hukum konstitusi lengkap1

Document Sample
hukum konstitusi lengkap1 Powered By Docstoc
					                                                                 Menteri; Instruksi Menteri; dan lain-lain-nya. Peraturan
         HUKUM KONSTITUSI                                        Mahkamah            Agung          (walaupun         bersifat
                     Disusun Oleh                                pseudowetgeving); Keputusan Kepala BPK yang bersifat
                       SULAIMAN                                  pengaturan (regeling);Peraturan Bank Indonesia; Keputusan
                                                                 Kepala/Ketua      LPND       yang     bersifat    pengaturan
                                                                 (regeling); UUD     1945     dan    Perubahannya; Ketetapan
                                                                 MPR; Undang-undang (UU)/Perpu; Peraturan Pemerintah
          Mahasiswa Fakultas Hukum                               (PP); Keppres dan Keputusan Ketua BPK yang bersifat
         Universitas Abul Yatama Aceh                            pengaturan (regeling); Peraturan Bank Indonesia )

                                                                 Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut, Perpu diletakkan di bawah
                                                                 UU. Hal ini bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 beserta
Pengertian Konstitusi                                            Penjelasanya. Dalam Pasal 22 UUD 1945 dikatakan
Konstitusi yang berasal dari kata constituer (Perancis) yang     bahwaPerpu itu sebagai pengganti UU. Kata “pengganti”
artinya membentuk, dilihat dari perspektif hukum tata negara     mengindikasikan bahwa Perpu itu setingkat UU. Sedangkan
artinya adalah membentuk organ-organ negara. Di samping          dalam Penjelasannya dikatakan dengan tegas bahwa Perpu
istilah konstitusi kita mengenal pula istilah Undang-Undang      mempunyai kekuatan (hukum) yang sama dengan UU.
Dasar (UUD) yang merupakan terjemahan dari “grondwet”            Dalam sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia,
(Belanda). Dalam bahasa Latin kata “konstitusi” merupakan        Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 ini kemudian“dituangkan”
gabungan dari dua kata yaitu “cume” dan “statuere”.Cume          dalam Pasal 139 KRIS 1949 dan Pasal 96 UUDS 1950 dengan
adalah sebuah kata depan (preposisi) yang berarti “bersama       nama “undang-undang darurat”, yang setingkat dan
dengan”, sedangkan Statuere berasal dari kata Sta yang           mempunyai kekuatan yang sama dengan UU. Dengan
membentuk kata kerja pokok stare yang berarti “berdiri”.         demikian para oundingfather/mother kita sejak rapat-rapat
                                                                 BPUPKI dan PPKI, penambahan Penjelasan UUD 1945 pada
Dengan demikian kata statuere mempunyai arti “membuat            tahun 1946, dan kemudian dituangkan dalam KRIS 1949 dan
sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Kata           UUDS 1950 menempatkan Perpu/undang-undang darurat
constitution sebagai bentuk tunggal berarti “menetapkan          sejajar dengan UU dan mempunyai kekuatan (hukum) yang
sesuatu bersama-sama”, sedangkanbentuk jamaknya yaitu            sama dengan UU.Oleh karena itu, apapun alasannya
constitusiones berarti “segala sesuatu yang telah ditetapkan”.   penempatan Perpu di bawah UU tidak dapat dibenarkan karena
( Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR;Undang-                bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 22 dan Penjelasannya).
undang/Peraturan       Pemerintah      Pengganti      Undang-
undang; Peraturan      Pemerintah;     Keputusan     Presiden;   Dalam Pasal 4 ayat (2) TAP MPR tersebut yang diawali denga
Peraturan-peraturan       pelaksanaan     lainnya: Peraturan     kata “keputusan” atau “peraturan” dikaitkan dengan Pasal 5
ayat (2), (3) dan (4) menimbulkan kerancuan apabila dikaitkan      yang sama yang tidak dapat dibenarkan secara teknik
dengan hak uji (materiel) yang diberikan kepada MA (judicial       penyusunan peraturan perundang-undangan karena dapat
review). Apabila dibaca Pasal 4 ayat (2), maka dimungkinkan        menimbulkan berbagai interpretasi.
adanya “Keputusan” Mahkamah Agung dan “Peraturan
Mahkamah Agung” (Perma). Karena Perma bukan merupakan              Khusus penempatan Perpu di bawah UU,di samping
produk atau hasil dari hak uji materiel, maka hasil dari hak uji   bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945, Mahkamah Agung
materiel seharusnya adalah “Keputusan Mahkamah Agung”              juga dapat menguji Perpu terhadap UU. Padahal Perpu itu
sebagaimana dikatakan dalam Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:        adalah suatu “UU tertunda”.Apabila Perpu tersebut diuji oleh
“Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian                       Mahkamah Agung dan diputuskan bertentangan dengan UU
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat                maka Perpu itu harus dicabut oleh Pemerintah, padahal dalam
mengikat.”                                                         Pasal 22ayat (2) dan (3) UUD 1945 ditentukan bahwa kalau
                                                                   DPR tidak memberikan persetujuan terhadap suatu Perpu yang
Namun dengan melihat produk Mahkamah Agung tentang hak             diajukan kepadanya, maka Perpu tersebut harus dicabut. Dalam
uji materiel suatu peraturan perundang-undangan, Mahkamah          Pasal 22 tersebut tidak dikatakan siapa yang harus
Agung tidak membuat “Keputusan”, tetapi “Putusan” (vonis)          mencabutnya namun dengan penapsiran dan logika hukum
pada tingkat kasasi.Oleh karena itu seharusnya kata                tentunya yang harus mencabutnya adalah yang membuatnya
“Keputusan” pada Pasal 5 ayat (4) TAP MPR tersebut harus           yaitu Pemerintah. Jadi pencabutan Perpu tersebut tidak perlu
diganti dengan kata “Putusan”.                                     ada hak uji materiel dari Mahkamah Agung. Namun dengan
                                                                   ditempatkannya Perpu di bawah UU maka Mahkamah Agung
Berkaitan dengan Perpu yang diletakkan di bawah UU maka di         dapat mengadakan hak uji materiel terhadap Perpu tersebut. Di
samping bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 (dan                 sinilah kerancuan dari Pasal 2 TAP MPR No.III/MPR/2000.
Penjelasannya) sehingga melanggar asas hierarki peraturan
perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan               Dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b TAPMPR No. III/MPR/2000
yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan            dikatakan : “ DPR dapat menerima atau menolak Perpu
perundang-undangan di atasnya, sebagaimana juga dimuat             dengan tidak mengadakan perubahan;
dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (7), dan Pasal 4 TAP         Ketentuan dalam huruf b jelas bertentangan atau paling tidak
MPR itu sendiri. Dengan demikian semakin tidak konsisten           telah menambahkan suatu klausula yaitu “dengan tidak
dan semakin rancu TAP MPR tersebut sehingga dapat                  mengadakan perubahan”, yang memperluas ketentuan Pasal 22
dibatalkan (vernietigbaar) atau batal demi hukum (van              UUD 1945 tersebut. Di samping itu akan bertentangan dengan
rechtswege nietig) karena bertentangan dengan UUD 1945. Di         Pasal 20 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 yang
samping itu pasal-pasalnya tidak harmonis kalau tidak mau          menegaskan bahwa DPR adalah pembentuk UU atau yang
dikatakan saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lainnya,    memegang kekuasaan membentuk UU, sehingga akan menjadi
serta ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk maksud          tidak benar kalau pembentuk UU (legislator utama) tidak boleh
mengubah produk hukum dari Presiden (legislator serta) yang      bersangkutan haruslah dari dan tidak boleh bertentangan
diajukan kepada DPR.                                             dengan konstitusi.
                                                                 Indonesia adalah suatu negara berdasar atas hukum
Masalah lain yang mungkin timbul adalah apabila Mahkamah         (rechtsstaat) sebagaimana ditentukan dalamPenjelasan UUD
Agung dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan suatu          1945 yang kemudian “diangkat” ke dalam Pasal 1 ayat
Perpu kepada DPR mengadakan hak uji materiel terhadap            (3)Perubahan Ketiga UUD 1945 (2001) dengan rumusan:
Perpu dan kemudian menetapkan Perpu tersebut bertentangan        Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dalam
dengan UU dan memerintahkan Pemerintah untuk                     Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
mencabutnya, sedangkan DPR menyetujui Perpu untuk                Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan
menjadi UU. Dalam hal ini dapat menimbulkan implikasi            Tata Urutan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat TAP
politis dan yuridis dalam bentuk conflictof interest di antara   MPR No. III/MPR/2000). menempatkan Pancasila yang
lembaga tinggi negara.                                           termuat dalam Pembukaan UUD 1945 (dengan sila-silanya:
                                                                 Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
Berdasarkan uraian diatas, perlu disepakati bahwa jenis          beradab,Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin
peraturan perundang-undangan dan tata susunannya yang            oleh           hikmat         kebijaksanaan           dalam
berlaku sekarang tidak hanya yang secara eksplisit dimuat        permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
dalamPasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000, akan tetapi juga di       Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia), dan Batang
luar Pasal 2 TAP MPR tersebut baik secara tersurat maupun        Tubuh UUD 1945 (dan Perubahannya) sebagai sumber
tersirat yang termuat dalam Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 4 ayat    hukum dasar nasional. Ketentuan dalam TAPMPR No.
(2) TAP MPR tersebut serta yang ditentukan dalam UU              III/MPR/2000 ini menempatkan konstitusi (dalam hal ini UUD
No.22/1999, sebagaimana diuraikan di atas, agar tidak            1945 danPerubahannya)
membingungkan para pembentuk peraturan perundang-
undangan baik di pusat maupun di daerah.                         Penjelasan UUD 1945 penulis analogikan dengan penjelasan
                                                                 suatu undang-undang. Apabila pembaca atau pengguna suatu
Dasar-dasar Konstitusional Dan Tata                              undang-undang misalnya hakim, jaksa, atau pengacara, bahkan
                                                                 perancang peraturan perundang-undangan yang menyusun
Urutan Perundang-undangan                                        sejarah terbentuknya suatu undang-undang, maka pertama-
Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan,               tama yang akan dibaca adalah isi batang tubuhnya.Apabila
landasan konstitusional memegang peranan yang sangat             tidak atau kurang jelas, maka dibaca penjelasannya. Apabila
penting dan strategis karena konstitusi adalah hukum dasar       masih kurang jelas juga dan ingin mengetahui latar belakang
bagi suatu bangsa.Sebagai hukum dasar suatu bangsa atau          serta situasi dan kondisi teks undang-undang tersebut
negara maka secara hierarki semua peraturan perundang-           dilahirkan, maka barulah dibaca kembali risalah-risalah
undangan yang dibentuk oleh negara atau bangsa yang              pembahasan rancangan undang-undang tersebut di DPR,
bahkan kalau ingin lebih lengkap lagi notula-notula              Tujuan Konstitusi
pembahasannya        di    lingkungan    pemerintah     ketika   Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk
mempersiapkan penyusunannya dan pembahasannya di Panitia         keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara
Antar Dep. sehingga para pembaca dan pengguna undang-            berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan
undang tersebut dapat dengan tepat mengetahui keinginan          hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber
pembentuk undang-undang tersebut sehingga dapat                  utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-
menerapkan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya          Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan
dan sebenar-benarnya tanpa harus memberikan interpretasi         konstitusi itu sendiri.
sendiri-sendiri yang sering berbeda satu sama lain sesuai
dengan selera dan kepentingannya masing-masing.                  Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan: a).
Indonesia sebagai negara yang berasaskan konstitusionalisme,     berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara
artinya semua tindakan Negara dan pemerintah (termasuk           bekerjanya, b) hubungan antar lembaga negara, c) hubungan
seluruh masyarakat), haruslah sesuai atau berlandaskan kepada    lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan d) adanya
konstitusi. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang      jaminan hak-hak asasi manusia serta e) hal-hal lain yang
dibuat sebagai pelaksanaan atau penjabaran konstitusi haruslah   sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan
mencerminkan isi dari konstitusi tersebut bukan malahan          zaman.
bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini UUD 1945 dan
Perubahannya). Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan        Tolok ukur tepat atau tidaknya tujuan konstitusi itu dapat
perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara         dicapai tidak terletak pada banyak atau sedikitnya jumlah pasal
lain (sesuai dengan aslinya).                                    yang ada dalam konstitusi yang bersangkutan. Banyak praktek
Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang     di banyak negara bahwa di luar konstitusi tertulis timbul
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan         berbagai lembaga-lembaga negara yang tidak kurang
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau       pentingnya dibanding yang tertera dalam konstitusi dan bahkan
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang            hak asasi manusia yang tidak atau kurang diatur dalam
harus dengan persetujuan DPR.ketentuan lebih lanjut tentang      konstitusi justru mendapat perlindungan lebih baik dari yang
perjanjian internasional diatur dengan undang-undang             telah termuat dalam konstitusi itu sendiri. Dengan demikian
Kewenangan atributif adalah diberikan/diciptakan oleh suatu      banyak negara yang memiliki konstitusi tertulis terdapat
UUD/UU kepada lembaga/pejabat negara tertentu untuk              aturan-aturan di luar konstitusi yang sifat dan kekuatannya
membuat       peraturan     perundang-undangan,     sedangkan    sama dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Aturan-aturan di
kewenangan delegatif adalah dilimpahkan dari pemegang            luar konstitusi seperti itu banyak termuat dalam undang-
kewenangan atributif kepada lembaga/pejabat di bawahnya          undang atau bersumber/berdasar pada adat kebiasaan setempat.
untuk membuat peraturan perundang-undangan.                      Contoh yang tepat adalah Inggris dan Kanada, artinya tidak
                                                                 memiliki sama sekali konstitusi tertulis tetapi tidak dapat
dikatakan tidak ada aturan yang sifat dan kekuatannya tidak        3. Tidak seorangpun penguasa yang akan mengambil
berbeda dengan pasal-pasal dalam konstitusi.                          kayu-kayu untuk keperluan raja tanpa persetujuan si
                                                                      pemilik;
Inggris yang memelopori seluruh dunia dengan suatu dokumen
yang terkenal yaitu “Magna Charta” yang merupakan                     Terkait dengan kemerdekaan orang-perorangan
dokumen kenegaraan yang memberi jaminan hak-hak asasi                 antara lain ditentukan:
manusia. Pada saat itu raja atas desakan para bangsawan            1. Tidak ada seorangpun pegawai kepolisian yang
(Baron atau Lord yang berkuasa atas daerah-daerah dari                akan mengajukan seorang di muka pengadilan atas
kerajaan Inggris) untuk menandatangani Magna Charta                   tuduhan tanpa kesaksian orang-orang yang
tersebut. Sebenarnya dokumen ini dimaksudkan untuk                    dipercaya (pasal 38);
menjamin hak-hak serta wewenang para bangsawan, tetapi             2. Tidak seorang bebaspun (freeman) yang akan
kemudian oleh umum dipandang sebagai jaminan terhadap                 dimasukkan ke dalam penjara atau dilarang berdiam
hak-hak asasi manusia dari rakyat yang dalam perkembangan             di satu daerah tertentu kecuali atas putusan oleh
selanjutnya tidak dikenal lagi bangsawan-bangsawan sebagai            penguasa setempat atau dibenarkan oleh aturan
penguasa melainkan hanya Sang Raja sebagai pemegang                   negara (pasal 39);
puncak kekuasaan pemerintahan. Magna Charta terdiri dari 63        3. Kepada siapapun tidak dapat diingkari atau
pasal yang menentukan dalam garis besarnya (pasal 1) adanya           ditangguhkan pelaksanaan haknya atau peradilan
jaminan kemerdekaan bekerjanya gereja Inggris dan                     (pasal 40).
kemerdekaan bergerak semua orang bebas (freeman) dalam
kerajaan Inggris.                                                 Ketentuan akhir dari Magna Charta antara lain
                                                                  menyatakan gereja Inggris adalah merdeka dan semua
Di samping itu dijamin dan dilindungi, antara lain:               orang dalam kerajaan akan menikmati kemerdekaan, hak-
      1. Tidak seorangpun penguasa yang akan mengambil            hak serta fasilitas sebaik-baiknya dalam suasana damai
          hasil pertanian dari siapapun tanpa membayar            tenteram sampai turun temurun atas itikad baik raja dan
          harganya seketika itu juga kecuali apabila si pemilik   para bangsawan. Berbagai bagian dari Magna Charta ini
          memberi izin menangguhkan pembayaran (pasal             diulangi lagi oleh raja Edward dalam “The great Charter
          28);                                                    Of Liberties Of England and Of The Liberties Of Forest”.
      2. Tidak seorangpun penguasa yang akan mengambil            Memang di Inggris pernah ada semacam konstitusi
          kuda atau kendaraan dari seorang yang bebas             tertulis yaitu pada saat Cromwell memegang tampuk
          (freeman) untuk keperluan pengangkutan tanpa izin       kekuasaan pemerintahan (1653-1660) dengan satu
          si pemilik (pasal 30);                                  dokumen yang disebut “The Instrument Of Government”,
                                                                  tetapi berlaku hanya sekali saat itu.
     Ada beberapa aturan (undang-undang) lain di Inggris              b. Dinyatakan dan dilakukan perubahan
     tertentu, antara lain: The Habeas Corpus Act 1670, The               adalah mudah seperti mengubah undang-
     Bill Of Rights 1689, The Act Of Settlement 1700, The                 undang
     parliament Act 1911, The Statute Of Westminster 1931,          Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok,
     The Representation Of The People Act (1928, 1945,              antara lain:
     1948), The House Of Common Act 1944 dan The                    a. Memiliki tingkat dan derajat yang lebih
     Parliament Act 1949.                                           tinggi dari undang-undang;
                                                                    b. Hanya dapat diubah dengan tata cara
                                                                    khusus/istimewa
Klasifikasi Konstitusi
Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa hampir             c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat
semua negara memiliki konstitusi. Apabila dibandingkan              tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme
antara satu negara dengan negara lain akan nampak perbedaan         constitution)
dan persamaannya. Dengan demikian akan sampai pada                  Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang
klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para      mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara
ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian               (tingkatan peraturan perundang-undangan).
mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka              Konstitusi tidak derajat tinggi adalah
sendiri, antara lain K.C. Wheare, C.F. Strong, James Bryce dan      konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan
lain-lainnya.                                                       seperti yang pertama.

Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975)              d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara
mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:                         Kesatuan (Federal and Unitary Constitution)
            a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam       Bentuk negara akan sangat menentukan
                bentuk tertulis (written constitution and           konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam
                unwritten constitution);                            suatu negara serikat terdapat pembagian
                                                                    kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat)
            b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid            dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di
               (flexible and rigid constitution)                    dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan
               Konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang           seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara
               mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:              kesatuan, karena pada dasarnya semua
                 a. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan        kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.
                     dengan mudah
 e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan                        tidak termasuk ke dalam kedua konstitusi di atas.
    pemerintahan        Parlementer          (President             Hal ini karena di dalam UUD 1945 terdapat ciri
    Executive and Parliamentary Executive                           konstitusi pemerintahan presidensial, juga terdapat
    Constitution)                                                   ciri    konstitusi   pemerintahan      parlementer.
    Konstitusi pemerintahan presidensial dan                        Pemerintahan Indonesia adalah sistem campuran.
    parlementer.
    Dalam sistem pemerintahan presidensial
    (strong) terdapat ciri-ciri antara lain:              Landasan Formal Dan Material
       Presiden memiliki kekuasaan nominal               Konstitusional
          sebagai kepala negara, tetapi juga              Sebagaimana diuraikan diatas Indonesia sebagai negara
          memiliki kedudukan sebagai Kepala               berdasar atas hukum (rechtsstaat) di mana semua peraturan
          Pemerintahan                                    perundang-undangan (khususnya undang-undang) harus
       Presiden dipilih langsung oleh rakyat             didasarkan pada atau bersumber kepada UUD 1945. Semua
          atau dewan pemilih                              peraturan perundang-undangan harus mencerminkan atau
       Presiden tidak termasuk pemegang                  merupakan penjabaran dari sistem dan asas sosial. politik,dan
          kekuasaan legislatif dan tidak dapat            hukum, yang ada dalam UUD 1945. Berdasarkan pemahaman
          memerintahkan pemilihan umum                    ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pembentukan
    Konstitusi dalam sistem pemerintahan                  undang-undang harus mendapatkan legitimasi dari UUD 1945
    parlementer memiliki ciri-ciri (Sri Soemantri)        berupa landasan formal konstitusional dan landasan material
    :                                                     konstitusional.
       Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana
          Menteri yang dibentuk berdasarkan               Landasan formal konstitusional
          kekuatan yang menguasai parlemen                dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap
       Anggota        kabinet      sebagian       atau   pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam
          seluruhnya dari anggota parlemen                konteks ini, untuk suatu undang-undang, maka landasan formal
       Presiden dengan saran atau nasihat                konstitusionalnya adalah Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang
          Perdana menteri dapat membubarkan               memberikan sign terhadap prosedur pembentukan suatu
          parlemen dan memerintahkan diadakan             peraturan perundang-undangan. Untuk UU, landasan formal
          pemilihan umum.                                 konstitusionalnya adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal
                                                          21 UUD 1945. Landasan formal konstitusional Perpu adalah
Konstitusi dengan ciri-ciri seperti itu oleh Wheare       Pasal 22 UUD 1945. Untuk Keppres adalah Pasal 4 ayat (1)
disebut    “Konstitusi      sistem      pemerintahan      UUD 1945.
parlementer”. Menurut Sri Soemantri, UUD 1945
Landasan formal konstitusional PP adalah Pasal 5 ayat (2)       materi muatan PP tersebut. Kalau sekarang kebiasaan seperti
UUD 1945 yang dituangkan dalam dasar hukum                      itu ingin tetap dilaksanakan tentunya harus dengan
“mengingat”.Sedangkan “menimbang” suatu PP cukup satu           sepengetahuan DPR yaitu dengan cara melaporkan pembuatan
butir saja yang memuat rumusan pasal delegasian suatu UU,       PP tersebut kepada DPR sebagai legislator utama yang
sebagaimana ditentukan dalam butir 22 Lampiran I Keppres        memegang kekuasaan membentuk UU.
No. 44/1999 yang berbunyi:
      Konsiderans Peraturan Pemerintah pada dasarnya cukup      Landasan formal konstitusional TAPMPR adalah Pasal 3 UUD
      memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas       1945 (lama). Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Perubahan
      mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau       Ketiga UUD 1945, MPR nantinya akan terdiri atas dua kamar
      beberapa    pasal     dari   undang-undang      yang      (bikameral) dan bukan lagi lembaga tertinggi negara dan
      memerintahkan pembuatan Peraturan Pemerintah              tugasnya hanya mengubah dan menetapkan UUD dan meng-
                                                                impeacht Presiden apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau
 Klausula “undang-undang yang memerintahkan” juga               melakukan kejahatan sebagaimana disebutkan dalam UUD
digunakan dalam Pasal 3 ayat (5) TAP MPR No. III/MPR/2000       berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas permintaan
yang berbunyi:                                                  DPR. Menurut hemat penulis MPR nantinya tidak lagi
                                                                mengeluarkan TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan
     Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk          perundang-undangan yang kedudukannya di atas undang-
     melaksanakan perintah undang-undang.                       undang. Untuk KeputusanPresiden yang bersifat pengaturan
                                                                (regeling) adalah Pasal 4 ayat (1) UUD1945. Landasan formal
Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut tentunya         konstitusional Perda adalah Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua
tidak benar kalau Pemerintah mengeluarkan suatu PP yang         UUD 1945. Semua Pasal-pasal ini dicantumkan pada dasar
tidak ada delegasi secara langsung (eksplisit) dari suatu UU.   hukum “mengingat” suatu peraturan perundang-undangan,
Ketentuan ini sebenarnya menyulitkan pemerintah sendiri,        sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang
karena dapat saja suatu UU tidak mendelegasikan pembuatan       dibentuk tersebut.
PP untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam pasal (-
pasal) UU tersebut, namun kebutuhan akan adanya peraturan       Landasan Material konstitusional
pelaksanaan UU dalam bentuk PP sangat diperlukan. Oleh          dimaksudkan untuk memberikan sign bahwa peraturan
karena itu pada Era Orde Baru ada pemahaman bahwa               perundang-undangan yang dibentuk tersebut merupakan
walaupun suatu UU tidak mendelegasikan secara tegas             penjabaran dari Pasal-pasal UUD 1945 (dan Perubahannya)
(eksplisit) untuk mengatur lebih lanjut dalam PP, Pemerintah    yang juga dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat”suatu
berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dapat saja      peraturan perundang-undangan yang (akan) dibentuk.
mengeluarkan PP sepanjang sangat dibutuhkan dan                 Pencantuman pasal-pasal UUD 1945 tersebut disesuaikan
“dicantelkan” kepada pasal (-pasal) UU yang relevan dengan      dengan materi muatan yang akan dijabarkan dalam batang
tubuh peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh,       Dalam butir 17 huruf b Lampiran I Keputusan Presiden Nomor
misalnya akan dibentuk RUU (UU) tentang Partai Politik.            44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Landasan material konstitusionalnya adalah Pasal 28 UUD            Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
1945, karena pasal ini memuat hak-hak dasar manusia (dalam         Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan
hal ini warga negara) untuk menyatakan ekspresinya dalam           Presiden (selanjutnya disingkat Keppres No. 44/1999)
suatu kegiatan politik atau membentuk organisasi partai politik.   dinyatakan bahwa :
Pencantuman Pasal 33 UUD 1945 dalam dasar hukum                    Konsiderans (“menimbang”) memuat uraian singkat mengenai
“mengingat” suatu RUU (UU) memberikan indikasi bahwa               pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan
landasan material konstitusional RUU (UU) adalah yang              pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok
berkaitan dengan kesejahteraan atau kegiatan di bidang             pikiran pada konsiderans undang-undang atau peraturan daerah
ekonomi yang dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh RUU        memuat unsur-unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang
(UU) tersebut.                                                     menjadi latar belakang pembuatannya.

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa substansi suatu        Rumusan butir 17 huruf b Lampiran I Keppres No. 44/1999
RUU (UU) yang dijabarkan sejak konsiderans “menimbang”,            mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-
penjabaran dalam batang tubuh sampai dengan penjelasan             undangan (khususnya undang-undang dan peraturan daerah)
RUU (UU) tersebut tidak boleh bertentangan dengan landasan         harus mencerminkan landasan konstitusional baik secara
materail konstitusional tersebut. Artinya kalau kita               formal maupun material yang kemudian dituangkan dalam
mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan material           dasar hukum “mengingat”. Unsur-unsur filosofis yang harus
konstitusional suatu RUU (UU), maka penjabarannya dalam            termuat dalam latar belakang pembuatan suatu undang-undang
“menimbang”, batang tubuh, sampai dengan Penjelasan RUU            merupakan hakekat dari landasan formal dan material
(UU) tersebut tidak boleh bertentangan dengan semangat dan         konstitusional. Unsur-unsur filosofis ini terkandung
jiwa atau esensi dari Pasal 33 UUD 1945 tersebut.                  dalamPembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945 (dan
Landasan material konstitusional TAP MPR adalah Pasal 1            Perubahannya).
ayat (2) dan Pasal 2 UUD 1945 (asli).Untuk UU adalah Pasal-
pasal UUD 1945 yang memerintahkan diatur lebih lanjut              Dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD1945 termuat
dengan UU atau --walaupun tidak memerintahkan secara tegas-        berbagai hak dasar manusia (HAM) yang harus diperhatikan
- berdasarkan asas konstitusionalisme dan negara hukum             secara sungguh-sungguh dalam setiap pembuatan undang-
(rechtsstaat) perlunya pengaturan suatu substansi dengan UU,       undang. Misalnya kita akan membuat suatu RUU (UU) yang
maka pasal (-pasal) UUD 1945 yang relevan dapat dijadikan          berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat, maka
landasan material konstitusional.                                  dalam “menimbang” harus diuraikan secara filosofis apa itu
                                                                   kebebasan menyatakan pendapat dan bagaimana cara
                                                                   menyampaikannya, dalam suatu uraian kalimat yang singkat,
padat, dan dikaitkan dengan asas demokrasi dari sila ke-4            melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai
Pancasila. Contoh lain misalnya dalam UU Narkotika (UU No.           negara dan organisasi regional maupun internasional,
22/1997) latar belakang filosofisnya dikaitkan dengan
kesejahteraan dan kesehatan rakyat dikaitkan dengan                  d. bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri,
penggunaan narkotika secara benar dan akan merusak                   baik regional maupun internasional, melalui forum
masyarakat, bangsa dan negara apabila digunakan secara salah.        bilateral atau multilateral, diabadikan pada kepentingan
Merumuskan landasan filosofis dalam “menimbang” dikaitkan            nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang
dengan landasan material konstitusional tidaklah semudah             bebas aktif;
mengatakannya. Dalam berbagai pengalaman pembuatan
undang-undang di DPR, patokan anggota DPR dalam                      e. bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar
merumuskan secara runtut “menimbang” suatu undang-undang             negeri dan agar prinsip politik luar negeri sebagaimana
dimulai dengan Pancasila, kemudian UUD 1945, dan nilai-nilai         dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat tetap terjaga,
lain yang berlaku di masyarakat dikaitkan dengan substansi           maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur
undang-undang yang dibentuk tersebut.                                secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu undang-
                                                                     undang;
Sebagai contoh adalah “menimbang” UU No. 37/1999 tentang
Hubungan Luar Negeri yang berbunyi:                                  f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf
     a.bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia              a, b, c, d, dan e perlu dibentuk (seharusnya
     yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar           membentuk)Undang-undang tentang Hubungan Luar
     negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling            Negeri.
     menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak
     mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti      Pertimbangan huruf a dan b, merupakan konstatasi fakta
     yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD 1945;             filosofis yang melatar belakangi perlunya dibentuk UU
                                                                Hubungan Luar Negeri. Pertimbangan huruf c dan d
     b.bahwa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, salah satu       merupakan      konstatasi  fakta   sosiologis,     sedangkan
     tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia       pertimbangan huruf e merupakan konstatsi fakta sosiologis dan
     adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang             yuridis, sedangkan pertimbangan huruf f merupakan konstatsi
     berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan              fakta yuridis.
     keadilan sosial;
                                                                Bagi substansi yang tidak berkaitan langsung dengan Pancasila
     c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana               dan UUD 1945 maka Pembentuk UU (dalam hal ini Perancang
     dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara      Peraturan Perundang- undangan) harus menerjemahkan dan
     Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah               menginterpretasikan sila-sila dalam Pancasila dan Pasal-pasal
Batang Tubuh UUD1945 yang merupakan aturan (hukum)                 substansial tidak akan bertentangan dengan Pancasiladan UUD
dasar yang dapat direfleksikan ke dalam substansi suatu RUU        1945.
dengan suatu rumusan kalimat di “menimbang”, sebagaimana
contoh dalam UU No. 22/1997 tentang Narkotika yang
landasan filosofisnya tidak mungkin mencantumkan kata              Foot Note :
“Pancasila” secara utuh, tetapi hanya diambil hakekat atau         Dalam Pasal 1 TAP MPR No. III/MPR/2000 dikatakan
esensi dari salah satu silanya yaitu tentang kesejahteraan dan     bahwa :
kesehatan rakyat secara umum.                                            1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan
                                                                             untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
Latar belakang filosofis dalam “menimbang” suatu undang-                 2. Sumber hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak
undang dirumuskan dalam kalimat -kalimat yang menyuratkan                    tertulis.
atau    menyiratkan      nilai-nilai  “keadilan”,“persamaan”,            3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila
“kebenaran”, “kebaikan”, “keburukan” yang hidup dalam                        sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD
masyarak atau yang berkaitan dengan nilai-nilai yang                         1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,
terkandung dalam sila-sila Pancasila dan asas-asas atau prinsip-             Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
prinsip yang tersurat atau tersirat dalam Pembukaan dan                      Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh
Batang Tubuh UUD 1945.                                                       hikmat             kebijaksanaan           dalam
                                                                             permusyawaratan/perwakilan,       serta   dengan
Latar belakang sosiologis          dalam “menimbang” suatu                   mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
undang-undang dirumuskan dalam kalimat -kalimat yang                         Rakyat Indonesia, dan batang tubuh UUD 1945.
isinya memberikan indikasi (konstatasi) fakta, keadaan nyata
atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.                      Pada masa Orde Baru, berdasarkan TAP MPRS
                                                                   No.XX/MPRS/1966 yang dicabut oleh TAP MPR No.
Latar belakang yuridis dalam “menimbang” suatu undang-             III/MPR/2000 dikatakan bahwa :
undang dirumuskan dalam “menimbang” dalam kalimat                  “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum ”.
kalimat yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu peraturan          Ketentuan ini telah menimbulkan kontroversi karena dapat
perundang-undangan yang terkait dengan substansi yang diatur       ditapsirkan bahwa hukum agama pun bersumber dari Pancasila.
dalam UU (RUU) yang bersangkutan biasanya dirumuskan               Oleh karena itu dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 dalam
pada pertimbangan terakhir dan pertimbangan sebelum                ketentuan ini diubah menjadi “Pancasila dan UUD 1945 adalah
pertimbangan terakhir.                                             sumber hukum dasar nasional”.
Dengan memahami sejarah dan isi UUD 1945 dan
Perubahannya diharapkan para Perancang dalam membuat               salah satu alasan penghapusan Penjelasan UUD 1945
peraturan perundang-undangan baik secara prosedural maupun         adalah :
apabila substansi atau norma hukum yang ada dalam               (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal14 ayat (5), Pasal
Penjelasan diangkat ke dalam Batang Tubuh UUD 1945, maka        15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23
Penjelasan tersebut dihapus. Alasan ini dikemukakan oleh        ayat(5), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3), Bank
beberapa Anggota MPR dalam SidangUmum MPR, yang                 Indonesia dapat mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang
dimuat dalam Buku Kedua Jilid 6 tentang Risalah Rapat Badan     merupakan bentuk/jenis peraturanperundang-undangan karena
Pekerja Panitia Ad Hoc III Sidang Umum MPR-RI Tahun             isinya mengikat secara umum dan diundangkan di Lembaran
1999, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI,        Negara Republik Indonesia. UU No. 23/1999 ini dikeluarkan
Jakarta, 1999, hal.4-12.                                        pada masa BJ Habibie menjadi Presiden.

Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, khususnya dalam                Pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat Daerah
Pasal 22 D dikatakan:                                           pada Angka 9 s/d 13 didasarkan pada Pasal 18ayat (1) huruf d,
       1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat                   jis Pasal 69, 70, 71, 72, 73, 113, dan 114 UU No. 22/1999
          mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan              tentang Pemerintahan Daerah. UU ini dikeluarkan pada masa
          dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan             BJ Habibie menjadi Presiden, sebagai pelaksanaan dari TAP
          daerah, pembentukan dan pemekaran serta               MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
          penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya          Daerah;     Pengaturan,    Pembagian,    dan   Pemanfaatan
          alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang      SumberDaya Nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan
          berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan       Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
          daerah                                                Republik Indonesia.
       2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan
          otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,            Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan
          pembentukan dan pemekaran serta penggabungan          Daerah di samping TAP MPR No. III/MPR/2000 adalah Pasal
          daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber       18 ayat (1) huruf d UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan
          daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan     Daerah (untuk Perda), Pasal 72 UU No. 22/1999 untuk
          perimbangan keuangan pusat dan daerah;serta           Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan (regeling),
          memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU           dan Pasal 104 dan Pasal 105 UU No. 22/1999 sertaPasal 3 ayat
          APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak,             (7) huruf c untuk Peraturan Desa (yang sejenis misalnya
          pendidikan, dan agama.                                Nagari).Menurut penulis Peraturan Desa merupakan jenis
                                                                peraturan perundang-undangan karena dibuat oleh Badan
Peraturan Bank Indonesia adalah :                               Perwakilan Desa yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat
ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan         desa.
mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia”, jisPasal 2 ayat (5), Pasal 3 ayat
Pemisahan/Pembagian Kekuasaan                                    hal urusan dalam negeri” kiranya Locke lebih tepat
Hampir dapat dikatakan konstitusi di semua negara dimuat atau    dibanding dengan Montesquieu. Urusan dalam negeri
tergambar keberadaan suatu pembagian kekuasaan yang sudah        yaitu pemerintahan dan peradilan pada dasarnya adalah
dikenal yaitu kekuasaan membuat aturan/undang-undang             melaksanakan hukum atau aturan yang berlaku. Locke
(legislatif), kekuasaan melaksanakan aturan/undang-undang        menyebutkan urusan pkerjaan pengadilan sebagai
(eksekutif/administratif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif).   “pelaksanaan” undang-undang.
Gagasan atau ide dari Montesquieu mengajarkan dalam suatu
negara harus ada pemisahan kekuasaan anatar satu dengan          Mengenai urusan pemerintah tidak hanya melaksanakan
kekuasaan yang lain (Separation Of Power). Montesquieu           hukum yang berlaku, tetapi juga dalam keadaan tertentu
adalah hakim Perancis yang melarikan diri ke Inggris dan         (tak    terduga)   tidak   termasuk    dalam     suatu
gagasan pemisahan kekuasaan saat ia melihat praktek              peraturan/undang-undang.
kekuasaan di Inggris. Jika demikian jelas bahwa materi muatan
hampir setiap konstitusi di dunia mencontoh pada keadaan         Pada sisi lain kelihatan Montesquieu lebih luas dalam
politik di Inggris, walaupun Inggris sendiri tidak memiliki      memahami kata “melaksanakan”, artinya mencakup
konstitusi tertulis.                                             pelaksanaan hak-hak negara terhadap luar negeri yang
                                                                 disebutkan sebagai tindakan kekuasaan pemerintahan
Pada abad 18 John Locke dalam buku karangannya “Two              suatu negara.
Treaties Of Government” membela gagasan Montesquieu              Berbeda pandangan adalah C. Van Vollenhoven dalam
dalam bentuk yang lain, yaitu:                                   buku “Staatsrecht Over Zee” yang menyatakan dalam
      1). Kekuasaan perundang-undangan                           suatu negara ada 4 (empat) macam kekuasaan yaitu:
      2). Kekuasaan melaksanakan sesuatu hal (eksekutif)
      urusan dalam negeri yang mencakup      pemerintahan             1). Pemerintahan (Bestuur),
      dan peradilan, dan                                              2).Perundang-undangan,
      3). Kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir/unsur             3).Kepolisian dan,
      asing guna kepentingan negara atau warga negara,                4).Pengadilan
      disebut sebagai kekuasaan negara “Federative power”
      sebagai gabungan dari berbagai orang-orang atau                Van Vollenhoven pada dasarnya memecah
      kelompok.                                                      pemerintahan menjadi dua bagian yaitu:
                                                                  1. Kepolisian   sebagai    kekuasaan      mengawasi
     John Locke melihat nama federatif mungkin kurang tepat,         berlakunya hukum dan jika diperlukan dengan
     yang ia pentingkan bukan nama tetapi isi kekuasaan yang         tindakan memaksa (toezicht en dwang/pengawasan
     olehnya dianggap berbeda sifatnya dari dua kekuasaan            dan pemaksaan) dan
     yang lain. Mengacu pada kalimat “Melaksanakan sesuatu
        2. Pemerintahan yang tidak mengandung unsur                              Ahli-ahli hukum tata negara dan atau hukum
           mengawasi dan memaksa.                                                konstitusi mengklasifikasikan kosntitusi dalam
           Apabila dikaitkan dengan Indonesia, ada kekuasaan                     beberapa golongan. Berdasarkan klasifikasi itu,
           ke 4 yaitu kejaksaan (kekuasaan menuntut perkara                      Penulis menggolongkan Undang-Undang Dasar
           pidana) sebagai kekuasaan yang ada di antara                          1945 termasuk konstitusi tertulis dalam arti
           kekuasaan kepolisian dan pengadilan di muka                           dituangkan dalam sebuah dokumen (writen or
           hakim. Hal ini karena secara jelas kekuasaan                          documentary constitution), konstitusi derajat tinggi
           kejaksaan terpisah dari kekuasaan kepolisian dan                      (supreme constitution), konstitusi kesatuan, karena
           pengadilan.                                                           Negara Republik Indonesia berbentuk Negara
                                                                                 Kesatuan, dan konstitusinya menganut sistem
                                                                                 pemerintahan campuran. Undang-Undang Dasar
Prosedur Serta Sistem                             Perubahan                      1945 yang dapat disebut juga dengan hukum dasar
                                                                                 (fundamental law) juga digolongkan Penulis dalam
Undang-Undang Dasar                                                              konstitusi yang ‘rigid’ (halaman 88), yang
Pada umumnya, undang-undang dasar atau konstitusi berisi                         mempunyai ciri-ciri pokok :
tiga hal pokok, yaitu :                                                             mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih
        1. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan                           tinggi dari peraturan perundang-undangan
            warganegara. Dalam Undang Undang Dasar 1945,                               yang lain
            hal ini diantaranya terdapat pada Pasal 27, Pasl 28,                    hanya dapat diubah dengan cara yang khusus
            Pasal 29, Pasal 31,dan pasal 37.                                           atau istimewa
        2. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara
            yang bersifaf fundamental. Untuk mencapai tujuan           Prosedur Serta Sistem Perubahan Undang-Undang Dasar
            negara, sidang BUPK telah sepakat untuk
            menetapkan adanya enam lembaga dalam Undang-               Apabila prosedur perubahan konstitusi-konstitusi yang
            Undang Dasar. Dalam UUD 1945 juga ditetapkan               termasuk rijid digolong-golongkan, diperoleh empat macam
            bentuk pemerintahan, yaitu Republik. Materi ini            cara perubahan :
            diatur dalam Pasal 1, 2, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 23,           perubahan      konstitusi yang dilakukan oleh
            dan 24.                                                               pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut
        3. adanya pembagian dan pembatasan tugas                                  pembatasan-pembatasan tertentu.
            ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.                     perubahan konstitusi dilakukan oleh rakyat melelui
            Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan                           referendum
            tugas serta wewenang ketatanegaraan terdapat                       perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah
            dalam pasal 3, 5, 10, 11, 23, 32, 34, 37.                             negara-negara bagian.
         perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu       Kedua, menurut sistem ketatanegaraan seperti
          konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga-negara     dianut Undang-Undang Dasar, MPR sebagai
          khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan            pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai tugas serta
          perubahan.                                            wewenang tertentu. Salah satu wewenangnya
                                                                seperti dinyatakan dalam Ketetapan MPR-RI
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945                              Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata-Tertib
Perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 37             Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :                               Undang-Undang Dasar, disamping terdapat
       Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-            kewenangan yang lain yang tidak terdapat dalam
         kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis          Undang-Undang dasar 1945. Menurut pendapat
         Permusyawaratan Rakyat harus hadir                     Penulis, wewenang ini merupakan tambahan
       Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-            terhadap Undang-Undang Dasar 1945. (halaman
         kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir       146)
                                                                Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk peraturan
          Dari pasal tersebut, perlu di kemukakan bahwa:        perundang-undangan      yang   kedudukan     dan
          pertama,                                              derajatnya berada dibawah Undang-Undang Dasar.
          Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa             Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa tidak
          menetapkan serta mengubah Undang-Undang Dasar         tepat apabila prosedur penetapan UUD tersebut
          berada di tangan satu lembaga-negara, yaitu Majelis   diatur dalam ketetapan MPR.
          Permusyawaratan Rakyat. Lembaga-negara ini
          menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diberi              Ketiga, mengenai prosedur pengambilan keputusan
          kekuasaan melaksanakan kedaulatan rakyat. Pasal 1     tentang perubahan UUD yang tidak melalui Pasal
          ayat (2) UUD 1945 dengan jelas mengatakan bahwa       37 UUD. Dalam Pasal 37 UUD diatur bahwa
          kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kedaulatan        perubahan Undang-Undang Dasar sah apabila
          yang berada di tangan rakyat ini dilakukan hanya      diterima oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
          dan oleh satu badan atau lembaga-negara, yaitu        anggota yang hadir. Namun, di dalam Ketatapan
          Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah sebabnya,      MPR-RI Nomor I/MPR/1983 juga menentukan
          oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara            bahwa pengambilan keputusan secara lain, yaitu
          Indonesia tentang Sistem Pemerintahan Negara          mufakat disamping dengan suara terbanyak. Penulis
          dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat        mengemukakan bahwa suara terbanyak yang
          tersebut merupakan penjelmaan rakyat Indonesia.       terdapat dalam Pasal 2 ayat 3 merupakan lex
                                                                genaralis, sedangkan Pasal 37 merupakan lex
                                                                specialis.
                                                       Undang-Undang Dasar 1945 bergantung kepada
Mengenai arti “perubahan” dalam pasal 37 Undang-       baik kekuatan-kekuatan politik yang terdapat dalam
Undang Dasar 1945, dikemukakan bahwa                   masyarakat maupun yang terdapat dalam Majelis
“perubahan”      yang    juga   disebut   dengan       Permusyawaratan Rakyat.
“amandemen” tidak saja berarti “menjadi lain isi
serta bunyi” ketentuan dalam undang-undang dasar,      ada dua macam kemungkinan jalan yang dapat
tetapi juga “mengandung sesuatu yang merupakan         ditempuh untuk mengubah Undang-Undang Dasar
tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam undang-        1945 :
undang dasar yang sebelumnya tidak terdapat di           1. Usul perubahan undang-undang dasar yang
dalamnya”.)                                                 diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
                                                            Apabila beberapa anggota DPR berpendapat
wewenang MPR untuk mengubah Undang-Undang                   perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-
dasar termasuk dalam lingkup Hukum Tata Negara              Undang Dasar, maka mereka dapat
Indonesia dan atau Hukum Konstitusi Indonesia.              mengajukan usul perubahan dalam sidang-
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa             sidang DPR. Usulan tersebut dibahas dalam
perubahan Undang-Undang Dasar adalah masalah                sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila
hukum. Namun, MPR sebagai pelaksana kekuasaan               usulan diterima, usulan disampaikan dalam
(dalam) negara dapat memaksa pihak lain untuk               bentuk      memorandum       ke     Majelis
mematuhi      keputusan-keputusannya.       Dengan          Permusyawaratan Rakyat untuk selanjutnya
demikian, kekuasaan MPR untuk mengubah                      disiapkan oleh Badan Pekerja MPR, dengan
Undang-Undang Dasar juga merupakan bidang                   membentuk Panitia Negara yang bertugas
studi ilmu politik. Jadi, wewenang mengubah                 mempelajari dan mempersiapkan rancangan
Undang-Undang Dasar adalah masalah hukum yang               keputusan tentang perubahan, dan hasilnya
mengandung aspek politik.                                   dilaporkan kembali ke Badan Pekerja MPR.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat               Laporan yang diterima dari panitia tadi
ketentuan tentang pembatasan dalam mengubah                 kemudian dipelajari dan dibahas oleh Badan
undang-undang dasarnya. Namun demikian, sulit               Pekerja MPR. Badan Pekerja MPR dapat
dinyatakan bahwa tanpa adanya perturan tentang              menolak atau menerima memorandum DPR.
pembatasan, berarti semua bagian dari konstitusi            Memorandum yang diterima oleh Badan
dapat diubah. Hal itu juga belum berarti dapat              Pekerja MPR disampaikan dalam Sidang
diubahnya bagian-bagian tertentu dari Undang-               Umum atau Sidang Istimewa MPR, untuk
Undang Dasar 1945. Ditinjau dari segi politik, dapat        selanjutnya dibahas. Perubahan UUD 1945
diubah atau tidaknya bagian-bagian tertentu dari
   sah bila disetujui oleh ¾ dari peserta rapat     Majelis Pembuat Undang-Undang Dasar dan
   majelis yang memenuhi kuorum                     bukan Majelis Perubahan Undang-Undang
                                                    Dasar. Dengan demikian, Pasal 37 dan Pasal 3
2. Usul perubahan undang-undang dasar yang          berisi dua kekuasaan MPR yang terpisah.
   diajukan oleh Majelis Permusyawaratan            Tugas MPR adalah untuk menetapkan UUD
   Rakyat                                           dan wewenang MPR untuk mengubah UUD.
   Anggota-anggota       MPR     (45     orang)     Menetapkan UUD dalam Pasal 3 tersebut
   mengajukan usul perubahan UUD ke Majelis         berarti juga membuat Undang-Undang dasar
   Permusyawaratan Rakyat. Apabila diterima,        yang baru untuk menggantikan Undang-
   usulan diteruskan ke Badan Pekerja MPR           Undang Dasar yang berlaku. Oleh karena itu,
   untuk dipersiapkan. Badan Pekerja MPR            perubahan Undang-Undang Dasar tidak
   membentuk Panitia Negara guna mempelajari        mungkin diatur serta dituangkan dalam
   dan mempersiapkan rancangan keputusan, dan       peraturan     perundang-undangan       yang
   hasilnya dilaporkan ke badan Pekerja MPR.        mempunyai bentuk Undang-Undang Dasar.
   Usulan perubahan disampaikan dalam Sidang        Ini berarti bahwa dalam Negara republik
   Umum atau Sidang Istimewa MPR, untuk             Indonesia hanya dimungkinkan adanya satu
   selanjutnya dibahas. Perubahan UUD 1945          Undang-Undang Dasar. (halaman 234)
   sah bila disetujui oleh ¾ dari peserta rapat
   majelis     yang      memenuhi      kuorum.      Di samping itu, perubahan undang-undang
                                                    dasar tidak dapat dituangkan atau diatur dalam
   Tugas untuk menetapkan UUD serta                 Ketetapan MPR karena Ketetapan MPR
   wewenang untuk mengubah UUD berada               merupakan bentuk peraturan perundang-
   dalam      satu    lembaga,     yaitu  Majelis   undangan yang dibuat/ditetapkan oleh MPR
   Permusyawaratan Rakyat. Walaupun demkian,        yang derajatnya lebih rendah dari Undang-
   dengan      dicantumkannya       tugas  untuk    Undang Dasar.
   menetapkan UUD dalam satu pasal, dan bab
   tersendiri mempunyai arti bahwa penetapan        Selanjutnya, agar perubahan yang dilakukan
   Undang-Undang dasar hanya dapat dilakukan        terhadap Undang-Undang Dasar 1945
   satu kali saja, kecuali apabila Undang-Undang    merupakan “lampiran” dari padanya. Dengan
   Dasar yang sedang berlaku diganti dengan         demikian, Pembukaan dan Undang-Undang
   yang baru. Dengan demikian, MPR                  Dasar 1945 tetap seperti yang dirumuskan
   menetapkan Undang-Undang Dasar dalam             pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan
   kedudukannya sebagai Konstituante atau           undang-undang           dasar         yang
tercantumsebagai”lampiran” merupakan satu                        Sehubungan dengan pelaksanaan wewenang
kesatuan dengan pembukaan dan Undang-                            mengubah        Undang-Undang       Dasar,
Undang Dasarnya dan tidak dapat dipisahkan.                      pembicaraan tentang perubahan undang-
Dikarenakan baik bentuk Undang-Undang                            undang dasar harus dilakukan dalam sidang-
Dasar maupun Ketetapan MPR tidak mungkin                         sidang dengan acara khusus untuk itu agar
dipergunakan sebagai bentuk peraturan                            memberi kesempatan kepada para anggota
perundang-undangan untuk menuangkan                              MPR untuk mempelajari pikiran-pikiran yang
perubahan Undag-Undang dasar, maka harus                         hidup di kalangan masyarakat. Dengan kata
diciptakan ‘bentuk baru” atau “tidak diberi                      lain, segala hal yang dikemukakan dalam
bentuk sama sekali”. Dalam hubungan ini                          sidang-sidang MPR akan mempunyai
dapat dipikirkan ‘bentuk baru’ dengan nama :                     landasan yang cukup kuat. Sebaliknya,
Perubahan atau Amandeman. Dengan                                 Keputusan MPR yang ditetapkan tanpa
demikian, apabila Undang-Undang dasar 1945                       prosedur khusus dimaksud harus dinyatakan
diubah, maka perubahan tersebut merupakan                        tidak sah karena usul perubahan undang-
‘lampiran’ dari padanya dan dapat diberi nama                    undang dasar tersebut tidak diberitahukan
Perubahan/Amandeman                   Pertama,                   lebih dahulu kepada para anggota MPR
Perubahan/Amandemen                    Kedua,                    sehingga tidak mendapat cukup kesempatan
Perubahan/Amandemen          Ketiga,       dan                   untuk mempelajari masak-masak usul
seterusnya. Dalam hubungan ini Penulis                           tersebut.
cenderaung menggunakan istilah amandeman.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak
diatur keharusan untuk mengumumkan
keputusan-keputusan       MPR,       termasuk    Penetapan UUD 1945 sebagai UUD
amandemen. Namun, agar keputusan-                Negara Republik Indonesia
keputusan MPR dapat segera diketahui rakyat      Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 resmi disahkan
Indonedia, maka seharusnya amandeman             berlaku sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus
setelah diumumkan dalam Lembaran Negara,         1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
secara serentak diumumkan melalui media          Namun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak
masa. Karena belum ada atruannya, perlu          langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan
diadakan peraturan perundang-undangan yang       keputusan kenegaraan dan pemerintahan[1]. Padahal, apabila
mengatur hal tersebut.                           kita mengkaji asal-usul konstitusi, secara praktis konstitusi
                                                 disusun dan diadopsi karena rakyat ingin membuat permulaan
                                                 yang baru, sejauh berkaitan dengan sistem pemerintahan
mereka[2]. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 pada          Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkannya
pokoknya benar-benar dijadikan alat saja untuk sesegera          secara resmi. Akan tetapi, sampai Undang-Undang Dasar 1945
mungkin membentuk negara merdeka yang bernama Republik           diubah pertama kali pada tahun 1999, Majelis
Indonesia. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945       Permusyawaratan Rakyat yang ada berdasarkan Undag-
hanya ditempatkan sebagai alat kelengkapan suatu negara yang     Undang Dasar 1945 belum pernah sekalipun menetapkan UUD
baru saja menyatakan kemerdekaanya, oleh karena itu Undang-      1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik
Undang Dasar 1945 dikenal juga dengan Undang-Undang              Indonesia.
Dasar Proklamasi. Hal ini juga bisa terlihat dari pernyataan
kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai hasil perjuangann           Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H., sebagai seorang guru besar
politik di masa lampau yang termuat dalam Pembukaan              hukum tata negara yang dikenal sangat kritis, terus menerus
Undang-Undang Dasar Negara 1945.                                 menyampaikan pendapatnya bahwa Undang-Undang Dasar
                                                                 1945 harus lebih dulu ditetapkan menurut ketentuan pasal 3
Seperti telah sebutkan di atas, Penulis mengemukakan bahwa       Undang-Undang Dasar 1945, barulah kemudian diubah sesuai
Undang-Undang        Dasar    1945     sebenarnya   memang       ketentuan Pasal 37.
dimaksudkan sebagai Undang-Undang sementara yang
menurut istilah Ir. Soekarno, sebagai Ketua PPKI, merupakan      Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H., dalam
‘revolutie-grondwet’ atau Undang-Undang Dasar Kilat, yang        bukunya tersebut tidak mengemukakan prosedur untuk
memang harus diganti dengan yang baru apabila negara             menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-
merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan.            Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum diadakan
Pernyataan “kesementaraan” ini juga dicantumkan pula dengan      perubahan. Untuk permasalahan ini, Penyusun memilih
tegas dalam ketentuan asli Pasal I dan II Aturan Tambahan        berpendapat untuk setuju dengan pendapat Prof. Dr. Harun
Undang-Undang Dasar 1945 sendiri yang berbunyi                   Alrasid, S.H. dan pendapat di kalangan akademis yang
       1. Dalam enam bulan sesudah ahirnya peperangan            menyatakan bahwa sebelum Undang-Undang Dasar 1945 dapat
            Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan     diadakan perubahan, terlebih dulu harus ditetapkan sebagai
            menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan          Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
            dalam Undang-Undang Dasar ini
       2. Dalam        enam      bulan    sesudah    Majelis
            Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu
            bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar.

Adanya ketentuan Pasal II Aturan Tambahan ini juga
menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia yang bersifat tetap barulah akan ada setelah Majelis
Undang-Undang 1945 Sebagai Konstitusi                            Dalam kaitan ini, Penyusun sependapat dengan pendapat
                                                                 terakhir. Empat perubahan pertama Undang-Undang Dasar
Yang Luwes                                                       1945, yaitu ada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang
Setiap negara yang ada di dunia mempunyai konstitusi atau        dilaksanakan ‘tanpa’ proses khusus menambah keyakinan
undang-undang dasar. Apabila semua konstitusi-konsitusi          Penyusun bahwa Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam
semua negara diperbandingkan satu dengan yang lain, dapat        klasifikasi konstitusi yang flexible atau tidak kaku (rigid).
dilakukan penggolongan atau klasifikasi sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan. Ahli-ahli hukum tata negara dan atau hukum
konstitusi berusaha mengadakan klasifikasi yang menurut
anggapan mereka dapat dipertanggung jawabkan.                    Kelemahan Undang-Undang Dasar 1945
                                                                 Terlepas dari persoalan apakah Undang-Undang Dasar 1945
Salah satu metode pengklasifikasian konstitusi dimaksud          masih bersifat sementara ataukah dianggap sebagai Undang-
adalah klasifikasi menurut metode yang dengannya konstitusi      Undang Dasar tetap, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki
dapat diamandemen. Metode pengklasifikasian ini biasanya         berbagai kelemahan yang melekat di dalamnya. Berbagai
digambarkan sebagai pengklasifikasian ke dalam konstitusi        kelemahan itu menyebabkan kegagalan Undang-Undang Dasar
yang fleksibel dan konstitusi yang kaku (rigid), sebuah          1945 sebagai penjaga dasar pelaksanaan prisnsip demokrasi
pengklasifikasian yang berasal dari Lord Bryce dan dijelaskan    dan negara berdasar atas hukum dan keadilan sosial bagi
dalam bukunya Studies in History of Jurisprudence. Ketika        seluruh rakyat Indonesia :
tidak ada proses khusus yang diperlukan untuk mengandemen                Struktur Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan
Konstitusi, maka konstitusi itu disebut fleksibel, namun                    dan memberikan kekuasaan yang sangat besar
sebaliknya, apabila dalam mengandemen konstitusi diperlukan                 terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan
proses khusus maka konstitusi itu disebut kaku.                             eksekutif. Presiden tidak hanya sebagai pemegang
                                                                            dan menjalankan kekuasaan pemerintahan, tetapi
Berbeda dengan pendapat Penulis yang menggolongkan                          juga menjalankan kekuasaan untuk membentuk
Undang-Undang Dasar 1945 dalam konstitusi yang rigid, Prof.                 undang-undang, disamping hak konstitusioal khusus
Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengemukakan bahwa secara                       (hak prerogratif)
teoritis dan normatif Undang-Undang Dasar Republik                       Struktur Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup
Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi yang bersifat                    memuat sistem check and balances antar cabang-
‘fleksibel’ atau tidak ‘rigid’. Undang-Undang Dasar 1945                    cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk
hanya memuat ketentuan yang bersifat umum, maka kosntitusi                  menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu
itu kadang-kadang disebut ‘soepel’ dalam arti lentur dalam                  tindak melampaui wewenang.
penafsirannya. Makin ringkas susunan suatu Undang-Undang                 Terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas yang
Dasar, maka makin ‘soepel’ dan ‘fleksibel’ penafsiran Undang-               membuka peluang penafsiran yang bertentangan
Undang Dasar itu sebagai hukum dasar.                                       dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi,
    misalnya tentang pemilihan kembali presiden,                  dasar 1945 telah menjadi instrumen politik yang
    “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan                ampuh untuk membenarkan berkembangnya
    sepenuhnya oleh MPR” yang dapat memandang                     otoritarianisme yang menyuburkan praktek-praktek
    Dewan Perwakilan Rakyat tidak melakukan                       korupsi, kolusi, dan nepotisme.
    kedaulatan rakyat, dan ketentuan lainnya.
   Sruktur Undang-Undang Dasar 1945 banyak
    mengatur ketentuan organik (undang-undang
    organik) tanpa disertai arahan tertentu materi      Kedudukan MPR Dan Perubahan UUD
    muatan yang harus dipedomani. Akibatnya, dapat      1945
    terjadi perbedaan-perbedaan antara undang-undang    Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
    organik yang serupa atau obyek yang sama,           Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat
    meskipun sama-sama dibuat atas dasar Undang-        Penulis menyusun buku berkenaan, Majelis Permus
    Undang Dasar 1945.
   Tidak ada kelaziman Undang-Udang Dasar              Sekarang, dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah
    memiliki penjelasan yang resmi. Apalagi kemudian,   Perubahan Kempat, Organ MPR juga tidak dapat lagi dipahami
    baik secara hukum atau kenyataan, Penjelasan        sebagai lembaga yang lebih tinggi kedudukannya daripada
    diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum           lembaga negara yang lain atau yang biasa dikenal dengan
    seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar.           sebutan lembaga tertinggi negara. Majelis Permusyawaratan
    Padahal, Penjelasan Undang-Undang 1945 bukan        Rakyat sebagai lembaga yang sederajad levelnya dengan
    hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan      lembaga-lembaga lain seperti DPR, DPD, Priseden/Wakil
    Undang-Undang Dasar 1945 (BPUPKI dan PPKI),         Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
    melainkan hasil kerja pribadi Supomo.               Bahkan dalam fungsinya, organ MPR dapat dikatakan
                                                        bukanlah organ yang yang pekerjaannya bersifat rutin.
                                                        Meskipun di atas kertas, MPR sebagai lembaga negara
    Disamping itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945       memang harus ada, tetap dalam arti yang aktual atau nyata,
    juga dijumpai beberapa kekosongan : muatan          organ MPR itu sendiri sebenarnya baru dapat dikatakan ada
    tentang hak asasi manusia yang sangat terbatas,     pada saat kewenangan atau fungsinya sedang dilaksanakan.
    tidak ada ketentuan yang mengatur pembatasan        Kewenangan itu adalah mengubah dan menetapkan undang-
    kembali sebagai presiden, tidak ada aturan          undang dasar, memberhentikan priseden atau wakil presiden
    pembatasan waktu pengesahan RUU yang telah          untuk mengisi lowongan jabatan presiden, dan melantik
    disetujuai DPR. Sebagi akibat dari berbagai         presiden dan/atau wakil presiden.
    kelemahan tersebut, pengalaman praktis politik      yawaratan Rakyat mempunyai kedudukan sebagai lembaga
    selama orde lama dan orde baru, Undang-Undang       tertinggi negara. Kepada lembaga inilah presiden, sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bertunduk dan        kesejahteraan, perubahan pola dan sistem ekonomi, kemajuan
bertanggung jawab. Dalam lembaga ini pula kedaulatan rakyat      ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi pendorong
Indonesia telah terjelma seluruhnya, dan lembaga ini pula yang   utama pembaharuan Undang-Undang dasar. Demikian pula
dianggap sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dari       peranan Undang-Undang Dasar itu sendiri juga sangat
lembaga tertinggi MPR inilah, mandat kekuasaan kenegaraan        tergantung pada masyarakatnya. Hanya masyarakat yang
dibagi-bagi kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya         berkehendak dan mempunyai tradisi menghormati dan
sesuai prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal.       menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar (konstitusi pada
                                                                 umumnya), yang akan mennetukan Undang-Undang dasar
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan        tersebut akan dijalankan sebagaimana mestinya.
mengenai MPR dirumuskan bahwa “MPR terdiri atas anggota
DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur       Pada dasarnya, perubahan konstitusi atau undang-undang dasar
lebih lanjut dengan undang-undang”. Dengan demikian, MPR         harus berlandaskan pada nilai-nilai paradigmatik yang timbul
tidak dikatakan terdiri dari atas DPR dan DPD, melainkan         dari tuntutan perubahan itu sendiri. Paradigma itu mencakup
terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian,       nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting yang mendasar atau jiwa
MPR merupakan lembaga yang tidak terpisah dari institusi         perubahan konstitusi. Kemana perubahan Undang-Undang
DPR dan DPD.                                                     Dasar mau dibawa, sangat tergantung pada paragdima yang
Kewenangan MPR tersebut di atas tidak tercakup dan terkait       dominan saat itu.
dengan kewenangan DPR atau DPD, sehingga sidang MPR
untuk mengambil menganai keempat hal tersebut sama sekali        Pembaharuan Undang-Undang Dasar dimanapaun di dunia ini
bukanlah sidang gabungan antara DPR dan DPD, melainkan           terutama tidak ditentukan oleh tata cara resmi (formal) yang
sidang MPR sebagai lembaga tersendiri                            harus dilalui. Pembaharuan Undang-Undang Dasar dapat
                                                                 terjadi dengan berbagai cara, selain dengan tata cara formal,
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945                               pembaharuan UUD dapat terjadi melalui hukum adat,
Dari sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat            konvensi, putusan hakim-atau peraturan perundang-undangan
diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami         biasa, seperti ketetapan MPR atau undang-undang. Tata cara
perubahan sebanyak empat kali. Hal ini membuktikan bahwa         resmi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
bangsa dan negara Indonesia, pada akhirnya, dapat menerima       Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 37.
gagasan yang disuarakan oleh Penulis bahwa perubahan
Undang-Undang Dasar merupakan suatu keniscayaan.                 Guru Besar Fakultas Hukum UII dan Hakim Konstitusi pada
                                                                 Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam acara yang
Faktor utama yang menentukan pembaharuan Undang-Undang           membahas perubahan UUD 1945 di Hotel Borobudur, Jakarta,
Dasar adalah berbagai (pembaharuan) keadaan di masyaraka.        Selasa (15/4) menyampaikan bahwa jika ingin mengubah UUD
Dorongan demokratisasi, pelaksanaan paham negara                 1945 secara komprehensif yang harus dilakukan adalah
merubah pasal 37 UUD 1945. Menurut Mahfud dalam pasal 37        Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di
UUD 1945 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa perubahan
hanya dilakukan pada pasal-pasal yang dianggap perlu diubah     Indonesia
dan tidak secara satu paket yang komprehensif.
                                                                STUDI SOSIO-LEGAL ATAS KONSTITUANTE 1956-1959
Selanjutnya, perubahan pasal 37 UUD 1945 dimaksud
diarahkan pada dua alternatif yakni : pertama, perubahan        A.        Langkah-Langkah          menuju        Pemerintahan
UUD ditetapkan oleh MPR tetapi naskahnya disiapkan oleh              Konstitusional
sebuah komisi negara yang khusus dibentuk untuk menyiapkan             Buku ini merupakan hasil studi disertasi dari Adnan
rancangan UUD. MPR tinggal melakukan pemungutan suara                  Buyung Nasution mengenai Konstituante Indonesia yang
tanpa membahas lagi rancangan yang telah disiapkan oleh                bersidang sejak tanggal 10 November 1956 sampai 2 Juni
komisi negara tersebut. Komisi negara ini, harus terdiri dari          1959 untuk menyusun undang-undang dasar yang
negarawan atau tokoh-tokoh yang integritasnya dikenal luas             definitive bagi negara Republik Indonesia, namun seperti
serta tidak partisan. Komisi negara dapat dibentuk oleh MPR            yang kita ketahui bahwa setelah bersidang hampir selama
yang anggotanya dapat diusulkan oleh presiden, masyarakat,             3 tahun dan juga tugasnya belum selesai, Konstituante ini
dan lembaga-lembaga lainnya                                            dibubarkan      oleh    Presiden    Soekarno     dengan
                                                                       dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
Kedua, perubahan UUD dapat dilakukan secara referendum                 Pemikiran dasar mengenai pembentukan Konstituante ini
atas rancangan perubahan yang disiapkan oleh komisi negara             adalah untuk menyusun UUD yang menjamin kebebasan
yang dibentuk oleh presiden. MPR harus mengesahkan hasil               politik dalam kerangka negara konstitusional setelah
referendum tanpa pemungutan suara lagi. Jika alternatif ini            Indonesia mencapai kemerdekaan politik dari penjajah
yang dipilih maka bersamaan dengan perubahan atas pasal 37             asing.
harus pula diubah ketentuan pasal 2 ayat (3) yang menentukan
bahwa segala keputusan MPR ditetapkan berdasarkan suara                Seluruh usaha yang dilakukan Konstituante adalah
yang terbanyak agar terbuka kemungkinan untuk MPR                      merupakan wujud lain dari kehendak untuk mencapai
langsung menyetujui hasil referendum.                                  kemerdekaan, yaitu untuk memperoleh kebebasan ke
                                                                       dalam, yaitu kebebasan politik bagi warga negara
                                                                       Indonesia di dalam negara yang mereka miliki.
                                                                       Diharapkan undang-undang dasar yang akan dihasilkan
                                                                       Konstituante dapat menjamin kebebasan politik dengan
                                                                       pembentukan negara konstitusional.

                                                                       Konstituante merupakan suatu badan pembuat undang-
                                                                       undang dasar yang dipilih oleh rakyat atau dengan kata
lain Konstituante adalah (Sidang Pembuat Undang-                     Indonesia yang masih muda masih tercemar oleh
Undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah                         fasisme Jepang, oleh karena itu ia menuntut untuk
selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar                      mendirikan pemerintahan yang demokratis, dengan
Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-                    melibatkan rakyat banyak dalam lingkungan
Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante ini                        pemerintahan, yaitu dengan membangun dewan-
merupakan suatu hasil pemilihan umum rakyat Indonesia                dewan perwakilan rakyat dari desa hingga ke
pada tanggal 15 Desember 1955 setelah sebelumnya pada                puncak pemerintahan; negara Republik Indonesia
tanggal 29 September 1955 rakyat Indonesia juga telah                harus dijadikan alat perjuangan demokratis, yaitu
melaksanakan pemilihan umum yang bertujuan untuk                     dengan membentuk undang-undang dasardemorasi
membentuk badan perwakilan. Pemilu yang dilaksanakan                 yang tulen yang menerapkan sebagai pokok segala
untuk pembentukan Konstituante ini menunjukan                        susunan negara adalah hak-hak pokok rakyat, yaitu
partisipasi yang tinggi dari rakyat Indonesia dalam                  kemerdekaan      berpikir,     berbicara,     turut
menggunakan hak pilihnya, yaitu hampir 90 % dari                     membentukdan menentukan susunan dan urusan
seluruh pemilih yang terdaftar memberikan suaranya                   negara,hak memilih dan dipilih untuk segala badan
untuk pemilu ini.                                                    yang mengurus negara;
                                                             2. Memberi kekuasaan legislatif kepada wakil-wakil rakyat
Tingkat partisipasi yang tinggi dari rakyat Indonesia pada      langkah penting yang diambil menuju demokrasi adalah
saat itu disebabkan antara lain tekanan-tekanan sosial di       dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No.X
kalangan rakyat dan rasa tanggung jawab terhadap                yang memutuskan bahwa Komite Nasional Pusat,
masyarakat. Sebagai hasil pemilu dan merupakan                  sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
perwujudan dari wakil-wakil rakyat dalam penyusunan             Dewan Perwakilan Rakyat, diserahi kekuasaan legislatif
suatu undang-undang dasar, maka bisa dikatakan bahwa            dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan
Konstituante merupakan salah satu perwujudan dari               negara.
aspirasi seluruh rakyat dalam usahanya membentuk suatu
negara yang konstitusional secara bebas sebagai              3. Menolak pemerintahan otoriter
perwujudan kebebasan politiknya. Langkah – langkah              yaitu seruan Sjahrir supaya kebebasan dan demokrasi
yang dilakukan guna perwujudan suatu pemerintahan               dijadikan isi perjuangan nasional Indonesia menuju
konstitusional pada saat awal kemerdekaan Negara                kemerdekaan dengan penolakan terhadap pemerintahan
Indonesia telah dilakukan oleh para pemimpin bangsa             yang otoriter sebagai pengaruh dari penjajahan Jepang
pada saat itu, yaitu                                            atas pendidikan dan propagandanya, yang mungkin
  1. Memperluas partisipasi politik                             tertanam dalam jiwa rakyat dan para pemimpin nasional
      pada saat itu Sjahrir sebagai pemimpin gerakan
      bawah tanah menganggap bahwa pemerintah                4. Tekad untuk memelihara kemerdekaan ke luar
   dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal        langkah selanjutnya adalah pembentukan kabinet
   17 Agustus 1945 membuat kesadaran bangsa Indonesia          parlementer, yaitu bahwa menteri-menteri bertanggung
   memuncak menjadi kemauan yang bulat untuk                   jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai
   mewujudkan kedaulatannya dengan mempertahankan              perwujudan dari wakil rakyat
   kemerdekaan yang telah diprolamasikan itu dari negara-
   negara penjajah yang ingin menguasai kembali negara      9. Pengakuan terhadap asas pemilihan bebas
   Indonesia                                                   pemerintah juga mengumukan bahwa penyelenggaraan
                                                               pemilu akan dapat memilih wakil-wakil rakyat secara
5. Tekad untuk menjamin kebebasan ke dalam                     bebas yang akan dapat mengambil bagiam dalam
   yaitu memberikan kepada rakyat Indonesia untuk              menjalankan politik pemerintahan dan dalam menentukan
   menyatakan pikirannya secara merdeka, merdeka               garis-garis besar kebijakan
   memilih keyakinan agamanya, bebas dari sewenang-
   wenang, bebas dari kekurangan, yang akan diwujudkan         Suatu negara yang konstitusional adalah suatu negara
   dengan pelaksanaan pemilu yang hasilnya akan terwujud       yang penguasanya perlu dibatasi yaitu dengan hukum,
   suatu pemerintah dan undang-undang dasar yang sesuai        sehingga kekuasaannya harus diperinci secara tegas dan
   dengan kehendak rakyat banyak.                              jelas, oleh karena itu suatu konstitusionalisme (negara
                                                               dengan konstitusioanal) mendahului dari konstitusi itu
6. Tekad untuk menjamin asas-asas universal pemerintahan       sendiri. Menurut Sri Soemantri bahwa pengertian
   yang baik                                                   konstitusionalisme berasal dari konstitusi yang berarti
   dengan adanya pengakuan kemerdekaan negara Indonesia        suatu kerangka dari suatu masyarakat politik.
   di dunia internasional, maka Indonesia akan mengambil       Konstitusionalisme sebagai suatu paham bisa dikatakan
   alih semua tugas yang sesuai dengan statusnya sebagai       sebagai hal ihwal konstitusi. Oleh karena setiap negara
   negara yang merdeka                                         mempunyai konstitusi dan UUD , maka negara dan
                                                               konstitusi merupakan dua institusi yang tidak dapat
7. Membentuk sistem multipartai                                dipatahkan satu sama lain.
   langkah untuk menegakkan demokrasi dilakukan oleh
   pemerintah dengan mengeluarkan maklumat wakil               Sedangkan dalam konteks mengenai pembentukan
   presiden Yang ditandatangani Hatta dengan menyerukan        konstitusi suatu negara ada beberapa bentuk yang yang
   pembentukan     partai-partai  politik   yang   akan        dapat dibedakan sesuai dengan bentuk negara tersebut,
   menghapuskan negara yang berpartai tunggal                  yaitu :
                                                            1. Spontaneous State, Konstitusinya disebut Revolutionary
8. Menetapkan pertanggungjawaban pemerintah kepada             Constitustion
   wakil rakyat
   Dalam hal ini pengertiannya adalah negara yang timbul        pemerintahan yang terbentuk pada saat itu setelah
   atau terbentuk akibat dari suatu revolusi, oleh karena       Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
   konstitusi yang dihasilkan bersifat revolusioner, misalnya   Agustus 1945. Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 UUD
   Konstitusi Amerika dan Konstitusi Perancis                   untuk pertama kalinya dijadikan dasar negara Indonesia
                                                                adalah sebagai hasil dari Badan Penyelidik Usaha-usaha
2. Negotiated State, Konstitusinya disebut Parlementarian       Persiapan Kemerdekeaan yang terbentuk pada saat
   Constitution                                                 Indonesia masih dibawah kekuasaan Jepang.
   ialah negara yang berdasarkan pada kebenaran relative,
   dan bukan berdasarkan absolute waarheid. Konstitusi          Oleh karena itu pembentukan dan pengesahan Undang
   dengan bentuk ini duhasilkan dari suatu negosiasi dari       Undang Dasar 1945 sebagai Undang Undang Dasar
   pihak-pihak pembentuk konstitusi tersebut, masing-           Negara Indonesia dianggap sah karena Undang Undang
   masing pihak dalam pembuatan konstitusi ini ingin            Dasar ini merupakan hasil dari sebuah revolusi bangsa
   memperoleh keuntungan sebanyak mungkin an tidak lagi         Indonesia terhadap penjajahan bangsa asing, dan
   mencari kebenaran. Adanya parlemen yang tercermin            keadaaan pada saat itu memang belum memungkinkan
   dalam konstitusi negara yang bersangkutan merupakan          pembentukan Undang Undang dasar yang sesuai dengan
   cirri negotiated state. Oleh karena itu konstitusinya        aspirasi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Walaupun
   disebut parlementarian constitution.                         Undang Undang Dasar tersebut hanya dibuat oleh para
                                                                tokoh bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik
3. Derivative State, Konstitusinya disebut Neo National         Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), tetapi
   Constitution                                                 bisa dikatakan juga bahwa tokoh-tokoh itu juga mewakili
   adalah negara yang konstitusinya mengambil pengalaman        berbagai elemen yang ada di masyarakat Indonesia pada
   dari negara-negara yang sudah ada (neo-national).Dalam       saat itu, karena mereka mewakili sebagian golongan-
   negara semacam ini nasionalisme berdasarkan pada             golongan dan etnis yang ada di Indonesia.
   kolonialisme, yaitu nasionalisme yang timbul karena
   penjajahan. Oleh karena itu konstitusinya harus              Oleh karena itu sebagai suatu keinginan bersama dari
   disesuaikan juga dengan kondisi dan keadaan negara           masyarakat, maka konstitusi disusun oleh masyarakat
   tersebut dan tidak semata-mata meniru dari negara bekas      secara bersama-sama baik secara langsung atau melalui
   penjajahnya. Indonesia dalam hal ini merupakan negara        perwakilan-perwakilan, dan yang akan membawa aspirasi
   yang menggunakan konstitusi dengan model seperti ini.        dari masyarakat yang diwakilinya. Sehingga apabila hal
                                                                ini dihubungkan dengan pembentukan Undang Undang
   Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dari              Dasar 1945, maka hal ini juga bisa dikatakan bahwa “the
   penjajahan bangsa asing juga menggunakan Konstitusi          founding fathers” yang tergabung dalam Badan
   sebagai dasar negara dalam menjalankan roda                  Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPK) merupakan perwakilan dari keinginan                  riwayat Konstituante, yang dianggap gagal dalam
masyarakat Indonesia pada saat itu yang masih dalam          menjalankan tugasnya, dan pemerintah selanjutnya
penjajahan Jepang dan BPUPK ini bisa dikatakan juga          memberlakukan kembali UUD1945 sebagai Undang
sebagai lembaga yang sah pada saat itu untuk membuat         Undang Dasar Negara Indonesia. Karena UUD 1945
sebuah konstitusi atau undang-undang dasar.                  itulah yang dianggap paling sesuai untuk bangsa
Tetapi Presiden Soekarno pada saat itu juga menyadari        Indonesia pada saat itu.
bahwa, walaupun UUD 1945 disusun oleh para tokoh
bangsa pada saat itu yang terdiri dari berbagai perwakilan   Dari perspektif lain dalam pembentukan konstitusi suatu
dan golongan yang tergabung dalam BPUPK, UUD 1945            negara ada lima macam bentuk konstitusi seperti yang
tersebut disusun secara darurat dan merupakan pokok-         dikutip oleh Dahlan Thaib dkk dari pendapat
pokoknya saja, sehingga beliau juga mengatakan bahwa         Djokosutono dalam bukunya Hukum Tata Negara, yaitu
UUD 1945 tersebut merupakan UUD yang sifatnya                - Konstitusi dibuat oleh raja
sementara.                                                   - Konstitusi dibuat bersama-sama raja dan rakyat
                                                             - Konstitusi dibuat oleh rakyat seluruhnya
Oleh karena itu untuk bangsa Indonesia yang baru saja        - Konstitusi dibuat oleh badan konstituante
merdeka masih membutuhkan Undang Undang Dasar                - Konstitusi dibuat oleh pemerintah dictator
yang sifatnya tetap, yang disusun oleh segenap aspirasi
rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yaitu suatu       Dari aspek hukum, maka konstitusi mempunyai derajat
badan pembuat undang-undang dasar yang dikenal               tertinggi (supremasi), dasarnya adalah karena :
dengan nama Konstituante. Badan inilah yang diharapkan         1. Konstitusi dibuat oleh badan pembuat undang-
dapat mencipta sebuah undang-undang dasar atau                     undang atau lembaga-lembaga
konstitusi sesuai dengan kondisi sosial bangsa Indonesia       2. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari
pada saat itu.                                                     rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat,
                                                                   dan ia harus dilaksanakan langsung kepada
Dalam Konstituante yang terbentuk tersebut, banyak                 masyarakat untuk kepentingan mereka
sekali perdebatan diantara wakil-wakil rakyat yang             3. dilihat dari sudut hukum yang lebih sempit yaitu
merupakan wakil dari partai-partai politik yang ada pada           bahwa konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau
saat itu, yaitu tentang materi yang akan terkandung dalam          badan yang diakui keabsahannya
undang-undang dasar yang ingin disusun. Perdebatan
yang alot dan yang pada akhirnya menemui jalan buntu
untuk masalah dasar negara dan terjadinya pergolakan         B. Pemilihan Umum dan Pembentukan Konstituante
politik diluar Konstituante, itulah yang mendasar            Dalam sejarah konstitusi Indonesia Soekarno-lah yang
keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri        pertama kali menekankan pentingnya sebuah konstitusi
                                                             disusun oleh badan yang sah yang terdiri atas wakil-wakil
rakyat, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan               bentuk negara menjadi suatu negara federasi atau negara
Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober         kesatuan. Tetapi rencana inipun tidak terlaksana karena
1945 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum            terjadinya perkembangan-perkembangan yang ada yang
bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Maklumat         mengarah pada pembentukan suatu negara kesatuan.
ini merupakan maklumat wakil presiden Republik
Indonesia yang pada saat itu memegang tampuk                  Akhirnya suatu pemilihan umum yang pertama dapat
kekuasaan yang terpadu dan berwenang untuk                    dilaksanakan pada saat Kabinet Burhanuddin, pemilihan
menetapkan garis-garis besar haluan negara, untuk             umum untuk membentuk badan perwakilan dilaksanakan
merancang dan mensahkan undang-undang, dan                    pada tanggal 29 September1955 dan pemilihan umum
menjalankan pemerintahan tanpa campur tangan dari             untuk membentuk Konstituante dilaksanakan pada
pihak lain. Dengan dikeluarkannya maklumat ini maka           tanggal 15 Desember 1955. Dasar yang digunakan dalam
tugas dan wewenang pembuatan undang dan garis garis           pelaksanaan pemilihan umum ini yaitu Undang-undang
besar haluan negara (kekuasaan legislatif) yang sebelumnya    pemilu tahun 1953 (UU No. 7 tahun 1953) yang disahkan
hanya berada di tangan pemerintah, beralih ke Komite          pada tanggal 1 April 1953, yang rancangannya disusun
Nasional     Pusat    sampai     terbentuknya       Majelis   sejak periode Kabinet Wilopo (1952-1953).
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat,
dimana pekerjaan sehari-hari komite ini dilaksanakan oleh
                                                              Pendaftaran pemilih dimulai sejak bulan Mei 1954 dan
Badan Pekerja.
                                                              selesai sampai dengan bulan November 1954, dan tercatat
                                                              sebanyak 43.104.464 rakyat Indonesia yang mempunyai
Setelah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X
                                                              hak pilih.
tersebut, kemudian Pemerintah mengeluarkan pemilu
Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang         Aspek-aspek yang bisa dilihat dengan pelaksanaan
isinya agar rakyat membentuk partai-partai politik untuk      pemilihan umum ini adalah adanya aspek positif dan
dapat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam            aspek negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan
badan-badan perwakilan rakyat. Pada awalnya yang              pemilihan umum tersebut. Aspek positifnya yaitu
pertama akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946          partisipasi yang tinggi dari rakyat dalam pemilihan umum
oleh Kabinet Sjahrir sesuai dengan pengumuman                 (91,54 % untuk pemilihan badan perwakilan dan 90 %
pemerintah tangal 3 November 1945 tersebut, tetapi            untuk pemilihan konstituante) dan juga motivasi dari
terpaksa tertunda beberapa kali dikarenakan kekacauan         pemilih yaitu karena faktor tekanan-tekanan sosial di
akibat revolusi fisik yang terjadi pada kurun waktu           kalangan rakyat dan rasa tanggung jawab terhadap
tersebut. Pada saat Kabinet Hatta (1949-1950) juga akan       masyarakat.
diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk
Konstituante dan badan perwakilan, yang diharapkan            Sedangkan aspek negatif yang timbul yaitu berkaitan
Konstituante yang akan terbentuk akan dapat menentukan        dengan lama dan intensitas kampanye besar-besaran yang
mulai pada bulan pertama tahun 1953 dan hampir                minoritas ( 12 orang wakil keturunan cina, 12 orang
berlangsung selama 3 tahun sampai dengan saat                 wakil golongan Indo-Eropa, dan 6 orang mewakili
pemilihan umum akan dilakukan. Kampanye yang lama             wilayah yang masih diduduki Belanda yaitu Irian Barat)
dan intensitas yang tinggi ini menimbulkan polarisasi
ideologi yang ada dalam masyarakat yang akhirnya
terbentuk 3 kelompok yang masing-masing mendukung             C. Struktur Organisasi Konstituante
falsafah negara tertentu, yaitu                               Dalam UUD Sementara 1950 tidak diatur mengenai
  a. Blok Pancasila, yang menganggap bahwa kelima             struktur organisasi Konstituante, tetapi dalam pasal 136
      sila – Ketuhanan, Perikemanusian, Nasionalisme,         UUDS 1950 tersebut menetapkan bahwa semua pasal
      Demokrasi, dan Keadilan Sosial – merupakan dasar        dalam UUD 1950 tentang DPR dapat diterapkan pada
      Negara                                                  Kontituante. Oleh karena itu sesuai prinsip kedaulatan
  b. Blok Islam , yang mengajukan Islam sebagai dasar         rakyat, Konstituante bebas untuk menetapkan dan untuk
      Negara                                                  menentukan struktur organisasi, kepemimpinan, aparat
  c. Blok Sosial Ekonomi yang mengajukan ekonomi              serta Peraturan Tata Tertib Konstituante (PTTK). Dalam
      sosialis dan demokrasi sesuai dengan pasal 33 dan       penyusunan Peraturan Tata Tertib Konstituante (PTTK),
      pasal 1 UUD 1945 sebagai dasar negara                   organ-organ yang terbentuk dalam Konstituante yaitu :
Pemilihan Umum untuk memilih anggota badan                       Sidang Pleno
perwakilan dan konstituante tersebut diikuti oleh 34                merupakan badan tertinggi Konstituante yang
partai politik yang terdiri dari 4 (empat) partai politik           membuat keputusan mengenai rancangan undang-
besar, seperti PNI ( Partai Nasional Indonesia). Masyumi            undnag dasar dan hal-hal yang berkaitan
(Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdlatul                   dengannya, diadakan sekurang-kurangnya dua kali
Ulama) dan PKI (Partai Kominis Indonesia) dan partai-               dalam satu tahun, dan diadakan secara terbuka
partai politik yang kecil.                                          untuk umum, kecuali ketua menganggap perlu
                                                                    dialkukan secara tertutup dan keputusannya diambil
Seperti telah diuraikan didepan bahwa Konstituante yang             secara terbuka.
merupakan hasil pemilihan umum pada Tahun 1955 telah
menghasilkan perwakilan-perwakilan dari seluruh rakyat            Pemimpin, yakni ketua dan wakil-wakil ketua
Indonesia. Konstituante yang terbentuk ini dilantik pada           Konstituante dipimpin oleh seorang ketua dan lima
tanggal 10 November 1956 dan merupakan satu-satunya                orang wakil ketua yang dipilih dari anggota
badan yang berwenang menyusun Undang-Undang                        Konstituante dalam rapat terbuka dan para
Dasar. Anggota Konstituante terdiri dari wakil partai-             pemimpin tersebut disahkan oleh Presiden. Susunan
partai politik yang terpilih dari hasil pemilu sebanyak 514        pemimpin Konstituante yang terpilih pada saat itu
orang ditambah 30 orang yang mewakili golongan                     adalah sebagai berikut : Wilopo (PNI) dipilih
    sebagai ketua, sedang wakil wakilnya yaitu Prawoto         Selama sidang-sidang pleno Konstituante beberapa
    Mangkusasmito (Masyumi), Fatchurahman Kafrawi              panitia terbentuk untuk membuat kesimpulan dari
    (NU), Leimena (Parkindo), Sakirman (PKI) dan               pembahasan dari masalah tertentu, menyusun
    Hidajat Ratu Aminah (IPKI)                                 konsep bagi keputusan yang akan diambil, dan juga
                                                               merumuskan pembagian fungsi badan-badan
   Panitia Persiapan Konstitusi                               Konstituante. Panitia tambahan yang terbentuk itu
    Panitia ini merupakan salah satu organ penting             antara lain panitia perumus, panitia redaksi, dan
    dalam Konstituante yaitu mewakili semua golongan           panitia istilah
    dan aliran pemikiran yang terdapat di dalam
    Konstituante. Sidang panitia ini ditutup untuk            Sekretariat.
    umum, tetapi terbuka bagi anggota Konstituante             Panitia Rumah Tangga
    yang bukan anggota panitia itu sendiri. Pekerjaan
    dari Panitia Persiapan Konstitusi dilaporkan kepada   D. Rangkuman Perdebatan yang Terjadi pada Sidang
    sidang pleno.                                         Konstituante
                                                          Konstituante sebagai hasil pemilu merupakan perwakilan
   Komisi-komisi Konstitusi                              dari rakyat Indonesia dari berbagai macam partai politik
    Dalam menjalankan tugasnya Panita Persiapan           dan aliran pemikiran yang ada dan tumbuh dalam
    Konstitusi diberi wewenang untuk membentuk            masyarakat. Oleh karena itu dalam setiap pembicaraan
    komisi-komisi konstitusi dengan tugas-tugas           dan pembahasan materi yang akan dimuat dalam
    tertentu dan disahkan oleh sidang pleno               rancangan undang-undang dasar yang akan menjadi
    Konstitusi.Setiap komisi sekurang-kurangnya terdiri   tugasnya, seringkali dan bahkan selalu terjadi perdebatan
    atas tujuh orang anggota yang mewakili berbagai       yang sengit diantara wakil-wakil rakyat tersebut. Hal
    aliran golongan atau pemikiran.                       tersebut memang yang diharapkan dalam pembentukan
   Panitia Musyawarah                                    suatu undang-undang dasar bagi negara Indonesia yang
    Panitia musyawarah terdiri atas ketua Konstituante    hasilnya nanti benar-benar merupakan aspirasi dari rakyat
    (sebagai anggota sekaligus ketua panitia), wakil-     Indonesia yang telah merdeka dan untuk menentukan
    wakil ketua Konstituante dan antara 13 hingga 17      masa depan negara Indonesia.
    anggota Konstituante lainnya yang mewakili
    berbagai golongan dan aliran serta diangkat oleh      Perdebatan penting yang menjadi perhatian, terutama
    Panitia Persiapan Konstitusi.                         adalah perdebatan mengenai Dasar Negara (1957),
                                                          perdebatan mengenai hak-hak asasi manusia (1958) dan
   Panitia-panitia lain (pasal 40 (2) PTTK)              perdebatan mengenai pemberlakuan kembali UUD 1945
                                                          (1959). Perdebatan-perdebatan ini dianggap penting dan
perlu mendapat perhatian terutama dalam perspektif          pada saat itu bahwa pendukung negara konstitusional
pembentukan suatu pemerintahan yang konstitusional,         (baik golongan nasionalis maupun Islam) juga adalah
yaitu perdebatan mengenai dasar negara dan hak-hak          sekaligus menginginkan suatu negara integralistik atau
asasi manusia.                                              negara Islam, hal ini menunjukkan suatu inkonsistensi
Perdebatan tentang Dasar Negara secara formal               dalam wawasan yang disebabkan karena kelemahan
menyangkut Pancasila, Islam dan Sosial Ekonomi sebagai      konseptual, yaitu konsep tentang makna negara
dasar negara. Perdebatan tentang hal ini sifatnya abstrak   konstitusional.
dan jauh dari masalah praktis yang diperlukan untuk
menciptakan kerangka pengaturan negara.                     Perdebatan tentang dasar negara diatas segala-galanya
                                                            adalah suatu konfrontasi antar ideologi, antara pandangan
Perdebatan ini menunjukkan betapa tekanan ideologi atau     hidup yang berbeda, yang bagi penganutnya masing-
fiksasi   atas   tujuan-tujuan    substantif   (cita-cita   masing hal ini merupakan suatu kebenaran mutlak,
kesempurnaan masyarakat) telah mengorbankan nilai-          sehingga perdebatan yang dilakukan hanya mampu lebih
nilai prosedural, yakni etika cara mencapai tujuan.         meyakinkan diri sendiri dan golongan yang sepaham,
Padahal justru tentang cara mencapai tujuan-lah yang        tetapi menjadikan kesepakatan yang semakin menjauh
menjadi ciri (karekteristik) negara konstitusional yang     dari pihak lawan, yang akibatnya akan menimbulkan
berdasarkan pada pengakuan HAM dan kontrol terhadap         perdebatan yang antagonis, dan kompromi yang
penggunaan kekuasaan.                                       diharapkan akan dapat dicapai menjadi sesuatu
                                                            kemustahilan; pada akhirnya hal ini akan mengakibatkan
Dalam perdebatan tentang dasar negara dikemukakan dua       polarisasi dan rasa permusuhan satu sama lain.
konsep negara, yaitu negara integralistik yang memakai
legitimasi kebudayaan Indonesia dan Pancasila sebagai       Perdebatan kedua yaitu perdebatan tentang HAM,
ideologi, serta negara berdasarkan Islam, dalam sejumlah    merupakan perdebatan yang bersifat konkrit dan terarah
aspek yang penting kedua konsep tersebut bertentangan       pada perlindungan nilai-nilai kemanusian yang mudah
dengan negara konstitusional, yaitu bahwa kedua konsep      dilanggar, perlindungan terhadap hak-hak orang lemah
itu menolak suatu pembedaan antara negara dan               dan juga pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan
masyarakat, padahal tanpa pembedaan tersebut, kontrol       oleh pemerintah dan golongan kuat dalam masyarakat.
dan pembatasan kekuasaan oleh rakyat menjadi tidak          Dalam perdebatan di Konstituante juga terdapat sejumlah
berarti.                                                    perbedaan pendapat yang berkaitan dengan : kebebasan
                                                            beragama khususnya kebebasan berpindah agama dan
Padahal kontrol dan pembatasan kekuasaan oleh rakyat        peraturan agama mengenai perkawinan, tentang
tersebut ditambah dengan pengakuan HAM adalah ciri          kemungkinan penyalahgunaan hak-hak asasi oleh modal
khas suatu negara konstitusional. Kondisi yang terjadi      raksasa dan orang kaya. Tetapi perbedaan dalam
perdebatan Konstituante ini tidak mengurangi arti            undang tersebut sanggup menyatukan rakyat
kesepakatan fundamental tentang makna penting dari           Indonesia;
jaminan terhadap hak-hak asasi dalam konstitusi. Dalam    3. bahwa sruktur organisasi negara seperti yang
sidang plenonya Konstituante menyimpulkan bahwa bab          tercantum dalam UUD 1945 akan memperlancar
tentang HAM merupakan salah satu bab terpenting dari         jalannya pemerintahan yang efektif;
UUD yang baru, karena pemerintahan konstitusional         4. pembenaran hukum untuk kembali kepada UUD
yang diinginkan rakyat Indonesia adalah pemerintahan         1945 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan
yang dibatasi oleh hukum dan HAM.                            dengan cara-cara yang benar menurut hukum.

Sedangkan perdebatan mengenai pemberlakuan kembali       E. Kondisi Politik dan Pemerintahan yang Terjadi di
UUD 1945 pada sidang pleno Konstituante adalah           luar Konstituante
perdebatan yang sangat penting, karena didalamnya para   Hal-hal lain menjadi perhatian pada saat Konstituante
anggota dengan jelas menyuarakan kekhawatiran mereka     melakukan persidangan adalah situasi yang terjadi diluar
mengenai kemungkinan kesewenang-wenangan atau            sidang Konstituante, hal ini perlu mendapat perhatian
penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah otokratik dan   karena proses kegagalan sidang Konstituante selain
otoriter serta cara-cara untuk mencegah terjadinya       karena menemui jalan buntu dalam perdebatan, juga
kemungkinan tersebut.                                    kondisi diluar konstituante juga mempengaruhi
                                                         keberhasilan Konstituante. Pada saat Konstituante
Perdebatan mengenai pemberlakuan UUD 1945 ini diawali    terbentuk, Undang–Undang Dasar yang digunakan pada
pada saat Presiden Soekarno berpidato dihadapan para     saat itu adalah UUD Sementara Tahun 1950, dan sistem
anggota Konstituante pada tanggal 22 April 1959 yang     pemerintahan menggunakan sistem parlementer.
secara emosional mendesak supaya Konstituante
menerima dan mendukung UUD 1945 tanpa amandemen          Dalam sistem ini keberadaan kabinet tergantung
sebagai Undang Undang Dasar Republik Indonesia.          dukungan dari parlemen. Sehingga kalau ada partai
Alasan yang dikemukakan Presiden Soekarno atas hal ini   politik yang mempunyai anggota di kabinet menarik
yaitu :                                                  anggotanya dari kabinet, kabinet akan jatuh dan Presiden
  1. pertama bahwa dengan keadaan negara yang            akan menunjuk pimpinan partai besar untuk menjadi
      genting, UUD 1945 merupakan salah satu cara        formatur. Dalam Pemerintahan saja kabinet yang
      untuk mengatasi krisis;                            terbentuk atau yang menjalankan pemerintahan dalam
  2. makna simbolik UUD 1945 yang sangat besar yaitu     kurun waktu tersebut terjadi pergantian kabinet selama 7
      bahwa UUD 1945 berakar pada kebudayaan             (tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut :
      Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi           Kabinet Moh. Natsir ( 6 September 1950 – 21 Maret
      Indonesia yang sesungguhnya, karena undang-              1951 )
    Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1953 )        rakyat Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan
    Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 30 Juli 1953 )         bangsa asing. Tetapi pada waktu kurun tiga tahun, saat
    Kabinet Ali-Wongso-Arifin (30 Juli 1953 – 12           mulai terbentuknya Konstituante (1956) sampai tahun
     Agustus 1955)                                          1959 badan tersebut belum juga dapat menghasilkan
    Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955 –        konstitusi yang menjadi harapan bersama. Banyak hal
     3 Maret 1956 )                                         yang menjadi pertanyaan, mengapa Konstituante tidak
    Kabinet Ali-Roem-Idham (24 Maret 1956 – 14             segera menyelesaikan tugasnya, tetapi pada akhirnya
     Maret 1957 )                                           malahan menyetujui pidato Presiden Soekarno tanggal 22
    Kabinet Djuanda ( 9 April 1957 – 10 Juli 1959 )        April 1959 dengan menetapkan kembali UUD 1945
                                                            sebagai Undang-Undang dasar yang tetap.
Dalam sistem pemerintahan yang parlementer ini
Presiden tidak mempunyai kekuasaan yang riil,               Kondisi politik dan pemerintahan yang terjadi diluar
melainkan kekuasaan nominal saja yaitu kedudukannya         Konstituante yang mempengaruhi terhadap sidang-sidang
hanya sebagai Kepala Negara saja. Dalam hal ini             Konstitusi pada tahun 1956 sampai dengan 1959 antara
Presiden soekarno pada saat itu menganggap seorang          lain :
presiden hanya sebagai Presiden stempel saja. Kekuasaan       1. Kemerosotan ekonomi yang sangat cepat
yang sebenarnya berada pada Kabinet yang dikuasai oleh        2. Perpecahan bangsa yang semakin meruncing
wakil-wakil dari partai politik, oleh karena itu Presiden     3. Bangkitnya Angkatan Darat sebagai kekuatan
dalam hal ini adalah sebagai Kepala Negara saja.                   organisasi utama dalam negara
                                                              4. Timbulnya Demokrasi Terpimpin sebagai rumusan
Pada awalnya keadaan politik seperti ini, yaitu dengan             politik    yang    mengganti  cita-cita negara
membentuk suatu Konstituante yang bertujuan untuk                  Konstitusional
membuat konstitusi yang sesuai dengan aspirasi rakyat
sangat didukung oleh para pemimpin pemerintahan pada             Kondisi kemerosotan ekonomi yang sangat cepat
saat itu, yaitu dukungan dari Presiden Soekarno yang             dan perpecahan bangsa telah menciptakan krisis
mengharapkan dengan terbentuknya Konstituante ini                legitimasi politik yang disebabkan karena sistem
akan dapat menciptakan UUD yang menggantikan UUD                 politik partai dan pemerintahan parlementer, hal ini
yang ada pada saat itu yaitu UUDS 1950 dan                       karena pemerintahan kabinet parlementer pada saat
menyebutkan bahwa UUD yang telah dibuat sejak awal               itu tidak dapat mengatasi keadaan yang timbul.
kemerdekaan negara Indonesia yaitu mulai UUD 1945                Sedangkan konsep Demokrasi Terpimpin yang
merupakan suatu UUD yang sifatnya sementara, karena              diajukan oleh Presiden Soekarno dianggap sebagai
hanya dibuat oleh para ahli hukum atas permintaan                sebuah resep untuk memperoleh pemerintahan yang
pemerintah dan bukan merupakan aspirasi dari seluruh             kuat yang sanggup mengatasi krisis dan
     memulihkan ketertiban negara. Dengan diterimanya       tersebut dapat mengalahkan pemikiran mengenai negara
     konsep ini oleh Angkatan Darat, maka hal ini           konstitusional yang tengah diusahakan perwujudannya
     merupakan peristiwa yang akan mengakhiri periode       oleh Konstituante.
     demokrasi konstitusional yang menentukan nasib
     Konstituante selanjutnya.                              Kondisi ini timbul karena pada saat itu banyak timbul
                                                            gerakan di Jawa dan juga di daerah yang tidak puas dan
     Kemerosotan Ekonomi                                    tidak percaya dengan kepemimpinan pemerintah pusat.
     Kemerosotan ekonomi yang terjadi di Negara             Oleh karena itu inisiatif pemerintah pusat untuk menjaga
     Indonesia pada saat itu disebaban karena :             kestabilan politik sangat didukung oleh Angakatan
     Politisasi ekonomi                                     Bersenjata yaitu Angkatan Darat khususnya, Angkatan
     Perampasan hak milik dan pengusiran warga negara       Darat menganggap bahwa kondisi ini terjadi karena
     Belanda                                                sistem parlementer yang digunakan pada saat itu tidak
     Menurunnya kegiatan ekonomi                            menjamin kestabilan politik negara Indonesia, yaitu
     Inflasi dan kesulitan yang semakin besar bagi rakyat   dengan mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk
     Perpecahan bangsa yang semakin meruncing               kembali kepada UUD 1945.

     Beberapa sumber yang menyebabkan terjadinya
     perpecahan nasional yang mempertajam krisis             Timbulnya Demokrasi Terpimpin sebagai rumusan
     legitimasi politik adalah                              politik yang menggantikan cita-cita Negara
       a. Kesatuan nasional yang rawan dan adanya           Konstitusional
           pertentangan Jawa –Luar Jawa                     Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden menyampaikan
       b. Pertentangan politik dan ideologis                konsep politiknya di Istana Negara yaitu berupa Konsepsi
       c. Mundurnya Hatta dari jabatan wakil presiden       Presiden, Konsepsi Presiden tersebut yang berisi tentang
       d. Pertentangan di dalam tubuh Angkatan Darat        pembentukan Kabinet Gotong Royong dan pembentukan
       e. Intervensi asing                                  Dewan Nasional akhirnya dikenal dengan konsep
                                                            Demokrasi Terpimpin. Konsep Demokrasi Terpimpin ini
Bangkitnya Angkatan Darat sebagai kekuatan politik          pada awalnya dimaksudkan untuk menangani masalah-
utama dalam Negara                                          masalah yang ada tetapi kemudian berkembang menjadi
Angkatan Darat sebagai kekuatan militer yang sangat         alat kekuasaan ekstra konstitusional, konsep ini
berperan dalam politik nasional negara Indonesia, dalam     merupakan suatu konsep alternatif untuk mengganti
hubungannya dengan konsep Demokrasi Terpimpin yang          konsep negara konstitusional yang sedang dibahas di
dikemukakan Presiden Soekarno pada saat itu, Angakatan      Konstituante, dan juga sekaligus penolakan terhadap hal
Darat merupakan kekuatan pendorong, sehingga paham          tersebut (konsep negara konstitusional).
                                                          penting dalam suatu undang-undang dasar. Kesepakatan
Konsep Demokrasi Terpimpin ini merupakan suatu            yang dicapai dalam Konstituante mengenai masalah
konsep politik Presiden Soekarno dihadapan para           HAM dan perlindungan terhadap HAM merupakan hasil
pemimpin partai politik dan tokoh politik lain termasuk   kerja Konstituante yang paling utuh dan dianggap sebagai
panglima angkatan bersenjata dari Angkatan Darat,         norma konstitusional yang substantif bagi Republik
Angkatan Laut, Angakatan Udara dan Kepolisian . Hal-      Indonesia.
hal yang mendasari      munculnya   konsep   Demokrasi
Terpimpin ini yaitu :                                     Sedangkan pembahasan dan perdebatan mengenai dasar
 a. Anti dengan Demokrasi Liberal                         negara menjadi sesuatu yang berlarut-larut yang tidak
 b. Kembali ke Kepribadian Indonesia                      mendapatkan titik temu/kompromi antara pandangan-
 c. Meneruskan Revolusi                                   pandangan dan ideologi yang ada di Konstituante.
                                                          Masing-masing pendukung ideologi tersebut saling
Dengan jatuhnya Kabinet Ali Sastrosmidjojo Kedua dan      mempertahankan pandangannya dan menganggap bahwa
pemberlakuan hukum darurat perang menjadi pendorong       pandangan dan ideologinya adalah yang benar yang akan
bagi Presiden Soekarno untuk meneruskan konsep            digunakan sebagai dasar negara. Pendekatan yang
Demokrasi Terpimpin dengan membentuk Kabinet              rasional untuk menyelesaikan masalah ini tidak berhasil
Gotong Royong yang terdiri orang-orang non partai dan     untuk mengatasi perbedaan pandangan tersebut.
juga membentuk Dewan Nasional yang anggota-               Perbedaan pandangan ini akhirnya terpolarisasi menjadi
anggotanya adalah “golongan fungsional” dimana            pandangan negara Islam di satu sisi dan pandangan
Angkatan Darat adalah golongan fungsional yang            negara integralistik di sisi yang lain. Dan mengenai
termasuk didalamnya.                                      perdebatan dasar inilah, Konstituante menemui jalan
                                                          buntu sehingga perdebatan dan pembicaraan dalam
                                                          sidang Konstituante menjadi berlarut-larut, tanpa
F. Kegagalan Konstituante dan Keluarnya Dekrit            menghasilkan suatu kesepakatan, sampai masa reses tiba
Presiden 5 Juli 1959                                      perdebatan mengenai dasar negara ini belum mencapai
Pada hakekatnya Konstituante yang terbentuk pada saat     kesepakatan, sedangkan kondisi diluar Konstituante
itu, telah melaksanakan tugasnya dengan membuat           sangat berharap agar Konstituante segera menyelesaikan
rancangan undang-undang dasar yang sesuai dengan          tugas.
aspirasi rakyat. Rancangan undang-undang dasar yang
berhasil terutama mengenai hak asasi manusia, para        Dengan dasar inilah Pemerintah pada saat itu
anggota Konstituante mempunyai keyakinan yang sama        mengeluarkan wacana untuk kembali kepada UUD 1945,
bahwa HAM merupakan bagian inti dari kodrat manusia       karena para wakil rakyat di Konstituante belum juga
dan terdapat dalam setiap peradaban manusia, HAM          berhasil membentuk Undang-Udang Dasar yang baru.
merupakan tujuan negara dan merupakan substansi yang
                                                           Maka dengan munculnya dekrit tersebut Konstituante
Untuk perdebatan mengenai pemberlakuan UUD 1945            yang saat itu sedang reses, menjadi reses untuk selama-
diawali dengan pidato Presiden Soekarno dihadapan          lamanya. Dan sidang sidang yang telah dilaksanakan
Konstituante mengenai krisis yang terjadi diluar           untuk mewujudkan suatu negara konstitusional yang
Konstituante, yaitu yang dialami oleh Pemerintah           menjadi harapan seluruh rakyat sebagai sebuah negara
Indonesia dan rakyat Indonesia. Perdebatan ini             yang merdeka sepenuhnya menjadi sia-sia dan tidak
menganggap bahwa dengan kembali ke UUD 1945                terwujudkan.
diharapkan dapat mengatasi keadaan tersebut. Perdebatan
mengenai hal ini merupakan perdebatan yang cukup alot,     Ada beberapa pendapat yang menyebabkan pembubaran
sehingga saat dilakukan sidang pleno tiga kali berturut-   Konstituante dan akhirnya muncul Dekrit Presiden 5 Juli
turut untuk masalah ini tidak mencapai kesepakatan         1959, seperti yang dikemukakan Bintan R.Saragih, bahwa
bersama, yaitu dukungan mayoritas atau 2/3 suara           ada 4 faktor yang menjadi latar belakangnya yaitu
Konstituante untuk pemungutan suara mengenai
pemberlakuan UUD 1945. Kesepakatan bersama yang            1. Faktor Kabinet yang tidak bertahan lama
belum tercapai tersebut kemudian dihentikan sementara      Sistem Parlementer yang dianut pada saat itu,
dikarenakan Konstituante pada saat itu memasuki masa       mengakibatkan bahwa keberadaan kabinet tergantung
reses, dan saat itulah menjadi akhir dari riwayat sebuah   dari dukungan parlemen, sehingga setiap ada mosi tidak
Konstituante yaitu suatu badan konstistusional yang        percaya dari parlemen atau partai politik, maka partai
mencerminkan aspirasi kehendak rakyat dalam                politik yang mempunyai anggota dalam kabinet akan
penyusunan undang-undang dasar.                            menarik anggotanya dan akhirnya kabinet jatuh. Hal
                                                           seperti terjadi pada saat itu dimana pada kurun waktu 6
Dengan hasil akhir dari Konstituante yang belum berhasil   September 1950 sampai dengan 9 April 1959 terdapat
mencapai kesepakatan mengenai pemberlakuan kembali         enam kabinet yang silih berganti
UUD 1945 dan kondisi politik yang terjadi pada saat itu,
maka dengan dukungan Angkatan Darat yang                   2. Faktor Presiden (konstitusional) Soekarno
menginginkan kembali kepada UUD 1945, Presiden             Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 UUDS 1950
Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarakan Dekrit     bahwa Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu
Presiden yang isinya adalah sebagai berikut:               gugat, dan menteri-menteri bertanggung jawab atas
1. Pembubaran Konstituante Republik Indonesia              keseluruhan kebijaksanaan pemerintah , maka presiden
2. Tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950                hanya sebagai kepala negara saja atau disebut Presiden
3. Berlakunya kembali UUD 1945                             Konstitusional, dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai
4. Pembentukan MPR Sementara dan DPR Sementara             pemimpin bangsa yang diakui, yang mempunyai
                                                           kharisma dan panutan rakyat pada saat itu kurang senang
                                                           dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan pengunduran
diri wakil presiden Moh.Hatta, mendasari keluarnya          Pada akhirnya sesuatu yang bisa ditarik kesimpulan dari
Konsepsi Presiden. Isi dari Konsepsi tersebut yaitu:        Disertasi berjudul Aspirasi Pemerintahan Konstitusional
mengganti sistem demokrasi parlementer dengan               di Indonesia Studi Sosio-Legal atas Konstiuante 1956-
demokrasi yang cocok dengan dengan kepribadian              1959 yaitu antara lain :
bangsa Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin (Demokrasi
Gotong Royong), Pembentukan Kabinet Gotong Royong,          1. Hasil yang diapai oleh Konstituante :
pembentukan Dewan Nasional, Pembentukan kabinet             Pada hakekatnya konstituante telah memberikan
kaki empat ( anggota dari empat partai besar yaitu PNI,     sumbangan yang besar dalam membuat keputusan-
NU, Masyumi, PKI)                                           keputan dengan cita-cita pembentukan negara
                                                            konstitusional, yaitu dengan penegasan mengenai
3. Faktor ABRI                                              komitmen terhadap demokrasi, penegasan terhadap
ABRI dalam hal ini adalah Angkatan Darat yang lahir         HAM, dan juga pengakuan atas masalah kekuasaan yaitu
pada saat revolusi merasa bertangung jawab untuk            untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa      guna mencegah kemungkinan penyalahgunaannya
Indonesia, oleh karena itu melihat kondisi Konstituante
yang tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk              2. Konsep Pemerintahan Konstitusional
pembentukan UUD maka Pimpinan ABRI pada saat itu            yaitu membayangkan terbentuknya negara yang
mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945                       menjalankan fungsi normative tertentu, yang melakukan
                                                            perlindungan terhadap HAM serta pengaturan dan
4. Kegagalan Konstituante sendiri mencapai 2/3 dalam        pengendalian terhadap kekuasaan, dan juga pemerintah
pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat-rapat           yang dibatasi oleh hukum
Setelah terjadi kegagalan dalam pemungutan suara
terhadap usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945        3. Mengapa Konstituante tidak berhasil
sebanyak tiga kali, yaitu tidak mencapai 2/3 dari anggota   Kondisi yang terjadi diluar Konstituante mempunyai
Konstituante yang hadir. Sampai dengan masa resesnya        pengaruh besar terhadap kegagalan konstituante. Sikap
Konstituante tidak dapat mengambil keputusan untuk hal      Presiden dan Angkatan darat yang tidak melakukan
ini, sehingga dengan resesnya Konstituante pada saat itu    dukungan terhadap Konstituante merupakan sebab yang
mengakhiri juga sejarah badan pembuat Undang Undang         utama
Dasar tersebut, karena kemudian Konstituante dibubarkan
dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebelum Konstituante     4. Kekurangan-kekurangan Konstituante
sempat bersidang lagi.                                      Walaupun Konstituante melaksanakan perdebatan yang
                                                            panjang lebar mengenai ide-ide konsep negara, tetapi
                                                            pada perkembangannya ide-ide tersebut tidak sesuai
dengan konsep pemerintahan konstitusionalisme, dimana      perubahan undang–undang dasar yang diharapkan tidak
para pengusung ideologi bersaing untuk dapat dijadikan     tercapai.
sebagai dasar penyusunan negara. Dan sebenarnya hal
inilah yaitu perdebatan yang tidak menemukan jalan         Konstituante sebagai badan yang terbentuk untuk
keluar yang akhirnya membawa pada pembubaran               mengubah UUD 1945 bisa dikatakan sebagai bagian dari
Konstituante                                               proses reformasi Konstitusi (Constitusional Reform) yang
                                                           dilakukan pada saat itu, dimana peristiwa tersebut
                                                           didasari oleh keinginan bersama bangsa Indonesia
Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 sebagai suatu      sebagai negara yang baru merdeka, untuk dapat
proses pembentukan dan perubahan sebuah Konstitusi         membentuk UUD dengan penuh kesadaran sebagai suatu
(sebagai perbandingan dengan proses yang dilakukan dalam   aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu
Konstituante)                                              bisa dikatakan pada kurun waktu tahun 1956 -1959
                                                           merupakan proses reformasi konstitusi yang dilakukan
Pada saat Konstituante terbentuk sistem pemerintah pada    oleh Konstituante
saat itu adalah dengan menggunakan sistem parlementer,
dan seperti maklumat pemerintah pada saat itu, bahwa       Kondisi seperti itu bisa kita bandingkan dengan
timbul banyak partai yang ikut dalam pemilu. Rakyat        munculnya orde Reformasi di tahun 1998. Dimana
diberi kebebasan untuk menciptakan partai yang akan        diawali dengan jatuhnya kondisi perekonomian Indonesia
mewakili aspirasinya di badan perwakilan (DPR) atau di     pada saat itu, yang diikuti dengan peristiwa sosial politik
Konstituante. Oleh karena itu Konstituante yang            hingga jatuhnya Pemerintahan Suharto, maka pada saat
terbentuk merupakan wakil-wakil dari partai yang           itu juga timbul keinginan yang besar untuk melakukan
berjumlah 514 orang dan 20 anggota tambahan.               reformasi konstitusi dengan perubahan/amandemen
Konstituante yang terbentuk ini tidak berhasil membuat     Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal yang mendasari
Undang Undang Dasar yang baru yang permanen, hal itu       timbulnya keinginan perubahan UUD 1945 adalah yang
karena wakil-wakil rakyat pada saat itu mengalami          bisa disejajarkan dengan proses pembentukan UUD yang
perdebatan jalan buntu, yaitu untuk masalah-masalah        dilakukan oleh Konstituante antara lain :
yang krusial yaitu Dasar Negara yang akan digunakan
dalam Undang-Undang Dasar. Walaupun sebenarnya             Alasan Historis
permasalahan lain dalam perdebatan menemukan               UUD 1945 adalah Undang Undang Dasar yang sifatnya
pemecahannya sebagai unsur dalam suatu undang-undang       sementara, oleh karena itu perlu dibuat Undang-Undang
dasar, tetapi kondisi yang tidak memungkinkan              Dasar yang lebih lengkap dan Sempurna
terbentuknya suatu undang undang dasar yang baru, maka
seakan akan hasil jerih payah dari Konstituante selama     Alasan Filosofis
lebih kurang 3 tahun menjadi tidak ada artinya,dan
Dalam UUD 1945 terdapat pencampuradukan beberapa           di dalam proses amandemen itu harus didasari dengan
gagasan yang saling bertentangan, antara faham             beberapa pandangan antara lain untuk :
kedaulatan rakyat dan faham integralistik, antara negara   1. Konstitusi diubah dengan karena alasan yang matang,
hukum dan negara kekuasaan                                 bukan sederhana atau serampangan
                                                           2. Rakyat       diberi    kesempatan mengungkapkan
Alasan Teoritis                                            pandangannya sebelum dilakukan perubahan
Secara konstitusional bahwa UUD seharusnya membatasi       3. Dalam sistem federal, kekuasaan unit pemerintah pusat
kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, tetapi hal    tidak bisa diubah oleh satu pihak
itu dalam UUD 1945 hal tersebut tidak jelas atau kurang    4. Hak individu atau masyarakat, misal hak minoritas
menonjol                                                   dalam bahasa, agama atau kebudayaan harus dilindungi

                                                           Proses Amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD
Alasan Yuridis                                             1945 adalah sebagai proses politik dan kenegaraan yang
bahwa untuk perubahan UUD telah               tercantum    awalnya terjadi dengan proses reformasi yang berhasil
ketentuannya dalam pasal 37 UUD 1945                       menjatuhkan pemerintahan Soeharto, yang kemudian
                                                           disusul dengan terbuka kondisi politik dengan
Alasan politik Praktis                                     terbentuknya banyak partai yang mengikuti Pemilu 1999,
banyaknya penyimpangan yang dilakukan pada kurun           dimana para wakil rakyat yang terpilih pada pemilu
waktu 1959 -1998 akibat multi intepretasi yang sesuai      tersebut yang duduk menjadi anggota DPR dan sekaligus
dengan penguasa pada saat itu                              anggota MPR ditambah dengan Utusan Golongan dan
                                                           TNI/Polri yang melakukan amandemen UU 1945 dalam
Alasan-alasan tersebut diatas yang dapat menjadi dasar     sidang-sidangnya.
mengapa perlunya perubahan ataupun amandamen atas
UUD 1945 dilakukan, selain dengan adanya euforia dari      Pemilu 1999 merupakan pemilu yang demokratis sejak
reformasi yang terjadi pada saat itu yang secara popular   masa Orde Baru, dimana sistem pemerintahan pada saat
dituntut pada saat itu oleh para mahasiswa adalah :        itu adalah Presidensil yang membedakan dengan kondisi
- Adili Soeharto                                           pada saat Konstituante terbentuk, hal ini karena pemilu
- Hapuskan Dwi Fungsi ABRI                                 1999 diikuti oleh 48 partai politik sebagai kontestannya.
- Amandemen UUD 1945                                       Partai-partai tersebut lahir sebagai pencerminan dari
                                                           aspirasi yang ada dalam masyarakat, yang ternyata
Dalam bukunya Modern Constitutions KC. Wheare              mempunyai keinginan politik yang bermacam. Hal ini
menyatakan bahwa suatu perubahan konstitusi dapat          bisa dikatakan sebagai aspirasi politik yang tiba-tiba
dilakukan dengan melakukan Amandemen Formal, yang
terbuka lebar, setelah sebelumnya di jaman Orde Baru,
keinginan itu ditutup rapat-rapat oleh Pemerintah.            3. Walaupun masih banyak kekurangan dalam
                                                                 melaksanakan tugasnya, apa yang dilakukan oleh
Pemilu pada tahun 1999 ini menghasilkan 9 fraksi dalam           MPR periode 1999-2002 dalam melakukan
MPR yang ditambah dengan Fraksi Utusan Golongan dan              amandemen telah membuat desakralisasi UUD
Fraksi TNI/Polri melakukan proses amandemen UUD                  1945. Sehingga UUD 1945 sejak pertama kali
1945 sampai dengan amandemen IV sebagai hasil                    digunakan oleh Negara Indonesia, dan proses
akhirnya. Walaupun hasil sampai amandemen IV tersebut            perubahan dan pergantian UUD yang digunakan,
masih menyisakan beberapa PR yang mungkin akan                   pada saat inilah baru berhasil melakukan perubahan
dapat diselesaikan dengan suatu amandemen lagi.                  UUD 1945 melalui amandemen.

                                                             Sedangkan Konstituante yang terbentuk pada tahun 1956-
Proses Amandemen UUD 1945 bila dihubungkan dengan            1959 tidak memberikan hasil perubahan dalam
pendapat KC Wheare mengenai pembentukan suatu UUD            pembuatan UUD yang baru maupun amandemen UUD.
/ Konstistusi tersebut diatas dapat kita lihat bahwa           1. Konstituante sebagai badan pembentuk Undang
Amandemen yang telah dilakukan terlihat :                         Undang Dasar, walaupun tidak berhasil melakukan
 1. Tergesa-gesa dan parsial yang masih sarat dengan              tugasnya yaitu membentuk Undang-Undang Dasar,
    kepentingan politik dan bukan dengan pemikiran                telah berhasil memberikan sumbangan yang besar
    yang matang dan alasan yang bisa dijelaskan                   dalam membuat keputusan-keputusan dengan cita-
    kepada rakyat. Sehingga hasil amandemennya                    cita pembentukan negara konstitusional, yaitu
    menjadi tidak sinkron satu pasal dengan pasal                 dengan penegasan mengenai komitmen terhadap
    lainnya                                                       demokrasi, penegasan terhadap HAM, dan juga
                                                                  pengakuan atas masalah kekuasaan yaitu untuk
 2. Kurang dilibatkannya rakyat dalam proses                      melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah
    amandemen tersebut, walaupun dalam proses                     guna mencegah kemungkinan penyalahgunaannya.
    amandemen ini MPR juga telah melibatkan Tim                   Konstituante telah meletakkan dasar-dasar dalam
    Ahli dari para akademisi, namun masih tampak                  pembentukan suatu konstitusi, yaitu merupakan
    besarnya kekuatan politik sangat berpengaruh                  prinsip-prinsip demokrasi yang mencerminkan
    dalam proses amandemen tersebut, sehingga                     aspirasi dari rakyat.
    aspirasi rakyat yang seharusnya bisa tersuarakan
    dalam pembuatan amandemen tersebut, menjadi               2. Dalam konteks Amandemen UUD 1945
    kalah dengan aspirasi politik dari partai-partai, yang       (Constitutional Reform) yang dilakukan oleh MPR
    belum tentu sama aspirasinya dengan aspirasi rakyat          pada periode 1999 – 2002, bisa dikatakan bahwa
    tersebut.
     proses amandemen ini bisa disamakan dengan            yang dalam rumusan hasilnya harus disetujui oleh rakyat
     proses yang dilakukan oleh Konstituante, karena       secara mufakat. Jadi walaupun ketentuan tentang
     sebenarnya UUD 1945 hasil amandemen sangat            perubahan (perubahan pasal-pasal) UUD 1945 telah
     jauh berbeda dengan UUD 1945 sebelum                  tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945
     amandemen, sehingga bisa dikatakan bahwa proses       amandemen IV, tetapi dalam pembuatan dan
     amandemen ini juga telah melakukan perubahan          pembahasannya tidak hanya dilakukan oleh PAH BP
     terhadap UUD 1945. Walaupun hasil dari kedua          MPR, yaitu sedapat mungkin bahan-bahan tersebut telah
     institusi tersebut berbeda, dimana Konstituante       dipersiapkan oleh suatu badan atau Komisi yang bertugas
     gagal membentuk UUD yang baru sedangkan MPR           untuk melakukan penyusunan tentang amandemen UUD
     pada saat itu berhasil melakukan amandemen            yang anggotanya merupakan cermin wakil rakyat dan
     sampai Ke-4, yang bisa dikatakan bahwa UUD            juga kalangan akademis.
     amandemen sudah sangat berbeda dengan UUD
     1945 sebelum amandemen                                Sebenarnya badan atau komisi semacam ini juga telah
                                                           ada dalam penyusunan amandemen UUD 1945 yang lalu,
 3. Dalam Proses penyusunan UUD terjadi perdebatan         tetapi karena faktor politik maka hasil kerja dari badan
    yang tajam diantara anggota Konstituante, hal ini      atau komisi tidak sepenuhnya menjadi acuan bagi PAH di
    pun terjadi juga dalam sidang-sidang di MPR untuk      Badan Pekerja MPR dalam menyusun amandemen UUD
    proses amandemen UUD 1945. Didalam                     1945.
    Konstituante perdebatan itu pada akhirnya menemui
    jalan buntu, terutama perdebatan tentang dasar         Badan atau komisi ini diharapkan dapat meneruskan
    negara, sedangkan pada MPR walaupun pada               peranan Konstituante yang lalu yang belum berhasil
    awalnya diragukan apakah bisa melakukan                untuk melakukan perubahan UUD 1945. Hal ini perlu
    amandemen, tetapi pada akhirnya walaupun dengan        dilakukan karena hasil amandemen IV UUD 1945 masih
    hasil    amandemen       yang     masih    banyak      banyak kekurangannya dan adanya ketidaksinkronan
    kekurangannya,      proses    amandemen      dapat     antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, badan atau
    dilaksanakan                                           panitia atau komisi ini harus dipersiapkan agar hasil dari
                                                           amandemen UUD bisa mencerminkan aspirasi rakyat dan
Dalam melaksanakan suatu perubahan atau penggantian        bukan aspirasi partai sesaat .UUD 1945 hasil amandemen
UUD diperlukan badan tersendiri atau suatu Komite yang     juga tidak secara tegas melakukan tahapan-tahapan
lepas dari kepentingan politik sesaat dari partai-partai   agenda setting, development design, dan approval,
yang ada, badan ini diharapkan dapat menyusun              sehingga tidak ada konsep awal kemana amandemen
perubahan atau pun penggantian UUD secara lebih            UUD 1945 akan diarahkan. Oleh karena itu diperlukan
integral dalam materi-materi yang termuat dalam UUD        kajian yang lebih mendalam, terutama dari para
akademisi, untuk melakukan peninjauan terhadap             Amandemen Kelima UUD 1945), PT.Citra Aditya
amandemen UUD 1945 agar dapat lebih memenuhi               Abadi,Bandung, 2007
kondisi yang bangsa Indonesia sekarang ini.
                                                           UUD Negara Negara Republik Indonesia 1945

DAFTAR PUSTAKA                                             Mahfud,MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia
Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta,       “Studi tentang interaksi politik dan kehidupan
1990                                                       ketatanegaraan”, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Fajar, Abdul Mukthie, Hukum Konstitusi dan Mahkamah        Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta,
Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta,2006                 1990

Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara             Indonesia,   Thaib, Dahlan dkk, Teori dan Hukum Konstitusi edisi II,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005                        Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,2001
                                                           Saragih, Bintan R, Pemikiran-Pemikiran yang
Indrayana, Denny, Negara Antara Ada dan Tiada :            Melatarbelakangi Kembali ke UUD 1945, Hukum dan
Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Penerbit Buku              Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan
Kompas, Jakarta, 2008                                      Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

KC Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern (terjemahan        Fajar, Abdul Mukthie, Hukum Konstitusi dan Mahkamah
oleh M.Hardani), Pustaka Eureka,Jakarta, 1975              Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta,2006
                                                           ibid hal 9
Malian, Sobirin, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru
Pengganti UUD 1945, UII Press, Jakarta, 2001               KC Wheare Modern Constitutions(Konstitusi-Konstitusi
Thaib, Dahlan dkk, Teori dan Hukum Konstitusi edisi II,    Modern terjemahan oleh Muhmmad Hardani), Pustaka
Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,2001                        Eureka, 2003

Saragih, Bintan R, Pemikiran-Pemikiran yang                Indrayana, Denny, Negara Antara Ada dan Tiada :
Melatarbelakangi Kembali ke UUD 1945, Hukum dan            Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Penerbit Buku
Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan   Kompas, Jakarta,2008, hal.5.
Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Suharizal, dan Firdaus Arifin, Refleksi Reformasi
                                                           ……………Good Luck…………..
Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:169
posted:10/2/2012
language:Unknown
pages:42