian dana batasan hokum internasional diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan subtansi
     hokum internasional sangat luas yaitu mencakup ; (Bumi Aksara hal : 140)
     a. Prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berkenaan dengan Negara-negara, misalnya tentang kualifikasi suatu Negara,
          hak dan kewajiban neggara.
     b. Prinsip-prinsip dan peraturan hokum yang berkenaan dengan persoalan-persoalan hubungan antar Negara. Seperti
          perjanjian-perjanjian internasional, hubungan diplomatic dan konsuler, hubungan dalam bidang politik dan ekonomi.
     c. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hokum yang berkenaan dengan organisasi internasional dan fungsinya,
          misalnya tentang kualifikasi organisasi internasional, tentang piagam (charter), kovenan (covenant), ataun statute
          suatu organisasi internasional, peraturan berupa prosedur atau mekanisme yang berlaku dalm organisasi
          internasional, keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional.
 ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL
     1. Asas Eguality, yaitu asas persamaan derajat diantara Negara yang mengadakan kerjasama.
     2. Asas Courtesy, yaitu asas saling menghormati antar Negara yang mengadakan kerjasama.
     3. Asas Reciprocity, yaitu ada hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar Negara yang mengadakan
        kerjasama.
     4. Pacta Sun Servanda, yaitu harus adanya kejujuran antar pihak dalam menaati perjanjian yang disepakati.
     5. Asas ex Aequo et Bono, yaitu asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan
        kebaikan. (Bumi Aksara hal 142-143)
 SUMBER – SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
     Sumber hokum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan
     masalah hubungan internasional. Sumber-sumber hokum internasional :
     a. Sumber Hokum Materil
     b. Sumber Hukum Formal
 SUBYEK – SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL
     1. Negara yang berdaulat
     2. Organisasi Internasional
     3. Palang Merah Internasional
     4. Vatikan atau Tahta Suci
     5. Pemberontak dan Pihak yang bersengketa
     6. Orang perorang (Individu)
     7. Perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional. (Bumi Aksara hal :143).




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                           44




       METODE PEMBELAJARAN
        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            Melakukan kajian pustaka tentang makna, asas, dan sumber hukum internasional Kreatif,kerjasama ,gemar
            membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)
            Menggali dari berbagai sumber tentang subyek hukum internasional Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa
            ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)
      .Kegiatan Penutup (15 menit)
            o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                 melakukan kajian pustaka tentang makna, asas, dan sumber hukum internasional serta subyek hukum
                 internasional
            o    Post tes
            o    Informasi pembelajaran berikutnya
            o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

         Bentuk Instrumen
           Laporan tertulis dan uraian
             a. Instrumen laporan tertulis
                   Berikan ulasan kembali tentang pengertian “Hukum Internasi-onal” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh
                   terkenal ! Pendapat anda tentang hukum internasional ?
                   no            tokoh                         uraian singkat
                   1    SAM SUHAEDI             ……………………………………………………………….


                         2      WIRJONO.P         ………………………………………………………………..



             o Instrumen uraian
                      Jelaskan makna hukum internasional
                      Jelaskan asas-asas hukum internasional
                      Sebutkan sumber-sumber hukum internasional
                      Sebutkan subyek hukum internasional

                                                                                     Kalaena ,                2012

             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                          Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                           Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                              NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                         45




                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                           :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                         :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                      :   XI / II (GENAP) 2011-2012
                                     ALOKASI WAKTU                          :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                              :   23 (keduapuluh tiga)

STANDAR KOMPETENSI
5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.
KOMPETENSI DASAR
5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional
INDIKATOR
 Mengemukakan makna hukum internasional
 Menjelaskan hakekat hukum internasional
 Menjelaskan asas-asas hukum internasional
 Menyimpulkan sumber-sumber hukum internasional
 Menyimpulkan subyek-subyek hukum internasional
 Mendeskripsikan peranan lembaga peradilan internasional
 Menguraikan kewenangan Mahkamah Internasional
 Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional dalam perannya sebagai lembaga peradilan internasional.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan peranan lembaga peradilan internasional
 Siswa mampu menguraikan kewenangan Mahkamah Internasional
 Siswa mampu mendeskripsikan kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional dalam perannya sebagai lembaga peradilan
     internasional
MATERI PEMBELAJARAN
 PERANAN LEMBAGA PERADILAN INTERNASIONAL
      Memberi pendapat hokum terhadap kasus-kasus kejahatan perang yang diajukan oleh neggara yang bersangkutan.
         Misalnya, tanggal 9 Desember 1998, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah konvensi tentang Pencegahan dan
         Penghukuman atas Kejahatan Ganocide berdasarkan Resolusi Nomor 260/III/218, dan mulai berlaku pada tanggal 12
         Januari 1951. Akan tetapi, di dalam Konvensi tersebuttidak diatur persyaratan tegas tentang persetujuan dari setiap
         Negara untuk merasa terikat karena tidak ada jawaban yang pasti tentang hal ini Majelis Umum PBB dengan Resolusi
         Nomor 478/V/1950 tanggal 16 Novemmber 1950, memohon pendapat hokum atas masalah tersebut.
      Peranan Mahkamah Internasional lainnya dalam menyelesaikan sengketa internasional perselisihan dan perselisihan
         hokum. Pasal 36 Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa Negara-negara yang menyetujui Piagam
         Mahkamah Internasional, setiap usulan dapat menyatakan bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada
         keputusan-keputusan Mahkamah Internasional, termasuk hubungan mereka dengan salah satu Negara, asal Negara
         yang terakhir ini menyatakan akan tunduk juga. (Yudistira hal : 127)
      Menyelesaikan perselisihan dan sengketa antar Negara secara damai tanpa menggunakan kekerasan (berdasarkan
         Piagam PBB Pasal 2 Ayat 3 yang disebut Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat
         antar Negara). (Yudistira hal:124).
 KEWENANGAN MAHKAMAH INTERNASIONAL
     1. Wewenang Ratio Personae (siapa yang berhak mengajukan perkara ke mahkamah).
     2. Wewenang ratione Materiae (jenis sengketa yang harus diajukan). (Bumi Aksara hal : 158-159).
 KENDALA YANG DIHADAPI MAHKAMAH INTERNASIONAL
     1. Adanya keraguan dari beberapa Negara tentang keberadaan hokum internasional sebagai suatu system hokum
         tersendiri, tidak memiliki/tidak ada kekuasaan/kekuatan tinggi yang mengikat atau memaksakan keputusan-
         keputusanya kepada Negara.Tidak ada badan legislative internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hokum yang
         mengikat langsung Negara-negara anggota, dan tidak adanya kekuatan militer untuk melaksanakan sanksi kepada
         Negara-negara yang melanggar hokum. Kondisi inilah yamng menyebabkan keberadaan hokum internasional lemah
           dan sering tidak dipatuhi.
      2. Negara sebagai subjek hokum internasional, mematuhi ketentuan internasional pada dasarnya disebabkan adanya
         kesadarn akan pentingnya berbagai aturan hokum yang mengatur hubungan antara satu Negara dengan Negara lain dan
         untuk melindungi kepentingan negaranya sendiri.
      3. Beberapa Negara memandang, bahwa mematuhi berbagai ketentuan internasional sekadar sebagai suatu kewajiban
         moral untuk menghormati hokum internasional sekaligus sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai
         Negara yang berdaulat.
      4. Beberapa kasus sering terjadi adalah Negara yang jelas-jelas melanggar hokum internasional namun selalu berdalih
         bahwa yang dilakukannya tidak bertentang dengan hokum internasional bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip hokum
         internasional,masing-masing berlindung di bawah prinsip penegakan hokum dan membenarkan tindakannya. Misalnya;
         kasus intervensi Amerika Serikat terhadap Irak (2003), intervensi Amerika Serikat terhadap Afganistan, intervensi
         Irak terhadap Kuwait (1990), perseteruan antara Israel dengan Palestina. (Yudistira hal :118)
      5. PBB belum bisa mengadili kejahatan perang terbesar ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hirosima dan
         Nagasaki atau ketika Amerika melakukan pembunuhan terhadap ribuan suku Moro di Filipina dan warga Vietnam pada
         perang Vietnam. (Yudistira hal : 130)




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                        46




       METODE PEMBELAJARAN
        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            Mendiskusikan hasil kajian literatur tentang peranan lembaga peradilan internasional Kreatif,kerjasama ,gemar
            membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)
      .Kegiatan Penutup (15 menit)
            o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                 melakukan diskusi tentang peranan lembaga peradilan internasional
            o    Post tes
            o    Informasi pembelajaran berikutnya
            o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)
SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

         Bentuk Instrumen
           Laporan tertulis dan uraian
             a. Instrumen laporan tertulis
                           Deskripsikan peranan lembaga peradilan internasional
                           identifikasikan kewenangan Mahkamah Internasional berdasarkan hasil diskusi kelompok.
                           Deskripsikaan kendala-kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional.

             o Instrumen uraian
                      Berikan alasan, mengapa dalam kehidupan antar bangsa diperlukan hukum internasional ?
                      Rumuskan kembali tentang hukum internasional dari berbagai pendapat para ahli !
                      Berikan 2(dua) contoh tentang penerapan asas kebangsaan kebangsaan dalam hukum internasional !
                      Jelaskan perbedaan antara hukum internasional tertulis dan tidak tertulis !
                      Tuliskan kembali sumber-sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 Piagam Mahkama
                                 Internasional !



                                                                                         Kalaena ,              2012

             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                              Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                               Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                  NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                       47




                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                         :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                       :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                    :   XI / II (GENAP) 2009/2010
                                     ALOKASI WAKTU                        :    2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                            :   24 (keduapuluh empat)

STANDAR KOMPETENSI
5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.
KOMPETENSI DASAR
5.2 Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional.
INDIKATOR
 Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional
 Mengidentifikasi cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional
 Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase
 Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui konsiliasi.
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional
 Siswa mampu mengidentifikasi cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional
 Siswa mampu memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase
 Siswa mampu memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui konsiliasi
MATERI PEMBELAJARAN
 PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA INTERNASIONAL
     Penyebab Timbulnya Sengketa Ditinjau dari Kawasannya
        1. Masalah Regional, contohnya :
            a. Aksi Militer Belanda I dan II di Indonesia tahun 1947 sebab Belanda ingin menguasai kembali Indonesia.
             b. Perebutan penguasaan atas pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia
         2. Masalah Internasional, contohnya :
            a. Sengketa antara Amerika Serikat dengan Iran dan Irak tahun 1987, di kawasan Teluk Persia.
            b. Sengketa antara Amerika Serikat dengan Irak mengenai Kuwait tahun 1991
     Penyebab Timbulnya Sengketa Ditinjau dari Bidangnya :
        1. Politik, misalnya; Konflik Arab dengan Israel.
        2. Ekonomi, misalnya; persaingan bebas,krisi moneter,kesenjangan ekonomi antara Negara maju dengan Negara
        berkembang.
        3. Sosial Budaya, misalnya; pengiriman TKI illegal, pelanggaran HAM.
        4. Hak territorial, misalnya;sengketa mengenai kedaulatan atas beberapa pulau kecil antara Perancis dan Inggris.
     Beberapa Bentuk Perselisihan antar Negara :
         1. Pertikaian Bersenjata yaitu pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing
             pihak dengan      tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan secara sepihak.
         2. Retorsi, yaitu Pembalasan yang dilakukan oleh suatu Negara yang tidak pantas dilakukan oleh Negara lain,
             perbuatan retorsi dapat berupa penarikan pajak atau tarif.
         3. Reprisal, yaitu Pembalasan yang dilakukan suatu Negara terhadap tindakan yang melangggar hokum, sedang
             perbuatan reprisal adalah tindakan melangar hokum.
         4. Blokade masa damai, yaitu pengepungan wilayah misalnya; suatu kota atau pelabuhan untuk memutuskan hubungan
             wilayah itu dengan pihak luar.
     Beberapa masalah Regional dan Internasional yang ditangani PBB
          1. Indonesia, Negra Republik Indonesia ketika menghadapi agresi militer Belanda, melalui peran PBB akhirnya
             berhasil dilaksanakan KMB di Den Haag. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27
             Desember 1949.
          2. Yaman, Tahun 1963 mengalami pergantian system pemerintahan dari sitem monarki menjadi republic. Pada
             kesempatan ini, dua Negara yaitu Saudi Arabia dengan Republik Persatuan Arab (Mesit) melakukan intervensi ke
             Yaman. Hal ini menimbulkan ketegangan di Timur Tengah, tetapi atas usaha misi PBB berhasil memulihkan
             perdamaian di Yaman. (Bumi Aksara hal 150 & 152).
 CARA MENYELESAIKAN MASALAH/SENGKETA INTERNASIONAL
         1. Penyelesaian Sengketa Internasional secara damai antara lain :
               a. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang dirumuskan oleh arbitrator yang merupakan
                   suatu kesepakatan bersama diantara pihak yang bersengketa.
               b. Penyelesaian Yudisial adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan internasional.
               c. Negosiasi, Jasa-Jasa Baik,Mediasi, Konsiliasi, dan penyelidikan. Sebelum dilaksanakan negosiasi ada dua
                   proses yaitu konsultasi dan komunikasi. Jasa-Jasa Baik dan Mediasi merupakan cara penyelesaian
                   sengketa internasiona dimana Negara ketiga yang bersahabat dengan para pihak yang bersengketa
                   membantu penyelesaian secara damai. Pihak-pihak yang menawarkan mediator atau jasa-jasa baik dapat
                   berupa individu juga organisasi internasional. Contohnya; Pemberian jasa-jasa baik oleh Dewan Keamanan
                   PBB tahun 1947 dalam sengketa Republik Indonesia dengan Belanda. Konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa
                   yang mencakup metode, dengan bantuan Negara-negara lain badan-badan penyelidik, dan komite-komite
                   yang tidak berpihak. Penyelidikan yaitu cara menyelesaikan sengketa secara damai dilakukan dengan
                   menetapkan fakta yang digunakan untuk memperlancar suatu perundingan, metode ini umumnya adalah
                   kasus sengketa batas wilayah suatu Negara.




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                       48



                 Penyelesaian di bawah naungan PBB, berdasarkan pasal 2 piagam PBB, anggota-anggota PBB harus berusaha
                    d.
                 menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan menghindarkan ancaman perang atau penggunaan
                 kekerasan. Tanggungjawab penting beralih ke Majelis Umum dan Dewan Keamanan, Majelis Umum
                 berwenang merekomendasikan tindakan-tindakan untuk penyelesaian damai atas suatu keadaan yang dapat
                 mengganggu kesejahteraan umum dan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa.
        2. Penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, antara lain :
             a. Perang dan tindakan bersenjata non-perang, bertujuan menaklukkan Negara lawan dan untuk membebankan
                  syarat-syarat penyelesaian sengketa internasional.
             b. Retorsi, yaitu pembalasan dendam suatu Negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas yang dilakukan
                  oleh Negara lain. Balas dendam dilakukan dalam tindakan sah yang tidak bersahabat, dilakukan oleh
                  Negara yang kehormatannya dihina.
             c. Tindakan-tindakan pembalasan, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan melakukan tindakan pemaksaan
                  kepada suatu Negara sebab tindakan illegal yang dilakukan oleh Negara tersebut.
             d. Blokade secara damai, yaitu suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai, umumnya ditujukan untuk
                  memaksa Negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi atas kerugian yang
                  diserita oleh Negara yang memblokade.
             e. Intervensi, yaitu tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik Negara secara sah dan tidak
                  melanggar hokum internasional. (Erlangga hal : 155 & 156).
 CONTOH PENYELESAIAN MASALAH/SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE DAN KONSILIASI
    Contohnya yaitu, Komisi Konsoliasi ditau dalam Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk Penyelesaian Sengketa
       Damai Sengketa-sengketa Internasional. Komisi tersbut dibentuk melalui perjanjian khusus antara para pihak yang
       bersengketa dan bertugas menyelidiki serta melaporkan fakta, dengan ketentuan bahwa isi laporan itu tidak
       mengikat paara pihak yang bersengketa. (Erlangga hal : 154)
   METODE PEMBELAJARAN
   Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o    Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o    Kegiatan Awal/Pendahuluan
      Kegiatan Inti ( 60 menit).
            Melakukan analisis tentang faktor penyebab timbulnya sengketa internasional Kreatif,kerjasama ,gemar
            membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab)
            Menggali informasi dari berbagai sumber tentang cara penyelesaian sengketa internasional Kreatif,kerjasama
            ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif)
            Mendiskusikan hasil kajian literatur tentang pola penyelesaian sengketa internasional Kreatif,kerjasama ,gemar
            membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)
      .Kegiatan Penutup (15 menit)
            o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                 melakukan analisis tentang faktor penyebab timbulnya sengketa internasionaldan tentang cara penyelesaian
                 sengketa internasional serta hasil diskusi tentang pola penyelesaian sengketa internasional
            o    Post tes
            o    Informasi pembelajaran berikutnya
            o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.
EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
 Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian
    Bentuk Instrumen
       Laporan tertulis dan uraian
          a. Instrumen laporan tertulis
                    Deskripsikan faktor penyebab timbulnya sengketa internasional
                    Identifikasikan cara penyelesaian sengketa internasional
                    Tuliskan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase menurut pendapat kelompok anda
                    Tuliskan contoh penyelesaian masalah internasional melalui konsiliasi menurut pendapat kelompok anda




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                             49




             o Instrumen uraian

                 Jelaskan bagaimana proses/prosedur penyelesaian sengketa Internasional yang melibatkan 2(dua) atau lebih
                     negara yang terliibat !
                 Tuliskan kembali apa yang menjadi tugas dan fungsi Mahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikan
                     sengketa-sengketa internasional !
                 Jelaskan mengapa setiap bangsa atau negara menghendaki hidup berdampingan secara damai!
                 Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa kita harus menghormati keputusan Mahkamah Internasional !




                                                                                       Kalaena ,               2012



             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                            Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                             Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                           50



                                            RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                     NAMA SEKOLAH                            :   SMAN 1 KALAENA
                                     MATA PELAJARAN                          :   PEND. KEWARGANEGARAAN
                                     KELAS/SEMESTER/TP                       :   XI / II (GENAP) 2010-2011
                                     ALOKASI WAKTU                           :   2X45 MENIT
                                     PERTEMUAN                               :   25 (keduapuluh lima)

STANDAR KOMPETENSI
5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.
KOMPETENSI DASAR
5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional
INDIKATOR
 Mendeskripsikan prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional
 Mengidentifikasikan sistematika keputusan Mahkamah Internasional
 Menjelaskan dampak suatu negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional
 Mendeskripsikan contoh sikap negara yang mematuhi keputusan Mahkamah Internasional..
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa mampu mendeskripsikan prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional
 Siswa mampu mengidentifikasikan sistematika keputusan Mahkamah Internasional
 Siswa mampu menjelaskan dampak suatu negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional
 Siswa mampu mendeskripsikan contoh sikap negara yang mematuhi keputusan Mahkamah Internasional
MATERI PEMBELAJARAN
 PROSEDUR MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN MASALAH INTERNASIONAL
       Mendeskripsikan prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional
           Prosedur Peradilan Mahkamah Internasional hampir sama dengan yurisdiksi intern suatu Negara. Misalnya terdapat
            prosedur tertulis,dan perdebatan lisan untuk menjamin spenuhnya masing-masing pihak mengemukakan pendapatnya,
            dan siding-sidang mahkamah terbuka untuk umum. (Yudistira hal : 128)
           Prosedur Peradilan Mahkamah Internaional yaitu; 1).Permohonan penyelesian perkara bagi Negara-negara yang
            tidak tunduk pada compulsory jurisdiction mahkamah internasional, dilakukan melalui perjanjian khusus antar
            Negara,diajukan kepada mahkamah internasional,dapat diajukan sepihak jika lawan member perstujuan.
            2).Permohonan peradilan penyelesian sengketa diajukan sepihak oleh salah satu Negara yang bersengketa (untuk
            sengketa Negara-negara yang tunduk pada compulsory jurisdiction mahkamah internasional) selanjutnya
            disampaikan kepada panitera dan panitera menyampaikan ke Negara lawan sengketa, semua Negara anggota PBB,
            kepada Negara dan organisasi internasional yang dianggap dapat memberikan informasi tentag hal yang
            dipemasalahkan. 3). Permohoan nasihat mahkamaha internasional diajukan secara tertulis kepada mahkamah dengan
            permasalahan yang jelas dan dokumen penjelasan. 4).Keputusan pemberian nasihat didasarkan pada ketentuan
            hokum internasonal dan siding terbuka untuk umum. 5).Pemeriksan perkara dilakukan dengan pemeriksaan naskah
            dan lisan. Pemeriksaan naskah dilakukan dengan memeriksa tuntutan dan sanggahan. Pemeriksaan lisan dilakukan
            dengan mendengarkan keterangan saksi, pakar, agen yang diajukan olehnegara yang bersengketa atau mahkamah
            internasional, penasihat dan pengacara yang mewakili Negara yang bersengketa. (Bumi Aksara hal : 160).
     SISTEMATIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL
       Keputusan Mahkamah Internasional terdiri tiga bagian ;
            1.   Berisi komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, seta wakil-wakilnya, analisa
                 tentang fakta-fakta, dan argumentasi hokum pihak-pihak yang bersengketa.
            2.    Berisi penjelasan mengenai motivasi mahkamah, pemberian motivasi keputusan mahkamah merupakan suatu
                 keharusan karena penyelesaian yuridiksional merupakan salah satu unsure penyelesaian yang lebih luas dari
                 sengketa.
            3. Berisi dispositive yang merupakan keputusan mahkamah yang mengikat Negara-negara yang bersengketa. (Bumi
                 Aksara hal : 161)
     DAMPAK BAGI NEGARA YG TIDAK MEMATUHI KEMUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL
      1. Diberlakukan travel warning (perngatan bahya berkunjung ke nnegara tertentu).
      2. Pengalihan investasi.
      3. Pemutusan hubungan diplomatic.
      4. Pengurangan bantuan ekonomi.
      5. Pengurangan tingkat kerjasama
      6. Embargo ekonomi (penghentian bantuan ekonomi).
      7. Kesepakatan organisasi regional atau internasional, yaitu apabila suatu Negara dianggap melanggar         kesepakatan
          (konvensi) internasional, organisasi regionalatau internasional dapat menetapkan sanksi sebagai reaksi atas
          pelanggaran tersebut. Contohnya; Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Irak, tentang
          keharusan Irak membuka diri bersedia diperiksa oleh tim inspeksi persenjataan PBB karena diduga menyimpan
          senjata pemusnah massal. (Bumi Aksara hal : 162).
     CONTOH SIKAP NEGARA YG MEMATUHI KEMUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL
       Sebagai contoh adalah ketika Indonesia akan menyusun Undang-Undang Pidana tentang Kejahatan Penerbangan, tetap
          mengadopsi konvensi-konvensi internasional yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan, seperti Konvensi Tokyo
          1963, Konvensi Den Haag 1970. (Bumi Aksara hal:163)
       Sanksi yang dikenakan oleh WTO terhadap Indonesia dalam kasus mobil nasional (Mobil Timor) demi mengefektifkan
          penerapan hokum ekonomi dan hokum perdagangan interasional. (Bumi Aksara hal : 164).




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                            51




       METODE PEMBELAJARAN
        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
      Kegiatan Awal (15 menit)
            o   Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)
            o   Kegiatan Awal/Pendahuluan

           Kegiatan Inti ( 60 menit).
                 Menggali informasi tentang prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional
                 Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)
                 Menggali informasi tentang keputusan Mahkamah Internasional Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa
                 ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)
                 Menyimpulkan konsekuensi dari keputusan Mahkamah Internasional. Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa
                 ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)
           .Kegiatan Penutup (15 menit)
                 o    Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam
                      menggali informasi tentang prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional
                      dan keputusan Mahkamah Internasional serta menyimpulkan konsekuensi dari keputusan Mahkamah
                      Internasional
                 o    Post tes
                 o    Informasi pembelajaran berikutnya
                 o    Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR
 Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.
 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.
 Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara
 Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN 2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira
 Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga
 Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI
 Penilaian
    Penilaian Proses
    Penilaian Hasil
    Alat Penilaian (Instrumen)
    Jenis Instrumen
       Tugas kelompok/Individu dan ulangan harian

         Bentuk Instrumen
           Laporan tertulis dan uraian
             a. Instrumen laporan tertulis
                      Gambarkan tahapan-tahapan prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian                    masalah
                         internasional
                      Gambarkan skema sistematika keputusan Mahkamah Internasional
                      Simpulkan dampak bagi negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional
                      Simpulkan manfaat bagi negara yang mematuhi keputusan Mahkamah Internasional

             o Instrumen uraian
                          Tentara anak-anak itu kemudian diperintahkan “untuk membunuh semua etnik Lendu termasuk pria, wanita
                          dan anak-anak”, tambah pernyataan itu, berdasarkan kesaksian dari enam orang anak. Lubanga menyangkal
                          tiga dakwaan kejahatan perang. Para pengacaranya mengatakan Lubanga berusaha menghentikan konflik
                          dan dia dihukum oleh masyarakat internasional karena menolak untuk memberi kemudahan bagi perusahaan-
                          perusahaan asing di daerah pertambangan yang dia kuasai.
                          Berbicara tentang musuh-musuhnya, Lubanga pernah mengatakan kepada pasukan penjaga perdamaian PBB:
                          “Mereka yang melakukan melakukan genosida atau pembantaian harus dihukum.” Wartawan BBC Mark Doyle
                          mengatakan konflik di Ituri terlihat seperti perang antar etnik, tetapi akar permasalahannya adalah
                          penambangan emas dan mineral lainnya.
                          Sumber: BBCIndonesia (Faisal - Tempo News Room)
                          http://acehlong.wordpress.com/2006/11/09/tugas-pengadilan-internasional/




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena
                                                                                                                           52




      Berdasarkan wacana studi kasus diatas, berikan pendapat, tanggapan atau analisis anda !
      1.  Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda
          !
      2. Berikan beberapa penjelasan tentang judul berita yang dimaksud “Tugas Pengadilan Internasional” dan hubungannya
          dengan tentara Amerika Serikat yang ada di Kongo !
      3. Jelaskan dengan memberi alasan, apa sesungguhnya yang dilakukan Thomas Lubanga memimpin milisi Persatuan
          Patriot Kongo (UPC) sehubungan dengan “keberadaan pengadilan internasional” !
      4. Tentukan langkah-langkah nyata dalam upaya mengurangi konflik atau sengketa internasional yang terjadi di Kongo !
      5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna meningkatkan kesadaran para pemimpin di Kongo agar
          menghormati hukum internasional, jika anda :
               a. Sebagai salah satu rakyat Kongo !
               b. Sebagai perwakilan tetap negara Indonesia di PBB !
               c. Sebagai salah satu hakim di Mahkamah Internasional PBB !
                                                                                         Kalaena ,               2012
             Mengetahui
             Kepala Sekolah                                                              Guru Mata Pelajaran




             Drs. BAKHTIAR                                                             Irmawati, S.Si, S.Pd
             NIP. 19670112 199303 1 010                                                NIP.19851117 201101 2 016




Civics Education Of SMAN 1 Kalaena

								
To top